Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah belum menentukan kementerian atau lembaga pelaksana program makan bergizi gratis, yakni masih proses transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Prabowo Subianto.

Sebagian anggaran untuk program makan bergizi gratis belum dirinci spesifik. “Sebagian anggaran yang signifikan ini akan ditentukan oleh presiden terpilih,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Sri Mulyani menjelaskan, penetapan anggaran program makan bergizi gratis awalnya akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama masing-masing menteri yang menjabat saat ini.

“Tetapi presiden terpilih memiliki kabinet baru. Jadi menteri yang menjabat saat ini akan membahasnya hingga pertengahan saja. Pembahasan dengan DPR akan berlangsung hingga akhir September, sehingga nanti diketok APBN 2025,” ujar dia.

Meskipun diketok oleh DPR, Sri Mulyani menyebut bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet terbaru akan melihat program tersebut, termasuk dari sisi daftar isi pelaksanaan anggaran.

“Postur APBN ini menggambarkan amplop besar. Beberapa memang, mohon maaf, belum bisa dibuat spesifik, karena anggaran akan diberikan kepada pemerintah baru mengenai bagaimana format kabinet, siapa yang akan menjalankan program apa itu,” ujar dia.

Sri Mulyani menyampaikan, menteri kabinet saat ini akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto sembari menunggu hasil keputusan siapa pihak yang akan ditunjuk. Kemudian dibukukan melalui anggaran.

Saat ini, anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah masuk dalam salah satu poin alokasi pendidikan total Rp 722,6 triliun.

“Jadi mohon sabar. Siapa yang mengeksekusi akan diumumkan sendiri oleh presiden terpilih. Pak Menteri Pendidikan Nadiem juga tidak menjelaskan, karena kami sudah menaruh hasilnya di dalam format kabinet baru,” kata dia.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis sudah ada perkembangan. “Tetapi bukan saya yang harus mengumumkan,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun atau 0,29% dari PDB pada RAPBN 2025. Program ini diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1% pada 2025.

"Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820 ribu pekerja,” demikian dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Kelompok penerima program makan bergizi gratis dan susu gratis yakni siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting.

Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.

Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7% per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% akan dapat mendongkrak pendapatan per kapita nasional menjadi US$ 30.300 per tahun pada 2045.

Selain itu, populasi Indonesia diprediksi 324 juta pada 2045. Masyarakat usia produktif diperkirakan 65%, dengan segmen kelas menengah 70%.

"Angka itu akan membuat Indonesia menjadi negara perekonomian terbesar kelima dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah. Sebab, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian dalam tren pelemahan.

Kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Soeharto periode terakhir yakni 26,5%. Angka ini konsisten melandai hingga menjadi 18,9% tahun lalu.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, pendidikan perlu ditingkatkan untuk menggenjot Sumber Daya Manusia alias SDM. "Banyak strategi untuk meningkatkan produktivitas peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Priyanto Rahmatullah mengatakan implementasi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diprediksi dapat mendorong pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto alias PDB Indonesia 6,25% pada 2025 - 2045.

Menurut dia, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga dapat membawa Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga tengah mendorong ekonomi sirkular atau pemanfaatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan pengurangan limbah.

Priyanto mengatakan, arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun kemudian memasukkan ekonomi hijau. Indonesia sudah mencantumkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Penurunan gas rumah kaca menuju net zero emission menjadi salah satu sasaran dalam Visi Indonesia 2045," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7% per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% akan dapat mendongkrak pendapatan per kapita nasional menjadi US$ 30.300 per tahun pada 2045.

Selain itu, populasi Indonesia diprediksi 324 juta pada 2045. Masyarakat usia produktif diperkirakan 65%, dengan segmen kelas menengah 70%.

"Angka itu akan membuat Indonesia menjadi negara perekonomian terbesar kelima dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah. Sebab, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian dalam tren pelemahan.

Kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Soeharto periode terakhir yakni 26,5%. Angka ini konsisten melandai hingga menjadi 18,9% tahun lalu.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, pendidikan perlu ditingkatkan untuk menggenjot Sumber Daya Manusia alias SDM. "Banyak strategi untuk meningkatkan produktivitas peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Priyanto Rahmatullah mengatakan implementasi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diprediksi dapat mendorong pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto alias PDB Indonesia 6,25% pada 2025 - 2045.

Menurut dia, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga dapat membawa Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga tengah mendorong ekonomi sirkular atau pemanfaatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan pengurangan limbah.

Priyanto mengatakan, arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun kemudian memasukkan ekonomi hijau. Indonesia sudah mencantumkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Penurunan gas rumah kaca menuju net zero emission menjadi salah satu sasaran dalam Visi Indonesia 2045," ujarnya.

Nilai tukar rupiah diperkirakan Rp 16.100 per dolar Amerika Serikat atau AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato di sidang paripurna DPR hari ini.

Suku bunga Surat Berharga Negara alias SBN tenor 10 tahun ditetapkan 7,1% tahun depan. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia alias ICP US$ 82 per barel.

“Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia,” kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Target nilai tukar rupiah pada era pemerintahan Prabowo Subianto tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran Bank Indonesia atau BI. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah Rp 15.300 sampai Rp 15.700 per dolar AS.

“Kondisi ekonomi global yang serba tidak menentu, banyak dinamika dan tantangan, tentu saja akan berdampak kepada ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun-tahun ke depan," kata Perry di Jakarta, Rabu (5/6).

Hal tersebut disampaikan oleh Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR tentang pembahasan asumsi dasar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025. Asumsi makro 2025 ini mempertimbangkan lima risiko utama yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar rupiah dan inflasi dalam negeri.

Risiko yang dimaksud di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat
2. Harga komoditas yang bergejolak
3. Suku bunga acuan AS Fed Funds Rate (FFR) yang bertahan di level tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer)
4. Dolar AS yang masih kuat
5. Inflasi global yang turun sangat lambat

Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah insentif untuk pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Hal tersebut terungkap dalam Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) didukung oleh kebijakan fiskal yang komprehensif baik dari sisi perpajakan, belanja, maupun pembiayaan.

"Dari sisi perpajakan, Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan dan kepabeanan berupa tax allowance,tax holiday, pembebasan bea masuk, pembebasan PPN impor, dan PPh DTP untuk pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan," dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Sejak 2016 hingga 2021, pemerintah telah mengucurkan pendanaan sebesar Rp 97,8 triliun per tahun untuk belanja demi mengantisipasi perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai kebijakan pembiayaan seperti penerusan pinjaman, investasi pemerintah, penjaminan, dan pembiayaan kreatif .

"Pemerintah menyadari bahwa kebijakan pembiayaan akan efektif jika melibatkan peran BUMN dan swasta baik domestik maupun internasional," tpajakulis pemerintah.

Oleh karena itu, pembiayaan kreatif melalui skema blended financing menjadi opsi yang terus dioptimalkan untuk menutupi keterbatasan APBN dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim.

Relaksasi Aturan TKDN

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Aturan tersebut berlaku efektif mulai 31 Juli 2024.

Arifin mengatakan, berlakukanya regulasi baru tersebut diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan proyek infrastruktur kelistrikan berbasis EBT. Hal itu terutama persoalan pendanaan dari luar negeri.

"Selama ini banyak paket-paket proyek PLTS yang memang dibawa oleh investor ditawarkan dengan murah, tapi mereka satu paket. Kalau macet ya selama ini karena memang ada aturan TKDN, jadi mandek. Karena kalau pakai TKDN kan jadi mahal. Sekarang udah ada aturannya bahwa pendanaan luar negeri dengan itu boleh, banyak pendanaan dari luar negeri,"kata Arifin di Jakarta, Kamis (9/8).

Pada beleid tersebut dinyatakan bahwa setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tetap perlu diatur nilai minimum TKDN. Namun demikian, terdapat relaksasi aturan TKDN khususnya bagi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS.

Pada pasal 11, dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan relaksasi TKDN bagi proyek pembangunan PLTS yang perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Selain itu, proyek PLTS tersebut direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemberian relaksasi tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, dengan ketentuan:

a. Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan koordinasi di bidang energi.

b. Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menggunakan modul surya yang dirakit di dalam negeri atau modul surya yang diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya dalam negeri; dan/atau perusahaan industri modul surya luar negeri, yang memiliki komitmen investasi untuk memproduksi modul surya di dalam negeri.

c. Kesanggupan penyelesaian produksi modul surya sesuai dengan ketentuan TKDN modul surya dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Anggaran ketahanan energi Rp 421 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

“Ketahanan energi ini penting bagi presiden terpilih (Prabowo). Anggaran ini untuk meningkatkan keterjangkauan subsidi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Keterjangkauan subsidi akan diwujudkan melalui perubahan skema pembayaran investasi di hulu migas guna menunjang peningkatan produksi.

“Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral meminta cost recovery dalam Peraturan Pemerintah alias PP Nomor 27 Tahun 2017 diubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2017. Untuk skema gross split dan rezim perpajakannya juga diubah,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan, perubahan itu merupakan salah satu wujud komitmen kementerian bidang perekonomian untuk mendengar dan berkoordinasi dengan kementerian teknis dalam mendorong instrumen fiskal supaya bisa bekerja dengan baik.

“Selain itu, perubahan ini mendorong berbagai produksi ketahanan energi melalui peningkatan lifting migas,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi 600 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari (boepd) tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pidato Presiden pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di gedung DPR RI, Jumat (16/8).

“Harga minyak mentah Indonesia alias ICP diperkirakan US$ 82 per barel,” kata Jokowi.

Target lifting migas 2025 itu menurun 5,51% dibandingkan tahun ini 635 ribu bph. Begitu juga target lifting gas bumi turun 2,71% ketimbang tahun ini 1,033 juta boepd.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mayoritas berasal dari pembiayaan sektor berkelanjutan. Proyeksi penerimaan dana hibah diperkirakan sebesar Rp 581 miliar yang berasal dari luar negeri.

"Proyeksi tersebut merupakan hasil nota kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah sebagai penerima hibah dengan organisasi atau negara pemberi hibah," dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Adapun, beberapa hibah tersebut berasal dari sektor hijau seperti keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, penanganan perubahan iklim, pengurangan emisi, konservasi ekosistem terumbu karang, dan manajemen sumber daya perikanan.

Selain itu, terdapat juga dana hibah untuk pengelolaan kawasan lindung laut terpilih dan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, program pengembangan desa, kewirausahaan program pengembangan desa, percepatan penanganan stunting, transformasi kesehatan.

Pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah baik terencana maupun langsung dalam pemanfaatan dana hibah yang diberikan negara atau pihak lain untuk Indonesia.

Anggaran Perlindungan Lingkungan Hidup

Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 untuk Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp 11,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi yang terendah sejak 2020.

Pada 2020, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 13 triliun, lalu 2021 Rp 14 triliun, 2022 Rp 12,8 triliun, 2023 Rp 13,5 triliun, dan outlook 2024 sebesar Rp 14,2 triliun.

Adapun anggaran yang dimasukan dalam RAPBN 2025 nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2025 yaitu Swasembada Pangan, Energi, Air, dan Ekonomi Hijau. Kebijakan Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengolahan sampah, penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor hutan, lahan, sampah, dan limbah.

Selain itu, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi hutan, pengembangan perbenihan tanaman hutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan, pengukuran dan pemetaan kadastral, dan penyediaan peta dasar.

Dana tersebut nantinya akan di prioritaskan untuk beberapa kebijakan dalam pengendalian kelestarian lingkungan di Indonesia. Adapun prioritas yang akan dilakukan adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan seluas 196 ribu hektare, menjaga indeks kualitas lingkungan hidup di angka 76,67 poin, menahan laju deforestasi dan degaradasi hutan seluas 0,2 juta hektar.

Prioritas lainya adalah merehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 3.400 hektar, menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon sebanyak 30,16 persen, memberi sertipikat hak atas tanah sebanyak 3,0 juta bidang, dan membangun 10 unit stasiun Continuously Operating Reference Station (CORS) di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal makan bergizi gratis dalam pidatonya di sidang paripurna DPR, Jumat (16/8). Program tersebut masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025.

Anggaran makan gratis itu masuk dalam pembahasan sinkronisasi antara pemerintah Jokowi dengan tim Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. "Itu memang kita sudah sinkronisasi kan pada saat penyusunan APBN. Dalam APBN 2025 makan bergizi gratis itu masuk ke dalam program pemerintah yang akan dilaksanakan 2025,” kata Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Jumlah anggaran makan bergizi gratis itu belum dijelaskan dengan detail dalam RAPBN 2025. Dasco mengatakan program tersebut akan lebih dirinci pada APBN 2025. Saat ini Kementerian Keuangan sudah menganggarkan batas maksimal dana untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.

“Itu tadi memang tidak disampaikan karena memang mungkin dari pemerintah memang belum menyampaikan pada saat tadi. Tapi kami tau masuknya di sektor mana sektor mana, nanti pemerintah yg mengumumkan demikian,” ujar Dasco.

Dalam pidatonya di DPR, Jokowi menjelaskan mengenai strategi kebijakan jangka pendek pada 2025. Strategi tersebut akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah.

Program makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM. “Ini dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” kata Jokowi.

Sedangkan, jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah, Jokowi juga menyebutkan program makan bergizi gratis untuk dilakukan pada 2025.

Demi memastikan distribusi BBM dan LPG di Ibu Kota Negara (IKN) terpenuhi selama perayaan HUT RI ke-79, Pertamina Patra Niaga membentuk satuan tugas. Satgas ini bertugas sejak 1-31 Agustus 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

"Pertamina Patra Niaga telah meningkatkan stok bahan bakar di beberapa titik penting di sekitar IKN termasuk memastikan stok dan distribusi LPG. Selain itu, berbagai infrastruktur penunjang, termasuk mobil tangki dan fasilitas penyimpanan, telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama perayaan," kata Heppy dikutip dari siaran pers, Jumat (16/8).

Area Manager Communication, Relation & CSR Kalimantan Pertamina Patra Niaga Arya Yusa Dwicandra menuturkan, Pertamina menyiapkan dan menyiagakan fasilitas penimbunan (storage) seperti Integrated Terminal (IT) Balikpapan, Aviation Fuel Terminal (AFT) Sepinggan dan APT Pranoto Samarinda.

Untuk Kota Balikpapan terdapat 15 SPBU Reguler dan 2 SPBU Modular, sedangkan yang berada di Penajam Paser Utara ada 4 SPBU Reguler, 3 SPBU Mini, 4 Pertashop ,1 SPBU Modular, SPBU Kantong ada 6 berupa mobil tangki, 2 layanan kemasan, 2 unit pickup kemasan dan 5 motoris.

Dia menjelaskan, pada hari ini diresmikan dua unit SPBU MyPertamina untuk menunjang distribusi energi di wilayah IKN. SPBU ini memiliki penampungan (storage) masing-masing sebesar 10 Kiloliter (KL), yang berlokasi di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan di JL. letkol. Pol. H.M. Asnawi Arbain Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan.

Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan pun telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan tanpa hambatan. Satgas siap siaga 24 jam untuk menjamin kebutuhan energi terpenuhi dengan baik.

"Kami juga mengadakan pelatihan khusus bagi para petugas lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi," ucap Arya.

Selain memastikan ketersediaan energi, Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan selama acara berlangsung. Berbagai inisiatif hijau, seperti penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan pengurangan emisi, telah diterapkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di IKN.

"Kami bangga dapat berkontribusi dalam perayaan HUT RI yang ke-79 di IKN. Ini adalah momen bersejarah bagi bangsa kita, dan kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam memastikan acara berjalan sukses," ujar Arya.

PT Global Onkolab Farma (GOF), anak usaha PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka di Jawa Timur. Pabrik itu terutama akan memproduksi Fluorodeoxyglucose (FGD) untuk keperluan deteksi dini penyakit kanker dan akan melayani kebutuhan rumah sakit di Jawa Timur.

Ini merupakan pembangunan fasilitas Kalbe yang kedua, setelah fasilitas di Jakarta yang dibangun pada 1 Februari 2024. “Pembangunan fasilitas radiofarmaka dalam negeri merupakan bagian dari komitmen Kalbe untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama dalam penanganan penyakit kanker,” ujar Direktur Kalbe Farma Mulialie, dalam siaran pers, Jumat (16/8).

Mulialie menambahkan bahwa pembangunan fasilitas produksi radiofarmaka ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu program transformasi kesehatan. Selain itu, fasilitas produksi ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

“Pendirian fasilitas produksi ini bagian dari kontribusi sektor industri dalam hal ini Kalbe untuk mengakselerasi pertumbuhan ekosistem radiofarmaka dan kedokteran nuklir di Indonesia," kata Mulialie.

Fasilitas produksi radiofarmaka ini ditargetkan beroperasi pada 2025. Fasilitas produksi radiofarmaka yang memproduksi Fluorodeoxyglucose (FGD) ini sangat diperlukan untuk menunjang layanan pemeriksaan Positron Emission Tomography and Computed Tomography Scanning (PET/CT-Scan) yang ada di rumah sakit.

Mulialie berharap produksi radiofarmaka Kalbe dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam pemeriksaan PET/CT-Scan sekaligus membantu memperluas akses ke lebih banyak pasien kanker untuk menjalani terapi kanker secara komprehensif.

Memberikan Informasi Lebih Detail dalam Deteksi Kanker

PET/CT-Scan adalah pemeriksaan pencitraan medis tingkat lanjut yang memberikan informasi mendetail tentang fungsi organ atau sistem dalam tubuh, khususnya untuk mendeteksi adanya penyakit kanker. Jika dibandingkan dengan MRI scan atau CT scan saja, PET-CT scan atau PET-MRI scan dapat memberikan lebih banyak informasi untuk penentuan tahap kanker.

Pemeriksaan PET-CT membutuhkan dengan ketersediaan radiofarmaka FDG. Sayangnya, fasilitas produksi produk radioisotop dan radiofarmaka dalam negeri yang tersertifikasi masih terbatas.

Mulialie mengatakan kanker menjadi salah satu penyebab kesakitan dan kematian utama di Indonesia, tetapi sebagian besar penderita kanker datang ke rumah sakit ketika memasuki stadium akhir. Untuk itu, perlu upaya memperkuat deteksi dini terhadap penyakit kanker.

“Saat ini Kalbe telah menjalin kerja sama dengan rumah sakit untuk pemanfaatan radiofarmaka, tidak terbatas pada tatalaksana kanker atau onkologi saja. Produk ini diharapkan dapat digunakan untuk penilaian jantung, neurologi, alzheimer, gangguan psikiatri serta di bidang-bidang lain di dunia kedokteran,” kata Mulialie.

Pemerintah menetapkan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 270,7 triliun pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, naik 50,7 persen dibandingkan outlook anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 179,5 triliun. Terdapat tiga prioritas dalam output anggaran tersebut, salah satunya tunjangan guru non PNS.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, anggaran fungsi pendidikan terus naik sejak 2020. Dalam kurun waktu 2020-2023, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5 persen yaitu dari Rp 155 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 171 triliun pada tahun anggaran 2023.

"Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM," dikutip dari ota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8).

Adapun beberapa output prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa. Selain itu, terdapat Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga fokus pada tunjangan Guru non-PNS. Lebih dari 477 ribu guru aka mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

Gaji PNS Naik?

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu, APBN 2025 sudah kami desain siap apabila itu (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia mengatakan persoalan kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. “Tetapi keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Pak Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto), itu diserahkan ke presiden baru,” ujar Isa.

Pada dasarnya, Isa menyebut, pemerintahan saat ini maupun yang akan datang tetap berkomitmen memelihara dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Hal itu termasuk kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri.

“Nah yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, integritasnya, dan sebagainya.

Pemerintah menetapkan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 270,7 triliun pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, naik 50,7 persen dibandingkan outlook anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 179,5 triliun. Terdapat tiga prioritas dalam output anggaran tersebut, salah satunya tunjangan guru non PNS.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, anggaran fungsi pendidikan terus naik sejak 2020. Dalam kurun waktu 2020-2023, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5 persen yaitu dari Rp 155 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 171 triliun pada tahun anggaran 2023.

"Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM," dikutip dari ota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8).

Adapun beberapa output prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa. Selain itu, terdapat Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga fokus pada tunjangan Guru non-PNS. Lebih dari 477 ribu guru aka mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

Gaji PNS Naik?

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu, APBN 2025 sudah kami desain siap apabila itu (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia mengatakan persoalan kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. “Tetapi keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Pak Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto), itu diserahkan ke presiden baru,” ujar Isa.

Pada dasarnya, Isa menyebut, pemerintahan saat ini maupun yang akan datang tetap berkomitmen memelihara dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Hal itu termasuk kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri.

“Nah yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, integritasnya, dan sebagainya.