Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan bandara VVIP di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, empat pesawat dikerahkan untuk memodifikasi cuaca. Dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar proyek bandara yang diberi nama Nusantara Airport ini adalah hujan yang turun terus menerus.

“Sekarang ini kami sudah mengerahkan empat pesawat (teknologi modifikasi cuaca) untuk pengkondisian udara, tetapi masih hujan juga,” kata Budi di sela Kick Off Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2024 di Jakarta, Minggu (21/7).

Dia mencontohkan, pada bulan Juni lalu, dalam 30 hari, waktu yang digunakan untuk pembangunan bandara ini hanya delapan hari, karena hanya di hari tersebut yang cerah.

“Tapi memang harus diakui bahwa hari-hari di sana (Kalimantan Timur) itu hujan terus, bulan lalu (Juni) itu satu bulan, ada delapan hari saja yang bisa beroperasi (pengerjaan pembangunan Bandara VVIP IKN),” kata Budi.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan percepatan pembangunan Bandara VVIP IKN.

Lebih lanjut, Budi mengaku bahwa pihaknya juga telah diundang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dijadwalkan pada Kamis (25/7) dengan agenda menyampaikan laporan terkait progres pembangunan Bandara VVIP IKN.

“Nanti hari Kamis, kami akan diundang rapat oleh Bapak Presiden (Joko Widodo). Tentu kami berusaha sesuai dengan rencana untuk 17 Agustus,” kata Budi.

Bandara VVIP IKN ditargetkan bisa beroperasi pada 1 Agustus 2024 untuk mendukung pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Progres pekerjaan fisik Bandara IKN sampai dengan minggu ke-25 telah mencakup beberapa aspek, di antaranya pekerjaan baja, instalasi pipa plumbing, atap, dinding, dan elektrikal di Terminal VVIP, pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, dan rangka baja di Terminal VIP.

Selanjutnya, pekerjaan struktur atas lantai 1-4 Gedung ATC, pekerjaan pilecap dan instalasi plumbing Gedung Administrasi dan Operasional, pekerjaan minipile dan pipa plumbing di Gedung PK-PPK, serta pekerjaan struktur atas gedung substation.

Aspek lainnya, pekerjaan struktur atas gedung peribadatan, pekerjaan struktur lab karantina, pekerjaan minipile bangunan power house, pekerjaan cut & fill, galian U-ditch, geotextile, agregat di Jalan Akses Utama (uditch), embung, dan Jalan Perimeter Barat, pekerjaan fondasi pancang Gedung Ruang Pompa dan GWT, serta STP, serta pekerjaan pondasi rumah dinas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kemajuan atau progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mundur dari target awal karena hujan deras.

Mundurnya pembangunan di IKN juga menyebabkan rencana Presiden untuk berkantor di IKN, yang diagendakan mulai Juli ini, tertunda.

“Kemarin memang targetnya kan Juli (berkantor di IKN), tetapi kan lihat di IKN tiap hari hujan terus, hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur,” kata Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).

Menurut Kepala Negara, mundurnya pembangunan infrastruktur di IKN karena faktor cuaca adalah hal biasa dalam pengerjaan proyek besar. Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa infrastruktur dasar seperti pasokan air dan listrik segera siap.

Menyusul guncangan pasokan gas alam pada 2022 dan penyeimbangan kembali secara bertahap pada 2023, pasar gas mengalami pertumbuhan yang signifikan pada paruh pertama 2024. Hal ini diungkapkan dalam Gas Market Report yang dipublikasikan oleh International Energy Agency (IEA).

Dalam laporannya IEA memaparkan permintaan gas global meningkat sebesar 3% secara tahunan atau year-on-year (YoY), jauh di atas tingkat pertumbuhan rata-rata historis sebesar 2% antara 2010 dan 2020.

Meski pertumbuhannya kuat, IEA menilai pemulihan permintaan gas alam global ini masih rapuh. Pasalnya, produksi LNG global masih tergolong buruk kuartal kedua, sementara ketegangan geopolitik memicu volatilitas harga.

Sepanjang 2024, permintaan gas alam global diperkirakan akan meningkat sebesar 2,5%, yang utamanya akan didorong oleh pertumbuhan pasar Asia yang pesat.

Data IEA menunjukkan bahwa permintaan gas alam global meningkat sebesar 3% pada paruh pertama tahun 2024. Namun, 70% dari pertumbuhan permintaan ini terkonsentrasi pada kuartal pertama.

Sementara, pasokan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) turun secara tahunan pada kuartal kedua. Hal ini menciptakan tekanan pada harga gas di pasar impor utama, yang pada gilirannya membebani pertumbuhan permintaan.

Sepanjang paruh pertama 2024, Asia menyumbang sekitar 60% peningkatan permintaan gas global, dengan permintaan di Tiongkok dan India meningkat lebih dari 10% YoY. Penggunaan gas yang lebih tinggi di industri berkontribusi terhadap hampir 65% pertumbuhan permintaan global pada paruh pertama tahun ini.

Ini terutama didukung oleh ekspansi ekonomi di pasar Asia yang berkembang pesat, dimana penggunaan gas di sektor ketenagalistrikan tumbuh sebesar 2% YoY, karena peningkatan yang kuat di Amerika Utara, Asia, dan Eropa sebagian diimbangi oleh rendahnya pembangkit listrik berbahan bakar gas di Eropa.

Adapun, permintaan gas di sektor perumahan dan komersial tumbuh sebesar 1% YoY di tengah suhu hangat yang tidak sesuai musimnya pada kuartal pertama.

Meski demikian, pertumbuhan pasokan LNG global masih lesu pada paruh pertama tahun ini, hanya meningkat sebesar 2%, atau sekitar 6 miliar meter kubik, dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini sepenuhnya terkonsentrasi pada kuartal pertama karena produksi LNG meningkat sebesar 4,5% atau 6,5 bcm.

Sebaliknya, produksi LNG teratat turun sebesar 0,5%, atau 0,5 bcm pada kuartal II-2024. Ini merupakan penurunan kuartalan pertama sejak 2020, ketika lockdown yang disebabkan oleh pandemi covid-19 secara drastis mengurangi permintaan LNG dan menyebabkan pembatalan kargo secara luas.

Pada kuartal II-2024, penurunan produksi LNG sebagian besar disebabkan oleh kombinasi masalah pasokan gas umpan dan pemadaman listrik yang tidak terduga.

IEA memperkirakan pertumbuhan permintaan gas global akan turun di bawah 2% YoY pada paruh kedua tahun ini. Pelonggaran ini sebagian mencerminkan pemulihan permintaan secara bertahap, yang sudah berlangsung pada paruh kedua tahun 2023.

Sepanjang tahun ini, permintaan gas global diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,5%, atau lebih dari 100 bcm. IEA memperkirakan terbatasnya peningkatan pasokan LNG global akan menahan pertumbuhan di pasar impor.

"Industri muncul sebagai kekuatan pendorong terpenting di balik permintaan global, karena penggunaan gas di sektor ketenagalistrikan diperkirakan hanya meningkat sedikit. Hal ini karena pertumbuhan di pasar Asia yang berkembang pesat dan negara-negara kaya gas alam di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Utara diperkirakan akan sebagian diimbangi oleh penurunan di Eropa," tulis laporan IEA, dikutip Minggu (21/7).

Setiap tahun, Indonesia diprediksi menghasilkan lebih dari 10 juta ton sekam dari penggilingan padi dan 2 juta ton abu boiler dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Kini, limbah agroindustri tersebut dapat disulap menjadi produk biosilika yang bernilai ekonomi.

Peneliti Pusat Riset Agroindustri (PRA) berhasil mengubah limbah padi dan kelapa sawit menjadi produk biosilika. Hal ini dipaparkan dalam webinar Agroinfuture #7 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.

"Sekam padi dan abu boiler kelapa sawit memiliki kandungan silika (SiO₂) yang cukup tinggi, berturut-turut sebesar 15-20% dan 50-60%. PRA telah menghasilkan beberapa produk riset biosilika, yaitu biosilika cair dan biosilika bubuk yang berbahan dasar sekam padi dan abu boiler kelapa sawit dalam bentuk nanopartikel," kata Peneliti PRA BRIN Hoerudin, dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (21/7).

Ia memaparkan, dari 5 ton panen padi per hektare dan 20 ton panen tandan buah sawit per hektare, masing-masing sekitar 230 kg dan 154 kg silika ikut terangkut bersama hasil panen. Silika yang terangkut tersebut setara dengan dosis pupuk makro, yang diberikan.

Menurut Hoerudin, biosilika cair lebih efektif dalam pengaplikasiannya sebagai pupuk cair, karena lebih mudah diserap tanaman. Saat ini, produk biosilika cair telah diujicoba di 22 provinsi di Indonesia untuk tanaman padi, bawang merah, dan tebu. Uji coba dilakukan bekerja sama dengan instansi pemerintah, industriawan, dan kelompok tani.

Dalam penjelasannya, ia mengemukakan bahwa biosilika menyimpan potensi aplikasi yang cukup beragam. Selain sebagai pupuk dan pestisida, penggunaan biosilika juga dapat dimanfaatkan untuk tekstil fungsional dan menggurangi penggunaan krom pada proses penyamakan kulit. Tak hanya itu, biosilika juga berpotensi diaplikasikan sebagai kandidat alternatif material graf pengganti tulang di bidang kedokteran gigi.

"Upaya pengembangan produksi biosilika dari sekam padi dan abu boiler kelapa sawit dapat menjadi produk alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan produk silika dari bahan tambang seperti pasir kuarsa, kuarsit dan pelsfar yang tidak terbarukan dan proses produksinya membutuhkan banyak energi," ujarnya.

Upaya tersebut, menurutnya dapat membantu Indonesia mengurangi impor silika komersial untuk kebutuhan berbagai industri, yang nilai impornya terus meningkat.

"Kelapa sawit dan padi adalah tanaman silica accumulator. Tanaman yang masuk kategori ini banyak membutuhkan, menyerap dan mengandung silika. Jika produksinya meningkat, maka limbah argoindustri dari komoditas tersebut pun meningkat. Ini perlu diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi, sekaligus mengurangi potensi masalah lingkungan dan sosial akibat penumpukan limbah yang tidak termanfaatkan," kata Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Puji Lestari.

Sebuah studi menemukan bahwa jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di India kemungkinan 8 kali lebih tinggi dibandingkan angka resmi yang dirilis pemerintah.

Varian Delta sempat menghebohkan India pada 2021, ketika rumah sakit kehabisan tempat tidur dan oksigen, orang-orang meninggal terengah-engah di luar fasilitas perawatan kesehatan, dan rumah kremasi di seluruh negeri penuh.

Namun penelitian yang ditulis bersama oleh 10 demografer dan ekonom dari lembaga internasional, yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances, menemukan bahwa ada 1,19 juta kematian di India pada 2020, atau pada gelombang pertama pandemi.

Angka tersebut 8 kali lebih tinggi dari angka resmi pemerintah yang hanya 148.738 kematian untuk 2020, bahkan lebih tinggi dari data resmi terkait jumlah total kematian akibat virus di India hingga akhir 2021 yang mencapai 481.000.

Angka-angka dalam penelitian tersebut, yang didasarkan pada Survei Kesehatan Keluarga Nasional (NFHS) pemerintah India tahun 2019-21.

NFHS merupakan sebuah laporan komprehensif tentang kondisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga negara tersebut, juga 1,5 kali lipat dari perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk jumlah kematian Covid-19 di India pada tahun 2020.

Meskipun 481.000 orang India meninggal karena pandemi, menurut pemerintah, WHO memperkirakan bahwa jumlah kematian sebenarnya berada di antara 3,3 juta dan 6,5 juta orang India – jumlah tertinggi untuk negara mana pun.

Pemerintah yang dipimpin Narendra Modi telah menolak angka-angka WHO, dengan alasan bahwa model yang digunakan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perhitungan mungkin tidak berlaku untuk India.

Tetapi bukan hanya badan-badan global. Pakar dan peneliti kesehatan masyarakat independen telah berulang kali menuduh pemerintah India tidak menghitung jumlah kematian di tengah pandemi.

“Upaya pemerintah jauh lebih singkat daripada yang dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan dalam akses ke layanan kesehatan,” kata T. Sundararaman, pakar kesehatan masyarakat yang pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Pusat Sumber Daya Sistem Kesehatan Nasional, lembaga pemikir Kementerian Kesehatan India dikutip dari Al Jazeera, Minggu (21/7).

“Pemerintah perlu mengungkap data tersebut ke publik untuk diteliti. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan tidak terlibat dalam penelitian ini,” imbuhnya, merujuk pada temuan dalam penelitian terbaru.

Aashish Gupta, salah seorang penulis laporan ini mengatakan bahwa ketika pandemi melanda, peneliti seperti dirinya percaya bahwa “pemerintah akan memahami pentingnya data mortalitas yang baik”. Sebaliknya, katanya, “hal-hal yang sebelumnya tersedia tidak lagi dipublikasikan”.

Penelitian baru tersebut hanya mengekstrapolasi angka untuk tahun 2020 karena tidak adanya data berkualitas untuk membaca angka yang sesuai untuk tahun 2021 ketika varian Delta menyerang.

“Ada kesenjangan data di mana-mana yang kita lihat,” imbuh Gupta. “Perkiraan untuk tahun 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun 2020.”

Prabhat Jha, direktur Pusat Penelitian Kesehatan Global di Toronto, yang termasuk di antara para ahli yang mendukung perhitungan kematian berlebih WHO, mengatakan, “Dari pemahaman kami dan pekerjaan yang akan datang, gelombang Delta jauh lebih mematikan daripada tahun 2020.”

“Perkiraan kami untuk keseluruhan periode [pandemi] adalah sekitar 3,5-4 juta kematian lebih banyak dan hampir 3 juta berasal dari gelombang Delta,” kata Jha, seraya menambahkan bahwa ia menemukan estimasi studi baru untuk tahun 2020 “jauh lebih tinggi” dari yang ia perkirakan.

Jha mengutip gangguan dalam pengumpulan data untuk survei NFHS selama pandemi sebagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas data yang digunakan untuk penelitian baru tersebut.

Namun Gupta berpendapat bahwa penulis mencantumkan “sejumlah pemeriksaan data dalam makalah yang menunjukkan bahwa kualitas data tidak terganggu karena pandemi”. Penulis studi tersebut juga mencatat bahwa sampel tersebut “mewakili seperempat populasi”.

Semua ahli sepakat pada satu hal: Transparansi yang lebih besar dalam data yang dikumpulkan oleh pemerintah dapat memberi tahu India untuk selamanya berapa banyak orang yang meninggal karena pandemi.

“Pemerintah India dapat menutup seluruh perdebatan ini dengan merilis data yang memiliki bukti langsung tentang kematian berlebih,” kata Jha.

Pemerintah Vietnam akan menghentikan pemberian fasilitas bebas pajak pada 2025. Ini merupakan bagian dari pengetatan kebijakan fiskal karena sejak pandemi pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif untuk menghidupkan kembali perekonomian.

Mengutip Vietnamnet Global, Menteri Keuangan Vietnam Ho Duc Phoc mengatakan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk memulihkan anggaran negara yang telah bekerja keras mendorong pemulihan ekonomi hingga 2024.

"Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat, dengan penghentian pengurangan pajak, dan berkonsentrasi menghilangkan hambatan bagi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Phoc, dikutip dari Vietnamnet Global.

Ia memaparkan, pendapatan negara pada semester I-2024 telah melebihi 1.000 triliun vietnamese dong (VND) atau setara dengan Rp 640,13 triliun. Ini mencapai 61% dari target tahunan, dan meningkat 17,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Phoc, peningkatan pendapatan yang signifikan ini merupakan buah dari kebijakan-kebijakan yang mendukung dunia usaha, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi positif, dengan peningkatan PDB sebesar 6,42% dan kenaikan inflasi sebesar 4,08% selama enam bulan.

Sejak pandemi Covid-19, pemerintah Vietnam telah memberikan berbagai skema insentif pajak yang bahkan masih berlaku hingga tahun ini. Misalnya, pemangkasan tarif PPN dari 10% menjadi 8%. Kebijakan ini diberikan sejak 2022 untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi, dan telah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Sejak pandemi melanda Vietnam, Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan yang disetujui oleh Majelis Nasional dan Pemerintah, yakni memberikan pengurangan pajak, biaya, dan sewa sebesar 184 triliun VND atau setara dengan Rp 117,78 triliun di tengah kondisi ekonomi dan keuangan publik yang menantang.

"Kebijakan fiskal Vietnam yang ekspansif akan berakhir tahun ini, dan beralih ke siklus baru yang berfokus pada peningkatan kapasitas keuangan publik untuk proyek infrastruktur dan reformasi gaji," ujarnya.

Dunia internasional bereaksi terhadap vonis International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina melanggar hukum dan harus segera diakhiri. Beberapa negara meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel.

Pejabat Palestina memuji putusan pengadilan internasional sebagai momen penting dalam perjuangan mereka selama puluhan tahun untuk mendapatkan keadilan.

Israel dengan cepat mengutuk putusan ICJ pada Jumat (19/7), sementara sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), menkritik putusan itu sehari kemudian, Sabtu (20/7), setelah awalnya diam.

Meskipun tidak mengikat, putusan penasihat oleh 15 hakim ICJ menemukan bahwa Israel tidak memiliki hak atas kedaulatan atas wilayah yang diduduki, telah melanggar hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan dan menghalangi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Lebih lanjut, putusan tersebut menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut. Berikut reaksi beberapa negara di dunia:

Australia

Pemerintah Perdana Menteri Anthonny Albanese mengatakan bahwa mereka menghormati peran ICJ dalam menegakkan hukum internasional dan tatanan berbasis aturan.

“Kami ingin melihat langkah konkret yang diambil oleh Israel untuk menghentikan perluasan permukiman sebagai respons terhadap aktivitas ekstremis,” kata pemerintah Australia dalam sebuah pernyataan seraya menambahkan bahwa mereka masih mempertimbangkan secara saksama detail dari putusan itu.

Belgia

Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial: “Belgia akan selalu mendukung penghormatan terhadap hukum internasional

Brazil

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa putusan tersebut meneguhkan perlunya solusi dua negara, dengan negara Palestina yang merdeka dan layak yang hidup berdampingan dengan Israel, dalam kedamaian dan keamanan, di dalam perbatasan tahun 1967, yang meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Bolivia

Kementerian Luar Negeri meminta PBB dan negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza dan menjamin hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Bolivia memutuskan hubungan dengan Israel pada hari-hari awal perang dan kemudian menjadi negara Amerika Latin pertama yang mendukung kasus genosida terpisah yang diajukan terhadap Israel oleh Afrika Selatan di ICJ.

Mesir

Kementerian Luar Negeri meminta Israel untuk segera mengakhiri pendudukan, menghentikan semua kegiatan permukiman baru, dan mengevakuasi semua permukiman yang ada.

Kementerian juga mendesak pihak-pihak internasional untuk menghormati dan melaksanakan pendapat penasihat ICJ, membantu rakyat Palestina dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan berupaya untuk mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang mereka alami.

Islandia

Kementerian Luar Negeri mengatakan putusan ICJ jelas. “Pendudukan Israel yang berkelanjutan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah melanggar hukum, begitu pula kegiatan permukimannya. Islandia meminta Israel untuk menghentikan semua kegiatan yang melanggar hukum internasional,” katanya.

Amerika Serikat

Pemerintahan Presiden Joe Biden, yang sering menekankan tatanan berbasis aturan, mengkritik putusan tersebut meskipun mengakui bahwa permukiman Israel tidak konsisten dengan hukum internasional.

“Kami khawatir bahwa luasnya pendapat pengadilan akan mempersulit upaya untuk menyelesaikan konflik dan mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi yang sangat dibutuhkan dengan dua negara yang hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan,” kata Departemen Luar Negeri AS kepada Reuters.

Indonesia

Pemerintah Indonesia mengatakan putusan itu menjawab aspirasi Indonesia dan seluruh masyarakat internasional dalam memberikan keadilan bagi Palestina.

“Indonesia meminta Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan untuk memenuhi permintaan pengadilan dengan mempertimbangkan cara yang tepat dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri kehadiran ilegal Israel di Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri.

Irlandia

Menteri Luar Negeri Michael Martin mengatakan dia akan bekerja dengan mitra di UE dan PBB untuk melihat bagaimana kita sekarang dapat melaksanakan pendapat otoritatif pengadilan ini untuk mengakhiri ... kehadiran ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Qatar

Kementerian Luar Negeri mengatakan putusan ICJ “mencerminkan ketentuan hukum internasional yang tinggi yang harus dihormati”.

Ia menegaskan kembali “posisi tegas Qatar terhadap keadilan perjuangan Palestina dan keharusan moral untuk mendukung hak-hak sah rakyat Palestina yang bersaudara”.

Yordania

Menteri Luar Negeri Ayman Sadadi mengatakan: “Impunitas Israel harus diakhiri. Kejahatan perangnya harus dihentikan. Israel harus dimintai pertanggungjawaban.”

Kuwait

Kementerian Luar Negeri negara Teluk itu meminta masyarakat internasional untuk melaksanakan “tugas hukum, politik, dan moralnya guna mencapai aspirasi rakyat Palestina yang bersaudara untuk mendirikan negara merdeka dan menghentikan agresi terhadap Gaza”.

Liechtenstein

Misi kerajaan Eropa di PBB mengatakan bahwa ICJ “menempatkan supremasi hukum di pusat penyelesaian sengketa internasional”.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan semua Negara berdasarkan [putusan] tersebut, khususnya untuk memastikan penerapan penuh hak untuk menentukan nasib sendiri,” katanya pada X.

Malaysia

Malaysia memuji putusan penting tersebut. “Malaysia menyerukan kepada semua negara untuk memaksa Israel mematuhi putusan ICJ dan segera mengakhiri dukungan mereka kepada Israel dalam melanjutkan pendudukan ilegalnya di Palestina,” katanya.

Norwegia

Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide menyebut putusan ICJ sangat jelas. “Kebijakan dan praktik Israel harus dianggap sebagai pencaplokan sebagian besar Wilayah Palestina yang Diduduki, dan melanggar hukum internasional,” tulisnya di X.

Spanyol

Madrid mengatakan putusan itu “mencakup pernyataan penting tentang ilegalitas pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan permukiman, di antara aspek-aspek lainnya”.

“Pemerintah mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk mempertimbangkan kesimpulan laporan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat dalam hal ini,” katanya.

Slovenia

Kementerian Luar Negeri meminta Israel “untuk mematuhi tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional” sebagaimana ditetapkan dalam pendapat ICJ.

Afrika Selatan

Menteri Hubungan dan Kerja Sama Internasional Ronald Lamola mengatakan putusan itu “menegaskan posisi lama Afrika Selatan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina tetap melanggar hukum menurut hukum internasional”.

“Sekarang ada kewajiban hukum tambahan bagi semua negara untuk mengakhiri keterlibatan dalam tindakan ilegal Israel dan bertindak untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Inggris Raya

Pemerintahan Buruh yang baru dibentuk mengatakan bahwa mereka “menghormati independensi ICJ” dan sedang mempertimbangkan putusan tersebut sebelum memberikan tanggapan resmi.

Kementerian Luar Negeri menambahkan bahwa Inggris “sangat menentang perluasan permukiman ilegal dan meningkatnya kekerasan pemukim”.

Uni Emirat Arab

UEA, yang menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel pada tahun 2020, “menyambut baik” putusan tersebut.

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa mereka “menolak semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah status historis dan hukum wilayah Palestina yang diduduki dan semua praktik yang bertentangan dengan resolusi tentang legitimasi internasional yang mengancam eskalasi dan ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas”.

Arab Saudi

Kerajaan menyambut baik putusan tersebut sambil menekankan “perlunya mengambil langkah-langkah praktis dan kredibel untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif bagi perjuangan Palestina”.

Turki

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa masyarakat internasional “wajib mengambil sikap tegas dan tegas untuk mengakhiri praktik ilegal Israel”.

Harga minyak turun lebih dari US$ 2 pada Jumat (19/7) ke level terendah sejak pertengahan Juni karena investor mengamati kemungkinan gencatan senjata di Gaza, sementara dolar yang menguat mendorong harga lebih rendah lagi.

Harga minyak mentah Brent turun US$ 2,48, atau 2,9%, menjadi US$ 82,63 per barel. Sedangkan Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun US$ 2,69, atau 3,3%, menjadi US$ 80,13.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan gencatan senjata yang telah lama dicari antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas sudah di depan mata.

“Saya yakin kita berada di dalam garis 10 yard dan melaju menuju garis gawang dalam mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan gencatan senjata, memulangkan para sandera dan menempatkan kita di jalur yang lebih baik untuk mencoba membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng,” kata Blinken, menggunakan analogi sepak bola, dikutip dari Reuters, Minggu (21/7).

Perang di Gaza telah menyebabkan investor memperhitungkan premi risiko saat memperdagangkan minyak, karena ketegangan mengancam pasokan global. Jika gencatan senjata tercapai, pemberontak Houthi yang didukung Iran dapat meredakan serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, karena kelompok itu menyatakan serangan itu untuk mendukung Hamas.

“Geopolitik mulai sedikit mereda sehingga itu seharusnya menguntungkan kita, menyusul berita gencatan senjata ini,” kata Tim Snyder, kepala ekonom di Matador Economics.

Pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan permukimannya di sana adalah ilegal dan harus ditarik sesegera mungkin, yang selanjutnya meningkatkan harapan akan berakhirnya konflik tersebut.

Indeks dolar AS naik setelah data yang lebih kuat dari perkiraan di pasar tenaga kerja dan manufaktur AS minggu ini, menekan harga minyak, kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group.

Mata uang AS yang lebih kuat melemahkan permintaan minyak berdenominasi dolar dari pembeli yang memegang mata uang lain. Pejabat Cina mengakui bahwa daftar tujuan ekonomi yang ditegaskan kembali di akhir pertemuan Partai Komunis minggu ini berisi banyak kontradiksi yang rumit, yang menunjukkan jalan yang bergelombang untuk implementasi kebijakan.

Perekonomian Cina tumbuh lebih lambat dari yang diharapkan sebesar 4,7% pada kuartal kedua, mengutip data resmi, yang memicu kekhawatiran atas permintaan minyaknya.

Gangguan teknologi global mengganggu operasi di berbagai industri, dengan maskapai penerbangan menghentikan penerbangan, beberapa penyiar berhenti mengudara dan sektor-sektor dari perbankan hingga perawatan kesehatan dilanda masalah sistem.

Sementara itu, dua kapal tanker minyak besar terbakar setelah bertabrakan di dekat Singapura. Singapura adalah pusat perdagangan minyak terbesar di Asia dan pelabuhan pengisian bahan bakar terbesar di dunia. Perairan di sekitarnya merupakan jalur air perdagangan vital antara Asia dan Eropa serta Timur Tengah dan salah satu jalur laut global tersibuk.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) yang yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak tahun 1967 melanggar hukum, kepada Majelis Umum.

Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataannya mengatakan Guterres akan segera menyerahkan temuan tersebut ke Majelis Umum PBB, yang telah meminta nasihat pengadilan pada 2022. “Keputusan ada di tangan Majelis Umum bagaimana akan melanjutkan masalah ini,” kata dia, dikutip Minggu (21/7).

Guterres menegaskan kembali bahwa semua pihak harus terlibat kembali dalam jalur politik yang telah lama tertunda untuk mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik sejalan dengan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, dan perjanjian bilateral.

Menurut dia, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah visi dua negara, Israel dan Palestina yang independen, demokratis, layak dan berdaulat, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, dalam batas-batas yang aman dan diakui, berdasarkan perjanjian sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.

ICJ dalam opininya menyatakan pendudukan Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu “melanggar hukum” dan harus diakhiri “secepat mungkin.”

Dikatakan bahwa Israel harus menghentikan aktivitas permukiman baru, dan "mengevakuasi" seluruh pemukim dari Wilayah Palestina yang diduduki.

Majelis Umum telah mengadopsi resolusi yang meminta ICJ memberikan pendapat hukum mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967.

Bagaimana kebijakan dan praktik Israel mempengaruhi status hukum pendudukan, dan apa dampak hukum yang timbul bagi seluruh negara bagian dan PBB dari status tersebut.

Guterres juga menegaskan seruan mendesak bagi gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan sandera yang ditawan di Gaza tanpa syarat.

Gangguan teknologi global mempengaruhi hampir 8,5 juta perangkat yang berbasis Windows. Gangguan ini berdampak pada berhentinya penerbangan, layanan perbankan, penyiaran, hingga kesehatan.

Microsoft menjelaskan bahwa gangguan tersebut diakibatkan oleh pembaruan atau update layanan keamanan siber CrowdStrike. “Saat ini kami memperkirakan update CrowdStrike mempengaruhi 8,5 juta perangkat Windows, atau kurang dari 1% dari semua mesin Windows,” tulis Microsoft dalam blog-nya, dikutip dari Reuters, Minggu (21/7).

Pembaruan perangkat lunak oleh firma keamanan siber global CrowdStrike, salah satu operator terbesar dalam industri tersebut, memicu masalah sistem yang menyebabkan penerbangan terhenti, memaksa penyiar berhenti mengudara, dan membuat pelanggan tidak dapat mengakses layanan seperti layanan kesehatan atau perbankan.

"Meskipun persentasenya kecil, dampak ekonomi dan sosial yang luas mencerminkan penggunaan CrowdStrike oleh perusahaan yang menjalankan banyak layanan penting," kata Microsoft dalam posting blognya.

Microsoft mengatakan bahwa CrowdStrike, yang telah membantu mengembangkan solusi yang akan membantu infrastruktur Azure Microsoft, mempercepat perbaikan. Microsoft juga bekerja sama dengan Amazon Web Services dan Google Cloud Platform, berbagi informasi tentang dampak yang dialami Microsoft di seluruh industri.

Microsoft dalam unggahannya di X mengatakan menyatakan bahwa berbagai layanannya, yakni PowerBI, Microsoft Fabric, Microsoft Teams, dan pusat admin Microsoft 365, terimbas gangguan teknologi informasi. Microsoft masih terus perbaikan layanannya dan melakukan tindakan mitigasi.

CrowdStrike, perusahaan teknologi Amerika Serikat bidang keamanan siber, membenarkan laporan bahwa gangguan global terjadi terkait karena ada pembaruan aplikasi keamanan siber Falcon Sensor.

“CrowdStrike mengetahui laporan kerusakan pada Windows terkait dengan Sensor Falcon,” kata CrowdStrike melalui lamannya. Gangguan itu bukan disebabkan serangan siber.

Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan progres jalan tol Balikpapan - IKN sudah mencapai 90%.

Jalan tol ini ditargetkan bisa difungsikan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis H. Sumadilaga mengatakan saat ini Kementerian PUPR tengah mengerjakan pembangunan tol sesi 3A, 3B, dan 5A.

“Insya Allah progresnya rata-rata sudah 90%, yang akan kita fungsionalkan satu jalur dengan masing-masing tiga lajur dan dua lajur untuk digunakan menuju IKN,” ujar Danis dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (21/7).

Saat ini, perjalanan darat untuk sampai ke IKN dari Balikpapan kurang lebih dua setengah jam. Melalui tol baru, perjalanan darat dapat ditempuh dengan satu jam perjalanan darat.

“Kami sudah uji coba, kalau fungsional waktu tempuh perjalanan darat sekitar satu jam, hemat waktu satu setengah jam untuk sampai ke Kota Nusantara dari Kota Balikpapan. Mudah-mudahan pada 17 Agustus itu sudah bisa terealisasi,” kata Danis.

Danis juga menjelaskan berbagai progres perkembangan terkini pembangunan IKN, seperti kesiapan lapangan upacara, kantor presiden, dan infrastruktur air untuk mendukung kelancaran perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Di IKN sudah ada sumber air baku, selain itu ada sumber lain yaitu Bendungan Sepaku Semoi. Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku adalah 3.000 liter per detik. Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi adalah 2.500 liter per detik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk tahap satu sumber air baku yang akan digunakan bersumber dari Intake Sepaku.

“Ini yang akan diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake ini kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan dari sana didistribusikan ke setiap persil setiap Gedung yang menjadi air bersih yang nanti digunakan di IKN,” katanya.

Bank Mandiri kembali ditunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Bank Pembayaran dan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk pasar modal. Periode kerja sama ini berlaku dari 2024 hingga 2029.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menjelaskan, pihaknya mengemban peran sebagai bank pembayaran sejak 1995. Sementara itu, sejak 2011, perseroan juga aktif sebagai Bank Administrator RDN. Total RDN yang dikelola kini mencapai lebih dari 500 ribu rekening per Mei 2024.

Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas mengintegrasikan aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST) di Livin’ by Mandiri untuk meningkatkan akses layanan investasi digital bagi nasabah. Melalui kolaborasi ini, nasabah bisa lebih cepat dan mudah membuka RDN serta memantau portofolio investasi, transfer dan tarik saldo dari RDN melalui Livin’ by Mandiri.

“Kami juga telah mengintegrasikan layanan digital dari Mandiri Group untuk menghadirkan solusi finansial lengkap melalui platform Livin’ dan Kopra by Mandiri,” kata Eka dikutip melalui keterangan resmi, Sabtu (20/7).

Bank Mandiri bersama Mandiri Group menawarkan rangkaian produk dan layanan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan transaksi pasar modal nasabah. Layanan ini mencakup jasa pengelolaan aset, kustodian, penyelesaian transaksi, tindakan korporasi, penyediaan infrastruktur investasi. Ada pula layanan lain, seperti initial public offering (IPO) dan penawaran tender.

“Bank Mandiri terus berupaya menjadi mitra utama bagi para pelaku pasar modal dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang efisien dan berdaya saing tinggi,” ucap Eka.

Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (19/7) menyatakan pendudukan Israel di wilayah Israel adalah ilegal dan melanggar hukum internasional. ICJ kemudian memerintahkan Israel segera mengosongkan permukiman ilegal yang didirikan di Palestina.

Meski tidak mengikat, putusan Pengadilan Tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu memiliki yurisdiksi dan dapat melemahkan dukungan terhadap Israel.

"Permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta rezim terkait, telah didirikan dan dipertahankan dengan melanggar hukum internasional," kata Presiden ICJ Nawaf Salam, dikutip dari Reuters, Sabtu (20/7).

Selain itu, ICJ juga memerintah Israel untuk membayar ganti rugi dan mengevakuasi semua pemukiman di wilayah tersebut.

Kementerian Luar Negeri menyebut keputusan ICJ sebagai sesutau yang "salah secara fundamental" dan sepihak. Israel menegaskan bahwa penyelesaian masalah di wilayah Palestina hanya bisa dicapai melalui proses negoisasi.

"Bangsa Yahudi tidak bisa menjadi penjajah di tanahnya sendiri," kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

ICJ, yang berbasis di Den Haag, Belanda, menggelar sidang tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, pada 19-26 Februari 2024.

Selama persidangan, lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional yaitu Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika, membahas isu tersebut.

Respons Pemerintah Palestina

Kepresidenan Palestina menyambut putusan ICJ yang menyatakan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina adalah aneksasi “de facto” yang melanggar hak rakyat Palestina dan hukum internasional.

ICJ memerintahkan Israel untuk segera menghentikan pendudukannya, mengosongkan semua permukiman ilegal yang didirikan di wilayah Palestina, dan memberikan kompensasi atas semua kerugian yang ditimbulkan.

“Putusan ICJ merupakan kemenangan bagi keadilan dan menegaskan bahwa penjajahan Israel adalah ilegal,” demikian pernyataan Kepresidenan Palestina melalui media sosialnya.

Menurut Kepresidenan Palestina, putusan ICJ menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, hak mereka atas wilayahnya, serta hak mereka untuk bernegara.

Palestina mendorong komunitas internasional mematuhi putusan ICJ tersebut dan memaksa Israel, sebagai kuasa penjajah, untuk segera menarik diri dari wilayah Palestina tanpa syarat.

Putusan ICJ pada Jumat itu juga mementahkan penolakan Israel atas pendirian negara Palestina, sebagaimana yang disahkan oleh parlemen Israel, Knesset, pada Kamis (18/7) serta dukungan tak henti AS kepada Israel.

“Kepresidenan Palestina menegaskan bahwa impunitas harus diakhiri, karena telah membuat Israel merasa berhak menolak hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri selama 76 tahun,” ucap Kepresidenan Palestina.

Impunitas itu, menurut pihak Palestina, juga melanggengkan apartheid, penangkapan sewenang-wenang, dan genosida terhadap rakyat Palestina sebagaimana yang kini disaksikan dunia.

Kepresidenan Palestina juga mendesak Majelis PBB dan Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan lebih untuk memastikan pendudukan Israel atas tanah Palestina segera berakhir.

RI Menyambut Baik Keputusan ICJ

Kementerian luar Negeri Indonesia menyambut positif fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) tentang tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina.

“Fatwa hukum tersebut telah memenuhi aspirasi Indonesia dan masyarakat internasional untuk mewujudkan keadilan bagi Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya di platform X, Sabtu (20/7).

Indonesia menilai Mahkamah telah memenuhi perannya dalam menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Oleh karena itu, Indonesia mendukung pandangan ICJ agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.

“Sejalan dengan fatwa Mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina,” kata Kemenlu.

Indonesia juga mendesak Israel untuk mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Kemudian mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan ICJ untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina.

“Indonesia mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina,” ujar Kemenlu.