Emiten konstruksi PT PP Tbk (PTPP) mengungkap nasib anak usahanya usai penggabungan usaha atau merger dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Usai merger, perusahaan tersebut akan fokus pada pembangunan pelabuhan, bandara, pabrik, serta perumahan.

Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management PTPP I Gede Upeksa Negara mengungkapkan beberapa anak usaha dan afiliasi PTPP yang memiliki bisnis serupa dengan WIKA juga direncanakan untuk merger.

Selain itu, ia juga memberikan informasi terbaru mengenai rencana merger dengan WIKA. PTPP saat ini tengah dalam tahap kajian untuk proses merger tersebut. Gede juga menyebut perusahaan telah menunjuk konsultan untuk mengevaluasi dampak dan strategi merger.

Menurutnya, fokus utama dari merger ini adalah memastikan kesehatan masing-masing perusahaan yang akan bergabung. Oleh karena itu, perusahaan lebih mengutamakan program penyehatan. PTPP sendiri sudah melakukan kajian terkait hal ini dan rencana penggabungan sedang dalam proses.

“Nah, tentu kajian ini tidak hanya terhadap di PTPP, tapi juga terhadap keseluruhan di anak usaha dan afiliasinya,” kata Gede dalam konferensi pers paparan publik 2024, Rabu (28/8).

Dengan demikian, ia berharap hasil kajian tersebut akan menghasilkan strategi merger yang paling tepat demi meningkatkan kinerja perusahaan setelah merger.

Ia juga menjelaskan hasil kajian ini akan dibahas bersama dengan mitra yang akan melakukan merger. Kemudian PTPP menyebut akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan arahan selanjutnya.

“Jadi tahap saat ini memang masih sebatas melakukan kajian baik di kami maupun di partner kami untuk proses merger ini,” tambahnya.

Tunggu Pergantian Pemerintahan Baru

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu peralihan pemerintahan baru untuk melaksanakan aksi korporasi seperti pembentukan holding sejumlah perusahaan pelat merah hingga initial public offering (IPO).

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, IPO belum bisa dilakukan sebelum pergantian pemerintahan baru.

"Merger BUMN Karya juga menunggu pemerintahan yang baru, tapi tetap dikejar mudah-mudahan tahun ini," kata Arya saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/8).

Arya menjelaskan, bahwa rencana yang sudah dipupuk ini tinggal menunggu eksekusi. Tetapi karena adanya peralihan pemerintahan baru, rencana itu belum bisa ditunaikan. Artinya, menteri BUMN pada pemerintahan baru diperkirakan bakal melanjutkan rencana maupun program Menteri BUMN Erick Thohir tersebut. Itu pun jika Erick diganti dan hingga saat ini masih belum ada sinyal sosok penggantinya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkejut mengetahui nilai anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 hanya sebesar Rp 657 miliar. Menurutnya anggaran tersebut terlalu kecil untuk mendukung rencana pemerintah Indonesia mencapai transisi energi dan mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060.

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan jumlah anggaran tersebut memang jauh dari ideal. Anggaran Dirjen EBTKE idealnya lebih dari Rp 5 sampai 6 triliun untuk mengejar target transisi energi di Indonesia.

Menurutnya Bhima, anggaran Ditjen EBTKE seharusnya melebihi anggaran direktorat lainya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seperti Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

"Paling tidak sama dengan pagu Ditjen Migas lah untuk Ditjen EBTKE ini karena kedepan pekerjaan soal pengembangan ebt sangat mendesak," ujar Bhima saat dikonfirmasi Katadata, Rabu (28/8).

Dalam RAPBN 2025 kementerian ESDM, pagu anggaran Ditjen Migas mencapai Rp 4,8 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp 550 miliar, Ditje Minerba sebesar Rp 713 miliar. Sementara Ditjen EBTKE sebesar Rp 657 miliar.

Menurut Bhima, mengejar target bauran energi bersih di Indonesia perlu dilakukan dari berbagai aspek. Salah satunya dengan pengembangan energi baru terbarukan berbasis komunitas di seluruh wilayah indonesia.

Dia mengatakan, cara itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti untuk membantu ketersediaan infrastruktur, teknologi serta pelatihan penguasaan pemasangan dan perawatan EBT.

"Kalau anggaran Ditjen EBTKE terlalu kecil jadi pertanyaan, sebenarnya serius tidak pemerintah lakukan transisi energi?," ujarnya.

Menurut Bhima, anggaran Dirjen EBTKE yang kecil mencerminkan pemerintah tidak serius dalam menjalankan transisi energi. Hal itu berdampak pada kepercayaan investor.

"Anggaran Ditjen EBTKE yang terlalu kecil membuat investor ragu masuk ke sektor EBT," ujar Bhima.

Bhima mengatakan, investor akan melakukan kalkulasi dengan dana yang dikeluarkan di suatu negara. Salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah mengenai komitmen pemerintah di suatu negara.

"Ibaratnya investor disuruh masuk ke EBT, tapi pemerintah sendiri tidak punya keberpihakan dari sisi APBN, repot juga," ujarnya.

Menurut Bhima, pemerintah dapat meningkatkan rencana anggaran Ditjen EBTKE yang diambil dari Ditjen Migas untuk dapat membuktikan keseriusan dalam transisi energi. Hal tersebut perlu dilakukan karena sampai dengan saat ini lifting mintak turun terus setiap tahunya. Bahkan saat ini hanya mendapat 580 ribu barel per hari.

"Sektor yang sedang turun jangan dikasih anggaran terlalu banyak, kecuali soal pengawasan. Sementara sektor ebt butuh komitmen anggaran lebih besar," ungkapnya.

Bahlil Heran Anggaran Ditjen EBTKE Kecil

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkejut melihat nilai anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebesar Rp 657 miliar.

"Anggaran Ibu (Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi) kecil banget, ya. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini kita bisa bicara transisi energi," ujar Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8).

Anggaran yang direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp 184 miliar.

Kemudian, anggaran pembangunan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Rp 44,53 miliar dan pembangunan tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Rp 64,50 miliar.

Anggaran itu juga akan digunakan untuk membangun tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) senilai Rp 45,30 miliar. Selain itu, anggaran untuk perencanaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan sebesar Rp 47,59 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kembali tujuan dari penerapan cukai minum berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 untuk menekan prevalensi atau jumlah penderita diabetes di Indonesia.

"Selama ini sudah dibahas dengan Komisi XI DPR, cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam kerja tentang RAPBN 2025 dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah membidik penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp 244,19 triliun atau tumbuh 5,9% dari outlook 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi cukai demi mendukung implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk mendukung penerimaan negara melalui sejumlah hal. Salah satunya berupa kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK demi menjaga kesehatan masyarakat.

“Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan atau pemanis yang berlebihan,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Tujuan pengenaan cukai tersebut untuk mendorong industri reformulasi produk MBDK yang rendah gula. Dengan begitu, dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat.

Pemerintah mengakui implementasi atas pengenaan cukai minuman manis kemasan tersebut juga memiliki risiko. Namun pemerintah menilai dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat masih minim.

Antisipasi Kebijakan Cukai

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menekankan bahwa kebijakan cukai minuman berpemanis tetap penting untuk dilakukan.

"Di satu sisi memang penting untuk dikendalikan, tapi banyak sekali minuman manis produksi UMKM yang mungkin akan menghindar, agar tidak dikenakan tarif cukai. Itu yang harus diperhatikan,” ujar Bhima.

Di sisi lain, produksen minuman manis kemasan bisa mengantisipasi kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menurunkan ukuran minuman berpemanis kemasan untuk menghindari cukai.

"Misalnya yang tadinya berukuran 250 ml menjadi 110 ml, tapi dijual dengan volume lebih besar. Itu salah satu cara untuk menghindari tarif cukai berpemanis,” kata Bhima.

Transformasi digital memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Hal itu dikemukakan Presiden Direktur PT Telkom Indonesia (Telkom) Ririek Adriansyah saat pembukaan Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2024.

“Kita (Indonesia) akan menjadi high income country, dan ekonomi digital akan memegang peranan besar dalam mewujudkan hal tersebut. Kontribusi ekonomi digital akan meningkat menjadi 21 persen pada 2045,” kata Ririek, Rabu (28/8).

Sejalan dengan meningkatnya kontribusi ekonomi digital, harus dibarengi dengan transformasi digital. Transformasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya dukungan ekosistem digital yang mumpuni.

Di ranah itulah Telkom memainkan perannya. Perusahaan pelat merah ini tak hanya fokus meraup profit tetapi juga mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur digital guna mendukung terciptanya ekosistem yang mumpuni.

“Telkom sukses menggelar kabel fiber optic bawah laut. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, ini (pembangunan infrastruktur digital) adalah hal yang sangat menantang dan costly, tetapi kami berhasil melakukannya,” ujar Ririek.

Lebih lanjut, Ririek mengungkapkan bahwa gelaran kabel fiber optic bawah laut tak hanya dilakukan pada tingkat domestik namun juga internasional melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi di negara tetangga.

“Telin (anak perusahaan Telkom) menginisiasi (gelaran) kabel baru, sebagai bagian dari ICE (Indonesia Cable Express) yang menghubungkan Indonesia dengan beberapa negara lain. Saat ini dalam tahap pengembangan hingga 2028,” imbuhnya.

Selain kabel, infrastruktur lainn yang digarap Telkom adalah data center. Bahkan perseroan berambisi membangun pusat data berkapasitas 500 MW pada 2030 termasuk di dalamnya adalah hyperscale data center.

Senada dengan Ririek, CEO Telekomunikasi Indonesia International (Telin) Budi Satria Dharma Purba mengungkapkan bahwa proyek kabel bawah laut menjadi prioritas Telkom saat ini.

Hal itu disampaikannya dalam sesi diskusi panel yang digelar pada event yang sama. Dalam diskusi tersebut, Budi mengatakan bahwa proyek kabel bawah laut diperlukan guna mendukung ekosistem data center.

“Prioritas kami adalah mengakselerasi gelaran kabel bawah laut, kami punya tujuh proyek di mana kita akan berinvestasi sebesar USD400 juta hingga USD600 juta untuk proyek-proyek tersebut. Proyek kabel bawah laut menjadi penting karena berperan untuk mendukung pertumbuhan data center,” ungkap Budi dalam diskusi bertajuk The Next Generation of Internet Demand.

Ia juga menyebutkan kehadiran pusat data kian penting lantaran jumlah pengguna internet dan konsumsi data di Indonesia terus bertambah.

Adapun, BATIC 2024 menjadi platform global bagi pertukaran ide, inovasi, dan strategi dalam industri telekomunikasi. Acara ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi internasional, menampilkan peran Indonesia dalam lanskap telekomunikasi global, mendorong inovasi berkelanjutan, mengeksplorasi tren masa depan dalam konektivitas digital, serta meningkatkan konektivitas global.

Tahun ini adalah kali kesembilan bagi Telkom menghelat hajatan internasional ini. Mengusung tema Cultivating The Sustainable Digital Ecosystem, acara ini digelar di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali pada 27-30 Agustus 2024.

BATIC 2024 merupakan wujud komitmen TelkomGroup sekaligus kontribusi Telin terhadap komunitas digital dan telekomunikasi. Acara ini juga diharapkan berkontribusi positif terhadap ekosistem digital yang berkelanjutan, dengan mendorong inovasi melalui kemitraan global.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) tengah mengebut penyelesaian proyek bernilai triliunan rupiah di semester kedua 2024. Perusahaan menargetkan pembangunan Tol Jogja - Solo sebagai salah satu proyek strategis yang akan dituntaskan pada akhir tahun ini.

''Separuh ruas Tol Jogjakarta-Solo, yakni dari Kartasura hingga Klaten, akan diresmikan Presiden (Joko Widodo) pada September,'' kata Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson, dalam konferensi pers paparan publik 2024, Kamis (28/8). Ia optimistis proyek tol ini bisa rampung akhir tahun ini.

Dalam data yang dipaparkan, ADHI harus menyelesaikan proyek infrastruktur dengan nilai Rp 4 triliun sampai dengan Rp 5 triliun. Selain itu, ada juga sejumlah proyek strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai Rp 10 triliun.

Hingga Juli 2024, ADHI telah memperoleh kontrak baru sebesar Rp 12 triliun. Perolehan kontrak baru tersebut didapatkan dari pekerjaan proyek gedung sebesar 50%, sumber daya air 29%, serta proyek jalan dan jembatan 9%. Sisanya diperoleh dari proyek properti dan manufaktur.

Jika diurai dari sumber pendanaan, mayoritas kontrak ADHI bersumber dari pemerintah sebesar 81% dan sisanya dari swasta sebesar 19%. Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak sebesar 90% dari lini engineering dan konstruksi, 4% properti dan hospitality, 4% manufaktur, dan 2% dari lini investment and concessions.

Hingga Juli 2024, ADHI berhasil memperoleh beberapa kontrak besar antara lain sarana dan prasarana tambak udang Sumbawa KKP RI, istana wakil presiden di IKN, EPCC Jetty and Propylene Storage Tank, serta jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Fase II.

Industri kelapa sawit telah berkontribusi sebesar Rp 88,7 triliun terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023. Nilai itu berasal dari penerimaan pajak Rp 50,2 triliun dan bea keluar Rp 6,1 triliun.

Selain itu, industri sawit juga berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunanya yang mencapai Rp 32,4 triliun pada 2023.

Ketentuan pungutan eskpor tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Serta Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 61 tahun 2015.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menekankan, bahwa pungutan ekspor tersebut akan dikembalikan lagi kepada pelaku industri kelapa sawit.

Hal ini disampaikan oleh Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Nursidik Istiawan dalam acara bertajuk Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian di Belitung, Selasa (27/8).

"Tujuan pengenaan pungutan adalah peremajaan, promosi, penelitian dan pengembangan. Kemudian sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia (SDM)," kata Nursidik.

Kontribusi ke Petani dan Penyerapan Tenaga Kerja

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melaporkan PNPB dari pungutan ekspor sawit mencapai Rp 15,88 triliun hingga Juli 2024.

Pungutan tersebut menyumbang 31,3% untuk PNBP Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 50,7 triliun dan 4,6% untuk PNBP secara keseluruhan sebesar Rp 338 triliun.

Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto menyampaikan bahwa sektor sawit telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Selain itu, sektor sawit juga telah mendorong produk domestik bruto (PDB) di sektor perkebunan mencapai 3,25% pada triwulan II 2024. Hal ini mendorong PDB Indonesia mencapai 5,05%.

Dengan realisasi itu, BPDPKS mendorong pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui enam program. Pertama, melalui peremajaan sawit rakyat dengan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat menggunakan bibit bersertifikat

Kedua, insentif biodiesel melalui penggunaan CPO dalam negeri menjadi bahan bakar yang dicampurkan ke solar. Ketiga, bantuan sarana dan prasarana melalui perbaikan rantai pasok dari bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi dan lainnya.

Keempat, dengan mendukung pendanaan penelitian hingga siap ke tahap komersil. Kelima, pengembangan SDM melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan, baik dari sisi pendidikan maupun pelatihan.

"Keenam melalui promosi dan kemitraan dengan peningkatan nilai positif kelapa sawit dan perluasan pasar atau informasi pasar," ujarnya.

Emiten properti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) sebut wacana perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP tidak berdampak signifikan untuk perusahaan. Hal ini disebabkan oleh proses serah terima properti yang membutuhkan waktu lama dan harga rata-rata properti yang dijual di atas Rp 2 miliar.

Sekretaris Perusahaan Pantai Indah Kapuk Dua Christy Grassela mengatakan, saat ini PANI masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan atau PKM yang nantinya dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dan Departemen Keuangan.

''PPN DTP ini impact-nya tidak signifikan bagi PANI. Tapi, bagi pengembang lain mungkin ini satu fasilitas yang sangat signifikan,'' kata Christy dalam konferensi paparan publik, Rabu (28/8).

Christy memaparkan alasan mengenai tidak terdampaknya perusahaan oleh perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Saat ini harga rumah kantor (rukan) dan rumah tinggal yang dijual PANI berkisar Rp 1 miliar hingga lebih dari Rp 10 miliar. Dalam proses prapenjualan, para pembeli bisa memilih unit mana yang akan mereka beli lalu kesepakatan itu dijadikan suatu perjanjian jual-beli.

''Ini butuh waktu paling cepat dua tahun baru kami handover (serah terima). Paling lambat sesuai dengan pilihan pembayaran mungkin bisa tiga tahun, empat tahun atau lima tahun,'' tuturnya. Jadi, dengan mekanisnme prapenjualan seperti ini, dampak dari wacana tersebut tidak terlalu signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan diskon PPN DTP ini direncanakan turun menjadi 50% untuk periode Juli–Desember 2024. Pada periode November 2023 hingga Juni 2024, diskon PPN DTP diberikan sebesar 100%.

Insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar per unit. Namun, pemerintah mensyaratkan agar serah terima properti dilakukan sebelum akhir Desember 2024. Ini menjadi alasan lain mengapa kebijakan PPN DTP tidak berpengaruh di PIK 2. Pasalnya, mayoritas harga rumah yang dijual lebih dari Rp 2 miliar.

''Jadi, kalau kita lihat rumah-rumah yang akan memanfaatkan PPN DTP ini adalah rumah untuk generasi millennial dengan harga Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar,'' ujar Christy.

Perdagangan saham PT Bayan Resources Tbk dengan kode perdagangan BYAN diwarnai transaksi tutup sendiri atau crossing saham dengan nilai fantastis di pasar negosiasi sebesar Rp 101,84 triliun pada Rabu (28/8).

Dalam pantauan Katadata.co.id melalui aplikasi trading, nilai transaksi crossing saham emiten konglomerat Low Tuck Kwong itu berada di bawah harga pasar rata-rata, yakni sebesar Rp 13.888 per lembar saham.

Padahal, saham emiten batu bara siang ini diperdagangkan di rentang Rp 16.650–Rp 17.800 per lembarnya.

Oleh sebab itu, transaksi BYAN turut mengerek nilai transaksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I siang ini. IHSG mencatat rekor tertinggi sepanjang masa dengan kenaikan 0,37% mencapai level 7.625 pada penutupan sesi I, Rabu (28/8).

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 109,88 triliun dengan volume 17,69 miliar saham dan frekuensi sebanyak 770.677 kali.

Sebanyak 307 saham menguat, 257 saham terkoreksi, dan 217 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG sesi I hari ini mencapai Rp 13.029 triliun.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham BYAN terpantau menguat 4,05% ke level Rp 17.325 per lembar saham pukul 14.13 WIB.

Volume yang diperdagangkan 527,90 ribu dan kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 577,50 triliun. Harga saham emiten tambang ini dalam seminggu terakhir naik 2,06%.

Tak hanya itu, dalam tiga bulan terakhir sahamnya turun 6,98% dan secara year to date (ytd) anjlok 12,94%. Namun saham perusahaan pertambangan itu meroket 1.173% jika dihitung dalam tiga bulan terakhir.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia merosot pada 2024. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pascapandemi Covid-19.

“Sebelum Covid-19 atau pada 2019 memang kelas menengah berjumlah 57,33 juta orang atau kira-kira 21,5% dari total penduduk Indonesia tapi di 2024 turun,” kata Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (28/8).

Pada 2021 jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi 53,83 juta orang dengan proporsi 19,82%. Penurunannya terus berlanjut pada 2022 menjadi 49,51 juta orang dan pada 2023 hanya 48,27 orang.

Tahun ini tren serupa terus terjadi. Angka kelas menengah saat ini menjadi 47,85 juta orang dengan proporsi 17,13%. “Memang kami identifikasi masih ada scarring effect (efek luka) dari pandemi terhadap ketahanan kelas menengah,” ujar Amalia.

Dari sisi lapangan usaha dan status pekerjaan kelas menengah, sebanyak 57% kelas menengah bekerja di sektor jasa, 22,98% bekerja di sektor industri, dan 19,97% di sektor pertanian. Terdapat pula kenaikan proporsi kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan 10 tahun lalu.

Insentif Menjaga Daya Beli Kelas Menengah

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk menebar sejumlah insentif hingga bantuan sosial atau bansos untuk mendorong daya beli kelas menengah. Salah satu stimulusnya adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP perumahan 100% selama September hingga Desember 2024.

Selain itu, dukungan pemerintah pada sektor perumahan tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR. "Dukungan ini melalui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP 2024 dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin.

Ia mengatakan, peran kelas menengah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelompok ini mewakili setengah dari total konsumsi rumah tangga nasional.

"Saat ini, kelas menengah jika digabung dengan aspiring middle class atau menuju kelas menengahmewakili 64% dari populasi Indonesia dengan jumlah sekitar 167,7 juta orang,” ujar Airlangga.

Karakteristik utama kelas menengah di Indonesia mencakup pola konsumsi beragam dengan pengeluaran terbesar dialokasikan untuk makanan, diikuti oleh perumahan, kendaraan, kesehatan, pendidikan hingga hiburan.

Berdasarkan karakteristik pekerjaan, sebagian besar pekerja dari kelas menengah memiliki pekerjaan formal, dan lainnya menjalankan bisnis produktif atau menjadi wirausaha.

Wall Street sepanjang bulan lalu mengalami volatilitas tinggi, sehingga mencatatkan performa yang bervariatif. Indeks Dow Jones dan S&P 500 masing-masing menguat 4,41 % dan 1,13 %, sementara Nasdaq melemah 0,75 %.

Saat ini, musim laporan keuangan korporasi kuartal kedua 2024 telah mendekati puncaknya di akhir bulan Agustus mendatang. Berdasarkan data factset pada pekan akhir Juli kemarin, sebanyak 75 % perusahaan yang tergabung dalam indeks S&P 500 sudah melaporkan kinerja keuangan triwulan kedua 2024, dan 78 % di antaranya melaporkan laba di atas ekspektasi.

Namun kinerja keuangan beberapa korporasi sektor teknologi, yang mendominasi kapitalisasi pasar di Amerika Serikat memberikan laporan dan outlook yang lebih lemah dari perkiraan pasar. Kondisi ini mendorong volatilitas pasar keuangan global dan membebani kinerja saham sektor teknologi.

Selain itu, berlanjutnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah ikut membuat investor menahan diri untuk masuk secara agresif ke aset berisiko. Konflik yang berlanjut dan meluas ke wilayah Timur Tengah lainnya dapat mendorong kenaikan harga komoditas global, sehingga dikhawatirkan akan menghambat bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter.

Di satu sisi, indikator perekonomian AS dari sisi ketenagakerjaan dan manufaktur dilaporkan melambat pada Juli. Kondisi ini mendorong kekhawatiran investor akan risiko resesi yang dapat melanda ekonomi negeri Paman Sam itu, sehingga rencana bank sentral The Fed memangkas suku bunga pada September mendatang dinilai terlambat.

Di Asia, perekonomian Cina terlihat masih belum stabil, terlihat dari indikator sektor manufaktur NBS bulan Juni yang masih berada pada zona kontraksi 49,4, sedikit lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya di level 49,5. Belum pulihnya sektor manufaktur Negeri Panda itu berkorelasi dengan rendahnya permintaan pasar.

Namun demikian, pemerintah Cina terus berkomitmen untuk mendukung perekonomian dengan memberikan sejumlah stimulus ekonomi, di antaranya dengan kembali memangkas tingkat suku bunga dasar kredit atau loan prime rate sebanyak 10 bps, untuk tenor satu dan lima tahun menjadi 3,35 % dan 3,85 %.

Beralih ke domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal kedua 2024 sebesar 5,05 %, lebih tinggi dibandingkan konsensus sebesar 5 %. Kontribusi pertumbuhan ekonomi datang dari tingginya konsumsi masyarakat, terutama di saat libur hari raya. Selain itu, tingkat inflasi pada Juli berada di 2,13 % y-o-y, lebih rendah jika dibandingkan periode sebelumnya di 2,51 %, di tengah tekanan harga komoditas global yang menurun.

Dari kebijakan moneter, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 6,25 %. BI menilai keputusan tersebut memadai untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mengarahkan inflasi inti dan inflasi indeks harga konsumen (IHK) terkendali dalam kisaran 2,5 ± 1 % hingga akhir 2024.

Equity

Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia naik sebesar 2,72 % sepanjang Juli. Saham di sektor industri dan transportasi memimpin penguatan masing-masing sebesar 12,05 % dan 11,40 %. Penguatan pasar saham di bulan Juli didorong salah satunya dari aliran dana asing yang sepanjang bulan itu telah masuk lebih dari Rp 2 triliun.

Ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih agresif turut mendorong ekspektasi investor bahwa Bank Indonesia dapat segera memangkas suku bunga acuan.

Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi beban pinjaman korporasi dan mendorong pendapatan perusahaan. Tak hanya itu, likuiditas pun berpotensi meningkat. Beberapa sektor yang dapat diuntungkan dengan pemangkasan suku bunga adalah seperti perbankan, konsumsi, teknologi informasi, hingga ke properti.

Bonds

Pergerakan pasar obligasi di bulan Juli cenderung menguat, terlihat dari pergerakan imbal hasil pemerintah RI tenor 10 tahun yang menurun sebanyak 2,40 % menjadi 6,90 %, yang berarti terjadi kenaikan dari sisi harga. Penurunan imbal hasil ini mengikuti imbal hasil acuan US Treasury 10 tahun, yang turun dari 4,46 % ke level 4,02 % di akhir Juli.

Hal ini turut mendorong pembelian obligasi oleh investor asing yang mencari imbal hasil lebih tinggi terutama di negara emerging. Investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sekitar Rp 4,8 triliun sepanjang bulan lalu. Kenaikan minat investor turut didukung oleh nada kebijakan bank sentral The Fed yang mengindikasikan akan mengakhiri fase kenaikan suku bunga melihat tren penurunan inflasi.

Dengan penurunan imbal hasil yang relatif cukup cepat dalam jangka waktu singkat, hal ini berpotensi memicu aksi profit taking oleh investor. Namun dalam jangka waktu menengah, seiring meredanya laju inflasi maka selisih antara inflasi dan imbal hasil obligasi pemerintah RI atau real yield akan tetap berada di level yang cukup menarik dibandingkan rata-rata obligasi investment grade lainnya. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi investor asing untuk tetap masuk ke pasar obligasi domestik.

Currency

Mata uang rupiah menguat sepanjang Juli, terlihat dari pergerakannya yang menurun sebanyak 0,70 % ke kisaran Rp 16.260 per dolar Amerika. Keputusan Bank sentral The Fed yang kembali menahan kebijakan suku bunga pada pertemuan awal bulan Agustus sesuai dengan ekspektasi pasar, namun pimpinan The Fed, Jerome Powell, memberikan pidato yang bernada dovish setelah pertemuan tersebut. Hal ini mensinyalkan ada pemangkasan suku bunga pada pertemuan bulan September mendatang.

Selain itu, neraca perdagangan kembali surplus pada Juni 2024 sebesar US$ 2,39 miliar. Cadangan devisa Indonesia juga naik di level US$ 145,4 miliar pada Juli, atau setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Kenaikan cadangan devisa berasal dari penerbitan sukuk global pemerintah dan kenaikan penerimaan pajak barang/ jasa.

Kopi Kenangan menargetkan bisa merambah India pada awal tahun depan, setelah tujuh tahun beroperasi. Startup jaringan kopi ini juga ingin melipatgandakan jumlah gerai dari 900 saat ini menjadi 2.000 pada 2027.

Group CEO sekaligus Co-Founder Kopi Kenangan Edward Tirtanata menyampaikan, konsumsi kopi di India sedang naik daun di kalangan gen Z dan milenial. Hal ini tecermin dalam pertumbuhan penjualan chained cafes di India 29% selama 2020 - 2022.

Ekspektasi pertumbuhan pasar kafe juga meningkat 19% - 21% dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Ke depan, harapan kami yakni terus memperluas jangkauan dengan membuka 500 gerai internasional Kenangan Coffee yang akan tersebar di berbagai negara," ujar Edward dalam keterangan pers, Rabu (28/8).

Kopi Kenangan sudah hadir di Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di Indonesia, hampir genap dua tahun sejak ekspansi internasional Kopi Kenangan yang pertama kali ke Malaysia.

Gerai perdana Kenangan Coffee di Suria KLCC, Malausia menjual lebih dari 1.440 gelas hingga kini. Selain itu, Kenangan Coffee Malaysia sudah memiliki lebih dari 48 gerai di lima negara bagian.

Kenangan Coffee Malaysia mencetak pertumbuhan penjualan lebih dari 360% secara tahunan alias year on year (yoy) selama kuartal II atau April - Juni. Kenangan Coffee Malaysia menargetkan total 100 gerai hingga akhir tahun ini.

Sementara itu, Kenangan Coffee Singapura meraih pertumbuhan margin laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA 17% yoy pada kuartal II. Ada tujuh gerai di Singapura, dan ditargetkan penambahan satu toko sampai akhir 2024.

“Dalam dua tahun sejak ekspansi internasional pertama kami, Kenangan Coffee telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain utama di pasar Asia Tenggara, dengan pertumbuhan signifikan di Malaysia dan Singapura," kata General Management Kenangan Coffee Malaysia dan Singapore Jordan Lung.

Kini Kopi Kenangan resmi hadir di Filipina. Penjualan kopi di Filipina tumbuh rata-rata per tahun alias Compound Annual Growth Rate (CAGR) lebih dari 20% selama 2021 - 2023. Oleh karena itu, perusahaan menilai pasar negara ini potensial.

Rincian kinerja Kopi Kenangan secara keseluruhan pada kuartal II sebagai berikut:

• Penjualan naik 27% yoy
• EBITDA tumbuh dua kali lipat
• EBITDA margin 23%
• Margin keuntungan bersih atau net profit 5%

Penjualan produk baru tertinggi pada 2023 dan 2024 yakni Matcha Series dan O.G Aren Series masing-masing terjual lebih dari 940 ribu dan 890 ribu gelas dalam dua bulan.

Belum lagi dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto sudah bisa mengatur langkah. Janji menjalankan program makan bergizi gratis yang jadi unggulan ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menunggu waktu digulirkan. Pada Senin (19/8) bertempat di Istana Negara, Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi melantik akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Dadan Hindayana untuk memimpin Badan Gizi Nasional.

Bagi Dadan, pelantikan hari itu bukan kejutan. Sejak program makan gratis --kemudian berubah jadi makan bergizi gratis-- diwacanakan, ia sudah terlibat dalam sejumlah riset. Berkali-kali pula ia mendengar Prabowo menggaungkan gagasan membentuk sebuah badan yang akan menjalankan program makan bergizi. Maka ketika kabar akan ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi ia terima pada Minggu siang, sehari sebelum pelantikan, Dadan sudah siap dengan deretan ide. “Prioritas sudah dijelaskan tidak ada yang lebih prioritas,” ujar Dadan kepada Katadata seperti dikutip Rabu (28/8).

Badan Gizi memang baru hitungan hari. Pembentukannya resmi setelah Jokowi meneken Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 pada 15 Agustus 2024. Merujuk Perpres, Badan inilah nanti yang ditugaskan menjadi punggawa dalam seluruh program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi nasional, termasuk di dalamnya makan bergizi gratis.

Pelantikan sejumlah kepala lembaga negara (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.)

Meski dikhususkan untuk program pemerintahan mendatang, pembentukan Badan Gizi sengaja dikebut lebih awal. Baik Jokowi maupun Prabowo ingin program makan bergizi gratis bisa langsung dijalankan di bulan-bulan awal usai pergantian tampuk pimpinan.

“Karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan pada 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan sudah harus masuk anggarannya," kata Dadan seusai pelantikan. Alasan itu pula yang membuat Jokowi mengeluarkan Perpres sehari sebelum Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dibacakan di Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus 2024.

Tak lama menunggu, seusai dilantik Dadan bergerak cepat menyusun struktur organisasi tata kerja Badan. Rekrutmen untuk pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi Badan dikebut. Merujuk perintah Jokowi, seorang Kepala Badan nantinya akan dibantu oleh Wakil Kepala Badan, 4 Deputi dan Sekretariat Utama. Selain itu juga ada inspektorat dan dewan pengarah yang akan melakukan fungsi pengawasan.

Dalam masa persiapan, orang-orang yang selama ini turut berjibaku menguji coba pelaksanaan makan bergizi gratis dikumpulkan dalam beberapa kali pertemuan. Seorang sumber Katadata yang terlibat dalam penyusunan organisasi mengatakan struktur Badan ditargetkan rampung Oktober, sebelum Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden.

Badan Gizi Nasional (Katadata / YANA

Pada Desember 2024, Badan Gizi diharapkan sudah bisa menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga program bisa dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Menurut Dadan, agar Badan bekerja optimal, koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas intens dilakukan. Adapun untuk RAPBN 2025, Badan Gizi telah mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun yang terbagi menjadi untuk operasional dan pelaksanaan program.

Persoalan lain yang juga menjadi pekerjaan besar Badan Gizi adalah memastikan pemenuhan gizi masyarakat tidak hanya untuk pelajar tetapi juga bagi balita dan ibu hamil. Atas alasan itu, Dadan mengatakan lembaganya akan berkolaborasi penuh dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memuluskan jalannya program.

Gibran meninjau simulasi makan siang gratis (ANTARA FOTO/Maulana Surya.)

Setelah terbentuknya Badan Gizi, persiapan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis pun dimatangkan. Program percontohan atau pilot project yang sudah berjalan sejak Desember 2023 di sejumlah daerah, makin diintensifkan. Apalagi, Badan Gizi punya misi besar; memastikan program bisa memberi efek berganda pada masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR), I Dewa Made Agung Kertha Nugraha dalam diskusi publik bertajuk ‘Makan Bergizi Gratis Akankah jadi Kenyataan’ yang digelar Rabu (21/8) mengatakan pekerjaan yang akan dilakukan Badan Gizi adalah investasi jangka panjang. Sebelum program bergulir, ia bersama tim IFSR yang menjadi mitra tim Prabowo telah membentuk unit pelayanan percontohan di sejumlah lokasi salah satunya di Sukabumi.

Berdasarkan data tim Prabowo, dapur layanan makan bergizi gratis di Sukabumi bisa memproduksi 3.000 porsi makan per hari untuk 20 sekolah dengan 9.000 penerima manfaat. Setiap hari dapur mempekerjakan 54 orang termasuk 1 kepala dapur, 34 juru masak, 15 juru cuci, 4 transporter, 1 nutrisionis, dan 2 admin.

Begitu pula dengan bahan yang digunakan. Selain susu, seluruh kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari desa setempat. Dewa Made mengatakan keberadaan unit layanan dapur akan mendorong masyarakat di sekitar untuk menjadi pemasok kebutuhan seperti sayur, telur, dan protein. “Jadi jangan cuma lihat kasih makan anak saja. Begitu kita lakukan pilot project-nya ini terlihat luar biasa dampaknya,” ujar Dewa Made.

Masalah Dasar Kesehatan

Tantangan Badan Gizi (Katadata/ YANA)

Dalam sejumlah kesempatan Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis akan menjadi solusi jangka panjang persoalan kesehatan dasar Tanah Air. Hadirnya Badan Gizi diharapkan bisa menjadi penggerak untuk mendobrak kebuntuan perbaikan gizi nasional.

Salah urus pembenahan kesehatan dasar salah satunya terlihat dari tak moncernya program pengentasan stunting. Dalam setahun, pemerintah hanya mampu menurunkan prevalensi stunting sebanyak 0,1% dari 21,6% pada 2022 menjadi 21,5% pada 2023. Padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 17,3% pada 2023 dan 14% pada 2024 dengan anggaran di kisaran Rp 31 triliun tiap tahunnya.

Persoalan stunting menjadi perhatian lantaran berkaitan dengan hilangnya potensi sumber daya manusia, masalah kesehatan dan bahkan kematian anak. Tingginya stunting yang berkorelasi dengan pemenuhan gizi masyarakat dinilai menjadi penghambat capaian Indonesia Emas pada 2045. Intervensi dari pemerintah menjadi tak terindahkan.

Tim Prabowo mencatat, setidaknya Badan Gizi harus bisa mengatasi persoalan dasar seperti masih banyaknya anak sekolah yang mengalami anemia. Berdasarkan riset internal, sebanyak 58% dari 45 juta anak sekolah di Indonesia memiliki pola makan tidak sehat. Sedangkan 41% anak tidak sarapan sebelum berangkat sekolah.

Guru Besar Gizi IPB, Ali Khomsan dalam diskusi publik yang sama dengan Dewa Made mengatakan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Prabowo bisa menjadi solusi mengatasi berbagai persoalan kesehatan dasar yang tengah dihadapi. Namun ia mengingatkan program ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar bisa mencapai target yang diharapkan.

Menurut Ali praktik pemberian makan bergizi yang sudah dijalankan di sejumlah negara baru berdampak pada peningkatan kualitas SDM setelah waktu yang lama. Ia mencontohkan berbagai bentuk intervensi pemenuhan gizi pemerintah untuk anak usia sekolah di Amerika Serikat sudah berjalan sejak tahun 40-an. Hal yang sama juga terjadi di Jepang dan India. Ia menyebut kunci keberhasilan program perbaikan gizi adalah akses yang merata terhadap sumber pangan.

Ali pun mengatakan komitmen untuk perbaikan gizi harus dijalankan dalam program terencana dan saling terpadu antar kementerian. Ia menyebut gagalnya program penurunan stunting yang selama ini dilakukan pemerintah karena kurangnya koordinasi antar lembaga. “Maka dengan Badan Gizi ini akan menjadi pekerjaan yang luar biasa berat apalagi ditambah dengan pekerjaan pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan menyusui dan balita,” ujar Ali.

Di tengah berbagai pekerjaan yang menanti Badan Gizi, urusan struktur organisasi dinilai menjadi kunci untuk bisa tancap gas. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional yang menjadi penasihat tim Prabowo Gibran mengatakan urusan organisasi harus bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Mudah-mudahan segera lengkap organisasi, personel dan anggarannya sehingga bisa segera berjalan mewujudkan makan bergizi,” ujar Drajat.

Makan Tak Gratis Menu Bergizi

Makan bergizi (Katadata/ YANA)

Selama masa kampanye ataupun setelah dinyatakan menang, Prabowo mengenalkan program makan gratis kepada masyarakat sebagai jurus ampuh mengejar pemerataan asupan gizi masyarakat. Pada Maret 2024 ia mengubah nama program menjadi makan bergizi gratis, lebih terkesan humanis. Meski berganti nama, sasaran program masih sama.

Dalam hitung-hitungan Prabowo, program ini bisa menyasar 82 juta warga yang terdiri dari siswa mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA, santri, balita, dan ibu hamil. Biaya yang disiapkan pun tak main-main. Mulanya disebut mencapai Rp 400 triliun lalu turun jadi Rp 120 juta hingga akhirnya dianggarkan Rp 71 triliun untuk 2025. Seiring menyusutnya anggaran, target penerima manfaat pun dipangkas.

Dadan Hindayana menyebut untuk 2025 hanya 20 juta yang disasar bisa menerima manfaat makan bergizi gratis. Target 82 juta penerima manfaat paling cepat ditargetkan bisa terpenuhi pada 2027. Adapun anggaran untuk program makan bergizi tak semua berasal dari Badan Gizi.

Dadan menyebut lembaganya juga akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk merealisasikan program sesuai bidang seperti dengan kementerian kesehatan untuk menyasar ibu hamil dan balita. Swasta pun dipersilakan ikut berkontribusi dengan menerapkan standar yang sudah disiapkan Badan Gizi.

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dolfie OFP mengatakan anggaran makan bergizi gratis masih abu-abu hingga kini. Adapun perkiraan Rp 71 triliun seperti yang tersiar ke publik bersumber dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juni 2024. Itu pun sebelum Badan Gizi terbentuk.

“Belum ada penjelasan detail dari pemerintah mengenai konsep pelaksanaan program makan bergizi gratis,” ujar Dolfie dalam diskusi dengan Katadata.

Menurut Dolfie pemerintah harus punya kerangka kerja terukur sehingga perencanaan anggaran didasarkan pada indikator dampak bagi rakyat. Ia menyitir hasil pemeriksaan Badan Keuangan pada 2023 yang menyimpulkan pemerintah belum memiliki kerangka kerja logis dalam mengaitkan antara program, anggaran, dan capaian prioritas nasional.

“APBN 2025, disusun dengan cara yang sama dengan APBN 2023. Jadi pemerintah harus memperkuat dan mempertajam kebijakan lebih baik agar belanja berkualitas. Tidak sekedar alokasi anggaran dan membelanjakannya,” ujar Dolfie.

Politikus Gerindra Yudha Permana mengatakan anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 belum final. Tim masih akan mencermati uji coba makan bergizi gratis yang kini tengah diterapkan di sejumlah wilayah. Di Jakarta bahkan rencananya pada September ini, program akan digelar serentak di sejumlah sekolah dasar yang ada.

Uji coba juga dilakukan untuk mencari harga yang ideal untuk seporsi makan bergizi gratis. Meski secara umum anggaran setiap porsi per anak sekali makan disebut Rp 15.000, namun tak tertutup kemungkinan berubah. Saat uji coba di SD Negeri 04 Cipayung Jakarta Timur, Heru Budi Santoso mengatakan dibutuhkan anggaran makan ideal Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu di Jakarta.

“Ini yang sedang kita cari. Kalau bisa anggaran kaki lima kualitas bintang lima. Kami gak berharap juga langsung sukses karena semua negara butuh proses. Tapi kalau gak dijalankan maka gak akan jalan-jalan.” ujar Yudha.

Uji coba makan bergizi gratis di Tangerang (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.)

Selain soal anggaran, menurut Dadan lembaga yang ia pimpin juga masih ingin melihat menu ideal yang akan disiapkan untuk masing-masing unit layanan atau dapur. Salah satunya berkaitan dengan jenis karbohidrat dan protein yang akan disajikan. Berdasarkan uji coba, Badan memberi ruang untuk setiap unit layanan atau dapur mengkreasikan menu sesuai kebutuhan.

Ia mencontohkan, untuk kebutuhan protein siswa di Indonesia bagian barat mungkin akan lebih banyak pada ayam, dan telur. Sementara di Indonesia Timur kebutuhan protein akan lebih didominasi oleh ikan.

“Kami akan memberikan keleluasaan kepada unit pelayanan teknis di daerah itu untuk menyusun komposisi menu sesuai dengan preferensi dan kesukaan masing-masing,” ujar Dadan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan Badan Gizi untuk berhati-hati dalam menjalankan program makan bergizi gratis lantaran menyedot kas negara. “Potensi kebocoran anggaran ini sangat besar,” ujar Esther.

Menurut dia program ini potensi tidak berjalan baik lantaran belum ditetapkan standarnya. Ia mendorong Badan Gizi menyiapkan indikator yang pasti untuk mengukur keberhasilan sebelum menjalankan program dan menetapkan sistem monitoring evaluasi untuk memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran.