ekBis#1

Singapura menjadi surga bagi orang kaya Indonesia. Para triliuner memilih tinggal di sana sambil menikmati kebijakan pajak yang rendah, sambil tetap meraup kekayaan dari Tanah Air.

Nasib berbeda justru dialami kelas bawah Indonesia. Mereka harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan banyak yang terjebak dalam siklus utang berbunga tinggi.

Hal ini tertulis dalam laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios) berjudul Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin. "Ini menyiratkan ketimpangan antara sumber dan hasil kekayaan yang dipamerkan atau dinikmati," kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar di Jakarta, Rabu (25/9).

Selain pajak, Singapura juga menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dan perlindungan aset bagi orang-orang kaya. Kondisi ini menjadi magnet bagi para triliuner, sambil tetap bergantung pada sumber daya alam Indonesia untuk menopang kekayaannya.

“Dengan kata lain, investasi dan keuntungan yang bersumber dari Indonesia mengalir tanpa kembali ke ekonomi domestik,” kata Media.

Korporasi besar, ia mengatakan, memiliki kekuatan finansial untuk menyewa jasa konsultan perbankan dan perpajakan global. Para triliuner dapat dengan mudah memindahkan pendapatan mereka ke negara dengan pajak rendah alias tax haven

“Mmreka dapat mengalihkan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan beban pajak yang lebih ringan,” ucapnya.

Kondisi tersebut juga membuat kesenjangan ekonomi semakin melebar. Dalam laporan tersebut, Celios menemukan kekayaan 50 triliuner teratas Indonesia setara dengan kekayaan rata-rata 50 juta orang di Indonesia. Total hartanya setara dengan 2,45% anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 dan 4,11% target penerimaan pajak tahun ini.

Kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 mendapat sejumlah catatan kritis. Produktivitas DPR dalam pembentukan undang-undang selama lima tahun terakhir dinilai sebagai yang terburuk dalam sejarah badan legislatif sejak era reformasi 1998.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) oleh DPR pada periode ini lebih banyak difokuskan pada penyelesaian RUU kumulatif terbuka. Padahal pembahasan RUU ini tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahunan untuk dibahas atau disahkan.

Koordinator Riset Formappi Lucius Karus menjelaskan RUU kumulatif terbuka merupakan RUU yang diusulkan oleh pihak eksternal. Pengusulnya bisa pemerintah untuk mengesahkan ketentuan dan mengubah beberapa pasal tertentu. RUU jenis ini tidak berasal dari inisiatif DPR.

Lucius mencontohkan sejumlah penyelesaian RUU oleh DPR yang datang dari pengajuan pemerintah. Di antaranya RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) dan RUU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Selain itu, juga ada RUU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lucius juga menyoroti RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lebih jauh, menurut Lucius, DPR juga lebih mengutamakan pengesahan RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang tidak masuk dalam prolegnas. Dia mencatat DPR hanya mengesahkan 26 RUU yang masuk prolegnas selama lima tahun dari total 264 RUU yang masuk dalam prolegnas.

"DPR mengesahkan begitu banyak RUU kumulatif terbuka. Dalam konteks RUU Prolegnas, jadi hanya 5 RUU saja yang DPR selesaikan dalam setahun.

"Ini memprihatinkan karena mestinya DPR bisa menghasilkan lebih banyak sesuai dengan rencana yang mereka buat," kata Lucius saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (25/9).

Pada kesempatan tersebut, Lucius menjelaskan bahwa idealnya pengesahan RUU kumulatif terbuka hanya mengakomodir sejumlah ketetapan tertentu. Di antaranya RUU APBN, RUU ratifikasi perjanjian internasional, RUU hasil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK.

Produk Hukum Kontroversial

Hasil pengesahan sejumlah RUU menjadi instrumen hukum legal oleh Dewan juga dianggap banyak mengandung unsur kontroversi. Ini karena proses pembahasannya dipandang kurang memberikan ruang partisipasi publik.

"DPR kerap menyiasati pembahasan RUU yang sesungguhnya merupakan RUU prioritas. Mereka mau cepat dan mau mengutak-atik 1-2 pasal yang memang diinginkan untuk diubah oleh pihak lain. Dalam hal ini saya kira oleh presiden," ujar Lucius.

Indikasi ihwal adanya intervensi politik dalam proses legislasi berdampak terhadap fungsi lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh UU menjadi lemah. Lucius menyebut, perubahan instrumen hukum yang dilakukan Dewan dapat mengurangi kekuatan atau independensi lembaga-lembaga tersebut.

"Katakanlah MK setelah DPR mengutak-atik 1-2 pasal saja terkait dengan usia pensiun hakim MK, sejak saat itu MK sudah di bawah kendali DPR," ujar Lucius. "DPR punya kendali atas MK, misalnya bisa mengganti hakimnya tanpa melalui prosedur".

Formappi juga menyinggung polemik revisi UU TNI-Polri dan revisi UU MK yang kemudian diwariskan ke DPR periode berikutnya. Rencana untuk mengubah dua UU ini sebelumnya mendapat sentimen negatif dari publik.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago berpendapat bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu dikaji lebih lanjut.

Revisi UU Polri nantinya akan mengubah ketentuan batas usia pensiun dari yang semula 58 menjadi 60 tahun. Adapun anggota polisi dengan keahlian khusus akan pensiun pada usia 65 tahun.

Dia berpendapat revisi masa usia pensiun di tubuh Polri berpotensi dapat menghambat proses regenerasi di tubuh personel. Pengesahan revisi UU itu dapat memicu risiko bahwa generasi muda mungkin sulit untuk mencapai posisi strategis.

"Hal negatifnya juga akan berdampak terhadap regenerasi yang begitu panjang karena nantinya jabatan strategis sulit dicapai oleh beberapa kader muda." ujar Arifki saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (25/6).

Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, revisi UU Polri selayaknya lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang institusi kepolisian itu sendiri.

Daripada memperpanjang batas usia pensiun, Bambang menyebut ada opsi rekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pegawai ASN maupun pegawai pemerintah non ASN untuk menangani tugas fungsional maupun administrasi di tubuh Polri. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Menurut Bambang UU ASN mengamanatkan Pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI dan Polri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. "Semisal revisi itu mengatur soal penambahan personel itu wajar ya, tapi kalau untuk menambah batas usia pensiun, itu tidak wajar," ujar Bambang.

Platformkripto Indodax sempat menutup sistem karena adanya peretasan yang diduga dilakukan oleh hacker asal Korea Utara, Lazarus Group. CEO Indodax Oscar Darmawan pun mengungkapkan kronologinya.

Berdasarkan hasil investigasi, celah peretasan berasal dari engineer Indodax yang menerima pekerjaan freelance atau paruh waktu. Engineer yang dimaksud merupakan karyawan penuh waktu Indodax.

Engineer tersebut menggunakan laptop yang sama untuk bekerja paruh waktu dan penuh waktu di Indodax.

“Dalam bahasa FBI, salah satunya disebut dengan serangan siber Dream Job. Seseorang ditawari pekerjaan bergaji tinggi misalnya, sejam mendapatkan beberapa ribu dolar,” kata Oscar dalam program The Overpost dikutip dari saluran YouTube TiangAtas, Selasa (24/9).

Pada kesempatan berbeda, Oscar menyampaikan bahwa engineer Indodax tersebut diminta mengunduh file yang sudah disusupi malware. Meski engineer ini hanya memiliki akses ke server biasa, malware bisa menyebar ke server utama.

Malware yang digunakan untuk menyusup ke server Indodax merupakan jenis baru menurut hasil auditor forensik keamanan perusahaan. “Malware ini dibuat khusus untuk menyerangan jaringan sistem operasi seperti yang dipakai oleh Indodax,” kata dia.

Oscar mengatakan malware tersebut lolos dari identifikasi ketika dipindah oleh antivirus.

Indodax pun memperketat Standar Operasional Prosedur atau SOP dalam hal penggunaan laptop maupun akses ke server. Hal ini untuk mengantisipasi serangan siber serupa.

Dugaan serangan siber ke platform kripto Indodax pertama kali diungkapkan oleh perusahaan keamanan Web3 yakni Cyvers pada 11 September. Setelah itu perusahaan menutup sistem untuk proses investigasi.

Cyvers menduga kelompok hacker Korea Utara, Lazarus yang membobol platform kripto Indodax. Dalam pengumuman deteksi transaksi mencurigakan di Indodax, Cyvers menyampaikan Lazarus melibatkan 150 transaksi dan kerugian aset digital sekitar US$ 20,5 juta atau setara Rp 315,7 miliar.

Platform jual-beli aset kripto Indodax dapat diakses kembali pada 14 September. Oscar Darmawan mengatakan saldo pengguna 100% aman.

Indodax memiliki cadangan aset kripto lebih dari 100% dari total saldo pengguna.

Perusahaan mempublikasikan Proof of Reserve sebagai bentuk transparansi yang mencakup total aset kripto 4.806,34 Bitcoin atau Rp 4,288 triliun, 36.915,47 Ethereum Rp 1,334 triliun, serta aset kripto lainnya Rp 5,907 triliun. Total cadangan Rp 11,529 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melelang 6 wilayah kerja atau WK migas pada bulan depan. Direktur Pembinaan Program Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto menyebut WK yang akan dilelang, antara lain berasal dari fokus eksplorasi area Indonesia Timur, meliputi Buton, Timor, Seram, Aru, dan Papua.

“Dari lima area tersebut sudah ada yang menjadi blok migas baru, dan bulan depan ada yang menjadi kandidat WK yang akan dilelang," kata Ariana pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Nasional", dikutip dari siaran pers, pada Rabu (26/9).

Ia menjelaskan, upaya eksplorasi dilakukan selama ini melalui studi gabungan. Saat ini, terdapat 17 area yang dieksplorsi dan 11 area yang masih dalam tahap pengajuan.

Adapun lelang, menurut Ariana, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan cadangan dan produksi di tengah tantangan penurunan produksi migas serta fluktuasi harga minyak dunia. Selain lelang, peningkatan cadangan dan produksi produksi migas dilakukan melalui penerapan teknologi untuk mengoptimalisasi produksi, reaktivasi lapangan idle, serta dengan membuat atau merevisi kebijakan-kebijakan baru.

Kementerian ESDM pada awal bulan ini telah mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung WK migas tahap I 2024 untuk WK Central Andaman, WK Amanah, dan WK Melati pada Selasa (3/9). Pengumuman ini memiliki nilai investasi berupa komitmen pasti sebesar US$ 19.882.293 atau Rp 308,97 miliar (kurs Rp 15.540) dan bonus tanda tangan sebesar US$ 800.000 atau Rp 12,43 miliar.

“Terdapat perusahaan migas Cina yang berpartisipasi dalam lelang WK migas ini. Untuk itu kami juga turut mengucapkan terimakasih atas dukungan pemerintah Cina,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dadan Kusdiana dalam siaran pers, Selasa (3/9).

Pengumuman pemenang lelang WK tersebut ditandai dengan penyampaian Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang. “Kami ucapkan selamat kepada para pemenang,” ujar Dadan.

Dalam lelang WK migas tahap 1 2024, terdapat lima WK yang telah ditawarkan, yakni WK Amanah, WK Central Andaman, WK Melati, Wilayah Kerja Panai, dan WK Pesut Mahakam. Lelang WK Panai dan WK Pesut Mahakam masih berlangsung, dan ditawarkan dengan mekanisme Lelang Reguler serta akan berakhir pada 11 September 2024.

Kementerian ESDM menyebut, dalam rencana lelang WK migas tahap II 2024 terdapat beberapa WK yang dinilai potensial dan menjadi kandidat yang akan ditawarkan, yaitu WK Air Komering, WK Binaiya, WK Gaea, WK Kojo, dan WK Serpang.

Bursa Efek Indonesia (BEI) belum lama ini diguncang oleh skandal gratifikasi yang terkait dengan proses penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Lima orang oknum karyawan BEI akhirnya dipecat akibat pelanggaran ini.

Kabar mengenai kasus gratifikasi ini bermula dari surat kaleng yang ditujukan ke media center BEI, pada Senin, 26 Agustus 2024. Surat yang dibawa orang tak dikenal itu membawa informasi ihwal dugaan kasus gratifikasi proses IPO.

Sebelum kasus ini muncul, otoritas Bursa telah mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh insan Bursa untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Namun, tidak lama kemudian ada surat kaleng baru yang berjudul “Terlibat Gratifikasi Proses Listing Emiten: BEI PHK Karyawan Divisi Penilaian Perusahaan”.

Surat kaleng tersebut memuat nilai gratifikasi yang ditaksir mencapai miliaran rupiah per emiten dan praktik tersebut sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Kasus dugaan gratifikasi ini disinyalir melibatkan lebih dari satu emiten yang sahamnya tercatat di BEI saat ini.

Dalam proses pemeriksaan, Bursa telah menetapkan beberapa oknum karyawan yang diduga kuat membentuk perusahaan jasa penasihat secara terorganisir. Dari perusahaan ini, terakumulasi dana sekitar Rp 20 miliar.

Awalnya BEI Bungkam

Reporter Katadata.co.id telah meminta tanggapan lebih lanjut perihal gratifikasi ini kepada BEI. Namun, otoritas Bursa tidak merespons.

Setelah kasus ini ramai diberitakan media massa, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan secara substansi masalah internal ini bukan konsumsi untuk publik. Alih-alih menjawab pertanyaan reporter, BEI justru mengimbau kembali kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada insan BEI.

"Sebagai wujud komitmen dalam menjaga integritas, independensi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BEI berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016," ujar Nyoman, Senin (26/8).

BEI juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan, rekanan, pelanggan, dan pihak lainnya untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Gratifikasi yang dimaksud termasuk uang, makanan, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, atau fasilitas penginapan.

Bursa melarang pemberian lainnya, seperti perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas tidak wajar lainnya. Larangan ini berlaku secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, bagi seluruh insan BEI maupun anggota keluarganya.

Beberapa hari kemudian, BEI buka suara terkait pemecatan lima karyawannya yang diduga meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten agar sahamnya bisa tercatat di BEI. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, membenarkan telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan bursa. Karena itu, BEI telah melakukan tindakan disiplin sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

“BEI berkomitmen memenuhi prinsip good corporate governance,” tulis Kautsar dalam keterangan resminya, Senin (26/8) malam.

Bursa juga membantah bahwa pihaknya kecolongan dalam praktik gratifikasi tersebut. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengaku bursa sudah melakukan tindakan tegas kepada karyawan yang menerima gratifikasi maupun pelanggaran lainnya. Menurutnya, pemecatan karyawan yang dilakukan Bursa merupakan salah satu upaya dalam memberantas aksi kecurangan.

"Yang menjadi kewenangan kami adalah memberikan sanksi kepada karyawan kami dan itu sudah kami lakukan, tidak ada kecolongan," kata Jeffrey kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Senin (2/9).

Jeffrey juga memastikan IPO yang sudah berjalan sebelumnya tidak bermasalah. Sebab, sebuah proses IPO emiten dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan untuk melakukan penilaian kualitas calon emiten.

Tren IPO di Bursa Efek Indonesia 2020-2024 (Katadata/Zulfiq Ardi N)

OJK Membantah Keterlibatan Karyawannya

Surat kaleng yang diterima para wartawan juga menyebut para oknum BEI bekerja sama dengan oknum di OJK dalam menjalankan aksinya. Setiap perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di Bursa memang harus melalui proses persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Namun, OJK membantah keterlibatan institusinya pada kasus dugaan gratifikasi praktik IPO. “Sepengetahuan saya, tidak ada gratifikasi ke OJK,” ujar Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, ketika dihubungi media pada Senin (26/8).

OJK juga melarang semua pegawainya terlibat dalam praktik penyuapan, termasuk menerima gratifikasi saat menjalankan tugas dan fungsinya. "BEI telah berkoordinasi dengan OJK. OJK mendukung langkah tegas BEI menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar untuk menjaga integritas serta kepercayaan kepada institusi," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, dalam keterangan resmi, Rabu (28/8).

Aman mengatakan hal ini merupakan respons OJK terhadap pemberitaan di beberapa media massa terkait dugaan adanya praktik gratifikasi pada proses IPO. OJK sedang mendalami potensi keterkaitan pegawai OJK dalam hal tersebut. OJK meminta pegawainya selalu menjunjung tinggi kode etik dan taat pada ketentuan yang berlaku

“Dan sejauh ini kami belum menemukan indikasi pelanggaran oleh pegawai OJK terkait dengan penawaran umum," ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan harus ada sanksi yang seimbang apabila ada hal-hal yang tidak berdasar ataupun melanggar terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. “Ya, tentu harus diberikan sanksi yang seimbang,” kata Mahendra menanggapi kasus gratifikasi IPO tersebut, di Jakarta, Selasa (27/8).

Mahendra mengatakan OJK mendukung sanksi tersebut sebab bursa dipercaya sebagai Self Regulatory Organizations (SRO). Bursa perlu menjadi SRO yang dipercaya dalam mengelola transaksi dan investasi publik, serta harus benar-benar menjaga integritas yang baik.

Ia juga mengatakan para oknum yang terlibat dalam kasus ini tidak ada yang boleh dikecualikan atau dilindungi pihak lain maupun pejabat Bursa.

"Ini menunjukkan tidak ada tempat bagi yang merusak integritas Bursa, yang memicu risiko sangat besar. Kami akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mendalami ini," kata Mahendra kepada media dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat (5/9).

Mahendra juga meminta agar Bursa melaksanakan pendalaman untuk menindak lanjuti permasalahan ini termasuk kemungkinan pihak-pihak lain yang terlibat. "Apabila terdapat calon emiten yang terlibat, ini merupakan suatu pelanggaran yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dikecualikan sebab mempengaruhi integritas pasar modal," ujarnya.

Kualitas IPO Dipertanyakan

Menurut penelusuran Katadata.co.id, selama periode 2021-2024 ada 226 perusahaan yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Dari 226 perusahaan itu, sedikitnya 17 perusahaan berada dalam pengawasan khusus Bursa lantaran harga rata-rata sahamnya di pasar reguler dalam enam bulan terakhir di bawah Rp 51 (lihat tabel).

Salah satu emiten tersebut adalah PT Widodo Makmur Tbk (WMPP). Perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi dan komoditas pertanian itu harga sahamnya sudah merosot 92,5% sejak IPO pada 6 Desember 2021.

BEI juga menyematkan notasi khusus lainnya pada saham WMPP lantaran perusahaan melakukan moratorium pembayaran utang. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan WMPP dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Agustus lalu. Berdasarkan laporan keuangan, WMPP memiliki total utang senilai Rp 3,84 triliun per 30 Juni 2024.

Emiten lainnya, PT Net Visi Media Tbk (NETV), juga mendapatkan notasi khusus dari BEI karena ekuitasnya negatif. Pada semester I 2024, NETV mencatat ekuitas negatif Rp 648,26 miliar.

Saham IPO yang Berada dalam Pengawasan Khusus (Katadata/Zulfiq Ardi N)

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy mengatakan dirinya sejak lama mempertanyakan kualitas IPO di BEI. Hal itu terjadi sejak OJK dan BEI mengejar kuantitas emiten baru sebagai Key Performance Indicator (KPI) mereka.

“Saya pikir dari dulu kualitas emiten baru dipertanyakan. Mungkin juga gara-gara ini,” kata Budi ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (27/8).

Di samping itu, Budi menyebut banyak perusahaan yang mengambil jalur pintas dalam proses IPO. Hal ini terjadi karena calon emiten harus segera menyerahkan dokumen tepat waktu. Mereka harus menggunakan laporan keuangan enam bulan terakhir yang telah diaudit.

Jika terlambat, audit laporan keuangan mereka menjadi tidak berlaku dan mereka harus melakukan audit baru. Tentunya, hal ini akan memakan biaya lebih mahal.

“Jamak dilakukan, kemungkinan keluar biaya audit tambahan membuat banyak emiten memilih jalan pintas,” kata Budi.

Ia mengatakan perusahaan yang dirugikan dalam kasus gratifikasi IPO ini bisa saja menuntut balik BEI atau oknum yang terlibat jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Akan tetapi, ia khawatir pengungkapan emiten-emiten yang terlibat dalam kasus gratifikasi ini akan berefek lebih besar ke pasar.

Harga saham emiten tersebut bisa turun drastis. “Harus hati-hati dan dipertimbangkan baik-baik oleh BEI,” kata Budi.

Budi memperkirakan pendaftaran IPO di pasar modal setelah kasus gratifikasi ini mungkin akan terpengaruh. Akan tetapi, efeknya hanya bersifat sementara. Setelah itu, pasar akan kembali fokus pada faktor-faktor dasar serta sentimen global dan domestik mengenai ekonomi, keuangan, dan politik.

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta Hasan Zein Mahmud turut berkomentar mengenai kasus gratifikasi IPO yang berujung pada pemecatan lima pegawai di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. “Bagus, tapi tidak cukup,” tulis Hasan dalam keterangannya, Selasa (27/8).

Hasan Zein menilai disiplin pegawai merupakan urusan internal BEI sedangkan transparansi adalah indikator kualitas bursa yang menjadi kepentingan semua investor. Ia menekankan transparansi juga menjadi tanda kejujuran, sehingga ia mempertanyakan mengapa nama emiten yang melakukan suap tidak diumumkan. Ia juga mempertanyakan seberapa besar nilai suap dan dampaknya bagi perusahaan.

Hasan juga menyoroti apakah uang suap tersebut dibebankan sebagai biaya emisi atau operasional yang bisa mengurangi laba perusahaan. Menurutnya, tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh integritas pengelola dan praktik suap ini secara jelas menunjukkan kualitas integritas BEI.

Pengamat pasar modal Desmond Wira menilai hukuman berat bagi para pelaku yang terlibat dalam kasus gratifikasi IPO ini akan menimbulkan efek jera. "Yang terlibat dihukum seberat-beratnya. Kalau itu benar-benar dilakukan, yang mau menyuap akan berpikir berkali-kali," kata Desmond kepada Katadata.co.id, Senin (9/9).

Merespons hal ini, Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan seluruh perusahaan yang mencatatkan sahamnya melalui proses IPO telah memenuhi ketentuan persyaratan. Iman menyebut dalam proses evaluasi pencatatan, BEI tidak hanya menilai aspek formal dari persyaratan pencatatan.

BEI telah melakukan evaluasi terhadap aspek substansial, seperti keberlanjutan usaha, reputasi pengendali, reputasi jajaran direksi dan komisaris, serta prospek pertumbuhan calon perusahaan yang akan tercatat.

“Kami memastikan perusahaan yang tercatat memang eligible, sampai dengan saat ini perusahaan IPO memenuhi persyaratan pencatatan,” kata Iman kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (6/9).

Ia mengatakan BEI terus berupaya menjaga relevansi peraturan pencatatan dengan memperhatikan kondisi terkini di pasar modal yang terus berkembang. Bursa melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas perusahaan yang tercatat. Karena itu, BEI akan menyesuaikan peraturan pencatatan yang bertujuan untuk menaikkan persyaratan minimum bagi perusahaan yang ingin tercatat di BEI.

IPO Kian Sepi

Kasus gratifikasi IPO ini diperkirakan akan berdampak pada minat perusahaan-perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di BEI. Data BEI menunjukkan sejak Juli hingga awal September, hanya ada tujuh perusahaan baru yang mencatatkan sahamnya di Bursa. Bulan lalu, hanya ada dua perusahaan yang melakukan IPO, yaitu PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) yang tercatat pada 7 Agustus 2024 dan PT Esta Indonesia Tbk (ESTA) yang tercatat pada 8 Agustus 2024.

Nyoman Yetna mengatakan sepinya IPO bukan karena kasus yang tengah terjadi. Ia menilai tren IPO global tengah mengalami penurunan sebesar 16%. Kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu wilayah dengan penurunan IPO paling signifikan tahun ini.

Ia menambahkan penurunan IPO ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang menantang, pertumbuhan yang lambat, dan tingkat inflasi yang tinggi. Era suku bunga tinggi, ketegangan geopolitik, dan dampak perubahan iklim turut memengaruhi minat IPO di bursa.

Baru-baru ini empat perusahaan memutuskan untuk menarik diri dari rencana melantai di BEI. Namun, Nyoman menyebut alasan mundurnya perusahaan-perusahaan tersebut bukan karena adanya kasus gratifikasi IPO. Menurutnya, ada perusahaan yang memutuskan menunda IPO karena kondisi internal tetapi ada juga yang batal IPO karena belum mendapatkan persetujuan dari BEI.

Nyoman menegaskan bahwa semua proses evaluasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Tidak ada kaitannya dengan isu lain,” kata Nyoman kepada wartawan, Kamis (5/9).

DPR Panggil OJK, Minta Penjelasan Kasus Gratifikasi

Kasus gratifikasi IPO menyita perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin, mengatakan Komisi XI DPR telah menjadwalkan Rapat Kerja bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyebut pertemuan yang akan membahas gratifikasi bernilai miliaran rupiah tersebut bakal dilaksanakan pada September ini.

“Isu mengenai kasus ini tentu akan kami suarakan,” kata Puteri ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (3/9).

Puteri juga mengatakan rapat tersebut bertujuan agar DPR mendapatkan klarifikasi langsung dari OJK. Hal itu termasuk penjelasan mengenai upaya penindakan dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh OJK.

Budi Frensidy menilai OJK ikut bertanggung jawab atas kasus gratifikasi IPO yang terjadi di BEI. Jika OJK tidak mengambil tindakan terhadap kasus tersebut, hal itu bisa dianggap sebagai persetujuan terhadap keputusan BEI.

"Mungkin saja OJK berpandangan pengawasan terhadap pegawai BEI adalah tanggung jawab BEI," ujarnya. Ia berharap BEI dan OJK bisa menggali lebih lanjut mengenai keterkaitan pihak-pihak lain dalam kasus ini dari lima oknum yang telah dijatuhi sanksi.

Kasus gratifikasi ini telah mencoreng kredibilitas Bursa Efek Indonesia di mata emiten dan investor. Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, target BEI untuk meraih 62 emiten baru dalam IPO tahun ini kemungkinan tidak akan tercapai.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah menggodok rencana perubahan fungsi kawasanan hutan pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan inisiatif perubahan fungsi ini dilakukan karena Kalimantan Selatan merupakan satu dari empat provinsi di Indonesia yang belum memiliki Taman Nasional.

“Perubahan fungsi ini juga bertujuan untuk meningkatkan intensitas pengelolaan kawasan hutan Pegunungan Meratus, hal ini juga untuk menjaga tutupan lahan di Pegunungan Meratus yang tidak mengalami perubahan selama 10 tahun terakhir,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9).

Hanif mengatakan, kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus sudah memenuhi persyaratan untuk bisa ditingkatkan statusnya sebagai kawasan Taman Nasional. Pegunungan Meratus memiliki semua variabel yang digunakan untuk menetapkan sebuah wilayah hutan dapat ditetapkan menjadi kawasan taman nasional.

"UNESCO juga telah mengakui Geopark Meratus, sehingga secara teknis sudah layak untuk ditingkatkan menjadi Taman Nasional," ucapnya.

Untuk itu, ia meminta Pemprov Kalsel melakukan identifikasi luasan kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus yang akan diajukan menjadi Taman Nasional nanti.

“Kita juga akan libatkan orang-orang yang ahli di bidang ekonomi dan keuangan dalam penyusunan kajian akdemisnya, mengingat kita saat ini juga menggeser baseline dari ekologi sentris menjadi profit sentris,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan pengusulan Taman Nasional Pegunungan Meratus ini sudah tepat. Hal itu mengingat kawasan pegunungan Meratus ini mempunyai kekayaan hayati dan keunikan ekosistemnya.

“Salah satu kriteria Taman Nasional itukan adanya keunikan baik itu hayatinya maupun ekosistemnya. Disana juga ada kelompok masyarakat yang memiliki interaksi positif dengan kawasan pegunungan Meratus,” ujar Satyawan.

Pengajuan Taman Nasional ini bertujuan untuk menjaga keunikan hayati, ekosistem, dan budaya yang ada di pegunungan Meratus, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih optimum.

“Tidak hanya fungsi perlindungan, tetapi juga fungsi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta untuk pendidikan dan penelitian. Kita optimis tahun ini bisa ditetapkan menjadi Taman Nasional,” ungkapnya.

Mandiri Sekuritas memproyeksikan The Fed akan menurunkan suku bunga lagi sebesar 75 basis poin (bps) pada akhir 2024 ini. Angka tersebut lebih tinggi dari proyeksi bulan sebelumnya yakni sebesar 50 bps.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya menurunkan suku bunga acuannya, yaitu BI Rate dari 6,25% menjadi 6%. Selain itu, suku bunga deposit facility dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility menjadi 6,75%.

Seiring dengan hal itu, The Fed juga secara bersamaan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) pada Kamis, 19 September lalu. Angka tersebut lebih besar dari ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan penurunan sebesar 25 bps.

Sejalan dengan keputusan The Fed,

Lalu, bagaimana efek ke pasar modal Indonesia?

Head of Equity Research and Strategy Mandiri Sekuritas, Adrian Joezer mengatakan bahwa penurunan suku bunga sebesar 50 bps oleh The Fed memberikan kesempatan bagi Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pemangkasan suku bunga acuannya lebih lanjut. Dengan adanya pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal, nilai tukar rupiah juga menguat.

Dengan demikian, menariknya valuasi pasar saham membuka peluang bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk naik semakin besar. Ia memperkirakan IHSG bisa mencapai skenario bull-case yang ditargetkan Mandiri Sekuritas, yaitu ke level 8.000 pada akhir tahun ini.

“Sektor-sektor yang cukup sensitif terhadap penurunan suku bunga dan penguatan nilai tukar rupiah seperti keuangan, consumer staples, dan properti, serta saham-saham small-mid caps tetap menjadi pilihan kami,” kata Adrian dalam keterangan resminya, Rabu (25/9).

Di samping itu, Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas mengatakan, Handy Yunianto menyebut penurunan suku bunga juga akan memberikan dampak positif bagi pasar obligasi. Apabila suku bunga turun, instrumen obligasi menjadi lebih menarik karena investor dapat memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga.

Tak hanya itu, ia mengatakan tingginya imbal hasil obligasi di Indonesia menarik minat tidak hanya dari investor lokal, tetapi juga asing. Hal ini didukung oleh potensi pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang rendah, tingkat utang yang terjaga, dan kondisi politik yang relatif stabil.

Mandiri Sekuritas juga memperkirakan pemotongan suku bunga BI masih akan berlanjut. Diperkirakan akan ada total pemotongan suku bunga BI sebesar 150 basis poin dalam siklus pelonggaran ini, yang akan membawa suku bunga terminal menjadi 4,75%. Ia juga mengklaim kemungkinan 75 basis poin akan dilakukan BI pada 2024.

“Hal ini akan mendekatkan suku bunga riil BI ke rata-rata jangka panjang sekitar 1,7%, turun dari 3,4% saat ini,” ujarnya.

Alasan BI Lebih Cepat Pangkas Suku Bunga

Chief of Economist Mandiri Sekuritas, Rangga Cipta mengatakan menambahkan Bank Indonesia juga menilai penurunan suku bunga BI yang lebih cepat dibandingkan The Fed didorong oleh kepastian terkait pemangkasan suku bunga di AS. Kemudian diikuti menguatnya rupiah, inflasi yang rendah, serta kebutuhan untuk mendukung perekonomian, pembiayaan fiskal, hingga sektor perbankan.

Rangga juga menyebutkan bahwa BI memperkirakan pertumbuhan kredit akan mencapai batas atas target 10-12% untuk 2024. Dengan kontribusi signifikan dari sektor tersier dan industri yang menciptakan lapangan kerja.

Akan tetapi, ia mengatakan belum ada indikasi dari BI untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). Tetapi BI mengungkapkan, kata Rangga, diskon GWM sebesar 4% sejauh ini telah menambah likuiditas total sebesar Rp 256 triliun atau 3,4% dari dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan GWM efektif sebesar 5,6% dibandingkan dengan headline sebesar 9%.

“BI memproyeksikan pertumbuhan PDB 5,1% untuk 2024 dan melihat potensi naik kearah 5,2% bahkan bisa lebih tinggi 2025, didorong oleh belanja fiskal yang lebih agresif,” pungkas Rangga.

Mandiri Sekuritas memproyeksikan The Fed akan menurunkan suku bunga lagi sebesar 75 basis poin (bps) pada akhir 2024 ini. Angka tersebut lebih tinggi dari proyeksi bulan sebelumnya yakni sebesar 50 bps.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya menurunkan suku bunga acuannya, yaitu BI Rate dari 6,25% menjadi 6%. Selain itu, suku bunga deposit facility dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility menjadi 6,75%.

Seiring dengan hal itu, The Fed juga secara bersamaan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) pada Kamis, 19 September lalu. Angka tersebut lebih besar dari ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan penurunan sebesar 25 bps.

Sejalan dengan keputusan The Fed,

Lalu, bagaimana efek ke pasar modal Indonesia?

Head of Equity Research and Strategy Mandiri Sekuritas, Adrian Joezer mengatakan bahwa penurunan suku bunga sebesar 50 bps oleh The Fed memberikan kesempatan bagi Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pemangkasan suku bunga acuannya lebih lanjut. Dengan adanya pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal, nilai tukar rupiah juga menguat.

Dengan demikian, menariknya valuasi pasar saham membuka peluang bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk naik semakin besar. Ia memperkirakan IHSG bisa mencapai skenario bull-case yang ditargetkan Mandiri Sekuritas, yaitu ke level 8.000 pada akhir tahun ini.

“Sektor-sektor yang cukup sensitif terhadap penurunan suku bunga dan penguatan nilai tukar rupiah seperti keuangan, consumer staples, dan properti, serta saham-saham small-mid caps tetap menjadi pilihan kami,” kata Adrian dalam keterangan resminya, Rabu (25/9).

Di samping itu, Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas mengatakan, Handy Yunianto menyebut penurunan suku bunga juga akan memberikan dampak positif bagi pasar obligasi. Apabila suku bunga turun, instrumen obligasi menjadi lebih menarik karena investor dapat memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga.

Tak hanya itu, ia mengatakan tingginya imbal hasil obligasi di Indonesia menarik minat tidak hanya dari investor lokal, tetapi juga asing. Hal ini didukung oleh potensi pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang rendah, tingkat utang yang terjaga, dan kondisi politik yang relatif stabil.

Mandiri Sekuritas juga memperkirakan pemotongan suku bunga BI masih akan berlanjut. Diperkirakan akan ada total pemotongan suku bunga BI sebesar 150 basis poin dalam siklus pelonggaran ini, yang akan membawa suku bunga terminal menjadi 4,75%. Ia juga mengklaim kemungkinan 75 basis poin akan dilakukan BI pada 2024.

“Hal ini akan mendekatkan suku bunga riil BI ke rata-rata jangka panjang sekitar 1,7%, turun dari 3,4% saat ini,” ujarnya.

Alasan BI Lebih Cepat Pangkas Suku Bunga

Chief of Economist Mandiri Sekuritas, Rangga Cipta mengatakan menambahkan Bank Indonesia juga menilai penurunan suku bunga BI yang lebih cepat dibandingkan The Fed didorong oleh kepastian terkait pemangkasan suku bunga di AS. Kemudian diikuti menguatnya rupiah, inflasi yang rendah, serta kebutuhan untuk mendukung perekonomian, pembiayaan fiskal, hingga sektor perbankan.

Rangga juga menyebutkan bahwa BI memperkirakan pertumbuhan kredit akan mencapai batas atas target 10-12% untuk 2024. Dengan kontribusi signifikan dari sektor tersier dan industri yang menciptakan lapangan kerja.

Akan tetapi, ia mengatakan belum ada indikasi dari BI untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). Tetapi BI mengungkapkan, kata Rangga, diskon GWM sebesar 4% sejauh ini telah menambah likuiditas total sebesar Rp 256 triliun atau 3,4% dari dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan GWM efektif sebesar 5,6% dibandingkan dengan headline sebesar 9%.

“BI memproyeksikan pertumbuhan PDB 5,1% untuk 2024 dan melihat potensi naik kearah 5,2% bahkan bisa lebih tinggi 2025, didorong oleh belanja fiskal yang lebih agresif,” pungkas Rangga.

Dua kota di Jawa Timur menempati peringkat pertama dan kedua sebagai wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Kamis pagi (26/9). Dua kota tersebut adalah Surabaya dan Pagak di Kabupaten Malang.

Berdasarkan data yang dihimpun website pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.50 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Surabaya mencapai 178, sedangkan Pagak mencapai 185. Keduanya berada pada kategori kualitas udara tidak sehat.

Sementara itu, Jakarta menempati posisi ke-6 dengan indeks AQI 143 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Senin (23/9):

1. Surabaya, Jawa Timur dengan AQI poin 178 atau berada pada kategori udara tidak sehat.

2. Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan AQI poin 168 atau berada pada kategori tidak sehat.

3. Bandung, Jawa Barat dengan AQI poin sebesar 167 atau berada pada kategori tidak sehat.

4. Tangerang Selatan, Banten dengan AQI poin sebesar 158 atau berada pada kategori tidak sehat.

5. Depok, Jawa Barat dengan AQI poin sebesar 156 atau berada dalam kategori tidak sehat.

Sedangkan, untuk kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati oleh Lahore di Pakistan dengan AQI poin s 191 atau masuk dalam kategori tidak sehat.

Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Singapura Jadi Surganya Orang Kaya Indonesia, Celios Ungkap Penyebabnya

Spesifikasi Vivo V40 Lite Harga Rp 3 Jutaan, Resmi Hadir di Indonesia

IHSG Sesi I Turun ke Level 7.723, Saham GOTO dan ARTO Justru Naik

Kinerja DPR 2019-2024 Dinilai Terburuk Sejak 1998, Minim Inisiatif Legislasi

Kronologi Platform Kripto Indodax Diretas Hacker Pakai Modus Dream Job

ESDM akan Lelang 6 Wilayah Kerja Migas pada Oktober

Perdana Melalui OSS, Cahaya Anagata Raih Izin Tambang Panas Bumi di Lampung

Skandal Makelar IPO Mencoreng Kredibilitas Bursa Efek Indonesia

Pegunungan Meratus Akan Ditetapkan Sebagai Taman Nasional

IHSG Berpeluang Tembus 8.000 Didukung Pelonggaran Suku Bunga The Fed

The Fed Diproyeksi Bakal Pangkas Suku Bunga Lagi, Bagaimana Efek ke Pasar Modal?

Dua Kota di Jawa Timur Jadi Daerah dengan Kualitas Udara Terburuk Kamis Pagi