Kementerian Kesehatan meluncurkan program Farmako Invasif Strategi Tatalaksana ST Elevation Myocardial Infarction alias FASTEMI. Program ini bertujuan memberi pertolongan pertama pada pasien serangan jatung tipe STEMI lewat obat penghancur bekuan darah.

Menurut Pimpinan Pilot Project Program FASTEMI, Isman, selama ini pertolongan serangan jantung STEMI hanya bisa dilakukan di provinsi dan kota besar. Program ini sedang dalam tahap uji coba di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Ia mengatakan daerah kerap sulit memberi pertolongan pasien serangan jantung STEMI karena butuh alat khusus yakni elektrokardiogram atau EKG dan ditangani dengan catheterization laboratory (cath lab). Dengan cath lab, dokter bisa membuka sumbatan pembuluh darah di jantung.

“Daerah yang tidak punya cath lab dan dokter jantung, pasien bisa ditolong dengan FASTEMI menggunakan obat-obatan penghancur bekuan darah yaitu tenecteplase,” ujar Isman dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Senin (15/7).

Program FASTEMI sendiri sudah dimulai sejak November 2023 dan dipercepat pada Maret—April 2024. Perluasan pilot project ini bakal menyasar 34 provinsi di Indonesia dan melibatkan 34 RS pengampu yang membimbing puskesmas di daerahnya.

“Selain diberikan obat tenecteplase, puskesmas juga akan disiapkan perangkat-perangkat untuk pertolongan gawat darurat,” kata Isman.

Kemenkes juga akan menyediakan perangkat pertolongan gawat darurat pasien jantung ke puskesmas. Perangkat ini meliputi defibrillator atau Automated External Defibrillator (AED), alat EKG, dan obat-obatan yang diperlukan untuk penanganan serangan jantung seperti heparin, enoxaparin, clopidogrel, dan aspirin.

Dengan adanya pemberian alat dan obat ini, Puskesmas akan menjadi tempat pertolongan pertama serangan jantung tipe STEMI. Setelah diberi obat penghancur bekuan darah, pasien bisa dirujuk ke rumah sakit.

Sistem Kerja FASTEMI

Isman menjelaskan, pada prinsipnya FASTEMI mengupayakan dokter puskesmas menyuntikkan obat tenecteplase untuk menghancurkan bekuan darah di pasien serangan jantung tipe STEMI.

Ketika aliran pembuluh darah terbuka kembali, keluhan nyeri dada berkurang, pasien menjadi lebih tenang. Setelah itu, pasien dapat dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan kateter keesokan harinya.

Ada juga sistem komando verifikasi seperti halnya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), yakni berupa Command Center. Pihak yang bertindak sebagai Command Center di tiap provinsi adalah rumah sakit rujukan provinsi, yang juga bertugas sebagai rumah sakit pengampu.

Dalam masa uji coba ini, contoh rumah sakit pengampu adalah RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RSUP Hasan Sadikin, Kabupaten Sukabumi. Selain itu, ada 10 puskesmas di Sukabumi yang mengirim laporan pasien nyeri dada dan hasil EKG.

“RSUP Hasan Sadikin akan menerima hasil EKG dan memberikan kesimpulan sekaligus rekomendasi, bahwa pasien yang bersangkutan mengalami STEMI," kata Isman.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap maraknya privatisasi dan jual beli sejumlah pulau kecil di Indonesia. Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, mengatakan tercatat lebih dari 200 pulau yang sudah diprivatisasi dan diperjualbelikan hingga 2023 lalu.

Athiqah mengatakan, data tersebut dia dapatkan dari sejumlah organisasi nirlaba. "Sebanyak 200 pulau tersebut paling banyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara," ujarnya di Jakarta, Senin (15/7).

Selain privatisasi, Athiqah juga menyoroti dampak negatif dari industri ekstraktif di pulau-pulau kecil. Industri ekstraktif tersebut seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta penangkapan ikan besar-besaran bagi masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia.

Dia mengatakan, kegiatan industri ekstraktif juga bisa menyebabkan pulau kecil tenggelam. Ini menunjukkan terjadinya kerentanan di pesisir yang sifatnya tidak hanya ekologis, tapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.

"Hal itu tidak hanya karena perubahan iklim, tetapi juga aktivitas industri ekstraktif," kata Athiqah.

Athiqah menyebut beberapa tahun terakhir pihaknya mencermati bagaimana kebijakan hilirisasi dan masifnya kegiatan pertambangan serta perluasan industri ekstraktif.

Ia menilai kegiatan industrialisasi, seperti proyek hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, juga pertambangan biji besi dan tambang emas di Sulawesi Utara, berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem di pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

"Dampak lingkungannya jelas, bahwa terjadi pencemaran logam berat, misalnya di sungai-sungai di sekitar pabrik di wilayah tersebut. Khususnya di pertambangan nikel yang tidak hanya pencemaran air, tapi juga pencemaran udara, hancurnya hutan, serta penggusuran kebutuhan petani akibat ekspansi tambang nikel," ujarnya.

Menurutnya, aktivitas industri ekstraktif tersebut berdampak kepada masyarakat setempat. Ruang hidup mereka seolah terampas, yang ditandai dengan semakin terbatasnya akses masyarakat untuk melaut.

Untuk itu Athiqah menekankan kepada pemangku kepentingan terkait untuk kembali merefleksi berbagai peraturan yang ada sebelum memutuskan sebuah tindakan, seperti yang belum lama ini terjadi di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Regulasi tersebut misalnya terkait pengelolaan pulau-pulau kecil sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014,

"Pada regulasi tersebut pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia mestinya bertujuan untuk melindungi konservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya alam, serta sistem ekologi secara berkelanjutan," ucap Athiqah.

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 407,3 miliar pada Mei 2024. Nilai itu setara dengan Rp 6.587,26 triliun (kurs: Rp 16.173 per dolar AS).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono memastikan bahwa utang tersebut tetap terkendali, walau naik 1,8% secara tahunan (yoy) pada Mei 2024. Setelah terkontraksi 1,5% yoy pada April 2024.

"Perkembangan ini bersumber dari utang luar negeri dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta," kata Erwin dalam keterangan resmi, Senin (15/7).

Erwin juga memastikan utang tersebut tetap dalam kondisi sehat karena mengendepankan prinsip pengelolaan secara hati-hati. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 29,8%, dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN.

Dari realisasi itu, ULN pemerintah mencapai US$ 191 miliar pada Mei 2024, atau secara tahunan mencatat kontraksi sebesar 0,8% yoy, setelah bulan sebelumnya terkontraksi 2,6% yoy.

Erwin menyebut, perkembangan utang tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik karena kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," kata dia.

Mendukung Pembiayaan Produktif dan Prioritas

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21% dari total ULN pemerintah).

Kemudian sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7%); jasa pendidikan (16,8%); konstruksi (13,6%); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," kata Erwin.

Selain itu, ULN swasta juga tetap terjaga dan mencapai US$ 197,6 miliar pada Mei 2024. Nilai itu secara tahunan mengalami kontraksi 0,4% yoy, atau melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% yoy.

Dia bilang, perkembangan utang terutama dari lembaga keuangan yang terkontraksi 2,6% yoy. Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan naik 0,1% yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9% dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Erwin menyampaikan, bahwa peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. "Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata Erwin.

PT Elnusa Tbk berencana menjajaki bisnis baru dalam transportasi regasifikasi gas alam cair atau LNG. VP Marketing dan Business Development Elnusa, Novrizal mengatakan perusahaan saat ini sudah mulai bersiap.

“Harapannya bisa dimulai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Tapi mungkin akan dimulai dari skala kecil,” kata Novrizal dalam acara Energizing the Nation Through Sustainable Energy Solution di Jakarta, dikutip Senin (15/7).

Lebih lanjut Novrizal mengatakan keputusan untuk memulai bisnis tersebut dalam skala kecil karena Elnusa masih perlu mereview lagi bagaimana distribusi energi yang bersumber dari fuel dan LNG. Belum lagi harus melihat konsekuensi infrastruktur LNG di masa depan akan seperti apa.

Sebab menurutnya infrastruktur sangat berpengaruh terhadap transportasi energi. Apalagi jika didukung tersedianya pipa gas hingga Indonesia Timur. “Kalau roadmapnya, dalam langkah ke depan, insya Allah sudah ada beberapa yang akan kami lakukan, small scale transporting LNG,” ujarnya.

Proyek Elnusa

PT Elnusa Tbk dan PT Pertamina Gas (Pertagas) telah melaksanakan kick off meeting untuk Proyek Jasa Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi Fasilitas Pendukung Kotabatak Junction SLC Booster Station di Kabupaten Siak, Riau.

Proyek kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur energi di wilayah Kandis, Kab. Siak, Riau. Fasilitas pendukung yang dibangun akan memainkan peran krusial dalam memperkuat keandalan operasional dan meningkatkan kapasitas penyaluran minyak wilayah kerja (WK) Rokan di area tersebut.

Menurut keterangan resminya, jangka waktu kontrak proyek ini selama 29 bulan dengan masa konstruksi selama 14 bulan. Proyek ini ditargetkan selesai lebih cepat pada Februari 2025.

Dalam kick off meeting tersebut para pemangku kepentingan dari kedua perusahaan menyatukan visi dan strategi untuk menjamin keberhasilan proyek ini, juga memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan yang tinggi.

"Proyek ini tidak hanya meningkatkan kehandalan operasional infrastruktur energi di wilayah Kandis, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat," kata Direktur Utama Pertagas Gamal Iman Santoso, beberapa waktu lalu.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas bantuan kemanusiaan tanah longsor yang menimpa Provinsi Enga, Papua Nugini pada 24 Mei lalu. Ucapan terima kasih disampaikan Marape langsung pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin (15/7).

"Saya tahu ada tanah longsor yang menutupi 28 orang di Sulawesi, tetapi Indonesia dapat mengirimkan banyak bantuan ke Port Moresby untuk tanah longsor yang menutupi seluruh desa," kata Marape dalam konferensi pers.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi berharap dapat mempererat tali persaudaraan antara Indonesia dan Papua Nugini. Ia berharap hubungan antarkedua negara bisa terjalin dengan baik.

Bencana tanah longsong yang menimpa Papua Nugini pada 24 Mei lalu menelan korban tewas sekitar 670 orang dan 1.250 orang mengungsi. Menurut pengecekan yang dilakukan oleh KBRI Port Moresby, tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam peristiwa ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengirimkan bantuan berupa alat kesehatan dan bantuan logistik senilai kurang lebih Rp 17,9 miliar. Bantuan berasal dari dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bantuan yang diterbangkan ke Bandara Jackson di Port Moresby berupa berupa barang logistik seperti tenda pengungsi, tenda keluarga, dan paket sembako. Juga ada makanan siap saji, mie instan, beras dan air mineral

Paket bantuan itu juga mencakup hygiene kit, sleeping pad/matras, genset 5KVA/portable, lampu solar, peralatan masak, obat-obatan, dan selimut. Selain itu juga ditambah paket bantuan obat-obatan, bantuan makanan tambahan ibu hamil balita, bantuan obat-obatan malaria, bantuan hygiene kit dan water purifier dari Kementerian Kesehatan.

Pada momen tersebut, Jokowi juga mengumumkan inisiatif Indonesia yang telah mengekspor aliran listrik ke wilayah Wutung, sebuah kota kecil di Provinsi Sandaun, Papua Nugini. Pengiriman listrik tersebut dialirkan dari jaringan setrum milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kota Skouw, Jayapura, Papua.

Skouw dan Wutung merupakan dua daerah yang terletak di perbatasan antara Papua, Indonesia dengan Papua Nugini. "Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw-Wutung dapat saya disampaikan bahwa kerja sama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini," kata Jokowi.

James Marape mengapresiasi dukungan Indonesia atas penyaluran listrik di wilayah perbatasan tersebut. Dia berharap, Papua Nugini dapat lebih banyak mengakses tenaga listrik dari Jayapura di masa depan. "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas tenaga listrik yang ada di Wutung," kata Marape pada kesempatan yang sama.

PT PLN telah menyepakati kerja sama dengan PNG Power Ltd (PPL) pada 10 Agustus 2023 silam. PLN mengatakan proyek pasokan listrik ke perbatasan Papua Nugini dapat segera terwujud.

PLN memiliki jaringan distribusi 20 kilovolt (kV) yang mengalirkan listrik dari pembangkit listrik di Holtekamp ke perbatasan Skouw. Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 149,87 mega watt (MW).

Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 96,56 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 55,2 MW atau 53,31% Sedangkan di Papua Nugini saat ini memiliki kapasitas listrik terpasang kumulatif sebesar 1,2 gigawatt (GW).

Ernst & Young (EY) melaporkan faktor-faktor utama yang bakal mempengaruhi pasar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) global pada semester kedua 2024. Faktor-faktor tersebut antara lain jadwal penurunan suku bunga bank sentral, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan siklus pemilu di beberapa negara.

Laporan EY memperkirakan inflasi global akan terus melambat di tengah beragamnya kondisi perekonomian dan tingkat inflasi regional. Siklus pelonggaran bank sentral kemungkinan akan terputus. Pasalnya, beberapa bank sentral negara Eropa dan negara berkembang akan lebih dulu menurunkan suku bunga acuan sebelum The Federal Reserve atau The Fed mengambil keputusan.

EY Global IPO Leader George Chan mengatakan, ketika sejumlah bank sentral mengubah kebijakannya dan mulai menurunkan suku bunga, investor diperkirakan akan memindahkan modalnya untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi.

"Pergeseran ini diperkirakan akan meningkatkan likuiditas di pasar ekuitas, pasar negara berkembang, dan sektor yang berorientasi pada pertumbuhan, seperti teknologi, kesehatan, dan ilmu sains," kata George dalam keterangan resminya, Senin (15/7).

Chan menyebut jika ketegangan geopolitik dapat memaksa perusahaan-perusahaan untuk menjajaki pasar IPO alternatif, menghindari kawasan berisiko tinggi, dan mencari peraturan yang lebih menguntungkan. Pergeseran ini berpotensi mengarah pada munculnya pusat keuangan baru dan mengubah lanskap pasar IPO. Sementara itu, ketidakpastian pemilu juga berdampak pada waktu pelaksanaan IPO.

Beberapa perusahaan dapat menunda penawaran saham untuk menghindari dampak yang tidak dapat diprediksi dari hasil pemilu terhadap stabilitas pasar dan kepercayaan investor, dan lebih memilih untuk menunggu kondisi yang lebih stabil setelah pemilu," ujar Chan.

Pasar IPO Indonesia Tetap Tangguh Meski IHSG Turun 7,4% di Semester I 2024

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 7,4% pada semester pertama 2024. Penurunan disebabkan oleh aktivitas investor asing, dengan penjualan bersih di pasar mencapai US$ 800 juta (Rp 12,89 triliun).

Ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kondisi pasar saat ini, seperti depresiasi rupiah terhadap dolar AS dan pendekatan investor yang bersifat wait and see terhadap penunjukan kabinet baru, serta arah kebijakan selanjutnya dari presiden terpilih Indonesia.

Berbeda dengan pelemahan pasar yang lebih luas, perusahaan-perusahaan baru yang terdaftar di BEI menunjukkan kinerja positif selama semester pertama 2024. Hal ini dipicu dengan hasil IPO yang tumbuh sebesar 12,5% sejak awal tahun ini (year to date), menyoroti kuatnya minat investor terhadap pendatang baru.

EY Indonesia Strategy and Transactions Partner Reuben Tirtawidjaja mengatakan, Indonesia telah menjadi pasar IPO terkemuka di ASEAN pada semester pertama 2024. Pasar IPO terkemuka yang dimaksud dalam hal jumlah perusahaan yang terdaftar. Reuben menyebut hal ini menunjukkan ketahanan relatif Bursa Efek Indonesia (BEI) dibandingkan bursa negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Hal ini terjadi di tengah adanya moderasi pasar akibat pemilihan presiden Indonesia yang diadakan pada bulan Februari 2024. Secara historis, Pemilihan Presiden (Pilpres) menyebabkan perlambatan sementara dalam aktivitas pasar modal.

Kawasan ASEAN yang lebih luas juga mengalami moderasi dalam aktivitas IPO, yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi yang dapat menyebabkan kenaikan suku bunga. "Tren ini tidak hanya terjadi di pasar ASEAN, lanskap IPO global juga mengalami penurunan sebesar 12% secara tahunan (year-on-year) dalam jumlah perusahaan yang melakukan IPO," tuturnya.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memulai pilot project konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet untuk bahan baku baterai kendaraan listrik jenis Lithium-ion (Li-ion).

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail mengatakan mulainya pilot project ini bertujuan untuk mewujudkan industri batu bara dengan clean technology di Indonesia. Dia juga menambahkan bahwa konversi ini merupakan yang pertama di dunia.

“Anode sheet berbahan baku batu bara ini merupakan yang pertama di dunia, sehingga dapat menjadi salah satu terobosan penting dalam hilirisasi batu bara," ujarnya melalui siaran pers, Senin (15/7).

Dia juga menambahkan bahwa pengembangan batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet akan mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri

Menurut Arsal, kebutuhan artificial graphite dan anode sheet akan semakin meningkat di masa mendatang, baik untuk kendaraan listrik maupun industri-industri lain seperti industri penyimpanan energi, elektronik hingga peralatan medis.

Hilirisasi tersebut sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, serta mendukung pencapaian target Net Zero Emission (karbon netral) pada 2060 atau lebih cepat.

Peluncuran perdana (soft launching)pilot project ini di Kawasan Industri Tanjung Enim, Senin (15/7) dihadiri oleh Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail beserta jajaran direksi, dan Direktur Pemanfaatan Riset & Inovasi pada Industri BRIN, Mulyadi Sinung Harjono.

Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo menyampaikan ini merupakan salah satu komitmen Grup MIND ID dalam mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara Indonesia.

Melalui mandat untuk mengelola sumber daya dan cadangan strategis, melakukan hilirisasi, dan kepemimpinan pasar guna menjadi perusahaan kelas dunia.

"MIND ID memiliki fokus mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik. Proyek ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung diversifikasi usaha PTBA, tetapi juga memperkuat posisi kita dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik di masa mendatang," kata Dilo dalam siaran pers, dikutip Senin (15/7).

Artificial graphite merupakan bahan utama untuk pembuatan anoda. Adapun anode sheet adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi (kutub positif), salah satu komponen penting untuk baterai Li-ion.

Pilot project ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga ke tahap komersial. Dia menekankan, keberlanjutan proyek ini sangat memerlukan dukungan dan kajian mendalam dari aspek keekonomiannya.

Konversi Batu Bara Menjadi Artificial Graphite dan Anoda Sheet

Konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu proses karbonisasi batu bara menjadi batu bara semikokas atau coalite.

Kemudian Coalite dihaluskan menjadi serbuk, lalu melalui proses perendaman, pemanasan, pencucian, pengeringan dan penghalusan hingga menjadi artificial graphite yang merupakan bahan utama anode sheet.

Pembuatan anode sheet dimulai dari pencampuran artificial graphite dengan bahan-bahan lain. Campuran tersebut dipanaskan, lalu dilakukan pencetakan sehingga membentuk lembaran di atas kertas tembaga. Tahap terakhir adalah pengeringan sehingga terbentuk anode sheet.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerimaan pajak terus meningkat sejak tahun 1983 hingga 2024. Pada tahun 1983, penerimaan pajak Indonesia baru mencapai Rp 13 triliun.

Penerimaan pajak kemudian meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan, pada tahun ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menargetkan perolehan pajak sebesar Rp 1.988.9 triliun.

"Sekarang teman-teman DJP bertanggung jawab di UU APBN untuk mencapai target Rp 1.988,9 triliun," katanya dalam acara Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (14/7).

Sri Mulyani turut mengapresiasi kinerja dari DJP yang sangat positif sehingga penerimaan pajak Indonesia terus mencatatkan kenaikan sejak tahun 1983 hingga 2024.

Pada tahun 1983, Sri Mulyani mengatakan bahwa terjadi banjir permintaan minyak sehingga harga minyak saat itu naik dari US$ 12 menjadi US$ 24. Sementara pada 1998 hingga menjelang 2000, penerimaan pajak mencapai Rp 400 triliun.

"Berbagai perubahan iklim ini juga memengaruhi perekonomian kita. Tahun 2000 sampai sekarang ditandai dengan teknologi digital yang makin sangat cepat perubahannya. Ini mengubah seluruh gaya hidup, cara hidup dan cara ekonomi bekerja," ujarnya.

Tanggapan Dirjen Pajak

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengaku telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini.

"Bu Menteri sampaikan kepada kami, [target penerimaan pajak sebesar] Rp 1998,9 triliun pada 2024 ini, Insya Allah dengan bantuan stakeholders kami berupaya akan mencapainya," kata Suryo.

Menurut Suryo, pajak merupakan bagian dari kehidupan suatu negara. Sehingga pajak sudah muncul sebelum kemerdekaan Indonesia dan terus menjadi tulang punggung hingga saat ini.

"Oleh karena itu, ada penerimaan pajak dari waktu ke waktu. Mulai dari Rp 13 triliun sekitar 20 tahun lalu dan menjadi hampir Rp 2.000 triliun pada 2024 ini," ujar Suryo.

Penerimaan Pajak Anjlok

Penerimaan pajak anjlok 7,9% yoy menjadi Rp 893,8 triliun di semester I 2024. Penurunan terutama dari pajak penghasilan (PPh) badan.

Sri Mulyani menjelaskan, penyebab penurunan PPh badan terutama dari perusahaan berbasis komoditas. Bisnis perusahaan tersebut mencatatkan penurunan signifikan dari sisi profitabilitas.

"Artinya, perusahaan masih profitable, tapi keuntungan tidak setinggi tahun sebelumnya, karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Di sisi lain, kenaikan restitusi atau pengembalian pembayaran kelebihan pajak juga berdampak terhadap penerimaan pajak pada paruh pertama 2024. Kenaikan restitusi terjadi pada PPh badan dan PPn dalam negeri.

Selain itu, penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai turun 0,09% menjadi Rp 1342,2 triliun pada semester I 2024. Nilai ini baru mencapai 41,8% dari target APBN 2024

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menghentikan penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahun 2022 meskipun masih ada sisa plafon Rp 1,5 triliun. Direksi Bank BRI menyatakan izin pelaksanaan penerbitan obligasi berkelanjutan itu telah berakhir pada 12 Juli 2024.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), direksi BRI menyebut realisasi penerbitan PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan tersebut mencapai Rp 13,5 triliun dari total plafon Rp 15 triliun.

Secara rinci, penerbitan obligasi berkelanjutan berwawasan lingkungan itu dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, BRI menerbitkan obligasi senilai Rp 5 triliun pada 20 Juli 2022.

Pada tahap kedua, perusahaan menerbitkan obligasi senilai Rp 6 triliun pada 17 Oktober 2023. Pada tahap ketiga, perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,5 triliun pada 20 Maret 2024.

Direksi BRI menyebut ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan perusahaan untuk tidak melanjutkan penerbitan obligasi berkelanjutan berwawasan lingkungan tersebut.

"Suku bunga global diproyeksikan akan mulai turun 2024 sehingga dapat memengaruhi cost of fund penerbitan surat berharga. Oleh karena itu, penerbitan instrumen jangka panjang saat ini dinilai kurang optimal bagi perseroan," ujar direksi BRI, dalam suratnya kepada BEI, Jumat (12/7).

Alasan kedua, perusahaan akan memfokuskan pengelolaan aset treasury yang jatuh tempo pada 2024 untuk memenuhi likuiditas kegiatan usaha perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2024, BBRI memiliki liabilitas berupa surat berharga senilai Rp 44,36 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan 10,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 49,64 triliun.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan dampak fenomena La Nina kini sudah terasa. Fenomena La Nina tersebut akan berdampak pada sejumlah komoditas pertanian yang membutuhkan kondisi kering, seperti tembakau.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Eddy Hermawan, mengatakan bulan ini La Nina belum menunjukkan eksistensinya. Namun, dampaknya sudah kemana-mana dan menyebabkan musim kemarau menjadi lebih pendek.

"Kita sekarang merasakan langit sering mendung dan turun hujan," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (15/7).

Eddy mengatakan, La Nina akan mencapai puncak pada Oktober atau November 2024 mendatang. Fenomena La Nina kali ini diprediksi berlangsung hingga akhir Februari atau awal Maret 2025.

Menurutnya, kemunculan La Nina membuat puncak musim kemarau di Indonesia yang terjadi pada Agustus dan September 2024 cenderung basah.

"Puncaknya kemarau pada Agustus dan September akan diimbangi dengan mulai menguatnya La Nina pada saat itu. Jadi, tidak ada efek kemarau yang panas," kata Eddy.

Berdampak pada Pangan

Eddy mengatakan, fenomena La Nina bisa berdampak ke pertanian. La Nina menyebabkan limpahan air berlebihan ke lahan-lahan pertanian sehingga bisa terendam banjir. Hal ini bisa mempengaruhi angka produksi pangan.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melihat, Dwikorita Karnawati, yang mengatakan kondisi La Nina dapat berdampak pada sektor pertanian yang mengandalkan musim kemarau untuk dapat meningkatkan produktivitasnya.

Dwikorita mengatakan, musim kemarau di Indonesia pada tahun ini akan disertai oleh fenomena La Nina. Hal ini menyebabkan terjadinya hujan disaat kemarau.

"Intensitas hujan di sejumlah wilayah Indonesia tetap turun meskipun semakin intensif menjadi semakin basah kondisinya kalau la nina," ujar Dwikorita, dikutip dari situs BMKG, Senin (15/7).

Koordinator Bidang Analisis Varietas Iklim BMKG, Supari mengatakan musim kemarau tahun ini tidak terlalu kering dan bahkan cenderung lebih basah. Musim kemarau tahun ini mungkin tidak begitu cocok untuk tanaman-tanaman yang sensitif terhadap curah hujan misalnya tembakau.

"Biasanya ditanam di musim kemarau tapi tahun ini karena kemaraunya sedikit lebih basah akan menjadi gangguan," ujar Supari.

Apa itu La Nina?

La Nina merupakan kejadian anomali iklim global yang ditandai dengan keadaan suhu permukaan laut atau sea surface temperature di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin dibandingkan suhu normalnya.

Kondisi ini biasanya diikuti dengan berubahnya pola sirkulasi walker atau sirkulasi atmosfer arah timur barat yang terjadi di sekitar ekuator. La Nina dapat mempengaruhi pola iklim dan cuaca global.

Kondisi La Nina ini dapat berulang dalam beberapa tahun sekali dan setiap kejadian dapat bertahan sekitar beberapa bulan hingga dua tahun.

La Nina memberikan dampak yang beragam di wilayah Indonesia, terutama dampak terhadap curah hujan bulanan dan musiman. Pada bulan Juni-Juli-Agustus, La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir di sebagian besar wilayah Indonesia.

Pada September-Oktober-November, La Nina berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah tengah hingga timur Indonesia. Sementara pada Desember-Januari-Februari, dan Maret-April-Mei (MAM), La Nina berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Peningkatan curah hujan saat La Nina umumnya berkisar 20-40% lebih tinggi dibandingkan curah hujan saat tahun Netral.

Namun, terdapat juga beberapa wilayah yang mengalami peningkatan curah hujan lebih dari 40%. Pada periode puncak musim hujan pada Desember-Januari-Februari, La Nina tidak memberikan dampak peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat sebagai akibat interaksinya dengan sistem monsun.

Bencana yang mungkin terjadi saat La Nina secara umum adalah bencana-bencana hidrometeorologi. Dengan adanya peningkatan curah hujan saat La Nina, kemungkinan bencana yang dapat terjadi adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, bahkan badai tropis.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyiapkan insentif untuk operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, Smartfren hingga XL Axiata. Pemberian insentif ini kemungkinan mundur menjadi akhir tahun.

Kominfo semula berencana melakukan lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz pada Mei - Juni. Kementerian juga mengkaji pemberian insentif.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Dirjen SDPPI Kominfo Ismail menyampaikan, penyelenggara jasa telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, Smartfren hingga XL Axiata mengusulkan lelang frekuensi dilakukan pada akhir tahun.

Usulan tersebut disampaikan melalui surat. "Intinya mereka meminta jangan sekarang. Mungkin ‘bahasanya’ akhir tahunan, kalau permintaan mereka, ya, tetapi, Pak Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi belum memutuskan," kata Ismail, akhir pekan lalu (9/7).

Jika usulan tersebut disetujui Kementerian Kominfo, maka aturan mengenai insentif untuk lelang frekuensi juga berubah mengikuti jadwal lelang. Sebab, insentif, harga lelang, dan proses lelang saling berkesinambungan.

“Insentif melekat di proses lelang itu," kata Ismail.

Pita frekuensi radio 700 MHz memiliki kelebihan dalam memberikan cakupan layanan seluler 4G/5G yang lebih luas. Sementara itu, 26 GHz memiliki kapasitas yang sangat besar dan cocok dengan implementasi teknologi 5G.

Pada Mei, Ismail menyampaikan bahwa insentif masih dibahas dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan alias Kemenkeu. Oleh karena itu, ia belum dapat memerinci bentuk insentif yang akan diberikan.

Insentif diharapkan dapat meningkatkan cakupan layanan dan kualitas koneksi internet, khususnya di daerah-daerah pelosok yang selama ini minim sinyal. “Kecepatan internet yang sebelumnya 20 Mbps bisa naik menjadi 30 Mbps, 40 Mbps, dan seterusnya,” kata Ismail, pada Mei.

Ia menegaskan bahwa insentif itu bertujuan menyejahterakan masyarakat. “Kami bukan memberikan insentif untuk operator seluler, tetapi untuk kebutuhan masyarakat," Ismail menambahkan.

“Operator akan mendapat 'kemudahan' dari pembayaran yang seharusnya, nanti masyarakat bisa menikmati," kata Ismail.

Secara terpisah, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Starlink dibebankan pajak dan biaya lainnya yang ditetapkan untuk operator seluler. Tidak ada insentif khusus untuk perusahaan milik Elon Musk ini.

“Pokoknya, apa yang dibebankan kepada operator seluler di Indonesia, juga dibebankan kepada Starlink,” kata Budi di Badung, Bali, Minggu (19/5). “Tidak ada (insentif khusus).”

Budi juga tidak memerinci apakah Starlink termasuk yang akan mendapatkan insentif yang kini tengah dibahas oleh Kominfo.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardi Gaus mengatakan belum ada rencana dari parlemen untuk membahas pergantian seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum. Desakan agar seluruh komisioner diganti muncul setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hasyim Asy’ari dari jabatan ketua KPU.

Menurut Guspardi, tidak ada aturan yang mengharuskan penggantian seluruh Komisioner KPU jika salah satu komisioner terbukti bersalah dalam suatu perkara. Guspardi tak sependapat dengan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyuarakan agar dilakukan pergantian total komisioner KPU.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dibanding melakukan pergantian, saat ini yang perlu dilakukan adalah memastikan Komisioner KPU yang tersisa fokus berkoordinasi dengan KPU Daerah. Terlebih saat ini agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar pada November 2024.

Guspardi pun mengatakan Komisioner KPU bersifat kolektif kolegial. Atas alasan itu menurut dia tak ada yang perlu dirisaukan berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Lebih jauh ia berharap masyarakat aktif mengawasi kinerja KPU di pilkada. Menurut Guspardi bila ada laporan masyarakat yang menyampaikan penyimpangan oleh penyelenggara pemilu akan segera ditindak.

“Tetapi, kalau orang yang tidak bersalah diberikan hukuman, itu juga tidak pas," kata Guspardi seperti dikutip Senin (15/7).

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, Guspardi mengatakan KPU RI bersifat supervisi, pengawasan, dan edukasi. Terlebih, tambah Guspardi, anggaran Pilkada bukanlah dari KPU pusat melainkan dana hibah dari pemerintah daerah masing-masing.

Sebelumnya, Mahfud mengkritik Komisioner KPU dan mengatakan mereka sudah tak patut menjadi penyelenggara pilkada. Tak hanya itu, Mahfud mendengar kabar ada pimpinan KPU yang saat ini menggunakan tiga mobil dinas yang mewah. Lalu ada pula komisioner yang berlebihan dalam menyewa pesawat jet.

Mahfud lalu meminta para pimpinan KPU segera dicopot meski tak perlu membatalkan hasil Pemilihan Umum 2024. "Sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," kata Mahfud dalam akun X-nya, Senin (8/7).