Penyair Goenawan Mohamad atau GM turut hadir dalam aksi di Mahkamah Konstitusi hari ini (22/8). Usai bergabung dengan mahasiswa, guru besar, dan aktivis di gerbang MK, GM masuk ke aula gedung mahkamah dan berbincang dengan pimpinan MK.

Di aula MK, ia diterima oleh anggota Majelis Kehormatan MK atau MKMK Yuliandri dan Juru Bicara MK. Ia duduk di depan massa, bersama dengan istri dari cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid alias Cak Nun, Omie Komariah Madjid.

Saat menyampaikan pandangan ke MK, GM sempat menangis. Ia awalnya menyatakan terimakasih karena MK mau menerima massa unjuk rasa, namun sedih karena keadaan sedang genting.

“Saya bahagia bisa ada di sini,” kata GM di Aula MK, Jakarta, Kamis (22/8). Ia lantas diam sejenak, meletakkan mikrofon, dan terisak.

“Maaf. Saya enggak bisa ngomong karena emosi,” ujarnya yang ditanggapi dengan ucapan semangat dan tepuk tangan dari massa di Aula MK.

Menurut Gunawan, ia sudah berusaha menahan diri untuk tidak menggaungkan revolusi. Ia menyebut tidak murah ongkos yang harus dikeluarkan untuk sebuah revolusi.

“Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebenarnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan,” ujarnya.

Pernyataan GM ini lalu ditimpali seorang massa yg sepakat. Massa ini menyarankan Presiden Jokowi mundur dan disepakati oleh GM. Meski demikian, GM enggan mengatakan hal tersebut.

GM datang bersama dengan koalisi guru besar, mahasiswa, dan aktivis pada Kamis (22/8) di MK. Mereka datang untuk mengapresiasi MK atas Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Ini terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah.

Kendati demikian, massa mengancam boikot Pilkada 2024 bila DPR dan Presiden menganulir putusan MK itu. Boikot ini berupa ajakan tidak memilih siapapun di Pilkada 2024.

Penyair Goenawan Mohamad atau GM turut hadir dalam aksi di Mahkamah Konstitusi hari ini (22/8). Usai bergabung dengan mahasiswa, guru besar, dan aktivis di gerbang MK, GM masuk ke aula gedung mahkamah dan berbincang dengan pimpinan MK.

Di aula MK, ia diterima oleh anggota Majelis Kehormatan MK atau MKMK Yuliandri dan Juru Bicara MK. Ia duduk di depan massa, bersama dengan istri dari cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid alias Cak Nun, Omie Komariah Madjid.

Saat menyampaikan pandangan ke MK, GM sempat menangis. Ia awalnya menyatakan terimakasih karena MK mau menerima massa unjuk rasa, namun sedih karena keadaan sedang genting.

“Saya bahagia bisa ada di sini,” kata GM di Aula MK, Jakarta, Kamis (22/8). Ia lantas diam sejenak, meletakkan mikrofon, dan terisak.

“Maaf. Saya enggak bisa ngomong karena emosi,” ujarnya yang ditanggapi dengan ucapan semangat dan tepuk tangan dari massa di Aula MK.

Menurut Gunawan, ia sudah berusaha menahan diri untuk tidak menggaungkan revolusi. Ia menyebut tidak murah ongkos yang harus dikeluarkan untuk sebuah revolusi.

“Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebenarnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan,” ujarnya.

Pernyataan GM ini lalu ditimpali seorang massa yg sepakat. Massa ini menyarankan Presiden Jokowi mundur dan disepakati oleh GM. Meski demikian, GM enggan mengatakan hal tersebut.

GM datang bersama dengan koalisi guru besar, mahasiswa, dan aktivis pada Kamis (22/8) di MK. Mereka datang untuk mengapresiasi MK atas Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Ini terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah.

Kendati demikian, massa mengancam boikot Pilkada 2024 bila DPR dan Presiden menganulir putusan MK itu. Boikot ini berupa ajakan tidak memilih siapapun di Pilkada 2024.

Saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI terpantau turun 2,29% ke level Rp 5.325 per lembar saham pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis (22/8). BNI akan menyampaikan kinerja laporan keuangan semester pertama 2024 pada Kamis (22/8) sore ini.

Menjelang penyampaian laporan kinerjanya, saham BBNI diperdagangkan di rentang harga Rp 5.325–5.425 per lembar. Volume transaksi saham BBNI mencapai 28,07 juta saham dengan frekuensi saham berpindah tangan 7.063 kali. Adapun nilai kapitalisasi pasarnya sebesar Rp 198,61 triliun. Dalam sepekan, saham BBNI menguat 1,43% dan dalam setahun ini sudah melonjak 17,68%.

Sebelumnya, Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan bahwa perusahaan akan menyampaikan laporan keuangan tersebut pada 22 Agustus 2024. "Tunggu saja, ya,” kata Novita ketika ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (15/8) malam.

Penyampaian laporan keuangan BBNI ini tertinggal dibandingkan dengan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI).

Seiring dengan rencana paparan laporan keuangan, BNI sebelumnya membocorkan porsi pembagian dividen pada 2025 mendatang. Novita mengatakan, pembagian dividen BBNI tahun depan belum diputuskan dan masih mempertimbangkan kondisi pasar. Dengan memastikan pembagian dividen tersebut tidak akan turun dari porsi tahun lalu yaitu 50% dari total laba perusahaan.

"Kalau tahun lalu 50% (dari total laba bersih), jadi tetap kita jaga 50 seperti tahun lalu,” tambahnya.

Kinerja BNI di Kuartal I 2024

BNI mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,3 triliun pada kuartal pertama 2024. Laba perusahaan meningkat 3,3% secara kuartalan dan menguat 2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) perusahaan turun 9,77% yoy menjadi Rp 9,39 triliun.

Penurunan pendapatan bunga bersih ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga sebesar 47,5% yoy. Sementara itu, pendapatan operasional sebelum pencadangan atau Pre-Provision Operating Profit (PPOP) turun 5,4% menjadi Rp 8,2 triliun.

Menurut laporan kinerja BBNI, kenaikan laba bersih BBNI pada kuartal pertama 2024 terutama didorong oleh beban provisi yang turun 29% menjadi Rp 1,7 triliun. Dari segi operasional, kredit disalurkan tumbuh 9,6% yoy. Hal ini sejalan dengan panduan manajemen di level 9% sampai dengan 11% dan target industri dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan yakni 9% dan 12%.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) BNI meningkat 4,9% secara tahunan. Hal ini didorong oleh peningkatan dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) sebesar 6% secara tahunan dan deposito 2,4% secara tahunan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas mengaku, pemerintah memberi masukan kepada DPR untuk tidak mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Namun, Supratman menegaskan keputusan RUU Pilkada saat ini ada di tangan para legislator.

Supratman mengatakan tidak dapat memprediksi kapan RUU Pilkada akan disetujui dalam Sidang Paripurna DPR. Oleh karena itu, pemerintah masih menunggu surat sikap parlemen terkait beleid tersebut.

"Prinsipnya, pemerintah saat ini bersifat pasif dan menunggu keputusan dari parlemen apakah revisi UU ini dilanjutkan atau tidak," kata Supratman di Gedung DPR, Kamis (22/8).

Putusan MK yang dimaksud berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan usia minimum calon kepala daerah. MK menafsirkan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah diturunkan berdasarkan daerah dan usia minimum calon kepala daerah adalah 30 tahun saat dicalonkan.

Supratman mengatakan, pemerintah memberikan usulan agar legislator mengadopsi tafsiran Mahkamah Agung terkait usia minimum kepala daerah, yakni 30 tahun saat dilantik. Untuk diketahui, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka lolos syarat pencalonan akibat tafsiran MK.

Supratman menilai aturan Pilkada yang berlaku sejauh ini masih tafsiran MK, yakni 30 tahun saat dicalonkan. Namun, Supratman menekankan aturan tersebut akan berubah menjadi 30 tahun saat dilantik jika DPR menyetujui Draf RUU Pilkada.

"Keputusan selanjutnya akan ada di tangan penyelenggaran pemilu, karena ini urusannya penyelenggara pemilu," katanya.

Sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat dua revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar Kamis (22/8) ditunda. Musababnya, forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR itu tak kunjung memenuhi kuorum meski sempat ditunda selama 30 menit.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin sidang mengatakan hanya 89 orang dari 575 total anggota DPR yang hadir. Sepuluh di antaranya berasal dari fraksi Gerindra. Adapun 87 lainnya menyampaikan izin tidak bisa mengikuti sidang.

Setelah penundaan pada hari ini, pengesahan revisi UU Pilkada di DPR tidak berhenti. Sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib penundaan rapat dapat dilakukan bila kuorum tidak tercapai.

“Setelah diskors sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi kuorum sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi uu pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan,” ujar Dasco kepada wartawan setelah menutup sidang.

Sesuai dengan mekanisme yang ada, menurut Dasco DPR akan mengambil keputusan dalam rapat pimpinan untuk merumuskan langkah selanjutnya setelah penundaan rapat paripurna. Adapun penentuan kapan rapat paripurna dilaksanakan kembali akan ditentukan oleh Badan Musyawarah.

“Kami akan lihat mekanisme juga yang berlaku apakah nanti mau diadakan rapim dan bamus karena itu ada aturannya. Saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam beberapa saat,” ujar Dasco.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menemui massa aksi yang tengah berdemo di depan Gedung DPR, Kamis (22/8). Sekira pukul 12.30 WIB, ketiganya bergerak menemui para pengunjuk rasa yang tengah berkumpul.

Kehadiran ketiganya disambut yel yel 'DPR bego... DPR bego' yang diteriakkan massa aksi. Ketika keluar gerbang, ketiganya dilempari massa aksi dengan botol air minum.

Penjaga pun lalu mengamankan ketiganya, dan kembali menarik diri ke dalam gedung DPR. "Setelah dipertimbangkan oleh tim, bahwa karena faktor situasi lapangan, ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya, maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana," kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III itu mengatakan DPR terbuka untuk menerima perwakilan massa menyampaikan aspirasinya "Mungkin bisa 25 orang, untuk hadir dan menyampaikan aspirasi ke dalam," kata dia.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa draf Revisi Undang-Undang Pilkada ke Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Poin-poin dalam revisi UU Pilkada ini merevisi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

Kesepakatan itu melalui rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8). Delapan fraksi DPR RI sepakat membawa ke Rapat Paripurna, yakni Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK.

Keputusan DPR ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. Sejumlah kelompok masyarakat seperti buruh, mahasiswa dan akademisi turun aksi ke jalan untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada. Suara aksi di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta menguat seiring dengan bergemanya seruan ‘peringatan darurat’ di media sosial.

Koalisi Guru Besar, mahasiswa, dan aktivis pagi ini (22/8) menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengapresiasi putusan syarat pencalonan kepala daerah. Para unjuk rasa juga mengancam pemilihan kepala daerah bila DPR tetap mengesahkan revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK.

“Seruan kami hari ini adalah apabila DPR dan Presiden tetap nekat secara ugal-ugalan membegal demokrasi kita, seruan kami adalah boikot Pilkada 2024,” kata juru bicara Maklumat Juanda, Alif Ilman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/8).

Rencananya pemboikotan pilkada akan dilakukan di masing-masing kota. Caranya dengan tidak hadir dalam pilkada serentak November mendatang. “Jari kelingking kita pada bulan November nanti tidak ada noda warna ungu,” ujar Alif.

Mereka berharap DPR tetap menggunakan hati nurani dalam merespon putusan MK. Alif mengutip pernyataan salah seorang anggota fraksi PPP yang menyebut DPR berwenang membentuk undang-undang.

“Itu sombong sekali. Mereka lupa bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat itu mandat yang sebetulnya hanya separuh." katanya.

Usai menyampaikan aspirasi di luar gedung MK, beberapa orang perwakilan massa diundang masuk ke aula MK. Di sana, mereka menyerahkan setangkai bunga kepada pihak MK. Bunga ini diambil dari karangan bunga yg mereka bawa.

Adapun yang menyerahkan bunga ini adalah istri dari cendekiawan muslim Nurcholish Madjid alias Cak Nun, Omie Komariah Madjid. Turut hadir juga dalam aksi ini Guru Besar UI Sulistyowati Irianto, budayawan Goenawan Mohamad, hingga Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar.

Aktor Reza Rahadian menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (21/8). Reza juga sempat terlihat berorasi selama beberapa menit di depan demonstran yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada.

Dalam orasinya, ia menjelaskan alasannya ikut dalam aksi unjuk rasa hari ini. Reza mengaku gelisah atas situasi demokrasi dan konstitusi belakangan ini.

"Ini bukan negara milik keluarga tertentu," kata Reza di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8) disiarkan dalam Kompas TV.

Reza mengatakan dirinya tak berafiliasi terhadap kubu manapun. Ia menjelaskan hari ini merupakan waktu yang tepat untuk keluar dan menyuarakan aspirasinya dalam membela putusan Mahkamah Konstitusi.

"Saya tidak bisa lagi berhenti diam, tidak bisa tenang," kata Reza.

Pemain film My Stupid Boss itu mengatakan MK saat ini tengah memulihkan citra dengan putusan soal pilkada yang dinilai berpihak kepada masyarakat. Namun, usaha tersebut gagal karena dijegal oleh DPR.

"Hari ini dianulir lembaga yang katanya wakil kita semua, lantas yang di dalam itu wakil siapa," kata Reza sembari menunjuk Gedung DPR.

Ia juga telah mendengar informasi DPR menunda rapat paripurna pengesahan RU Pilkada hari ini. Oleh sebab itu, Reza mendesak dewan agar tak hanya menunda rapat.

"Tidak (perlu) ada keputusan yang lahir hari ini," katanya.

Revisi UU Pilkada yang digarap oleh pemerintah dan DPR menganulir Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang.

Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK. Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah.

Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap penundaan rapat paripurna DPR pada hari ini, Kamis (28/2) membuat Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah batal disahkan. Partai Buruh ikut dalam demonstrasi yang menuntut agar DPR tidak melawan keputusan Mahkamah Konstitusi.

MK mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20 kursi atau 25% suara dalam Pemilihan Umum menjadi sesuai dengan jumlah populasi suatu daerah. Dengan demikian, ambang batas pencalonan kepala daerah di DKI Jakarta menjadi hanya 7,5% suara dalam Pemilu 2024.

Badan Legislasi DPR sebelumnya memutuskan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam RUU Pilkada tersebut. Mereka sepakat mengubah putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal anggota parlemen tingkat daerah untuk mengajukan calon kepala daerah. Delapan fraksi dalam Badan Legislasi DPR menyepakati tidak mengindahkan putusan MK dalam rapat RUU Pilkada di DPR semalam, Rabu (21/8).

RUU Pilkada seharusnya disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna pukul 10.00 WIB hari ini, Kamis (22/8). "Saya dapat informasi rapat paripurna pukul 10.00 ditunda. Mudah-mudahan pembahasan RUU ditunda, bukan menunda waktu rapat," kata Said di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Delapan fraksi yang setuju tidak mengindahkan putusan MK dalam Baleg adalah Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP. Mayoritas fraksi tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, kecuali, PPP.

Said menilai, langkah yang dilakukan baleg berkorelasi langsung dengan KIM Plus lantaran keputusan Baleg akan menggagalkan pencalonan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Partai politik pengusung Anies Baswedan kini setidaknya terdiri dari dua partai politik, yakni PDIP dan Partai Buruh.

"Demonstrasi hari ini bukan tentang pencalonan Anies, tetapi demokrasi yang dibajak. Partai Buruh bersama PDIP akan melawan itu bersama partai politik lainnya yang masih punya konsistensi," ujarnya.

Seperti diketahui, Sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat dua revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar Kamis (22/8) ditunda. Musababnya, forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR itu tak kunjung memenuhi kuorum meski sempat ditunda selama 30 menit.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin sidang mengatakan hanya 89 orang dari 575 total anggota DPR yang hadir. Sepuluh di antaranya berasal dari fraksi Gerindra. Adapun 87 lainnya menyampaikan izin tidak bisa mengikuti sidang.

Setelah penundaan pada hari ini, pengesahan revisi UU Pilkada di DPR tidak berhenti. Sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib penundaan rapat dapat dilakukan bila kuorum tidak tercapai.

“Setelah diskors sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi kuorum sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi uu pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan,” ujar Dasco kepada wartawan setelah menutup sidang.

Menurut Dasco sesuai dengan mekanisme yang ada, setelah penundaan rapat paripurna DPR akan mengambil keputusan dalam rapat pimpinan untuk merumuskan langkah selanjutnya. Setelah itu penentuan kapan rapat paripurna dilaksanakan kembali akan ditentukan oleh Badan Musyawarah.

“Kami akan lihat mekanisme juga yang berlaku apakah nanti mau diadakan rapim dan bamus karena itu ada aturannya. Saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam beberapa saat,” ujar Dasco.

PT Pupuk Indonesia berencana membangun dua pabrik metanol di dua provinsi pada 2030. Direktur Utama Rahmad Pribadi mengatakan pembangunan pabrik metanol dilakukan dalam upaya mendukung pemerintah mempercepat pelaksanaan program B50.

Menurutnya, dalam pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan bahan bakar nabati khususnya sawit untuk dijadikan B50 memerlukan metanol yang sampai dengan saat ini masih mengandalkan impor.

"Metanol ini, Pupuk Indonesia akan mengembangkan industri metanol, supaya bisa mengurangi volume impor metanol untuk mendukung B40 atau B35," ujar Rahmad saat ditemui di sela acara AZEC 2024, Rabu (21/8).

Rahmad mengatakan, pembangunan dua pabrik yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur dan Nangroe Aceh Darussalam merupakan salah satu upaya perusahaan dalam membantu pemerintah mewujudkan transisi energi.

"Dukungan pupuk Indonesia untuk membantu clean energy transition, transisi energi yang bersih. Itu tahun 2030, karena bangunnya cukup lama," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pembuatan biodiesel membutuhkan metanol untuk mencampurkan BBM. Pembuatan biodiesel melalui proses transesterifikasi dua tahap.

Proses transesterifikasi meliputi dua tahap. Transesterifikasi I yaitu pencampuran antara kalium hidroksida (KOH) dan metanol (CH30H) dengan minyak sawit.

Reaksi transesterifikasi I berlangsung sekitar 2 jam pada suhu 58-65°C. Bahan yang pertama kali dimasukkan ke dalam reaktor adalah asam lemak yang selanjutnya dipanaskan hingga suhu yang telah ditentukan .

Reaktor transesterifikasi dilengkapi dengan pemanas dan pengaduk. Selama proses pemanasan, pengaduk dijalankan. Tepat pada suhu reaktor 63°C, campuran metanol dan KOH dimasukkan ke dalam reaktor dan waktu reaksi mulai dihitung pada saat itu.

Pada akhir reaksi akan terbentuk metil ester dengan konversi sekitar 94%. SeLanjutnya produk ini diendapkan selama waktu tertentu untuk memisahkan gliserol dan metil ester.

Gliserol yang terbentuk berada di lapisan bawah karena berat jenisnya lebih besar daripada metil ester. Gliserol kemudian dikeluarkan dari reaktor agar tidak mengganggu proses transesterifikasi II.

Presiden Joko Widodo hari ini menerima kedatangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut membahas ekonomi seperti izin pertambangan.

"Mau bicara soal konsesi tambang dan investasi di IKN," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).

Yahya mengatakan PBNU akan membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di IKN. Oleh sebab itu, mereka melaporkan rencana tersebut ke Jokowi.

"Rencana kami investasi di IKN, walaupun kecil," katanya.

Usai pertemuan, Yahya sempat mengomentari dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota alias UU Pilkada.

PBNU menganggap bahwa dinamika Putusan MK dan revisi UU Pilkada merupakan bagian dari mekanisme sistem pengawasan dan keseimbangan atau check and balances antara lembaga legislatif dan yudikatif.

"Saya kira perlu untuk dibahas, namun itu kan domain DPR, maka kami lihat dulu," kata Yahya.

Yahya memandang bahwa PBNU saat ini belum melihat adanya kepastian tentang apakah DPR benar-benar memiliki agenda tertentu terkait revisi UU Pilkada. "Kami belum tahu semuanya, harus dicek dulu," ujar Yahya.

Pertemuan PBNU dengan Jokowi berlangsung di tengah demonstrasi besar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demonstran menolak rencana DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada.

Revisi UU Pilkada yang digarap oleh pemerintah dan DPR menganulir Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang. Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK.

Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup turun 43,30 poin atau 0,57% ke level 7.511 pada perdagangan saham sesi I siang ini, Kamis (22/8). Saham-saham perbankan dengan kapitalisasi pasar jumbo mencatat penurunan terdalam di tengah aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan beberapa lokasi lainnya yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 1,20% ke Rp 10.300, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 2,41% ke Rp 7.075, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turun 2,29% ke Rp 5.325, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) turun 1,87% ke Rp 2.630 per lembar saham.

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 31,85 triliun dengan volume 11,07 miliar saham dan frekuensi sebanyak 623.538 kali. Sebanyak 205 saham menguat, 350 saham terkoreksi, dan 219 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.756 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, sembilan sektor terpantau anjlok. Saham-saham infrastruktur mencatat penurunan terbesar yakni 1,09%. Adapun sektor tersebut yang berada di zona merah yakni PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) turun 0,67% ke Rp 2.950 per lembar saham.

Di sisi lain, bursa saham Asia bergerak variatif. Indeks Hang Seng naik 0,38% dan Nikkei terapresiasi 0,35%. Sementara Shanghai Composite turun 0,20% dan Straits Times tergelincir 0,18%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) naik 3,37% ke Rp 3.370
• PT United Tractors Tbk (UNTR) naik 2,39% ke Rp 25.750
• PT Petrosea Tbk (PTRO) naik 2,27% ke Rp 9.000
• PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) naik 6,47% ke Rp 362
• PT Bank Permata Tbk (BNLI) naik 20,32% ke Rp 1.125

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 1,20% ke Rp 10.300
• PT Bank mandiri Tbk (BMRI) turun 2,41% ke Rp 7.075
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turun 2,29% ke Rp 5.325
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) turun 1,87% ke Rp 2.630
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) turun 1,89% ke Rp 52

Harga Bitcoin telah naik 21% sejak menguji ulang level di bawah US$50.000 (Rp 778,49 juta) pada 5 Agustus. Meski harga Bitcoin telah kembali ke level US$61.000 (Rp 949,7 juta), investor saat ini lebih memilih saham dan obligasi ketimbang aset kripto.

Bitcoin menghadapi beberapa tren yang saling bertentangan yang meliputi metrik derivatif yang mencerminkan minat pembeli yang rendah dan indikator ekonomi makro yang menunjukkan bahwa para pedagang semakin menjauh dari posisi tunai. Menariknya, kenaikan pasar saham ini bertepatan dengan penurunan penting dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS (US treasury). Hal ini menandakan permintaan yang kuat untuk instrumen yang secara tradisional aman ini.

Menurut laporan Cointelegraph, para pialang sekarang bersedia menerima imbal hasil yang lebih rendah untuk aset-aset berpendapatan tetap. Hal ini mencerminkan kepercayaan yang meningkat pada strategi Federal Reserve (Fed) untuk mengekang inflasi tanpa memicu resesi. The Fed secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga pada 18 September, setelah mempertahankan suku bunga di atas 4% sejak Desember 2022.

Investor Pilih Saham dan Obligasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Permintaan yang kuat untuk obligasi pemerintah tidak selalu mencerminkan kepercayaan terhadap daya beli dolar AS. Jika investor mulai menganggap posisi fiskal pemerintah AS tidak berkelanjutan karena utangnya yang terus bertambah, reaksi awal mereka kemungkinan besar adalah mencari perlindungan dalam aset yang lebih aman seperti obligasi. Jika skenario ini terjadi, investor Bitcoin mungkin memiliki alasan untuk sedikit khawatir dalam jangka pendek, meskipun prospek jangka panjang secara umum bullish.

Indeks dolar AS (DXY) baru-baru ini jatuh ke level terendah sejak Desember 2023. Beberapa analis berpendapat bahwa DXY memiliki korelasi terbalik dengan harga Bitcoin. Sebagian karena daya tarik Bitcoin terletak pada kemampuan pemrosesan pembayarannya yang independen dan model ekonominya yang sepenuhnya transparan.

Data historis menunjukkan bahwa korelasi terbalik antara indeks DXY dan Bitcoin terlihat jelas di masa lalu. Akan tetapi, hubungan ini telah melemah dalam beberapa bulan terakhir, dengan korelasi yang berfluktuasi antara -40% dan +40%.

Variabilitas baru-baru ini mengurangi kekuatan statistik dari argumen korelasi terbalik. Namun, kurangnya korelasi yang jelas tidak sepenuhnya menepis kemungkinan harga Bitcoin merebut kembali level US$72.000 (Rp 1,12 miliar).

Kenaikan indeks S&P 500, yang mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, sebenarnya mencerminkan ketidakpercayaan investor yang lebih luas dalam memegang uang tunai. Sentimen ini secara inheren positif untuk prospek Bitcoin.

Perusahaan-perusahaan raksasa global sangat menguntungkan, menawarkan potensi dividen atau pembelian kembali saham. Faktor-faktor ini memposisikan mereka sebagai lindung nilai (hedging) yang efektif, terutama jika mempertimbangkan cadangan kas yang besar yang dimiliki oleh raksasa teknologi.

Metrik Derivatif Bitcoin Menunjukkan Potensi Kenaikan Harga

Untuk mengukur bagaimana investor Bitcoin profesional memposisikan diri mereka, sangat penting untuk menganalisis harga kontrak berjangka BTC. Dalam kondisi pasar normal, kontrak bulanan akan diperdagangkan dengan premi tahunan sebesar 5% hingga 10% dibandingkan dengan pasar spot. Premi ini merupakan kompensasi atas periode penyelesaian yang lebih lama yang terkait dengan kontrak berjangka.

Premi berjangka Bitcoin baru-baru ini turun menjadi 6%, level terendah sejak Oktober 2023. Meskipun masih dalam kisaran netral, namun sudah mendekati wilayah bearish. Ini sangat kontras dengan akhir Juli ketika premi melampaui 10% karena harga Bitcoin melonjak di atas US$68.000 (Rp 1,06 miliar).

Untuk menentukan apakah pergerakan ini terisolasi pada pasar berjangka, kita juga harus memeriksa data opsi BTC. Di pasar netral, ketidakseimbangan antara harga opsi call (beli) dan put (jual) tidak boleh melebihi 7% di kedua arah. Jika para pedagang semakin bearish, permintaan untuk opsi jual akan meningkat, menyebabkan indikator kemiringan opsi bergerak di atas +7%.

Berbeda dengan pasar futures, saat ini terdapat permintaan yang seimbang untuk opsi jual dan beli, seperti yang ditunjukkan oleh kemiringan delta. Hal ini telah terjadi selama beberapa minggu terakhir, menunjukkan bahwa para trader profesional tidak terlalu mengkhawatirkan kemampuan Bitcoin untuk merebut kembali level US$62.000 (Rp 965,33 juta).

Kemungkinan besar para trader menahan diri untuk tidak meningkatkan eksposur mereka ke mata uang kripto menjelang keputusan Fed pada bulan September.