Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengarahkan maskapai-maskapai domestik untuk menggandeng asing agar dapat menambah armada pesawat. Langkah tersebut diharapkan dapat memecah monopoli alami yang kini dinikmati Lion Air Group.

Budi mendata Lion Air Group kini menguasai 60% dari total pesawat yang beroperasi di penerbangan domestik. Menurutnya, hal tersebut dapat dipecahkan maskapai lain dengan mempercepat penambahan armada di masing-masing maskapai.

"Sebenarnya kami tidak membiarkan kondisi monopoli di bagian timur Indonesia begitu saja. Sebab, pasar akhirnya akan bermasalah jika ada monopoli," kata Budi di kantornya, Selasa (1/10).

Ia telah mengarahkan maskapai-maskapai di dalam negeri membentuk perusahaan patungan baru dengan asing, yang dapat berasal dari Uni Emirat Arab, Cina, maupun Taiwan. Pembentukan maskapai patungan dapat mendatangkan dana segar sehingga dapat mendorong penambahan rute ke timur Indonesia.

Saat ini, menurut Budi, beberapa maskapai asing sedang melakukan penjajakan untuk melakukan penerbangan domestik. Maskapai tersebut adalah Etihad Airways dan Emirates Airline.

"Presiden telah setuju dengan kolaborasi antara maskapai lokal dan asing, sehingga populasi pesawat bisa bertambah. Langkah tersebut akhirnya dapat mengatasi permasalahan bandara yang tidak memiliki rute penerbangan dan harga tiket pesawat yang mahal," katanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebelumnya memanggil tujuh maskapai yakni PT Batik Air Indonesia, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Lion Air, PT Wings Air Abadi, PT Sriwijaya Air, dan PT NAM Air terkait harga tiket pesawat.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat dapat disebabkan kenaikan harga avtur, peningkatan permintaan, perubahan nilai tukar rupiah, dan peningkatan harga komponen pesawat. Namun, Gopprera menduga peningkatan harga tiket pesawat dapat didorong perilaku anti persaingan, yakni monopoli.

Gopprera mencatat, pemanggilan tersebut dilakukan pada 26 Maret 2024 hingga 2 April 2024. Ia menjelaskan, maskapai yang dipanggil telah diminta untuk menyerahkan dokumen terkait kebijakan yang dilakukan setiap maskapai sejak 18 September 2021 sampai 18 September 2023.

Kebijakan yang dimaksud adalah yang dinilai maskapai berpengaruh pada peta persaingan usaha, harga tiket tingkat konsumen dan masyarakat. Gopprera mengatakan, dokumen tersebut sesuai dengan putusan KPPU pada 2019 yang diperkuat oleh Mahkamah Agung tahun lalu.

KPPU sebelumnya menuduh tujuh maskapai melakukan praktek monopoli pada 2017-2019. Dari enam maskapai yang memenuhi panggilan KPPU saat ini. hanya empat maskapai yang memberikan dokumen yang diminta KPPU.

Deflasi selama lima bulan beruntun sejak Mei 2024 diperkirakan bakal berdampak terhadap kondisi perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Mei hingga September 2024 masing-masing sebesar 0,12%, 0,03%, 0,18%, 0,08% dan 0,03%.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat tren deflasi pada saat ini sebagai indikasi pelemahan dari sisi permintaan. Lebih parahnya lagi, pelemahan permintaan ini terjadi secara berturut-turut.

“Ini bukan kesuksesan dalam mengendalikan inflasi, melainkan tanda masyarakat sedang menahan belanja,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Selasa (1/10).

Selain menahan belanja, ada kemungkinan uang masyarakat juga sudah mulai berkurang. Hal ini tercermin dari penurunan kelas menengah menjadi rentan miskin.

“Kelas menengah rentan dan sulit mencari pekerjaan. Sementara kelas menengah atas memilih menahan belanja karena khawatir situasi ekonomi memburuk,” ujar Bhima.

Industri Waspadai Deflasi Beruntun

Dengan kondisi, Bhima memperkirakan pelaku usaha dan industri bakal merespons deflasi dengan merevisi target bisnis pada tahun ini. “Pelaku usaha khususnya industri makanan minuman, tekstil pakaian jadi, alas kaki hingga pelaku usaha properti akan merevisi rencana bisnisnya,” kata Bhima.

Terlebih, purchasing managers index atau PMI manufaktur pada saat ini tetap di bawah angka 50. Hal itu juga menunjukan industri manufaktur sedang menurunkan pembelian bahan baku. “Gejolak ini dapat berujung pada resesi ekonomi,” ujar Bhima.

PMI Manufaktur menjadi salah satu indikator kondisi industri manufaktur dalam sebuah negara. PMI ini memiliki nilai dasar 50. Jika angka PMI berada di atas 50, menandakan sektor manufaktur sedang ekspansif. Sedangkan di bawah 50 menandakan kontraksi.

Menggerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana menilai dampak deflasi beruntun ini bakal menggerus pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah perlu mewaspadai dampak deflasi ke depan.

“Walaupun secara nominal pertumbuhan ekonomi lebih baik karena inflasinya turun, tapi di saat yang sama daya beli turun. Ini berarti permintaannya turun dan sektor manufaktur juga turun,” kata Fikri.

Jika deflasi hanya disebabkan harga turun, itu masih cukup baik karena daya beli masyarakat positif. Namun jika penurunan harga dibarengi dengan daya beli masyarakat perkotaan, ada risiko yang perlu diantisipasi pemerintah.

Untuk itu, pemerintah perlu menaikan daya beli masyarakat menengah di perkotaan. “Dengan menaikan gaji dan membuka lapangan kerja, pasti ini tidak akan secepat itu,” ujar Fikri.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong ekspektasi ekonomi yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong ekspektasi pendapatan yang lebih baik.

“Jadi masyarakat punya ekspektasi, punya pendapatan lebih untuk masa depan, dengan mengeluarkan belanjanya pada saat ini. Yang artinya, inflasi bakal bisa lebih baik nanti,” kata Fikri.

Daya Beli Kelas Menengah Turun

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede belum bisa menyimpulkan deflasi lima bulan beruntun ini sebagai penurunan daya beli masyarakat secara umum. Namun jika mempertimbangkan data-data lain, menunjukan bahwa daya beli kelas menengah turun.

Dia mencontohkan data tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menunjukkan peningkatan sejak 2022 hingga Agustus 2024. Selain itu juga terjadi penurunan rasio disposable income (pendapatan yang siap) dibelanjakan terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam 10 tahun terakhir.

“Memang terdapat tren penurunan daya beli, khususnya kelas menengah,” ujar Josua.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky justru melihat ada indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh inflasi.

“Dari permintaan agregat, nampaknya ada indikasi melambat yang berkontribusi terhadap inflasi. Apakah lebih bahaya? Sebetulnya tidak, karena inflasi yang terlalu tinggi atau deflasi yang terlalu dalam juga sama-sama bahaya,” kata Riefky.

Menurut Riefky, kondisi yang sehat jika pertumbuhan harga yang stabil dan terjaga. Namun adanya deflasi secara terus-menerus bukan merupakan indikasi yang baik.

PT Pertamina International Shipping (PIS) mengklaim berhasil mengurangi emisi karbon setara dengan 36 kiloton setara CO2 (ktCO2e) dalam kegiatan operasional hingga Agustus 2024.

Surya Tri Harto, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PIS, mengatakan capaian tersebut dihasilkan dengan menerapkan tiga teknologi hijau, yaitu Green Ships Technology, Alternative Fuels, dan Green Port & Terminal. Ketiga teknologi tersebut diterapkan untuk merespons tren sektor energi dan logistik maritim semakin mengedepankan aspek keberlanjutan, baik di sisi bisnis maupun lingkungan.

"PIS berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan pada tahun 2030 dan mencapai nol emisi pada 2050. Hingga Agustus 2024, kami berhasil mengurangi 36 kiloton CO2e atau sekitar 155% dari target yang ditetapkan,” ujar Surya dalam keterangan, Selasa (1/10).

Surya mengatakan melalui teknologi Green Ships, kapal-kapal PIS dirancang dengan spesifikasi khusus yang ramah lingkungan seperti penggunaan sistem pengolahan air ballast atau Ballast Water Treatment System {BWTS) dan instalasi scrubber untuk mengelola limbah kapal, sehingga mengurangi dampak ekologis saat bersandar.

Selain itu, PIS juga mengimplementasikan bahan bakar alternatif melalui teknologi dual fuel yang memungkinkan konversi bahan bakar hijau dalam meningkatkan efisiensi konsumsi.

Untuk meningkatkan infrastruktur darat Green Port & Terminal, PIS terus menggalakkan produksi dan penggunaan energi terbarukan untuk instalasi yang dikelola melalui pemasangan panel surya pada pelabuhan dan terminal.

Surya mengatakan untuk mencapai target jangka panjang PIS dalam mengurangi emisi karbon, fokus perusahaan tidak bisa hanya pada pengurangan emisi dari aset kapal. Perusahaan juga perlu melakukan pembenahan pada fasilitas pendukung, seperti support boat, terminal energi, dan pelabuhan.

"Komitmen ini menjadi fokus kami dalam mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait, demi menciptakan solusi berkelanjutan yang mendukung visi kami dalam menjaga lingkungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, PIS berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi bisnis hijau sebesar 34% pada tahun 2034. Dalam upaya ini, PIS akan mendatangkan kapal baru, yaitu Very Large Gas Carrier (VLGC), untuk meningkatkan kapasitas angkut bahan bakar hijau seperti LNG, LPG, dan amonia.

Kehadiran dua unit kapal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengangkutan bahan bakar rendah karbon, baik di dalam maupun luar negeri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melanjutkan pembangunan proyek pipa gas transmisi ruas Dumai-Sei Mangkei di Pulau Sumatera. Pipa ini rencananya menyalurkan gas ke Pulau Jawa.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan telah mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar proyek tersebut didanai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Lelang proyeknya akan dilaksanakan pada 2025. "Nilai proyeknya Rp 7,8 triliun," katanya saat ditemui di Batang, Jawa Tengah, Senin (30/9).

Laode menyebut saat proses pengerjaan proyeknya masih desain dasar. Belum ada angka pasti seberapa panjang ruas pipa Dumai-Sei Mangkei. "Dihitung dulu jalur pipanya lewat mana. Panjang pipanya belum pasti, tapi angkanya di atas 500 kilometer," ujar Laode.

Pembangunan ruas tersebut merupakan fokus lanjutan pemerintah setelah mulai membangun pipa gas bumi Cirebon-Semarang. Proyek pipa Cisem ditargetkan selesai pada Februari 2026. “Aceh sampai Jawa Timur akan tersambung menjadi satu garis kalau pipa Dumai-Sei Mangke selesai,” ucapnya.

Jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat, dan Jawa Bagian Timur ini dibangun dalam rangka memperkuat rantai suplai gas bumi secara nasional.

Proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei bermanfaat untuk mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee yang lebih rendah. Termasuk juga memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersial dan rumah tangga.

Proyek tersebut masuk dalam Program Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Pipa gas Dumai-Sei Mangkei akan mengalirkan gas jangka panjang yang berasal dari produksi wilayah kerja (WK) Andaman di utara menuju sisi selatan Pulau Sumatra.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuding Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas sebagai salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat. Budi menilai BPH Migas melindungi monopoli Avtur di dalam negeri.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebelumnya menyebut, monopoli Avtur menyebabkan harganya di dalam negeri lebih tinggi 43% dari negara lain di Asia Tenggara. CEO Capital A atau Air Asia Group, Tony Fernandes juga mengeluhkan rata-rata harga avtur di Indonesia yang lebih mahal 28% dari harga avtur dunia.

"Masa iya, syarat jadi operator Avtur harus berpengalaman internasional. Penerbangan di negara sendiri kok pakai pengalaman internasional," kata Budi di kantornya, Selasa (1/10).

Budi mengatakan, sudah menyampaikan keluhan tersebut saat rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun, permintaannya tak dieksekusi BPH Migas.

Budi menjelaskan, harga avtur di luar negeri lebih rendah dibandingkan avtur domestik karena dipasok oleh berbagai operator Avtur di bandara. Sementara di Indonesia, Avtur saat ini hanya dipasok PT Pertamina.

Budi pun mendorong pemangku kepentingan membuka bidang usaha operator di dalam negeri. Menurutnya, harga Avtur bisa serupa dengan negara lain jika ada empat operator Avtur.

Selain Avtur, Budi mengatakan, tingginya harga tiket pesawat didorong oleh pajak yang dikenakan pada suku cadang pesawat. Ia menyampaikan, langkah tersebut akhirnya membuat biaya perawatan pesawat lebih mahal dari negeri jiran, seperti Malaysia dan Singapura.

Dengan demikian, sebagian maskapai cenderung melakukan perawatan pesawat di negeri jiran. Sebab, biaya perbaikan pesawat di dalam negeri lebih mahal lantaran suku cadangnya dikenakan pajak.

"Bayangkan kalau seluruh pesawat di dalam negeri melakukan perbaikan ke Malaysia dan Singapura, akhirnya jumlah lapangan kerja juga turun," katanya.

Harga Tiket Turun

Budi menghitung harga tiket pesawat penerbangan domestik dapat turun 10% jika monopoli Avtur dan pajak suku cadang pesawat dihilangkan. Ia mengklaim telah melaporkan isu terkait dua komponen tersebut ke pemangku kepentingan lainnya sejak tahun lalu, tapi tidak diindahkan.

Menurutnya, pemerintah akan menerbitkan aturan yang intinya menekan harga tiket pesawat secepatnya pekan depan. "Mudah-mudahan 10 hari lagi terbit peraturannya dan jadi prestasi saya. Kalau tidak, Menteri Perhubungan baru yang dapat rezeki itu," katanya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno sebelumnya mengatakan harga tiket pesawat bakal turun hingga 10% pada akhir Oktober 2024. Salah satu komponen yang sedang dibahas terkait pengurangan pajak pada harga tiket pesawat.

"Pembahasan penekanan harga tiket pesawat sudah sampai tahap akhir, karena akhir oktober mau diluncurkan aturannya. Saat ini banyak pajak yang seharusnya tidak dibebankan ke penumpang," kata Sandiaga di kantornya, Selasa (17/9).

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan komponen terbesar yang membuat harga tiket pesawat mahal saat ini adalah pajak. Namun, dia belum dapat memastikan apakah pajak yang dibebankan pada tiket pesawat akan dihilangkan atau tidak.

Nia menjelaskan, komponen pajak tersebut membuat harga tiket penerbangan domestik lebih mahal dari penerbangan internasional. Sebab, sebagian pajak yang dikenakan pada penerbangan lokal tidak dikenakan pada penerbangan internasional.

PLN Nusantara Power (PLN NP) bersama dengan PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggandeng tiga pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk memanfaatkan lahan kritis serta pelatihan tanaman multifungsi kepada masyarakat. Lahan kritis tersebut dimanfaatkan untuk menyediakan lahan biomassa dalam program co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Ketiga pemerintah kabupaten yang diajak PLN Nusantara Power bekerja salam adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Kapuas. Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah mengatakan usaha ini dilakukan untuk mewujudkan perbaikan kualitas lingkungan.

"Langkah inisiatif ini PLN NP ambil karena untuk mencapai net zero emission (NZE) membutuhkan sinergi yang strategis dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah sekaligus memaksimalkan potensi lahan sekaligus memberdayakan masyarakat," ujar Rully dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10).

Rully mengatakan, PLN NP telah mengkaji dan menerapkan metode co-firing sejak tahun 2018. PLN NP memproduksi energi bersih yang berasal dari co-firing sepanjang tahun 2023 sebanyak 511 GWh atau setara dengan reduksi emisi karbon sebesar 651.743 ton. Hingga 2024, PLN NP telah melaksanakan co-firing secara berkelanjutan pada 25 PLTU yang tersebar di seluruh Indonesia.

Co-firing merupakan teknik substitusi dalam pembakaran PLTU, di mana sebagian batu bara yang dijadikan bahan bakar diganti sebagian dengan bahan lainnya. Dalam konteks ini adalah biomassa.

Penggunaan biomassa tidak hanya dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap. Co-firing juga menjadi solusi permasalahan sampah sekaligus menggerakkan ekonomi mengingat salah satu bahan bakar co-firing bisa berasal dari Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP), limbah jagung, sawdust, serta cangkang kelapa sawit.

Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati nama Ketua dan Wakil Ketua DPR. Dalam sidang, anggota dewan menyepakati Puan Maharani kembali memimpin DPR periode 2024-2029.

"Saudari Doktor Honoris Causa Puan Maharani dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI," kata Ketua Sementara DPR Guntur Sasono saat membacakan hasil sidang.

Terpilihnya Puan mengacu kepada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam aturan tersebut, posisi Ketua DPR diisi oleh kader partai peraih suara terbanyak dalam pemilihan umum. Berikut nama pimpinan DPR 2024-2029:

Ketua DPR: Puan Maharani (PDIP)
Wakil Ketua DPR: Adies Kadir (Golkar)
Wakil Ketua DPR: Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)
Wakil Ketua DPR: Saan Mustopa (Nasdem)
Wakil Ketua DPR: Cucun Ahmad Syamsurijal

Setelah pembacaan nama-nama, para pimpinan DPR mengambil sumpah jabatan. Pengambilan sumpah dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

Puan Maharani sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPR periode 2019-2014. Sebelum itu, ia pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Jabatan anak Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu saat ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

Susunan Fraksi

Agenda sidang juga berisi pembacaan susunan fraksi di DPR. Namun belum semua partai menyetor nama pimpinan fraksi partai mereka.

Fraksi PDIP dan Fraksi PAN menyebut pihaknya akan menyetor nama ketua, sekretaris, dan bendahara fraksi dalam waktu secepatnya. Partai Demokrat baru melaporkan nama Edhy Baskoro Yudhoyono selaku ketua fraksi, sementara struktur lainnya bakal segera mereka lengkapi.

Berikut daftar pimpinan fraksi partai di DPR:

Golkar

Ketua: Muhammad Sarmuji

Sekretaris: Mukhtarudin

Bendahara: Sari Yuliati

Gerindra

Ketua: Gerardus Budisatrio Djiwandono

Sekretaris: Bambang Haryadi

Bendahara: Novita Wijayanti

NasDem

Ketua: Viktor Bungtilu Laiskodat

Sekretaris: Ahmad Sahroni

Bendahara: Nafa Indria Urbach

PKB

Ketua: Jazilul Fawaid

Sekretaris: Anggia Ermarini

Bendahara: Mohammad Rano Alfath

PKS

Ketua: Jazuli Juwaini

Wakil: Sukamta

Wakil II: Amin AK

Wakil III: Netty Prasetyani

Wakil IV: Ecky Muharam

Wakil V: Adang Daradjatun

Sekretaris: Ledia Hanifa

Wakil sekretaris: Aboe Bakar Al-Habsyi

Bendahara: Kurniasih Mufidayati

Wakil bendahara: Ismail

PT Pertamina akan membangun pipa distribusi ruas Tegal-Cilacap, yang merupakan percabangan dari pipa transmisi Cirebon-Semarang tahap II ke arah selatan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut proyek pembangunan pipa distribusi ini akan diupayakan masuk dalam Progyek Strategi Nasional atau PSN.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pipa distribusi ini akan digunakan untuk memasok gas ke Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap.

“Ruas pipa ini harapannya dibangun bersamaan, jadi begitu Cisem II selesai, pipa distribusi ini juga dapat mengalirkan gas bumi ke Cilacap,” kata Laode saat ditemui di Batang, Jawa Tengah pada Senin (30/9).

Laode menyebut, besaran nilai investasi untuk pipa gas Tegal-Cilacap. Namun karena proyek ini dimiliki oleh badan usaha, dia tidak mengetahui angkanya.

Meski dimiliki badan usaha, dia menyebut proyek ini sedang diupayakan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini agar selaras dengan pipa Cisem yang juga merupakan PSN.

Ditemui secara terpisah, Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) Gamal Imam Santoso mengonfirmasi bahwa Pertagas memang sedang merencanakan pembangunan pipa distribusi ruas Tegal-Cilacap.

“Jadi kami merencanakan, dengan pemanfaatan pipa Cisem II ini kami akan menggunakan fasilitas itu untuk ruas Tegal Cilacap. Kami sudah mengajukan beberapa surat kepada Kementerian ESDM untuk meminta perizinan,” kata Gamal saat ditemui di Batang pada Senin (30/9).

Dia menyebut perizinan terkait rencana ini memang panjang. Sebab tidak hanya ESDM saja, namun dia juga harus bersurat kepada Kementerian lain seperti PUPR dan LHK.

Sama seperti Laode, Gamal juga menyebut memang pihaknya meminta agar proyek ini diberikan jalan untuk dijadikan PSN dan penugasan. Hal ini agar memudahkan pemasangan pipa tersebut.

“Karena penugasan ini kan ranahnya Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Sementara untuk pemasangan pipa itu ranahnya di Kementerian LHK dan PUPR,” ujarnya.

Gamal mengatakan Pertagas sudah menghitung nilai proyek dan studi. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut besaran nilainya.

Dia menyebut proyek pipa distribusi Tegal-Cilacap sudah cukup lama direncanakan. “Rencana ini ada agar Kilang Cilacap tidak lagi membakar bahan mentah termasuk LPG sebagai bahan baku. Dengan adanya ini nanti digantikan oleh gas,” ucapnya.

PT PGN (Tbk) sebelumnya mengatakan, mereka sedang menggarap beberapa proyek pipa gas strategis, salah satunya yaitu pipa gas distribusi Tegal-Cilacap.

Pipa ini memiliki panjang 130 km yang merupakan pengembangan dari proyek Cisem tahap II. PGN menyatakan akan bersinergi dengan pemerintah untuk mengalirkan gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat.

“Terdapat inisiatif bisnis baru untuk pengembangan Pipa Cisem II. kami akan membangun pipa distribusi Tegal–Cilacap menuju Refinery Unit IV Cilacap sepanjang ± 130 km,” kata Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam siaran pers, dikutip Jumat (12/7).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sampai dengan Agustus 2024 meningkat 11,4% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 7.508 triliun. Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan DPK perbankan tumbuh sebesar 7,01% yoy. Jika dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,72%, DPK bank pada Agustus ini sedikit melandai.

"Giro menjadi kontributor peningkatan DPK tersebut dengan pertumbuhan terbesar,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, Selasa (1/10).

OJK juga mencatat likuiditas industri perbankan sampai dengan Agustus 2024 masih sangat memadai meskipun termoderasi. Hal ini seiring dengan rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 112,92%.

Adapun rasio alat likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) industri perbankan mencapai 25,37%. Angka ini masih di atas ambang batas yang masing-masing sebesar 50% dan 10%. Dalam catatan OJK, dilaporkan tingkat profitabilitas bank atau return on asset (ROA) tercatat pada level 2,69% pada Agustus tahun ini, sama dengan angka pada bulan sebelumnya.

Dian juga menyatakan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross pada Agustus 2024 2,26%. Adapun NPL net perbankan tercatat 0,78%.

Sebagain informasi non-performing loan (NPL) gross merupakan jumlah atau total kredit yang bermasalah. Ini termasuk bunga yang belum dibayar dan biaya lainnya. Di sisi lain, NPL net merupakan jumlah kredit bermasalah yang telah dikurangi cadangan kerugian yang dialokasikan oleh bank.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi Indonesia mencapai 0,12% secara bulanan (mtm) pada September 2024. Ini menjadi deflasi lima bulan beruntun karena dipengaruhi oleh penurunan harga pangan.

Tren deflasi telah terjadi sejak Mei 2024 dan terus berlanjut hingga September. Secara historis, deflasi pada September 2024 menjadi terdalam bila dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penyebab deflasi dalam lima bulan terakhir karena penurunan harga komoditas bergejolak (volatile food).

“Faktor yang mempengaruhi deflasi atau penurunan harga adalah sisi penawaran. Andil deflasi terutama disumbang oleh penurunan harga pangan,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10).

Secara khusus, komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34%, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21% pada September 2024.

Komoditas utama yang berperan dalam deflasi bulanan yaitu cabai merah sebesar 0,09%, cabai rawit sebesar 0,08%, telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing sebesar 0,02%, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel masing-masing sebesar 0,01%.

“Produk hortikultura dan juga produk peternakan beberapa bulan sebelumnya sempat mengalami peningkatan, sekarang turun karena kembali stabil,” kata Amalia.

BPS Tidak Mengaitkan Deflasi dengan Daya Beli

Dia menggarisbawahi angka deflasi yang diperoleh BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang mempengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai.

Untuk itu, BPS tidak mengaitkan data deflasi dengan dugaan penurunan daya beli masyarakat. “Untuk mengambil kesimpulan apakah ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, harus ada studi lebih lanjut. Karena daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor dari angka inflasi atau deflasi,” ujarnya.

Namun, pihaknya akan mendalami lebih lanjut tren deflasi ini, apakah memang ada kaitannya dengan fenomena daya beli masyarakat atau hanya pergerakan dari sisi penawaran.

“Atau ada upaya stabilisasi harga di pusat dan daerah. Karena intervensi kebijakan untuk menjaga stok itu tentunya akan mempengaruhi gerakan harga pasar yang diterima oleh konsumen,” kata dia.

Di samping komponen bergejolak, komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04% dengan andil 0,01% terhadap inflasi umum.

Komoditas yang berperan dominan dalam komponen ini adalah bensin, imbas penurunan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2024.

Sementara komponen inti mengalami inflasi 0,16% dengan andil 0,10%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Adapun berdasarkan wilayah, 24 provinsi mengalami deflasi, dengan deflasi terdalam terjadi di Papua Barat (0,92%), Papua Selatan (0,74%), dan Papua Pegunungan (0,60%).

Sebanyak 14 provinsi lainnya mengalami inflasi, dengan catatan tertinggi di Maluku Utara (0,56%), Papua Barat Daya (0,47%), dan Gorontalo (0,39%).

Dua maskapai penerbangan di Indonesia telah merilis laporan keuangan semester pertama 2024. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) masih membukukan rugi hingga Juni 2024.

Dari kedua maskapai tersebut, mana yang mencatat kerugian paling besar? Berikut ulasannya.

1. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membukukan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 101,65 juta atau Rp 1,54 triliun (kurs: 15.168 per dolar AS) pada semester pertama 2024. Rugi tersebut naik 33% year on year (yoy) dari periode yang sama sebelumnya US$ 76,50 juta pada 2023.

Berdasarkan laporan keuangan GIAA, pendapatan usaha maskapai penerbangan tersebut sebesar US$ 1,62 miliar atau Rp 24,59 triliun hingga Juni 2024. Perolehan tersebut meningkat 16% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu US$ 1,10 miliar.

Secara rinci, pendapatan Garuda Indonesia dari penerbangan berjadwal sebesar US$ 1,27 miliar dan pendapatan dari segmen penerbangan tidak berjadwal sebesar US$ 177,69 juta sepanjang Januari-Juni 2024.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan meskipun industri penerbangan global masih mengalami banyak tantangan setelah pandemi, GIAA terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Irfan optimistis Garuda Indonesia bisa terus menunjukkan hasil yang baik hingga akhir tahun 2024.

Demi mengejar hal tersebut, ia menyebut perusahaannya fokus pada peningkatan kapasitas pesawat dan memperluas jaringan penerbangan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

2. PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP)

Emiten industri penerbangan, PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) masih mencatatkan kerugian akibat peningkatan beban dan liabilitas perusahaan. Tercatat liabilitas emiten maskapai penerbangan ini mencapai Rp 15,16 triliun pada semester I 2024. Rugi periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk AirAsia mencapai Rp 1,29 triliun per Juni 2024. Angka tersebut membengkak 644% secara year on year (yoy) dibandingkan dengan rugi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 174,21 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan usaha Air Asia justru naik 24,1% menjadi Rp 3,78 triliun di tengah peningkatan angka kerugian. Pendapatan itu naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 3,04 triliun.

Secara rinci, pendapatan perusahaan ditopang dari pendapatan kursi penumpang sebesar Rp 3,2 triliun, bagasi Rp 437,44 miliar, pelayanan penerbangan Rp 81,34 miliar, dan lain-lain sebesar Rp 33,26 miliar. Di samping itu, ada pendapatan kargo yang berkontribusi sebesar Rp 26,46 miliar. Namun, bisnis charter tak membukukan pendapatan pada semester I 2024. Padahal, segmen charter berkontribusi sebesar Rp 12,80 miliar pada 2023.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 10 nama peserta seleksi calon Pimpinan KPK periode 2024-2029 yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (1/10).

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan penentuan calon pimpinan KPK dilakukan dengan mempertimbangkan hasil seluruh tahapan seleksi.

Keputusan tersebut dipublikasikan melalui pengumuman Pansel Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Nomor 85/PANSEL-KPK/10/2024 tertanggal 1 Oktober 2024. "Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat," kata Yusuf Ateh, dikutip dari surat pengumuman pada Selasa (1/10).

Penyerahan daftar kandidat lolos seleksi calon pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi dilakukan di Ruang Holding, Base Off Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur sekira pukul 13.00 WIB. Setelah menerima dokumen dari Pansel, Jokowi langsung berangkat ke Nusa Tenggara Timur untuk kunjungan kerja.

Merujuk pada Pengumuman Pansel Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Nomor 85/PANSEL-KPK/10/2024, sepuluh kandidat calon pimpinan KPK yang diserahkan kepada Presiden Jokowi sebegai berikut:

1. Agus Joko Pramono

Agus Joko Pramono merupakan mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Agus meniti karier sebagai dosen di STAN. Ia menyandang gelar Doktor dari Universitas Padjajaran pada 2015.

Agus lalu dikukuhkan sebagai Profesor Ilmu Akuntansi sektor Publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada November 2023.

2. Ahmad Alamsyah Saragih

Ahmad Alamsyah Saragih merupakan mantan Ketua Komisi Informasi Pusat RI pada Periode 2009-2013. Ia juga pernah menjabat Anggota Ombudsman Republik Indonesia Periode 2016-2020.

3. Djoko Poerwanto

Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol Djoko Poerwanto adalah seorang perwira tinggi (pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia saat ini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), jenderal bintang dua itu menjabat Sejak Desember 2021.

4. Fitroh Rohcahyanto

Fitroh sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK pada 2023. Ia kemudian mengundurkan diri dan kembali ke Kejaksaan Agung saat pengusutan kasus formula E.

5. Ibnu Basuki Widodo

Ibnu merupakan capim dari kalangan hakim. Ia memiliki catatan hitam dengan memvonis bebas terdakwa korupsi, Ida Bagus Mahendra Jaya Mart pada Oktober 2014. Ida bagus saat itu terjerat kasus pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama tahun 2010.

6. Ida Budhiati

Ida tercatat aktif di bidang kepemiluan. Ia merupakan mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPUD, juga KPU RI.

7. Johanis Tanak

Saat ini, Tanak merupakan salah satu pimpinan lembaga antirasuah. Melansir laman KPK, ia memulai kariernya sebagai pegawai di bidang pidana khusus pada Kejaksaan Agung RI sejak 1989 di Kejaksaan Agung. Pada 1994 ia diangkat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum di Kefamenanu, NTT.

Kemudian pada tahun 1997 ia diangkat sebagai kepala seksi Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Tun Jam Datun) di Kejagung RI. Ia diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Karawang, Jawa Barat pada 2008, kemudian diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Palu pada 2014.

Pada 2015 ia kembali ke Kejaksaan Agung dengan menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung dan menjadi Direktur B Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung pada 2019. Ia lalu kemudian kembali menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi di Jambi pada 2020.

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

Michael Rolandi Cesnanta Brata tercatat menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta di masa pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan pada 2019.

9. Poengky Indarti

Melansir laman womenunlimited.id, Poengky Indarti merupakan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dua periode, 2016 - 2020 dan 2020 - 2024. Ia merupakan satu-satunya perempuan dari 9 Anggota Kompolnas, yang bertugas sebagai Pengawas Fungsional POLRI. Poengky lahir di Surabaya pada 1970.

Ia lulusan Master of Law lulusan Northwestern University Chicago dan aktif sebagai aktivis HAM di LBH Surabaya (1991-2000), YLBHI (2000), Kontras (2001-2003), dan Imparsial (2003-2015).

10. Setyo Budiyanto

Selain sempat menjadi Kapolda Sulawesi Utara, Setyo juga cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua.