Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak menutup kemungkinan kader partai banteng bergabung di kabinet Prabowo Subianto-GIbran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Puan menanggapi isu Menteri Kesehatan yang juga merupakan kader PDIP Budi Gunadi Sadikin masuk sebagai salah satu menteri di pemerintahan mendatang.

"Apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Di sisi lain, Puan juga berbicara mengenai wacana pertemuan presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Puan yang juga merupakan putri dari Megawati mengatakan wacana pertemuan tengah dibicarakan secara intensif.

"Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo, seperti yang sudah disampaikan, tetap dalam komunikasi yang intensif," kata dia.

Belakangan, nama Budi diisukan akan menjadi salah satu menteri di kabinet pimpinan Prabowo. Budi mengaku, sering berkomunikasi dengan Prabowo, namun dalam kapasitas sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Adapun Prabowo sebelumnya dikabarkan telah memulai proses penyusunan kabinet periode pemerintahan 2024-2029. Sejumlah perangkat hukum juga telah disiapkan untuk mengakomodasi keperluan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi UU Kementerian Negara memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menentukan jumlah kementerian.

Bersamaan itu, sejumlah figur politisi dan pimpinan partai politik digadang-gadang bakal diangkut oleh Prabowo untuk mengisi pos-pos mentari yang tersedia. Nama-nama yang kerap bersinggungan dengan jatah menteri Prabowo yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono.

Selain itu, muncul nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna (Tommy) Djiwandono. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyampaikan kisi-kisi beberapa menteri yang akan duduk di Pemerintahan Prabowo.

Menurut Hashim, ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara bakal menjadi menteri di pemerintahan Prabowo - Gibran nantinya. Hashim pun mengaku telah mengetahui nama-nama kandidat menteri di kabinet pemerintahan mendatang. Kendati demikian, adik Prabowo tersebut belum mengungkapkan secara gamblang pada publik nama-nama yang dimaksud. Nama Budi pun masuk dalam daftar tokoh potensial jadi menteri Prabowo.

Komisi Pemilihan Umum kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Rencana itu sudah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dalam rapat kerja yang digelar Rabu (25/9) lalu.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan lembaganya mendukung langkah KPU tersebut. Penggunaan Sirekap menurut Doli merupakan upaya untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengetahui kabar terbaru dari pemilu. Bahkan ia berpandangan pemilu dari waktu ke waktu harus semakin mengadopsi berbagai kemajuan teknologi.

"Ke depan kita harus mulai berpikir, sudah membuat sistem e-election, itu kan bisa macam-macam. Terdiri dari e-voting, e-counting, bisa e-rekap," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Jumat (27/9).

Menurut Doli, Sirekap sebenarnya sudah pernah digunakan pertama kali pada Pilkada 2020. Pada saat itu, KPU awalnya menyatakan tidak akan menggunakan Sirekap, tetapi ada evaluasi sehingga digunakan dan sempat mengalami kerumitan.

Lalu KPU juga memperbaiki Sirekap untuk digunakan pada Pemilu 2024 meski banyak kendala yang dihadapi. Menurut Doli, penggunaan teknologi tidak bisa dihindari di tengah digitalisasi yang terjadi.

"Kita tetap memberikan dukungan penggunaan Sirekap, tetapi dengan catatan bahwa semua hal yang kita temukan menimbulkan masalah pada Pemilu 2024 harus diperbaiki," kata Doli.

KPU telah menyatakan komitmen untuk memperbaiki Sirekap. Anggota KPU Idham Holik menjamin Sirekap untuk pilkada akan lebih baik sehingga informasi yang ditampilkan bisa lebih akurat dan tidak memicu polemik seperti yang pernah terjadi pada Pemilu 2024

Menurut Idham untuk memastikan Sirekap dapat berjalan baik saat pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara, KPU akan melakukan simulasi di seluruh kabupaten/kota. Kegiatan akan diselenggarakan pada Oktober 2024 dan melibatkan banyak pihak.

“Untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami kebijakan teknis yang akan diterapkan oleh KPU berkenaan dengan pemungutan dan penghitungan suara dan untuk memastikan bahwa proses pemungutan, penghitungan suara memenuhi prinsip integritas elektoral,” ujar Idham.

Selain itu, dia menyebutkan KPU menggunakan dua format untuk Sirekap, yakni online dan offline. Format online memudahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian, KPPS juga dapat menggunakan Sirekap dalam kondisi offline di mana nanti hasil tangkapan layar terhadap formulir model c hasil plano di tempat pemungutan suara (TPS) dapat didistribusikan kepada para saksi melalui bluetooth.

Idham juga menjelaskan formulir model c hasil plano yang sudah didigitalisasi menjadi format PDF tidak dapat diubah. Hal ini untuk mengantisipasi ada pihak tertentu yang ingin mengubah formulir model c hasil plano.

Validitas Data Sirekap

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengingatkan KPU memperhatikan validitas data Sirekap pada Pilkada 2024. Menurut dia, KPU harus mempersiapkan secara matang sistem tersebut untuk memastikannya tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Menurut Ujang, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian penting bagi KPU ketika ingin menggunakan sistem tersebut. Beberapa di antaranya berkaitan dengan penyajian data akurat, penggunaan informasi dan teknologi (IT) yang benar dan sumber daya manusia yang menjalankan harus berkualitas.

"Tentu harus dilakukan dengan evaluasi yang ketat dan total. Jadi ketika banyak masalah di pilpres dan pileg yang lalu maka ketika dipergunakan dalam pilkada kali ini tentu harus hati-hati," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut.

Ujang berasumsi bahwa Sirekap akan menjadi pertaruhan bagi KPU pada Pilkada. Apabila nanti ada masalah lagi, maka KPU yang akan menjadi sasaran amuk warga. Karena itu menurut dia, sistem itu harus benar-benar di uji coba dan bukan lagi trial dan masih banyak error.

Terkait kekhawatiran Ujang ini, Idham sebelumnya mengatakan KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.Berkenaan dengan kapasitas traffic Sirekap KPU sudah menaikkan bandwidth. Begitu pula dengan kemampuan pembacaan Sirekap. “Semua kami tingkatkan sehingga tingkat akurasi-nya menjadi lebih baik," kata Idham.

Selain itu, komisioner KPU tersebut juga menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat, yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Daru uji coba ini tingkat akurasinya mencapai 99% lebih. “Kami meyakini ke depan akan lebih baik, dan kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujar dia.

Pemerintah memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT pada 2025 belum akan dilakukan. Meskipun begitu, harga jual eceran atau HJE rokok dipastikan akan naik pada tahun depan.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu M Aflah Farobi mengatakan, pihaknya masih mengkaji harga jual rokok eceran dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

“Yang HJE-nya juga sedang kita kaji, HJE-nya nanti apakah berpengaruh ke pengendalian konsumsi maupun penerimaan seberapa besar,” kata Aflah dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/9).

Dia memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan ketentuan harga jual tersebut. Apalagi, pengenaan cukai saat ini sudah mendorong downtrading. Ini merupakan fenomena peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah semenjak tarif cukai diterapkan.

Pihaknya juga tengah menghitung pengaruh kenaikan harga jual rokok terhadap penerimaan pemerintah. Namun pada dasarnya, ketentuanya harga jual rokok harus sesuai harga jual eceran.

“Ini yang sedang dikaji. Kalau dikaitkan dengan penerimaan, saat ini belum dihitung. Tapi kita hitung adalah apakah masih sesuai dengan harga eceran yang ada dan sesuai dengan kenyataannya,” kata Aflah.

4 Pertimbangan dalam Menentukan Harga Jual Rokok:

1. Kelangsungan industri, petani dan sebagainya
2. Faktor kesehatan dan pengendalian konsumsi
3. Penerimaan negara
4. Peredaran barang kena cukai ilegal

“Jadi untuk empat hal ini, tentunya kita cari titik optimumnya, termasuk bagaimana pengaruh terhadap penerimaan dan pengendalian konsumsi. Saat ini masih kita kaji bersama,” ujar Aflah.

DPR Usul Cukai Rokok Naik 5% pada 2025

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai hasil tembakau minimal sebesar 5% pada 2024. Hal ini disampaikan dalam sesi rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal pekan ini.

Dalam kesimpulan rapat kerja, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mendorong pemerintah menaikan cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM).

“Kenaikan minimum 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Selasa (10/9).

Wahyu menjelaskan, usulan tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Selain itu, kenaikan tarif juga untuk membatasi kenaikan cukai hasil tembakau pada jenis sigaret kretek tangan atau SKT.

“Usulan ini untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja. Setuju ya?" ujar Wahyu dan dijawab sepakat oleh anggota BAKN DPR yang hadir pada kesempatan tersebut.

Harga Jual Menentukan Konsumsi Rokok Masyarakat

Berdasarkan studi-studi Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia atau PKJS-UI, faktor harga sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk merokok. Studi PKJS-UI 2020 menunjukkan semakin mahal harga rokok, maka semakin kecil peluang anak merokok.

“Harga rokok murah juga menjadi faktor yang mendorong anak kambuh untuk merokok kembali atau smoking relapse setelah pernah berhenti,” kata Koordinator Riset PKJS-UI Risky Kusuma Hartono.

Di samping keterjangkauan oleh anak-anak, masyarakat prasejahtera juga masih mudah membeli rokok sehingga mereka sulit berhenti dari adiksi rokok. Studi ini juga menunjukkan, setiap 1% kenaikan belanja rokok, dapat meningkatkan peluang kemiskinan sebesar 6% poin pada rumah tangga.

“Artinya, konsumsi rokok memiliki pengaruh besar terhadap garis kemiskinan,” ujar Risky.

Kenaikan tarif cukai ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dana yang dihasilkan dari cukai rokok dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama dalam penanganan penyakit yang diakibatkan oleh rokok.

Untuk itu, PKJS-UI, Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menganggap rencana pembatalan kenaikan cukai rokok sebagai suatu kemunduran dalam upaya perlindungan kesehatan publik setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomot 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya pada pengamanan bahan zat adiktif.

“Rencana pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok akan menghambat berbagai upaya pengendalian rokok yang telah direncanakan dan memberi dampak negatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan keuangan negara,” kata Risky.

JPMorgan telah menurunkan peringkat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dari overweight menjadi netral pada Rabu (25/9). Penyesuaian ini disertai dengan target harga baru yang ditetapkan sebesar Rp 5.500.

“Keputusan penurunan target harga ini dipengaruhi oleh saham yang telah mencapai target harga sebelumnya dan tidak adanya katalis positif yang diantisipasi oleh para analis,” dikutip Investing.com, Jumat (27/9).

JPMorgan juga menyarankan investor untuk mengevaluasi kembali posisi mereka dan mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan dari saham BBRI. Hal ini disebabkan oleh tantangan jangka pendek yang diantisipasi dalam hasil kuartal ketiga dan laporan keuangan mendatang.

Analis JPMorgan menyoroti kekhawatiran terkait buku pinjaman bank, khususnya pada portofolio Kupedes 2023, yang diperkirakan akan tetap mengalami selisih tinggi. Selain itu, proyeksi biaya kredit bruto BRI untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 300 basis poin, sedikit lebih rendah dibandingkan estimasi JPMorgan yang mencapai 350 basis poin, serta sekitar 335 basis poin yang tercatat selama tujuh bulan pertama 2024.

Lebih jauh, JPMorgan mencatat adanya potensi kenaikan biaya kredit pada tahun 2025, terutama jika bank memutuskan untuk membatasi provisi di tahun 2024. Hal ini dapat memicu ketidakpastian yang berkepanjangan terkait kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Akibatnya, beberapa keuntungan sebesar 35% yang telah diraih saham BBRI dari posisi terendahnya dalam tiga bulan terakhir terancam berkurang.

Dengan demikian, JPMorgan lebih cenderung memilih bank-bank Indonesia lainnya, seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), sebagai pilihan utama di sektor perbankan.

Pada perdagangan saham siang ini, saham BBRI mengalami penguatan sebesar 0,99%, mencapai level Rp 5.100 per lembar saham pada pukul 15.06 WIB. Nilai transaksi juga menunjukkan performa yang baik, dengan total mencapai Rp 1,16 triliun. Volume perdagangan tercatat sebanyak 228,42 juta saham, sementara kapitalisasi pasar BBRI mencapai Rp 772,95 triliun.

Transaksi di e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop Tokopedia hingga Lazada diramal melonjak saat periode Hari Belanja Online Nasional alias Harbolnas12.12 pada akhir tahun, menurut proyeksi lembaga riset Compas.

“Transaksi saat Harbolnas diproyeksikan naik 25,2% menjadi total Rp 6,7 triliun,” ujar Cofounder dan CEO Compas Hanindia Narendrata dalam siaran pers, Jumat (27/9).

Proyeksi pertumbuhan transaksi tersebut lebih tinggi ketimbang realisasi tahun lalu 23,7% dengan nilai Rp 5,4 triliun.

Volume penjualan diperkirakan tumbuh 13,9% saat Harbolnas tahun ini menjadi lebih dari 150 juta. Proyeksi ini lebih rendah ketimbang realisasi tahun lalu yang naik 28,5% menjadi hampir 150 juta.

Narendrata memprediksi hampir seluruh kategori fast moving customer goods alias FMCG meningkat. Rinciannya sebagai berikut:

• Kebutuhan ibu dan bayi 44,3%
• Makanan 32,4%
• Perawatan dan kecantikan 23,4% atau Rp 800 miliar menjadi Rp 3,7 triliun
• Kesehatan 10,8%

Angka tersebut diperoleh dengan metode regresi linear, yakni mengukur berdasarkan nilai penjualan bulanan selama dua tahun terakhir.

Penjualan produk perawatan wajah meningkat 37% dibandingkan hari biasa menjadi Rp 1,1 triliun saat Harbolnas 2023. Lebih spesifik lagi, penjualan produk paket kecantikan meningkat 60% menjadi Rp 345,9 miliar.

“Pengguna produk kecantikan di Indonesia cenderung menyukai paket kecantikan, yang diartikan promo bundling,” ujar Narendrata.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan rencana penambahan kementerian/lembaga (K/L) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025. Pemerintah tetap menjaga defisit APBN 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemenkeu akan berupaya menjaga dan mengelola APBN secara hati-hati. “Kami mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/9).

Selain itu, Kemenkeu juga akan terus mencermati dinamika reorganisasi di kelembagaan. Termasuk juga dengan adanya kemungkinan penambahan beberap K/L pada pemerintahan Prabowo.

Wahyu kembali memastikan kebijakan pemerintah ke depan tidak akan memperlebar defisit APBN pada 2025. “ Sudah kita hitung bahwa ini memungkinkan untuk ditampung dari belanja non K/L lagi. Jadi sekarang overall defisit tetap 2,53%,” ujar Wahyu.

Saat ini, APBN 2025 telah mengakomodasi penambahan jumlah K/L lewat belanja non K/L. Tercatat alokasi belanja non K/L pada tahun depan ditetapkan Rp 1.541,3 triliun, atau meningkat signifikan dibandingkan 2024 senilai Rp 1.376,7 triliun.

Dengan alokasi anggaran itu, defisit APBN tetap dijaga 2,53% dari PDB atau sebesar Rp 616,19 triliun pada 2024. “Nanti dinamikanya akan diakomodasi di belanja non K/L,” kata Wahyu.

Anggaran Berubah Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo

Kemenkeu menaikkan anggaran belanja untuk kementerian atau lembaga menjadi Rp 1.160,08 triliun pada 2025. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan hasil pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Prabowo pada Senin (9/9).

“Untuk belanja K/L yang tadinya di rapat kerja dengan Banggar DPR terakhir Rp 1.094,66 triliun, hasilnya menjadi Rp 1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Isa dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (10/9).

Dengan kenaikan anggaran tersebut, maka belanja non-K/L berubah menjadi Rp 1.541,4 triliun. Meskipun begitu, Isa memastikan rincian untuk program belanja non-K/L tidak ada perubahan.

Isa mengatakan kenaikan anggaran belanja K/L terjadi karena adanya pergeseran saja. “Karena sebagian kita geser ke belanja K/L dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun. Ini perubahan yang penting di belanja non-K/L, terutama karena kita geser menjadi belanja K/L,” ujar Isa.

Dia memastikan perubahan anggaran tersebut tidak akan memperlebar defisit APBN 2025. Dalam postur sementara APBN 2025, defisit anggaran disepakati Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Rencana Penambahan K/L Kabinet Prabowo

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan alasan Prabowo menambah jumlah kementerian dan lembaga pada masa masa pemerintahan periode 2024-2029. Sebab, Prabowo ingin fokus pada program yang lebih spesifik di setiap bidang.

Apalagi, beberapa urusan pemerintahan saat ini masih digabungkan di dalam satu kementerian. "Pak Prabowo ingin memfokuskan pada program, satu kementerian satu bidang," kata Muzani seusai menghadiri sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 pada Rabu (25/9).

Prabowo juga berencana memisahkan kementerian yang mengelola banyak bidang menjadi kementerian yang lebih spesifik. Hal ini bertujuan agar setiap kementerian lebih fokus pada tugas dan program di bidang tertentu, sehingga program pemerintah menjadi lebih efektif.

"Banyak bidang yang masih dirangkap dalam satu kementerian. Pak Prabowo ingin ada fokus pada program, maka kementerian dipecah," ujar Muzani.

Prabowo dikabarkan telah memulai proses penyusunan kabinet periode 2024-2029. Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian. Sejumlah perangkat hukum juga telah disiapkan untuk mengakomodir keperluan Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

DPR juga menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan revisi UU Kementerian Negara, presiden bisa menentukan jumlah kementerian.

Ketentuan teranyar pada baleid Pasal 15 revisi UU Kementerian Negara menetapkan jumlah keseluruhan kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Ketentuan ini merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 kementerian.

Isu perombakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada 22 Oktober 2024. Selain nama-nama calon menteri yang terus dibicarakan, salah satu perubahan signifikan yang tengah dipertimbangkan adalah transformasi Kementerian BUMN menjadi superholding atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).

Rencana besar ini muncul setelah Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, Burhanuddin Abdullah, dalam pidatonya di acara UOB Economic Outlook 2025 pada 25 September 2024, menyatakan bahwa transformasi kelembagaan di BUMN menjadi salah satu prioritas pemerintahan mendatang. Burhanuddin menyoroti bahwa meskipun aset BUMN telah mencapai lebih dari US$1 triliun, kinerjanya dinilai belum optimal, khususnya dalam hal pencapaian keuntungan yang dihasilkan.

Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN dengan menjadikan aset-aset besar yang dimiliki lebih produktif. Meski demikian, hingga berita ini ditulis, Burhanuddin belum memberikan detail lebih lanjut terkait implementasi rencana tersebut.

Seiring dengan rencana ini, muncul pula diskusi mengenai figur-figur yang akan memimpin BUMN di era Prabowo. Menurut Associate Director BUMN Research Group dari Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, pemimpin BUMN ke depan haruslah sosok yang tidak hanya memiliki kompetensi mumpuni tetapi juga mampu mengelola korporasi berskala besar dengan profesionalisme tinggi.

Toto menambahkan bahwa sejumlah nama yang sudah dikenal dalam lingkup BUMN berkapitalisasi besar kerap disebut sebagai calon potensial untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan baru. Dengan semua spekulasi ini, publik kini menantikan pengumuman resmi mengenai susunan kabinet Prabowo serta bagaimana transformasi BUMN akan diwujudkan dalam pemerintahan mendatang.

"Ada beberapa nama-nama nickname lah ya di BUMN yang kapitalisasi yang paling besar sering disebut berpotensi," kata Toto saat dihubungi Katadata.co.id, Jumat (27/9).

Namun, Toto enggan menyebutkan secara detail sosok yang dimaksud. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa calon menteri BUMN yang potensial kemungkinan berasal dari kalangan bankir. Menurut Toto, bankir memiliki keahlian khusus dalam mengelola kredit korporasi besar, yang menjadi nilai tambah penting dalam memimpin BUMN ke depan.

"Ia terbiasa menghadapi berbagai macam juga misalnya kasus kredit-kredit macet. Bagaimana dia menyelesaikan restrukturisasi dan apa yang dia usulkan kepada debiturnya, supaya bisnisnya bisa kembali jalan," tutur Toto.

Sehingga pengalaman-pengalaman sudah dilalalui para bankir. Dia berharap Insya Allah perusahaannya bisa bertahan dan dapat mencetak keuntungan untuk perusahaan, negara, hingga masyarakat.

Perusahaan Kapitalisasi Terbesar

Melansir dari data Kementerian BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memiliki kapitalisasi terbesar yakni Rp 734 triliun per Juli 2024 di bawah kepemimpinan Sunarso. BRI menduduki peringkat pertama.

Peringkat kedua yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yaitu Rp 595 triliun. Kemudian jajaran ketiga yaitu PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 300 triliun, lalu peringkat keempat yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 181 triliun dan terakhir PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Rp 116 triliun.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dan Ketua Parlemen Papua Nugini Job Pomat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama antar parlemen. Puan mengatakan, pertemuan yang dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (27/9) ini menunjukkan diplomasi Indonesia yang harus seimbang.

"Kedua negara dapat membahas berbagai isu terkait kepentingan kedua negara, yaitu kerjasama parlemen, kerjasama ekonomi, dan kerjasama perbatasan," kata Puan usai pertemuan.

Puan berharap, parlemen ke depannya dapat mendukung pemerintah dalam kerja sama perdagangan dan menjaga hubungan perbatasan. Ia juga berharap terjalin suasana kondusif di antara kedua negara.

Pertemuan antara Puan dan Job dilakukan dalam hari kerja terakhir DPR RI periode 2019-2024. Pada senin (30/9) DPR akan menggelar Rapat Paripurna terakhir. Kemudian sehari setelahnya, pada 1 Oktober 2024 akan dilantik anggota DPR baru untuk lima tahun ke depan.

"Kami sudah berkomitmen hubungan yang sudah selama ini dilakukan, akan semakin ditingkatkan, ditindaklanjuti, dan beliau menyampaikan bahwa akan selalu melakukan kerjasama dengan baik dan hangat dengan DPR atau Parlemen Indonesia yang baru nanti akan dilantik," kata Puan.

Di sisi lain, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan Job Pomat menyatakan akan mendukung pemerintahan Indonesia mendatang. Job mengatakan Papua Nugini memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Indonesia dari masa ke masa.

Startup pendidikan anak usia dini BATAS mencatatkan pertumbuhan jumlah pengguna 200% sejak hadir pada 2021. Perusahaan ini pun berencana meluncurkan pre-school yang diberi nama Happy Hope pada akhir tahun.

Pre-school tersebut mengedepankan konsep Purposeful Learning Environment. BATAS akan membuka kelas pertama di Jl Ampera Raya Jakarta Selatan.

CEO BATAS Issyarah Feah menyampaikan, perusahaan bekerja sama dengan yayasan untuk mengembangkan program after-school di sekolah internasional pada 2022. “Pembelajaran agama misalnya, dari BATAS,” kata dia saat diskusi dengan media, di Jakarta, Kamis (26/9).

Berdasarkan riset internal startup BATAS, 85% anak di Indonesia mengonsumsi konten d ponsel. Menurut dia, program after-school bisa menjadi solusi untuk mengatasi hal ini.

“Kami membangun nilai-nilai Islami. Anak-anak bisa membangun koneksi yang mendalam terhadap Al-Quran, sehingga mereka tidak hanya memiliki academic excellence, tetapi juga moral karakter yang cukup baik,” ujar dia. Untuk itu, startup BATAS meluncurkan pre-school.

Layanan yang disediakan oleh startup BATAS di antaranya:

• Batas Learn and Play: program after-school dengan kelas seperti robotic, coding, matematika, seni, keahlian berbicara di depan umum, sains, memasak, menggambar hingga memanah.
• BATASpace: ekosistem yang menghadirkan pengalaman untuk mengenal islam dan Al-Quran menggunakan teknologi imersif yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.
• Program Pre-School Happy Hope: mengedepankan konsep Purposeful Learning Environment, dengan mengintegrasikan pendekatan kreatif dan nilai-nilai Islami.
• Quran Learning Club yang dibanderol Rp 928 ribu – Rp 2.078.000
• Kelas privat belajar Al-Quran:

1. Offline dengan tarif Rp 690 ribu - Rp 2,35 juta
2. Online dengan tarif Rp 519 ribu - Rp 1,74 juta

Startup BATAS mencatatkan jumlah kelas yang diikuti oleh pengguna sekitar 20 ribu kelas per tahun dengan total 80 guru.

“Pendidikan anak usia dini sangat penting, terutama selama usia emas 0-6 tahun, karena ini merupakan fondasi untuk pembelajaran dan perkembangan seumur hidup,” ujar dia.

Penelitian menunjukkan otak berkembang dengan cepat selama tahun-tahun formatif tersebut. Sebanyak 90% pertumbuhan otak anak terjadi pada usia lima tahun. Periode ini sangat penting untuk perkembangan kognitif, emosional, dan sosial.

Menurut studi oleh Harvard Center on the Developing Child, pengalaman awal memengaruhi arsitektur otak dan memiliki dampak jangka panjang pada kemampuan anak untuk belajar, beradaptasi dengan perubahan, dan menangani kesulitan.

Reporter: Lita Nurawaliyah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana mulai membangun Tol Akses Ibu Kota Nusantara atau IKN seksi 4 pada tahun depan. Tol tersebut dirancang melintasi Sungai Sepaku dengan teknologi immersed tunnel atau terowongan bawah air.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengatakan, perkembangan proyek tersebut masih dalam tahap penggodokan uji kelayakan dan desain teknis tol tersebut. Dokumen uji kelayakan dan desain teknis telah dilakukan sejak tahun lalu.

"Jadwal rinci konstruksi Tol Akses IKN Seksi 4 bergantung pada sumber pembiayaan, sementara ini kami masih menyiapkan desain teknisnya," kata Danis di kantornya, Jumat (27/9),

Danis sebelumnya memproyeksikan akses tol lain akan kembali memangkas waktu tempuh dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman ke IKN Nusantara menjadi sekitar 30 menit. Akan tetapi, ruas bebas hambatan tersebut baru akan rampung setelah 2024.

Konstruksi Tol Akses IKN Seksi 4 ditaksir menelan investasi hingga Rp 11,04 triliun dengan panjang 16,59 kilometer. Adapu terowongan bawah laut akan terletak pada Seksi 4A.

Tol Akses IKN Seksi 4 akan bergerak ke arah utara menuju Kecamatan Mentawir dari Simpang Tempadung. Sejauh ini, panjang terowongan tersebut diprediksi antara 1-1,5 kilometer.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan rencana pembangunan tol bawah air tersebut bertujuan untuk menjaga kawasan area hutan lindung di sekitar IKN.

"Jadi kita tidak mau area lindung itu dirusak, kemudian juga terdapat area rawa di sekitarnya. Sehingga akses konektivitas jalannya melalui tol bawah air," kata Endra

Jaringan jalan tol IKN dirancang memiliki panjang 75,62 kilometer. Dari total rancangan tersebut, jalan tol yang diperkirakan beroperasi hingga 2024 akan mencapai 47 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya mengingatkan agar pekerja konstruksi memperhatikan dan memastikan kualitas kerja. Jalan Tol IKN ditargetkan memiliki kualitas di atas jalan tol lain yang sudah dibangun.

Jaringan jalan ini menghubungkan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara. “Jika ada kendala, segera identifikasi dan perbaiki. Pada Juli 2024 harus sudah selesai untuk tahap 1 dan bisa dioperasikan,” kata Menteri Basuki.

Di balik kontribusinya yang besar, BUMN menghadapi banyak tantangan. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, kinerja BUMN Indonesia seringkali dianggap kurang optimal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada solusi untuk memperbaiki kinerja BUMN agar lebih efisien dan kompetitif?

PMN: Solusi atau Justru Hambatan?

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah salah satu cara pemerintah memperkuat permodalan BUMN. Pada 2023 misalnya, pemerintah memberikan PMN sebesar Rp41,3 triliun. Sebagian besar dipakai untuk proyek-proyek besar, seperti jalan tol Trans Sumatera yang dikerjakan Hutama Karya, serta proyek pembangkit listrik di daerah terpencil oleh PLN​.

Namun, meskipun jumlahnya besar, PMN seringkali dihadapkan pada masalah birokrasi. Bayangkan, BUMN harus melalui proses yang sangat panjang hanya untuk mendapatkan dana tersebut. Setelah mendapatkan modal, BUMN juga harus mengembalikan semua keuntungannya kepada negara dalam bentuk dividen.

Ini ibarat seseorang yang diberi modal untuk usaha, tetapi setiap kali untung, seluruh keuntungan harus diserahkan kembali tanpa bisa digunakan untuk memperbesar usaha tersebut. Hasilnya? BUMN kesulitan untuk berkembang dan berinovasi. Belum lagi dibayang-bayangi risiko hukum bagi pengurus perusahaan

Di Singapura dan Malaysia, hal ini diatasi dengan memisahkan keuangan negara dari keuangan perusahaan. BUMN di negara-negara tersebut tidak hanya fokus menjalankan tugas negara, tetapi juga menjadi entitas bisnis yang mandiri dan kompetitif.

Mereka bisa menggunakan keuntungan untuk investasi lebih lanjut tanpa harus kembali meminta dana dari negara. Ini memberi mereka fleksibilitas finansial yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berinovasi lebih cepat​.

Pentingnya Revisi UU BUMN

Salah satu solusi yang sering diusulkan untuk memperbaiki kinerja BUMN adalah dengan membentuk superholding. Superholding adalah sebuah perusahaan induk yang mengelola beberapa BUMN sekaligus, terutama yang bergerak di sektor-sektor komersial seperti perbankan, pariwisata, dan infrastruktur.

Model ini sudah diterapkan dengan sukses di Singapura melalui Temasek Holdings. Temasek mengelola berbagai BUMN di Singapura dan memastikan bahwa semua BUMN tersebut bekerja dengan efisien dan bersinergi satu sama lain (maximizing synergic value) serta memiliki kemampuan berinvestasi.

Dengan superholding, BUMN dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnis sesuai dengan core competence, sekaligus memaksimalkan nilai tambah sinergi serta memiliki ruang untuk inovasi dan investasi.

Sebagai contoh, holding perbankan yang diisi oleh bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dapat bersinergi dengan holding In Journey maupun holding pertambangan Mind ID untuk cross selling. Selain itu dapat membiayai proyek-proyek strategis pembangunan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi shareholder (negara). Sinergi antarperusahaan ini dapat menciptakan efisiensi yang lebih besar, di mana sumber daya seperti keuangan dan teknologi bisa digunakan bersama-sama​.

Namun, tidak semua BUMN perlu dimasukkan dalam superholding. Beberapa BUMN yang beroperasi di sektor strategis dan memiliki fungsi PSO yang besar, seperti Pertamina dan PLN, sebaiknya tetap dikelola secara mandiri.

Kedua perusahaan ini memegang peran penting dalam menjaga ketahanan energi dan kelistrikan nasional. Mereka membutuhkan dukungan langsung dari negara, terutama dalam bentuk subsidi, kompensasi dan kebijakan khusus, karena tugas mereka melayani kepentingan publik sangat krusial​.

Pemerintah memang telah berupaya melakukan transformasi dan membentuk superholding ini. Salah satunya melalui RUU BUMN yang hingga kini disinyalir masih tertahan di meja salah satu Pimpinan DPR.

Ada tarik menarik kepentingan, karena kewenangan salah satu kementerian bisa saja “terlucuti”. Namun, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan seyogyanya kita melihat kepentingan yang lebih besar.

Apabila superholding ini terbentuk, political exposure di BUMN dapat relatif berkurang dan bisa lebih fokus kepada revenue generation, inovasi, investasi yang pastinya semakin business approach friendly rather than political approach, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada.

Revisi undang-undang ini adalah kunci untuk memulai transformasi yang mendalam di tubuh BUMN. Dalam perspektif ekonomi politik, tertundanya RUU ini menunjukkan adanya perlawanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam mempertahankan status quo. Ada pihak tertentu yang kehilangan sebagian kontrol jika RUU ini disahkan, terutama dalam hal pengelolaan laba dan permodalan BUMN.

RUU BUMN dirancang untuk memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara, memberi mereka keleluasaan lebih besar dalam mengelola laba untuk investasi dan pengembangan bisnis. Selain itu, RUU ini juga bertujuan untuk membatasi intervensi politik, yang selama ini memperlambat proses pengajuan PMN dan menempatkan BUMN dalam posisi yang rawan terhadap permainan politik. Oleh karena itu, pengesahan RUU BUMN menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya transformasi struktural BUMN di Indonesia.

Selain soal struktur BUMN, RUU ini juga membahas strategi peningkatan tata kelola dan meritokrasi dalam pengelolaan BUMN. Misalnya, boleh saja penunjukan direksi dan komisaris di BUMN ditujukan kepada pihak pihak mitra strategis, stakeholder , dan pihak yang dianggap loyal dan mampu bekerja sama dengan pemerintah. Namun, bukan berarti mengesampingkan kompetensi. BUMN wajib memetakan talent pool yang berbasis meritokrasi sehingga menghindari inefisiensi.

RUU BUMN ini akan menerapkan meritokrasi, di mana penunjukan pejabat didasarkan pada kemampuan dan pengalaman. BUMN juga dapat memiliki daya saing yang mampu bersaing di kancah global, tidak hanya jago kandang.

Meritokrasi akan membuka ruang bagi inovasi dan pengembangan yang lebih efektif serta mindset yang tepat dalam mengelola perusahaan milik negara. Selain itu, peningkatan transparansi juga menjadi kunci. Setiap penggunaan dana, baik dari PMN maupun hasil dari operating income, harus diaudit secara independen dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Strategi-strategi inilah yang akan menciptakan rasa percaya yang lebih besar dari masyarakat terhadap BUMN​.

Masa Depan BUMN Indonesia

Transformasi BUMN adalah langkah yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Dengan mengadopsi model superholding untuk BUMN komersial, mendorong privatisasi yang bijaksana, dan menerapkan meritokrasi serta transparansi yang lebih baik, BUMN Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif, inovatif, dan efisien.

Kita harus mengalihkan fokus agar tidak terjebak hanya untuk meningkatkan kinerja BUMN, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

BUMN memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, tetapi tanpa transformasi yang mendalam, potensi ini tidak akan pernah tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, pemerintah, DPR, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa transformasi BUMN dilakukan dengan benar, dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan profesionalisme.

Hanya dengan cara ini, BUMN dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, sekaligus mampu berkontribusi lebih maksimal kepada pendapatan negara. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan bangsa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan Presiden Joko Widodo berpotensi kembali menggelar upacara peletakan batu pertama atau groundbreaking di Ibu Kota Nusantara sebelum lengser. Namun pemerintah belum memastikan jumlah investor atau sektor investasi yang akan terlibat dalam groundbreaking IKN ke-9.

Total investasi yang tertanam di IKN kini mencapai Rp 57,35 triliun melalui delapan seremoni groundbreaking. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengatakan groundbreaking IKN ke-9 akan melibatkan investor yang telah menyelesaikan seluruh proses perjanjian kerja sama dengan Otorita IKN.

"Bisa saja minggu depan atau dua minggu lagi ada groundbreaking lagi oleh Presiden Jokowi. Sektor investasi harus diperiksa lagi ke Otorita IKN, namun kemungkinan ada groundbreaking dalam waktu dekat," kata Danis di kantornya, Jumat (27/9).

Groundbreaking terakhir melibatkan tiga investor asing dengan nilai Rp 1,15 triliun, yakni Australian Independent School, Delonix Group, Igor Maksimov, dan Stanislav Sadovnikov.

Otorita IKN optimistis target investasi senilai Rp 100 triliun pada tahun ini dapat tercapai. Ini karena terdapat dua investasi berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang akan selesai proses lelangnya pada tahun ini.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, ada dua proyek hunian berskema KPBU yang selesai dilelang tahun ini. Namun Agung belum memerinci lebih lanjut terkait proyek tersebut.

"Dua proyek KPBU masih sesuai jadwal. Kalau dihitung, jumlah investasi langsung dan KPBU yang belum terealisasi sudah lebih dari Rp 80 triliun. Jadi, kami optimistis target investasi Rp 100 triliun tahun ini tercapai," kata Agung, Senin (9/9).

Agung menyampaikan, proyek KPBU yang akan selesai lelang tahun ini diprakarsai oleh pihak swasta. Secara total, ada lima proyek yang sedang berproses, yakni yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk, PT Nindya Karya, PT Ciputra Development Tbk, IGM Properties, dan Maxim Global Berhad.

Agung mencatat, ada dua proyek KPBU yang telah mencapai tahap penyelesaian dokumen Rancang Bangun Rinci atau DED oleh para investor. DED akan menggambarkan desain yang menunjukkan informasi teknis, implementasi teknik konstruksi, hingga biaya komponen konstruksi.

Menurut Agung, dokumen DED tersebut dibahas bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Kalau disetujui, tahap selanjutnya adalah tendeh proyek KPBU tersebut," katanya.