Honda akan menyuntik mati motor bebek legendarisnya, Honda Super Cub 50 pada tahun depan. Sebab, tunggangan tersebut dianggap tak memenuhi syarat emisi di Jepang. Meski demikian, mereka telah menyiapkan penggantinya.

Disitat dari Young-machine dan Greatbiker, Kepala Divisi Sepeda Motor dan Produk Powertrain Honda, Minoru Kato mengatakan, pihaknya tak mau sepenuhnya 'membunuh' motor bebek bermesin kecil. Itulah mengapa, Honda tengah menyiapkan pengganti Super Cub 50.

"Super Cub dan motor 50cc akan berhenti diproduksi. Itu semua benar. Kami saat ini sedang menyiapkan model yang sesuai dengan aturan mengenai standar baru sepeda motor dengan mesin di bawah 125cc dan tenaga tak sampai 4 dk," ujar Kato, dikutip Jumat (5/7).

Minoru Kato. Foto: Doc. Honda Japan.

Jika merujuk pada aturan yang berlaku, Honda mustahil menghadirkan motor bebek bermesin 50cc lagi. Mereka hanya menjanjikan motor bebek yang mesinnya tak sampai 125cc. Namun, Kato belum membocorkan pengganti Super Cub 50 secara lebih detail.

"Standar baru ini merupakan kerangka yang memungkinkan mereka mengendarai motor di bawah 125cc, bukan motor 50cc yang terhalang aturan emisi," kata dia.

Diberitakan detikOto sebelumnya, Jepang punya aturan ketat mengenai batas emisi kendaraan. Pemerintah setempat sepakat menindak motor dengan kapasitas mesin 50cc atau lebih rendah. Sebab, kendaraan terkait punya konverter katalitik yang secara teknis kurang ideal.

Honda memang dikenal sebagai pemasok utama motor ber-cc kecil di dunia. Bahkan, pangsa pasar mereka di segmen tersebut masih berada di atas 80 persen. Namun, regulasi ketat soal emisi membuat mereka harus menyudahi produski Super Cub 50 yang berstatus sebagai motor bebek legendaris.

"Untuk membuat motor bemesin kecil yang sesuai undang-undang emisi baru, (produsen) akan mendorong kenaikan harga dari 200.000-300.000 yen (Rp 20,5 juta - Rp 30,8 juta) ke harga yang sama seperti motor-motor bebek bermesin 125cc atau lebih," demikian tulis laporan dari laman Nikkei Asia.

Honda Jepang saat ini menjual berbagai moped bermesin 50cc, termasuk Super Cub, Cross Cub, skuter Benly, dan CRF50F yang berorientasi pada motorsport junior. Namun, ini bukanlah akhir dari Super Cub. Sebab, varian berkapasitas lebih besar, seperti C125, akan tetap ditawarkan.

Review Honda CB1300 Super Four SP: Motor Impian Banyak Orang!

Review Honda CB1300 Super Four SP: Motor Impian Banyak Orang!

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan pembangunan runway alias landasan pacu Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berprogres. Untuk mengatasi hujan yang berpotensi menghambat pembangunan, dilakukan modifikasi cuaca.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, awalnya menjelaskan pihaknya punya dua target untuk bandara VVIP di IKN. Pertama, penyelesaian landasan pacu sepenuhnya sampai akhir 2024 yang sudah mencapai 40%. Sementara target kedua, yakni fungsional 2.200 meter dalam rangka menyambut HUT RI di IKN yang sudah rampung lebih dari 60%.

"Target yang sampai akhir tahun baru sekitar 40%, tapi sampai Agustus sudah lebih dari 60% yang 2.200 meter," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Danis memastikan bahwa Kementerian PUPR terus menggenjot progres pembangunan runway Bandara VVIP di IKN. Namun, ia mengungkap persoalan cuaca sempat menghambat karena wilayah IKN sedang dilanda hujan deras akhir-akhir ini.

Untuk menyiasati hal tersebut, dilakukan modifikasi cuaca agar pengaspalan dan pemadatan landasan pacu bisa terus berjalan.

"Kita mengadakan modifikasi cuaca dari kemarin, kan waktu bandara itu sebelum pengaspalan atau saat proses pengaspalan tidak boleh terganggu hujan. (Makanya) kita terus berusaha memodifikasi cuaca agar tidak terganggu," jelasnya.

Di sisi lain, Danis mengaku setiap hari mendapatkan laporan dari timnya di lapangan soal kondisi cuaca di IKN agar progres pembangunan Bandara VVIP di IKN tidak terhambat.

Meskipun demikian, ketika dikonfirmasi soal lokasi dan landasan pacu buat teknologi taksi terbang, Danis mengaku belum bisa menjawab hal tersebut. Menurutnya, belum ada rencana untuk membangun landasan pacu untuk taksi terbang di IKN.

"Tidak tahu, belum ada rencana kalau yang (landasan pacu buat) taksi terbang," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kementerian PUPR bertugas untuk membangun landasan pacu Bandara VVIP di IKN, sementara Kementerian Perhubungan, bertugas untuk membangun gedung dan terminalnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Capt. Sigit Hani Hadiyanto, mengatakan bahwa progres terminal bandara tersebut kini berkisar di angka 40-50%.

"Saya musti cek lagi, tapi kalau tidak salah saat ini bergerak di 40-50%," kata Sigit di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) belum mengenakan biaya administrasi untuk transaksi tarik tunai melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) sebesar Rp 4.000. Artinya hingga hari ini layanan tarik tunai melalui mesin EDC masih gratis.

"Sehubungan dengan rencana penerapan biaya administrasi merchant sebesar Rp 4.000 untuk setiap transaksi tarik tunai menggunakan kartu debit BCA melalui EDC BCA, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan tersebut BELUM mulai diberlakukan pada 5 Juli 2024," jelas perbankan melalui keterangan resminya.

"Dengan demikian, nasabah masih dapat menikmati layanan tunai BCA pada merchant ritel, minimarket, dan supermarket tanpa dikenakan biaya administrasi merchant," tulis BCA, dikutip Jumat (5/7/2024).

Meski begitu, BCA tidak menjelaskan lebih lanjut kapan kebijakan pengenaan biaya administrasi ini akan diberlakukan. Perbankan hanya mengimbau masyarakat untuk menghubungi pihaknya melalui berbagai saluran yang sudah disiapkan jika membutuhkan informasi lebih jauh.

"Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi contact center HaloBCA melalui 1500888 dan aplikasi Halo BCA, WA Halo BCA 0811 1500 998, twitter @HaloBCA, webcha www.bca.co.id, atau email melaluihalobca@bca.co.id," pungkas BCA.

Perlu diketahui, sebelumnya BCA sempat mengumumkan akan mengenakan biaya administrasi untuk transaksi tarik tunai melalui mesin EDC mulai hari ini Jumat 5 Juli 2024. Informasi itu disampaikan dalam sebuah pengumuman di situs resminya.

Dijelaskan, pengenaan biaya untuk transaksi tarik tunai melalui mesin EDC ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan. Biaya ini nantinya akan ditambahkan langsung dari nilai transaksi penarikan tunai yang dilakukan.

"Untuk peningkatan layanan, mulai 5 Juli 2024, transaksi Tarik Tunai melalui EDC BCA di outlet merchant akan dikenakan biaya administrasi merchant sebesar Rp 4.000/transaksi," tulis BCA dalam keterangan di situs resminya.

Sedangkan untuk biaya tarik tunai di kantor cabang ataupun mesin ATM milik perbankan tetap tidak dikenakan biaya administrasi alias gratis.

Sebagai informasi, EDC BCA adalah perangkat perbankan elektronik BCA yang bisa menerima berbagai jenis pembayaran mulai dari BCA Card, Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, Amex, Debit BCA, Debit GPN, Flazz, dan QRIS.

Mesin EDC biasanya sudah tersedia di berbagai merchant perbankan. Baik itu di gerai-gerai minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, kedai kopi, hingga resto yang sudah terdaftar sebagai rekanan BCA.

Namun khusus transaksi tarik tunai pada merchant melalui mesin EDC ini hanya bisa dilakukan menggunakan kartu debit atau kredit. Artinya bukan untuk transaksi digital seperti QRIS.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons permintaan sejumlah investor untuk membuka kolom permintaan beli (bid) dan penawaran jual (offer) dalam mekanisme full periodic call auction (FCA) Papan Pemantauan Khusus (PPK). Sejumlah investor menilai perdagangan di papan tersebut tidak transparan.

BEI meniadakan fitur bid dan offer dan hanya menampilkan Indicative Equilibrium Price (IEP) dan Indicative Equilibrium Volume (IEV). Saham yang diperdagangkan dengan sistem FCA selanjutnya akan mendapat notasi khusus X sebagai tanda saham tersebut sedang dalam pemantauan.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menjelaskan, fitur IEP dan IEV justru lebih sulit dimanipulasi ketimbang bid dan offer. Selain itu mekanisme serupa diadopsi bursa-bursa di seluruh dunia.

"Dengan mekanisme call auction, manipulasi IEP dan IEV itu akan jauh lebih sulit dari manipulasi tebalnya bid dan offer di regular market. Nah diskusi kita ke depannya bukanlah mempermasalahkan apakah mekanisme call auction yang dijalankan Bursa itu pas atau tidak. Karena itu adalah mekanisme yang diadopsi bursa-bursa di seluruh dunia. Apakah kita mau berbeda sendiri?" sebutnya dalam temu media di Gedung BEI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Menurut Jeffrey fokus BEI ke depannya adalah memastikan agar saham yang masuk papan pemantauan khusus semakin sedikit. Diharapkan juga semakin banyak saham yang keluar dari papan pemantauan khusus karena mereka memperhatikan para investor, khususnya investor ritel.

Ia menjelaskan ada sejumlah kriteria saham yang masuk pemantauan khusus, misalnya likuiditas di bawah Rp 5 juta per hari hingga nilainya di bawah Rp 51. Lewat skema FCA, Jeffrey menyebut likuiditas akan bertambah.

"Misalnya kriteria 1, saham-saham yang di bawah Rp 51 tapi masih likuid, investor menjual masih bisa. Atau mereka memberikan dividen atau memberi perhatian kepada investor, itu tidak masuk (FCA)," tuturnya.

Dalam catatan detikcom, Papan Pemantauan Khusus adalah Papan Pencatatan untuk Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh BEI. Implementasi Papan Pemantauan Khusus tahap II (full periodic call auction) merupakan tindak lanjut dari Papan Pemantauan Khusus tahap I (hybrid call auction) yang telah diimplementasikan sejak 12 Juni 2023.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy mengatakan dengan adanya papan pemantauan khusus tahap II ini diharapkan bisa meningkatkan likuiditas saham perusahaan tercatat. Adapun implementasinya seluruh saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara periodic call auction yang terdiri dari 5 sesi periodic call auction dalam satu hari.

"Mekanisme periode call action order akan dikumpulkan terlebih dahulu dan akan match pada akhir sesi. Order-order yang dikumpulkan tersebut akan match pada setiap akhir sesi. Jadi misalnya setiap Senin-Kamis akan match pada 5 titik, yaitu titik pertama pukul 9.55-9.59, titik kedua 10.55-10.59, titik ketiga 11.55-11.59, titik keempat 14.55-14.59, dan titik terakhir 15.55-16.00," bebernya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir perdagangan sore ini ditutup di zona hijau. IHSG ditutup menguat 32 poin atau 0,45% ke level 7.253,3.

Mengutip data RTI, Jumat (5/7/2024), Indeks bergerak pada level tertingginya di 7.275,9 dan terendah di 7.213,9. Total saham yang diperdagangkan mencapai 17,9 miliar dengan turnover Rp 9,4 triliun dengan frekuensi 925 ribu kali.

Sebanyak 281 saham bergerak naik, 269 saham bergerak turun, serta 239 saham tidak bergerak. Market cap tercatat Rp 12.464 triliun.

Sementara, bursa saham Asia sore ini antara lain:

• Nikkei Index Tokyo naik 0,82% di 40.912
• Hang Seng Hong Kong merosot 1,27% ke 17.799
• Shanghai Index turun 0,26% di 2.949
• Straits Times Singapura turun 0,85% di 3.410

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai alias rampung 100%. Informasi ini disampaikan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, yang baru saja berkunjung ke lokasi tersebut pekan ini.

"Udah, kemarin saya di sana hari Rabu atau Kamis," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Danis menjelaskan bahwa berdasarkan kalkulasi pihaknya, lapangan tersebut memiliki kapasitas total 8.000 orang. Ini lebih banyak dari sejumlah pemberitaan sebelumnya yang menyebut lapangan seluas 14.250 m2 itu bisa menampung 4.000 orang.

"Bisa, bahkan bisa 8.000, tapi kalau jumlahnya berapa yang akan diundang. Jadi ada dua, ada undangan, ada petugas upacara, tapi kalau secara total kita bisa 8.000," jelasnya.

Meskipun demikian, Danis mengaku tidak bisa menjelaskan perihal jumlah undangan untuk upacara 17 Agustus, ia mengatakan PUPR bertugas menyediakan infrastruktur dasar saja.

"Jadi kalau tugas PUPR adalah menyediakan sarana dan prasarana, kalau masalah pengaturan undangan itu di Sekretariat Presiden sama Sekretariat Negara. Itu aja," tuturnya.

Untuk berbagai proyek lain, disebut Danis sedang dikebut untuk selesai pada akhir Juli 2024. Beberapa di antaranya seperti Kantor Presiden, Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara.

Sementara proyek yang ditarget fungsional adalah Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), Sekretariat Negara (Setneg), serta sejumlah Kantor Kementerian Koordinator.

Berdasarkan catatan detikcom, lapangan tersebut terletak persis di depan Istana Presiden di IKN. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sempat menjelaskan rumput lapangan tersebut terhitung spesial. Pihaknya menggunakan rumput berjenis Zoysia Matrella (ZM) atau rumput manila.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal wacana tarif bea masuk 200% untuk barang impor dari China. Menurutnya, telah terjadi salah tafsir dan berbagai spekulasi dari wacana ini, khususnya yang berkaitan dengan hubungan dagang antara China dan Indonesia.

Dia menegaskan Indonesia tidak akan menjadi negara yang mudah saja mengekor negara lain, termasuk China. Namun, Indonesia juga ingin menjaga hubungan baik sebagai mitra.

Luhut bilang wacana bea masuk 200% yang berembus belakangan ini telah menimbulkan beberapa salah tafsir dari pihak China yang merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup dekat.

"Indonesia tidak ingin sekadar mengekor bebek saja kepada negara-negara tertentu padahal kita memiliki kepentingan nasional yang harus diamankan. Karena itu terkait penerapan tarif 200% dari Tiongkok perlu diklarifikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dari partner kita," ungkap Luhut dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Dalam Rakortas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 25 Juni 2024, Luhut menyatakan pemerintah memang memutuskan untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan safeguard tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu. Pengenaan safeguard juga tak serta merta asal-asalan menunjuk pada semua komoditas, pemerintah membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti misalnya dumping.

Nah komoditas semacam ini lah yang mungkin akan dikenakan safeguard tariff. Luhut menegaskan safeguard tariff juga tidak menargetkan satu negara tertentu saja, apalagi China. Semua kebijakan diambil dengan kajian mendalam.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," tegas Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menegaskan China sendiri adalah salah satu mitra dagang strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19," pungkas Luhut.

BYD Seal varian terbaru meluncur di Singapura. Harganya bikin kaget karena tembus miliaran!

Singapura mendatangkan BYD Seal varian terbaru. Sebelumnya, BYD Seal telah diperkenalkan di Negeri Singa itu pada Oktober 2023. Varian terbaru adalah Seal Dynamic 100 kW yang menggantikan varian Dynamic. Sesuai dengan namanya, motor listrik 100 kW itu memiliki daya 136 PS. Hal ini memungkinkan mobil memenuhi persyaratan COE Kategori A untuk kendaraan listrik dengan syarat output motor listrik maksimum 150 PS.

Sebagai perbandingan, versi Dynamic sebelumnya memiliki tenaga sebesar 204 PS dan torsi 310 Nm. Outputnya Dynamic 100 kW yang lebih kecil membuat akselerasi jadi sedikit melambat. Kalau sebelumnya 0-100 km/jam dapat ditempuh dalam waktu 7,5 detik, maka versi terbaru ini membutuhkan 10 detik.

Dari sisi baterai tidak ada yang berubah. BYD Seal Dynamic 100 kW ini mengusung baterai LF berkapasitas 61,44 kWh yang bisa menjangkau 460 km berdasarkan standar WLTP. Pengisian dayanya pun tak berubah. Bila dicas dengan charger tipe AC daya 7 kW 0-100% ditempuh dalam waktu 8,6 jam. Sementara bila pengisian DC hingga 110 kW, 30-80% membutuhkan waktu 32 menit.

Meski ada penurunan spesifikasi, harganya tak berubah. Di Singapura, harga BYD Seal cukup mengejutkan. Sedan listrik ini ditawarkan mulai SGD 169.888 sudah termasuk COE (Certificate of Entitlement). Kalau dirupiahkan harganya tembus Rp 2 miliaran.

Sebagai perbandingan dengan BYD Seal di Indonesia paling murah mulai Rp 629 juta hingga yang termahal Rp 719 juta. Dengan harga di bawah Rp 1 miliar itu, BYD Seal yang dijual di Indonesia mengusung kapasitas baterai lebih besar yaitu 82,56 kWh dengan daya jelajah mencapai 650 km.

Untuk diketahui, pemerintah Singapura telah mengatur jumlah total mobil yang beredar di negara kecil tersebut. Pemerintah negeri itu mengeluarkan izin dalam jumlah terbatas. Pembeli mobil harus memiliki Sertifikat Kepemilikan atau Certificates of Entitlement (COE).

Mahalnya harga mobil di Singapura adalah bagian dari rencana pemerintah untuk membatasi jumlah mobil. Sebab, ruang negeri itu sangat terbatas. Jadi tidak heran kalau harga mobil di sana memang berbeda jauh dengan di Indonesia.

Review BYD Seal Performance: Mobil Listrik yang Paling Layak Dibeli?

Review BYD Seal Performance: Mobil Listrik yang Paling Layak Dibeli?

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjamin keamanan data terjaga. Hal ini disampaikan di tengah kehebohan serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN).

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya telah melakukan serangkaian upaya penguatan dalam menjamin keamanan data perusahaan maupun nasabahnya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk disiplin menjaga datanya.

"Saya bukan direktur IT, tapi pintu-pintunya tuh, layer-layernya semua dikunci lah. Pokoknya disiplin. Makanya saya bilang, mindset digital harus ada, jangan sembarangan akses semua orang dibuka aksesnya," kata Royke, ditemui di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Royke menambahkan, pihaknya juga terus melakukan pemeriksaan hingga tes penetrasi kepada celah-celah yang disinyalir rawan. BNI juga terus melakukan upgrade demi menjaga keamanan.

"Pintu-pintunya kita juga setiap hari lakukan kebolongan-kebolongan itu kita uji semua, penetrasi tes, segala macam, itu jalan terus. Sekalian upgrade, makanya investasi itu bukan cuman sistem aplikasi, tapi investasi paling mahal juga security-nya," ujarnya.

Keamanan juga menjadi salah satu fokus penting dari pengembangan supper apps terbaru BNI yakni wondr by BNI yang baru diluncurkan hari ini. Royke mengatakan, setidaknya ada 40 sistem yang dibangun dalam pembentukan wondr, termasuk security.

Senada, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengatakan, pada saat BNI mendesain aplikasi ini pihaknya mempertimbangkan standar keamanan terbaik melalui pembentukan beberapa layer keamanan.

"Layer yang paling atas edukasi, edukasi ke nasabah agar supaya menggunakan atau meng-keep passwordnya dengan hati-hati supaya tidak terjadi yang namanya social engineering," ujar Toto, dalam konferensi pers peluncuran wondr by BNI, di lokasi yang sama.

Layer berikutnya ialah ada kontrol terhadap aplikasinya. Lalu yang ketiga layer ialah BNI menerapkan teknologi security-nya. Salah satu teknologi yang diterapkan ialah Artificial Intelligence (AI) untuk sebagai pada saat kita melakukan lie detection.

"Lalu kita meng-adopt yang namanya multi-factor authentication, jadi password ada, lalu kita ada mobile pin yang agar mentransmit dari passwordnya yang ada. Lalu keamanan apa lagi yang kita taruh? Ya, seluruh faktor keamanan kayak yang sisinya enkripsi, datanya, lalu yang berkaitan dengan server-servernya harus selalu isilahnya tidak bisa diakses bareng orang, termasuk backup-nya," paparnya.

Selanjutnya, layer yang terakhir atau yang paling bawah ialah berkaitan dengan kebiasaan ialah anti-fraud melalui fraud management system. Hal ini akan bergantung pada transaksi behavior daripada nasabah, pada saat ada anomali, pastinya transaksi kemudian BNI tolak.

"Jadi ini kelebihan-kelebihan yang kita apply agar yang namanya Wonder by BNI menjadi secara security insya Allah menjadi state of the art yang paling baik," pungkasnya

Pengusaha keberatan jika pemerintah berencana menambah pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk impor produk tekstil. Menurut pengusaha, masalah yang harus diatasi pemerintah adalah maraknya impor ilegal.

Sebagai informasi, pemerintah berencana mengenakan BMTP dan BMAD untuk membenahi krisis yang terjadi di industri tekstil.

Sekretaris Jenderal Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara mengatakan untuk mengatasi krisis yang terjadi di industri tekstil bukan dengan mengenakan pajak tambahan pada impor barang yang legal. Namun, masalah utama yang harus diberantas adalah maraknya produk impor ilegal.

"Kita dengar dari pemerintah menaikkan biaya masuk 200% ini menurut kita kalau isinya barang-barang impor ilegal solusinya tidak tepat. Karena yang namanya illegal tidak lapor, tidak kena regulasi jadi yang kena adalah legal importir yang mereka sebenarnya bayar pajak," kata dia dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak barang impor ilegal yang dijual di bawah harga pasar atau predatory pricing. Hal inilah yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah.

"Kalau kita melihat kemarin ramai-ramai waktu soal TikTok dilarang itu karena dua hal. Satu karena predatory pricing artinya banting harga untuk menarik orang masuk website. Kedua yang paling utama adalah barang-barang yang dijual di titik tersebut itu kebanyakan barang yang nggak jelas masuknya dari mana dan itu barang-barang murah," ungkapnya.

Oleh sebab itu pengusaha kompak menolak jika ada tambahan pajak untuk produk impor yang legal. "Apapun yang tidak menyentuh ilegal import, penambahan BMTP kan kan berpengaruh yang lapor yang legal, nggak ada gunanya BMTP berapapun besarnya," ucapnya.

Dampak Impor Diperketat

Dalam kesempatan yang sama, Deputi I Bidang Perdagangan Dalam Negeri Hippindo mengatakan jika pemerintah memperketat impor legal maka dampaknya pada penurunan konsumsi masyarakat terutama kelas atas. Apabila banyak barang impor mewah tidak banyak di Indonesia, konsumen akan lari mencari ke luar negeri.

"Bahwa ada barang menengah atas tentunya konsumen akan lari ke luar negeri, jika mereka cari barangnya tetapi di kami nggak bisa masukin. Indonesia kan ingin menjadi destinasi turis, ini bisa membantu untuk pertumbuhan bisa lebih besar lagi," kata dia.

Ia meminta agar pemerintah mendukung apa yang dilakukan pengusaha dalam negeri untuk menjadikan Indonesia pusat wisata. Apalagi menurutnya impor barang yang legal dan ternama juga berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia.

"Jadi kami ingin sampaikan tolong pemerintah kepada peritel ini yang investasi di Indonesia, di mana pemerintah bisa mendukung kita untuk membuat peraturan juga dilihat apakah bisa survive," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengambil tindakan untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, kosmetik, alas kaki, pakaian jadi, produk tekstil jadi, dan keramik. Zulhas mengatakan tidak hanya impor dari China tetapi bisa semua negara.

Ia menginginkan ada pajak tambahan berupa BMTP dan BMAD karena sejumlah industri itu sudah mengalami krisis hingga menyebabkan pabrik tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK)

"BMTP akan yang bisa mengamankan produk-produk kita. (Barang impor) dari mana saja, dari Eropa, Australia, dari mana misalnya Tiongkok. Tidak satu negara, dan semua negara bisa mengenakan bea masuk tindakan pengamanan," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Pemerintah Pakistan tengah berupaya untuk bisa mendapat kesepakatan pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) sebesar US$ 6 miliar atau setara dengan Rp 97,73 triliun (kurs Rp 16.289 per dolar AS). Kesepakatan ini diharapkan dapat terjadi dalam kurun waktu sebulan ke depan.

Melansir dari Reuters (5/7/2024), untuk mendapatkan kesepakatan pinjaman sebesar itu, Pakistan perlu mengamankan sejumlah uang dalam 'kantong' pemerintahan mereka. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menetapkan target pendapatan yang cukup besar dalam APBN mereka melalui kebijakan perpajakan baru.

Meski langkah-langkah perpajakan baru ini membuat banyak warganya merasa geram, pemerintah Pakistan bersikeras perlu mendapatkan dana pinjaman itu guna mencegah krisis ekonomi lainnya. Dalam hal ini Pakistan mengaku telah memenuhi semua persyaratan pemberian pinjaman dari IMF dalam anggaran tahunannya.

"Kami berharap proses pengajuan pinjaman (dari IMF) ini dapat tercapai dalam tiga hingga empat minggu ke depan," kata Menteri bidang Keuangan, Pendapatan dan Ketenagalistrikan Pakistan, Ali Pervaiz Malik, Rabu (3/7) kemarin.

"Saya pikir jumlahnya akan mencapai US$ 6 miliar," jelasnya lagi saat ditanya mengenai besaran pinjaman tersebut. Meskipun ia juga mengatakan saat ini mendapat validasi dan persetujuan dari IMF adalah fokus utama pemerintah.

Di luar itu, hingga saat ini IMF belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.

Sebagai informasi, sebelumnya Pakistan telah menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar 13 triliun rupee (US$ 47 miliar atau Rp 749,29 triliun) untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Juli kemarin. Jumlah ini meningkat hampir 40% dari tahun sebelumnya.

Malik mengatakan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menggunakannya sebagai batu loncatan agar mendapat program pinjaman dari IMF. Ia juga mengatakan bahwa IMF merasa puas dengan langkah-langkah pendapatan yang diambil Pakistan, berdasarkan pembicaraan mereka sebelumnya.

"Tidak ada lagi masalah besar yang perlu diatasi, karena semua tindakan besar sebelumnya telah dipenuhi, salah satunya adalah anggaran," kata Malik.

Meskipun anggaran tersebut mungkin mendapat persetujuan dari IMF, peningkatan pajak ini dapat memicu kemarahan masyarakat. Selain itu kondisi ini juga sedikit banyak akan memberatkan para UMKM.

"Tentu saja (reformasi anggaran) ini memberatkan perekonomian lokal, namun program IMF adalah tentang stabilisasi," pungkas Malik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih melakukan sosialisasi bagi warga yang lahannya terdampak pembangunan IKN. Warga terdampak adalah mereka yang bermukim di atas lahan 2.086 hektare (ha).

Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan sosialisasi program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus sudah terlaksana dua kali dan masih berlangsung sejak Kamis, 27 Juni 2024. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Karena sosialisasi masih berlangsung, Danis enggan menjawab hasil negosiasi tersebut. Sebab, belum ada hasil kesepakatan tertulis yang diperoleh berbagai pihak yang terlibat.

"Nah, saya nggak berani mengatakan hasilnya sejauh mana karena belum ada yang tertulis. Semisal rumah maunya susun atau tapak, luasnya berapa, lokasinya di mana, sebagai apa," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Namun, Danis menjamin bahwa pihaknya melibatkan tokoh serta masyarakat adat dalam agenda sosialisasi tersebut. Sosialisasi bahkan dilakukan langsung di lokasi 2.086 hektare yang bermasalah. Di antaranya, tol 6A dan 6B, serta kawasan pengendali banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

"(Masyarakat dan tokoh adat) Hadir, dua kali dari sosialisasi awal sama sosialisasi yang keduanya hari Sabtu atau Minggu. Itu, kan, ada masanya kurang lebih beberapa belas hari gitu, ada jadwalnya sampai sepakatnya seperti apa," tuturnya.

Berdasarkan catatan detikcom, pemerintah terus menyelesaikan persoalan 2.086 ha lahan di IKN. Skema PDSK Plus menjadi solusi untuk hal tersebut. Lewat PDSK Plus, warga terdampak bisa mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh serta relokasi, ada 91 hunian untuk 91 kartu keluarga yang bakal dibangun PUPR.

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, sempat menjelaskan bahwa seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR, baik untuk tanam tumbuh maupun relokasi rumah. Meskipun demikian, saat dikonfirmasi, Basuki mengaku tidak hafal rincian anggaran ganti rugi tersebut.

"(Anggarannya) PU, PU. Aduh kalau anggaran (saya tidak hapal), tapi ada mas, karena itu kebun dengan faktor satu-satu atau dua kali gitu. Itu kebunnya mereka diganti dan dibikinkan rumah," jelasnya, Jumat (21/6/2024).

Dia kemudian menjelaskan beberapa lokasi dari 2.086 ha lahan yang belum clear terletak di Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI yang terletak di dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN.

Sementara lokasi lainnya, adalah lahan akses jalan menuju Masjid Negara IKN, serta lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku-Semoi. Dengan sosialisasi PDSK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan 2.086 ha lahan bisa selesai pada Juli 2024.