Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat terdapat setidaknya empat tantangan dalam pengembangan bauran energi khususnya dari sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia.

Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Konservasi dan Konservasi Energi BRIN, Arya Rezavidi, mengatakan tantangan pertama dari pengembangan energi surya yaitu tidak adanya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Dia mengatakan, pemerintah beberapa kali membuat target dalam sebuah kebijakan, namun seringkali tidak diiringi dengan evaluasi.

“Pemerintah seringkali membuat target kebijakan dan semuanya pada saat pelaksanaanya tidak ada satupun yang melakukan evaluasi. Ini perlu dilakukan (evaluasi) untuk kita mengejar Net Zero Emission (NZE),” ujar Arya dalam Media Breafing, Selasa (13/8).

Arya mengatakan, faktor kedua adalah pandangan bahwa harga Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak menarik jika dibandingkan dengan energi fosil. Pasalnya, EBT selama ini memberikan eksternal cost atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di kawasan pembangkit.

Selain itu, permasalahan lainya adalah mengenai intermitensi atau produksi pembangkit EBT yang masih bergantung pada faktor cuaca. Dengan demikian, pembangkit EBT tersebut tidak bisa digunakan dalam waktu 24 jam. Dia mengatakan, intermitensi tersebut dapat diatasi dengan tekologi penyimpanan yang banyak dikembangkan saat ini.

“Tidak hanya battery storage, tapi pump storage merupakan salah satu potensi yang dikembangakan di Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan, ttantangan lainya adalah minimnya insentif yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pengembang industri PLTS. Padahal, industri masih dalam tahap pengembangan sehingga produsen atau pengembang PLTS memerlukan insentif untuk melakukan percepatan.

“Semua dimulai adanya perlindungan dan perkembangan percepatan, ketika masih belum berkembang harus bersaing dengan pembangkit lain yang relatif banyak dikembangkan,” ucapnya.

Arya mengatakan, tantangan lainya adalah aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak sesuai karena belum mencerminkan kesiapan rantai pasok industri nasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan yang menyebut dirinya punya peran dalam peristiwa mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum (Ketum) Golkar pada pekan lalu.

Dugaan keterlibatan pihak istana di balik mundurnya Airlangga ini banyak dibicarakan di media sosial. Beredarnya poster bertuliskan Gibran for Ketua Umum Golkar periode 2024-2029 yang dikeluarkan Gerakan Muda Pembaharuan Golkar. Gibran merupakan putra pertama dari Presiden Jokowi.

Jokowi menyatakan dirinya tidak punya kuasa untuk mencampuri urusan internal partai politik (parpol). "Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai, ada proses dan mekanisme ditanya ke Golkar dan Pak Airlangga, jangan saya campuri urusan partai," kata Jokowi kepada wartawan seusai meninjau Training Center PSSI IKN Nusantara pada Selasa (13/8).

Jokowi menyatakan tidak terlibat dalam urusan atau masalah di internal parpol tertentu. "Tidak ada (cawe-cawe)," ujarnya.

Jokowi pun menyatakan posisi Airlangga sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju dalam keadaan baik. "Kalau di bawah Kabinet Indonesia Maju saya kira enggak ada masalah," kata Jokowi.

Tudingan keterlibatan pihak eksternal terhadap lengsernya Airlangga juga diungkap oleh mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Ia menyebut tidak ada alasan dan dorongan dari internal partai yang memaksa Airlangga mundur. Meski tidak spesifik menyebut pihak eksternal itu, JK dalam wawancara dengan Metro TV menyebutkan pihak eksternal itu pastilah lebih kuat.

Airlangga menyampaikan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar secara terbuka melalui video berdurasi 3 menit 22 detik pada Ahad (11/8). Dalam pidato tersebut, Airlangga tak secara spesifik menyebutkan alasan mundur dari pucuk pimpinan Golkar.

Ia hanya menyebut tindakan itu diambil untuk menjaga soliditas partai. “Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Airlangga.

Ia menyinggung pentingnya mengawal demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Sebagai partai besar, kata Airlangga, Golkar perlu menjaga dan memastikan demokrasi berjalan dengan baik.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menerbitkan laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2024 Article IV Consultation pada 7 Agustus 2024. Dalam laporan tersebut, terdapat deretan peringatan IMF untuk perekonomian Indonesia berdasarkan perhitungan IMF.

Dalam laporannya, IMF menyebut kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia sudah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. IMF menilai kebijakan Indonesia sudah memfasilitasi pemulihan yang kuat dari guncangan global secara berturut-turut sejak 2020.

“Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meski ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, dan kebijakan umumnya diarahkan untuk menjaga kestabilan,” tulis isi laporan IMF dikutip Selasa (13/8).

Meskipun begitu, terdapat beberapa peringatan IMF yang perlu diantisipasi. Sebab saat ini, masih ada sejumlah risiko yang membayangi Indonesia mulai dari volatilitas harga komoditas akibat guncangan geopolitik, perlambatan ekonomi negara mitra dagang hingga kondisi keuangan global yang lebih ketat dalam jangka panjang.

Lonjakan Utang Bisa Mencapai 41% dari PDB

IMF memperingati lonjakan utang pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. IMF memperkirakan lonjakan utang pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa mencapai 41% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam simulasi perhitungan IMF, potensi pelebaran defisit APBN akibat ekspansi belanja pemerintah bisa berdampak pada kenaikan rasio utang pemerintah. Hasilnya, apabila defisit APBN melebar ke batas 3% dari PDB, maka selama lima tahun berturut-turut, rasio utang bisa naik menjadi 41% dari PDB.

“Walaupun ini berada di bawah batas aturan rasio utang 60% terhadap PDB, kenaikan ini membawa risiko signifikan berupa potensi pelanggaran batas atas defisit 3%,” tulis IMF.

Untuk itu, IMF mengimbau pemerintahan baru untuk mengelola belanja negara dalam lima tahun ke depan. IMF juga melihat, apabila defisit APBN berada dalam batas atas dan utang melebihi 40% dari PDB, maka akan menganggu ruang fiskal.

Hal itu juga bisa mendatangkan sentimen negatif dari investor sehingga pemerintah membutuhkan strategi pembiayaan pasar baru. Bahkan, pemburukan sistem pembiayaan utang tersebut, dapat mengikis ruang fiskal.

Untuk menjaga defisit di bawah 3%, IMF meminta pemerintah melakukan reformasi kebijakan belanja melalui efisiensi belanja, reformasi subsidi, dan peningkatan pelaksanaan belanja desentralisasi oleh pemerintah daerah.

Risiko Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan meleburkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi Badan Otorita Penerimaan Negara. Pembentukan BPN ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak dari produk domestic bruto (PDB).

Berkaitan dengan hal tersebut, IMF memperingati pemerintahan Prabowo agar berhati-hati dalam membentuk BPN. Hal itu dikarenakan pemerintahan baru diperkirakan bakal menanggung anggaran yang lebih besar atau mahal untuk membentuk BPN.

“Rencana untuk membentuk BPN harus dirancang dengan hati-hati karena restrukturisasi tersebut terbukti mahal,” tulis IMF.

Selain itu, IMF juga memaparkan pentingnya bagi pemerintah Indonesia dalam pengumpulan pajak atau memaksimalkan pendapatan negara. IMF menilai hal tersebut memerlukan penanganan kesenjangan administrasi pajak yang mendasar.

Berdasarkan pengalaman internasional, menurut IMF, badan tersebut membutuhkan peningkatan aspek-aspek utama administrasi penerimaan seperti manajemen risiko kepatuhan, penggunaan data pihak ketiga, digitalisasi, perluasan basis wajib pajak, dan penempatan jumlah pegawai yang tepat.

Selain itu juga meninjau kembali pengeluaran pajak yang ada saat ini diperkirakan sebesar 1,7% dari PDB. IMF memastikan pembebasan pajak dan insentif tetap terbatas akan menjadi penting untuk mencegah erosi basis pajak dan mengamankan peningkatan pendapatan pajak dalam jangka menengah.

Ekonomi Indonesia terancam stagnan

Laporan IMF juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2%. Prabowo bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%.

Sayangnya, dalam laporan terbarunya, proyeksi pertumbuhan ekonomi dari IMF di bawah target pemerintah Indonesia. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029 akan stagnan atau berada pada kisaran 5%.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 dari IMF adalah 5,0%. Sedangkan prediksi pertumbuhan ekonomi hingga 2029 juga tidak bergerak jauh hanya sebesar 5,1%.

Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didukung oleh peningkatan konsumsi publik dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto (net export) karena tekanan eksternal.

Meskipun begitu, secara keseluruhan IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Sebab, kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil memfasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

“Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis IMF

IMF masih melihat peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dari negara mitra dagang dan laju disinflasi mereka juga lebih cepat dari negara-negara maju. Hal itu dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

IMF juga merekomendasikan Indonesia agar memprioritaskan mobilisasi pendapatan melalui reformasi yang ambisius untuk memperkuat ruang fiskal secara signifikan. Kebijakan moneter Indonesia juga dinilai sudah tepat dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif sehingga mendukung pertumbuhan kredit dan likuiditas tetap aman.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dirinya masih memiliki kewenangan untuk merombak jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengungkapkan hal tersebut di tengah menghangatnya isu reshuffle kabinet pada pekan ini.

"Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi kepada wartawan seusai meninjau Training Center PSSI IKN Nusantara pada Selasa (13/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada empat menteri yang berpeluang menjadi sasaran reshuffle. Empat menteri tersebut adalah yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar.

Menteri LHK yang saat ini dijabat oleh politikus NasDem, Siti Nurbaya Bakar, akan digantikan oleh Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Sementara Menteri Hukum dan HAM dari semula dijabat Yasonna Laoly akan diduduki oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Adapun Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Sejak pekan lalu, Jokowi tak menampik bahwa perombakan atau reshuffle kabinet dalam sisa masa sisa jabatan tiga bulan ke depan masih memungkinkan. "Ya bisa saja kalau diperlukan," ujar Jokowi seusai memberikan sambutan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center pada Kamis (1/8).

Juru Bicara PDIP Chico Hakim juga mengaku partainya belum mendapat informasi dari Yasonna terkait surat resmi dari Istana mengenai adanya penyesuaian tugas atau perubahan dalam kabinet.

“Belum, sampai saat ini kami belum mendengar kabar ini secara pasti,” kata Chico lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (13/8).

Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen menjaga pertumbuhan kinerja yang solid. Perseroan fokus kepada penguatan dana pihak ketiga (DPK) melalui strategi peningkatan dana murah.

Bank berlogo pita emas ini mencatatkan pertumbuhan DPK secara konsolidasi sebesar 15,4 persen secara year on year (yoy), mencapai Rp1.651 triliun pada semester I 2024.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan, pertumbuhan DPK didorong peningkatan dana murah sebesar 17,9 persen (yoy). Pencapaian ini ditopang pertumbuhan giro yang meningkat 23 persen (yoy) menjadi Rp612 triliun, serta tabungan naik 13,4 persen (yoy) menjadi Rp626 triliun.

Pencapaian tersebut turut melesatkan komposisi rasio dana murah (CASA Ratio) Bank Mandiri mencapai 79,7 persen secara bank only. Angka ini merupakan level tertinggi dalam sejarah Bank Mandiri. Prestasi ini juga membantu menjaga biaya dana atau cost of fund (CoF) bank only pada level rendah sebesar 2,08 persen.

"Pertumbuhan penempatan dana murah di Bank Mandiri tidak terlepas dari transformasi digital yang terus kami lakukan, dengan fokus pada inovasi untuk menghasilkan layanan terbaik bagi nasabah," ujar Darmawan melalui keterangan resmi, Selasa (13/8).

Selain itu, Bank Mandiri juga terus bertransformasi secara digital, menghadirkan berbagai inovasi layanan yang mempermudah nasabah. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan dana murah, yang pada gilirannya berkontribusi kepada pencapaian rekor tertinggi dalam sejarah rasio dana murah dan menjaga biaya dana tetap rendah.

Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan hingga pertengahan 2024, Livin’ by Mandiri mampu melayani lebih dari 26 juta nasabah di dalam dan luar negeri, meningkat 35 persen (yoy). Super app andalan Bank Mandiri juga mengelola 1,8 miliar transaksi hingga Juni 2024. Pada periode yang sama nilai transaksi Livin’ by Mandiri tercatat tembus lebih dari Rp1.883 triliun, melesat 25 persen dari periode tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri berhasil mengelola 610 juta transaksi hingga kuartal II 2024, nilai transaksinya menembus Rp10.000 triliun. Platform digital super lengkap ini dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi di manapun dan kapanpun, untuk berbagai segmen pebisnis mulai dari korporasi hingga SME.

Darmawan menyatakan, secara spesifik Perseroan terus meningkatkan fungsi dan manfaat Livin’ dan Kopra by Mandiri sebagai solusi yang dapat memenuhi segala macam kebutuhan nasabah, baik secara finansial maupun nonfinansial.

“Livin’ dan Kopra saat ini juga sudah dapat dinikmati nasabah di luar negeri, artinya tidak ada lagi batasan waktu dan tempat, nasabah dapat mengelola kebutuhan transaksinya kapan pun dan di mana pun,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak lagi kabinetnya dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada empat menteri yang berpeluang menjadi sasaran reshuffle

Empat menteri tersebut adalah yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar.

Menteri LHK yang saat ini dijabat oleh politikus NasDem, Siti Nurbaya Bakar, akan digantikan oleh Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Sementara Menteri Hukum dan HAM dari semula dijabat Yasonna Laoly akan diduduki oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Adapun Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Katadata.co.id sudah berupaya untuk meminta keterangan dari Istana terkait isu reshuffle kabinet pekan ini. Namun, hingga naskah ini ditulis, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Grace Natalie, belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Jokowi tak menampik bahwa perombakan atau reshuffle kabinet dalam sisa masa sisa jabatan tiga bulan ke depan masih memungkinkan. "Ya bisa saja kalau diperlukan," ujar Jokowi seusai memberikan sambutan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center pada Kamis (1/8).

Adapun, Bahlil sejak akhir bulan lalu disebut-sebut telah memberikan sinyal dirinya akan berpindah kementerian. Hal tersebut ditunjukkan saat menggelar konferensi pers realisasi investasi semester pertama. Saat itu, ia mengatakan pernyataan pers soal realisasi investasi ini merupakan yang terakhir disampaikan sebagai Menteri Investasi.

Sedangkan Arifin Tasrif telah menanggapi perihal isu reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang melibatkan dirinya. Meski tak membantah, ia juga tidak berbicara banyak. “Ya tunggu saja,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM pada Selasa (30/7).

Sedangkan Juru Bicara PDIP Chico Hakim juga mengaku partainya belum mendapat informasi dari Yasonna terkait surat resmi dari Istana mengenai adanya penyesuaian tugas atau perubahan dalam kabinet.

“Belum, sampai saat ini kami belum mendengar kabar ini secara pasti,” kata Chico lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (13/8).

Chico berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Jokowi bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, masalah ekonomi rakyat sangat mendasar dalam beberapa bulan terakhir. Seperti pelemahan nilai rupiah terhadap dolar, serta tingginya biaya kuliah dan kebutuhan pokok.

PDIP juga melihat perlu adanya evaluasi terhadap mekanisme percepatan pembangunan IKN. “Harapan kami reshuffle kabinet kali ini bukan sekadar untuk bagi-bagi jabatan, utamanya dengan alasan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan. " katanya.

Sedangkan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan bahwa proses reshuffle kabinet adalah hak prerogatif penuh Presiden. Dave enggan memberikan keterangan lanjutan ihwal apakah Golkar telah menerima pemberitahuan.

"Itu hak prerogatif full presiden ya, tidak ada siapapun yang bisa mendikte presiden," kata Dave lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (13/8).

Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia atau Perpeksi memperkirakan 60% toko kelontong atau warung di dalam negeri berpotensi gulung tikar dalam waktu dekat. Ancaman muncul dari implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Kesehatan yang mengatur larangan menjual rokok secara satuan atau ketengan.

Sekretaris Umum Perpeksi Wahid menjelaskan, penjualan rokok berkontribusi sekitar 65% dari total penjualan harian. Rata-rata keuntungan yang didapatkan setiap toko kelontong hanya mencapai Rp 5 juta per bulan.

"Kalau PP Kesehatan diterapkan, sudah sekitar Rp 3,5 juta per bulan yang hilang. Bagaimana pengusaha kelontong menghidupi keluarganya. PP Kesehatan itu sangat memukul bagi kami pengusaha kelontong," kata Wahid di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Wahid menjelaskan rokok di toko kelontong umumnya dijual secara eceran per batang untuk mengikuti daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, Wahid menjelaskan rokok merupakan produk yang membuat konsumen datang ke warung atau traffic puller.

Ia mengatakan, implementasi PP Kesehatan rokok dapat membuat mayoritas toko kelontong maupun warung di dalam negeri. "Kalau tidak ada rokok di toko kelontong, 60% pasti mati," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia Anang Zunaedi mengatakan, 50% omzet koperasi ritel berasal dari penjualan rokok. Berbeda dengan toko kelontong, Zunaedi mengatakan klausul yang akan sangat memukul koperasi ritel adalah terkait zonasi tempat berjualan.

Ayat 1e Pasal 434 PP Kesehatan melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Zaenudin menyarankan agar pemerintah menyesuaikan atau menarik klausul tersebut dari PP Kesehatan.

"Kami ingin duduk bersama bagaimana membahas aturan ini supaya ada solusi win-win. Namun sejauh ini kami menolak implementasi aturan ini," katanya.

PP No 28/2024 tentang Kesehatan ini terdiri dari 13 bab dan 1.171 pasal dan berlaku sejak diundangkan pada Jumat (26/7). Peraturan tentang pengamanan zat adiktif termaktub dalam pasal 429—463. Secara lengkap, aturan ini mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau TASPEN berkomitmen terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai. Hal ini direalisasikan melalui beragam program pengembangan Insan TASPEN.

Atas komitmen tersebut, TASPEN berhasil meraih lima penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024 yang diselenggarakan First Indonesia Magazine di Jakarta, Kamis (1/8). Penghargaan ini diserahkan langsung dari Ketua Pelaksana HCREA 2024 Maya Julianti kepada Corporate Secretary TASPEN Pudiastuti Citra Adi.

Penghargaan yang berhasil diraih, antara lain The Best in HC Change Management & Communication Strategy, The Best Worforce Flexibility & Mobility, The Best in BusinessTransformation, The Most Resilience Company 2024 ,dan The Best Leadership in HumanCapital Development atas nama Direktur SDM & TI TASPEN Ovita Susiana Rosya.

Proses penilaian didasarkan atas penilaian objektif dan bersifat independen oleh beberapa dewan juri yang kredibel di bidangnya. Sebelumnya, TASPEN meraih empat penghargaan sekaligus pada ajang serupa tahun lalu

Corporate Secretary TASPEN, Pudiastuti Citra Adi mengatakan, pihaknya percaya bahwa pendidikan dan pengembangan SDM yang baik adalah investasi dan kunci penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang perusahaan.

"Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi TASPEN untuk terus meningkatkan kualitas SDM, sehingga mampu berkontribusi terhadap bisnis dan layanan TASPEN bagi seluruh peserta dan masyarakat Indonesia,” tuturnya melalui keterangan resmi Selasa (13/8).

Sejauh ini TASPEN terus berkomitmen untuk mengembangkan SDM melalui program TASPEN Employee Achievement Scholarship Program (TEACH). Ini merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi karyawan TASPEN untuk berbagai jenjang pendidikan dan program Corporate Leadership Training (CLT).

Program TEACH telah diikuti 174 peserta, yakni sebanyak 41 orang untuk program D3 hingga S1, 28 orang yang mengikuti program SMA - S1, dan sebanyak 104 orang yang mengikuti program pascasarjana (S2).

Beragam upaya peningkatan kualitas SDM tersebut tentunya sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas SDM seluruh perusahaan BUMN. Dan diharapkan bisa meningkatkan daya saing secara global serta membawa perubahan yang mengharumkan bangsa.

Harvey Moeis, tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk periode 2015–2022 dijadwalkan menjalani sidang dakwaan perdana pada Rabu (14/8). Kasus ini menarik perhatian publik lantaran disebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah menerima jadwal sidang melalui Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

"Jadwal sidang yang telah ditetapkan,” kata Harl seperti dikutip, Selasa (13/8). .

Harli mengatakan untuk langkah selanjutnya Kejaksaan Agung akan terus melanjutkan penanganan perkara. Salah satunya dengan merampungkan berkas pelimpahan terdakwa lainnya ke pengadilan.

Hingga kini Kejaksaan Agung masih menyempurnakan berkas perkara empat orang tersangka lainnya berinisial HL, R, BG, dan A. Berkas perkara Harvey telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (5/8).

Sementara itu Harli belum bisa menjelaskan kapan pelimpahan berkas perkara tersangka Helena Lim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah mulai menyidangkan perkara tiga tersangka dalam kasus tersebut yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015–2019 Suranto Wibowo, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2021–2024 Amir Syahbana, serta Pelaksana Tugas Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret hingga ​​​​Desember 2019 Rusbani alias Bani.

Dalam sidang pembacaan dakwaan pada Rabu (31/7) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardito Muwardi mengatakan Harvey selaku perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin dan Helena Lim selaku Manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ia disebut menerima aliran uang korupsi pengelolaan timah senilai Rp420 miliar.

Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara perihal perusahaan Indonesia yang lebih memilih mencatatkan sahamnya atau Initial Public Offering (IPO) di luar negeri daripada di pasar modal Indonesia.

Misalnya J&T Express yang mencatatkan sahamnya di bursa saham Hong Kong pada Oktober 2023 lalu. Kemudian perusahaan fintech asal Indonesia yang didirikan oleh mantan CEO Indosat Alexander Rusli, DigiAsia juga IPO di Amerika Serikat dan terdaftar di bursa saham Nasdaq dengan kode saham DAAS.

Merespons hal tersebut, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengungkapkan bahwa bursa telah melakukan kerja sama untuk mengadakan survei terhadap konglomerasi dan grup-grup besar yang belum terdaftar sebagai perusahaan publik di Indonesia.

“Tujuannya adalah bagaimana kita menggali dari mereka, dari owner, untuk mengetahui apa yang mengakibatkan mereka belum masuk ke pasar modal kita,” kata Nyoman di gedung BEI, Jakarta, Senin (13/8).

BEI Lakukan Dua Riset

Tak hanya itu, BEI juga tengah melakukan dua riset. Pertama, dari sisi supply side, BEI ingin memahami kenapa grup-grup besar belum terdaftar di pasar modal Indonesia. Kedua, dari sisi demand side, BEI juga akan meneliti persepsi investor tentang tipe perusahaan besar yang mereka inginkan.

Hasil dari kedua riset ini akan digabungkan menjadi umpan balik bagi regulator dan pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pasar modal di masa depan dan dia berharap kedua riset ini akan rampung pada Desember 2024.

“Dan kami akan sharing, ya tentunya kami sampaikan dulu kepada regulator,” ujar Nyoman.

Rencana IPO di Luar Negeri

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berencana mencatatkan saham di New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), Hong Kong Stock Exchange (HKSE), Singapore Stock Exchange (SGX) atau London Stock Exchange (LSE).

Namun rencana tersebut batal terlaksana karena perseroan ingin fokus memperbaiki kinerja keuangan terlebih dahulu. Mengingat, emiten teknologi ini masih mencatatkan rugi Rp 2,84 triliun pada semester I 2024.

Tak hanya GOTO, Startup penyedia layanan wisata atau online travel agent (OTA) Traveloka dikabarkan hampir mengumpulkan pendanaan lebih dari US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun. Unicorn ini sebelumnya mengkaji pencatatan saham perdana alias IPO di bursa AS.

Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara perihal perusahaan Indonesia yang lebih memilih mencatatkan sahamnya atau Initial Public Offering (IPO) di luar negeri daripada di pasar modal Indonesia.

Misalnya J&T Express yang mencatatkan sahamnya di bursa saham Hong Kong pada Oktober 2023 lalu. Kemudian perusahaan fintech asal Indonesia yang didirikan oleh mantan CEO Indosat Alexander Rusli, DigiAsia juga IPO di Amerika Serikat dan terdaftar di bursa saham Nasdaq dengan kode saham DAAS.

Merespons hal tersebut, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengungkapkan bahwa bursa telah melakukan kerja sama untuk mengadakan survei terhadap konglomerasi dan grup-grup besar yang belum terdaftar sebagai perusahaan publik di Indonesia.

“Tujuannya adalah bagaimana kita menggali dari mereka, dari owner, untuk mengetahui apa yang mengakibatkan mereka belum masuk ke pasar modal kita,” kata Nyoman di gedung BEI, Jakarta, Senin (13/8).

BEI Lakukan Dua Riset

Tak hanya itu, BEI juga tengah melakukan dua riset. Pertama, dari sisi supply side, BEI ingin memahami kenapa grup-grup besar belum terdaftar di pasar modal Indonesia. Kedua, dari sisi demand side, BEI juga akan meneliti persepsi investor tentang tipe perusahaan besar yang mereka inginkan.

Hasil dari kedua riset ini akan digabungkan menjadi umpan balik bagi regulator dan pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pasar modal di masa depan dan dia berharap kedua riset ini akan rampung pada Desember 2024.

“Dan kami akan sharing, ya tentunya kami sampaikan dulu kepada regulator,” ujar Nyoman.

Rencana IPO di Luar Negeri

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berencana mencatatkan saham di New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), Hong Kong Stock Exchange (HKSE), Singapore Stock Exchange (SGX) atau London Stock Exchange (LSE).

Namun rencana tersebut batal terlaksana karena perseroan ingin fokus memperbaiki kinerja keuangan terlebih dahulu. Mengingat, emiten teknologi ini masih mencatatkan rugi Rp 2,84 triliun pada semester I 2024.

Tak hanya GOTO, Startup penyedia layanan wisata atau online travel agent (OTA) Traveloka dikabarkan hampir mengumpulkan pendanaan lebih dari US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun. Unicorn ini sebelumnya mengkaji pencatatan saham perdana alias IPO di bursa AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,81% ke level 7.356 pada penutupan perdagangan Selasa (13/8). Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan pelaku pasar mulai mengukur prospek pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed sehubungan dengan rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS) pada Rabu waktu setempat.

Pasar juga mempertimbangkan risk-off investor di tengah gejolak geopolitik di wilayah Timur Tengah yang dikhawatirkan akan semakin memanas. Risk off adalah kondisi dimana investor tidak ingin mengambil risiko.

Sementara itu, Singapura melaporkan ekonominya tumbuh 2,9% pada kuartal kedua, sejalan dengan estimasi konsensus pasar.

Dari dalam negeri, indeks IHSG menguat ditopang oleh aliran dana masuk investor asing. Masuknya aliran dana investor asing memberikan dampak positif terhadap minat investor asing untuk berinvestasi, sehingga memberikan katalis positif pada nilai rupiah dan juga IHSG.

''Pencapaian ini tidak terlepas dari solidnya ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia menyampaikan bahwa pada periode 5 hingga 9 Agustus 2024, aliran modal asing masuk di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 1,62 triliun'' tulis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Selasa (13/8).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 8,37 triliun dengan volume 15,62 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.025.090 kali.

Sebanyak 332 saham menguat 230 saham terkoreksi, dan 224 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.489,96 triliun.

Bursa asia mayoritas menguat seiring dengan kenaikan IHSG. Nikkei 225 naik 3,34%, Shanghai Composite Indeks menguat 0,36%, Hang Seng naik 0,34% dan Straits Times melemah 0,86%

Saham top gainers:
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)
- PT PP Tbk (PTPP)
- PT Adhi Karya Tbk (ADHI)
- PT TBS Energy Tbk (TOBA)
- PT BFI Finance Indonesia Tdk (BFIN)

Saham top losers:
- PT Bank Mayapada Internationa Tbk (MAYA)
- PT Amman Mineral International Tbk (AMMN)
- PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)
- PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)