Lembaga think tank international, Ember, mencatat penggunaan batu bara di sektor tenaga listrik dalam 10 tahun terakhir meningkat hampir dua kali lipat. Penggunaan batu bara secara masif ini berkontribusi terhadap lonjakan dalam emisi sektor listrik secara keseluruhan.

Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru Ember “Indonesia’s Expansion of Clean Power can Spur Growth and Equality”. Analis Senior Kebijakan Ketenagalistrikan Asia Tenggara Ember, Dinita Setyawati, mengatakan bahan bakar fosil menyumbang 81% listrik Indonesia, yang merupakan porsi terbesar dalam pembangkitan listrik.

"Penggunaan bahan bakar fosil, khususnya batu bara, telah meningkat secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan emisi sektor tenaga listrik meningkat tajam, yaitu sebanyak 86 juta ton CO2 (MtCO2) antara 2023 dan 2013," ujar Dinita dikutip dalam laporanya, Rabu (14/8).

Dinita mengatakan, naiknya emisi sektor tenaga listrik dalam dua dekade terakhir terjadi karena rekor pemasangan dan pemanfaatan kapasitas pembangkit listrik yang menghasilkan karbon. Hal itu khususnya batu bara dengan penambahan 30 gigawatt (GW), gas dengan penambahan 6 GW, dan biomassa dengan penambahan 1,5 GW.

Lonjakan ini didorong oleh investasi dalam pembangkit listrik tenaga batu bara, yang dipicu oleh program pembangunan listrik 35.000 MW yang diperkenalkan pemerintah pada tahun 2015, yang secara signifikan mempercepat laju pembangunan pembangkit listrik baru di bawah naungan pertumbuhan ekonomi 5-7%.

"Pinjaman untuk belanja modal pada pembangkit listrik tenaga batu bara mencapai US$ 1 miliar pada tahun 2021-2022, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas dalam pembangkit listrik tenaga batu bara," ujarnya.

Tidak Sesuai Dengan Kebijakan KEN

Dinita mengatakan, Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 tidak direalisasikan secara optimal oleh pemerintah.

Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan kapasitas energi terbarukan antara 2018 sampai 2023, Indonesia hanya menambahkan 3,3 GW energi terbarukan, sehingga totalnya menjadi 13 GW pada tahun 2023.

"Tambahan kapasitas terbesar adalah bioenergi 1,3 GW, diikuti oleh tenaga hidro 1 GW, surya 0,5 GW, panas bumi 0,5 GW, dan angin 0,01 GW. Sebaliknya, Indonesia memasang tambahan kapasitas bahan bakar fosil sebesar 26 GW dalam lima tahun terakhir," ujarnya.

Lanjutnya, bahan bakar fosil sekarang menyumbang 80 GW, atau 86 persen dari total kapasitas pembangkit listrik sebesar 93 GW pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, energi terbarukan menyumbang 19 persen atau 65 Terawatt hour (TWh) dari bauran listrik Indonesia, baik yang on-grid maupun tidak terhubung ke jaringan listrik (off-grid).

Pembangkitan tenaga surya dan angin hanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,2 persen atau sebesar 0,7 TWh dan 0,1 persen atau sebesar 0,5 TWh. Hidro merupakan penyumbang terbesar sebesar 7 persen atau sebesar 25 TWh, diikuti oleh bioenergi sebesar 6,4 persen atau sebesar 22 TWh, dan panas bumi sebesar 4,8 persen atau sebesar 17 TWh.

"Sebesar 81 persen atau 285 TWh permintaan listrik sisanya dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Pada tahun 2023, batu bara menyumbang 62 persen atau sebesar 217 TWh pembangkitan listrik. Listrik dari gas juga mencatat kenaikan 6,9 persen dari 58 TWh pada tahun 2013 menjadi 62 TWh pada tahun 2023," ungkapnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan terus mendukung kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk terus dilanjutkan.

“Tentu saja pelaksanaan HGBT tentu akan menjadi sangat fleksibel terkait dengan investasi di hulu migas sejauh keekonomian di Hulu Migas bisa kami capai, maka tentu itu menjadi hal yang sangat baik untuk terus dilaksanakan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Dwi mengatakan terus mendorong HGBT sebab kebijakan ini merupakan program hilirisasi pemerintah secara makro yang bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi ada investasi di hilir yang dibangun.

“Tinggal nanti bagaimana kami mengefisiensi industri ini sehingga keekonomiannya kontraktor kontrak kerja sama itu akan bisa kami jamin,” ujarnya.

Sebab menurutnya jaminan keekonomian investasi hulu migas merupakan hal penting sebab setiap investor di industri ini tentu saja merupakan pebisnis yang mengharapkan adanya keuntungan dari usahanya.

“Jadi kalau di Hulu Migas tidak profitable ya nanti akhirnya tidak ada investasi kan, kami sendiri jadi tidak mampu menyuplai gas,” ucapnya.

Kelanjutan HGBT

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan HGBT atau gas murah untuk industri. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan belum ada keputusan terkait sampai kapan kebijakan ini akan dijalankan.

“HGBT jalan terus, tapi dilanjutkan saja dulu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (12/7).

Dia optimistis kebijakan ini akan memberi dampak baik bagi Indonesia baik dari sisi produktivitas industri hingga penerimaan pajak negara.

Selain itu, manfaat lainnya adalah meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia lebih bagus sehingga akses masuk ke pasar lebih mudah.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Sebelumnya Arifin memastikan perpanjangan kebijakan HGBT masih akan terbatas pada tujuh sektor industri. Ini karena banyak sub sektor yang dinilai membutuhkan, sebenarnya sudah masuk dalam tujuh sektor yang mendapatkan kebijakan harga gas murah tersebut.

Adapun tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Airlangga mengatakan pemerintah mengkaji usulan program ini diperluas ke seluruh sektor industri.

Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

Kebijakan harga gas murah US$ 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Lembaga thintank international, Ember, mencatat tiga provinsi penghasil batu bara di Indonesia berpotensi menciptakan 96 ribu lapangan kerja dengan meningkatkan kapasitas energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di daerah penghasil batubara.

Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru Ember “Indonesia’s Expansion of Clean Power can Spur Growth and Equality”.

Analis Senior Kebijakan Ketenagalistrikan Asia Tenggara Ember, Dinita Setyawati, mengatakan saat ini sudah ada perencanaan pembangunan proyek energi terbarukan 2,7 GW di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Proyek transisi energi tersebut dapat menciptakan 50 ribu lapangan kerja dan menarik investasi senilai US$ 4,3 miliar.

"Manfaat yang lebih besar dapat diperoleh dengan membatalkan rencana pembangunan PLTU baru sebesar 2,33 GW di ketiga daerah tersebut dan menggantinya dengan PLTS 5,8 GW. Langkah ini akan menciptakan 46 ribu lapangan kerja tambahan dan menarik investasi lebih dari dua kali lipat," ujar Dinita dalam keterangan, Rabu (14/8).

Menurutnya, percepatan energi terbarukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan akan menarik investasi lebih dari US$ 9,4 miliar dan menciptakan 96 ribu lapangan kerja berketerampilan tinggi. Langkah ini juga akan mengurangi emisi sebesar 18 juta ton CO2e di ketiga daerah tersebut, dari saat ini 30 juta ton CO2e yang berasal dari metana tambang batu bara dan PLTU.

Dinita mengatakan, transisi energi Indonesia dapat menjadi lebih berkeadilan dengan melakukan transformasi pemanfaatan batu bara menjadi penggunaan yang berkelanjutan dan berfokus pada proyek energi terbarukan di wilayah-wilayah yang terkena dampak.

"Sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja baru, serta meningkatkan kompetensi masyarakat dan daya saing daerah," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terkini, proyek-proyek energi terbarukan dengan total kapasitas mencapai 21 gigawatt (GW) akan ditambahkan hingga 2030.

Selain itu, Just Eenergy Transition Partnership (JETP) The Comprehensif Investment and Policy Plan (CIPP) akan meningkatkan target penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 36 GW.

Wakil Direktur Utama PT TBS Energy Utama Tbk (TOBA) Pandu Sjahrir mengatakan produsen motor listrik Electrum belum siap untuk melaksanakan initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam waktu dekat. Pandu menyebut perusahaan masih melihat kondisi pasar saat ini.

Selain itu, Electrum tengah fokus untuk memperkuat bisnis hingga fundamental perusahaan. Dengan demikian, Electrum benar-benar matang ketika mencatatkan sahamnya di BEI.

"Kami masih melihat market (untuk IPO Electrum), jadi masih di-hold (IPO Electrum)," kata Pandu kepada Katadata.co.id di Jakarta, Selasa (14/8).

Kabar IPO Electrum mencuat sejak 2022 namun hingga kini belum ada kelanjutannya. Ketika itu, Pandu Sjahrir sebagai direktur utama Electrum menyebutkan perusahaan membuka peluang untuk IPO. Namun, saat itu ia tidak mengatakan detail waktu terkait rencana IPO Electrum. H

Sebagai informasi, Electrum merupakan perusahaan joint venture atau perusahaan patungan antara PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) pada November 2021. Pada Mei 2022 lalu, Electrum berencana menjajal peluang bisnis pengembangan kendaraan listrik.

Electrum, memulai pembangunan pabrik motor listrik pada 23 Juni 2024. Peletakan batu pertama pabrik berada di Zona E Kawasan Greenland International Industrial Center atau GIIC, Cikarang, Jawa Barat.

Pada awal 2022, Electrum melakukan uji coba tahap pertama motor listrik melalui mitra pengemudi Gojek. Hingga akhir tahun 2022, Gojek sudah melakukan uji coba 500 kendaraan listrik, mayoritas di Jakarta Selatan. Pada 2023, Gojek menargetkan 5.000 pengemudi ojek daring akan menggunakan motor listrik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih memblokir layanan ekspor sejumlah perusahaan nakal. Khususnya bagi eksportir yang tidak memenuhi tidak mematuhi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan terdapat 111 eksportir yang diberikan catatan oleh Bank Indonesia atau BI. Dari 111 eksportir itu, Askolani menuturkan sebanyak 43 perusahaan sudah melakukan kewajibannya DHE-nya atau batu 38%.

“Masih ada 69 perusahaan yang belum kewajiban DHE-nya hingga sampai dengan saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perusahaan eksportir yang memperoleh devisa hasil ekspor diwajibkan untuk menempatkan devisa tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia. Khususnya melalui bank-bank yang beroperasi di Indonesia.

Bisa Kena Sanksi Denda

Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, eksportir akan diberikan sanksi. Berdasarkan PP DHE tersebut, sanksi yang diberikan yaitu denda administratif maupun pembatasan kegiatan ekspor.

Untuk itu, Askolani memastikan Bea Cukai akan konsisten melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengimplementasikan PP DHE. “Ini tentunya juga mendukung daripada penguatan cadangan devisa kita daripada kebijakan PP DHE itu,” ujar Askolani.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan untuk memastikan devisa hasil ekspor dikelola dengan baik sesuai dengan kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengamankan devisa hasil ekspor dan mengoptimalkan penggunaannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Eksportir yang melanggar ketentuan DHE SDA diwajibkan untuk menempatkan DHE mereka dalam rekening khusus SDA. Selain ini juga untuk memastikan penempatan minimal 30% DHE dalam sistem keuangan domestik selama jangka waktu tiga bulan.

Dalam penerapannya, BI menekankan insentif yang diberikan pemerintah tidak hanya berlaku bagi deposito eksportir melainkan juga instrumen lainnya seperti TD Valas DHE. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, bahwa setelah melalui kliring, insentif pajak juga menjadi ringan bagi eksportir yang menempatkan dolar hasil ekspornya dalam sistem keuangan domestik.

“Karena pakai kliring, kalau penempatannya makin panjang, insentif pajak makin tinggi. Kalau dikonversi ke rupiah insentifnya makin tinggi, tentu ini akan tingkatkan minat dari eksportir itu untuk tempatkan ke DHE,” kata Filianingsih.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan ada pihak yang berniat merebut partainya. Hal itu, menjadi alasan dia untuk kembali menjadi pemimpin partai banteng.

Megawati mengungkapkan hal itu usai pengumuman calon kepala daerah yang akan diusung PDIP di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Mulanya, Presiden ke-5 RI itu menceritakan dirinya diminta untuk kembali menjadi Ketua Umum PDIP lagi. Mega yang telah berusia 77 tahun mulanya meminta untuk berpikir terlebih dahulu tentang permintaan para kader PDIP itu.

"Gue rasanya pengen juga deh kumpul sama keluarga, ini disuruh jadi Ketum lagi. Sudah begitu, sekarang ada orang mau ngambil PDI Perjuangan pula, aih gawat," kata Megawati.

Megawati pun mengatakan sempat berniat untuk pensiun lantaran saat ini telah memiliki cicit. Namun, ia mengurungkan niatnya tersebut setelah mempelajari situasi politik.

"Begitu dengar ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan, Saya mau jadi ketua umum lagi," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP memutuskan Megawati tetap jadi Ketua Umum periode 2025–2030. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan keputusan itu merupakan permintaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP seluruh Indonesia.

“Memohon kesediaan Prof. DR. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” kata Puan di Rakernas V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, sejak Jumat (24/5).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.045,32 triliun hingga Juli 2024. Hanya saja penerimaan pajak tersebut anjlok 5,79% jika dibandingkan Juli 2023 sebesar Rp 1.109,1 triliun.

“Akumulasi perkembangan penerimaan pajak sudah 52,56% dari target APBN atau sebesar Rp 1.045,32 triliun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA, Selasa (13/8).

Penurunan tersebut disebabkan terkontraksinya pajak penghasilan atau PPh migas sebesar 13,21% menjadi Rp 39,32 triliun. Angka tersebut menunjukan sekitar 51,49% dari target penerimaan tahun ini.

Pertumbuhan negatif juga terjadi pada penerimaan PPh nonmigas. Dalam laporannya, penerimaan PPh nonmigas turun 3,04% menjadi Rp 593,76 triliun atau 55,84% dari target penerimaan pajak 2024.

Meskipun mengalami kontraksi secara tahunan, Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak tetap tumbuh 1,68% secara bulanan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 1.028,04 triliun pada Juni 2024.

"Terjadi kenaikan dibandingkan bulan lalu yang kita harap momentumnya terjaga di enam bulan ini," kata Sri Mulyani.

Ekonomi RI Dorong Penerimaan Pajak

Di sisi lain, Sri Mulyani mengaku penerimaan pajak per Juli 2024 tetap menjadi kabar baik setelah pada bulan lalu sempat tertekan. “Kalau kita lihat dari sisi pajak ini ada berita positif yang mulai menunjukkan ekonomi mulai turn around. Beberapa cerita saya sampai Juni kan masih tekanan pajaknya,” ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara itu menyebut setoran pajak yang membaik adalah jenis pajak pertambahan nilai atau PPN. Begitu juga dengan pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang mengalami peningkatan.

"Good news, PPN dan PPnBM Rp 402,16 triliun. Ini 49,57% dari target, ini bruto tumbuh 7,34%. Ini bagus berarti ekonomi tumbuh walaupun ada restitusi yang bikin netonya negatif, tapi brutonya tumbuh baik di 7,34%," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, pajak bumi bangunan (PBB) dan pajak lainnya juga tumbuh positif. Per Juli 2024, pajak bumi bangunan dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp 10,07 triliun atau sebesar 26,7% dari target dan tumbuh 4,14% secara bulanan.

Kementerian ESDM mengatakan PT Badak LNG, subholding Pertamina, berpotensi mengantongi tambahan produksi LPG (Liquified Petroleum Gas) dari gas yang dihasilkan sumur Geng North di Kalimantan Timur.

“LPG-nya bisa 400 ribu ton per tahun,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kunjungan kerjanya ke kantor PT Badak LNG di Bontang, Kalimantan Timur pada Selasa (13/8).

Arifin menyebut produksi LPG dari Geng North ini dapat mengurangi beban Indonesia sebagai importir LPG. “Jumlah pengurangan impornya bisa dihitung dari 400 ribu ton per tahun dikalikan US$ 550 dolar,” ujarnya.

Untuk diketahui, nominal US$ 550 dolar merupakan harga beli LPG per ton. Oleh sebab itu, jika Geng North bisa produksi maka Indonesia bisa menghemat impor LPG Rp 3,4 triliun per tahun.

Geng North merupakan sebuah sumur eksplorasi di wilayah kerja (WK) North Ganal yang mengandung cadangan gas di lokasi dengan perkiraan awal mencapai 5 triliun kaki kubik (TCF) serta kandungan kondensat sebanyak 400 MBBLS. Temuan ini dilaporkan oleh ENI pada Oktober 2023.

Ditemui terpisah, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan Geng North merupakan sumber gas yang sangat kaya akan kandungan zat C3 dan C4 yang digunakan sebagai bahan baku produksi LPG.

“Potensi LPG nya cukup besar mencapai 5% dari setiap produksi gas 1000 mmscfd,” kata Dwi saat ditemui Katadata.co.id di Bontang, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut produksi gas dalam negeri belum mencukupi kebutuhan LPG saat ini. Indonesia hanya dapat memproduksi 1,2 juta ton LPG per tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 8 juta ton per tahun.

"Jadi 6,7 juta hingga 6,8 juta ton LPG masih impor. Ini besar sekali, sampai 77% dari kebutuhan," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji awal tahun ini, Kamis (11/1). “Kami banyak gagasan untuk menekan impor LPG, tapi masih digodok.”

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menetapkan kuota LPG 3 kg sebanyak 8,03 juta ton. Jumlah ini mengalami kenaikan 0,03 juta ton dari kuota 2023 yang hanya mencapai 8 juta ton.

Dalam realisasinya, Kementerian ESDM mencatat kuota elpiji bersubsidi itu mengalami pembengkakan menjadi 8,07 juta ton di sepanjang 2023.

Reaktivasi Kilang Bontang

Untuk bisa memproduksi 400 ribu ton per tahun LPG dari Geng North, pemerintah perlu mengaktifkan kembali Kilang Bontang.

Kementerian ESDM telah meminta PT Badak LNG untuk mempercepat proses reaktivasi kilang F yang akan digunakan untuk menampung hasil produksi gas dari sumur Geng North yang digarap oleh perusahaan migas Italia, ENI.

“Geng North merupakan temuan yang proses pengembangannya cepat, dan kita harus bisa mengimbangi. Kalau perlu pakai jurus Palugada, apa yang mereka mau kita ada,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Arifin menekankan perlunya kecepatan dalam reaktivasi kilang karena produksi Geng North dan kemampuan Kilang Badak berperan besar untuk ketahanan energi nasional. “Ini juga bisa digunakan untuk program mengurangi emisi karbon atau carbon reduction,” ujarnya.

Kilang F ini memasuki tahap komisioning pada 1993 dan terakhir beroperasi pada 2020. “Nanti gas ini juga akan dipakai untuk ketahanan pangan. Jadi kami dorong sekali,” ucapnya.

Selain reaktivasi kilang, Arifin juga meminta PT Badak LNG untuk bisa melakukan asesmen untuk kilang F. Agar memastikan program reaktivasi ini betul-betul terukur dan menghindari kemunduran penyelesaian proyek dari target yang ditentukan.

“Saat ini memang masih ada waktu, hanya saja jangan sampai kilang ini tidur. Makanya tetap pakai target reaktivasi pada 2027,” kata dia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 47,30 poin atau 0,64% ke level 7.403 pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, Rabu (14/8). Saham empat emiten milik Prajogo Pangestu terlihat mendominasi jajaran saham-saham yang mencatat kenaikan harga tinggi (top gainers).

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 4,81 triliun dengan volume 10,13 miliar saham dan frekuensi sebanyak 610.685 kali. Sebanyak 315 saham menguat, 229 saham terkoreksi, dan 236 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.567 triliun.

Seiring dengan kenaikan IHSG, saham-saham yang terafiliasi orang terkaya nomor satu di Indonesia Prajogo Pangestu juga terkerek. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) naik 1,49% ke Rp 8.525, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 2,47% ke Rp 8.300, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 4.76% ke Rp 1.100, dan PT Petrosea Tbk (PTRO) naik 3,78% ke Rp 8.925.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, sepuluh sektor terpantau menguat. Saham-saham sektor siklikal mencatat kenaikan terbesar 3,51%. Adapun sektor tersebut yang berada di zona hijau yakni PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) naik 1,39% ke Rp 1.460 per lembar saham.

Di sisi lain, indeks utama sejumlah bursa saham Asia melemah. Indeks Hang Seng turun 0,38%, Nikkei tergelincir 0,16%, dan Shanghai Composite turun 0,43%. Sementara itu, Strait Times menguat 0,33%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) naik 1,49% ke Rp 8.525
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 2,47% ke Rp 8.300
• PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 4.76% ke Rp 1.100
• PT Petrosea Tbk (PTRO) naik 3,78% ke Rp 8.925
• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 6,77% ke Rp 284

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) turun 4,67% ke Rp 102
• PT Adhi Karya Tbk (ADHI) turun 3,82% ke Rp 302
• PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) turun 2,14% ke Rp 26.250
• PT PP Tbk (PTPP) turun 3,78% ke Rp 458
• PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) turun 1,46% ke Rp 5.075

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong pelaku usaha ritel melakukan digitalisasi dan berjualan secara daring untuk mendorong perekonomian. Digitalisasi proses usaha ritel dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasi toko secara langsung.

Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas P.N. Laksmi Kusumawati mengatakan, efisiensi operasi tersebut berbentuk optimalisasi rantai pasok, peningkatan keamanan, dan pencegahan kerugian. Selain itu, kontribusi transaksi di lokapasar ke total transaksi ritel diperkirakan naik pada 2027 menjadi 24%.

"Pada saat yang sama ada peningkatan nilai transaksi global di lokapasar menjadi US$ 1,4 triliun pada 2022 sampai 2027 dan 64% potensi transaksi tersebut berasal dari negara berkembang," kata Laksmi di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Laksmi memaparkan, sekitar 65% transaksi ritel di Cina dan India dipengaruhi oleh penjualan digital. Menurut Laksmi, peritel dapat memperluas target pasar jika mengoptimalisasi digitalisasi dan penjualan daring .

Laksmi menjelaskan, perluasan target konsumen peritel melalui lokapasar dimungkinkan lantaran kepemilikan akses internet telah mencapai 86,54% pada 2022. Namun, saat ini hanya US$16,51 pengguna internet yang berbelanja secara daring. Dengan kata lain, tren berbelanja secara daring akan meningkat.

Ia menemukan provinsi dengan pengguna internet tertinggi berada di Jakarta atau hingga 95,39%, sedangkan yang terendah berada di Papua yang hanya 35,14%.

Lembaga riset e-commerce dari Jerman, ECDB menyebut Indonesia menjadi negara dengan proyeksi pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia pada 2024. Tingkat pertumbuhannya menyentuh 30,5%. Proyeksi itu lebih tinggi hampir tiga kali lipat dari rerata global yang sebesar 10,4%.

ECDB juga mengkalkulasikan, total penjualan ritel online dari 150 negara yang diteliti mencapai hampir US$2,2 triliun pada 2023. Pasar e-commerce global dirajai oleh China dengan pendapatan diperkirakan sebesar US$2,17 triliun pada 2023.

Proyeksi ini dibuat dengan menggunakan berbagai teknik yang disesuaikan dengan perilaku pasar. Faktor pendorong yang turut dihitung di antaranya produk domestik bruto (PDB) per kapita, belanja konsumen per kapita, penetrasi internet, dan populasi negara.

Nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) TikTok Shop menjadi yang terbesar kedua di Asia Tenggara jika dihitung dengan Tokopedia. GMV kedua e-commerce ini total US$ 32,6 miliar atau Rp 533 triliun (kurs Rp 16.300 per US$).

“Setelah mengambil alih Tokopedia, TikTok Shop menjadi platform e-commerce terbesar kedua di Asia Tenggara,” demikian dikutip dari laporan Momentum Works bertajuk ‘Ecommerce in Southeast Asia 2024’, Senin (15/7).

TikTok berinvestasi di Tokopedia pada Desember 2023. Oleh karena itu, data Momentum Works ini masih memisahkan transaksi TikTok Shop dan Tokopedia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sebanyak 22.449 unit rumah telah memanfaatkan fasilitas diskon pajak atau insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Dengan begitu, banyak orang membeli rumah dengan memakai insentif tersebut.

“Untuk semester I 2024 ini, jumlah rumah yang sudah memanfaatkanPPN DTP sebanyak 22.449 unit rumah,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8).

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp 5 miliar.

Penyaluran PPN DTP rumah dibagi dalam dua periode. Periode pertama berlaku pada 1 Januari sampai 30 Juni 2024 dengan PPN ditanggung 100% dari DPP. Sementara pada periode kedua berlaku pada 1 Juli hingga 31 Desember 2024 dengan PPN yang ditanggung sebesar 50% dari DPP.

“Ini juga tidak hanya memberikan dorongan kemampuan masyarakat membeli rumah, tetapi juga mendorong sisi konstruksi,” ujar dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja sektor konstruksi mengalami pertumbuhan 7,59% secara tahunan (yoy) pada triwulan I dan 7,29% pada triwulan II 2024. “Kebijakan ini akan terus kami kalibrasi,” ujarnya.

Fasilitas FLPP Untuk Perumahan

Selain insentif PPN DTP, pemerintah juga memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung sektor perumahan.

FLPP menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target penyaluran 166 ribu unit pada tahun anggaran 2024. Adapun pagu yang disiapkan sebesar Rp 13,72 triliun.

Sementara realisasi penyaluran FLPP untuk 109.719 unit rumah mencapai Rp 13,37 triliun pada Juli 2024. Adapula bantuan subsidi senilai Rp 4 juta untuk uang muka pembelian rumah bagi MBR.

“Jadi, Pemerintah memang memberikan dukungan yang sangat kuat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah dengan lebih mudah,” ujar Febrio.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan dukungan ini bersamaan dengan calon sejumlah daerah lainnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

"Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI (purn) Edy Rahmayadi," kata Hasto membacakan surat rekomendasi.

Dengan dicalonkannya Edy, hampir dapat dipastikan PDIP akan menghadapi mantan kadernya yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sebelumya dipecat PDIP lantaran memberikan dukungan pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 berbeda dengan partai banteng yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Bobby yang dipecat PDIP lalu diberi surat penugasan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

Pada kesempatan yang sama, Hasto juga mengumumkan calon kepala daerah lainnya, total 13 calon Gubernur diumumkan hari ini. Daftarnya sebagai berikut:

Aceh
Muzakir Manaf alias Mualem

Sumatera Utara
Edy Rahmayadi

Riau
Abdul Wahid dan S. F. Hariyanto

Bengkulu
Helmi Hasan-Mian

Nusa Tenggara Barat
Sitti Rohmi Djalillah-HW Musa Firin

Sulawesi Utara
Steven Kandouw

Kalimantan Tengah
Nadalsyah Koyem-Sigit K Yunianto

Kalimantan Timur
Isran Noor-Hadi Mulyadi

Sulawesi Selatan
Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad

Sulawesi Tenggara
Lukman Abunawas-La Ode Ida

Papua Barat Daya
Joppy Onesomus-Ibrahim Wugaje

Sulawesi Tengah
Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto

Maluku
Jeffry Apoly Rahawarin-Abdul Mukti Keliobas

Serta kabupaten/kota sebanyak 292 daerah