Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat jika program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar siswa-siswi sekolah saja. Hal itu ia sampaikan saat rapat paripurna di DPR terkait tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

“Pemerintah sepakat dengan fraksi Demokrat dan PKS mengenai program makan bergizi gratis juga harus menyasar ibu hamil dan menyusui, serta balita,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (27/8).

Dengan perluasan penerima tersebut, Sri Mulyani berharap program ini dapat meningkatkan kecukupan gizi bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu juga meningkatkan kecerdasan dan pencegahan stunting pada anak-anak.

Pemerintah juga menargetkan prevalensi stunting pada periode 2013 hingga 2023 turun dari 37,2% menjadi 21,5%. Penurunan prevalensi tersebut akan didukung oleh program makan bergizi gratis.

“Penajaman intervensi stunting yang berbasis kewilayahan berfokus pada 12 provinsi prioritas khusus pada aspek pencegahan yaitu intervensi pada sasaran seribu hari pertama kehidupan,” ujar Sri Mulyani.

Pembentukan Badan Gizi Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024. Jokowi juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang akan mengelola anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Meski begitu, Badan Gizi Nasional ternyata tak hanya mengurusi program makan bergizi gratis saja. “Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional,” tulis isi dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024.

Badan Gizi Nasional mempunyai tujuh fungsi pemenuhan gizi nasional. Fungsi pertama yaitu koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi kedua yaitu koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi, dan kerja sama. Selain itu juga pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi ketiga yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Lalu keempat berupa pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Fungsi kelima yaitu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Lalu fungsi keenam dan ketujuh yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah kabar beredar yang menyatakan partai tersebut mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Kabar ini awalnya beredar dari cuitan di media social X/Twitter.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan informasi yang beredar itu tak benar."Enggak ada, engga ada. Hoaks,” kata Cucun kepada awak media, Selasa (27/8).

Dalam pesan berantai dan cuitan di media sosial, disebutkan PKB menyurati mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan memintanya maju kembali di Pilkada 2024.

Cucun menyatakan saat ini PKB tetap mengusung Ridwan Kamil - Suswono di Pilgub Jakarta.

PKB bergabung dengan partai lainnya dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju atau bisa juga disebut dengan KIM Plus terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, NasDem, PPP, Perindo, Garuda, hingga Gelora.

Adapun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mendaftarkan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, pada Rabu (28/8) besok.

Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey mengungkapkan, tak ada pengumuman khusus di markas partai banteng mengenai pasangan tersebut besok. "Pak Pram besok mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno," kata Olly di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Dengan didaftarkannya Pramono, maka menutup spekulasi yang beredar belakangan di mana nama Anies Baswedan digadang-gadang menjadi calon yang akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta.

Istana Kepresidenan menanggapi rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta tahun ini. Pramono merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode 2005-2010.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan bahwa rencana PDIP untuk mencalonkan Pramono Anung sebagai bakal calon gubernur Jakarta merupakan hak warga negara yang diatur secara sah oleh konstitusi.

"Jadi tidak ada yang bisa menghalangi dan menurut saya orang-orang terbaik layak untuk maju sebagai calon di pemilihan kepala daerah," kata Hasan kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (27/8).

Hasan mengatakan, narasi mengenai rencana PDIP untuk mengusung Pramono Anung sebagai bakal calon kepala daerah bukan hal aneh dan wajar-wajar saja.

"Kadang kita ini terlalu cepat bereaksi terhadap satu rumor. Jadi lebih baik nanti ketika pengumuman resminya sudah ada, nanti kami tanggapi secara resmi," ujar Hasan.

Sebelumnya, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Pramono Anung untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

"Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu (Megawati) dan diminta untuk mencalonkan, calon gubernur DKI," kata Olly saat dihubungi awak media, Selasa (27/8).

Setelah mendapatkan perintah dari Megawati itu, Olly mengatakan Pramono berkoordinasi dengan sejumlah orang lainnya. Olly mengatakan Pramono Anung bersedia maju memperebutkan kursi nomor satu di Jakarta. "Dia telpon ke istrinya, dan ternyata atas permintaan Ibu ya bersedia," kata Olly.

Sebelumnya, nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mencuat sebagai kandidat yang akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta 2024. Namun, hingga pengumuman calon gelombang ketiga di kantor DPP PDIP, nama Anies tak ikut diumumkan.

Beredar informasi, Anies pun telah tiba di markas banteng pada acara pengumuman calon itu, beredar pula foto Anies duduk bersama Rano Karno. Olly mengaku tak tahu di balik tak adanya pencalonan Anies itu. Ia mengaku hanya mengetahui bahwa Megawati memerintahkan Pramono dan disambut kesanggupannya untuk maju di Pilgub Jakarta.

Bank Indonesia (BI) optimistis nilai tukar rupiah bisa menguat pada kisaran Rp 15.300 - Rp 15.700 per dolar AS pada 2025. Penguatan tersebut sejalan dengan proyeksi penurunan suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed pada 2024 dan 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo memprediksi penguatan rupiah akan didorong oleh penurunan suku bunga The Fed atau FFR. “Kami perkirakan FFR tahun ini turun dari 5,5% ke 5%. Tahun depan akan turun 0,75 atau 75 basis point,” kata Perry rapat saat rapat dengan Banggar DPR, Selasa (27/8).

Dengan begitu, Perry melihat peluang penurunan FFR menjadi 4,25% pada akhir 2025. Penurunan tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan aliran modal asing masuk atau capital inflow ke Indonesia.

“FFR yang turun ini, membuat capital inflow ke emerging market termasuk Indonesia juga akan meningkat dan US Treasury tenor 10 tahun kami perkirakan turun dan bisa mendorong inflow,” ujar Perry.

BI akan Mengekor Keputusan The Fed

Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai penurunan suku bunga The Fed akan berdampak ke Indonesia. Bahkan, Riefky memproyeksikan langkah BI akan mengekor keputusan The Fed berkaitan dengan pemangkasan BI Rate.

“Kalau The Fed menurunkan suku bunga pada September ini, tentu akan ada dampak capital inflow ke negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga implikasinya akan menjadi penguatan nilai tukar rupiah,” kata Riefky.

Jika The Fed menurunkan suku bung, maka BI diproyeksikan akan melakukan hal yang sama. Paling tidak, BI juga akan menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sekali setelah The Fed menurunkan suku bunga pada September 2024.

“Tapi ini akan bergantung berapa kali The Fed akan menurunkan atau berapa basis poin. Kalau The Fed menurunkan dua kali, maka BI pun bisa menurunkan dua kali BI Rate,” ujar Riefky.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat ekspetasi pasar terhadap peluang penurunan suku bunga The Fed. Hal ini menjadi daya tarik pasar di negara berkembang.

Dengan kondisi tersebut, kata Josua, investor asing diperkirakan akan mengalihkan asetnya ke pasar-pasar negara berkembang termasuk Indonesia di tengah potensi pertumbuhan ekonomi yang solid.

Hal ini akan berdampak positif kepada penguatan rupiah berkisar Rp 14.900 - Rp 15.300 per dolar AS pada akhir 2025 dibandingkan perkiraan akhir 2024 sekitar Rp 15.300 - 15.600 per dolar AS. “Penguatan ini sebagian besar didorong oleh arus masuk dari foreign direct investment dan investasi portfolio,” kata Josua.

Foreign direct investment adalah investasi atau penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri atau asing. Biasanya, investais ini dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan asing dari luar negeri.

Institute Essential for Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia untuk menghadapi masa transisi energi. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan persiapan tersebut perlu dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta mempererat koordinasi antar kementerian terkait.

IESR menawarkan lima strategi untuk memastikan SDM Indonesia memiliki daya saing tinggi di era transisi energi.

"Pertama, mengidentifikasi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk transisi energi serta merumuskan strategi yang terarah untuk mengembangkan keahlian, keterampilan dan kapasitas tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dalam sektor energi bersih," ujar Fabby dalam webinar Road to Indonesia Energi Transition Dialogue, Selasa (27/8).

Strategi kedua adalah dengan meningkatkan anggaran untuk membangun fasilitas pelatihan, pendidikan dan sertifikasi teknologi energi bersih. Strategi ketiga adalah meningkatkan koordinasi antara pembuat kebijakan terkait transisi energi dan instansi yang bertanggung jawab pada penyiapan tenaga kerja dan ahli-ahli profesional.

"Pembuat kebijakan terkait adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga secara aktif terlibat dalam pembahasan transisi energi untuk memastikan kesiapan sektor tenaga kerja menghadapi perubahan lanskap kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Keempat, pemerintah dapat menyiapkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk pekerja dari sektor energi fosil agar dapat menguasai pekerjaan di sektor energi bersih dan dapat beralih di saat transisi energi mulai terjadi.

Kelima, IESR mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi peralihan pekerjaan untuk mengurangi potensi pengangguran akibat transisi energi dengan menggunakan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.

Investasi Hijau Ciptakan Lapangan Kerja 2,2 Juta

Sebelumnya, Ketua Tim Pelaksana Program Sustainability Development Goals (SDGs) Indonesia Vivi Yulaswati mengatakan investasi hijau dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan investasi konvensional. Investasi hijau diprediksi dapat menciptakan lapangan kerja sebesar 1,8 sampai 2,2 juta pada 2060.

Vivi mengatakan, lapangan kerja tersebut dihasilkan dari intervensi pada beberapa sektor seperti energi terbarukan, teknologi kendaraan listrik, evisiensi energi, pemanfaatan lahan, dan peningkatan penanganan limbah. "Lapangan pekerjaan hijau atau green job itu akan tumbuh kurang lebih 7 sampai 10 kali lipat lapangan kerja lebih besar dibandingkan investasi reguler," ujar Vivi dalam Lestari Summit 2024, Rabu (21/8).

Vivi mengatakan, peningkatan pekerjaan terkait transisi energi terjadi sejalan dengan perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Ia menyebut pada 2023 ada 630 ribu lapangan kerja di sektor energi baru terbarukan. Pada 2030, jumlah lapangan kerja di sektor energi hijau ini bertambah sebanyak 740 ribu. Kemudian, ia memperkirakan akan ada 1,07 juta lapangan pekerjaan pada 2050.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapat sorotan karena kasus dugaan gratifikasi terkait initial public offering (IPO) yang melibatkan lima oknum karyawan Divisi Penilaian Perusahaan yang kini telah dipecat. Masyarakat kini meragukan kualitas emiten baru yang melantai di BEI melalui IPO.

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy mengatakan dirinya sejak lama telah mempertanyakan kualitas IPO di BEI. Hal itu terjadi sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator mengejar kuantitas emiten baru sebagai Key Performance Indicator (KPI) mereka.

“Saya pikir dari dulu kualitas emiten baru dipertanyakan. Mungkin juga gara-gara ini,” kata Budi ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (27/8).

Menurut surat yang diterima oleh ruang wartawan BEI, praktik gratifikasi ini melibatkan beberapa emiten yang saat ini sahamnya telah tercatat di bursa. Selain itu, imbalan uang yang diterima oleh para oknum diduga berkisar antara ratusan juta hingga satu miliar rupiah untuk setiap emiten.

Lebih jauh, sumber yang mengetahui hal ini mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan ditemukan para oknum tersebut membentuk perusahaan jasa penasihat secara terorganisir. Dari perusahaan ini, terakumulasi dana sekitar Rp 20 miliar. Kasus ini mengungkapkan adanya dugaan praktik korupsi yang serius di BEI, dan saat ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut.

Mengambil Jalur Pintas

Merespons hal tersebut, Budi mengatakan banyak pihak yang memanfaatkan situasi di mana calon emiten harus segera menyerahkan dokumen tepat waktu. Jika terlambat, laporan audit mereka menjadi tidak berlaku dan mereka harus melakukan audit baru, yang tentunya akan memakan biaya lebih mahal.

Dengan demikian, Budi menyebut waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proses IPO serta biaya audit tambahan membuat banyak calon emiten memilih jalur pintas.

“Jamak dilakukan, kemungkinan keluar biaya audit tambahan membuat banyak emiten memilih jalan pintas,” tambahnya.

Tak hanya itu, Budi mengatakan pihak yang dirugikan bisa saja menuntut balik BEI atau oknum yang terlibat jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Akan tetapi, ia menilai diungkapnya emiten yang terlibat kasus tersebut dikhawatirkan akan berefek lebih besar ke pasar. “Harus hati-hati dan dipertimbangkan baik-baik oleh BEI,”

Budi juga menambahkan bahwa proyeksi pasar modal ke depan setelah kasus gratifikasi ini mungkin akan terpengaruh. Akan tetapi, efeknya seharusnya hanya bersifat sementara. Setelah itu, pasar akan kembali fokus pada faktor-faktor dasar serta sentimen global dan domestik mengenai ekonomi, keuangan, dan politik.

Sektor energi bersih atau energi baru terbarukan (EBT) disebut dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan sektor energi terbarukan dapat membuka lapangan pekerjaan sebanyak 3,2 juta pada tahun 2050.

"Sektor ketenagalistrikan akan tercipta 3,2 juta tenaga kerja di tahun 2050 dan dimana 1,2 juta diantaranya tercipta dari pekerjaan yang berbasis teknis," ujar Fabby dalam sebuah webinar, Selasa (27/8).

Penyerapan tenaga kerja tersebut berfokus pada industri energi bersih yang meliputi teknologi pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, hingga pemanfaatan bioenergi.

Meski begitu, yang harus menjadi catatan adalah pekerjaan di energi bersih memerlukan keahlian, keterampilan dan sertifikasi khusus.

Untuk itu, peran dari lembaga pendidikan, baik itu sekolah vokasi di tingkat SMK maupun perguruan tinggi, universitas, akademi itu sangat diperlukan.

Fabby mengatakan, diperlukan pemerataan dan kualitas guru vokasi serta fasilitas pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan sektor energi.

Dia juga berharap pemerintah mampu menghadirkan pendidikan vokasi yang turut mempelajari EBT sehingga dapat menghadirkan fasilitas pelatihan dan pengembangan SDM berkelanjutan.

“Jadi tidak saja di sekolah saja menempuh pendidikan tetapi memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha,” ujarnya.

Investasi Hijau buka Lapangan Kerja Hijau

Ketua Tim Pelaksana Program Sustainability Development Goals (SDGs) Indonesia, Vivi Yulaswati, mengatakan investasi hijau dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan investasi konvensional.

Investasi hijau diprediksi dapat menciptakan lapangan kerja sebesar 1,8 sampai 2,2 juta pada 2060. Lapangan kerja tersebut dihasilkan dari intervensi pada beberapa sektor seperti energi terbarukan, teknologi kendaraan listrik, efisiensi energi, pemanfaatan lahan, dan peningkatan penanganan limbah.

"Lapangan pekerjaan hijau atau green job itu akan tumbuh kurang lebih 7 sampai 10 kali lipat lapangan kerja lebih besar dibandingkan investasi reguler," ujar Vivi dalam Lestari Summit 2024, Rabu (21/8).

Vivi mengatakan, peningkatan pekerjaan terkait transisi energi terjadi sejalan dengan perkembangan energi terbarukan di Indonesia. “Pada 2023 ada 0,63 juta RE (renewable energy) jobs, 2030 ada 0,74 juta RE jobs, dan 2050 ada 1,07 juta RE jobs,” ujarnya.

Meski begitu, ia menyebut peluang tersebut tidak akan tercapai bila tidak diiringi dengan adanya pelatihan yang cukup baik kepada masyarakat. Pasalnya, jika pelatihan tidak dimulai dari saat ini maka Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia akan tertinggal dengan negara lain.

"Kekurangan tenaga terampil akan meningkat, jika berbagai pelatihan saat ini tidak sejalan dengan kemajuan teknologi," ucapnya.

Bank Indonesia (BI) menyampaikan rata-rata proyeksi nilai tukar rupiah pada 2025. Proyeksi yang disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo ternyata lebih optimistis dibandingkan target sasaran pemerintah dalam rancangan pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

“Mengenai nilai tukar, angka di sini adalah angka rata-rata. Rata-ratanya untuk keseluruhan tahun 2025, kami perkiraan rupiah di level Rp 15.300 sampai Rp 15.700 per dolar AS,” kata Perry dalam rapat dengan Banggar DPR, Selasa (27/8).

Perry menyampaikan prediksi nilai tukar rupiah tersebut berdasarkan empat faktor utama. Pertama, mencakup peluang penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Funds Rate (FFR).

Lalu faktor kedua adalah fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik. Selanjutnya ketiga adalah imbal hasil surat berharga negara atau SBN yang menarik dan keempat komitmen BI yang terus menjaga stabilitas rupiah.

Target RAPBN 2025

Sebelumnya, pemerintah mematok nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.100 per AS dalam RAPBN 2025. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato di sidang paripurna DPR hari ini.

Suku bunga Surat Berharga Negara alias SBN tenor 10 tahun ditetapkan 7,1% tahun depan. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia alias ICP US$ 82 per barel. “Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia,” kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Padahal, saat ini, nilai tukar rupiah hingga 20 Agustus 2024 menguat menjadi Rp 15.430 per dolar AS. Nilai tersebut menguat 5,34% dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2024.

Penguatan ini lebih tinggi dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti Baht Thailand, Yen Jepang, Peso Filipina, dan Won Korea yang hanya sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20%, dan 3,04%.

Dengan perkembangan tersebut, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, tingkat pelemahan rupiah lebih kecil dari yang dialami Rupee India, Peso Filipina, dan Won Korea.

Dalam RDG Bulanan BI Agustus 2024, nilai tukar rupiah masih akan cenderung menguat. “Ini sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry.

Bank Indonesia (BI) menyampaikan rata-rata proyeksi nilai tukar rupiah pada 2025. Proyeksi yang disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo ternyata lebih optimistis dibandingkan target sasaran pemerintah dalam rancangan pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

“Mengenai nilai tukar, angka di sini adalah angka rata-rata. Rata-ratanya untuk keseluruhan tahun 2025, kami perkiraan rupiah di level Rp 15.300 sampai Rp 15.700 per dolar AS,” kata Perry dalam rapat dengan Banggar DPR, Selasa (27/8).

Perry menyampaikan prediksi nilai tukar rupiah tersebut berdasarkan empat faktor utama. Pertama, mencakup peluang penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Funds Rate (FFR).

Lalu faktor kedua adalah fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik. Selanjutnya ketiga adalah imbal hasil surat berharga negara atau SBN yang menarik dan keempat komitmen BI yang terus menjaga stabilitas rupiah.

Target RAPBN 2025

Sebelumnya, pemerintah mematok nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.100 per AS dalam RAPBN 2025. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato di sidang paripurna DPR hari ini.

Suku bunga Surat Berharga Negara alias SBN tenor 10 tahun ditetapkan 7,1% tahun depan. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia alias ICP US$ 82 per barel. “Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia,” kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Padahal, saat ini, nilai tukar rupiah hingga 20 Agustus 2024 menguat menjadi Rp 15.430 per dolar AS. Nilai tersebut menguat 5,34% dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2024.

Penguatan ini lebih tinggi dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti Baht Thailand, Yen Jepang, Peso Filipina, dan Won Korea yang hanya sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20%, dan 3,04%.

Dengan perkembangan tersebut, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, tingkat pelemahan rupiah lebih kecil dari yang dialami Rupee India, Peso Filipina, dan Won Korea.

Dalam RDG Bulanan BI Agustus 2024, nilai tukar rupiah masih akan cenderung menguat. “Ini sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry.

Majelis Tinggi Partai Nasdem menetapkan lagi Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem untuk periode 2024-2029. Hal ini disepakati oleh rapat pleno anggota Majelis Tinggi Partai pada Selasa (27/8).

"Keputusan ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditetapkan," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Nasdem IGK Manila saat membacakan keputusan Majelis Tinggi di Jakarta, Selasa (27/8) dikutip dari Antara.

Surya lalu diminta berpidato sebagai Ketua Umum terpilih pada Kongres III Partai Nasdem. Surya mengatakan banyak yang menduga dirinya akan terpilih lagi menjadi Ketua Umum.

Surya juga mengatakan dirinya tak akan selamanya memimpin Partai Nasdem. Namun, ia berjanji selama lima tahun ke depan akan mengantarkan partai tersebut lebih besar lagi.

"Nasdem harus menjadi institusi partai politik yang membangun kembali semangat dan nilai kepeloporannya," katanya.

Setelah itu, Surya mengajak kader Nasdem membawa partai menuju cita-cita dan menjunjung kejujuran. Ia lalu memberikan pesan kepada para anggota partai tersebut.

"Cita-cita yang mulia tidak boleh kalah dengan kelompok pragmatis," katanya.

Kongres Partai Nasdem tahun ini dibuka Presiden Joko Widodo. Saat membuka Kongres, Jokowi sempat menyinggung nostalgia dirinya dengan Surya Paloh dan Nasdem.

Hubungan Nasdem dengan Jokowi sempat surut meski awalnya mesra saat awal pemerintahan tahun 2014 silam. "Rasanya masih sama. Sama seperti dulu awal mula kami bertemu," kata Jokowi saat membuka Kongres Nasdem di Jakarta, Minggu (25/8).

Formasi CPNS 2024 Kejaksaan RI sudah dibuka sejak Selasa, 20 Agustus 2024 – Kamis, 6 September 2024. Bagi Anda yang akan mendaftar CPNS 2024 Kejaksaan RI, sebaiknya persiapkan diri dengan baik.

Penetapan formasi CPNS 2024 Kejaksaan RI sebanyak 9.694 formasi. Rinciannya, untuk umum 8.995 formasi, disabilitas 194 formasi, Putra atau Putri Papua dan Papua Barat sebanyak 215 formasi, Putra atau Putri Kalimantan sebanyak 19 formasi dan cumlaude sebanyak 271 formasi.

Daftar Formasi CPNS 2024 Kejaksaan RI Tenaga Teknis

CPNS 2024 (Freepik)

Berikut daftar formasi Kejaksaan RI 2024 Tenaga Teknis:

1. Umum

• Jaksa Ahli Pertama: 1.773
• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama: 15
• Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama: 18
• Pemeriksa Forensik Digital: 28
• Analisis Hukum Ahli Pertama: 5
• Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama: 31
• Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama: 60
• Auditor Ahli Pertama: 54
• Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama: 61
• Penilaian Pemerintah Ahli Pertama: 519
• Arsiparis Ahli Pertama: 484
• Perencana Ahli Pertama: 549
• Pranata Komputer Ahli Pertama: 483
• Petugas Barang Bukti: 701
• Pranata Hubungan Masyarakat Terampil: 390
• Pranata Keuangan APBN Terampil: 138
• Penjaga Tahanan: 921
• Pustakawan Ahli Pertama: 30
• Statistisi Ahli Pertama: 38
• Penerjemah Ahli Pertama-Penerjemah Bahasa Arab: 1
• Penerjemah Ahli Pertama-Penerjemah Bahasa Inggris: 28
• Penerjemah Ahli Pertama-Penerjemah Bahasa Mandarin: 1
• Arsiparis Terampil: 859
• Pengelola Penanganan Perkara: 1.447

2. Disabilitas

• Pranata Komputer Ahli Pertama: 5
• Pustakawan Ahli Pertama: 5
• Statistisi Ahli Pertama: 5
• Arsiparis Ahli Pertama: 64
• Perencana Ahli Pertama: 5
• Arsiparis Terampil: 100
• Pranata Keuangan APBN Terampil: 10

3. Putra/Putri Papua & Papua Barat

• Pengelola Pengaaan Barang/Jasa Ahli Pertama: 4
• Penilai Pemerintah Ahli Pertama: 20
• Arsiparis Ahli Pertama: 17
• Jaksa Ahli Pertama: 27
• Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama: 1
• Auditor Ahli Pertama: 3
• Perencana Ahli Pertama: 20
• Pranata Komputer Ahli Pertama: 12
• Pustakawan Ahli Pertama: 2
• Statistisi Ahli Pertama: 2
• Pranata Hubungan Masyarakat Terampil: 3
• Pranata Keuangan APBN Terampil: 1
• Penjaga Tahanan: 27
• Penerjemah Ahli Pertama-Penerjemah Bahasa Inggris: 2
• Arsiparis Terampil: 18
• Pengelola Penanganan Perkara: 32
• Petugas Barang Bukti: 4

4. Putra/Putri Kalimantan

• Pengelola Penanganan Perkara: 10
• Arsiparis Ahli Pertama: 4
• Arsiparis Terampil: 5

5. Cumlaude

• Jaksa Ahli Pertama: 200
• Penerjemah Ahli Pertama-Penerjemah Bahasa Inggris: 5
• Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama: 8
• Penilai Pemerintah Ahli Pertama: 50

Formasi CPNS 2024 Kejaksaan Agung Tenaga Kesehatan

• Nutrisionis Ahli Pertama: 4 formasi
• Asisten Apoteker Terampil: 38 formasi
• Bidan Terampil 37 Formasi
• Ahli Pertama Dokter Umum: 73 formasi
• Ahli Pertama Dokter Gigi: 37 formasi
• Apotek Ahli Pertama: 39 formasi
• Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil: 8 formasi
• Perawat Gigi Terampil/Terapis Gigi dan Mulut : 37 formasi
• Perawat Terampil: 72 formasi
• Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil: 36 formasi
• Tenaga Sanitasi Lingkungan Sanitarian Terampil : Tersedia sebanyak 8 formasi
Unit Kerja Penempatan Pada Wilayah Hukum CPNS 2024 di Kejaksaan Agung
• Kejaksaan Agung
• Kejaksaan Tinggi Aceh
• Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
• Kejaksaan Tinggi Riau
• Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
• Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
• Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
• Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
• Kejaksaan Tinggi Jambi
• Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
• Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta
• Kejaksaan Tinggi Bali
• Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
• Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
• Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
• Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
• Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
• Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
• Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
• Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
• Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
• Kejaksaan Tinggi Banten;
• Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
• Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
• Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
• Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
• Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
• Kejaksaan Tinggi Gorontalo
• Kejaksaan Tinggi Papua Barat
• Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
• Rumah Sakit Adhyaksa.
• Kejaksaan Tinggi Bengkulu
• Kejaksaan Tinggi Lampung
• Kejaksaan Tinggi Maluku
• Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
• Kejaksaan Tinggi Papua

Demikian formasi CPNS 2024 Kejaksaan RI untuk tenaga teknis dan kesehatan yang dapat Anda pertimbangkan. Tahapannya mencakup seleksi administrasi, SKD dengan sistem CAT bobot 40% dan SKB bobot 60%.

Pemerintah mengurangi kuota BBM subsidi dalam RAPBN 2025 seiring dengan rencana pembatasan yang menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan dimulai 1 Oktober 2024.

“Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Selasa (27/8).

Angka 19,41 juta kiloliter (kl) ini terdiri atas subsidi solar sebanyak 18,89 juta kl dan subsidi minyak tanah atau kerosene 520 ribu kl. Jumlah ini menurun sebanyak 110 ribu kl untuk solar dan 50 ribu kl untuk minyak tanah.

“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi 2025 agar lebih tepat sasaran supaya terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidi-nya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan bahwa dalam pandangan serta kajian evaluasi dari tim ESDM dan Pertamina, dicermati bahwa masih perlu dilakukan beberapa langkah penting untuk memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran.

“Ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Kemudian langkah-langkah ini akan kami lakukan, Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” ucapnya.

Selain subsidi BBM, Bahlil turut melaporkan besaran asumsi makro sektor ESDM dalam RAPBN 2025, sebagai berikut:

• Harga minyak mentah Indonesia atau ICP : US$ 82 per barel
• Lifting minyak bumi 2025: 600 ribu barel per hari
• Lifting gas bumi 2025: 1,005 juta barel setara minyak per hari
• Cost recovery: US$ 8,5 miliar
• Volume LPG subsidi 3 kg: 8,17 juta metrik ton
• Subsidi tetap solar: Rp 1000 per liter
• Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Pemerintah sebelumnya mengatakan akan melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 September. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut 1 September nanti adalah waktu untuk sosialisasi pembatasan BBM.

“Iya, memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan pembatasan keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa (27/8).

Bahlil menyebut, aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri (permen). Dia mengatakan subsidi BBM ini memang ditujukan bagi golongan masyarakat yang menerima, sehingga bagi pemilik kendaraan mewah jangan mengonsumsi.

“Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau seperti kami masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?” ujarnya.