Rangkaian kereta otonom tanpa rel dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada akhir bulan ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut kereta tanpa rel tersebut akan beroperasi pada Agustus 2024.

"Dan dijadwalkan tiba di IKN pada akhir Juli 2024 setelah proses kepabeanan selesai. Dengan demikian, trem otonom dipastikan sudah bisa beroperasi pada Agustus 2024,” ujar Budi Karya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (12/7).

Budi Karya menjelaskan, rangkaian trem otonom telah dikirim dari China pada awal Juli 2024 berupa satu trainset yang terdiri atas tiga kereta. Menurut perhitungan, kapal ekspedisi yang mengangkut trem otonom tersebut akan tiba di Pelabuhan Balikpapan.

Komponen kereta tanpa rel ini rencananya akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal sesampainya di IKN. Setelah itu, kereta otonom akan memasuki tahap persiapan dan pelaksanaan pengujian bersama, dilanjutkan dengan pelaksanaan Proof of Concept (POC) pada Agustus 2024.

Adapun rencana showcase atau unjuk kerja akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024.

“Semoga jadwal ini dapat terealisasi sesuai rencana, dan trem Otonom di IKN benar-benar bisa menginspirasi kota-kota lain di Indonesia dalam hal mengembangkan transportasi cerdas,” kata Budi Karya.

Menurut Budi Karya, trem otonom merupakan lompatan penggunaan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia, yakni kereta api tanpa rel. Trem otonom dioperasikan menggunakan baterai dengan pengoperasian dipandu melalui pembacaan marka jalan melalui sensor, sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil.

Menurut dia, Jalan Sumbu Kebangsaan yang akan dilalui Trem Otonom punya tekstur sangat halus. Hal ini, menurut dia, akan membuat nyaman para pengendara dan penumpang yang melintas.

Adapun pembangunan halte akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Halte tersebut rencananya akan dilengkapi tempat untuk melakukan

Budi mengatakan, Kementerian PUPR juga segera membangun halte untuk menunjang operasional Trem Otonom ini. "Menariknya, halte yang akan dibangun ini nantinya tak hanya berguna sebagai tempat menaik-turunkan penumpang, tetapi juga akan berfungsi sebagai tempat melakukan charging (pengisian daya),” kata Budi Karya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa ia sudah dua hari ini mulai berdinas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menhub mengaku mulai berdinas di IKN sejak Kamis (11/7).

Ia menempati Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, serta telah melakukan beberapa rapat dengan sejumlah pihak di rumah dinasnya tersebut.

“Sudah dua hari ini saya berdinas di rumah jabatan Menteri di IKN," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat (12/7). “Selama itu pula, saya telah melakukan sejumlah rapat dan koordinasi dengan beberapa pihak untuk membahas isu-isu terkait kesiapan infrastruktur transportasi di IKN”.

Salah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim dan Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Wida Nurfaida, pada Jumat (12/7) sore.

“Di hari kedua berkantor di IKN, saya meninjau langsung proyek transportasi di sini untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Salah satunya Autonomous Rapid Transit (ART),” ujar Budi.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu, mulai dari progres pembangunan infrastruktur ART, rencana uji coba ART, rencana implementasi manajemen lalu lintas saat upacara Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024, hingga dukungan Ditjen Perhubungan Darat dalam pembangunan IKN.

“Selain meninjau jalur ART, (saya) rapat koordinasi bersama Kementerian PUPR dan Otorita IKN juga saya lakukan dari rumah dinas,” ujar Menhub. “ART akan menjadi model transportasi cerdas yang akan beroperasi di wilayah kawasan inti pemerintahan IKN Nusantara.”

PT Pertamina International Shipping (PIS) menargetkan pengurangan 33% dari total emisi karbon dalam operasional perusahaan pada akhir 2030 guna mendukung industri logistik nasional yang berkelanjutan.

Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra mengatakan bisnis yang berkelanjutan atau hijau senantiasa menjadi fokus utama perusahaan dalam mendukung komitmen pemerintah mencapai net zero emission pada 2060.

Menurut dia, PIS telah menyusun sejumlah langkah strategi penurunan emisi karbon, di antaranya penggunaan green ships, bahan bakar alternatif, green terminal, serta carbon capture and storage (CCS).

“Strategi ini merupakan wujud keseriusan kami sebagai pemain utama di sektor logistik energi di Asia Tengara untuk memimpin upaya dekarbonisasi, selaras dengan tujuan International Maritime Organization (IMO) dan komitmen Pertamina mencapai net zero emission pada 2060,” ujarnya, dikutip Jumat (12/7).

Eka menjelaskan bahwa salah satu langkah awal ini adalah menargetkan 33% penurunan emisi karbon dari 24,5 kTCO2e per tahun menjadi 978,6 kTCO2e per tahun pada 2030 mendatang.

Eka melanjutkan implementasi transformasi hijau secara cepat sudah dilakukan PIS, seperti peremajaan armada dengan kapal yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan bahan bakar alternatif seperti dual-fuel dan biodiesel.

Selain itu, sejumlah inisiatif ke depan juga sudah dimulai. PIS berencana terus memodernisasi armada dengan fitur-fitur yang lebih hemat energi, memperluas penggunaan bahan bakar alternatif, dan melakukan investasi untuk siap menjadi bagian dari rangkaian bisnis karbon negatif CCS.

Terkait CCS, PIS tengah bersiap mengisi rantai transportasi yang dibutuhkan untuk pengangkutan karbon. “Untuk mendukung komitmen pemerintah mencapai net zero emission, kami akan berinvestasi dalam kapal pengangkut LCO2 (liquid carbon dioxide) dan receiving terminal,” ujarnya.

PIS belum lama juga meningkatkan kapabilitas Terminal LPG Tanjung Sekong dengan mengintegrasikan sejumlah teknologi canggih. Peningkatan teknologi di terminal LPG yang berlokasi di Cilegon, Banten, pengelolaan dan penyaluran LPG kian efisien dan terintegrasi.

Terminal yang beroperasi sejak 2012 itu memiliki area 12,9 hektare dan memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 98.000 metric tons (MT) atau 196.000 cubic meters (CBM).

Pada 2020, Terminal LPG Tanjung Sekong telah ditingkatkan menjadi terminal LPG refrigerated yang memiliki tiga dermaga dan bisa menampung kapal-kapal berukuran antara 3.500 hingga 65.000 dead weight tonnage (DWT) guna memudahkan operasi impor dan ekspor LPG secara efisien.

Terminal LPG Tanjung Sekong menjadi satu dari enam terminal energi strategis yang dikelola oleh PIS melalui PT Pertamina Energy Terminal (PET).

PET juga mengelola Integrated Terminal Tanjung Uban (Kepulauan Riau), Fuel Terminal Pulau Sambu (Kepulauan Riau), Fuel Terminal Kotabaru (Kalimantan Selatan), Fuel Terminal Baubau (Sulawesi Tenggara), dan Terminal LPG Refrigerated Tuban (Jawa Timur).

Di samping itu, PIS juga sedang mengembangkan Jakarta Integrated Green Terminal di Tanjung Priok, Jakarta, yang ditargetkan mengelola berbagai energi hijau ke depannya.

Seluruh inisiatif tersebut, tambah Eka, menunjukkan keseriusan PIS dalam mempraktikkan bisnis yang berkelanjutan di tengah upaya perusahaan memenuhi ketahanan energi nasional.

Pemerintah Cina mengaku akan terus mencermati adanya kemungkinan kenaikan tarif bea masuk terhadap produk-produk impor asal Cina yang masuk ke Indonesia. Diketahui, bea masuk yang dikenakan Indonesia mencapai hingga 200%.

"Cina akan mencermati kemungkinan penerapan safeguard tariff yang akan dikenakan Indonesia terhadap produk-produk tertentu, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan Cina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Cina pada Kamis (11/7).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan akan mengenakan bea masuk hingga 200% pada barang-barang asal Cina.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana Indonesia menerapkan kebijakan pengenaan bea masuk hingga 200% terhadap produk tekstil tidak untuk menyerang negara tertentu, terutama Cina.

"Kami mencatat soal klarifikasi Menko Luhut dan Menteri Zulkifli mengenai rencana penerapan tarif tinggi oleh Indonesia terhadap impor Cina, yang mengatakan bahwa meski safeguard tariff dikenakan, tarif tersebut berlaku untuk semua negara dan tidak menargetkan satu negara tertentu, khususnya Cina," kata Lin.

Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

Lin Jian mengatakan baik Cina maupun Indonesia mendapat manfaat dari kerja sama kedua negara. "Kedua negara dengan tegas mendukung perdagangan bebas, menentang proteksionisme dan berkomitmen terhadap pertumbuhan kerja sama perdagangan dan investasi bilateral yang sehat dan stabil," ujar Lin.

Menurut Lin, Cina siap bekerja sama dengan Indonesia dengan dasar saling menguntungkan untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan kerja sama ekonomi, serta mewujudkan perdagangan yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan.

"Kami juga ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama menegakkan tatanan perdagangan internasional yang bebas dan terbuka," ujar Lin.

Bea Masuk Produk Tekstil

Dalam keterangan resmi pada Jumat (5/7), Luhut mengungkapkan penerapan safeguard tariff atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk beberapa produk tekstil sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

BMTP sudah diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu. Menurut Luhut, kebijakan tersebut perlu benar-benar dikaji, sehingga dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan national interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," ucap Luhut.

Luhut menegaskan bahwa Cina adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antarnegara.

Sedangkan Zulkifli mengatakan rencana penerapan tarif tersebut merupakan respons atas regulasi-regulasi sebelumnya tentang perdagangan dan perlindungan industri lokal yang belum memuaskan bagi semua pihak.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang masuk ke Indonesia atau transaksi nonresiden beli neto mencapai Rp 5,59 triliun selama sepekan pada 8-11 Juli 2024.

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono merinci aliran modal asing tersebut berasal dari beli neto Rp 3,00 triliun di pasar surat berharga negara (SBN).

"Kemudian ada beli neto senilai Rp 0,32 triliun di pasar saham, dan beli neto sebesar Rp 2,27 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Erwin dalam keterangan resmi, Jumat (12/7).

Berdasarkan data setelmen hingga 11 Juli 2024, transaksi nonresiden tercatat jual neto Rp 28,82 triliun di pasar SBN. Lalu jual neto tercatat Rp 6,75 triliun di pasar saham dan beli neto Rp 153,20 triliun di SRBI.

Kemudian, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun mencapai 69,03 basis poin (bps) per 11 Juli 2024. Angka ini turun dibandingkan 5 Juli 2024 sebesar 72,98 bps.

Selain itu, bank sentral mencatat imbal hasil (yield) SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke 6,99%. Imbal hasil untuk US Treasury tenor yang sama juga turun ke 4,21%.

BI juga mencatat nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 16.190 per dolar AS pada Kamis sore (11/7). Kemudian dibuka pada hari ini di level Rp 16.120 per dolar AS.

BI Terus Perkuat Koordinasi

Erwin memastikan BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. “Kami mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” kata Erwin.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan nilai tukar rupiah ditutup menguat 58 point, meskipun sebelumnya sempat menguat 65 point pada level Rp 16.136 dari penutupan sebelumnya Rp 16.194 per dolar AS.

“Sedangkan untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah berfluktuasi namun ditutup menguat direntang Rp 16.080 hingga Rp 16.150 per dolar AS,” kata Ibrahim.

Tujuh partai politik mendukung Bobby Nasution pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dukungan terhadap Bobby itu dikaitkan dengan dinasti politik keluarga Joko Widodo.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi, Grace Natalie, menepis praktik politik dinasti dalam pencalonan Bobby. Wakil Ketua Dewan pembina PSI itu mengatakan para partai politik (parpol) mendukung menantu Jokowi itu maju ke dalam Pilgub Sumut 2024 karena faktor elektabilitas.

Dia menuding mereka yang mengkaitkan pencalonan Bobby dengan dinasti politik karena takut bertarung. "Layak diduga isu dinasti hanya dilontarkan mereka yang takut bertarung,” kata Grace dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat (12/7).

Grace mengatakan, dukungan Bobby tidak hanya dating dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM merupakan aliansi partai politik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bukan anggota KIM memberikan dukungan kepada Bobby.

Para parpol berhitung secara ilmiah, kata Grace, sebelum memberikan tiket partai kepada sosok yang mereka usung untuk menjadi calon kepada daerah. Dia menyebut para parpol melihat popularitas dan elektabilitas dalam menyeleksi setiap kandidat.

“Selanjutnya para kandidat harus berjuang meyakinkan pemilih. Tidak ada seorang pun kandidat yang bisa otomatis memenangkan kontestasi dan mendapatkan jabatan,” kata Grace.

Sikap parpol yang berbondong-bondong mendukung Bobby di Pilgub Sumut mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat. Eks Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjadi anggota Komisi II DPR itu mempertanyakan alasan tujuh parpol mendukung Bobby pada Pilgub Sumut.

Ia meragukan alasan partai mendukung Bobby karena faktor personal Bobby. “Untuk Mas Bobby itu mendapat dukungan parpol karena Mas Bobby-nya atau karena mertuanya, itu pertanyaannya,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (9/7).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari juga mengkritisi keluarga Presiden Joko Widodo yang maju dalam kontestasi pilkada bisa berpotensi melanggengkan dinasti politik.

“Pada prinsip tentu saja hak setiap orang dipilih dan memilih. Tapi kan problematika politik kekinian bahwa relasi berbagai pihak menyebabkan timbulnya politik yang tidak sehat,” ujar Feri beberapa Waktu lalu.

Menurut Feri keinginan putra dan mantu Jokowi untuk maju dalam politik praktis pemilihan kepala daerah merupakan hal yang dapat diterima sebagai warga negara. Namun menurut dia, keinginan itu sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan lantaran posisi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana menempatkan tamu undangan Upacara 17 Agustus 2024 di Rumah Susun ASN. Total kapasitas Rusun ASN yang dapat dioperasikan pada bulan depan mencapai 864 unit yang berada pada 12 menara.

Adapun satu unit rusun ASN memiliki tiga kamar dengan total luas per unit 98 meter persegi. Sebuah menara Rusun ASN mencapai 12 lantai yang diisi enam unit per lantai.

"Saya belum tahu tamu Upacara 17 Agustus 2024 ditempatkan di mana, tapi kami sudah menyiapkan Rusun ASN agar bisa digunakan tamu tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja di kantornya, Jumat (12/7).

Selain rusun, Endra mengatakan sebagian Hotel Nusantara dapat beroperasi dan menampung sebagian tamu Upacara 17 Agustus 2024. Hotel Nusantara dirancang memiliki 191 kamar dan ditargetkan beroperasi penuh pada Agustus 2024.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga sebelumnya mengatakan, tamu Upacara 17 Agustus 2024 dirancang untuk menginap di Balikpapan.

Danis mengatakan, akses jalan tol dari Balikpapan ke Nusantara akan beroperasi secara fungsional menghadapi Upacara Hari Kemerdekaan di IKN. Menurutnya, Tol Balikpapan-Nusantara yang dapat digunakan pada Agustus 2024 adalah seksi 3A, 3B, dan 5A.

Tol Balikpapan-Nusantara harya dioperasikan satu lajur dengan total tiga lajur. Danis mencatat, Tol Balikpapan-Nusantara dapat memangkas waktu tempuh ke Nusantara dari 2,5 jam menjadi 70 menit.

"Kalau lewat jalur jalan provinsi waktu tempuh ke Nusantara sekitar 2,5 jam. Kalau lewat sebagian jalan tol yang kami fungsionalkan hanya antara 1-1,5 jam," ujarnya.

Danis melaporkan, upacara Hari Kemerdekaan di Nusantara akan berlangsung di lapangan depan Istana Kepresidenan. Menurutnya, perkembangan konstruksi lapangan tersebut telah mendekati 100%.

Ia mencatat beberapa komponen lapangan yang telah rampung adalah pemasangan rumput dan pemasangan tiang bendera. "Saat ini pengerjaan tinggal mengaspal jalan di depan Istana Kepresidenan," ujarnya.

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina kembali memuncak, salah satunya imbas produk industri hijau Cina yang membanjiri negara Paman Sam tersebut. AS pun mulai memasang berbagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri.

Sejumlah produksi industri hijau Cina memiliki kapasitas yang berlebih seperti industri panel surya dan kendaraan listrik. Kelebihan kapasitas tersebut membuat produk-produk Cina membanjiri negara-negara lain, termasuk AS.

Pemerintah AS telah menaikkan bea masuk impor mobil listrik Cina dari 25% menjadi 100%. Namun, Wakil Menteri Keuangan AS, Jay Shambaugh, mengatakan langkah-langkah baru diperlukan oleh pemerintah AS untuk mengatasi tantangan banjirnya produk Cina.

Menurutnya, produksi Cina dalam beberapa industri jauh melampaui proyeksi permintaan global. Akibatnya, ekpsor produk Cina berlebihan dan dapat mengganggu pasar dan lapangan kerja di AS.

"Pendekatan yang lebih kreatif mungkin diperlukan untuk mengurangi dampak kapasitas berlebih Cina," ujar Jay dikutip Reuters, Jumat (12/7).

Dia mengatakan, Pemerintah AS harus dengan jelas melakukan pertahanan terhadap kapasitas berlebih atau dumping untuk melindungi perusahaan dan pekerja dari distorsi dalam ekonomi lain. Untuk itu, Pemerintah AS baru-baru ini telah meningkatkan tarif perdagangan, termasuk tarif "Section 301," sebagai upaya awal untuk melindungi industri domestik dari dampak negatif kapasitas produksi berlebih Cina.

Di sisi lain, legislator AS dari berbagai partai bersama dengan produsen baja, telah mengajukan RUU "Leveling the Playing Field 2.0" ke Kongres. RUU ini bertujuan untuk memberlakukan tarif anti-dumping dan anti-subsidi terhadap barang-barang Cina yang diproduksi di negara ketiga, serta menghitung subsidi yang diberikan Cina untuk proyek-proyek infrastruktur internasionalnya

Selain mobil listrik, industri panel surya Cina juga mulai membanjiri sejumlah negara, termasuk AS. Cina berhasil memotong harga hampir 50 persen untuk grosir panel yang dijualnya.

Selain itu, ekspor panel surya yang dirakit penuh naik 38 persen, dan ekspor komponen utama hampir naik dua kali lipat. Industri tenaga surya di Cina yang berkembang pesat, berbanding terbalik dengan AS dan Eropa. Dua kawasan tersebut tengah mencoba menghidupkan kembali produksi energi terbarukannya dan membantu perusahaan menangkis kebangkrutan.

Cina menjadi menjadi prodsen modul surya dengan biaya terendah di dunia. Unit penelitian Komisi Eropa dalam sebuah laporan pada bulan Januari mengungkapkan bahwa perusahaan Cina dapat membuat panel surya seharga US$ 0,16 sen (Rp 2.523) hingga US$ 0,18 (Rp 2.826) per watt kapasitas pembangkit.

Sebaliknya, biayanya perusahaan Eropa US$ 0,24 (Rp 3.768) hingga US$ 0,3 (Rp 4.711) per watt, dan perusahaan AS sekitar US$ 0,28 (Rp 4.397). Perbedaan ini mencerminkan biaya produksi yang lebih rendah di Cina.

Bank-bank milik negara di Cina juga telah meminjamkan modal dengan suku bunga rendah. Pembiayaan dengan bunga rendah juga tetap diberikan kepada perusahaan tenaga surya yang rugidan bahkan telah bangkrut. Pasalnya, perusahaan tenaga surya di Cina telah menemukan cara untuk membangun dan melengkapi pabrik dengan harga murah.

Di sisi lain, memproduksi bahan baku utama untuk panel surya, polisilikon, membutuhkan energi dalam jumlah besar. Panel surya biasanya harus menghasilkan listrik setidaknya selama tujuh bulan untuk mendapatkan kembali listrik yang dibutuhkan untuk membuatnya.

Namun, perusahaan Cina berhasil menekan biaya dengan memasang ladang penal surya di gurun Cina barat. Perusahaan kemudian menggunakan listrik dari peternakan tersebut untuk membuat lebih banyak polisilikon.

"Jika produsen Cina tidak menurunkan biaya panel lebih dari 95 persen, kami tidak dapat melihat begitu banyak instalasi di seluruh dunia," kata Tuan Kevin Tu, seorang ahli energi Beijing dan rekan non-residen dengan Pusat Kebijakan Energi Global di Universitas Columbia.

Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) menilai kebijakan kewajiban pasar domestik atau DMO industri gas dapat menurunkan harga pangan.

Sekretaris Jenderal APPI Achmad Tossin Sutawikara mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan mendorong industri pupuk melakukan efisiensi yang akhirnya membuat harga pupuk lebih murah.

"Kebijakan DMO industri gas akan menimbulkan dampak ganda mulai dari peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan dividen hingga peningkatan produksi pangan untuk ketahanan pangan nasional," ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (12/7).

Untuk diketahui, gas alam merupakan sumber utama dalam memproduksi amonia dan urea yang menjadi bahan baku pupuk di dalam negeri. Oleh karena itu, harga gas berkontribusi antara 70% sampai 75% dari harga pupuk di dalam negeri.

Tossin menekankan kebijakan DMO tersebut harus dibarengi dengan pemberlakuan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah US$ 6 per MMBTU untuk sektor manufaktur. Dengan demikian, kedua insentif tersebut dapat menjadi insentif bagi produsen pupuk untuk melakukan penghematan biaya produksi.

Namun Tossin mengaku belum menghitung dampak kebijakan DMO terhadap efisiensi biaya produksi pupuk karena masih wacana. "Belum bisa digambarkan dampaknya, terlalu dini karena kebijakan DMO belum diimplementasikan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk memperpanjang kebijakan HGBT atau gas murah untuk industri.

Walau demikian, dia menilai kebijakan HGBT akan memberi dampak baik bagi Indonesia baik dari sisi produktivitas industri hingga penerimaan pajak negara. Selain itu, manfaat lainnya adalah meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia lebih bagus sehingga akses masuk ke pasar lebih mudah.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Arifin memastikan perpanjangan kebijakan HGBT masih akan terbatas pada tujuh sektor industri. Ini karena banyak sub sektor yang dinilai membutuhkan, sebenarnya sudah masuk dalam tujuh sektor yang mendapatkan kebijakan harga gas murah tersebut.

“Memang ada industri yang tumbuh-tumbuh, tapi itu masuk di dalam kelompok tujuh industri sebelumnya,” kata Arifin saat ditemui di komplek DPR RI pada Senin (8/7).

PT PGN Tbk tengah menggarap beberapa proyek pipa gas strategis, salah satunya yaitu pipa gas distribusi Tegal-Cilacap sepanjang 130 km yang merupakan pengembangan dari proyek Cisem tahap II. PGN menyatakan akan bersinergi dengan pemerintah untuk mengalirkan gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat.

“Terdapat inisiatif bisnis baru untuk pengembangan Pipa Cisem II. kami akan membangun pipa distribusi Tegal–Cilacap menuju Refinery Unit IV Cilacap sepanjang ± 130 km,” kata Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam siaran pers, dikutip Jumat (12/7).

Proyek strategis berikutnya yakni pipa gas WNTS-Pemping untuk menyalurkan gas dari Lapangan Natuna ke pasar dalam negeri. PGN juga memiliki pengembangan lainnya yaitu proyek infrastruktur gas di kilang Tuban dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah Timur Indonesia.

Tidak hanya di Jawa, interkoneksi pipa yang akan dijalankan adalah Pipa Dumai-Sei Mangke melalui dukungan Pemerintah dengan APBN, Pipa Duri-Balam, Duri-Petapahan, Pipa Bangkanai-Balikpapan dan Pipa Bintuni-Fakfak.

Melalui cara-cara tersebut, PGN berharap dapat menutup gap sumber pasokan yang disebabkan oleh infrastruktur pipa yang belum tersambung.

“PGN berkomitmen dalam menjaga keamanan pasokan menggunakan integrasi infrastruktur. Di sisi lain, kami menyusun pengembangan proyek strategis yang adaptif mengisi peluang bisnis ke depan. Tentu dengan mempertimbangkan skema logistik yang tepat dan efisien,” ujar Rosa.

Proyek Gas Alam Cair (LNG)

Selain proyek pipa gas, PGN juga berencana mengembangkan proyek gas alam cair. Hal ini didasari oleh proyeksi pasokan gas bumi ke depan yang akan didominasi dalam bentuk LNG sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Oleh sebab itu PGN terus melakukan penguatan pada infrastruktur LNG agar dapat berkontribusi dalam menyeimbangkan supply dan demand gas bumi domestik.

Saat ini PGN sedang merevitalisasi Tangki LNG Hub Arun. Terminal ini terletak di jalur perdagangan strategis yang dekat dengan pasar LNG untuk Asia Tenggara maupun Asia Selatan.

“Pertamina memiliki aspirasi untuk mengembangkan terminal LNG Arun menjadi LNG Hub Leader di Asia. Salah satu tahapan awalnya sudah PGN mulai dengan revitalisasi kembali di salah satu tangki yaitu F6004 sejak akhir 2023 dan ditargetkan selesai pada akhir 2024,” kata Rosa.

Peran FSRU Lampung sampai dengan saat ini juga sangat esensial bagi Subholding Gas Pertamina yang terintegrasi dengan Pipa South Sumatera-West Java (SSWJ).

Kini hasil regasifikasi LNG di FSRU Lampung dialirkan untuk memenuhi kebutuhan sektor kelistrikkan dan industri yang kondisi permintaan yang semakin meningkat. Selain FSRU Lampung, FSRU Jawa Barat menjadi tulang punggung kestabilan layanan dan enabler supply point LNG ketika kondisi pasokan gas mengalami fluktuatif.

Mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, skema shipping juga menjadi langkah yang feasible untuk wilayah Indonesia Timur.

Kemudian untuk sekaligus mendorong komersialisasi LNG, PGN masuk ke bisnis LNG Trading dan menambah fasilitas LNG diantaranya Bontang LNG Bunkering, Teluk Lamong LNG, serta Terminal LNG Bunkering untuk sektor Marine Fuel.

Rosa menyampaikan, upaya PGN ini memerlukan sinergi yang selaras dengan kepentingan seluruh stakeholder, pemerintah dan pengguna gas bumi di sisi hilir. “Dengan optimisme menghadapi tantangan yang dinamis, keseimbangan supply dan demand diharapkan terjadi pada 2030. PGN juga mendorong agar pengguna baru terus tumbuh,” kata dia.

Otorita Ibu Kota Nusantara meyakini Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 akan menndongrak investasi ke Nusantara sehingga dapat mencapai target Rp 100 triliun pada tahun ini. Salah satu aturan yang akan menggenjot investasi di IKN adalah penghapusan tarif pengelolaan tanah oleh investor di IKN.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan peniadaan tarif pengelolaan akan mempermudah masuknya investasi di dalam negeri. Namun Agung tidak menjelaskan bentuk tarif pengelolaan tanah di IKN yang dibebaskan kepada investor.

"Intinya Perpres No. 75 Tahun 2024 mempermudah investasi di IKN," kata Agung di Kampus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat (12/7).

Perpres No. 75 Tahun 2024 hanya memberikan insentif ke Pelaku Usaha Pelopor. Adapun pelaku usaha pelopor adalah investor yang telah menyatakan minat dan meneken surat minat investasi atau letter of intent ke Otorita IKN. Pelaku usaha pelopor juga harus merealisasikan investasinya paling lambat 2028.

Agus menilai, Perpres No. 75 Tahun 2024 akan mendukung pemenuhan target investasi tahun ini senilai Rp 100 triliun. Hingga Mei 2024, total investasi yang telah tertanam di Nusantara melalui lima groundbreaking mencapai Rp 49,6 triliun.

Ia mencatat jumlah investor yang melayangkan letter of intent ke pihaknya telah bertambah 14 entitas sejak akhir Mei 2024 menjadi 421 entitas. Namun Agung menyampaikan jumlah pelaku usaha pelopor yang tercatat baru mencapai 45 entitas sejauh ini.

Agung belum dapat memastikan apakah Perpres No. 75 Tahun 2024 dapat mendorong investasi dari luar negeri. "Kami masih berkoordinasi untuk eksekusi investasi asing," ujarnya.

Perpres No. 75 Tahun 2024 juga memastikan ketersediaan tanah di IKN dengan membuat skema pembebasan tanah dari masyarakat. Beleid tersebut menawarkan empat bentuk penggantian tanah kepada masyarakat yang kini berdiam di sana, yakni uang, tanah pengganti, permukiman kembali, serta bentuk lainnya.

Namun, beleid tersebut menekankan bahwa Otorita IKN memilih jalur konsinyasi dengan masyarakat jika tidak ada bentuk penggantian yang disetujui. Perpres No. 75 Tahun 2024 tidak menjelaskan apakah konsinyasi akan dilakukan secara paksa atau sukarela.

Perpres No. 75 Tahun 2024 turut memastikan penggunaan lahan di IKN melalui hak guna usaha dan hak guna bangunan selama dua siklus. Satu siklus hak guna usaha mencapai 95 tahun dan satu siklus hak guna bangunan setara dengan 80 tahun.

Pemerintah akan mengevaluasi penggunaan tahan investor pada tahun kelima setelah investor mendapatkan hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Berikut hal yang akan dievaluasi oleh pemerintah:

• Tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
• Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
• Syarat pemberian hak dipenuhi oelh pemegang hak;
• Pemanfaatan tanah masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan
• Tanah tidak terindikasi terlantar
  
  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki untuk membahas sistem innovative credit scoring (ICS) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMK).

Diketahui, ICS memiliki peran dalam menilai kelayakan calon debitur secara tepat waktu dan akurat, terutama dalam kelompok debitur unbanked dan underbanked. Sehingga, makin banyak kelompok masyarakat yang bisa mengakses kredit.

Pascapertemuan tersebut, Sri Mulyani akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai penerapan ICS untuk UMKM.

"Saya sampaikan kepada Pak Teten, saya menyambut baik penerapan ICS bagi UMKM ini. Saya akan diskusikan lebih lanjut dengan rekan-rekan KSSK terkait ICS ini," kata Sri Mulyani dalam unggahan instagramnya, Kamis (11/7).

Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani memastikan ICS akan menjadi sesuatu yang besar. Untuk itu, keterlibatan banyak pihak diperlukan dalam mendesain beragam instrumen keuangan negara dalam membantu masyarakat, terutama pada era yang sudah sangat terkoneksi dan digital ini.

Terlebih, pelaku UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian dengan menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia. "Pertumbuhannya pun terus dijaga pemerintah, karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara," ucap Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, bahwa salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya menyokong pertumbuhan UMKM adalah kerugian kredit. Khsususnya yang disebabkan oleh kredit bermasalah atau non perfoming loan (NPL),

Menurut Sri Mulyani, NPL kerap menjadi kendala bagi bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR). "KUR sendiri merupakan salah satu intervensi langsung pemerintah dalam memberikan stimulus pertumbuhan UMKM di Indonesia," kata dia.