IDXChannel - Penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Hal itu pun mendorong Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target tahun ini.

Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi, mengatakan pihaknya akan melakukan revisi mengenai target penjualan tahun ini. Namun, hal tersebut akan dilakukan setelah berdiskusi dengan seluruh anggota Gaikindo.

"Revisi target harus kita lakukan karena sampai dengan bulan Juni, penjualan baru 400.000 lebih. Mungkin nanti segera setelah selesai atau dalam (GIIAS) ini kita sedang membahas," kata Nangoi di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut, dia memastikan bakal melakukan pertemuan dengan para anggota Gaikindo pada di sela ajang GIIAS 2024. Nantinya, akan diputuskan apakah akan terjadi perubahan target penjualan pada 2024.

"Kita akan coba lihat sebelum GIIAS ini berakhir, apakah kita akan revisi atau tidak. Tapi kemungkinan besar kita akan revisi," tuturnya.

Lesunya penjualan mobil di paruh pertama tahun ini menyebabkan angkanya diproyeksi tidak akan sampai 1 juta unit pada akhir tahun ini. Jumlah tersebut lebih rendah dari target Gaikundo sebesar 1,2 juta unit pada 2024.

Target awal disusul berdasarkan penjualan kendaraan roda empat sepanjang 2023 yang menunjukkan angka yang cukup positif. Namun, sejak Januari sampai Juni 2024, Gaikindo mencatatkanpenjualanmobil secarawholesalesatau pengiriman dari pabrik ke diler sebesar 408.102 unit.

Angka tersebutturun19,43 persen pada periode yang sama tahun lalu denganpenjualansebanyak 506.427 unit.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekertaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan tidak akan ada revisi target untuk tahun ini. Tapi, ia menegaskan seluruh pihak harus realistis soal daya beli masyarakat Indonesia yang menurun.

"Untuk revisi (target) sebenarnya belum, karena hal ini harus didiskusikan bersama dengan seluruh anggota. Kita tidak ingin ambil sepihak, harus duduk bareng. Sampai saat ini sih belum ada, tapi kita harus realistis dan mungkin akan dikaji ulang," ujarnya.

(FRI)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024). Sudaryono menggantikan posisi Harvick Hasnul Qolbi yang menjabat posisi tersebut sejak akhir 2020.

Pelantikan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Investasi tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Sudaryono mengikuti sumpah yang dibacakan Jokowi.

Selanjutnya, Sudaryono juga bersumpah bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab.

Dikutip dari laman resminya, Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar merupakan anak petani dari Dukuh Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Dia adalah anak semata wayang dari pasangan Yahyo dan Suwarni.

Pria kelahiran Grobogan, 23 Januari 1985 ini menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah di usia 38 tahun.

Sudaryono merupakan mantan ajudan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia menjadi ajudan Prabowo pada 2010 selepas menempuh pendidikan di Jepang. Mas Dar memiliki karier politik yang cemerlang. Di Gerindra, dia sempat menjadi Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), organisasi sayap Gerindra.

Sebelumnya, Mas Dar juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Atas keberhasilan menjadi Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, pria yang pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Taruna Nusantara itu mendapat mandat dari Prabowo untuk bertarung di Pilkada Jawa Tengah sebagai bakal Calon Gubernur periode 2024-2029.

(NIA)

IDXChannel - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah jangan terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil pantauan Komisi VII DPR ke lapangan, sarana penunjang pembatasan BBM bersubsidi belum siap.

Ia pun meminta kebijakan pembatasan itu jangan dipaksakan berlaku pada 17 Agustus 2024 atau pun diundur 13 hari setelah itu menjadi 1 September 2024.

Menurut dia, pemerintah harus mempersiapkan lebih dulu hal tersebut dengan baik, jangan grasa-grusu.

"Baiknya kebijakan itu diberlakukan ketika sistem pemantauan distribusi dan kategori kendaraan yang dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi serta sistem dan instrumen pembatasan BBM bersubsidi sudah siap," kata Mulyanto dalam keterangan resminya.

Mulyanto menjelaskan progres digitalisasi, sebagai instrumen pembatasan dan pengawasan untuk implementasi BBM tepat sasaran pada tahun anggaran 2025, masih mengalami banyak kendala.

Pengadaan perangkat pemantau masih harus disiapkan secara mandiri oleh SPBU, maintenance oleh Telkom belum diuji-coba, serta Infrastruktur jaringan internet di wilayah terpencil tidak stabil, apalagi pada daerah-derah remote seperti di NTT dan Madura.

"Belum lagi untuk pelaksanaan Subsidi Tepat BBM jenis Pertalite belum memiliki payung hukum yang jelas terkait kriteria kendaraan penggunanya. Itu yang tadi disampaikan pihak Pertamina saat pembahasan kondisi lapangan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus segera mensosialisasikan rencana pembatasan BBM bersubsidi ini dengan baik, menjelaskan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi serta merevisi regulasi terkait, yakni Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dengan begitu, lanjutnya, publik menjadi tahu konkretnya program pembatasan BBM bersubsidi tersebut.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan hasil rapat mengenai BBM Subsidi bersama rekan-rekan menteri kabinet. Pemerintah telah menyiapkan skenario baru dalam penyaluran BBM subsidi kepada konsumen.

Airlangga menyatakan pemerintah sedang disiapkan skenario dalam penyaluran BBM subsidi ke depan.

Meskipun demikian, Airlangga menegaskan skenario tersebut bukanlah bentuk pembatasan BBM Subsidi. Ia hanya menyebutkan bahwa skenario terkait adalah program BBM Subsidi, bukan pembatasan.

(FRI)

IDXChannel - Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho mengatakan kontribusi ekspor Benih Bening Lobster (BBL) tembus Rp3,6 miliar di tahun 2024.

Pung menjelaskan kontribusi tersebut terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla), dan Rajungan (Portunus) pada Maret lalu, hingga bulan Juli 2024.

"PNBP angkanya sekitar sejak Permen 7 dilakukan. angkanya sekitar Rp3.606.692.000. Bayangkan jika selama ini banyak orang bilang tiap hari benih BBL terbang keluar negeri tidak dapat apa-apa. Sekarang kita dapat berkat dari kebijakan ini," ujar Pung dalam konferensi pers di Kantornya, Kamis (18/7/2024).

Pung menegaskan tujuan utama lahirnya Permen 7/2024 bukan semata-mata membuka selebar-lebarnya keran ekspor BBL, tapi untuk menguatkan budidaya Lobster di Indonesia melalui investasi yang masuk ke Indonesia.

Pasalnya lewat aturan tersebut, perusahaan yang dapat menangkap BBL haruslah perusahaan yang melakukan budidaya di Indonesia lewat skma investasi. Kemudian sebagian hasil dari budidaya tersebut barulah bisa di ekspor.

"Kita tidak mengincar ekspor, buktinya BNBP juga tidak besar-besar. Tujuannya (Permen Kp 7/2024) untuk berbudidaya, dan jika memang ada yang ingin ekspor kita fasilitasi dimana legal dan barangnya di akui negara tujuan," katanya.

"Angka PNBP dari ekspor BBL ini memang kecil, nanti Kalau besar kita dibilang tukang jual SDA. Jadi tolong melihat sesuatu secara jernih, melihat tujuan Permen itu," katanya.

(SLF)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024). Yuliot menjadi orang pertama yang menjabat Wakil Menteri Investasi.

Pelantikan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Yuliot mengikuti sumpah yang dibacakan Jokowi.

Selanjutnya, Yuliot juga bersumpah bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab.

Yuliot bukanlah orang baru di Kementerian Investasi. Sebelumnya, dia menjabat Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kementerian tersebut.

Hari ini Yuliot dilantik bersama Wakil Menteri lainnya, yakni Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Djiwandono sebagai Wamen Kementerian Keuangan.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

(NIA)

IDXChannel - India akan melonggarkan pembatasan ekspor beras dalam waktu dekat setelah persedian di negara tersebut melonjak ke level tertinggi.

Dilansir dari Reuters pada Kamis (18/7/2023), sejumlah sumber mengatakan New Delhi akan memotong harga dasar ekspor beras basmati dan mengganti pajak ekspor sebesar 20 persen atas beras setengah matang dengan bea tetap.

“Dengan pasokan beras yang jauh melebihi permintaan lokal, maka sangat penting untuk mengurangi stok untuk mencegah pembusukan. Solusi paling efektif adalah dengan mencabut pembatasan ekspor,” kata Presiden Asosiasi Eksportir Beras (REA) BV Krishna Rao.

New Delhi diperkirakan akan menurunkan harga ekspor minimum (MEP) beras basmati menjadi USD800-USD850 per metrik ton, turun dari USD950 per ton, untuk meningkatkan pengiriman, kata salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara dengan media.

New Delhi juga akan menghapus pajak ekspor sebesar 20 persen untuk beras setengah matang dan menerapkan bea tetap yang minimal untuk menggenjot pengiriman.

Eksportir beras terbesar di dunia ini memberlakukan berbagai pembatasan ekspor sejak tahun lalu untuk menjaga harga dalam negeri di tengah pemilihan umum yang diadakan pada April-Mei.

Stok beras di gudang-gudang negara melonjak menjadi 48,51 juta metrik ton pada Juli, tertinggi dalam sebulan dan hampir 19 persen lebih banyak dibandingkan tahun lalu, menurut Food Corporation of India.

Para petani sejauh ini telah menanami 11,6 juta hektar sawah pada musim ini, naik 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

New Delhi juga akan meninjau larangan ekspor beras putih non-basmati setelah mengevaluasi kondisi penanaman padi musim ini, kata salah satu sumber. (WHY)

IDXChannel - Penjualan mobil di Indonesia tengah penurunan yang cukup signifikan. Salah satu faktornya yaitu harga kendaraan bermotor yang sangat tinggi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta setiap produsen otomotif untuk menahan diri dalam menentukan harga. Sebab, hal itu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat Indonesia.

"Pada dasarnya, kita pemerintah minta supaya produsen-produsen jangan lagi atau jangan dulu menaikkan harga karena sekarang pasar lagi lesu," kata Agus di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

Menurut dia, daya beli masyarakat sedang lesu disusul tingginya nilai dollar Amerika Serikat (AS). Sehingga dia minta agar produsen mobil menahan diri untuk menaikkan harga.

Terkait LCGC (Low Cost Green Car), Agus menegaskan produsen tidak bisa menaikkan harga mobil jenis itu. Sebab, sudah tertuang dalam aturan mengenai seberapa besar harga mobil LCGC.

"Kemudian program LCGC karena pada dasarnya program itu merupakan program yang ramah lingkungan. Maka itu, kita bisa perluas dan juga kita sekarang sedang menghitung seberapa besar kenaikan dari unit LCGC. Jadi produsen yang mengikuti program LCGC itu harus ikut aturan soal seberapa besar mereka bisa menaikan harga," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga Juni 2024, Gaikindo mencatatkan penjualan mobil secara wholesales atau pengiriman dari pabrik ke diler sebesar 408.102 unit. Angka tersebut turun 19,43 persen pada periode yang sama tahun lalu dengan penjualan sebanyak 506.427 unit.

(FRI)

IDXChannel - PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengelola Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri, mencatat progres pembebasan lahan untuk segmen Kertosono-Kediri sepanjang 20,3 KM telah mencapai 46,8 persen hingga awal Juli 2024.

Direktur Utama PT JNK Arie Irianto menjelaskan segmen Kertosono-Kediri sendiri merupakan perpanjangan dari Jalan Tol Ngawi-Kertosono sepanjang 88,25 KM yang telah beroperasi penuh sejak tahun 2018.

Nantinya, segmen Kertosono-Kediri ini akan dilengkapi dengan satu junction yaitu Kedungsoko, yang menghubungkan dengan Jalan Tol Ngawi-Kertosono yang telah beroperasi.

Selain itu terdapat dua interchange yang terletak di Kabupaten Nganjuk yang akan tersambung dengan jalan akses Sugihwaras serta Kabupaten Kediri yang terhubung dengan jalan akses Banyakan. Segmen Kertosono-Kediri juga direncanakan memiliki dua Gerbang Tol (GT) yaitu GT Sugihwaras dan GT Kediri.

Jika telah tersambung dan beroperasi penuh, maka total panjang Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri yang dikelola PT JNK adalah 108,55 KM.

Jalan tol ini juga akan menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Jawa Timur bagian selatan hingga mendukung konektivitas akses menuju Bandara Internasional Kediri.

(SLF)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga wakil menteri (wamen) yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada sore hari ini Kamis (18/7/2024).

Ketiga figur yang dilantik yakni Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Djiwandono sebagai Wamen Kementerian Keuangan dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi.

Pelantikan ketiganya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

(SLF)

IDXChannel - PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengelola Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri, mencatat progres pembebasan lahan untuk segmen Kertosono-Kediri sepanjang 20,3 KM telah mencapai 46,8 persen hingga awal Juli 2024.

Direktur Utama PT JNK Arie Irianto menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk jalan tol ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri segmen Kertosono-Kediri melintasi dua kabupaten yaitu sepanjang 18,3 KM terletak di Kabupaten Nganjuk dan 2 KM di Kabupaten Kediri.

Hingga Juli 2024 PT JNK mencatat untuk pembebasan lahan di dua kabupaten tersebut yaitu mencapai 42,7 persen untuk Kabupaten Nganjuk dan 64,8 persen untuk Kabupaten Kediri.

“Secara keseluruhan pembebasan lahan untuk Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri segmen Kertosono-Kediri meliputi 2.732 bidang di 21 Desa yang berada di lima kecamatan yakni Sukomoro, Tanjunganom, Prambon, Banyakan, dan Grogol. Total pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) telah mencapai Rp1,227 Triliun dengan skema pembayaran langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” ujar Arie.

Arie menambahkan, dengan progres yang berjalan saat ini, PT JNK terus mendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan untuk mempercepat pembebasan lahan untuk segmen Kertosono-Kediri, agar target dari pengerjaan konstruksi bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saat ini PT JNK juga telah mengantongi Rencana Teknik Akhir (RTA) untuk segmen jalan tol tersebut.

“Jadwal konstruksi akan menyesuaikan dengan ketersediaan lahan dengan minimal progress 80 persen secara gate to gate akan segera dimulai proses pengadaan jasa konstruksi, sehingga pelaksanaan konstruksi antara gerbang satu dengan yang lainnya tidak terputus di tengah, dan nantinya dapat dioperasikan secara menerus,” kata Arie.

(SLF)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 6,25 persen.

Lantas, kebijakan moneter Bank Sentral Indonesia ini masih aman bagi dunia usaha di Tanah Air untuk memperoleh pembiayaan?

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Akbar Himawan Buchari mengatakan, keputusan BI tersebut menandakan makro ekonomi nasional berada di fase cooling off atau periode pendinginan, setelah beberapa waktu lalu dihadapkan pada ketidakpastian global.

Karena itu, HIPMI berharap ke depannya BI rate dapat diturunkan dari di level saat ini yaitu 6,25 persen. Sehingga, dapat menaikan kredit atau pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kalau dari pelaku usaha ini tentunya adalah tren positif yang kami dapatkan karena ini menandakan bahwa ekonomi sedang cooling off dari,, jadi kita berharap ini adalah langkah ke depan dan akan berlanjut sedikit dengan penurunan suku bunga,” ujar Akbar Himawan saat sesi Market Review IDX Channel, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, suku bunga BI yang lebih rendah lagi dapat mendorong daya beli masyarakat, terutama konsumsi terhadap produk-produk UMKM.

“Dari sisi pengusaha tentunya berharap suka bunga yang rendah agar konsumsi kita juga lebih membaik ya, untuk disebarkan kepada konsumsi produk-produk dalam negeri, tentunya untuk pembelian-pembelian di level ekonomi makro dan menengah,” kata dia.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menilai, suku bunga BI di level 6,25 persen masih konsisten dengan kondisi geopolitik dan pasar internasional yang dipandang masih berkembang cukup dinamis.

Kebijakan mempertahankan BI rate untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), agar tidak kembali melemah.

“Tentunya keputusan ini saya rasa cenderung tepat dan mempertimbangkan lagi juga untuk bagaimana suku bunga BI ini pun tetap konsisten untuk menjangkar ekspektasi inflasi,” tutur Josua.

Melalui keputusan moneter Bank Sentral dalam negeri, diharapkan inflasi tahun ini masih dalam target sasaran Bank Indonesia. Artinya, inflasi dan rupiah masih tetap terkendali.

“Sehingga harapannya inflasi tahun ini masih dalam target sasaran inflasi Bank Indonesia dan pada akhirnya dengan stabilitas rupiah tersebut dan juga tingkat inflasi yang terkendali diharapkan juga kepada nantinya kondisi ekonomi kita juga pun tetap terdorong dengan positif,” kata dia.

Josua mencatat, kebijakan mempertahankan BI rate saat ini sejalan dengan proyeksi sejumlah ekonom di Tanah Air.

“Saya melihat memang keputusan BI tersebut inline dengan konsensus ekonom, di mana sebagian besar ekonom memproyeksikan BI masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya,” tutur dia.

(DES)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan pembelian motor dan mobil baru untuk ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Menurut Agus, hal tersebut menjadi cara untuk mendukung industri otomotif.

"Untuk meningkatkan atau menumbuhkan industri otomotif, seluruh ekosistem harus berperan, termasuk finance, asuransi, dan lain sebagainya," kata Agus di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Johannes Nangoi mengatakan pihaknya belum mendapatkan draft soal rencana tersebut. Namun, Gaikindo mendukung rencana tersebut demi meningkatkan industri otomotif di Indonesia.

"Memang kalau kita lihat di luar negeri, peraturanya memang mengarah ke sana (semua mobil harus diasuransikan). Kalau dampaknya seperti apa saya belum tahu, karena kita juga belum melihat draft-nya. Jadi mungkin kita lihat dulu ya nanti (aturannya)," kata Nangoi.

Ketua I Gaikindo Jongki Sugiarto mengatakan bahwa saat ini mobil baru di Indonesia sudah diasuransikan. Pasalnya, sebagian masyarakat membeli mobil secara kredit dan langsung disertakan dengan asuransi ketika proses pembelian.

"Jadi sudah dikatakan bahwa total penjualan kita 67 persen melalui kredit atau leasing. Biasanya, semua transaksi kredit atau leasing itu mobilnya harus diasuransikan. Jadi sebenarnya sudah tercover, dan mobil yang sudah jalan itu sudah ada asuransinya," kata Jongki.

Oleh sebab itu, penetapan aturan mengenai mobil dan motor baru wajib asuransi tidak akan memberikan dampak besar. Mengingat, pembeli kendaraan secara tunai myoritas berasal dari kalangan masyarakat kelas atas, di mana mereka akan suka rela mendaftarkan asuransi untuk kendaraannya.

"Jadi sebetulnya juga tidak terlalu menyeramkan (aturannya)," kata dia.

(NIA)