Anggaran untuk subsidi BBM alias Bahan Bakar Minyak, elpiji tiga kilogram atau kg, dan listrik, beserta kompensasi Rp 394,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

“Subsidi elpiji tiga kilogram, solar, minyak tanah, dan listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan, akan menggunakan anggaran ketahanan energi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Dalam buku Nota Keuangan, subsidi energi Rp 204,53 miliar yang terdiri atas BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram Rp 114,31 miliar dan listrik Rp 90,21 miliar.

Akan tetapi, Sri Mulyani tidak memerinci besaran kompensasi yang disiapkan.

Kompensasi merupakan biaya yang dianggarkan oleh pemerintah kepada badan usaha yang memiliki tugas khusus misalnya, Pertamina yang mendapatkan tugas menyediakan jenis BBM Pertalite.

Kompensasi berasal dari selisih harga jual formula dan harga jual eceran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum alias SPBU. Nilai selisihnya ditinjau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

RAPBN 2025 juga masih mengalokasikan belanja subsidi elpiji tiga kilogram dan listrik rumah tangga berbasis komoditas. Akan tetapi, akan ada kebijakan transformasi subsidi energi.

“Menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” demikian dikutip dari nota Keuangan, dikutip Jumat (16/8).

Anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram dalam RAPBN 2025 lebih tinggi 2% dibandingkan outlook tahun anggaran 2024.

Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram tersebut menggunakan beberapa asumsi dan parameter, seperti:

1. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga jual minyak mentah atau ICP
2. Subsidi tetap minyak solar Rp 1.000 per liter
3. Volume BBM jenis solar 18.885 ribu kiloliter dan minyak tanah 525 ribu kiloliter
4. Volume elpiji tiga kilogram 8.170 juta kg

Anggaran subsidi listrik Rp 90,21 miliar juga lebih tinggi 11,8% dibandingkan outlook tahun anggaran tahun ini Rp 80,72 miliar. “Utamanya dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan alias BPP tenaga listrik dan peningkatan volume listrik bersubsidi,” demikian dikutip.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah belum menentukan kementerian atau lembaga pelaksana program makan bergizi gratis, yakni masih proses transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Prabowo Subianto.

Sebagian anggaran untuk program makan bergizi gratis belum dirinci spesifik. “Sebagian anggaran yang signifikan ini akan ditentukan oleh presiden terpilih,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Sri Mulyani menjelaskan, penetapan anggaran program makan bergizi gratis awalnya akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama masing-masing menteri yang menjabat saat ini.

“Tetapi presiden terpilih memiliki kabinet baru. Jadi menteri yang menjabat saat ini akan membahasnya hingga pertengahan saja. Pembahasan dengan DPR akan berlangsung hingga akhir September, sehingga nanti diketok APBN 2025,” ujar dia.

Meskipun diketok oleh DPR, Sri Mulyani menyebut bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet terbaru akan melihat program tersebut, termasuk dari sisi daftar isi pelaksanaan anggaran.

“Postur APBN ini menggambarkan amplop besar. Beberapa memang, mohon maaf, belum bisa dibuat spesifik, karena anggaran akan diberikan kepada pemerintah baru mengenai bagaimana format kabinet, siapa yang akan menjalankan program apa itu,” ujar dia.

Sri Mulyani menyampaikan, menteri kabinet saat ini akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto sembari menunggu hasil keputusan siapa pihak yang akan ditunjuk. Kemudian dibukukan melalui anggaran.

Saat ini, anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah masuk dalam salah satu poin alokasi pendidikan total Rp 722,6 triliun.

“Jadi mohon sabar. Siapa yang mengeksekusi akan diumumkan sendiri oleh presiden terpilih. Pak Menteri Pendidikan Nadiem juga tidak menjelaskan, karena kami sudah menaruh hasilnya di dalam format kabinet baru,” kata dia.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis sudah ada perkembangan. “Tetapi bukan saya yang harus mengumumkan,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun atau 0,29% dari PDB pada RAPBN 2025. Program ini diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1% pada 2025.

"Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820 ribu pekerja,” demikian dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Kelompok penerima program makan bergizi gratis dan susu gratis yakni siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting.

Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.

Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7% per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% akan dapat mendongkrak pendapatan per kapita nasional menjadi US$ 30.300 per tahun pada 2045.

Selain itu, populasi Indonesia diprediksi 324 juta pada 2045. Masyarakat usia produktif diperkirakan 65%, dengan segmen kelas menengah 70%.

"Angka itu akan membuat Indonesia menjadi negara perekonomian terbesar kelima dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah. Sebab, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian dalam tren pelemahan.

Kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Soeharto periode terakhir yakni 26,5%. Angka ini konsisten melandai hingga menjadi 18,9% tahun lalu.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, pendidikan perlu ditingkatkan untuk menggenjot Sumber Daya Manusia alias SDM. "Banyak strategi untuk meningkatkan produktivitas peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Priyanto Rahmatullah mengatakan implementasi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diprediksi dapat mendorong pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto alias PDB Indonesia 6,25% pada 2025 - 2045.

Menurut dia, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga dapat membawa Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga tengah mendorong ekonomi sirkular atau pemanfaatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan pengurangan limbah.

Priyanto mengatakan, arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun kemudian memasukkan ekonomi hijau. Indonesia sudah mencantumkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Penurunan gas rumah kaca menuju net zero emission menjadi salah satu sasaran dalam Visi Indonesia 2045," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7% per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% akan dapat mendongkrak pendapatan per kapita nasional menjadi US$ 30.300 per tahun pada 2045.

Selain itu, populasi Indonesia diprediksi 324 juta pada 2045. Masyarakat usia produktif diperkirakan 65%, dengan segmen kelas menengah 70%.

"Angka itu akan membuat Indonesia menjadi negara perekonomian terbesar kelima dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah. Sebab, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian dalam tren pelemahan.

Kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Soeharto periode terakhir yakni 26,5%. Angka ini konsisten melandai hingga menjadi 18,9% tahun lalu.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, pendidikan perlu ditingkatkan untuk menggenjot Sumber Daya Manusia alias SDM. "Banyak strategi untuk meningkatkan produktivitas peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Priyanto Rahmatullah mengatakan implementasi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diprediksi dapat mendorong pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto alias PDB Indonesia 6,25% pada 2025 - 2045.

Menurut dia, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga dapat membawa Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga tengah mendorong ekonomi sirkular atau pemanfaatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan pengurangan limbah.

Priyanto mengatakan, arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun kemudian memasukkan ekonomi hijau. Indonesia sudah mencantumkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Penurunan gas rumah kaca menuju net zero emission menjadi salah satu sasaran dalam Visi Indonesia 2045," ujarnya.

Nilai tukar rupiah diperkirakan Rp 16.100 per dolar Amerika Serikat atau AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato di sidang paripurna DPR hari ini.

Suku bunga Surat Berharga Negara alias SBN tenor 10 tahun ditetapkan 7,1% tahun depan. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia alias ICP US$ 82 per barel.

“Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia,” kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Target nilai tukar rupiah pada era pemerintahan Prabowo Subianto tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran Bank Indonesia atau BI. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah Rp 15.300 sampai Rp 15.700 per dolar AS.

“Kondisi ekonomi global yang serba tidak menentu, banyak dinamika dan tantangan, tentu saja akan berdampak kepada ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun-tahun ke depan," kata Perry di Jakarta, Rabu (5/6).

Hal tersebut disampaikan oleh Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR tentang pembahasan asumsi dasar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025. Asumsi makro 2025 ini mempertimbangkan lima risiko utama yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar rupiah dan inflasi dalam negeri.

Risiko yang dimaksud di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat
2. Harga komoditas yang bergejolak
3. Suku bunga acuan AS Fed Funds Rate (FFR) yang bertahan di level tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer)
4. Dolar AS yang masih kuat
5. Inflasi global yang turun sangat lambat

Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan yang sudah ia lakukan selama 10 tahun terakhir berhasil menurunkan biaya logistik Indonesia. Model pembangunan Indonesiasentris, yaitu membangun dari pinggiran, desa, dan daerah terluar, menjadi fondasi menuju peradaban baru.

“Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% pada 2023,” kata Jokowi saat menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR 2024 di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Sebagai informasi, ongkos logistik Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia. Mahalnya biaya logistik terutama terjadi di bagian timur. Hal ini disebabkan tidak meratanya pembangunan infrastruktur di beberapa daerah.

Dalam pidato tersebut Jokowi juga mengatakan telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, dan 2.700 kilometer jalan tol baru. Selain itu, pemerintah selama 10 tahun terakhir juga mengerjakan 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Dengan pembangunan yang dilakukan, ia menyebut Indonesia mampu meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024. “Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan Indonesia cukup tangguh sebagai bangsa. Hal itu terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dalam menghadapi perubahan iklim dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral yang terus digenjot selama delapan tahun terakhir telah mendongkrak pendapatan negara. Selain itu, kehadiran smelter nikel, bauksit, dan tembaga tersebut membuka lebih dari 200 ribu lapangan pekerjaan.

“Dan ini (smelter) meningkatkan pendapatan negara Rp 158 triliun selama delapan tahun,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR/DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia menyebut pemerintah ingin kekayaan yang ada di dalam negeri dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Jokowi memastikan Indonesia telah mengambil kembali aset yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing.

“Aset yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont, alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” ujar Jokowi.

Indonesia kini mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Langkah tersebut dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri.

“Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah,” kata Jokowi.

Dia menuturkan, langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah. Sektor potensial lainnya adalah perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Presiden Joko Widodo hari ini berpidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam pidatonya, Jokowi meminta maaf atas kinerjanya selama 10 tahun belakangan.

Jokowi mengatakan dirinya adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat.

"Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Jokowi mengatakan, sebagai manusia sangat mungkin ada persoalan yang luput dari pandangannya. Oleh sebab itu, ia bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memohon maaf.

"Mohon maaf untuk setiap hati yang kecewa, untuk setiap harapan yang belum bisa, untuk setiap cita-cita yang belum bisa tergapai." kata Jokowi.

Jokowi mengaku sadar hasil kerjanya belum sepenuhnya tuntas hingga masa pemerintahannya. Namun, ia optimistis kerja besar bisa berlanjut untuk mewujudkan Indonesia Emas.

"Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat," kata Jokowi.

Ini bukan pertama kalinya Jokowi meminta maaf di penghujung masa pemerintahannya. Saat acara Dzikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8) malam. Jokowi juga memohon maaf di hadapan ribuan undangan.

"Izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia dan Wapres Ma'ruf Amin tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Keduanya tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. "Saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, Kerajaan Langit dan Bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," kata dia.

Presiden Joko Widodo hari ini berpidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam pidatonya, Jokowi meminta maaf atas kinerjanya selama 10 tahun belakangan.

Jokowi mengatakan dirinya adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat.

"Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Jokowi mengatakan, sebagai manusia sangat mungkin ada persoalan yang luput dari pandangannya. Oleh sebab itu, ia bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memohon maaf.

"Mohon maaf untuk setiap hati yang kecewa, untuk setiap harapan yang belum bisa, untuk setiap cita-cita yang belum bisa tergapai." kata Jokowi.

Jokowi mengaku sadar hasil kerjanya belum sepenuhnya tuntas hingga masa pemerintahannya. Namun, ia optimistis kerja besar bisa berlanjut untuk mewujudkan Indonesia Emas.

"Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat," kata Jokowi.

Ini bukan pertama kalinya Jokowi meminta maaf di penghujung masa pemerintahannya. Saat acara Dzikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8) malam. Jokowi juga memohon maaf di hadapan ribuan undangan.

"Izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia dan Wapres Ma'ruf Amin tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Keduanya tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. "Saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, Kerajaan Langit dan Bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," kata dia.