Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,87% ke level 7.488 karena investor khawatir terhadap aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, civitas akademika, dan masyarakat umum pada Kamis (22/8) ini. Unjuk rasa yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sempat memanas di beberapa daerah.

Merespons hal tersebut, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati mengatakan dampak dari kondisi politik dan aksi unjuk rasa hari ini hanya akan berlangsung dalam jangka pendek. Menurutnya, kondisi politik Indonesia secara umum masih cukup stabil dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Ike mengungkapkan, pada awalnya Sinarmas Sekuritas memperkirakan IHSG akan langsung naik ke level 7.600. Namun, kini tampaknya laju IHSG akan tertunda sementara setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di level 7.580 pada Rabu (21/8).

“Untuk lanjut ke 7.600 kayaknya rehat dulu,” kata Ike dalam Monthly Market Outlook Webinar bertajuk “Menilik Peluang IKN dan Sektor Konstruksi” secara virtual, Kamis (22/8).

Ike menyebut bahwa dalam satu-dua hari ini, pasar mungkin akan mengalami jeda. Ia memperkirakan akan ada koreksi lagi pada hari Jumat (23/8) besok. Lalu ,evaluasi lebih lanjut akan dilakukan pada hari Senin (26/8). Menurutnya, situasi ini bersifat jangka pendek karena dari sisi fundamental, kondisi pasar modal Indonesia masih baik.

Dengan demikian, apabila situasi cepat mereda dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buka suara, IHSG berpotensi rebound. Ia juga menyebut penurunan IHSG bisa dimanfaatkan oleh investor untuk membeli saham ketika pasar tengah terkoreksi. “Kapan lagi IHSG bisa koreksi? Waktu Nikkei kemarin turun 12%, IHSG juga turun cukup dalam,” tambahnya.

IHSG Bakal Pulih Meski Ada Ketegangan Politik

Secara terpisah, Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa penurunan IHSG hanya bersifat sementara. Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, dinamika politik, termasuk protes atau aspirasi rakyat, merupakan hal yang biasa dan sering kali bersifat sementara.

Nafan optimistis IHSG akan pulih meskipun ada ketegangan politik. Status politik dan keamanan Indonesia tetap relatif terjaga dengan baik.Ia juga menambahkan bahwa investor asing yang masuk di pasar modal masih terus mengalir. Dengan demikian, IHSG hanya berfluktuasi sementara.

“Alhamdulillah, sejauh ini masih belum terjadinya suatu hal yang menyebabkan chaos,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Kamis (22/8).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana untuk membeli tanah 100 hektare (ha) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pengadaan lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana layanan publik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan hingga fasilitas organisasi internal NU.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan perlu dana Rp 3 trilun sebagai modal untuk merealisasikan agenda tersebut. Guna meraih pendanaan investasi di ibu kota baru, PBNU akan mencari dana lewat mekanisme pengumpulan modal.

Gus Yahya mengatakan niat itu sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Gus Yahya, Jokowi memerintahkan PBNU berkomunikasi dengan Otorita IKN.

"Ini kan soal pengaturan bisnis, ini bisa diatur. Kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital," kata Gus Yahya kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (22/8).

Dia mengatakan strategi untuk terlibat dalam pembangunan IKN merupakan investasi jangka panjang. Gus Yahya meyakini pilihan berinvestasi di bandar baru merupakan perencanaan strategis, karena proyak IKN sudah diatur undang-undang.

"Kami percaya IKN gagasan penting yang harus diwujudkan," ujar Gus Yahya.

Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mulai melirik IKN sebagai lokasi strategis untuk memperluas akses pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan. Salah satu yang sudah melaksanakannya adalah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW).

PBNW tengah membangun kantor pusat dan pondok pesantren (ponpes) di IKN. Ketua Umum PBNW, Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani mengatakan, pembangunan Kantor Pusat PBNW dan ponpes di IKN berada di atas lahan seluas 11 ha.

"Selain kantor pusat juga di bangun ponpes yang diberi nama Darul Hamzanwadi Wannawawi Nahdlatul Wathan dan Gedung Perguruan Tinggi Nahdlatul Wathan," kata Zainuddin, sebagaimana diberitakan oleh Antara pada (6/5).

Istana Kepresidenan menjamin akan mengikuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan oleh DPR sampai dengan 27 Agustus mendatang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintah akan menerima dan menjalankan segala ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jika sampai 27 Agustus ini tidak ada pengesahan, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir, yaitu putusan MK," kata Hasan kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (22/8).

Menurut Hasan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mematuhi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan secara konstitusional. Hasan mengatakan pemerintah akan terus mengikuti aturan yang ada selama belum ada aturan baru yang diterbitkan.

"Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku." ujar Hasan.

Adapun DPR membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada. Rapat pengambilan keputusan yang seharusnya berlangsung pada Kamis (22/8) itu batal setelah sidang tidak memenuhi kuorum. Hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir pada paripurna.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan batalnya pengesahan membuat DPR berdampak pada tahapan pilkada yang kini tengah berlangsung. Ia menyebut pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada 2024 menggunakan Putusan Nomor 60 dan 70 yang baru disahkan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/8).

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menjelaskan dengan batalnya pengesahan revisi maka penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum kuat untuk melanjutkan proses.

Ia menyebut ketentuan mengenai pilkada yang berlaku saat ini sepenuhnya merujuk pada putusan MK. “KPU melanjutkan tahapan pilkada menggunakan putusan MK tersebut,” ujar Baidowi.

KPU telah menetapkan masa pendaftaran calon kepala daerah untuk provinsi, kabupaten dan kota dimulai pada 27 Agustus 2024. Kesempatan bagi partai politik dan gabungan partai politik mengusung calon berakhir pada 29 Agustus 2024. Adapun pilkada serentak digelar pada 27 November 2024.

Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, salah satu akun email DPR dengan domain dprnow@dpr.go.id disalahgunakan untuk mengirimkan pesan elektronik dengan narasi perlawanan. Email ini sudah dinonaktifkan.

"Untuk akun email DPR Now saat ini sudah kami nonaktifkan dan tidak dapat digunakan," kata Indra dalam keterangan pers, Kamis (22/8).

Dia menduga pelaku penyalahgunaan akun email DPR itu merupakan vendor yang dahulu menjadi admin akun dprnow@dpr.go.id, sehingga masih bisa mengakses.

“Seiring waktu, sistem DPR Now ini tidak lagi digunakan. Kemungkinan yang bisa login ke akun tersebut yakni yang dulu menjadi admin DPR Now," katanya.

Dia menyebut, salah satu akun email DPR itu disalahgunakan pada pukul 10.26 WIB.

DPR sudah melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN terkait penyalahgunaan akun email tersebut.

Viral di media sosial X atau Twitter bahwa email DPR diduga diretas yakni dprnow@dpr.go.id. Email parlemen ini menyerukan informasi tentang demokrasi.

Email DPR tersebut mengirimkan pesan ke sejumlah alamat email tentang demokrasi. “DPR RI diretas. Email darurat untuk rakyat Indonesia,” demikian judul pesan yang dikirimkan.

Isi pesan tersebut yakni:

DPR RI WAS HACKED

PANJANG UMUR DEMOKRASI!

Siapa sangka seorang mantan tukang kayu dari kota kecil di Jawa bisa membangun lebih dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakai topeng kepolosan dan wajah Innocent. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi bisnis keluarga.

Tapi tunggu dulu, rakyat tidak akan membeli apa yang dia jual. Permainan sudah selesai, dan kami di sini untuk merebut kembali apa yang seharusnya milik kami. Kami memiliki SENJATA TERKUAT YANG BISA MENGHANCURKAN APA PUN, KEKUATAN RAKYAT.

Biarkan mereka mendengar suara kita, Saudaraku, khususnya kamu, ya kamu, Generasi Penerus INDONESIA. Biarkan mereka merasakan amarah "RAKYAT YANG TERTINDAS", di mana keadilan tak lebih dari selembar kanvas buta, Biarkan mereka merasakan panasnya "API SEMANGAT PEMUDA" di mana kita bisa tetap kuat bersama tak peduli seberapa besar ARMADA mereka.

HARI INI KITA TURUN BERSAMA UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN "BERSATU KITA TEGUH, BERPECAH KITA RUNTUH, ATAU KITA AKAN KEHILANGAN NEGERI INI SELAMANYA!

Batalkan aturan DPR DAN HENTIKAN SEGALA KETERLIBATAN lebih lanjut untuk menghancurkan Konstitusi kita atau kami akan MEMBOCORKAN INFORMASI SENSITIF MILIK DPR RI KE SELURUH DUNIA MINGGU INI!

KAMI MENGIRIM EMAIL INI KE SELURUH NEGERI, JIKA KALIAN MENDAPATKANNYA, SEBARKAN SEBANYAK MUNGKIN, KITA PASTI BISA! SAATNYA RAKYAT BERGERAK, NEGARA KITA DALAM KEADAAN DARURAT. HANYA ADA 1 KATA, LAWAN ! NEGARA INI BUKAN MILIK 1 KELUARGA !

#RakyatIndonesia

#KawalPutusanMK

#DaruratNasional

#PeringatanDarurat"

PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan akan meresmikan produksi perdana fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga Gresik pada pekan depan.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan bahwa produksi perdana smelter akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Smelter di Gresik sudah beroperasi dan sudah siap untuk produksi. Mudah-mudahan minggu depan bisa diresmikan oleh pak Presiden,” kata Tony saat ditemui di Kementerian ESDM pada Kamis (22/8).

Namun Tony mengatakan peresmian produksi ini belum dapat dipastikan sepenuhnya, karena masih mempertimbangkan jadwal kegiatan presiden. “Tergantung jadwalnya beliau, tapi mudah-mudahan minggu depan,” ujarnya.

Tony melaporkan total investasi yang dikeluarkan dalam pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga Manyar mencapai US$ 3,7 miliar atau sekitar Rp 58 triliun.

“Ini adalah salah satu investasi besar dan menjadi portofolio bagi Pak Menteri Investasi atas realisasi investasi yang dilakukan PTFI disini,” kata Tony Wenas dalam acara peresmian operasi smelter Manyar beberapa waktu lalu, Kamis (27/6).

Smelter Manyar ini berada di kawasan ekonomi khusus (KEK) Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Tony mengatakan pembangunan smelter ini merupakan tantangan besar.

Tony mengatakan Smelter Manyar merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Dari kapasitas tersebut, smelter ini akan menghasilkan 650 ribu ton katoda tembaga.

Produksi katoda tembaga ini akan dimulai pada Agustus. Tony menjelaskan bahwa meski sudah beroperasi, smelter ini masih membutuhkan waktu sekitar enam hingga 10 minggu untuk memanaskan seluruh komponennya agar mencapai titik panas tertentu. Hal ini dilakukan agar bisa memproses konsentrat tembaga dengan maksimal.

Peresmian Operasi smelter Gresik

Smelter tembaga ini mulai beroperasi pada 27 Juni 2024. Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meresmikan operasional smelter tembaga kedua milik Freeport setelah smelter PT Smelting yang juga berlokasi di Gresik.

“Puji Syukur kita bisa hadir menyaksikan pabrik yang luar biasa, dapat terbangun dalam waktu 30 bulan sejak lakukan groundbreaking oleh Presiden,” kata Airlangga dalam peresmian Smelter Manyar yang dipantau melalui kanal Youtube Freeport Indonesia pada Kamia (27/6).

Airlangga mengatakan, pembangunan smelter ini tepat waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dia menyebut, terbangunnya Smelter Manyar merupakan bagian dari perpanjangan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk PTFI.

“Hasilnya hari ini, ini smelter paling hebat karena kita lihat tiga sampai empat tahun ke depan tidak ada yang bisa mampu membangun smelter seperti ini, di lahan 100 hektare (Ha), dimanapun. Kalaupun mereka berpikir sekarang Itu masih 4 tahun, 5 tahun ke depan baru bisa produksi,” ujarnya.

Smelter ini akan menghasilkan beberapa produk berupa katoda tembaga, emas dan perak murni batangan, serta platinum group metals. Smelter berkapasitas 1,7 juta ton metrik kering per tahun.

Smelter Manyar ini juga dapat menghasilkan produk samping seperti asam sulfat, terak, gipsum, hingga timbal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal menghadiri kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka hari Indonesia menabung JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8).

Batalnya kedatangan Jokowi bersamaan dengan aksi demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di sejumlah titik di Jakarta. Meski demikian, pihak Istana Kepresidenan mengatakan absennya Jokowi tak terkait demonstrasi.

"Saya belum dapat informasi soal itu. Tapi saya rasa tidak ada hubungannya," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (22/8).

Sempat beredar kabar bahwa pembatalan agenda Jokowi ke JIExpo Kemayoran disebabkan oleh perubahan agenda untuk bertemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. "Kami belum dapat informasi soal itu," ujar Hasan.

Hasan juga menjelaskan bahwa tidak ada perubahan lokasi berkantor presiden selama sama demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota alias UU Pilkada.

"Tidak ada kekhawatiran apa-apa dari pihak presiden," ujarnya.

Agenda harian Sekretariat Presiden menjadwalkan Presiden Jokowi hadir ke agenda pencanangan gerakan nasional cerdas keuangan di JiExpo Kemayoran pada pukul 14.00 WIB. Di sisi lain, Jokowi melaksanakan kegiatan harian di Istana Merdeka sejak pagi ini.

Agenda pertama diawali dengan menerima lawatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pemberikan konsesi izin usaha pertambangan batu bara dan perencanaan invetasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pejabat teras PBNU yang hadir ke Istana kali ini adalah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, hingga Sekretaris Jenderal PBNU Saifulah Yusuf.

Kemudian, Jokowi juga melangsungkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta pada sore harinya. Dia tiba di Istana sekitar pukul 15.30 WIB. Sri Mulyani masuk ke dalam Istana tanpa memberikan keterangan apapun melalui gerbang 'pilar' yang menghadap ke Jalan Veteran, Jakarta.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau Bank BNI membukukan laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp 10,69 triliun pada semester I 2024, naik 3,78% dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp 10,3 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan akselerasi pertumbuhan kredit ini tidak lepas dari stabilnya perekonomian nasional di tengah kondisi global yang sangat dinamis. Selain itu, operating environment yang membaik bagi perbankan, terutama sejak Bank Indonesia (BI) memberikan insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu, yang berlaku sejak 1 Juni 2024.

Royke menyebut BI melalui insentif tersebut telah memperluas cakupan sektor prioritas kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM). Sektor-sektor yang dimasukkan mencakup sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas, air, serta sektor jasa sosial, ekonomi kreatif, dan pembiayaan hijau, di samping sektor hilirisasi minerba dan non minerba, perumahan, serta pariwisata yang telah ada sebelumnya.

''Dengan memanfaatkan insentif ini, perbankan memperoleh tambahan likuiditas yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat,'' tutur Royke dalam paparan kinerja keuangan BNI yang berlangsung secara virtual, Kamis (22/8).

Penyaluran Kredit Tumbuh Dobel Digit

Penyaluran kredit BBNI juga meningkat 11,7% menjadi Rp 727 triliun dibandingkan dengan semester I 2023 yang mencapai Rp 650,8 triliun. Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross BNI turun menjadi 1,98 % dari sebelumnya 2,45%.

Sementara itu, NPL nett BBNI bertahan di level 0,62%. BBNI melaporkan NPL coverage dan LAR coverage masing-masing sebesar 298,2% dan 47,9% pada semester pertama 2024.

Melansir data kinerja singkat BBNI yang dipublikasikan, perseroan mencatatkan dana murah atau current account saving account (CASA) meningkat 2,51% pada semester pertama tahun ini menjadi Rp 545,69 triliun dibandingkan semester I 2023 Rp 532,34 triliun. Di sisi lain, beban kerugian penurunan nilai aset juga turun menjadi Rp 3,38 triliun dari Rp 4,53 triliun.

Namun, pendapatan bunga bersih BNI atau net interest income menurun 7,43% menjadi Rp 19,07 triliun dari Rp 20,6 triliun pada semester I 2023. Penurunan pendapatan bunga bersih disebabkan kenaikan beban bunga sebesar 35,17% menjadi Rp 13,1 triliun dari Rp 9,69 triliun.

Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Rapat pengambilan keputusan yang seharusnya berlangsung pada Kamis (22/8) itu batal setelah sidang tidak memenuhi kuorum. Hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir pada paripurna.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan batalnya pengesahan membuat DPR berdampak pada tahapan pilkada yang kini tengah berlangsung. Ia menyebut secara otomatis pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada 2024 menggunakan keputusan nomor 60 dan 70 yang baru disahkan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/8).

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menjelaskan dengan batalnya pengesahan revisi maka penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum kuat untuk melanjutkan proses. Ia menyebut ketentuan mengenai pilkada yang berlaku saat ini sepenuhnya merujuk pada putusan MK.

“KPU melanjutkan tahapan pilkada menggunakan putusan MK tersebut,” ujar Baidowi seperti dikutip, Kamis (22/8).

KPU telah menetapkan masa pendaftaran calon kepala daerah untuk provinsi, kabupaten dan kota dimulai pada 27 Agustus 2024. Kesempatan bagi partai politik dan gabungan partai politik mengusung calon berakhir pada 29 Agustus 2024. Adapun pilkada serentak digelar pada 27 November 2024.

“Pengalaman pilkada serentak yang pertama kali digelar di Indonesia ini harus berjalan lancar dan sukses,” ujar Baidowi.

Sebelumnya Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan akan menunggu keputusan konsultasi dengan DPR mengenai syarat penetapan calon kepala daerah. KPU telah bersurat kepada DPR mengenai putusan MK pada Rabu (21/8).

Sebelumnya perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah. Rapat Baleg yang berlangsung tiga sesi pada Rabu (21/8) berbuah sepakat. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rancangan undang-undang.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini. Pertama, berkaitan dengan Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Dengan merujuk pada aturan MA, DPR mengabaikan putusan terbaru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam sidang pada Selasa (22/8) MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

Materi krusial kedua berkaitan dengan perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam revisi terbaru, DPR hanya mengakomodasi sebagian dari putusan MK. DPR menyimpulkan persyaratan pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi untuk partai yang ada di parlemen. Sedangkan syarat suara berdasarkan persentase jumlah pemilih tetap sebagaimana ditetapkan MK hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR.

Revisi ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan lantaran dinilai telah melanggar konstitusi. DPR dianggap menyalahi demokrasi karena tidak mengindahkan putusan MK. Gelombang protes pun pecah di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

PT Freeport Indonesia (PTFI) melaporkan bahwa ekspor konsentrat tembaga mereka berjalan lancar usai mendapatkan perpanjangan izin ekspor hingga akhir Desember 2024.

“Kami mendapatkan izin kira-kira tanggal 20-an Juni, jadi kurang lebih baru dua bulan. Ekspor kami sebulannya kira-kira bisa mencapai 150 ribu ton konsentrat tembaga,” kata Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditemui di Kementerian ESDM pada Kamis (22/8).

Tony mengatakan PTFI mengekspor konsentrat tembaga ke banyak negara, beberapa diantaranya seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. PTFI menargetkan total ekspor konsentrat tembaga mereka mencapai 900 ribu ton hingga akhir Desember 2024.

Tony menjelaskan, dengan kinerja ekspor 150 ribu ton konsentrat tembaga, maka harapannya pada akhir tahun pihaknya dapat mencapai target tersebut dalam waktu enam bulan.

Terhitung sejak akhir Juni ketika perpanjang diberikan hingga akhir desember 2024. “Doakan saja, kalau tercapai penerimaan negara jadi lebih banyak,” ujarnya.

Untuk diketahui, izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda PTFI sebelumnya telah berakhir pada 31 Mei 2024, dan PTFI tidak mengekspor konsentrat tembaga atau anode slime selama perpanjangan belum diberikan.

Sebagai catatan, terdapat perbedaan tanggal pemberian perpanjangan izin ini. Tony wenas mengatakan izin tersebut keluar pada 20-an Juni, namun berdasarkan keterangan resmi Freeport McMoran, perpanjangan izin baru diterima pada awal Juli.

Freeport McMoran (FCX) melaporkan bahwa penjualan tembaga pada kuartal II 2024 mengalami penurunan. FCX menulis, penurunan ini salah satunya disebabkan oleh kinerja PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Capaian ini akibat penundaan pengiriman di Indonesia terkait dengan waktu perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PTFI yang baru diberikan pada Juli 2024,” tulis FCX dalam laporannya, dikutip Kamis (25/7).

Dalam laporan kinerja perusahaan disebutkan bahwa penjualan tembaga pada kuartal kedua 2024 sebesar 931 juta pon, 5% lebih rendah dari estimasi April 2024 sebesar 975 juta pon dan 10% lebih rendah dari penjualan kuartal kedua 2023 sebesar satu miliar pon.

Tidak hanya tembaga, penjualan emas juga turun. Pada kuartal II 2024 penjualan emas mencapai 361 ribu ons atau lebih rendah 28% dibandingkan dengan estimasi pada April 2024 sebesar 500 ribu ons, dan 27% lebih rendah dibandingkan kuartal II 2023 sebesar 495 ribu ons.

FCX menulis, hal ini juga disebabkan oleh penundaan pengiriman lumpur anoda dari PTFI akibat perpanjangan izin ekspor yang baru diberikan awal Juli ini.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) buka suara perihal penggabungan usaha atau merger dengan PT PP Tbk (PTPP). Usai merger, emiten konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu akan fokus pada pembangunan pelabuhan, bandara, pabrik, serta perumahan.

Corporate Secretary Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan WIKA pasti akan mendukung arahan dari pemegang saham. Saat ini, ia menyebut WIKA tengah mempersiapkan berbagai aspek, termasuk kesiapan sistem, memastikan kesiapan organisasi, dan mengikuti skema yang ditetapkan oleh pemegang saham setelah detailnya disepakati.

Di samping itu, Mahendra mengatakan bahwa masing-masing entitas akan menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas masing-masing, terutama dalam sektor infrastruktur, untuk mendukung pembangunan di Indonesia.

Mengenai sinergi dengan PTPP, Mahendra menyebutkan bahwa kedua perusahaan sering berdiskusi terutama terkait rencana pembentukan holding BUMN. Menurutnya, sinergi ini menjadi salah satu pertimbangan penting sebab WIKA melihat bahwa persaingan di sektor konstruksi di Indonesia semakin ketat.

Terkait nasib anak usaha usai meger, Mahendra menegaskan bahwa perusahaan belum bisa memberikan gambaran lebih lanjut terkait penggabungan merger emiten konstruksi itu.

“Kalau saya melihatnya peluang masing-masing anak usaha masih sangat terbuka, nantinya akan seperti apa karena masih berjalan,” ujarnya.

Tunggu Pergantian Pemerintahan Baru

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu peralihan pemerintahan baru untuk melaksanakan aksi korporasi seperti pembentukan holding sejumlah perusahaan pelat merah hingga initial public offering (IPO).

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, IPO belum bisa dilakukan sebelum pergantian pemerintahan baru. "Merger BUMN Karya juga menunggu pemerintahan yang baru, tapi tetap dikejar mudah-mudahan tahun ini," kata Arya saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/8).

Arya menjelaskan, bahwa rencana yang sudah dipupuk ini tinggal menunggu eksekusi. Tetapi karena adanya peralihan pemerintahan baru, rencana itu belum bisa ditunaikan. Artinya, menteri BUMN pada pemerintahan baru diperkirakan bakal melanjutkan rencana maupun program Menteri BUMN Erick Thohir tersebut. Itu pun jika Erick diganti dan hingga saat ini masih belum ada sinyal sosok penggantinya.

Penguatan rupiah pada hari ini mengalami hambatan. Pada perdagangan sore ini terpantau mata uang rupiah ditutup melemah 100,5 poin pada level Rp 15.600 per dolar Amerika Serikat. Padahal, sebelumnya rupiah sempat menguat ke level Rp 15.400 per dolar AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya merespons singkat terkait kondisi rupiah tersebut dan hubungannya dengan demonstrasi besar di sejumlah kota yang sejak pagi berlangsung. “Kita tunggu saja,” katanya saat ditemui di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/8).

Ia juga tidak memberikan jawaban secara konkret terkait prospek penguatan rupiah. Airlangga hanya mengacungkan jempol kepada awak media.

Dalam kesempatan berbeda, ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pelemahan rupiah bukan sepenuhnya disebabkan adanya demonstrasi dan kondisi politik Indonesia yang memanas. Pelemahannya justru tidak terlepas dari respons pasar terkait kondisi perekonomian global seperti Amerika Serikat.

Meskipun peluang pemangkasan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), mengalami peningkatan, namun di saat bersamaan terjadi kekhawatiran terjadi resesi di negara tersebut.

Di sisi lain, Yusuf mengatakan perekonomian Cina juga tidak mengalami banyak perubahan. “Lesunya perekonomian Tiongkok memberikan dampak terhadap optimisme pasar keuangan terkait prospek perekonomian negara itu,” ujarnya

Dengan ketidakpastian yang muncul akibat prospek perekonomian dua negara penggerak ekonomi global tersebut, Yusuf berpendapat investor saat ini relatif mencari penempatan dana yang relatif aman. Mata uang dolar AS masih menjadi incaran atau tujuan utama investor dalam menempatkan aset saat ini.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menyatakan batalnya pengesahan revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah pada Kamis (22/8) berdampak pada proses pendaftaran calon di Pilkada serentak 2024. Rapat paripurna pengambilan keputusan hari ini tak jadi dilaksanakan karena jumlah DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum.

”Oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgl 27 agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujar Dasco seperti dikutip dari akun X @bang_dasco miliknya, Kamis (22/8).

Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan ini, Dasco mengatakan sudah tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai revisi UU Pilkada. Ia pun memastikan DPR tidak akan menggelar lagi paripurna pengesahan revisi UU Pilkada selama masa pendaftaraan calon di pilkada,.

"Gak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurna kan pada saa pendaftaran? Malah bikin chaos," ujar Dasco kepada wartawan.

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya telah menetapkan jadwal pendaftaran Pilkada serentak seluruh Indonesia. Sesuai tahapan masa pendaftaran calon dari partai dan gabungan partai politik akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Sebelumnya pada rapat paripurna DPR yang berlangsung pada pukul 10.05 WIB hanya dihadiri oleh 89 orang anggota dewan. Padahal menurut kuorum, rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II harus diikuti minimal lebih dari separuh anggota seluruh fraksi DPR. Adapun total anggota DPR periode 2019-2024 adalah 2024.

Rapat paripurna itu sudah sempat ditunda selama 30 menit lantaran tidak memenuhi kuorum. Saat itu Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel dari Fraksi Nasional Demokrat.

Meski begitu pernyataan Dasco belum menjadi keputusan resmi DPR. Hingga kini, DPR belum mengeluarkan sikap akhir atas nasib revisi UU Pilkada.

Sebelumnya perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah. Rapat Baleg yang berlangsung tiga sesi pada Rabu (21/8) berbuah sepakat. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rancangan undang-undang.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini. Pertama, berkaitan dengan Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Dengan merujuk pada aturan MA, DPR mengabaikan putusan terbaru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam sidang pada Selasa (22/8) MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

Materi krusial kedua berkaitan dengan perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam revisi terbaru, DPR hanya mengakomodasi sebagian dari putusan MK. DPR menyimpulkan persyaratan pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi untuk partai yang ada di parlemen. Sedangkan syarat suara berdasarkan persentase jumlah pemilih tetap sebagaimana ditetapkan MK hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR.

Revisi ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan lantaran dinilai telah melanggar konstitusi. DPR dianggap menyalahi demokrasi karena tidak mengindahkan putusan MK. Gelombang protes pun pecah di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.