Pemerintahan Prabowo Subianto berencana untuk menarik utang lebih besar pada 2025. Dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah akan menarik utang baru Rp 775,9 triliun. Nilai itu meningkat 40% jika dibandingkan outlook utang 2024 sebesar Rp 553,1 triliun.

“Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, utang yang direncanakan sebesar Rp 775.867,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan surat berharga negara (SBN),” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dikutip Senin (19/8).

Berdasarkan dokumen tersebut, sumber utang pemerintah berasal dari SBN (neto) sebesar Rp 642,6 triliun. Angka tersebut meningkat 42,2% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2024 sebesar Rp 451,9 triliun.

“Upaya pemenuhan target utang melalui penerbitan SBN 2025 akan dilakukan dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah,” tulis pemerintah.

Selanjutnya, rencana penarikan utang melalui pinjaman mencapai Rp 133,3 triliun. Angka tersebut juga meningkat sekitar 31,6% dibandingkan outlook 2024 sebesar Rp 101,3 triliun.

Mendorong Proyek Prioritas Pemerintah

Jika dirinci, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun. Rencananya, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah.

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara atau SUN. Begitu juga dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.

Pemerintah memastikan kebijakan utang diarahkan kepada pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Kemudian untuk mendorong transformasi ekonomi seperti infrastruktur teknologi informasi dan teknologi, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pengelolaan utang bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan mengutamakan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Memenuhi Kebutuhan APBN

Selain itu, pengelolaan utang juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya yang minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

“Utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien,” tulis pemerintah.

Pemerintah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal. Batasan rasio utang 60% dari PDB dan defisit APBN 3,0% dari PDB tetap dikedepankan agar utang pemerintah tetap aman dan terkendali.

Selain itu, RAPBN 2025 dirancang untuk defisit Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB. Angka defisit tersebut sedikit meningkat dari outlook 2024 sebesar Rp 609,7 triliun atau setara 2,70% dari PDB.

"Target defisit RAPBN 2025 juga lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% dari PDB," ujar pemerintah.

Analis Komoditas Senior Bloomberg Mike McGlone memperingatkan bahwa Bitcoin mungkin akan memimpin pembalikan aset-aset yang berisiko. Ia memperkirakan Bitcoin memasuki tren penurunan (bearish).

Kinerja mata uang kripto terpopuler ini mengecewakan sejak Maret lalu. Awal tahun ini, McGlone memprediksi bahwa emas dapat mengungguli Bitcoin karena faktor ekonomi makro.

Meskipun hal ini tidak terjadi, emas pada akhir pekan lalu berhasil mencapai level tertinggi baru sepanjang masa. Sementara itu, Bitcoin sedang berjuang untuk pulih setelah harganya jatuh baru-baru ini.

Awal bulan ini, McGlone menyatakan bahwa euforia Bitcoin mungkin akan “bertahan” karena kombinasi unik dari peluncuran ETF AS dan pengurangan pasokan pada kuartal pertama yang mendorong mata uang kripto ini ke rekor tertinggi.

Pada Minggu (18/8), mata uang kripto terkemuka ini merebut kembali level US$60.000 (Rp 934,7 juta). Namun, harga Bitcoin ini masih jauh dari rekor tertinggi yang dicapai pada bulan Maret.

“Lahir dari krisis keuangan dan pelonggaran kuantitatif, Bitcoin telah membawa sebagian besar aset berisiko ke level tertinggi tahun ini dan mungkin akan melakukan hal yang sama dalam perjalanan turun,” ujar McGlone, dalam sebuah postingan baru-baru ini, seperti dikutip UToday.

Awal bulan ini, McGlone juga menunjukkan bahwa Bitcoin telah turun di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, dengan grafik yang miring ke atas. Pada saat berita ini ditulis, mata uang kripto terkemuka ini diperdagangkan pada harga US$59.611 (Rp 928,6 juta) di bursa Bitstamp.

Penurunan suku bunga The Fed yang akan datang seharusnya menyuntikkan optimisme terhadap kenaikan harga Bitcoin. Namun, masih harus dilihat apakah hal ini akan berhasil mengembalikan Bitcoin ke siklus bullish (naik). Para pialang saat ini percaya bahwa The Fed akan melakukan penurunan suku bunga yang lebih kecil dari yang diperkirakan.

Grab memberikan insentif termasuk bonus kepada mitra pengemudi taksi online dan ojek online alias ojol total US$ 363 juta atau Rp 5,7 triliun (kurs Rp 15.697 per US$) selama Semester I.

Perlu diketahui, Grab menyediakan layanan di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar.

Insentif untuk mitra pengemudi taksi online dan ojek online alias ojol itu sebesar US$ 177 juta pada kuartal I dan US$ 186 juta pada kuartal II, sehingga totalnya US$ 363 juta.

Selain mitra pengemudi taksi online dan ojek online alias ojol, Grab memberikan promo kepada konsumen US$ 239 juta pada kuartal I dan US$ 266 juta pada kuartal II atau Rp 7,9 triliun.

Grab menyampaikan, jumlah mitra pengemudi taksi online dan ojek online alias ojol aktif bulanan meningkat 13% secara tahunan atau year on year (yoy) dan 5% kuartal ke kuartal alias quarter to quarter (qtq).

Tingkat retensi pengemudi tetap stabil di angka 90%. “Upaya kami untuk meningkatkan pasokan pengemudi menghasilkan penurunan 11 poin persentase yoy dalam proporsi layanan perjalanan,” kata Grab dalam keterangan pers, pekan lalu (15/8).

Grab pun mencatatkan kenaikan transaksi selama kuartal II. Rincian kinerja Grab selama kuartal II 2024 dengan perhitungan yoy sebagai berikut:

• Pendapatan naik 17% menjadi US$ 664 juta, yang terdiri dari:

1. Layanan pengiriman seperti GrabFood dan GrabExpress naik 11% menjadi US$ 356 juta
2. Mobilitas seperti GrabBike dan GrabCar naik 19% menjadi US$ 247 juta
3. Keuangan naik 54% menjadi US$ 60 juta

• Kerugian operasional membaik 68% menjadi negatif US$ 56 juta
• Kerugian keseluruhan membaik 54% menjadi minus US$ 68 juta
• Total segmen laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA yang disesuaikan naik 84% menjadi US$ 148 juta, yang terdiri dari:

1. Layanan pengiriman naik 331% menjadi US$ 42 juta
2. Mobilitas naik 14% menjadi US$ 129 juta
3. Keuangan naik 44% menjadi minus US$ 24 juta

• EBITDA yang disesuaikan membaik dari minus US$ 17 juta menjadi positif US$ 64 juta
• Nilai transaksi bruto alias gross merchandise value (GMV) sesuai permintaan naik 13% menjadi US$ 4,434 miliar, yang terdiri dari:

1. Layanan pengiriman naik 9% menjadi US$ 2,85 miliar
2. Mobilitas naik 20% US$ 1,584 miliar

• Transaksi pengguna bulanan alias monthly transaction user (MTU) naik 17% menjadi 40,9 juta
• MTU sesuai permintaan naik 19% menjadi 36,7 juta
• GMV sesuai permintaan per MTU turun 6% menjadi US$ 121
• Portofolio pinjaman yang disalurkan lewat layanan keuangan naik 71% menjadi US$ 397 juta

“Kerugian operasional pada kuartal kedua menurun terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan penurunan biaya restrukturisasi,” kata Grab dalam keterangan pers, pekan lalu (15/8).

Sementara itu, kerugian keseluruhan menurun karena EBITDA yang disesuaikan naik yang sebagian diimbangi oleh peningkatan beban pajak penghasilan.

“Kerugian kami pada kuartal tersebut mencakup US$ 82 juta dalam beban kompensasi berbasis saham non-tunai,” kata Grab.

Pembangunan ekonomi hijau di Indonesia memerlukan perubahan alokasi anggaran subsidi energi. Pasalnya, subsidi energi terus meningkat setiap tahunnya.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, saat ditemui di kantor CSIS, Jakarta, Senin (19/8).

Dia mengatakan, pemerintah dan masyrakat perlu merubah pola pikirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Namun, hal itu belum optimal dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia.

Menurut Yose, pemerintah perlu serius dalam mengalokasikan anggaran untuk ekonomi pembangunan hijau. Khususnya anggaran mengenai subsidi energi yang bertolak belakang dengan konsep ekonomi hijau.

Dia mengatakan, ekonomi hijau erat kaitanya dengan transisi energi. Dengan begitu, besarnya angka subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG sangat bertolak belakang dengan visi transisi energi di Indonesia.

"Ekonomi hijau dimensi yang paling besar adalah masalah transisi energi dan kita sudah membahas bahwa subsidi energi akan membuat transisi energi kita terhalang," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan alokasi subsidi energi mencapai Rp 186,9 triliun pada 2024. Subsidi tersebut terdiri atas subsidi BBM dan elpiji (LPG) sebesar Rp 113,3 triliun serta subsidi listrik Rp73,6 triliun.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, jumlah subsidi tersebut meningkat, demi mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan baku minyak mentah dan permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat.

"Kita juga melihat [subsidi] listrik meningkat menjadi Rp 73,6 triliun, total subsidi energi Rp186,9 triliun," kata Arifin dilansir dari Antara, Selasa (16/1).

Upaya Indonesia mengurangi gas rumah kaca di sektor transportasi masih sangat tergantung pada pemakaian bahan bakar nabati, terutama biodiesel, yang diklaim lebih ramah lingkungan. Pada 2030 mendatang, Indonesia menargetkan penggunaan biodiesel dari kelapa sawit dapat mencapai 18 juta kiloliter atau naik signifikan dari pemakaian pada 2023 sebanyak 13,1 juta kiloliter. Target tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel untuk program pencampuran 40% CPO dalam solar, dikenal dengan program B40.

Seiring waktu, pemerintah melalui presiden terpilih Prabowo Subianto ternyata ingin menaikkan target menjadi lebih ambisius melalui program B50 pada 2029. Prabowo bahkan menginginkan Indonesia bisa mengonsumsi solar yang berasal dari sawit 100% untuk mengurangi impor BBM. Pun, permintaan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) bisa lebih tinggi dari rencana yang ada karena pemerintah juga berencana memanfaatkan minyak sawit untuk membuat bioavtur.

Target tersebut mau tak mau bakal meningkatkan permintaan sawit dalam negeri. Banyak pihak mengkhawatirkan program biodiesel Indonesia, yang diklaim sebagai salah satu pencapaian pengurangan emisi, justru berujung pada perluasan lahan baru bahkan deforestasi. Studi Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia bersama Greenpeace pada 2020 bahkan meramalkan risiko pembukaan lahan baru seluas 9 juta hektare (ha) untuk memenuhi program B50 Indonesia.

Kekhawatiran ini beralasan. Data Organisasi Pangan Dunia (FAO) mencatat, peningkatan produksi crude palm oil (CPO) Indonesia selama 2000-2020 berbanding lurus dengan perluasan kebun. Tren produksi mulai stagnan lalu menurun pada akhir 2019 ketika pemerintah melakukan moratorium izin pembukaan hutan dan gambut, serta moratorium izin pembukaan kelapa sawit baru.

Kini, pandangan mendukung perluasan kebun sawit juga kembali mengemuka di publik. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sempat menyatakan bahwa, untuk mencapai B100, pemerintah harus mencabut kebijakan moratorium.

Opsi lainnya yang diusulkan GAPKI adalah perluasan kebun sawit khusus produksi biodiesel di kawasan hutan yang terdegradasi. Namun, saya menganggap opsi ini berisiko karena kawasan hutan yang terdegradasi semestinya dipulihkan kembali dengan tanaman hutan.

Lantas, apakah perluasan kebun adalah satu-satunya cara untuk mengantisipasi lonjakan permintaan minyak sawit untuk bahan bakar nabati di dalam negeri? Kertas kebijakan yang saya terbitkan pada November 2023 bersama tim dari Universitas Gadjah Mada dan Yayasan WWF Indonesia justru membuktikan masih ada jalan untuk meningkatkan produksi biodiesel tanpa harus membuka lahan baru ataupun deforestasi.

Mengoptimalkan Produksi

Kertas kebijakan kami menyarankan upaya intensifikasi atau peningkatan produksi sawit melalui berbagai cara. Misalnya melalui peremajaan perkebunan sawit rakyat.

Badan Pusat Statistik mencatat, perkebunan sawit rakyat hanya mampu memproduksi CPO rata-rata 3 ton per ha per tahun. Torehan ini merupakan yang terendah dibandingkan perkebunan swasta sekitar 4,2 ton, disusul perkebunan negara 4,7 ton.

Berdasarkan evaluasi kami, masalah produktivitas ini terjadi karena 20% dari total 6,9 juta ha luas perkebunan sawit rakyat merupakan perkebunan tua, alias di atas 25 tahun.

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), sebetulnya mengalokasikan dana bantuan replanting kepada para petani. Namun, realisasi program ini masih amat rendah. Dari target 3,28 juta ha selesai dalam 5 tahun, hanya tercapai 27%-nya.

Banyak alasan mengapa bantuan replanting masih jauh panggang dari api. Salah satunya terjadi karena petani sawit kecil kesulitan mengurus Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB), sebagai salah satu syarat mengajukan bantuan.

Pemerintah, oleh karena itu, perlu memerhatikan masalah ini. Kami mengusulkan agar Komite Pengarah BPDP-KS yang terdiri dari lintas kementerian turut menggenjot bantuan pengurusan STDB secara masif. Harapannya, petani sawit kecil dapat memenuhi syarat mengakses bantuan dan segera mengganti pohon-pohon sawit tua mereka.

Selain urusan birokrasi, petani yang ingin melakukan peremajaan tanaman (replanting) terbentur oleh risiko kehilangan pendapatan karena peremajaan tanaman berarti hilangnya potensi panen hampir empat tahun. Artinya, karena tidak ada alternatif penghasilan, petani terpaksa memanen sawit dari pohon-pohon tua yang tinggi besar tapi buahnya sedikit, ketimbang bertani tanpa potensi pemasukan sama sekali.

Guna mengatasi kekhawatiran ini, pemerintah perlu menaikkan alokasi pendanaan replanting. Dana replanting sebesar Rp30 juta rupiah per ha belum cukup memenuhi kebutuhan hidup petani saat menunggu sawit berbuah. Saya mendengar pemerintah sudah menyetujui kenaikan dana replanting menjadi 60 juta, tapi hingga saat ini keputusannya belum terbit.

Selain itu, pemerintah perlu mengenalkan Sistem Pertanaman Ganda di area yang baru diremajakan dan belum menghasilkan buah. Sistem ini memasukkan jenis-jenis tanaman dengan rotasi pendek seperti cabai di area tanam baru kebun sawit. Hasil dari tanaman sela dapat menambah penghasilan petani.

Selain di perkebunan rakyat, produktivitas sawit di perkebunan negara maupun perkebunan swasta juga masih bisa ditingkatkan hingga 5,6 ton per ha per tahun. Kami merekomendasikan langkah-langkah seperti pengelolaan kanopi, pengelolaan air, aplikasi pemupukan yang tepat, pengelolaan penyakit, hingga pengelolaan panen.

Dengan strategi-strategi di atas, kami menaksir produktivitas sawit bisa surplus hingga 138% dari permintaan CPO untuk biodiesel—bahkan untuk memenuhi lonjakan permintaan akibat program B50.

Memanfaatkan Lahan Terlantar?

Selain intensifikasi, kebun sawit sebenarnya masih bisa kita perluas, tapi terbatas di lahan-lahan konsesi izin usaha perkebunan (IUP) maupun hak guna usaha (HGU) yang belum ditanami. Jumlahnya sekitar 2,4 juta ha.

Memang, ada sebagian dari kawasan konsesi tersebut yang tergolong kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) ataupun gambut sehingga tidak boleh ditanami. Namun, menurut dugaan kami luas kawasan seperti ini tidak signifikan.

Persoalan utama lahan-lahan yang terlantar adalah karena risiko konflik sosial pemilik konsesi dengan masyarakat. Pemilik konsesi perlu segera bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini dengan berbagai intervensi dan pemberdayaan sosial.

Jangan sampai ada lagi area konsesi yang terlantar hanya karena pemilik hanya ingin mengambil kayu-kayu dari hutan-hutan alam yang mereka babat. Pemerintah tak perlu segan mengakhiri izin ataupun konsesi jika para pemiliknya tak mau mengelola lahan untuk perkebunan. Tanah-tanah terlantar masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang bertanggung jawab, ataupun oleh masyarakat melalui skema reforma agraria.

Mengakhiri Ego Sektoral

Upaya mencapai produksi biodiesel sawit yang optimal memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk mengakhiri ego sektoral. Saya menggarisbawahi pemerintah perlu membuat aturan-aturan yang lebih progresif untuk memenuhi pasokan CPO untuk sawit.

Salah satu langkahnya adalah revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 24 Tahun 2021 untuk memasukkan petani dalam rantai pasok biodiesel, bukan hanya perusahaan. Selama ini, pemerintah tidak pernah melibatkan para petani dalam program biodiesel. Padahal, luas kebun sawit rakyat mendekati angka 50% dari total luas kebun sawit nasional.

Langkah lainnya adalah dengan memanfaatkan buah sawit dari dalam kawasan hutan yang sudah mendapatkan surat keputusan (SK) perhutanan sosial. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 sebenarnya sudah mengakui legalitas petani dalam mengelola kebun sawit asal dilakukan dengan skema jangka benah. Sayangnya, langkah ini belum diikuti perubahan regulasi di Kementerian Pertanian sehingga petani sawit perhutanan sosial tetap tidak bisa menjual buah sawit secara legal dan tidak bisa mengakses bantuan apapun.

Selain dua langkah di atas, kementerian dan lembaga juga perlu memperkuat kerja sama untuk memastikan pencapaian target biodiesel nasional tak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari. Patut kita ingat bahwa alasan utama percepatan program biodiesel adalah untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil dan mengendalikan perubahan iklim, bukan cuma percepatan keuntungan bagi segelintir pihak.

Transaksi taksi dan ojek online alias ojol Grab dan Gojek naik sejak awal tahun, meski sejumlah ekonom menilai daya beli masyarakat Indonesia menurun. Grab dan Gojek tidak hanya menyediakan layanan di Tanah Air.

Grab tersedia di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. Sementara itu, Gojek ada di Indonesia, Singapura, dan Vietnam.

Grab mencatatkan nilai transaksi bruto alias gross merchandise value (GMV) sesuai permintaan naik secara tahunan atau year on year (yoy) selama kuartal I dan II. Rinciannya sebagai berikut:

• Kuartal I: naik 18% menjadi US$ 4,24 miliar, yang terdiri dari:

1. Layanan pengiriman seperti GrabFood dan Grab Express naik 13% menjadi US$ 2,7 miliar
2. Mobilitas seperti GrabBike dan GrabCar naik 27% menjadi US$ 1,5 miliar

• Kuartal II: naik 13% menjadi US$ 4,434 miliar, yang terdiri dari:

1. Layanan pengiriman naik 9% menjadi US$ 2,85 miliar
2. Mobilitas naik 20% US$ 1,584 miliar

Kenaikan transaksi itu salah satunya didorong oleh kenaikan insentif berupa promosi bagi konsumen maupun bonus mitra pengemudi taksi dan ojek online Grab. Rinciannya sebagai berikut:

Kuartal I:

• Insentif untuk mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol naik 4% menjadi US$ 177 juta atau Rp 2,82 triliun
• Insentif untuk konsumen naik 8% menjadi US$ 239 juta atau Rp 3,81 triliun

Kuartal II:

• Insentif untuk mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol naik 6% menjadi US$ 186 juta atau Rp 2,92 triliun (kurs Rp 15.697 per US$)
• Insentif untuk konsumen naik 8% menjadi US$ 266 juta atau Rp 4,17 triliun (kurs Rp 15.697 per US$)

Grab menyampaikan, perusahaan konsisten berinvestasi dalam meluncurkan inisiatif produk baru untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, wahana transportasi Saver kini tersedia di lima pasar. Layanan anyar ini berperan penting dalam menambah lebih banyak pengguna ke platform Grab, serta menghasilkan peningkatan loyalitas dan keterlibatan.

“Seiring dengan terus meningkatnya adopsi layanan transportasi Saver, kami meluncurkan beberapa penawaran bernilai tinggi. Produk pemesanan kendaraan Advance Booking yang diluncurkan kembali awal tahun ini, menghasilkan pendapatan tiga kali lebih tinggi per perjalanan bagi mitra pengemudi dibandingkan produk konvensional GrabCar,” kata Grab dalam keterangan pers, pekan lalu (15/8).

Gojek juga mencatatkan kenaikan gross transaction bruto alias GTV 7% menjadi Rp 29,4 triliun selama Januari - Juni atau Semester I. Akan tetapi, pesaing Grab ini tidak memerinci besaran insentif yang diberikan kepada konsumen maupun mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol.

Benarkah Daya Beli Masyarakat Turun?

Indonesia mencatatkan deflasi atau penurunan harga barang selama tiga bulan berturut-tutur. Rinciannya sebagai berikut:

• Mei: Deflasi 0,03% secara bulanan atau month to month (mtm) dan inflasi 2,84% secara tahunan alias year on year (yoy)
• Juni: Deflasi 0,08% mtm dan 2,51% yoy
• Juli: Deflasi 0,18% mtm dan inflasi 2,13% yoy

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana khawatir, deflasi secara bulanan atau mtm tiga bulan berturut-turut menjadi tanda daya beli menurun. “Sebab, ini bukan hal biasa di Indonesia," ujar Fikri kepada Katadata.co.id, dua pekan lalu (1/8).

Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI juga menunjukkan, ekspansi pada kategori calon kelas menengah dan kelas menengah pada 2014 hingga 2018 mengindikasikan tren positif dari mobilitas sosial ke atas.

Pada periode tersebut, proporsi populasi miskin dan rentan menurun, sedangkan calon kelas menengah dan kelas menengah bertambah.

Akan tetapi, ekspansi calon kelas menengah mengindikasikan adanya kemunduran selama 2018 hingga 2023. “Mengindikasikan adanya pergeseran dari individu yang sebelumnya merupakan kelas menengah ke calon kelas menengah atau bahkan rentan,” ujar Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky dalam riset, pekan lalu (9/8).

Hal itu terlihat dari pola konsumsi kelas menengah, sebagai berikut:

2014 (sumbangan konsumsi kelompok masyarakat tertentu terhadap total):

• Calon kelas menengah: 41,8%
• Kelas menengah: 34,7%

2018:

• Calon kelas menengah: 42,4%
• Kelas menengah: 41,9%

2023:

• Calon kelas menengah: 45,5%
• Kelas menengah: 36,8%

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi konsumsi calon kelas menengah dan kelas menengah terhadap total pada 2023 menurun dibandingkan 2018.

Akan tetapi, Pelaksana tugas alias Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, deflasi tiga bulan berturut-turut ini terutama disumbang oleh volatile food atau komponen harga yang bergejolak seperti pangan.

"Ini sebenarnya pernah terjadi dulu pada Juli sampai September 2020, ini bukan hal pertama kali,"kata Amalia saat konferensi pers, dua minggu lalu (1/8).

Deflasi bisa terjadi karena adanya penurunan harga atau permintaan, terutama jika produksi barang atau jasa melebihi permintaan pasar.

"Perlu ada analisis lebih lanjut, karena penurunan harga belum tentu menandakan penurunan daya beli masyarakat,” ujar dia.

PT Indofarma Tbk (INAF) memutuskan tak membagikan dividen kepada pemegang saham tahun buku 2023. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan alasan tidak membagikan dividen karena Indofama mencatatkan rugi pada tahun buku 2023.

Hal itu disampaikan manajamene dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua untuk Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2024.

“Kami menyetujui tidak ada penetapan penggunaan laba bersih perseroan karena Informasi mengalami rugi bersih,” demikian risalah RUPST yang tertulis dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (19/8).

Berdasarkan laporan keuangan Indofarma dan entitas anak, perusahaan mencatat rugi sebesar Rp 721 miliar pada 2023. Rugi itu melonjak 57,54% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 457,64 miliar.

Alami Kerugian hingga Penjualan Anjlok 70%

Emiten farmasi BUMN itu membukukan penjualan Rp 109,71 miliar atau merosot 70% pada semester I 2024. Penjualan bersih pada segmen local ethical turun paling dalam, yakni 77% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp 43,03 miliar.

Sementara penjualan alat kesehatan, jasa klinik, dan lainnya anjlok 50,8% menjadi Rp 8,33 miliar. Diikuti penjualan di segmen over the counter yang merosot 56,6% menjadi Rp 2,89 miliar. Akan tetapi, penjualan vaksin justru naik 40,1% menjadi Rp 48,11 miliar.

Sedangkan pada Juni 2024, segmen Fast Moving Consumer Goods (FMCG) tidak mencatatkan nilai penjualan. Padahal sebelumnya, sektor ini berkontribusi sebesar Rp 84,76 miliar terhadap kinerja perusahaan.

Dari sisi ekspor, kontribusi segmen over the counter merosot 70,4% menjadi Rp 1,01 miliar pada Juni 2024, dari Rp 3,43 miliar pada Juni 2023. Kemudian kontribusi ethical juga ambles 90,1% % menjadi Rp 1,05 miliar dari sebelumnya Rp 10,68 miliar pada periode yang sama tahun 2023.

Namun, penjualan alat kesehatan justru berkontribusi Rp 2,26 miliar sepanjang semester I 2024 Pada periode yang sama pada 2023 lalu, penjualan alat kesehatan Indofarma tidak ada.

Secara umum, perusahaan juga masih membukukan rugi sebesar Rp 101,93 miliar hingga semester I 2024. Meskipun demikian, nilai kerugian ini susut 15,3% dari Rp 120,34 miliar pada semester I 2023.

Apabila melihat dari sisi neraca keuangan, total aset emiten farmasi itu naik 8,1% secara year to date (ytd) menjadi Rp 821,46 miliar sepanjang semester I 2024. Sebelumnya, perusahaan memiliki aset Rp 759,82 pada Desember 2023.

Sementara ekuitas Indofarma masih negatif Rp 906,09 miliar pada Juni 2024. Tak hanya itu, jumlah utang atau liabilitas Indofarma juga membengkak menjadi Rp 1,72 triliun. Utang tersebut naik 10,5% dari periode Desember 2023 sebesar Rp 1,56 triliun.

PT Indofarma Tbk (INAF) memutuskan tak membagikan dividen kepada pemegang saham tahun buku 2023. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan alasan tidak membagikan dividen karena Indofama mencatatkan rugi pada tahun buku 2023.

Hal itu disampaikan manajamene dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua untuk Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2024.

“Kami menyetujui tidak ada penetapan penggunaan laba bersih perseroan karena Informasi mengalami rugi bersih,” demikian risalah RUPST yang tertulis dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (19/8).

Berdasarkan laporan keuangan Indofarma dan entitas anak, perusahaan mencatat rugi sebesar Rp 721 miliar pada 2023. Rugi itu melonjak 57,54% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 457,64 miliar.

Alami Kerugian hingga Penjualan Anjlok 70%

Emiten farmasi BUMN itu membukukan penjualan Rp 109,71 miliar atau merosot 70% pada semester I 2024. Penjualan bersih pada segmen local ethical turun paling dalam, yakni 77% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp 43,03 miliar.

Sementara penjualan alat kesehatan, jasa klinik, dan lainnya anjlok 50,8% menjadi Rp 8,33 miliar. Diikuti penjualan di segmen over the counter yang merosot 56,6% menjadi Rp 2,89 miliar. Akan tetapi, penjualan vaksin justru naik 40,1% menjadi Rp 48,11 miliar.

Sedangkan pada Juni 2024, segmen Fast Moving Consumer Goods (FMCG) tidak mencatatkan nilai penjualan. Padahal sebelumnya, sektor ini berkontribusi sebesar Rp 84,76 miliar terhadap kinerja perusahaan.

Dari sisi ekspor, kontribusi segmen over the counter merosot 70,4% menjadi Rp 1,01 miliar pada Juni 2024, dari Rp 3,43 miliar pada Juni 2023. Kemudian kontribusi ethical juga ambles 90,1% % menjadi Rp 1,05 miliar dari sebelumnya Rp 10,68 miliar pada periode yang sama tahun 2023.

Namun, penjualan alat kesehatan justru berkontribusi Rp 2,26 miliar sepanjang semester I 2024 Pada periode yang sama pada 2023 lalu, penjualan alat kesehatan Indofarma tidak ada.

Secara umum, perusahaan juga masih membukukan rugi sebesar Rp 101,93 miliar hingga semester I 2024. Meskipun demikian, nilai kerugian ini susut 15,3% dari Rp 120,34 miliar pada semester I 2023.

Apabila melihat dari sisi neraca keuangan, total aset emiten farmasi itu naik 8,1% secara year to date (ytd) menjadi Rp 821,46 miliar sepanjang semester I 2024. Sebelumnya, perusahaan memiliki aset Rp 759,82 pada Desember 2023.

Sementara ekuitas Indofarma masih negatif Rp 906,09 miliar pada Juni 2024. Tak hanya itu, jumlah utang atau liabilitas Indofarma juga membengkak menjadi Rp 1,72 triliun. Utang tersebut naik 10,5% dari periode Desember 2023 sebesar Rp 1,56 triliun.

Grab mencatatkan rugi dua kuartal berturut-turut setelah mencatatkan untung untuk pertama kali pada kuartal akhir 2023. Meski begitu, kerugian menurun dibandingkan periode sama tahun lalu.

Pesaing Gojek itu mencatatkan untung US$ 11 juta pada kuartal IV 2023 untuk pertama kalinya sejak perusahaan berdiri pada Juni 2012. Tetapi kemudian, Grab merugi US$ 115 juta pada kuartal I dan US$ 68 juta pada kuartal II 2024.

Rincian kinerja Grab selama kuartal II 2024 dengan perhitungan secara tahunan atau year on year (yoy) sebagai berikut:

• Pendapatan naik 17% menjadi US$ 664 juta, yang terdiri dari:

1. Layanan pengiriman seperti GrabFood dan GrabExpress naik 11% menjadi US$ 356 juta
2. Mobilitas seperti GrabBike dan GrabCar naik 19% menjadi US$ 247 juta
3. Keuangan naik 54% menjadi US$ 60 juta

• Kerugian operasional membaik 68% menjadi negatif US$ 56 juta
• Kerugian keseluruhan membaik 54% menjadi minus US$ 68 juta
• Total segmen laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA yang disesuaikan naik 84% menjadi US$ 148 juta, yang terdiri dari:

1. Layanan pengiriman naik 331% menjadi US$ 42 juta
2. Mobilitas naik 14% menjadi US$ 129 juta
3. Keuangan naik 44% menjadi minus US$ 24 juta

• EBITDA yang disesuaikan membaik dari minus US$ 17 juta menjadi positif US$ 64 juta
• Nilai transaksi bruto alias gross merchandise value (GMV) sesuai permintaan naik 13% menjadi US$ 4,434 miliar, yang terdiri dari:

1. Layanan pengiriman naik 9% menjadi US$ 2,85 miliar
2. Mobilitas naik 20% US$ 1,584 miliar

• Transaksi pengguna bulanan alias monthly transaction user (MTU) naik 17% menjadi 40,9 juta
• MTU sesuai permintaan naik 19% menjadi 36,7 juta
• GMV sesuai permintaan per MTU turun 6% menjadi US$ 121
• Portofolio pinjaman yang disalurkan lewat layanan keuangan naik 71% menjadi US$ 397 juta

“Kerugian operasional pada kuartal kedua menurun terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan penurunan biaya restrukturisasi,” kata Grab dalam keterangan pers, pekan lalu (15/8).

Sementara itu, kerugian keseluruhan menurun karena EBITDA yang disesuaikan naik yang sebagian diimbangi oleh peningkatan beban pajak penghasilan.

“Kerugian kami pada kuartal tersebut mencakup US$ 82 juta dalam beban kompensasi berbasis saham non-tunai,” kata Grab.

Belakangan viral Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk alias NIK KTP warga dicatut untuk mendukung calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Berikut cara mengecek dan melaporkannya.

Cara cek pendukung bakal pasangan calon dalam Pilkada sebagai berikut:

• Kunjungi situs Info KPU https://infopemilu.kpu.go.id/
• Pilih menu ‘Tahapan Pemilihan’
• Klik ‘Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Pilkada’

Cara cek NIK KTP dicatut oleh bakal pasangan calon dalam Pilkada sebagai berikut:

• Kunjungi laman Info Pemilu https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung
• Masukkan NIK KTP pada kolom
• Verifikasi Captcha
• Klik Cari
• KPU atau Komisi Pemilihan Umum akan memberikan informasi apakah NIK itu terdaftar atau tidak sebagai pendukung bakal calon kepala daerah.

Jika masyarakat merasa tidak mendukung bakal calon pasangan tertentu di Pilkada, maka bisa melapor dengan cara sebagai berikut:

• Klik laman https://bit.ly/FORM_LAPORAN_TANGGAPAN_KEBERATAN
• Anda akan dibawa ke situs dengan alamat email yang sudah terdaftar
• Lengkapi kolom dengan mengisi seperti nama, NIK, jenis kelamin, dan lainnya
• Unggah screenshot atau tangkapan layar yang menunjukkan data Anda dicatut

Masyarakat juga bisa melaporkan langsung pencatutan dengan mendatangi Kantor Sekretariat Bawaslu setempat atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan terdekat sesuai dengan domisili.

Selain itu, bisa melapor melalui Whatsapp center Bawaslu dengan nomor 081292566526 dengan keterangan nama, alamat lengkap, NIK.

Bawaslu DKI Jakarta menerima sebanyak 70 laporan terkait pencatutan NIK KTP oleh calon perseorangan pada Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

"Kami masih merekap laporan dari tingkat kabupaten atau kota di DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan di Jakarta, Sabtu (17/8).

Ketika data warga yang mengadukan terkumpul, selanjutnya akan bersurat ke KPU DKI Jakarta untuk merekomendasikan perbaikan data.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 4,02 poin atau 0,05% ke level 7.436 pada perdagangan sesi pertama awal pekan ini, Senin (19/8). Delapan sektor saham melaju dan mendorong IHSG sehingga menguat pada siang hari ini.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 4,92 triliun dengan volume 8,65 miliar saham dan frekuensi sebanyak 620.540 kali. Sebanyak 277 saham menguat, 268 saham terkoreksi, dan 251 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.634 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, delapan sektor terpantau terapresiasi. Saham-saham konsumer siklikal mencatat kenaikan terbesar 2,32%. Saham konsumer siklikal yang berada di zona hijau, misalnya, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang menguat 1,33% ke level Rp 1.520 per lembar saham dan PT Ramayana Lestari Sentosa tbk (RALS) naik 0,99% ke Rp 410.

Di sisi lain, bursa saham Asia bergerak variatif. Indeks Hang Seng naik 1,06% dan Shanghai Composite menguat 0,52%. Sedangkan Strait Times turun 0,18% dan Nikkei terkoreksi 1,44%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) naik 2,20% ke Rp 10.475
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) naik 2,19% ke Rp 1.635
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 1,89% ke Rp 5.400
• PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) naik 2,16% ke Rp 1.180
• PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) naik 2,47% ke Rp 4.150

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) turun 2,97% ke Rp 9.800
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) turun 1,85% ke Rp 53
• PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) turun 1,26% ke Rp 2.360
• PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) turun 1,35% ke Rp 2.920
• PT Indosat Tbk (ISAT) turun 1,56% ke Rp 11.025

Beberapa agenda ekonomi global pada 19-24 Agustus 2024 akan memengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga Wall Street pekan ini. Salah satu agenda yang terpenting adalah pidato Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve Jerome Powell yang akan menjadi sorotan di Simposium Jackson Hole, AS.

Dari dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang akan mengumumkan keputusan mengenai suku bunga acuan akan dilaksanakan pada Rabu (21/8). Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Dimas Krisna Ramadhani mengimbau para investor dan pelaku pasar untuk memperhatikan sentimen-sentimen ini.

Forum diskusi terbuka Simposium Jackson Hole fokus pada isu tantangan ekonomi global. Konferensi tahunan rutin ini akan dihadiri oleh otoritas moneter dari mancanegara seperti pejabat bank sentral, menteri keuangan, akademisi, serta tokoh keuangan dunia.

''Pertemuan pada Kamis nanti akan memberikan isyarat tentang apa yang akan dilakukan para pemegang kebijakan moneter untuk setahun ke depan," kata Dimas dalam risetnya, Senin (19/8).

Melansir situs resmi Live Mint, simposium ekonomi Jackson Hole yang diselenggarakan pada 22-24 Agustus 2024 di Wyoming, AS, akan memengaruhi pergerakan Wall Street.

''Investor akan mencoba mencari petunjuk dari pidato utama Powell pada hari Jumat (23/8) dan pembicara The Fed lainnya mengenai pelonggaran kebijakan moneter,'' tulis Live Mint, dikutip Senin (19/8)

Di antara peristiwa ekonomi lainnya, risalah pertemuan kebijakan moneter terakhir Federal Reserve dan data penjualan rumah baru juga akan dirilis minggu depan.

Berikut jadwal agenda ekonomi sepekan :

1. Senin, 19 Agustus 2024 : Laporan indikator ekonomi utama Amerika Serikat untuk bulan Juli akan dirilis.
2. Rabu, 21 Agustus 2024 : Risalah pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) Federal Reserve bulan Juli akan dirilis.
3. Kamis, 22 Agustus 2024 : Laporan terpisah mengenai PMI jasa dan PMI manufaktur AS untuk bulan Agustus akan diumumkan. Selain itu data penjualan rumah yang ada untuk bulan Juli juga akan dirilis.
4. Jumat, 23 Agustus : Pidato Gubernur The Fed Jerome Powell di Jackson Hole dan data penjualan rumah baru untuk bulan Juli.