Gagal bayar utang di platform pinjol resmi akan mempersulit pengguna mengajukan Kredit Perumahan Rakyat alias KPR maupun Kredit Kendaraan Bermotor atau KKB. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah memberlakukan aturan terkait pusat data fintech lending alias pusdafil 2.0.

Aturan yang dimaksud yakni Surat Edaran OJK atau SEOJK Nomor 1 tahun 2024. Dengan adanya aturan ini, data industri pinjaman online alias pinjol masuk Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK.

SLIK merupakan sistem informasi yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan. Salah satunya berupa penyediaan informasi debitur atau iDeb.

Sementara itu, Pusdafil adalah sistem yang memuat data peminjam di startup pinjaman online atau pinjol anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Informasi di dalamnya termasuk nasabah yang rajin membayar utang tepat waktu, dan yang menunggak.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya alias PVML Agusman menjelaskan, SEOJK 1/2024 mengatur tata cara dan mekanisme penyampaian data transaksi pendanaan dan pelaporan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

“Field data yang diminta telah disesuaikan dengan data yang tersedia di SLIK, sehingga diharapkan menjadi salah satu langkah awal untuk mempersiapkan Penyelenggara LPBBTI untuk menjadi pelapor SLIK,” kata Agusman dalam keterangan kepada media, Senin malam (8/7).

Pengajuan KPR bisa ditolak jika riwayat kredit di SLIK diberi label merah atau tidak baik. SLIK menjadi salah satu tolok ukur bagi perbankan untuk melihat karakteristik nasabah yang akan mengajukan kredit rumah.

Ketentuan teknis mengenai pemutihan data pada SLIK mengikuti ketentuan SLIK yang berlaku, yaitu dalam hal debitur telah melunasi seluruh utangnya, maka data debitur dalam SLIK dapat dikinikan.

Sebelumnya, Agusman menyampaikan pengembangan Pusdafil 2.0 diharapkan bisa mendukung penguatan implementasi ketentuan maksimum dua atau tiga platform dan repayment capacity 30%.

Aturan terkait jumlah platform pinjaman dan kemampuan membayar kembali itu diatur dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI.

Selain membatasi jumlah platform yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pinjaman, pusdafil akan menghitung kemampuan membayar kembali (repayment capacity) calon peminjam.

Tahun lalu, Agusman menyampaikan bahwa penyelenggara pinjol wajib menganalisis permohonan utang guna mengukur kemampuan peminjam untuk membayar kembali dari peminjam. Salah satu caranya yakni memverifikasi keaslian dokumen yang disampaikan oleh calon peminjam sesuai prosedur operasional standar.

Penyedia pinjaman juga perlu mengklarifikasi dan konfirmasi peminjam baik melalui tatap muka secara langsung maupun elektronik. Selain itu, melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian, jika diperlukan.

Penilaian terhadap kemampuan membayar kembali calon peminjam dilakukan dengan menelaah perbandingan jumlah pembayaran pokok dan bunga. OJK membatasi perbandingannya 50% pada 2024, 40% pada 2025, dan 30% pada 2026.

Analisis itu bertujuan mencegah praktik pemberian dana secara berlebihan kepada peminjam. Aturan ini diharapkan bisa menyaring calon peminjam yang tidak memiliki kemampuan membayar.

Pengamat Pasar Keuangan Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar rupiah berpotensi penguatan signifikan karena ketegangan konflik di Timur Tengah (Timteng) berpeluang mereda.

"Pascaterpilihnya presiden di Iran ketegangan di Timur Tengah kemungkinan akan reda. Ini cukup menarik, stabilnya kondisi Timur Tengah bisa memberikan berkah kepada kondisi rupiah," kata Ibrahim kepada Katadata.co.id, Selasa (9/7).

Dengan peluang tersebut, Ibrahim optimistis rupiah bisa berada di level Rp 15.500 per dolar AS sampai akhir 2024. Penguatan ini terjadi karena kekhawatiran pelaku pasar mulai mereda terhadap kondisi global.

Selain faktor Timur Tengah, peluang penguatan rupiah juga terjadi karena ada potensi penurunan suku bunga global. Dia memperkirakan, jika Bank Sentral AS atau The Fed menurunkan suku bunga dua kali, maka akan diikuti bank sentral lain.

Dia mencontohkan penurunan suku bunga Bank of England, Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Swiss Bank of Japan, dan Bank of Australia yang kemungkinan besar akan terjadi pada Desember 2024.

"Jika itu terjadi, saya optimistis kemungkinan penguatan rupiah bisa tembus Rp 15.500 per dolar AS," ucap Ibrahim.

Tak hanya The Fed, Ibrahim juga melihat kemungkinan besar BI juga akan menurunkan suku bunga acuan. Karena BI masih memiliki peluang menurunkan suku bunga sebanyak 50 basis poin.

Berbeda dengan Ibrahim, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di level lebih rendah yaitu di level Rp 15.700 hingga Rp 16.100 per dolar AS sampai akhir tahun.

Tanggapan Sri Mulyani dan BI

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak pada kisaran Rp 16.000 hingga Rp 16.200 per dolar AS pada semester II 2024. Kurs rupiah tersebut melampaui asumsi makro 2024 sebesar Rp 15.000 per dolar AS.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo berkomitmen untuk melakukan stabilitas rupiah. BI akan berusaha untuk menguatkan rupiah di bawah Rp 16.000 per dolar AS.

"Kami perkirakan rupiah ke depan stabil dan kami usahakan terus menguat ke level Rp 15.700 hingga Rp 16.100 per dolar AS," ujar Perry.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan panitia khusus hak angket untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji 2024. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (9/7).

Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar memimpin rapat paripurna tersebut. Mulanya, juru bicara dari Komisi VIII fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Selly Andriany Gantina membacakan usulan hak angket tersebut.

"Hak angket merupakan hak konstitusional dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah," kata Selly membacakan usulan.

Ia mengatakan, yang mendasari pertimbangan menggunakan hak angket haji 2024 adalah pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-undang 8 tahun 2019. Selly menilai, pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai aturan, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 % dari kuota haji Indonesia. Sehingga keputusan Menteri Agama nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji 2024 bertentangan dengan Undang-undang.

"Perlu kami sampaikan pimpinan bahwa yang telah menandatangani bukan 31 tetapi sudah menjadi 35 anggota dan semua resmi," kata dia.

Usai Selly menyampaikan usulan, Muhaimin yang memimpin rapat lalu bertanya pada peserta sidang apakah pembentukan pansus hak angket haji tersebut dapat disetujui. Pertanyaan itu diikuti jawaban persetujuan dari peserta sidang.

Mulanya, usulan pansus hak angket haji disampaikan agar DPR menyelidiki terkait penambahan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia. Penambahan kuota itu malah dialihkan menjadi kuota haji plus.

Selain itu pansus juga mengkritisi kualitas layanan untuk peserta haji yang tidak mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pansus menyoroti peningkatan biaya yang dibayarkan jamaah tidak diikuti dengan perbaikan layanan.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Dalam aturan terbaru itu KPU mengubah syarat usia calon kepala daerah sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

"Kami akan memanggil KPU untuk menjelaskan terkait PKPU yang dimaksud," kata Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan pemanggilan KPU akan dilakukan sebelum masa sidang DPR berakhir. DPR akan memulai masa reses pada 12 Juli 2024. "Sebelum 11 Juli kan terakhir (masa persidangan) kami," kata dia.

Mardani mengatakan, seharusnya sebagai lembaga eksekutif KPU berkonsultasi terlebih dahulu secara langsung ke DPR sebagai lembaga legislatif. Sebelumnya KPU hanya meminta agar DPR memberikan penjelasan secara tertulis.

"Kami Komisi II tetap bersikeras agar konsultasi tidak tertulis tapi bertemu langsung," kata Mardani.

Adapun, KPU resmi mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait perubahan tafsir usia minimum calon kepala daerah, melalui PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Beleid itu berkaitan dengan calon gubernur dan wakil gubernur wajib berusia 30 tahun, dihitung sejak pelantikan.

PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota itu resmi diundangkan, pada Selasa (2/7) lalu.

Ketentuan mengenai usia calon gubernur dan wakil gubernur wajib berusia paling rendah 30 tahun, serta calon bupati dan wakil bupati wajib berusia minimum 25 tahun tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 huruf d.

Kemudian pada pasal 15, disebutkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur wajib berusia 30 tahun terhitung sejak pelantikan yang dimaksudkan untuk mengakomodir putusan MA.

Penyanyi sekaligus dokter bedah plastik, Tompi, kesal dengan tim channel YouTube Atta Halilintar yang salah memberikan informasi berkaitan dengan rumahnya yang disebut senilai Rp 150 miliar. Akibatnya, berita tersebut viral dan Tompi sempat dipanggil petugas pajak.

"Saya marah sekali sama timnya Atta karena dia nulis di YouTube Channel mereka rumah seharga Rp 150 miliar malah, bukan Rp 100 miliar," kata Tompi dalam acara Q&A Metro TV pada Senin (8/7).

Tompi merasa hal tersebut merugikannya karena sampai berurusan dengan petugas pajak. Dia pun menjeaskan pada petugas pajak bahwa informasi tersebut salah. Meskipun tidak menyebut angkanya, Tompi menyanggah jika rumahnya senilai ratusan miliar.

Menurut Tompi, seharusnya petugas pajak memanggil pihak yang memberikan informasi tersebut terlebih dahulu. "Panggil dia dapatnya (informasi rumah Rp 150 miliar) dari mana? Kalau dia ngibul penjarain saja. Itu kan ngebodohin orang," tutur Tompi.

Taksiran harga rumah Tompi berawal saat Atta Halilintar berkunjung ke rumahnya di Kawasan Bintaro. Konten dengan judul Gerebek Rumah tersebut tayang pada 30 Januari 2024 di kanal YouTube Atta Halilintar.

Tompi mengaku pernah menayakan perihal angka taksiran rumah Rp 150 miliar tersebut pada tim Atta Halilintar. Pasalnya, dia merasa tidak pernah memberikan informasi tersebut.

"Terus saya nanya lo dapat angka itu dari mana? Emang gue ngomong? (Jawabnya) Enggak sih mas biar seru aja. Gila ga tuh?" ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Tompi juga mengatakan jika dirinya tidak suka dengan orang yang melakukan flexing. "Ngapain sih? Apa gunanya sih? Emang kalau flexing bisa bahagia?" ujarnya.

Sebaia informasi, flexing, dalam konteks media sosial, adalah perilaku menunjukkan prestasi, kebahagiaan, dan gaya hidup mewah secara berlebihan. Ini bisa berupa memamerkan pencapaian, harta kekayaan, atau aspek-aspek lain yang mencerminkan keberhasilan seseorang.

Hingga berita ini diturunkan, Atta Halilintar dan timnya belum memberikan klarifikasi mengenai cerita Tompi tersebut. Namun tayangan Youtrube tersebut kini tak lagi mencatumkan harga rumah Rp 150 miliar, melainkan diubah menjadi "Rumah Baru Dr. Tompi!! Full Museum, Cafe, Kaya Mall".

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan publik usai Hasyim Asy'ari dipecat dari kursi ketua lantaran terjerat kasus susila. Gaya hidup Komisioner KPU pun turut disorot lantaran disebut mewah.

Salah satu komentar dilontarkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Mardani mengatakan, Komisi II mengetahui adanya penggunaan dua mobil dinas hingga penggunaan jet pribadi. KPU beralasan menggunakan jet pribadi lantaran harus menuju titik tertentu dan tidak terkejar bila menggunakan pesawat umum.

"Ini menjadi catatan besar buat kita harus betul-betul dijaga kepantasan sebagai pejabat publik," kata Mardani ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).

Sementara itu, Mahfud melalui cuitan di akun X pribadinya @mohmahfudmd mengatakan berdasarkan informasi yang didapatnya dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU saat ini memakai 3 mobil dinas yang mewah.

"Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," kata Mahfud dalam cuitannya, minggu (7/7) malam.

Masukan dan respons dari Mahfud mendapat sambutan dari Mardani. Ia mengatakan menerima masukan Mahfud untuk komisi II meneliti ulang konstruksi anggaran KPU.

"Itu terjadi karena sampai sekarang DPR cuma bisa membahas anggaran memang di tahapan I tidak sampai ke tingkatan III, tentu ini menjadi catatan, kami akan memanggil juga Sekjen KPU dan lain-lain agar betul-betul memperhatikan itu," kata Mardani.

Sementara itu Mahfud menyarankan agar seluruh komisioner KPU saat ini diganti jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu lantaran ia menilai komisioner yang menjabat saat ini sudah pernah dihukum melanggar etik.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 42,88 poin atau 0,59% ke level 7.293 pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, Senin (8/7). Saham-saham perbankan melaju seperti terpantau pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Sektor perbankan mendapatkan sentimen positif dari pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang menyebut ada kemungkinan BI Rate akan dipangkas akhir tahun ini jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat. Pemangkasan BI Rate berarti akan menurunkan biaya dana (cost of fund) bagi perbankan dan memperbaiki likuiditas.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 5,16 triliun dengan volume 8,97 miliar saham dan frekuensi sebanyak 677.913 kali. Sebanyak 272 saham menguat, 242 saham terkoreksi, dan 226 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.500 triliun.

Saham-saham sektor finansial mencatat kenaikan terbesar di antara tujuh sektor saham yang berada di zona hijau, yakni 1,12%. Saham BBNI meroket 3,43% ke Rp 4.830. Saham BBRI melesat 3,16% ke level Rp 4.900 per lembar saham. BMRI menguat 2,41% ke Rp 6.375 dan BRIS naik 2,86% ke Rp 2.520 per saham.

Mayoritas indeks bursa utama Asia juga berada di zona hijau. Indeks Strait Times terapresiasi 0,46%, Shanghai Composite naik 0,34%, dan Nikkei melesat 2,29%. Sebaliknya, Hang Seng melemah 0,21%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 3,43% ke Rp 4.830
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 3,16% ke Rp 4.900
• PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) naik 2,41% ke Rp 6.375
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) naik 2,86% ke Rp 2.520
• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 12,63% ke RP 214

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) turun 3,63% ke Rp 5.975
• PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) turun 1,83% ke Rp 1.340
• PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) turun 1,61% ke Rp 9.175
• PT Astra International Tbk (ASII) turun 1,51% ke Rp 4.570
• PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) turun 1,42% ke Rp 139

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menawarkan 12 proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal kepada investor. Total dana investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan PLTP tersebut senilai US$ 2,16 miliar atau sekitar Rp 35,19 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah mendorong semua pihak untuk ikut berinvestasi di sektor panas bumi. Saat ini, timnya tengah melakukan pendataan guna mengakselerasi semua potensi yang ada.

"Yang paling kita dorong itu base load jadi geothermal dan hydropower terbuka untuk investasi semua," ujar Eniya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Adapun 12 proyek yang tengah dilakukan pendataan dan siap untuk diserahkan ke investor di antaranya Lahendong Bottoming unit 1 dengan kapasitas 15 megawatt (MW), Ulubelu Small Scale dengan kapasitas 30 MW, dan Lumut Balai Bottoming unit 1 dan 2 dengan kapasitas 20 MW untuk proyek Cogeneration.

Selain itu, terdapat proyek Geothermal Lahendong Phase 7 dan 8 dengan kapasitas 2x20 MW, Sarula Phase 2 (Sibual-bual) dengan kapasitas 50 MW, Ijen Phase 2 dengan kapasitas 30 MW, Salak Phase 7 dengan kapasitas 55 MW, Ulumbu dengan kapasitas 30 MW, Candradimuka dengan kapasitas 40 MW, Bukit Daun dengan kapasitas 30 MW, Klabat Wineru dengan kapasitas 40 MW, dan Hu'u Daha dengan kapasitas 60 MW.

Kapasitas Panas Bumi Indonesia Terbesar Kedua

Menurut data ThinkGeoEnergy, sebanyak 40% cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia. Indonesia memiliki kapasitas PLTP terbesar kedua di dunia yaitu mencapai 2.133 MW pada 2020. Jumlah tersebut menyumbang 3,01% pembangkit listrik nasional.

Amerika Serikat menempati urutan teratas negara dengan kapasitas PLTP terbesar dunia sebesar 3.714 MW. Filipina menempati urutan ketiga dengan kapasitas PLTP sebesar 1.918 MW.

Kapasitas pembangkit listrik panas bumi global mencapai 15.608 MW pada akhir tahun 2020. Situasi pandemi memperlambat pembangunan PLTP baik untuk pengeboran, konstruksi, hingga menempatkan pekerja di lokasi proyek.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pengembangan panas bumi mencapai 9,3 GW pada 2035. Untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, ada rencana pembentukan holding BUMN panas bumi yang beranggotakan PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN Gas dan Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi.

Xiaomi secara resmi memulai uji coba sistem operasi atau OS HyperOS 2.0 sebagai penerus dari HyperOS yang merupakan pengganti MIUI. Berikut daftar ponsel yang mendapatkan pembaruan.

Uji coba HyperOS 2.0 pertama kali diungkapkan oleh XiaomiTime lewat kode ekstensi di server Over-The-Air atau OTA Xiaomi. Pembaruan OTA secara harafiah ialah pembaruan perangkat lunak baru yang tersedia secara nirkabel pada sebuah perangkat seluler.

Gizmochina melaporkan pada Minggu (7/7), HyperOS 2.0 tampil dengan ekstensi [OSBigversion] => 2.0. Xiaomi telah menggunakan ekstensi jenis ini selama bertahun-tahun, sehingga temuan ekstensi ‘OSBigversion’ bisa dipastikan memang khusus digunakan untuk HyperOS.

Xiaomi diperkirakan mengumumkan HyperOS 2.0 bersama dengan perilisan seri Xiaomi 15 pada Oktober. Xiaomi biasanya mengumumkan antarmuka pengguna baru dengan peluncuran besar dan secara bertahap mulai merilis pembaruan baru.

Fitur Hilang di HyperOS 2.0

Berdasarkan pemberitahuan di grup obrolan Telegram Komunitas Xiaomi Global, ada penyesuaian fungsi kotak peralatan video dan gim. Fitur ini sebelumnya ada pada aplikasi seperti YouTube.

Fitur itu memungkinkan pengguna yang bukan pelanggan premium mendengarkan musik yang mereka inginkan di latar belakang. Fitur ini kini hanya tersedia bagi pelanggan premium.

Dengan demikian, ada dua tools yang dihapus, yakni:

1. ‘Putar suara video dengan layar mati’ di fitur kotak peralatan video
2. ‘Matikan layar’ di fitur kotak peralatan gim

“Itu karena persyaratan kepatuhan terhadap kebijakan,” demikian dikutip.

Gizmochina pada Maret (10/3) melaporkan, Xiaomi secara bertahap menghilangkan fitur pemutaran suara video dengan layar mati dari OS HyperOS, MIUI 12, MIUI 13, dan MIUI 14.

Daftar HP Dapat Pembaruan HyperOS 2.0

XiaomiTime melaporkan, HyperOS 2.0 kemungkinan tersedia bagi ponsel yang mendapatkan update Android 15. Daftarnya sebagai berikut:

1. Xiaomi 14 Ultra
2. Xiaomi 14
3. Xiaomi 13 Pro
4. Xiaomi 13
5. Xiaomi 13 Lite
6. Xiaomi 13T Pro
7. Xiaomi 13T
8. Xiaomi 12 Pro
9. Xiaomi 12
10. Xiaomi 12T Pro
11. Xiaomi 12T
12. Xiaomi Pad 6
13. Redmi Note 13
14. Redmi Note 13 5G
15. Redmi Note 13 Pro
16. Redmi Note 13 Pro 5G
17. Redmi Note 13 Pro Plus 5G
18. Redmi 13C
19. Redmi Note 12
20. Redmi 12 5G
21. Redmi 12
22. Poco M6 Pro 5G

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menyebut pasar tak perlu khawatir terkait transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju Presiden Terpilih 2024-2027 Prabowo Subianto. Pasalnya, transisi pemerintahan bakal berjalan mulus.

Airlangga Hartarto mengatakan proses transisi tersebut akan berjalan mulus. Ia menilai pelaku pasar modal tidak perlu wait and see alias menunggu stabilitas politik untuk berinvestasi di Indonesia.

Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mencatat aliran masuk dana asing (net inflow). Meskipun sempat terjadi net outflow, kata Airlangga, tetapi kini bursa sudah kembali atau rebound.

"Jadi, investor tidak perlu wait and see, gaspol saja. Itu penting karena kemarin Bursa sempat net outflow tetapi sudah kembali pada yang kita sebut zona hijau," kata Airlangga di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/7).

Alasan lain bagi investor untuk segera masuk ke bursa saham adalah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Airlangga mengatakan bahwa RAPBN 2025 telah dibahas dengan Prabowo Subianto.

Nota Keuangan yang berisi RAPBN 2025 akan dibacakan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang. Menurut Airlangga, semua program unggulan dan target pertumbuhan ekonomi yang diajukan oleh Prabowo akan diakomodasi dalam RAPBN 2025.

"Jadi tidak perlu khawatir dengan target pertumbuhan dan target program kerja unggulan. Hampir seluruhnya sudah terakomodasi dalam RAPBN nanti," jelasnya.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor listrik dari Malaysia. Dalam 10 tahun terakhir, impor cenderung meningkat pada periode 2013-2o20 dan mulai turun pada 2021.

Pada 2023 impor listrik Indonesia dari Malaysia mencapai 892,91 gigawatt jam (GWh). Angka impor tertinggi dalam rentang tersebut terjadi pada 2019 sebesar 1.1683,12 GWh. Sementara angka terendahnya pada 2013 yang mana Indonesia hanya mengimpor 3,03 GWh.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, membenarkan bahwa Indonesia masih membutuhkan impor listrik dari Malaysia, lantaran untuk memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan.

“Masih ada impor untuk perkuat sistem disana (Kalimantan). Untuk menutupi kurangnya kebutuhan listrik yang saat ini masih melanda pulau Kalimantan, meskipun jaringan listrik milik PLN sudah ada,” kata Jisman ditemui di kompleks DPR RI pada Senin (9/7).

Jisman menambahkan bahwa impor listrik dari Malaysia ini bersumber dari pembangkit listrik tenaga air (hydro). “Ada PLN tapi masih kurang, tapi itu sumbernya dari hidro jadi listriknya lebih bersih,” ujarnya.

Terkait Impor listrik, sebelumnya Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Adi Lumakso mengatakan bahwa impor listrik ini merupakan hal yang biasa.

“Karena memang kerja sama antara Malaysia dan Indonesia dan itu nanti ada peraturannya, ketentuannya harus ditempuh. Nanti kapan-kapan kita juga akan ekspor ke mereka, saat ini kan kita sedang transmisi,” kata Adi saat ditemui beberapa waktu lalu.

Adi mengatakan impor listrik dari Malaysia ini memang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Kalimantan Barat yang saat ini lokasi potensi air sebagai pembangkitnya jauh, sehingga PLN masih menunggu transmisi.

“Bertahap dan memang sekarang ini pembangunan pembangkit listrik itu arahnya yang berbasis energi terbarukan dan itu memerlukan potensi alam sekitar,” ujarnya.

Industri pinjol mencatatkan laba Rp 277,02 miliar pada Mei, naik dibandingkan April Rp 173,73 miliar. Akan tetapi, 15 dari 100 anggota mencatatkan kredit macet alias TWP 90 di atas batas 5%.

“Keuntungan ini sejalan dengan penyaluran pinjaman yang meningkat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya atau PVML Otoritas Jasa Keuangan alias OJK Agusman dalam keterangan pers, Senin malam (8/7).

Secara keseluruhan, tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari alias TWP 90 industri pinjol 2,91%, naik dibandingkan April 2,79%. Nilainya yakni Rp 1,87 triliun pada Mei, naik dibandingkan April Rp 1,75 triliun.

“OJK terus melakukan pembinaan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya,” kata Agusman.

Agusman menegaskan bahwa OJK terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan.

Sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha.

OJK pun menyusun perubahan aturan POJK 10/2022 tentang LPBBTI dan melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri.