Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong transformasi di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, transformasi dan reformasi di bidang PPDP akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan, dan pengawasan bidang PPDP.

"Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri, dan perspektif makro ekonomi untuk memberikan kontribusi terhadap negara," ujar Ogi dalam Focus Group Discussion dengan Redaktur Media Massa, di Jakarta, Selasa (8/10).

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam penyelesaian masalah-masalah terkini (current issues) dan pengembangan sektor PPDP secara bersamaan. Menurut Ogi, OJK terus melakukan komunikasi kepada publik serta berbagai tindakan yang mendorong penyelesaian secara objektif, tegas, dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan kondumen untuk menyelesaikan perusahaan yang bermasalah.

Penguatan Permodalan dan Pendalaman Pasar

Untuk memperkuat dan mengembangkan sektor PPDP, OJK menetapkan beberapa fokus utama. Antara lain, peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan governansi dan manajemen risiko, penguatan ekosistem sektor PPDP, serta penerapan best practices dan standar internasional.

"Sebagai bagian dari transformasi ini, OJK secara konsisten memenuhi komitmen untuk mendukung Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di mana pada 2023 OJK sudah mengeluarkan sepuluh Peraturan OJK (POJK) di bidang PPDK dan rencana sepuluh POJK pada 2024, termasuk sejumlah Surat Edaran OJK (SEOJK) untuk penjelasan ketentuan teknis," ujarnya. Pada 2025, OJK sudah memetakan penerbitan POJK yang akan mendukung transformasi di sektor PPDP.

Untuk memperkuat sisi internal PPDP, OJK membangun sistem informasi untuk mendukung pengawasan dengan membuat Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB (PRIME). Portal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terintegrasi di bidang PPDP berbasis teknologi atau supervisory technology.

Selain itu, OJK juga sedang dalam proses membangun basis data (database) pemegang polis asuransi nasional dan kepesertaan dana pensiun. OJK dapat menganalisis data asuransi dan dana pensiun secara lebih granular melalui database ini sehingga dapat memperkuat pengawasan, riset dan pengembangan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Salah satu fokus OJK lainnya dalam penguatan dan pengembangan sektor perasuransian adalah dari sisi permodalan. Ogi mencontohkan, OJK telah menerbitkan POJK 23/2023 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi yang memperkuat permodalan perasuransian secara bertahap, baik pada 2026 maupun 2028.

"Pada sisi perizinan, OJK juga sudah melakukan beberapa transformasi seperti penyederhanaan proses persetujuan atau pelaporan produk asuransi," ujar Ogi. Pada sisi pengawasan, Ogi menyebut OJK melakukan sejumlah program seperti koordinasi pengawasan end to end yang bertujuan memperkuat pengawasan dengan tiga lapis pengawasan, persiapan implementasi PSAK 117, penguatan pelaporan, dan pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Kantor OJK untuk mendekatkan industri kepada pengawasnya.

Indeks saham Wall Street di Amerika Serikat naik pada Selasa (8/10), didorong oleh turunnya harga minyak dan evaluasi investor terhadap ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

S&P 500 naik 0,97% menjadi 5.751,13 dan Nasdaq Composite menguat 1,45% ke level 18.182,92. Begitu pun Dow Jones Industrial Average terapresiasi 0,3% menjadi 42.080,37.

Indeks saham di bursa Wall Street itu naik ketika harga minyak mentah West Texas Intermediate turun 4,6% pada Selasa (8/10). Penurunan terjadi karena para trader memantau kemungkinan balasan dari Israel atas serangan rudal Iran dan upaya Amerika mencegah eskalasi konflik di kawasan ini.

Harga saham teknologi menguat pada Selasa (8/10) yakni Nvidia dan Broadcom masing-masing naik 4% dan 3%. Saham Meta Platforms, Tesla, dan Microsoft masing-masing meningkat 1%, sementara Palo Alto Networks melesat 5%.

Akan tetapi, penurunan harga minyak juga turut menekan harga saham sektor energi yang tergabung dalam S&P 500 2,6%. Saham Marathon Petroleum dan Valero Energy masing-masing anjlok 7,7% dan 5,3%

Manajer Portofolio Senior di Dakota Wealth Management Robert Pavlik menyatakan perang di Timur Tengah tampaknya menjadi perhatian utama banyak orang saat ini. Pemilihan umum atau Pemilu di Amerika menambah ketidakpastian, terutama terkait kebijakan pajak.

“Dan bagaimana hal itu akan berdampak pada kinerja pendapatan emiten kedepan,” kata Pavlik dikutip CNBC Internasional, Rabu (9/10).

Di satu sisi, data ekonomi jangka pendek semakin menunjukkan ketahanan ekonomi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bank sentral Amerika, The Fed mungkin menunda penurunan suku bunga acuan lebih lama dari yang diperkirakan.

Eskalasi konflik di Timur Tengah juga membuat imbal hasil obligasi 10 tahun naik menjadi 4%.

Pasar sedikit menguat menjelang akhir minggu lalu setelah rilis laporan pekerjaan yang positif. Dow Jones mencatatkan rekor penutupan tertinggi sepanjang masa.

Namun optimisme tersebut memudar minggu ini, karena investor berpendapat bahwa The Fed mungkin tidak akan seagresif yang diperkirakan dalam menurunkan suku bunga acuan mengingat kekuatan pasar tenaga kerja.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang berusaha mempercepat proses voluntary delisting atau penghapusan emiten dari bursa saham, kepada emiten bermasalah.

BEI kini aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan buyback saham, sebagai langkah membeli kembali saham emiten bermasalah. Selain itu, BEI juga tengah mencari pihak yang dapat diminta melakukan aksi tersebut.

OJK sebelumnya mengumumkan delapan emiten di BEI telah dinyatakan pailit atau bangkrut. BEI juga menjatuhkan sanksi dan denda hingga Rp 50 juta kepada enam emiten karena lalai dalam menyampaikan laporan keuangan.

Denda dan sanksi terhadap emiten bermasalah serta bangkrut menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, simak juga penjelasan BEI terkait aksi borong saham Prajogo Pangestu, serta Kominfo yang keberatan Bukalapak diakuisisi aplikasi asal Cina.

1. Delapan Emiten Bangkrut Didenda dan Diminta Minggat dari BEI, Ini Daftarnya

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mempercepat proses voluntary delisting atau penghapusan emiten dari bursa saham.

BEI kini aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan buyback saham, yang merupakan langkah membeli kembali saham emiten yang bermasalah. Selain itu, BEI juga tengah mencari pihak yang dapat diminta untuk melakukan buyback saham tersebut.

“Karena ujungnya kita sangat mengharapkan bahwa pelaksanaan voluntary delisting itu berhasil," kata Nyoman kepada wartawan di Gedung Bursa Indonesia, Jakarta, Selasa (8/10).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengumumkan delapan emiten di BEI telah dinyatakan pailit atau bangkrut. BEI juga menjatuhkan sanksi dan denda hingga Rp 50 juta kepada enam emiten karena lalai dalam menyampaikan laporan keuangan.

Emiten tersebut di antaranya:

• PT Hanson International Tbk (MYRX),
• PT Grand Kartech Tbk (KRAH),
• PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk (SAIP),
• PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS),
• PT Steadfast Marine Tbk (KPAL),
• PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk (TPEN),
• PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS),
• PT Nipress Tbk (NIPS).

2. BEI Buka Suara Soal Prajogo Pangestu Borong Saham BREN

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan penjelasan terkait langkah orang terkaya di Indonesia yaitu Prajogo Pangestu yang memutuskan untuk memborong saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

Aksi tersebut menyebabkan jumlah saham yang beredar, atau yang dikenal dengan istilah free float, mengalami penurunan signifikan.

Imbasnya, BREN harus keluar dari indeks bergengsi Financial Times Stock Exchange (FTSE) karena tidak lagi memenuhi persyaratan free float yang ditetapkan.

Free float merujuk pada jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar sekunder oleh publik. Salah satu syarat agar saham dapat tetap berada dalam FTSE Global Equity Index adalah perusahaan harus memiliki minimal 5% saham yang diperdagangkan publik.

Namun, FTSE Russell mengumumkan bahwa BREN dikeluarkan dari indeks tersebut setelah empat pemegang saham utama menguasai 97% saham perusahaan, yang membuat free float jauh di bawah ambang batas.

3. Kominfo Keberatan jika Bukalapak Diakuisisi Aplikasi Asal Cina

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan tanggapan terkait rencana aplikasi belanja asal Cina, Temu, yang akan masuk ke Indonesia melalui akuisisi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan keberatan jika Temu benar-benar jadi mengakuisisi Bukalapak. Menurutnya, Temu adalah aplikasi belanja yang menghubungkan konsumen langsung dengan pabrik, dan kedua entitas tersebut berlokasi di luar negeri, tepatnya di China.

Budi Arie menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari pengaruh asing dalam ekosistem e-commerce Indonesia.

"Kalau mereka begitu model bisnisnya akan menghancurkan UMKM kami," kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Ia menilai Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri. Jika negara menggenjot produksi dalam negeri, maka turut membuka peluang tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

4. Kata Bukalapak soal Kabar Akan Diakuisisi E-Commerce Cina yang Dilarang Masuk RI

Bukalapak dikabarkan akan diakuisisi oleh e-commerce asal Cina Temu. Aplikasi belanja online ini sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak. AVP of Media & Communication at Bukalapak Fairuza Ahmad Iqbal enggan berkomentar mengenai rumor.

Informasi resmi terkait Bukalapak akan disampaikan lewat laman keterbukaan informasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lantaran sudah menjadi perusahaan terbuka dengan ticker BUKA.

E-commerce Indonesia lainnya yakni Tokopedia diambil alih oleh TikTok yang memiliki induk usaha di Cina ByteDance pada akhir tahun lalu.

Di sisi lain, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi keberatan jika Temu benar-benar mengakuisisi Bukalapak.com. Alasannya, model bisnis Temu yang menghubungkan langsung konsumen dengan pabrik.

5. Survei Terbaru Usai Debat Pilkada Jakarta, Siapa yang Dinilai Tampil Unggul?

Debat perdana tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta pada Minggu (6/10) menarik perhatian publik. Ketiga pasangan yang berlaga tampil percaya diri memaparkan visi dan misi yang akan dijalankan bila terpilih memimpin Jakarta.

Berdasarkan survei terbaru Katadata Telco Survey yang digelar Katadata Insight Center bekerja sama dengan tSurvey, debat pilkada Jakarta tersebut ditonton oleh 71,1% pemilih Jakarta. Adapun survei digelar pada 6-7 Oktober usai dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan model online survei lewat broadcast.

Pada survei yang melibatkan 1.081 responden tersebut sebanyak 72% menilai aspek yang mempengaruhi penilaian terhadap calon adalah kejelasan gagasan. Selanjutnya sebanyak 69,4% memperhatikan penguasaan materi, 61,3% memperhatikan inovasi dan gagasan dan 60,6% memperhatikan sikap terhadap lawan debat.

Secara umum, survei menunjukkan pasangan nomor 1 Ridwan kamil - Suswono dinilai tampil lebih menarik dibanding pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana dan Pramono Anung - Rano Karno. Pasangan RK - Suswono yang mendapat nomor urut 1 mengantongi kepuasan dari 45,5% pemilih.

Vietnam saat ini tengah menikmati pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat. Berdasarkan data resmi, Produk Domestik Bruto atau PDB Vietnam tumbuh mencapai 7,4% secara tahunan pada kuartal III tahun ini.

Peningkatan PDB Vietnam itu bahkan menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir meskipun terdampak oleh badai Typhoon Yagi yang melanda negara tersebut bulan lalu. Kinerja ekspor dan industri menjadi penopang utama dari melesatnya ekonomi Vietnam.

Hal itu tercermin dari sektor industri dan konstruksi Vietnam yang tumbuh 9,11%. Sementara itu, industri pengolahan dan manufaktur mencapai rekor enam tahun dengan peningkatan 11,41%.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pertumbuhan PDB yang tinggi itu memperlihatkan Vietnam menjadi salah satu contoh negara yang bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi karena industrialisasi. Hal itu menurut Faisal sama seperti yang terjadi di Cona.

“Menarik investasi masuk ke Vietnam termasuk investasi asing untuk masuk ke sektor-sektor terutama di industri manufaktur," kata Faisal kepada Katadata.co.id, Selasa (8/10).

Investasi ke Vietnam menurut Faisal bukan hanya terjadi pada industri padat karya seperti tekstil atau sepatu saja, namun sampai ke teknologi ke tingkat lebih tinggi. Hal ini memberikan nilai tambah langsung ke industri elektronika Vietnam.

Meskipun pertumbuhannya tidak semasif Cina, Faisal menilai Vietnam memang mendorong industrialisasi lebih tinggi. Dengan kondisi Vietnam saat ini, Faisal menilai Vietnam bisa menjadi kekuatan baru di ASEAN meskipun secara kekuatan ekonomi, masih paling besar dipegang Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Di sisi lain, jika melihat dari sisi PDB per kapita, Vietnam sudah melampaui Filipina.

"Jadi kalau menurut tingkat kesejahteraannya, Vietnam hanya sedikit di bawah Indonesia dan yang tertinggi tentu saja Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina di bawahnya," ujar Faisal.

Faisal mengatakan perubahan peta itu karena percepatan pertumbuhan ekonomi Vietnam sehingga bisa menyalip Filipina. Sebentar lagi, Faisal mengatakan bisa saja Vietnam secara besaran ekonomi berpotensi menyalip Malaysia yang berarti akan menyalip Indonesia.

"PDB per kapitanya kalau nanti bisa menyalip Indonesia, Vietnam dari sisi nominalnya memang masih jauh kalau dengan Indonesia. Tapi tingkat kesejahteraannya tidak menutup kemungkinan terus tinggi kalau dia terus tumbuh 7% dan kalau Indonesia hanya terus 5% bisa disalip oleh Vietnam," kata Faisal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai Vietnam bisa menjadi super star dan menjadi motor kekuatan yang menjadi pesaing berat Indonesia. Bahkan, Bhima menyebut Vietnam jauh di atas Indonesia dalam kapasitas industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi.

Hal itu dikarenakan Indonesia masih terjebak pada pengolahan dan pengolahan di Indonesia basisnya sumber daya alam. "Jadi kalau kita produksi nikel setengah jadi, kirimnya ke Vietnam diolah sama mereka jadi baterai kendaraan listrik jadi VinFast. Nah nanti VinFast masuk ke Indonesia jadi nilai tambahnya sebenarnya banyak dinikmati Vietnam," kata Bhima.

Bhima melihat Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang besar, namun PMI manufakturnya melemah. PHK massal justru terjadi di sektor manufaktur padat karya.

Kondisi itu menurut Bhima menjadi salah satu peringatan yang berarti ada kesalahan dalam pengelolaan manajemen industri manufaktur. Hal ini baik orientasi domestik yang pasarnya harusnya besar maupun pasar pada ekspor.

"Mungkin karena kita kebijakan daya saingnya, dukungan investasi untuk mesin dan teknologi tidak sebesar dukungan pemerintah Vietnam dan juga terkesan Indonesia relatif lebih proteksionisme dibandingkan Vietnam," ujar Bhima.

Menurutnya hal itu terlihat dari derasnya impor ilegal ke Indonesia dan merusak industri manufaktur. Padahal jika dilihat dari sumber daya, jumlah tenaga kerja, dan konsumen seharusnya Indonesia bisa lebih unggul daripada Vietnam.

Investor ternama Tanah Air Lo Kheng Hong atau LKH mengungkap alasannya mengoleksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Ia mengungkap saham perusahaan milik negara itu menarik lantaran fundamental perseroan yang terus meningkat seperti pertumbuhan pendapatan maupun laba.

Lo Kheng Hong mengaku dirinya selama ini selalu konsisten membidik perusahaan dengan pertumbuhan yang konsisten. Bahkan ia menyatakan anti membeli saham-saham di perusahaan yang mencetak rugi sehingga pilihan mengoleksi saham PGAS menurut dia tepat.

“Perusahaan (PGAS) kan wonderful company, labanya jumbo," kata Lo Kheng Hong saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/9).

Namun investor kawakan tersebut tidak memberitahukan rencana apakah dirinya ingin menambah koleksi sahamnya di PGAS dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Tapi yang jelas, jumlah kepemilikan Lo Kheng Hong di Perusahaan Gas Negara membuktikan keseriusannya.

Melansir dari data Bursa Efek Indonesia atau BEI Lo Kheng Hong menguasai 194,74 juta lembar saham atau setara dengan kepemilikan 0,8%. Jumlah tersebut setelah LKH melakukan transaksi saham yaitu membeli 44,78 juta saham PGAS pada Agustus 2024.

Bahkan LKH masuk ke dalam tujuh besar pemegang saham PGAS mengalahkan BlackRock Inc yang memiliki 175,43 juta saham setara 0,72% per Agustus 2024. BlackRock hanya menempati sepuluh besar atas jumlah kepemilikan saham PGAS. Padahal sebagaimana diketahui, BlackRock Inc merupakan salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di dunia.

Investor yang dikenal sebagai "Warren Buffett Indonesia" juga menyebut investasi saham adalah pilihan terbaik untuknya. Menurutnya masih banyak orang Indonesia tidak percaya saham bisa memberikan keuntungan besar dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya.

"Saham adalah pilihan terbaik bagi saya, tapi pendapat saya," ujar Lo Kheng Hong.

Kinerja Perusahaan Gas Negara Naik 28,4% di Semester I 2024

Perusahaan Gas Negara membukukan laba bersih sebesar US$ 186,6 juta pada semester I 2024. Capaian tersebut naik 28,4% secara tahunan dibandingkan semester I 2023 sebesar US$ 145,3 juta.

Direktur Utama PGN Arief S Handoko mengatakan laba bersih itu diperoleh dari pendapatan konsolidasi sebesar US$ 1,84 miliar, laba operasi US$ 293,2 juta, dan EBITDA US$ 578,1 juta. Kinerja pendorong lainnya adalah kenaikan pendapatan transmisi gas sebesar US$ 14,4 juta dan transmisi minyak US$ 0,9 juta.

"Segmen pendapatan baru yaitu LNG trading menyumbang peningkatan pendapatan semester I 2024 sebesar US$ 93,7 juta," kata Arief, Selasa (27/8).

Secara kinerja operasi, penyaluran volume niaga gas bumi tercatat 841 BBTUD dan transmisi 1.479 MMSCFD. Kemudian, lanjut Arief, untuk kinerja dari beberapa anak perusahaan/afiliasi yang turut berkontribusi di antaranya adalah lifting migas sebesar 3,9 MMBOE, proses LPG 19 ribu ton, dan transmisi minyak bumi 27,4 MMBOE.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Opsi itu dimungkinkan setelah Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik akan terlebih dulu melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. DPO akan diterbitkan apabila yang bersangkutan bersikap tidak kooperatif dengan tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Kami akan lakukan prosedur pemanggilan. Tidak hadir, kami panggil kembali. Tidak hadir lagi akan kami DPO," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/10).

Ghufron mengatakan penyidik tidak langsung menerbitkan DPO terhadap Sahbirin karena ada prosedur yang harus dijalankan sebelum dilakukan penerbitan DPO. Sebelumnya penyidik KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Para tersangka tersebut adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB), Kadis PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah (YUL), Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean (FEB). Selain itu, masih ada dua tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Sita Uang Rp 12 Miliar

Dalam pengusutan dugaan perkara ini, tim penyidik KPK menyita uang tunai sebanyak Rp 12 miliar dan US$ 500. Menurut Nurul Ghufron uang tersebut ditemukan penyidik KPK pada tersangka YUL, FEB dan AMD.

“Uang tersebut merupakan bagian dari fee 5 persen untuk SHB (Gubernur Kalsel Sahbirin Noor) terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel," kata Nurul Ghufron.

Sedangkan proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23 miliar. Proyek lainnya adalah pembangunan gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 9 miliar.

Atas penerimaan suap tersebut, para tersangka kemudian melakukan rekayasa agar proses lelang dimenangkan oleh pihak yang memberikan fee. Rekayasa tersebut dilakukan, antara lain dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.

Kemudian merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran. Modus lain adalah menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.

"Terdapat fee sebesar 2,5 persen untuk PPK (pejabat pembuat komitmen) dan 5 persen untuk SHB," ujar Ghufron.

Keenam orang yang berstatus sebagai penyelenggara negara tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dua pihak swasta tersebut dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Universitas Diponegoro (Undip) bersama dengan Australian National University (ANU) merancang teknologi pengubah air payau menjadi air bersih layak minum dengan menggunakan tenaga surya. Kerja sama ini terlaksana dari dana hibah penelitian dari Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia (Koneksi) dari pemerintah Australia.

Direktur Direktorat Science Techno Park (DSTP) UNDIP, I Nyoman Widiasa, mengatakan sistem desalinasi ini mengubah air payau menjadi air minum. Tak hanya itu, sistem ini juga memberikan dampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.

"Mesin ini diharapkan tidak hanya menghasilkan air yang bisa dinikmati oleh masyarakat tapi juga menjadi sarana untuk pendidikan bagi mahasiswa, anak SMK, kemudian masyarakat," ujar Widiasa saat ditemui di sela acara SDGs Annual Confrence 2024, di Jakarta, Selasa (8/10).

Widiasa mengatakan, air payau yang diolah oleh mesin desalinasi milik Undip dan ANU sangat layak untuk dapat dikonsumsi masyarakat. Mesin desalinasi ini dapat menyaring hingga 200 ribu liter air layak minum dalam sehari dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) seluas 20x15 meter.

"30 ribu kilovolt, teknologi desalinasi ini dapat menyaring hingga 200 ribu liter air layak minum dalam sehari," ujarnya.

Widiasa melanjutkan, Undip akan terus melanjutkan program yang bermanfaat untuk masyarakat meskipun program dari Koneksi sudah selesai dilaksanakan. Ia berharap selanjutnya akan ada universitas lain seperti di Universitas Negeri Semarang dan Universitas General Sudirman yang bisa berkontribusi.

Sementara itu, Head of Strategic Communication and Public Discourse, Koneksi, Adek Media Roza, mengatakan riset yang dilakukan oleh Undip merupakan salah satu harapan Koneksi. Ia menyebut, riset yang didanai Koneksi tersebut bisa dapat diaplikasikan untuk menghadapi tantangan kekurangan air bersih.

"Karena perubahan iklim, kita menghadapi tantangan kekurangan air bersih. Nah salah satunya adalah melalui salinitas ini juga kita dukung dengan harapan nanti ini akan menjadi prototipe yang mungkin bisa diaplikasikan di tempat-tempat lain," ujar Adek.

Sebagaimana diketahui, merupakan hibah Pemerintah Australia dengan nilai komitmen mencapai AUD 50 juta, yang akan dilaksanakan selama lima tahun, yakni 2023-2027.

Pemerintah Australia memberikan dana hibah untuk 56 penelitian di Indonesia melalui Platform Kemitraan Pengetahuan Australia-Indonesia, Koneksi, sejak 2023. Mayoritas penelitian atau riset tersebut terkait keberlanjutan dan perubahan iklim.

Head of Strategic Communication and Public Discourse Koneksi, Adek Media Roza, mengatakan program yang diselenggarakan antara pemerintah Indonesia dan Australia tersebut melibatkan 118 institusi. Riset yang akan mendapatkan bantuan harus memenuhi tiga unsur.

Pertama adalah harus memiliki kemitraan dari lembaga atau institusi dari Indonesia dan Australia. Unsur kedua adalah inklusivitas atau riset harus memperhatikan beberapa unsur seperti kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kemudian yang ketiga adalah riset setidaknya harus memberikan dampak dan memberikan solusi.

"Sehingga memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan juga Australia," ujar Adek saat ditemui di sela acara SDGs Annual Conference 2024, di Jakarta, Selasa (8/10).

Adek mengatakan, program ini merupakan hibah Pemerintah Australia dengan nilai komitmen mencapai AUD 50 juta. Program ini akan dilaksanakan selama lima tahun, yakni 2023-2027.

Dia mengatakan, sebanyak delapan dari 56 riset tersebut ditargetkan selesai Desember 2024.

Koneksi adalah inisiatif kolaboratif di sektor pengetahuan dan inovasi yang mendukung kemitraan antara organisasi Australia dan Indonesia untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, Program ini mempromosikan kemitraan pengetahuan yang setara dan memanfaatkan pengetahuan lokal untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi. Koneksi dioperasikan dan dikelola oleh Cowater International.

Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku optimistis menghadapi debat perdana pada 18 Oktober 2024 mendatang. Mantan Menteri Sosial periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku tak terbebani jelang adu gagasan dengan dua kandidat lainnya.

"Biasa aja. Kan itu, kita kan sudah menjalankan 5 tahun lalu. Jadi kalau saya kebetulan tiap hari makan data," kata Khofifah di kantor Katadata.co.id, Blok M Plaza, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur akan menggelar debat perdana calon gubernur Jawa Timur pada 18 Oktober mendatang. Tema yang diangkat yakni kebutuhan dasar dengan sub-tema sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan.

Khofifah yang mendapat nomor urut 2 sebelumnya sudah mulai turun menyerap aspirasi dari masyarakat. Ia mengaku menerima banyak masukan seperti dari pedagang saat blusukan ke Pasar Sayur 1 Magetan, Minggu (6/10) lalu.

Pilkada Jawa Timur 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni Nur Hamidah-Lukmanul Khakim dengan nomor urut 1. Lalu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan nomor urut 2, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta dengan nomor urut 3.

Masa kampanye pilkada berjalan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November sedangkan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

Kontroversi soal tunjangan kembali muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini, tiap anggota dewan akan mendapatkan tunjangan rumah karena tak ada lagi pemberian rumah dinas.

"Semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar di RJA DPR, Kalibata, Jakarta, Senin (7/10) dikutip dari Antara.

Indra menjelaskan alasan pemberian tunjangan dan meniadakan rumah dinas. Ia mengatakan lebih dari separuh rumah yang ada di Komples Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tak layak dihuni.

Sejumlah masalah yang muncul antara lain rembok rembes, atap bocor, hingga tikus. Ia menduga, keberadaan tikus karena posisi rumah dinas yang dekat dengan sungai dan tempat pembuangan sampah.

"Kalau musim hujan, baru ketahuan tak nyaman," katanya.

Rencana ini menuai kritik. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah menurun. Maka tidak bijak dan tidak layak jika muncul wacana pemberian tunjangan kepada wakil rakyat yang hidup dari uang pajak rakyat.

“Wacana ini menunjukkan ketidakempatian Sekretariat (DPR) maupun wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang melemah,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Senin (7/10).

Tunjangan ini nantinya menambah tunjangan yang telah diterima wakil rakyat. Beberapa yang telah didapatkan antara lain tunjangan kehormatan senilai Rp 1,5 juta, tunjangan komunikasi Rp 15,5 juta, tunjangan listrik Rp 7,7 juta, hingga tunjangan fungsi pengawasan Rp 3,7 juta.

Mereka juga mendapatkan tunjangan jabatan Rp 9,7 juta hingga tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2,6 juta. Dengan angka tersebut, anggota DPR bisa mendapatkan gaji di atas Rp 50 juta per bulan.

Model tunjangan ternyata juga berlaku di parlemen negara tetangga. Di Malaysia, anggota parlemen bisa mendapatkan tunjangan hiburan, sopir, hingga komunikasi.

Di Singapuraa, penghasilan wakil rakyat Negeri Singa itu hanya ditambahkan bonus tahunan, Tunjangan hanya diberikan bagi anggota parlemen untuk menggaji stafnya.

Berikut model tunjangan anggota parlemen sejumlah negara di Asia Tenggara:

Singapura

Negeri Singa mengatur gaji anggota parlemen mereka dengan jelas. Dikutip dari laman resmi Pemerintahan Singapura, anggota parlemen mereka digaji dengan biaya SGD 13,750 atau setara Rp 165,1 juta tiap bulan.

Mereka juga menghitung biaya gaji secara keseluruhan yang meliputi 13 gaji ditambah bonus. Secara total, anggota parlemen Singapura mendapatkan upah SGD 192.500 atau setara Rp 2,3 miliar tiap tahunnya.

Sebagai tambahan, tiap anggota parlemen Singapura mendapatkan tunjangan SGD 1.300 atau setara Rp 18 juta sebulan untuk untuk gaji asisten legislatif dan SGD 500 atau setara Rp 6 juta untuk asisten sekretaris

Malaysia

Jiran Indonesia ini menggaji anggota parlemennya di angka 16 ribu ringgit atau setara Rp 58,4 juta tiap bulannya. Tak hanya itu, anggota parlemen Malaysia juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti bahan bakar hingga rapat.

Dikutip dari New Straits Times, beberapa tunjangan yang didapatkan di antaranya:

Tunjangan kehadiran rapat: 400 ringgit atau Rp 1,4 juta tiap rapat
Tunjangan hiburan: 2.500 ringgit atau Rp 9,1 juta tiap bulan
Tunjangan bahan bakar: 1.500 ringgit atau Rp 5,4 juta per bulan
Tunjangan supir: 1.500 ringgit atau Rp 5,4 juta per bulan
Tunjangan tagihan biaya telekomunikasi: 900 ringgit atau Rp 3,2 juta per bulan
Tunjangan tarif tol: 300 ringgit atau Rp 1 juta per bulan

Filipina

Gaji parlemen serta aparatur pemerintahan di Filipina dibagi berbagai jenjang. Anggota dewan, yang berada dalam jenjang 31 memikiki gaji 278.434 peso hingga 318.806 peso. Angka ini setara mencapai 955,585 peso atau setara Rp 76,6 juta hingga Rp 87,7 juta tiap bulan.

Anggota Kongres Filipina juga mendapatkan beragam tunjangan. Dari laman Komisi Audit Filipina, dewan mendapatkan tunjangan untuk konsultan kontrak, perjalanan, komunikasi, fungsi representasi, dana urusan publik, kantor, hingga tunjangan lainnya.

Tak ada penjelasan soal berapa besar tambahan tunjangan ini. Namun, berdasarkan data 2020, total anggota dewan Filipina mendapatkan dana-dana tambahan sebesar 21,5 juta peso atau total Rp 5,9 miliar per orang tiap tahun.

Thailand

Dari laman IPU Parline, laman data parlemen internasional, Thailand menggaji anggota parlemen mereka sebesar 854,760 baht atau hampir Rp 400 juta per tahunnya.

Namun mereka juga memberikan tunjangan dasar yang tak kalah besar yakni sebesar 507 baht, setara Rp 237 juta per tahun. Mereka juga memberikan tunjangan kehadiran senilai 1.500 baht atau setara Rp 701 ribu setiap rapat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kemenkominfo berencana membentuk Peraturan Direktur Jenderal terkait teknis registrasi biometrik. Rencana ini dibuat menanggapi beberapa operator seluler yang menggunakan sistem biometrik untuk registrasi pengguna.

“Kami mendukung (pendaftaran dengan biometrik). Mungkin ke depan yang perlu itu peraturan dirjen tentang pelaksanaan teknisnya,” kata Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kominfo, Dany Suwardany, dalam acara Selular Bisnis Forum di Dapoer Oemoem, Jakarta, Selasa (8/10).

Dany menjelaskan, saat ini kementerian tengah mengharmonisasi peraturan tersebut dengan kementerian dalam negeri. Pasalnya data terkait nomor induk kependudukan berada di kemendagri.

Selain itu, Kemendagri juga mewajibkan pengguna membayar setiap kali mengakses data NIK. Ia mengatakan Kominfo bakal membahas hal tersebut sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar untuk registrasi pengguna.

Kendati saat ini sudah ada registrasi biometrik, Kominfo masih belum akan menghapus pendaftaran NIK pengguna lewat SMS. Peraturan registrasi biometrik ini masih akan diberlakukan bertahap.

“Biometrik itu hanya pilihan. Akan dilaksanakan bertahap, tidak harus kepada user existing dulu. Bisa diberlakukan untuk pelanggan baru atau yang ganti kartu,” katanya.

Adapun saat ini XL, Telkomsel, dan Indosat, sudah melakukan uji coba pendaftaran biometrik untuk pendaftaran pengguna baru. Teknologi verifikasi dengan pengenalan wajah ini lebih mudah memvalidasi data pengguna dibanding pendaftaran dengan NIK dan NOKK.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkapkan masih adanya temuan pelanggaran pada tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan masalah itu berkaitan dengan netralitas penyelenggara negara atau ASN dan kepala desa.

"Peristiwa yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran yang tertuang pada Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada," kata Puadi seperti dikutip, Selasa (8/10).

Menurut Puadi Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menyangkut beberapa poin pelanggaran terutama terkait netralitas aparatur sipil negeri (ASN) dan kepala desa. Aturan tersebut juga melarang petahana yang kembali ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan mengganti pejabat di lingkungan pemerintah setempat.

Puadi mengatakan saat ini sudah menerima beberapa aduan terkait pelanggaran berkaitan dengan netralitas. Menurut Puadi keduanya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan.

Puadi menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang menangani pelanggaran berkaitan dengan netralitas. "Beberapa daerah sudah pada tahap penyidikan seperti di Kabupaten Malaka, NTT serta Kabupaten Pinrang dan Enrekang di Sulawesi Selatan," ujar Puadi.

Tahapan Pilkada 2024 saat ini memasuki masa kampanye yang berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024. Dalam 3 hari terhitung mulai 24 hingga 26 November 2024 masuk pada masa tenang.

KPU telah menetapkan hari pencoblosan pada 27 November 2024. Tahapan selanjutnya yaitu 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh daerah penyelenggara Pilkada 2024.

Sebelumnya KPU telah mengumumkan sebanyak 1.553 pasangan calon yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sebelumnya terdapat 1.561 pasangan calon yang mendaftar ke KPU.