ExxonMobil Cepu Limited menyelesaikan pengeboran kedua di sumur pengembangan Banyu Urip Infill Clastic B-12 di lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro Jawa Timur. Saat ini sumur B-12 telah berproduksi pada level 5 ribu barel minyak per hari.

SKK Migas menargetkan, secara bertahap sumur itu akan mencapai level produksi 13 ribu barel per hari. "Sebagai lapangan dengan produksi terbesar nomor dua di Indonesia, maka keberhasilan ini memberi dampak besar dalam upaya meningkatkan lifting minyak nasional," kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro dalam siaran pers, Senin (23/9).

Kepala Divisi Pengeboran dan Perawatan Sumur SKK MIgas Surya Widyantoro mengatakan sumur pengembangan B-12 mencapai target pengeboran di kedalaman 6.076 kaki kedalaman terukur atau ftMD dengan menggunakan anjungan pengeboran PDSI-40.

“Kegiatan pengeboran sumur B-12 diselesaikan selama 45 hari, lebih cepat enam hari dari yang direncanakan,” kata Surya.

Sebelumnya, produksi sumur Banyu Urip sudah dilakukan pada Agustus lalu. ExoonMobil Cepu Limited memproduksi minyak perdana sebesar 13.300 bph dari pemboran sumur di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu.

"Sumur pertama ini sudah bisa menghasilkan 13.300 barel per hari. Kami harapkan nanti sumur-sumur lainnya juga bisa memberikan kontribusi signifikan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya MIneral Arifin Tasrif ketika itu.

Dengan capaian produksi dua sumur di lapangan Banyu Urip, saat ini tersisa lima pengeboran lagi. Kelima sumur akan mulai tajak pada minggu pertama Oktober 2024 dengan estimasi selesai pada 2025.

Investasi untuk ketujuh pemboran sumur mencapai US$ 203,5 juta atau setara Rp 3,25 triliun (kurs Rp 16.000 per dolar). Penanaman modal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sebesar US$ 2 miliar, sekitar Rp 32 triliun, dari tambahan minyak 42,92 juta stok barel atau MMSTB.

Samsung akan meluncurkan Samsung Galaxy Tab S10 pada 26 September di Vietnam. Gawai ini bakal hadir dalam dua varian yakni Samsung Galaxy Tab S10+ dan Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Produsen ponsel itu tidak meluncurkan Samsung Galaxy Tab S10 basic. Outlet berita Korea Selatan melaporkan, usai sukses dengan Galaxy Tab S9, Samsung tampak semakin berfokus pada pengembangan tablet layar lebar.

Berikut bocoran spesifikasi Samsung Galaxy Tab S10+ dan Samsung Galaxy Tab S10 Ultra dikutip dari Phone Arena:

Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

• Dimensi: 326,4 x 208,6 x 5,4mm
• Berat: 718 gram versi Wi-Fi dan 723 gram versi 5G
• Rangka: Enhanced Armor Aluminium
• Kamera utama: 13 MP dan 8 MP
• Kamera depan: 12 MP dan 12 MP
• RAM:

1. 256GB / RAM 12GB + microSD
2. 512GB / RAM 12GB + microSD
3. RAM 1TB / 16GB + microSD

Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S10+

• Dimensi: 285,4 x 185,4 x 5,6mm
• Berat 571 gram versi Wi-Fi dan 576 gram versi 5G
• Rangka: Enhanced Armor Aluminium
• Kamera belakang: 13 MP dan 8 MP ultra
• Kamera depan: 12 MP
• RAM: 256GB / RAM 12GB + microSD dan 512GB / RAM 12GB + microSD

XDA Developers memperkirakan, harga Samsung Galaxy Tab S10+ dan Samsung Galaxy Tab S10 Ultra akan naik sekitar US$ 100 dibandingkan Samsung Galaxy Tab S9 dengan rincian sebagai berikut:

• Samsung Galaxy Tab S9 (8GB + 128GB): US$ 800
• Samsung Galaxy Tab S9+ (12GB + 256GB): US$ 1.000
• Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (12GB + 256GB): US$ 1.200

Harga Samsung Galaxy Tab S9 tersebut melonjak US$ 100 dibandingkan Tab S8. Sementara itu, harga Samsung Galaxy Tab S8 naik US$ 50 dibandingkan Tab S7.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mencapai Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024. Defisit tersebut terjadi karena lonjakan belanja pemerintah terutama untuk pemilihan umum (Pemilu) dan bantuan sosial (bansos).

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit tersebut masih on track atau sesuai dengan target defisit APBN 2024.

“Defisit masih sesuai on track dengan APBN 2024. Saat ini defisit sebesar 0,68% dari produk domestik bruto (PDB),” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2024 di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/9).

Defisit ini makin lebar jika dibandingkan kondisi bulan sebelumnya. Tercatat defisit APBN pada Juli 2024 mencapai Rp 93,4 triliun atau setara 0,41% dari PDB. Nilai itu masih rendah atau belum melebihi target defisit APBN 2024 sebesar 2,29%.

Sri Mulyani menambahkan keseimbangan primer mencapai Rp 161,8 triliun pada Agustus 2024. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang.

Defisit APBN terjadi karena pendapatan negara mengalami penurunan, di sisi lain belanja negara justru melonjak. Terutama untuk belanja bansos dan Pemilu menjadi beberapa penyebab peningkatan belanja negara.

Pendapatan Negara Anjlok

Sri Mulyani menyebut pendapatan negara mencapai Rp 1.777,0 triliun pada Agustus 2024. Realisasi itu mencapai 63,4% dari target, namun terkontraksi 2,5% secara tahunan (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

“Kontraksi ini jauh lebih kecil dari bulan-bulan sebelumnya. Bulan lalu itu sekitar 6,5% atau pada Juni 2024. Bahkan bisa mencapai 8%. Jadi ini adalah penurunan akibat kontraksi pendapatan negara,” kata Sri Mulyani.

Sementara belanja negara justru lebih tinggi yakni mencapai Rp 1.830,7 triliun pada Agustus. "Ini artinya 58,1% dari total pagu belanja negara tahun ini telah dibelanjakan dan pertumbuhannya masih sangat kuat,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, peningkatan belanja negara selalu tumbuh double digit pada awal 2024. Sebab, pada awal tahun 2024 terdapat kebutuhan belanja untuk Pemilu.

Selain itu, pemerintah membelanjakan utang untuk beberapa bansos El Nino. “Itu semuanya menyebabkan belanja negara meningkat dan double digit. Ini masih bertahan hingga Agustus, dengan pertumbuhan 15,3% jika dibandingkan tahun lalu,” kata Sri Mulyani.

Meskipun begitu, dia memastikan APBN mencatatkan kinerja positif pada Agustus 2024. “Ini sebetulnya sesuai dengan yang sudah kita jelaskan pada bulan-bulan sebelumnya, dengan sedikit ada perbaikan terutama dari sisi pendapatan,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap pemerintah bisa mengejar target pendapatan negara sampai akhir tahun. Meski ia mengakui, Kemenkeu menghadapi situasi yang tidak ringan, terutama dari pos pendapatan pajak.

Dua Pasal dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 31/1999 juncto Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digugat ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (23/9). Uji materi diajukan oleh tiga orang pemohon terdiri dari mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari.

Permohonan atas uji materi 2 Pasal di UU Tipikor itu disampaikan oleh kuasa hukum yang ditunjuk yaitu Maqdir Ismail, Illian Deta Arta Sari dan Annissa Ismail. Usai menyerahkan permohonan, Maqdir mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi bila digunakan hanya berfokus pada soal kerugian negara.

Lebih jauh Maqdir mengatakan adanya frasa kerugian negara yang dijadikan tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi dinilai tidak selalu relevan dalam perkara korupsi yang tengah diusut penegak hukum. Penggunaan delik kerugian negara menurut Maqdir berpotensi menyulitkan posisi seorang pengambil kebijakan.

“Pada dasarnya kita ini bukan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. Kita setuju dengan itu. Korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tapi yang menjadi persoalan pokok adalah jangan sampai pemberantasan korupsi ini menimbulkan ketidakadilan baru,” ujar Maqdir saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Gedung MK.

Menurut Maqdir dalam pemberantasan korupsi penegak hukum harus lebih fokus pada adanya kejahatan. Kejahatan yang ia maksud berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kongkalikong dan suap menyuap.

Uji materi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9) (Katadata/Ade Rosman)

Pemohon Nilai Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi

Menurut Maqdir, dalam sebuah keputusan bisnis tidak ada kepastian mengenai apakah kebijakan yang diambil menguntungkan atau merugikan di kemudian hari. Hal terpenting menurut Maqdir dalam pengambilan keputusan bisnis adalah tidak adanya unsur itikad jahat dan kongkalikong serta dilakukan dengan prosedur yang benar.

Atas alasan itu menurut Maqdir pengambil keputusan tidak bisa dipidana hanya atas dasar dugaan kerugian negara. "Mereka tidak serakah, mereka menjalankan tugas dengan baik, tetapi mereka diberi predikat sebagai koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata dia.

Ia berpandangan, dalam sebuah tindak korupsi terdapat unsur kesengajaan berupa penyalahgunaan kewenangan serta perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini berbeda dengan kerugiaan negara yang timbul dalam sebuah keputusan bisnis.

“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini penyebabnya apa? Bukan karena ada kerugian negara tetapi karena ada suap menyuap," kata Maqdir.

Adapun, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Fokus pada Unsur Kongkalikong

Hal lain yang menjadi sorotan adalah ihwal kerugian negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dinilai seringkali menjadi fokus penegak hukum dalam mengungkap kasus. Padahal menurut Maqdir hal utama dari Pasal itu adalah adanya unsur kongkalikong.

Merujuk Pasal 3 Tipikor disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar. Tidak jelasnya batas dalam pasal ini menurut Maqdir seringkali penegak hukum hanya melihat unsur kerugian negara.

"Oleh karena itu kemudian kami berpikir, kami sampaikan di dalam permohonan ini, alternatifnya adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ini dibatalkan,” ujar Maqdir.

Ia menyebutkan, pemohon menilai terlalu banyak kasus hukum yang justru menjerat orang-orang dengan itikad baik tetapi dianggap salah lantaran terdapat kerugian negara dalam kebijakan yang diambil. “Tetapi karena ada kerugian di BUMN misalnya mereka dipidana meskipun mereka tidak mengambil apa pun," kata Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir mengatakan para pemohon tidak menutup peluang bisa hakim Mahkamah Konstitusi bakal menolak uji materi untuk membatalkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3. Meski begitu, Maqdir mengatakan bila hal itu yang terjadi maka diperlukan prasyarat akan kedua pasal bisa diterapkan.

Ia menyebut penggunaan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 harus memenuhi unsur suap menyuap. "Tanpa ada suap menyuap, orang tidak boleh dikenakan dengan pasal ini. Apalagi kan orang mengambil kebijakan dengan itikad baik," kata dia.

Delik Korupsi di Konvensi Internasional

Dalam momen penyerahan dokumen uji materi itu, turut hadir mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas. Ery mengatakan memberikan dukungan kepada Maqdir dan para pemohon untuk meminta MK meninjau kedua pasal dalam UU Tipikor tersebut.

"Apapun kalau ada suap, kita nggak ada masalah, semua kita setuju (dengan UU tersebut). Tapi kalau tidak ada suap, korupsi, pemidanaan kebijakan, pemidanaan kasus perdata, itu yang menimpa teman-teman kita semua," kata Erry.

Erry juga mengatakan dalam pemberantasan korupsi prinsip yang dipegang tidak hanya berkaitan dengan upaya menghukum. Pemberantasan itu sendiri menurut dia harus juga didorong dengan upaya pencegahan dan peningkatan integritas. Karena itu Erry menilai pelaksanaan UU Tipikor harus bisa dijalankan dengan tepat agar tepat sasaran.

Ia pun mengingatkan adanya konvensi internasional tentang korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang secara spesifik menyebut korupsi sebagai adanya pejabat publik yang menggunakan fungsinya, kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah untuk dirinya sendiri atau orang lain atau badan usaha itu korupsi. Di dalam definisi korupsi yang berlaku global itu tidak ada unsur kerugian negara melainkan fokus pada perilaku suap menyuap dan penalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan.

Atas dasar itu Erry mengatakan uji materi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 merupakan salah satu upaya untuk meluruskan proses penegakan hukum berkaitan dengan korupsi. Ia mengingatkan pemberantasan korupsi yang telah berjalan harus terus dikuatkan dengan tidak mengabaikan keadilan bagi semua orang.

“Ini hanya salah satu hal yang penting untuk kita luruskan agar supaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif,” ujar Erry menjelaskan.

Samsung resmi menjual Samsung Galaxy S24 FE di Vietnam pada 26 September. Gadget ini diperkenalkan dalam acara Galaxy Unpacked pada 20 September.

Samsung Galaxy S24 FE juga sudah terdaftar di laman sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN Kementerian Perindustrian dengan nomor model SM-721B. Akan tetapi, belum ada keterangan resmi terkait waktu perilisan di Indonesia.

Sementara itu, bocoran spesifikasi Samsung Galaxy S24 FE dikutip dari laman komunitas Samsungs sebagai berikut:

• Warna: Graphite, Light Blue, Light Green, Yellow, dan kemungkinan White
• Desain: Mempertahankan desain ramping yang mirip dengan pendahulunya, dengan bingkai aluminium datar dan belakang kaca. Bezel samping berukuran sekitar 1,99mm, memberikan tampilan modern.
• Ukuran Layar: Layar FHD+ 6,7 inci
• Refresh Rate: 120 Hz
• Kecerahan: Kecerahan puncak 1.900 nits
• Perlindungan: Gorilla Glass Victus+
• Prosesor: Ditenagai oleh chip Exynos 2400e, versi yang sedikit di-overclock untuk efisiensi lebih baik
• Baterai: Kapasitas meningkat menjadi 4600mAh, meningkatkan daya tahan baterai dibandingkan S23 FE
• Kamera Utama: Sensor 50MP
• Kamera Tambahan: 12MP ultrawide dan lensa telefoto 8MP dengan zoom optik 3x
• Pengisian Daya: 25W
• Fitur Antarmuka: Ramah pengguna dan intuitif dengan integrasi yang mulus dengan perangkat Samsung lainnya
• Fitur Keamanan: Langkah-langkah canggih termasuk pengenalan wajah dan pemindai sidik jari

Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian pabrik pengolahan dan pemurnian alias smeltertembaga milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara siang tadi, Senin (23/9).

Kehadiran smelter itu, ia harap, dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. "Dan yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya adalah rakyat di Nusa Tenggara Barat dan seluruh Indonesia," kata Jokowi.

Keberadaan pabrik juga semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemilik cadangan tembaga terbesar di dunia. Selain itu, smelter juga menjadi upaya negara ini tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri.

Tentang Smelter Tembaga Amman Mineral

Fasilitas smelter tembaga tersebut dibangun dalam waktu sekitar 14 bulan. Capain ini mengkuhkannya menjadi salah satu pembangunan mengaproyek tercepat di dunia dalam skala serupa.

Nilai proyeknya mencapai Rp 21 triliun. Smelter tembaga Amman Mineral memakai teknologi double flash smelting yang menggabungkan proses flash smelting dan flash converting.

Melansir situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, teknologi tersebut juga diterapkan pada smelter tembaga PT Freeport Indonesia. Adopsinya telah dilakukan beberapa negara, termasuk Cina, India, Eropa, dan Amerika Serikat.

Lokasi smelter tersebut berada 1,5 kilometer dari Pelabuhan Benete, Sumbawa Barat. Luas lahannya mencapai 272 hektare dengan kapasitas 900 ribu ton per tahun.

Pabrik tersebut memproses konsentrat tembaga dari tambah Batu Hijau dan Elang. Ada pula mineral fluks silika sebanyak 139 ribu ton per tahun.

Produksi utama smelter adalah 220 ribu ton per tahun katoda tembaga dengan kemurnian 99,99%. Katoda merupakan kutub positif untuk memproduksi baterai. Lalu, pabrik ini juga menghasilkan 830 ribu ton per tahun asam sulfat dengan kemurnian 98,5%.

Fitur utama pemurnian logam mulianya adalah 987 ton per tahun lumpur anoda (kutub negatif baterai), dengan produk utama 18 ton per tahun emas batangan dengan kemurnian 99,99%, 55 ton perak batangan dengan kemurnian 99,95%, dan 77 ton per tahun selenium dengan kemurnian 99,9%.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta akan mengundi nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 pada Senin (23/9) malam. Sebanyak 1.321 personel kepolisian dikerahkan untuk menjaga jalannya pengundian nomor urut tersebut.

"Dalam rangka pengamanan penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di KPUD Provinsi DKI Jakarta, kami melibatkan sejumlah 1.321 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9).

Susatyo mengatakan, personel gabungan yang dikerahkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Ia mengatakan, petugas fokus menjaga pintu masuk dan luar Kantor KPUD Jakarta, selama berjalannya pengundian nomor urut.

Susatyo mengatakan pengalihan arus lalu lintas di sekitar KPUD Jakarta bersifat situasional. Rekayasa lalu lintas bergantung pada perkembangan di lapangan.

"Bila nanti di sekitar KPUD Provinsi DKI Jakarta ada massa timses pendukung paslon cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan rekayasa lalu lintas," kata dia.

Susatyo mengimbau masyarakat menghindar KPU Jakarta yang berada di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Masyarakat dan pengguna jalan diminta mencari jalan alternatif lainnya untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

Adapun, tiga pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPUD Jakarta yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Masa kampanye akan dimulai pada 23 September hingga 25 November 2024. Sedangkan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024.

Manajer investasi global, BlackRock menyebut Bitcoin (BTC) sebagai aset yang unik untuk diversifikasi portofolio investasi modern. Hal itu terungkap dalam buku putih BlackRock yang berjudul "Bitcoin: A Unique Diversifier".

Meskipun Bitcoin telah dikenal karena volatilitasnya, BlackRock menggarisbawahi nilainya sebagai aset yang berbeda dan tidak berkorelasi yang menawarkan peluang diversifikasi, terutama bagi investor institusi.

Menurut BlackRock, profil risk-return Bitcoin yang unik membedakannya dari aset tradisional, seperti saham dan obligasi. Perusahaan ini menunjukkan bahwa sifat Bitcoin yang terdesentralisasi dan pasokan yang tetap membuatnya tidak terpengaruh oleh kebijakan bank sentral.

Oleh karena itu, Bitcoin menjadi aset yang berharga dalam menghadapi tantangan moneter tradisional. Kemandirian yang unik ini adalah faktor mendorong daya tarik Bitcoin sebagai diversifikasi portofolio yang potensial.

Cryptoglobe melaporkan bahwa BlackRock menekankan salah satu atribut utama Bitcoin adalah korelasi historisnya yang rendah dengan kelas aset lain, termasuk ekuitas. Perusahaan ini menjelaskan bahwa meskipun Bitcoin terkadang menunjukkan korelasi jangka pendek dengan aksi jual pasar yang lebih luas.

Perilaku jangka panjang aset digital ini sebagian besar tidak berhubungan dengan aset tradisional. Seperti yang dijelaskan oleh BlackRock, atribut ini menjadikannya alat yang efektif untuk mengurangi korelasi portofolio secara keseluruhan dan berpotensi meningkatkan imbal hasil.

Buku putih ini juga mengakui volatilitas Bitcoin yang terkenal sangat tinggi. BlackRock mengakui bahwa meskipun harga Bitcoin dapat berfluktuasi secara dramatis, volatilitas aset ini tidak serta merta mengurangi nilainya dalam portofolio.

Alokasi Bitcoin Dapat Meningkatkan Pengembalian Portofolio

Sebaliknya, BlackRock berpendapat bahwa alokasi Bitcoin yang kecil sebenarnya dapat meningkatkan pengembalian portofolio yang disesuaikan dengan risiko, asalkan investor mengelola ukuran alokasi dengan hati-hati untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Dalam laporannya, BlackRock juga menjelaskan peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai yang tidak berdaulat, yang membuatnya sangat menarik di masa ketidakpastian geopolitik. Struktur Bitcoin yang terdesentralisasi dan pasokan yang terbatas memungkinkannya untuk bertindak sebagai lindung nilai terhadap pelemahan mata uang yang digerakkan oleh pemerintah dan ketidakstabilan politik. Hal ini menjadikan Bitcoin sebagai aset safe-haven potensial dalam lingkungan ekonomi yang tidak stabil.

Menurut BlackRock, kemampuan Bitcoin untuk meningkatkan kinerja portofolio paling baik ditunjukkan dalam data historisnya. Analisis perusahaan mengungkapkan bahwa menambahkan bahkan persentase kecil Bitcoin ke portofolio ekuitas dan obligasi tradisional dengan komposisi 60:40 dapat meningkatkan Rasio Sharpe portofolio. Artinya, Bitcoin dapat meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko.

Meski begitu, BlackRock menyarankan agar investor berhati-hati dengan alokasi yang lebih besar karena volatilitas Bitcoin yang melekat.

Terlepas dari manfaat Bitcoin, BlackRock tetap berhati-hati tentang ketidakpastian peraturan yang terus mengelilingi aset tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh perusahaan, meskipun Bitcoin mendapatkan penerimaan yang lebih luas, Bitcoin masih menghadapi pengawasan regulasi dari pemerintah di seluruh dunia.

Namun, BlackRock melihat minat institusional yang terus meningkat ini sebagai sinyal bahwa Bitcoin dapat memainkan peran yang lebih besar dalam sistem keuangan global di masa depan.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan canda politik di tengah peresmian smelter tembaga PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (23/9). Bahlil menyebut Fahri Hamzah berencana gabung jadi kader Partai Golkar.

Pernyataan itu bermula saat Bahlil menyapa tamu undangan yang hadir dalam acara seremoni peremian smelter tembaga Amman Mineral. Sebelum menyebut sosok Fahri, Bahlil sebelumnya telah menyapa sejumlah pejabat negara lainnya seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Bahlil menunjukkan penghormatan kepada Fahri Hamzah dengan menyebutkans sebagai seorang tokoh nasional asal NTB. Sapaan Bahlil itu sejenak mengarahkan perhatian audiens kepada Fahri.

Bahlil mengisyaratkan bahwa Fahri Hamzah berencana untuk bergabung dengan Partai Golkar. "Pak Fahri, coba berdiri Pak Fahri. Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," kata Bahlil sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.)

Adapun Fahri Hamzah saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Bahlil pun menyampaikan bahwa perincangan terkait alih status kader partai dalam proses diskusi. "Tadi sudah negosiasi. Makanya kami datang ke Amman, baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa kehadiran Fahri Hamzah ke agenda kali ini merupakan undangan dari pihak Amman Mineral.

Yusuf menambahkan, Fahri Hamzah merupakan salah satu politisi yang punya peran penting dalam mendorong program hilirisasi ketika menjabat sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

. "Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," kata Yusuf dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (23/9).

Perusahaan yang terafiliasi dengan orang terkaya nomor satu di Indonesia Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) mengklarifikasi komposisi empat pemegang saham yang disebut menguasai 97% saham perusahaan. Pernyataan itu dikeluarkan setelah FTSE Russell mengeluarkan emiten energi terbarukan ini dari Indeks FTSE karena tidak memenuhi ketentuan free float, pada Kamis (19/9).

Free float adalah jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar sekunder. Salah satu syarat saham perusahaan publik masuk di FTSE Global Equity Index adalah memiliki jumlah saham beredar di atas 5%.

Direktur dan Corporate Secretary BREN Merly mengatakan bahwa pada saat IPO, empat pemegang saham utama memiliki 97% dari total saham. Namun, saat ini telah terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham dari keempat pemegang saham tersebut.

Berikut adalah persentase kepemilikan saham dari keempat pemegang saham tersebut berdasarkan Prospektus IPO dan data harian per 19 September 2024 yang dirilis oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI):

Merly menegaskan bahwa BREN juga telah memberikan informasi lengkap mengenai status pengendalian dan afiliasi semua pihak yang tercatat sebagai pemegang saham sebelum dan pada saat IPO 2023. Tidak ada informasi baru yang ditambahkan karena semuanya telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku serta telah diungkapkan dalam laporan yang relevan.

Selain itu, berdasarkan pengumuman FTSE Global Equity Index Series, Asia Pacific Ex Japan Ex China pada September 2024 Semi-Annual Review oleh FTSE, tidak ada perubahan signifikan dalam kepemilikan oleh empat pemegang saham tersebut dari 23 Agustus 2024 hingga 19 September 2024.

“Seluruh informasi kepemilikan saham tersebut telah dilaporkan dan diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Merly dalam keterbukaan informasi BEI, Minggu (22/9).

Berdasarkan data harian dari KSEI per 19 September 2024, Jupiter Tiger Holdings memiliki 5,27 miliar saham atau 3,94% dari total saham. Sementara itu, Prime Hill Funds memegang 5,03 miliar saham atau 3,76%.

Menurut data yang disediakan KSEI per 19 September 2024, jumlah saham yang memenuhi persyaratan free float sesuai ketentuan BEI mencapai 15.601.235.234 saham, atau 11,66%. Jumlah ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan prospektus IPO, yang menyebutkan jumlah saham free float sebesar 15.694.413.334 saham atau 11,73%.

“Perseroan akan terus memantau kepatuhan terhadap aturan free float yang ditetapkan oleh bursa,” ujar Merly.

Dengan demikian, Merly menegaskan bahwa semua informasi atau kejadian penting yang material dan berpotensi mempengaruhi kelangsungan hidup BREN serta harga saham perseroan telah dilaporkan.

Manajemen BREN Surati FTSE Russell

Manajemen Barito Renewables juga menyurati Financial Times Stock Exchange Russell atau FTSE Russell setelah saham perusahaan dikeluarkan dari indeks bergengsi FTSE.

Legal & Corporate Secretary Department BREN Randika Pratama mengatakan manajemen telah mengetahui bahwa setelah sempat memasukkan BREN ke dalam indeks FTSE, Russell kemudian mengumumkan BREN IJ akan dihapus dari indeks minggu depan. Hal itu karena klaim yang salah bahwa empat pemegang saham menguasai 97% saham Barito Renewables Energy. Menurutnya, pernyataan Russel tersebut tidak benar.

“Akibat dari publikasi ini, saham kami mengalami volatilitas signifikan, menyebabkan gangguan yang tidak perlu di pasar,” tulis Randika dalam suratnya, dikutip Senin (23/9). Pada Jumat (20/9), harga saham BREN turun 17,72% ke Rp 8.825 per saham.

Tak hanya itu, Randika juga mengatakan perusahaan meminta agar informasi yang dikutip segera ditinjau ulang. BREN juga mendesak FTSE Russell untuk mencabut pernyataan tersebut dan segera menerbitkan koreksi resmi untuk memperbaiki situasi.

Menurut Randika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pernyataan efektif sebagai persetujuan atas penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) BREN. Hal itu dengan mempertimbangkan bahwa BREN telah memenuhi persyaratan untuk memiliki minimal 10% saham yang beredar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti urgensi pergeseran fokus ekonomi Indonesia menuju sektor produksi dalam negeri. Jokowi menyebut pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional saat ini sebagian besar dipengaruhi oleh sektor konsumsi domestik atau rumah tangga.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan smelter Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin (23/9). Jokowi mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini masih mengandalkan sektor konsumsi domestik sehingga perlu diubah.

"Kita tahu PDB ekonomi kita 56% itu bertumpu pada konsumsi domestik. Ini yang harus diubah," kata Jokowi seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.

Dia mengatakan Indonesia punya modal cukup untuk mengubah fokus tersebut melalui proyek hilirisasi mineral pertambangan, khususnya pada komoditas hilirisasi industri tembaga.

Jokowi menginginkan Indonesia bertransisi menjadi negara industri maju melalui pengolahan sumber daya alam, alih-alih hanya bergantung pada konsumsi. "Sebagai pemilik cadangan tembaga tujuh besar dunia, kita telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga," ujarnya.

Melalui modal tersebut, Jokowi berharap arah utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat beralih dari ketergantungan pada konsumsi menjadi fokus pada produksi. Dia menilai pergeseran prioritas itu dapat menciptakan nilai tambah dan daya saing ekonomi nasional.

"Pertumbuhan PDB kita tidak tergantung pada konsumsi, tapi kita balik menjadi tergantung pada produksi," katanya

Pada momen tersebut, Jokowi mengungkapkan keinginan Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam penyediaan produk tembaga di pasar global. Dia menekankan pentingnya mengolah bahan mentah di dalam negeri dan memproduksi barang jadi seperti lembaran katoda, kabel, atau lembaran tembaga (copper foil).

"Semuanya yang bisa kita produksi di sini, itu akan kita lakukan, bukan lagi kita mengekspor bahan mentah," kata Jokowi.

Dewan Pers mengukuhkan 11 anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme atau komite Publisher Rights dan sudah menetapkan empat bidang kerja organisasi. Instansi ini akan memprioritaskan kerja sama media dengan perusahaan platform digital.

Selain itu, Komite Publisher Rights akan berfokus mendorong platform teknologi mendukung jurnalisme berkualitas. Ketua Komite Publisher Rights Suprapto Sastro Atmojo bakal bertemu platform digital untuk mendata hal yang sudah mereka lakukan dan apa yang bisa dikerjakan ke depan.

Publisher Rights mengatur tentang kerja sama penyedia platform teknologi seperti Google, Facebook dan Instagram dengan perusahaan media.

Koordinator Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas Sasmito menambahkan, instansi bakal berfokus pada pelatihan wartawan untuk mendorong kerja sama antara media dan perusahaan teknologi.

“Semenjak industri media mengalami guncangan disrupsi digital, aspek pelatihan menjadi lebih dibutuhkan. Dulu banyak inhouse training oleh media dan sifatnya terbatas, tidak semua wartawam punya akses terhadap pelatihan,” kata Sasmito di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (23/9).

Sementara itu, struktur organisasi, bidang kerja, dan program prioritas Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas sebagai berikut:

• Ketua : Suprapto Sastro Atmojo
• Wakil Ketua : Indriaswati Dyah Saptaningrum

1. Bidang Kerja Sama Perusahaan Pers dan Platform

Koordinator: Herik Kurniawan, Guntur Syahputra Saragih, Damar Juniarto

Bidang ini bertanggung jawab atas kewajiban keenam perusahaan platform digital, yakni bekerjasama dengan perusahaan pers.

2. Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas

Koordinator: Sasmito dan Fransiskus Surdiasis

Bidang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban ke-4 perusahaan platform digital, yaitu pelatihan dan program untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab.

3. Bidang Pengawasan, Mediasi, dan Arbitrase

Koordinator: Kristiono Setyadi dan Ambang Priyonggo.

Bidang ini bertanggung jawab atas kewajiban pertama, kedua, ketiga, dan kelima perusahaan platform digital:

• Tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai UU
• Membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers
• Memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital
• Mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai nilai-nilai demokrasi, kebhinekaan, dan UU.

4. Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga

Koordinator: Mediodecci Lustarini dan Alexander Carolus Suban

Bidang ini terutama bertanggung jawab atas penataan kelembagaan komite, penyusunan statuta, penyusunan kode etik dan pembentukan komite etik serta bentuk-bentuk kerja sama yang tidak secara spesifik diatur di bidang kerja yang lain, termasuk kerja sama antarlembaga.

Komite ini dibentuk atas Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 32 tahun 2024 tentang Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Mereka menjalankan tugasnya secara independen.