Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data terhadap enam juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi Ditjen Pajak.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti di Jakarta, Jumat (20/9).

Dwi menegaskan bahwa struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Kendati begitu, Ditjen Pajak tetap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini.

Selain itu, Ditjen Pajak juga menyatakan akan terus menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan meningkatkan keamanan pada sistem informasi dan infrastruktur milik instansi.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari akses terhadap tautan atau dokumen mencurigakan.

"Bagi masyarakat yang menemukan dugaan kasus kebocoran data terkait DJP, dapat melapor ke kanal pengajuan Kring Pajak 1500200, surel pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id," ujar Dwi.

Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Lakukan Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah meminta jajaran Ditjen Pajak untuk mengambil langkah evaluasi. “Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (19/9).

Meskipun begitu, Sri Mulyani belum mau menjelaskan secara detil mengenai bocornya data tersebut. Dia hanya mengatakan penjelasan akan disampaikan langsung oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan tim information technology atau IT.

Sebelumnya, dugaan kebocoran data tersebut disampaikan oleh Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto melalui akun X pribadinya @secgron. Teguh menyebut sebanyak enam juta data NPWP dijual dengan harga Rp 150 juta.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan pelaku," tulis Teguh.

Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya juga mengecek berkaitan dengan validasi data yang bocor tersebut. Alfons mengimbau masyarakat hati-hati atas aksi penipuan yang memanfaatkan kebocoran data tersebut.

“Penipu akan memiliki data NPWP dari wajib pajak yang nantinya akan sangat berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk memalsukan diri sebagai petugas kantor pajak dan melakukan pemerasan,” kata Alfons kepada Katadata.co.id.

Bank Dunia menyebut tingkat kelaparan global meningkat pada tahun lalu akibat gencarnya proteksionisme negara-negara produsen pangan. Sekitar 760 juta orang mengalami kelaparan secara global pada tahun lalu, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 735 juta orang.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk menyebut, tingkat kelaparan pernah turun menjadi 7% dari total penduduk dunia. Namun, proteksionisme dalam bentuk pelarangan ekspor pangan membuat angka tersebut naik menjadi 9% pada 2022 dan kembali meningkat pada tahun lalu.

"Dalam tiga tahun terakhir, estimasi menunjukkan bahwa tingkat kelaparan global benar-benar tidak berubah sama sekali," kata Turk di Indonesia International Rice Conference 2024, Kamis (19/9).

Bank Dunia mencatat, tingkat kelaparan global telah berhasil turun signifikan dalam 70 tahun terakhir dari sebelumnya yang sempat mencapai 69%. Penurunan kelaparan sejak 1950-an terbantu oleh produksi beras yang meningkatkan konsumsi kalori dari 2.000 kalori menjadi mendekati 3.000 kalori pada 2021.

Turk menilai, kondisi tersebut disebabkan oleh volatilitas harga pangan selama pandemi Covid-19. Pada saat yang sama, ketergantungan sebagian negara terhadap produksi negara lainnya.

Kondisi tersebut juga diperburuk dengan menurunnya pengeluaran pemerintah di sektor agrikultur secara global. Dengan demikian, proteksionisme membuat angka kelaparan gagal ditekan.

Turk mencatat, pengeluaran ke sektor pertanian hanya tumbuh 1,9% per tahun pada 2011 hingga 2021. Angka tersebut lebih rendah dari 10 tahun sebelumnya sebesar 2,7%.

"Jadi, tren terakhir ini tidak begitu optimis. Di samping itu, ada tantangan struktur yang lebih dalam di belakang krisis beberapa tahun terakhir ini," katanya.

Di sisi lain, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Rachmi Widiriani mengakui harga beras di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan di pasar global. Ini karena biaya produksi yang harus dibayar petani padi kini lebih tinggi, khususnya untuk pupuk.

Rachmi mengatakan, tingginya biaya produksi membuat petani harus mendapatkan harga yang lebih tinggi. Walau demikian, ia mengakui harus ada efisiensi dalam produksi beras di dalam negeri untuk menekan hara.

"Dengan efisiensi, produktivitas petani akan naik dan akhirnya mendapatkan keuntungan dengan harga yang bagus. Dengan demikian, harga beras lama kelamaan akan stabil," kata Rachmi.

Rachmi mengatakan, harga beras yang tinggi di dalam negeri membuat petani bahagia. Hal tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani Agustus 2024 yang mencapai 119,85 poin. Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian di posisi 122,2 poin.

Berdasarkan data Bapanas, rata-rata nasional harga Gabah Kering Panen kini mencapai Rp 6.420 per kg. Angka itu lebih tinggi Rp 420 per kg dari Harga Pembelian Pemerintah atau HPP gabah senilai Rp 6.000 per kg.

"Dalam 10 tahun terakhir, saat ini NTP petani untuk tanaman pangan paling tinggi. Namun pemerintah harus hadir di tengah-tengah agar petani mendapatkan harga bagus, tapi masyarakat dapat mengakses beras berkualitas baik dengan harga terjangkau," katanya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung berpamitan kepada jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet di Gedung Krida Bhakti Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (20/9). Pramono akan mulai melepas jabatannya dari Seskab pada 22 September mendatang.

Sembari mengenang masa kerja sebagai Seskab dalam 9 tahun belakangan, Pramono yang saat itu mengenakan setelah kemeja putih lengan panjang itu terlihat berkaca-kaca. Dengan mata yang tampak sedih dan penuh haru, dia menangis saat berpamitan dengan jajaran penjabat di lingkungan Seskab.

Pramono mengatakan meskipun ia pernah duduk di berbagai posisi penting seperti pimpinan DPR, Sekretaris Presiden, dan anggota DPR selama empat periode, Pramono merasa ikatan yang paling mendalam justru tercipta selama ia bekerja di Seskab.

"Kenapa itu bisa terjadi? karena hari pertama saya masuk, saya coba betul membangun lembaga ini dengan hati, dan mendapatkan dukungan saudara-saudara sekalian dengan hati," kata Pramono dengan suara parau.

Dalam sambutannya kali ini, Pramono menyampaikan rasa bangga terhadap pencapaian para pegawai selama ia memimpin Sekretariat Kabinet (Seskab). Ia mengatakan tim Seskab berkontribusi penuh dalam mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam masa sulit seperti pandemi Covid-19.

Calon Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti kerja keras tim untuk menangani masalah-masalah penting pemerintahan. Pramono mengatakan para pegawai Seskab sebagai orang-orang yang bekerja di belakang layar untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap efektif.

"Sekarang saudara-saudara sudah ada yang mengikat kita bersama. Kita punya mars, logo, ada bendera, ada seragam, sehingga ini yang menjadi kekuatan kita menjadi kultur," kata Pramono kepada para pegawai Seskab yang hadir memenuhi Gedung Krida Bhakti saat itu.

Sesuai acara, Pramono mengatakan bakal segera berpamitan secara langsung kepada Jokowi. Agenda berpamitan itu menunggu presiden kembali ke Jakarta usai kunjungan kerja ke ke Surabaya.

"Saya akan pamit langsung dan saya sudah menyampaikan kepada beliau. Kalau sekarang kan beliau ada di Surabaya," ujar Pramono.

Pramono mengatakan pekerjaan yang ditinggalkannya setelah mengakhiri jabatannya di Seskab sebagian besar sudah terselesaikan. Dia menyebut sebagian besar tanggung jawab utamanya sudah dituntaskan sebelum ia berpamitan.

"Kalau nanti presiden sudah kembali, saya akan segera menghadap. Tapi saya tentunya masih berkomunikasi," kata Pramono.

Pramono Anung telah mengajukan surat pengunduran diri dari Sekretaris Kabinet seusai menetapkan untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Dia berpasangan dengan politisi sesama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rano Karno sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

Dalam Pilgub Jakarta tahun ini, pasangan Pramono-Rano Karno melawan duet Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan jalur independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 105 P pada Kamis, 19 September kemarin.

"Iya, (surat pemberhentian Pramono) sudah saya tandatangani," kata Jokowi di depan gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis (19/9).

Keppres tersebut terhitung mulai berlaku pada tangal 22 September 2024. Keppres itu sekaligus menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjadi pelaksana tugas alis Plt Sekretaris Kabinet.

Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pangan, Bulog, berencana meningkatkan porsi beras komersial dalam cadangannya. Saat ini 70% berasnya dialokasikan untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah atau CBP.

"Stok komersial akan kami tingkatkan karena dapat mendukung bisnis kami," kata Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog Sonya Mamoriska Harahap dalam acara Indonesia International Rice Conference 2024 di Bali, Kamis (19/9).

Hasil penjualan dari bisnis komersial, kata Sonya, dapat membantu pengadaan CBP apabila harganya di dalam negeri melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Dengan kata lain, perluasan porsi beras komersial akan membantu Bulog menyerap beras di dalam negeri.

Berdasarkan paparan Badan Pangan Nasional, stok beras Bulog mencapai 1,39 juta ton pada awal bulan ini. Stok beras komersialnya hanya 134.625 ton atau 10,25% dari total stok.

Data Bapanas juga menunjukkan total beras lokal yang telah diserap Bulog pada Januari-Agustus 2024 mencapai 1,01 juta ton. Sebanyak 625.536 ton untuk CBP dan sisanya untuk komersial.

Sonya menyebut, peningkatan porsi beras komersial akan dilakukan secara bertahap. Perusahaan juga harus menunggu kebijakan pangan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kami menunggu berapa besar pemerintahan selanjutnya mau memberikan penugasan ke Bulog. Sebab, kami harus menutup biaya operasionalnya," ucap Sonya.

Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun depan naik 7,9% secara tahunan menjadi Rp 124,4 triliun. Anggaran pangan di masa pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu menjadi yang terbesar setidaknya sejak 2020.

Buku II Nota Keuangan 2025 menuliskan sebagian besar atau 35,5% anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan sebagai subsidi pupuk senilai Rp 44,15 triliun. Subsidi pupuk menjadi bagian dari anggaran belanja non-kementerian yang mencapai Rp 61,07 triliun.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," kata Jokowi saat membacakan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

Penguatan pertahanan, keamanan, dan kemandirian pangan menjadi strategi utama pemerintah untuk jangka menengah. Ia mendorong pemerintahan selanjutnya untuk membangun infrastruktur di bidang pangan.

Pemerintah menargetkan harga tiket pesawat domestik turun 10% pada akhir Oktober. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan, langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat ini sedang dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Kami berharap ini bisa dilakukan serempak, terutama bagian Indonesia Timur yang sangat terbebani dengan harga tiket yang tinggi,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat ditemui di Jakarta pada Kamis (20/9).

Sandi mengatakan, beberapa yang sedang dikaji adalah sejumlah pajak yang membebani harga tiket pesawat yang harus dibayar penumpang. Ia menilai beban masyarakat saat ini terlalu berat.

Meskipun tarif PPN akan naik menjadi 12% pada tahun depa, Sandiaga tetap berharap penurunan harga tiket bisa terlaksana. “Jadi semuanya harus dilihat dari segi holistik. Karena kalau harga tiket pesawat bisa turun maka penerimaan negara dapat bertambah,” ujarnya.

Peningkatan penerimaan negara bisa diperoleh dari segi pariwisata yang menyumbangkan pergerakan ekonomi daerah.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya sebelumnya mengatakan, komponen terbesar yang membuat harga tiket pesawat mahal saat ini adalah pajak. Namun demikian, dia belum dapat memastikan apakah pajak yang dibebankan pada tiket pesawat akan dihilangkan atau tidak.

Nia menjelaskan, komponen pajak tersebut membuat harga tiket penerbangan domestik lebih mahal dari penerbangan internasional. Sebagian pajak yang dikenakan pada penerbangan lokal tidak dikenakan pada penerbangan internasional.

Maka dari itu, penekanan strategi harga tiket pesawat tidak melihat manajemen biaya sebuah maskapai, namun peraturan di negara lain. "Jadi, penekanan harga tiket pesawat ini sebagian dilakukan oleh kami dan Kementerian Keuangan, namun dikoordinasikan oleh Kemenko Marves," katanya.

Pemerintah menargetkan harga tiket pesawat domestik turun 10% pada akhir Oktober. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan, langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat ini sedang dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Kami berharap ini bisa dilakukan serempak, terutama bagian Indonesia Timur yang sangat terbebani dengan harga tiket yang tinggi,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat ditemui di Jakarta pada Kamis (20/9).

Sandi mengatakan, beberapa yang sedang dikaji adalah sejumlah pajak yang membebani harga tiket pesawat yang harus dibayar penumpang. Ia menilai beban masyarakat saat ini terlalu berat.

Meskipun tarif PPN akan naik menjadi 12% pada tahun depa, Sandiaga tetap berharap penurunan harga tiket bisa terlaksana. “Jadi semuanya harus dilihat dari segi holistik. Karena kalau harga tiket pesawat bisa turun maka penerimaan negara dapat bertambah,” ujarnya.

Peningkatan penerimaan negara bisa diperoleh dari segi pariwisata yang menyumbangkan pergerakan ekonomi daerah.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya sebelumnya mengatakan, komponen terbesar yang membuat harga tiket pesawat mahal saat ini adalah pajak. Namun demikian, dia belum dapat memastikan apakah pajak yang dibebankan pada tiket pesawat akan dihilangkan atau tidak.

Nia menjelaskan, komponen pajak tersebut membuat harga tiket penerbangan domestik lebih mahal dari penerbangan internasional. Sebagian pajak yang dikenakan pada penerbangan lokal tidak dikenakan pada penerbangan internasional.

Maka dari itu, penekanan strategi harga tiket pesawat tidak melihat manajemen biaya sebuah maskapai, namun peraturan di negara lain. "Jadi, penekanan harga tiket pesawat ini sebagian dilakukan oleh kami dan Kementerian Keuangan, namun dikoordinasikan oleh Kemenko Marves," katanya.

Ribuan pager merek Gold Apollo dan walkie-talkie Icom Inc meledak di Lebanon. Bagaimana tanggapan brand terkait insiden ini?

Pager adalah perangkat komunikasi satu arah yang menerima pesan pendek, seringkali berupa nomor telepon atau kode singkat yang meminta pengguna untuk menelepon kembali.

Pager hanya bisa menerima pesan, tetapi tidak bisa mengirim pesan kembali. Saat menerima pesan, pengguna akan diberitahu melalui bunyi bip, getaran, atau pesan di layar.

Walkie-talkie adalah perangkat komunikasi dua arah yang memungkinkan pengguna berbicara dan mendengar secara langsung. Alat ini mirip dengan telepon, tetapi menggunakan frekuensi radio.

Untuk berkomunikasi, pengguna perlu menekan tombol untuk berbicara dan melepaskan tombol untuk mendengarkan. Perangkat ini sering digunakan dalam jarak dekat, seperti dalam kegiatan darurat, keamanan, dan acara luar ruangan.

Berdasarkan gambar yang beredar di media sosial, pager yang meledak di Lebanon bermerek Gold Apollo Rugged Pager AR924. Ada juga yang menyebut merek pager tersebut yakni Teletrim Motorola, namun tidak ada gambar yang sesuai.

Perusahaan asal Taiwan Gold Apollo membantah telah memproduksi pager yang meledak di Lebanon pada Selasa (17/9). Pendiri perusahaan Hsu Ching-kuang menyampaikan, pager ini dibuat oleh perusahaan di Eropa yang mempunyai hak menggunakan merek Gold Apollo.

"Produk itu bukan milik kami. Akan tetapi, ada merek kami di atasnya,” kata Hsu Ching-kuang dikutip dari Reuters, Rabu (18/9).

Meski begitu, ia menolak untuk mengungkapkan nama perusahaan Eropa yang memproduksi pager yang meledak di Lebanon tersebut.

Sementara itu, juru bicara Pemerintah Hungaria Zoltan Kovacs membantah bahwa pager yang meledak di Lebanon tersebut diproduksi dan dijual oleh perusahaan Hungaria, BAC Consulting KFT.

BAC Consulting KFT yang berbasis di Budapest memiliki lisensi untuk menggunakan merek Gold Apollo pada pager.

"Otoritas mengonfirmasi bahwa perusahaan yang dimaksud adalah perantara perdagangan, tanpa lokasi produksi atau operasi di Hungaria," kata Kovacs. "Perusahaan ini hanya memiliki satu manajer yang terdaftar di alamat yang telah diumumkan, dan perangkat yang disebutkan tidak pernah ada di Hungaria.”

Selain itu, beredar kabar bahwa walkie-talkie yang meledak di Lebanon pada Rabu (19/9) bermerek Icom Inc model IC-V82. Produsen walkie-talkie asal Jepang menyatakan bahwa produksi model ini disetop sejak sepuluh tahun lalu.

Meski begitu, proses investigasi masih berlanjut. Diketahui bahwa walkie-talkie IC-V82 diekspor dari pabrik di Osaka ke berbagai kawasan di dunia, termasuk Timur Tengah hingga Oktober 2014.

Icom memastikan bahwa seluruh walkie-talkie yang diproduksi mengikuti protokol keselamatan yang ditetapkan dalam regulasi di Jepang.

HackerBjorka kembali muncul dengan menjual enam juta data pajak US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Berikut daftar data yang dibobol oleh peretas ini sejak empat tahun kehadiran di Indonesia.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

Katadata.co.id mengonfirmasi kepada Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai dugaan kebocoran data pajak tersebut dan progres pencarian Bjorka. Akan tetapi, belum ada tanggapan hingga berita ini dirilis.

Hacker Bjorka pertama kali muncul ketika menjual data pelanggan Tokopedia di Breached.to pada April 2020. Data yang diperdagangkan termasuk user ID, password hash, email hingga nomor telepon.

Berikut daftar data yang diduga dibobol oleh Bjorka:

1. September 2024: hacker Bjorka menjual enam juta data pajak
2. Juli 2023: 35 juta data pengguna IndiHome diduga diretas oleh hacker Bjorka. SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza saat Press Conference Digiland membantah hal ini.
3. Juli 2023: 34,9 juta data pemilik paspor diduga bocor dan diperjualbelikan secara daring di situs bjork.ai US$ 10.000 atau sekitar Rp 150 juta. Akan tetapi, belum ada kepastian apakah situs ini dikelola oleh Bjorka.
4. Maret 2023: Hacker Bjorka mengunggah file 5GB berisi 19.564.922 data anggota BPJS Ketenagakerjaan di Breached.vc. Data yang diklaim milik anggota BPJS Ketenagakerjaan itu dibanderol US$ 10 ribu atau sekitar Rp 154 juta.
5. Maret 2023: mengunggah data yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo
6. November 2022: Dugaan peretasan sebanyak 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi.
7. November 2022: Dugaan peretasan sebanyak 44,2 juta data pengguna MyPertamina. Ukuran data diklaim mencapai 30 GB yang terdiri dari keterangan berupa nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, dan pengeluaran pengguna. Data ini dijual seharga US$ 25 ribu atau Rp 392 juta.
8. September 2022: Dugaan peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM Card milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Data sebesar 87 GB ini berisi NIK, nomor ponsel, operator telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Data dilego senilai US$ 500 ribu atau Rp 745 juta.
9. September 2022: Dugaan peretasan 105 juta data masyarakat yang terkait pemilihan umum. Data berupa NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, hingga umur.
10. September 2022: Dugaan peretasan data pribadi beberapa pejabat, di antaranya: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Puan Maharani.
11. September 2022: Hacker Bjorka mengaku dirinya meretas sistem surat menyurat milik Presiden Jokowi selama 2019 - 2021, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN). Jumlahnya diklaim 679.180 dokumen berukuran 40 MB setelah diperkecil kapasitasnya dan 189 MB sebelum dikompres. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet.
12. Agustus 2022: Dugaan peretasan data 26 juta riwayat penelusuran pelanggan IndiHome. Data meliputi kata kunci, email, nama, jenis kelamin, dan NIK. Namun dugaan ini dibantah oleh SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Ahmad Reza.
13. April 2020: Hacker Bjorka menjual data pelanggan Tokopedia di Breached.to. Data yang diperdagangkan termasuk user ID, password hash, email hingga nomor telepon.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menyinggung tentang progres pencarian Bjorka meski sudah membentuk tim khusus pada September 2022. Ia hanya meminta mitigasi terkait dugaan kebocoran data pajak.

“Saya sudah memerintahkan Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo - Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).

Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga beberapa negara lain. “Semua data mungkin karena keteledoran password atau penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda,” katanya.

Bank Dunia menyatakan salah satu rendahnya produktivitas beras di Indonesia adalah besarnya anggaran untuk pupuk subsidi. Besarnya subsidi pupuk membuat anggaran untuk meningkatkan produktivitas pertanian lainnya menjadi berkurang.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk mendata minimnya produktivitas membuat rata-rata pendapatan petani nasional tumbuh kurang dari 1% per tahun. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh minimnya sumber daya pemerintah ke bidang penelitian dan penyuluhan pertanian akibat besarnya subsidi pupuk.

"Penelitian dan penyuluhan pertanian biasanya mempunyai keuntungan yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan pertumbuhan produktivitas," kata Turk dalam Indonesia International Rice Conference 2024, Kamis (19/9)

Berdasarkan catatan Katadata, nilai subsidi pupuk pada 2016 sampai 2019 konsisten tumbuh. Adapun, anggaran subsidi pupuk pada 2019 menjadi yang tertinggi pada 2005 sampai 2022 atau senilai Rp 34,31 triliun.

Anggaran pupuk tercatat masuk tren penurunan hingga 2022 menjadi Rp 25,28 triliun. Namun, anggaran pupuk subsidi pada tahun ini kembali melonjak menjadi Rp 54 triliun atau setara dengan 9,55 juta ton pupuk.

Turk mengatakan, peningkatan subsidi pupuk tidak menghasilkan pertumbuhan produktivitas para petani. Oleh karena itu, Turk menilai pengeluaran di bidang lain selain pupuk menjadi penting untuk menggenjot produktivitas petani.

Selain penelitian dan penyuluhan petani, Turk berpendapat investasi pada infrastruktur setelah panen menjadi penting. Adapun tujuan pengelolaan usai panen adalah untuk menghindari pangan yang terbuang atau food loss pada tahap produksi dan distribusi.

Badan Perencanaan pembangunan Nasional mendata food loss pada tanaman pangan hanya 5,8% dari total produksi pada 2000 sampai 2019. Sementara itu, food loss dari tanaman padi-padian sekitar 13,4%.

Walau demikian, nilai ekonomi yang hilang dari food loss tanaman pangan mendekati Rp 60 triliun pada 20 tahun tersebut. Sementara itu, angka ekonomi yang hilang dari food loss pada tanaman padi-padian lebih dari Rp 50 triliun per tahun. "Investasi pada penelitian dan penyuluhan petani penting untuk mengurangi kerugian pasca panen," katanya.

Turk menemukan banyak peluang untuk meningkatkan praktek penanganan usai panen beras di dalam negeri. Turk mengatakan telah mengucurkan dana investasi sebesar US$ 500 juta atau Rp 7,64 triliun hingga tahun ini.

Investasi berbentuk penggunaan benih cerdas iklim yang dilakukan di 10 provinsi. Turk menjelaskan investasi tersebut memiliki plot kontrol dan menggunakan pendekatan iklim terpadu.

Hasil investasi tersebut adalah peningkatan hasil panen sebesar 20% di seluruh lokasi investasi. Selain itu, petani mendapatkan peningkatan laba bersih senilai Rp 3,7 juta per hektare.

"Selain itu, kami melihat penurunan emisi metana rata-rata sebesar 37% pada plot percobaan tersebut," ujarnya.

Sudah dua tahun sejak Presiden Jokowi atau Joko Widodo membentuk tim khusus untuk menyelidiki peretas alias hackerBjorka pada September 2022. Bjorka kini muncul lagi dengan menjual enam juta data pajak.

Sebanyak enam juta data pajak tersebut dijual US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Hacker yang diduga Bjorka ini menyertakan 10 ribu sampel.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

“Kami menduga data pajak bocor berasal dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena memuat data NPWP, Kanwil, KLU hingga tanggal daftar pajak,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya.

Ia juga sudah mengecek validitas enam juta data pajak yang dijual oleh hacker diduga Bjorka di BreachForums berdasarkan sampel. Hasilnya valid.

Katadata.co.id mengonfirmasi kepada Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai dugaan kebocoran data pajak tersebut dan progres pencarian Bjorka. Akan tetapi, belum ada tanggapan hingga berita ini dirilis.

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak menyinggung tentang progres pencarian Bjorka. Ia hanya meminta mitigasi terkait dugaan kebocoran data pajak.

“Saya sudah memerintahkan Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).

Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga beberapa negara lain. “Semua data mungkin karena keteledoran password atau penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda,” katanya.

Terakhir kali, Katadata.co.id mengonfirmasi mengenai pencarian Bjorka kepada Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Ariandi Putra usai menghadiri acara Security Day 2023: Cybershield 360, Safeguarding Your Business in the Digital Age, di Hotel Shangri-La Jakarta, pada 24 Oktober 2023.

Saat ditanya apakah hacker Bjorka sudah ditemukan, ia menegaskan hal tersebut bisa dijawab oleh Polri.

Ia menyampaikan bahwa pencarian Bjorka berada di bawah kewenangan Polri. BSSN tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan hukum di lapangan.

Ariandi mengatakan bahwa BSSN telah menyerahkan semua dokumen dan bahan pembelajaran lainnya terkait pencarian Bjorka kepada Polri. “BSSN mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan institusi,” ujar dia.

Pada September 2022, Presiden Jokowi membentuk tim darurat untuk mencari hacker Bjorka. Tim darurat ini terdiri Kominfo, BSSN, Badan Intelijen Negara alias BIN, dan Polri.

Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Irjen Pol. Dono Indarto mengatakan, penelusuran Bjorka diserahkan ke penegak hukum. "Jadi apa yang muncul, isu, dan lainnya, sudah diserahkan kepada penegak hukum," katanya di kantor Google Indonesia, pada Oktober 2022.

Ia hanya menyampaikan bahwa instansi yang berhak melihat data yang diunggah oleh hacker Bjorka adalah kepolisian.

Dia juga menegaskan bahwa BSSN bertugas memonitor serangan siber selama 24 jam. “Banyak sekali anomali traffic setiap hari. Dalam satu tahun lebih kurang satu miliar,” kata dia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megathrust yang dapat memicu tsunami.

Menurut pernyataan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono gempa di dua megathrust di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu.

Adapun dua zona megathrust yang dimaksud yaitu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut dimana keduanya sudah lama tak melepaskan energinya.

Berdasarkan pernyataaan dari BMKG tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah memitigasi potensi gempa megathrust segmen Selat Sunda.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan menyebut Jakarta rentan terkena dampak sekunder dari gempa besar yang dihasilkan oleh zona megathrust, meskipun pusat gempa dari zona megathrust itu terletak di sepanjang pantai barat Sumatra dan selatan Jawa.

Ia juga menyatakan bahwa Jakarta tidak berada tepat di atas zona megathrust, tetapi guncangan dari gempa besar di zona ini masih bisa terasa. Terlebih lagi karena posisi Jakarta yang relatif dekat dengan patahan selatan Jawa.

Poin-poin Peringatan BPBD DKI soal Potensi Megathrust Selat Sunda

Berikut ini poin-poin peringatan BPBD DKI soal potensi megatrust Selat Sunda yang penting diketahui:

Poin-poin Peringatan BPBD DKI soal Potensi Megathrust Selat Sunda (ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

Sosialisasi

BPBD DKI Jakarta melakukan sosialisasi ke kantor-kantor kelurahan hingga gedung-gedung perusahaan tentang gempa megathrust segmen Selat Sunda tersebut.

Yohan mengatakan isu megathrust Selat Sunda membuat warga Jakarta sadar bahwa bencana ini harus diwaspadai.

Menurutnya, peringatan soal megathrust Selat Sunda perlu digencarkan agar warga tidak menganggap sepele.

Siapkan Ina-TEWS

Yohan mengatakan BPBD DKI Jakarta telah mempersiapkan terkait potensi megatrust Selat Sunda dengan memasang Ina-TEWS atau Indonesia-Tsunami Early Warning System.

Yohan mengatakan bahwa Ina-TEWS ini mengcover seluruh wilayah di Indonesia. Adaoun cara kerjanya yaitu setiap ada gempa maka Ina-TEWS akan berbunyi sebagai bentuk notifikasi.

Ia juga melanjutkan bahwa BPBD DKI Jakarta akan terus memantau dan berkoordinasi dengan Badan Metereorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait potensi megatrust Selat Sunda.

Gelar Simulasi

Menurut pernyataan Ketua Sub-kelompok kedaruratan dan penanganan pengungsi BPBD DKI Jakarta, Wardaya., BPBD DKI Jakarta berencana akan menggelar simulasi bencana secara serentak dalam waktu dekat.

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana megathrust yang kembali menjadi perhatian.

Wardaya menjelaskan bahwa BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai skenario simulas agar bisa menjangkau semua kalangan warga Jakarta.

Dari mulai skenario cara masyarakat menghadapi bencana gempa di rumah sakit, pemukiman padat penduduk, pasar, sekolah, hingga gedung perkantoran.

Itulah ulasan lengkap mengenai poin-poin peringatan BPBD DKI soal potensi megathrust Selat Sunda yang penting diketahui.

International Coffee Organization (ICO), badan kopi terkemuka di dunia, akan meminta Uni Eropa menunda persyaratan bahwa biji kopi yang diimpor harus berasal dari wilayah-wilayah yang tidak terkait dengan deforestasi. Undang-Undang tersebut akan mulai berlaku akhir tahun ini.

UU Anti Deforestasi Uni Eropa itu akan melarang penjualan kopi, kakao, kedelai, minyak kelapa sawit, hingga kayu, jika perusahaan-perusahaan yang memproduksinya tidak bisa membuktikan bahwa produk tersebut berasal dari wilayah yang tidak menebang hutan dalam beberapa waktu terakhir.

“Kita tidak bisa memenuhi tanggal itu, tidak mungkin,” kata Vanusia Nogueira, Direktur Organisasi Kopi Internasional (ICO), dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Rabu (18/9).

ICO, sebuah kelompok antarpemerintah yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mewakili lebih dari 90% produksi kopi dan lebih dari 60% konsumsi di seluruh dunia. Negara-negara produsen kopi terkemuka seperti Brasil, Vietnam, dan Kolombia adalah negara anggota ICO.

“Ini adalah tenggat waktu yang sangat ambisius. Kami percaya bahwa dengan bekerja sama dengan para pemimpin Uni Eropa, mereka mungkin akan lebih terbuka untuk menunda tanggal tersebut,” kata Nogueira.

Ia tidak menyebutkan berapa lama ICO ingin menunda tenggat waktu tersebut. Ditanya tentang dampak potensial jika produsen kopi tidak memenuhi tenggat waktu, Nogueira mengatakan bahwa Uni Eropa akan menemukan solusi sebagai jalan tengah.

“Orang-orang Eropa sangat menyukai kopi... mereka tidak akan hidup tanpa kopi,” tambahnya. Nogueira berbicara dalam sebuah pertemuan kopi yang diselenggarakan oleh Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC) di Tegucigalpa.

Produsen Kopi Mendongkrak Ekspor ke Uni Eropa

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa para pedagang biji kopi meningkatkan ekspor mereka ke Uni Eropa menjelang pemberlakuan undang-undang baru yang menargetkan deforestasi. Para eksportir memperkirakan akan ada masalah logistik ketika undang-undang tersebut berlaku pada akhir tahun ini.

Undang-undang ini akan membutuhkan kewaspadaan yang ketat dari para pelaku usaha yang memasukkan biji kopi dan produk lainnya. Termasuk, minyak kelapa sawit (CPO), kacang kedelai, kakao, dan karet, ke dalam pasar Uni Eropa.

Para pedagang harus memberikan bukti bahwa produk mereka menyebabkan “nol deforestasi” dan mematuhi peraturan perundang-undangan itu.

Namun, para pelaku bisnis tidak yakin tentang apa yang merupakan persiapan yang memadai, karena ketidakjelasan undang-undang tersebut.

Brasil, salah satu negara penghasil kopi utama, mengalami lonjakan ekspor ke Uni Eropa sebesar 65% dalam tujuh bulan pertama tahun ini jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Ekspor kopi Uganda mencapai titik tertinggi baru bulan lalu, dengan sebagian besar biji kopi ditujukan ke Eropa. Negara di Afrika Timur ini menjadi pemain yang semakin signifikan di pasar kopi robusta.

Di sisi lain, pasokan dari Vietnam, produsen robusta terbesar di dunia, menurun karena gelombang panas.