IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas untuk mengecek kembali data impor terkini.

Zulhas menerangkan, data impor yang dimiliki Indonesia, melalui Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda dengan data asal negara yang melakukan impor. Sehingga, ditengarai ada impor ilegal yang berhasil masuk ke Indonesia.

"Nah kami dan Pak Arsjad, dari berbagai diskusi ketemu lah ada persamaan yang kita temukan yakni data impor. Data impor kita yang ada di luar negeri dan data impor kita dalam negeri itu datanya beda jauh, jomplang," ujar Zulhas kepada wartawan di Gedung Kemendag, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Zulhas menjelaskan, perbedaan data ini ditengarai menjadi biang keladi permasalahan banjirnya impor di Indonesia. Maka dari itu, Zulhas yang mewakili Kemendag bersama dengan Kadin Indonesia menyepakati pembentukan Satgas guna mengecek data impor kekinian.

"Jadi misalnya impor kita USD100 juta, data kita BPS. Data di luar, kita bisa USD300 juta. Ini jauh sekali, rupanya ini yang kita ingin cari di mana ini masalahnya," kata Zulhas.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya mengapresiasi rencana pembentukan Satgas yang diajukan oleh Mendag. Baginya, inisiasi adalah bentuk dari solusi mencari akar permasalahan dari impor yang marak di pasar domestik.

"Jadi memang yang diutarakan Pak Mendag untuk propose membuat Satgas ini baik sekali. Karena di sini pentingnya bergotong-royong antara pemerintah dengan dunia usaha. Jadi di sisi inilah kita mencari solusi, bukan saling menyalahkan," ujar Arsjad.

Ihwal rencana tugas Satgas tersebut, Arsjad menuturkan, diperlukannya pengecekan lapangan guna memastikan data impor sesuai dengan fakta.

"Kita melihat pertama, mulai dari mengecek di lapangan, tapi labelnya kita harus lihat juga, HS Code juga, kita lihat datanya dan juga melihat safe guard nanti ke depan bagaimana, kita harus mendalami," katanya.

(YNA)

IDXChannel - Bea Cukai menyediakan akses tracking barang kiriman dari luar negeri melalui lamanwww.beacukai.go.id/barangkiriman.Akses tersebut sebagai upaya agar masyarakat terhindar dari penipuan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengatakan informasi proses pengiriman barang dari luar negeri yang diperoleh melalui tracking barang kiriman di lamanwww.beacukai.go.id/barangkirimanmerupakan informasi yang valid.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Selalu aktif mengecek barang kiriman Anda melalui lamanwww.beacukai.go.id/barangkiriman," kata Encep dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Hal itu untuk memudahkan masyarakat yang ingin melacak barang kiriman dari luar negeri, baik barang dari belanja online atau jenis barang kiriman lainnya. Nantinya, status barang kiriman akan tertera di sana, dan masyarakat perlu memahami jenis-jenis status barang kiriman yang ada.

"Tracking barang kiriman prosesnya mudah dan cepat. Langkahnya dimulai dari membuka laman www.beacukai.go.id/barangkirimanlalu masukkan nomor tracking/consignment note/resi/airway bill pada kolom yang tersedia dan masukkan keycode sesuai yang tertera pada layar. Terakhir, klik submit dan see details untuk melihat status barang kiriman," kata dia.

Apabila status yang didapatkan "Hasil pencarian: Data tidak ditemukan" maka ada beberapa kemungkinan, yaitu barang belum tiba di Indonesia; barang sudah tiba di Indonesia tetapi belum dilaporkan ke Bea Cukai oleh penyelenggara pos; atau barang memang tidak pernah ada (indikasi penipuan).

"Lalu, ketika dokumen atas barang sudah masuk ke sistem Bea Cukai tetapi masih diperlukan proses validasi, maka status yang muncul ialah "Dokumen diterima untuk diproses Bea Cukai". Setelah proses validasi selesai, maka statusnya berganti menjadi "Selesai validasi sistem Bea Cukai,” ujarnya.

Selanjutnya, jika status yang muncul adalah "Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar) menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara Pos/PJT untuk dilakukan pemindai (x-ray) atau manifes", artinya petugas Bea Cukai telah menetapkan pungutan negara sesuai data di dokumen barang yang dilampirkan. Namun, masih memerlukan pengecekan lebih lanjut melalui alat pemindai atau x-ray.

"Proses ini pada dasarnya menunggu barang tersebut diserahkan ke petugas Bea Cukai oleh penyelenggara Pos. Jika barang belum diserahkan, maka pengecekan akan terhambat dan belum bisa berlanjut ke proses selanjutnya," tutur Encep.

Untuk diketahui, terhadap barang kiriman impor, akan ditetapkan jalur pengeluaran barang berdasarkan profil impor/komoditas barang impor. Jika mendapatkan jalur hijau, pelayanan dan pengawasan barang impor tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Sementara itu, jika mendapat jalur merah, mekanisme pelayanan dan pengawasan barang kiriman dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Untuk barang yang mendapatkan jalur merah akan muncul status "Barang akan diperiksa fisik, menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara pos". Artinya, barang kiriman perlu dilakukan pemeriksaan fisik, dan pada saat itu Bea Cukai tengah menunggu penyelenggara pos menyiapkan barang.

Jika status belum berubah, berarti penyelenggara pos belum menyerahkan barang ke Bea Cukai dan pemeriksaan fisik belum dimulai. Terdapat juga status "Barang terkena aturan Larangan/Pembatasan"Barang terkena aturan Lartas". Jika mendapatkan status ini, maka penanggung jawab barang kiriman harus menyelesaikan persyaratan dari kementerian terkait agar barang bisa dikeluarkan.

Kemudian, akan muncul status "Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar), penerima barang silahkan konfirmasi ke penyelenggara Pos/PJT", yang berarti pungutan negara sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan barang. Ketika mendapatkan status ini, maka pemilik barang bisa segera mengonfirmasi ke penyelenggara pos untuk pembayaran.

Terakhir, ketika seluruh urusan kepabeanan atas barang sudah selesai, baik yang ditetapkan jalur merah dan jalur hijau, maka status yang muncul adalah "Barang keluar dari gudang". Disebutkan Encep, di tahap ini informasi terkait barang kiriman sepenuhnya sudah berada di penyelenggara pos. "Konfirmasi terkait pengiriman ke alamat penerima dapat langsung ditanyakan ke penyelenggara pos," kata dia.

(FRI)

IDXChannel - Perbankan digital Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Keamanan, kemudahan transaksi, hingga kenyamanan penggunaan aplikasi menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan bank digital di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam riset terbaru Populix bertajuk 'Studi Analisis Ekosistem dan Persepsi terhadap Bank Digital di Indonesia'.

"Masyarakat mencari keamanan data ketika mulai menggunakan perbankan digital, mereka juga mencari fitur transfer dana yang cepat dan mudah," ujar VP of Research Populix Indah Tanip dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/7/2024).

Adapun faktor pendorong penggunaan bank digital utamanya karena transfer dana cepat dan mudah (66 persen), integrasi dengan e-wallet dan layanan pembayaran lain (64 persen), transaksi mudah di mana saja (64 persen), biaya transaksi dan admin lebih terjangkau (64 persen), mendukung banyak transaksi dalam satu aplikasi (59 persen), dan pembuatan akun mudah (55 persen).

Kebutuhan dan manfaat yang dicari yakni keamanan data dan transaksi (31 persen), fleksibilitas dalam mengakses aplikasi (12 persen), fitur aplikasi yang lengkap (12 persen), integrasi dengan layanan keuangan lain (11 persen), dan adanya promo khusus (10 persen) sebagai fitur-fitur yang dicari dari aplikasi bank digital.

"Masyarakat sangat menyukai kemudahan transfer dana dengan perbankan digital. Program loyalitas dan fitur pengelolaan keuangan menarik perhatian, khususnya bagi masyarakat Jabodetabek. Selain itu, aplikasi dengan fitur lengkap juga menjadi daya tarik besar bagi calon nasabah yang memasuki perbankan digital," ujar Indah.

Lebih lanjut Indah menyampaikan, pertumbuhan perbankan digital didorong kuat oleh Gen Z yang menempati kelompok generasi terbesar di Indonesia saat ini. Sebagai generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital sejak usia muda, Gen Z memainkan peran penting pada ekosistem perekonomian digital.

Menurutnya, keterbukaan Gen Z terhadap internet dan teknologi mendorong generasi ini untuk memiliki ekspektasi berbeda terhadap produk dan layanan perbankan.

"Bank digital menjadi jawaban atas keinginan mereka terhadap kegiatan bertransaksi yang serba cepat, nyaman, dan aman. Oleh karena itu, para pemain bank digital dituntut untuk terus berinovasi memberikan solusi perbankan dan fitur-fitur yang sesuai dengan harapan para nasabah lintas generasi, terutama Gen Z," katanya.

Indah mengungkapkan, dari hasil survei menunjukkan beberapa alasan yang mendorong Gen Z memutuskan untuk menggunakan bank digital dalam mendukung kebutuhan transaksi mereka, seperti kecepatan dan kemudahan dalam melakukan transfer dana, integrasi dengan e-wallet dan layanan pembayaran lain, fleksibilitas untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja, biaya admin yang lebih terjangkau, mendukung berbagai transaksi dalam satu aplikasi, serta berbagai hal lainnya.

Ada banyak faktor yang memengaruhi responden dalam memilih bank digital, seperti biaya admin dan biaya transfer yang rendah (56 persen), program promosi/diskon/cashback (52 persen), keamanan bank (50 persen), desain aplikasi yang mudah digunakan (49 persen), fleksibilitas dalam transaksi sehari-hari (47 persen), dan masih banyak lagi.

Indah menambahkan, bank digital utamanya banyak digunakan untuk isi ulang e-wallet (54 persen), transfer antar bank (49 persen), berbelanja di e-commerce atau platform online (48 persen), serta transfer antar rekening (47 persen).

Sebagai informasi, survei ini dilakukan secara online dari panel Populix untuk mendistribusikan survei. Jumlah sampel sebanyak 250 orang dengan rentang usia Gen Z (17-27 tahun) dan Gen Y (28-39 tahun).

Sampel yang ditargetkan dalam survei ini adalah pengguna bank digital dalam satu bulan terakhir.

(YNA)

IDXChannel - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengungkapkan bahwa izin tambang untuk NU belum keluar. Dirinya menyebut konsesi tambang masih dalam proses.

"Belum, masih proses," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Yahya mengaku tidak mengetahui sejauh mana pengurusan konsesi pertambangan tersebut. Dirinya menyebut izin tambang untuk NU masih proses.

"Belum tahu kita, pokoknya masih proses," kata Yahya.

Diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Yahya Cholil Staquf buka suara soal menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Pemberian tambang kepada ormas keagamaan sejatinya merupakan jalan pemerintah untuk mencegah kebekuan dari asymmetric distribution of resources.

Sebab, ada ketimpangan distribution resource, di mana sudah banyak perusahaan-perusahaan yang terlanjur menikmati tambang di Indonesia sampai jutaan hektare.

"Nah, itu terus gimana caranya supaya ada distribusinya lebih adil? Nah, di sini pemerintahan Jokowi lalu cari akal. Mereka (pengusaha) dikasih deadline harus bisa menggarap lahan yang menjadi haknya sebagai izin, yang izinnya sudah dia dapat sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak memenuhi target, maka lahan yang sudah dikasih izin itu akan dipotong. Itu namanya relinquish dan akhirnya dipotong beneran," ujar Gus Yahya dikutip dari akun Instagram resmi @nahdlatululama, Kamis (13/6/2024).

Dia menjelaskan setelah lahan diciutkan maka pemerintah tidak mungkin untuk melakukan lelang lagi karena takut jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan yang sama. Maka, terjadi redistribusi yang kemudian diberikan kepada Ormas-ormas Keagamaan.

"Itu artinya dijadikan sasaran. Tapi ya sasaran masuk akal, karena kalau ormas pasti dia pakai untuk urusan agamanya dan sampai kepada umatnya. Itu pikirannya itu. Kalau diserang ya biar nyerang ormas agamanya, jangan nyerang pemerintahan, gitu kan maksudnya," tegas Yahya.

Sehingga bagi ormas yang ditawarkan WIUPK dan ingin mengelola pihaknya mempersilakan untuk mengajukan permohonan.

"Nah, barang sudah ditawarkan begini, masa gak mau? Sampean ditawani getuk aja mau. Kita maulah, kita ajukan. Kita jelas butuh nih Desperate ini. Ini udah melarat berapa lama ini? Sampai imajinasi kaya aja gak punya," tegas Gus Yahya.

Terkait pengelolaan tambang, Yahya menekankan bahwa PBNU memiliki kapasitas profesional. Dia berseloroh untuk membuktikan ke depan pengelolaan tambang akan dikelola secara profesional.

"Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Nggak percaya? Nanti lihat masa kita belum jalankan udah dibilang nggak profesional. Nggak profesional gimana," jelasnya.

(SLF)

IDXChannel - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) membukukan utang secara konsolidasi sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Kewajiban ini tengah direstrukturisasi.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengaku, fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastik. Kondisi ini diperparah oleh beban pencadangan piutang, baik yang sedang ditagih dan yang bermasalah.

“Kami sampaikan di sini bahwa dengan adanya beban bunga yang tinggi akibat utang yang cukup besar di tahun 2023 mencapai Rp56 triliun secara konsolidasi, baik di induk maupun di anak usaha,” kata Agung dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

Perkara tersebut membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu. Tercatat, WIKA membukukan rugi Rp7,12 triliun atau naik 11.860 persen dari rugi di 2022 yakni, Rp59,59 miliar.

“Beban bunga cukup tinggi, ditambah beban pencadangan piutang yang baik sedang kita tagih maupun sedang bermasalah, sehingga 2023 mengalami kerugian yang cukup besar,” katanya.

Puncak penurunan kinerja BUMN karya itu terjadi sepanjang 2023, dari performa perseroan 5 tahun terakhir. Selain merugi dan memikul pinjaman bernilai jumbo, beberapa proyek WIKA yang sudah beroperasi belum memberikan keuntungan.

“Puncaknya di tahun 2023 kami mengalami guncangan finansial yang cukup dalam, seperti, nanti akan kami perlihatkan performa di 5 tahun terakhir. Sehingga di 2023 berbarengan dengan kesulitan finansial kami melakukan penyehatan maupun restrukturisasi,” katanya dia.

Saat ini WIKA mengerjakan 136 proyek berjalan, 42 di antaranya merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalau secara nilai kurang lebih portofolio kami 61 persen dari semua proyek yang ada di WIKA, jadi memang sekarang kami tidak beroperasi di luar negeri, tapi hanya di dalam negeri. Kami sampaikan di sini beberapa baik bendungan, jalan, maupun proyek infrastruktur lainnya,” kata Agung.

(SLF)

IDXChannel - Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Merauke Papua. Kunjugan ini dilakukan untuk memastikan lahan yang digarap untuk mengantisipasi krisis pangan imbas el nino sudah dikelola dengan baik.

Kementan bersama TNI saat ini secara intensif mengembangkan lahan pertanian di Papua Selatan, khususnya kabupaten Merauke.

“Setelah 10 ribu hektare pada periode pertama saya menjabat menteri pertanian upaya perluasan lahan ini terhenti. Kini kita sudah realisasikan seluas 40.000 dari total 63.000 hektare. Progresnya sangat bagus,” tegas Mentan Amran dalam keterangan resmi, Selasa (9/7/2024).

Mentan melihat secara langsung kesiapan benih yang akan ditanam, perbaikan saluran irigasi, alat mesin pertanian serta lahan pertanian yang sedang dilakukan pengolahan oleh petani, TNI dan mahasiswa polban tan.

Selanjutnya Mentan menjelaskan, cepatnya proses olah lahan di Merauke ini karena mekanisasi pertanian telah diadopsi dengan baik.

Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air untuk bertanam padi. Kementan telah alokasikan alsintan sebanyak 330 unit untuk 7 distrik di Kabupaten Merauke. Rinciannya, TR4 200 unit, TR2 30 unit, pompa air 80 unit, RT 20 unit.

“Dengan mekanisasi dan teknologi pertanian modern, kami ingin lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali, dengan upaya yang dikerjakan ini dapat mampu tanam 2-3 kali setahun sehingga produksinya pun akan naik,” kata Amran.

Ia mengatakan dirinya akan segera mendatangkan bantuan alsintan lanjutan untuk percepatan olah tanah dan strategi lanjutan penyiapan benih untuk lahan Merauke.

“Lumbung pangan di Merauke ini akan terus berkembang hingga target 1 juta hektar. Potensinya sangat memungkinkan, dan kita optimis akan kembali swasembada pangan kedepannya,” kata Amran

Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdani selaku Kasatgas Pangan TNI memaparkan progres optimalisasi lahan yang saat ini dikerjakan. Secara detil Rizal menceritakan saat ini TNI telah membentuk kompi produksi pertanian di Merauke untuk mendukung upaya percepatan lumbung pangan, dengan membentuk beberapa regu yang menggarap benih, irigasi dan hama, alsintan dan berfokus pada panen.

Sebagai informasi, Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare (Ha). Sampai dengan tahun 2023 telah termanfaatkan untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura seluas 67.612,49 hektare dengan luas Baku Sawah (LBS, 2023) seluas 42.328,42 hektare.

(SLF)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir sebanyak 43 bendungan berhasil dibangun di Indonesia. Salah satunya, Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat yang hari ini diresmikan.

Wapres pun mengapresiasi kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. “Dalam 10 tahun terakhir, ini kerjaannya Pak Menteri PUPR, Pak Basuki ini, sudah dibangun 43 bendungan dan lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi,” ujar Wapres dalam sambutannya saat meresmikan Bendungan Cipanas, Selasa (9/7/2024).

“Salah satunya adalah yang sekarang kita resmikan yaitu Bendungan Cipanas ini yang merupakan usaha pemerintah meningkatkan pengelolaan air dan menjaga ketahanan pangan negeri ini,” kata dia.

Wapres mengatakan, Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang besar dengan curah hujan mencapai 2,78 triliun meter kubik per tahun. Namun, dari potensi tersebut baru sekitar 700 miliar meter kubik yang bisa dimanfaatkan.

“Suplai air yang besar ini belum diiringi dengan kemampuan penampungan yang optimal, sehingga sebagian besar air hujan tersebut mengalir terbuang ke laut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur air seperti Bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air,” katanya.

Bendungan Cipanas ini, kata Wapres, akan menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir dan pembangkit listrik.

“Selain itu, bendungan ini akan membantu meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan juga Bendungan ini juga berpotensi untuk pertanian di daerah ini. Dan tidak lupa untuk dijadikan daerah wisata baru. Nanti ini tempat wisata di sini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wapres pun menyampaikan beberapa pesan agar memastikan pemanfaatan Bendungan Cipanas ini dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang dan Indramayu.

“Khususnya dalam dukungan produktivitas pertanian, industri dan pemenuhan air bersih serta mengurangi dampak banjir. Kemudian, diharapkan bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal di hilir bendungan, khususnya jalur irigasi yang berpengaruh langsung pada produktivitas pertanian," katanya.

(YNA)

IDXChannel – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap kolaborasi menjadi strategi paling efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menentukan keberlangsungan angkutan umum perkotaan.

Menhub mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menstimulus pemerintah kota/kabupaten wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), serta sejumlah daerah lain di Indonesia untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service (BTS).

“Saya bahagia kita masih perhatian dengan BTS, karena menurut hemat saya BTS sangat penting dan mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan, bahkan di perdesaan. Agar dapat memberi layanan yang baik, pemerintah daerah harus bisa memahami tata kelola pengelolaan angkutan umum modern. Secara operasional, pemerintah daerah dapat membentuk institusi yang akan diserahi untuk menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS,” kata Budi Karya dalam keterangan resmi, Selasa (9/7/2024).

Sebagai stimulus, program ini harus berkesinambungan, maka tugas pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemkab/pemkot untuk melanjutkan program BTS, disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum.

PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal.

Sebab, PP tersebut mengamanatkan bahwa 10 persen pendapatan pajak kendaraan dapat dialokasikan untuk pembangunan angkutan umum.

Sebagai contoh saat ini, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5 persen APBD untuk mengembangkan angkutan umum.

Selain itu, Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, Kota Batam, serta beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri.

“Saya ucapkan selamat kepada kota-kota yang sudah berupaya memberikan dukungan. Kami tidak mungkin melakukan ini tanpa kerja sama pemda. Kami juga mengapresiasi daerah yang dengan siap melaksanakan pengambilalihan pengelolaan. Trans Banjarbakula di Provinsi Kalimantan Selatan adalah layanan yang diambil alih pertama, yaitu pada April 2024. Nanti akan disusul kota lainnya seperti Bogor, Medan, serta Surabaya,” kata Menhub.

Menhub sadar, membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah.Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal yang berkeselamatan, aman, nyaman, dan terjangkau di Indonesia melalui program Buy the Service.

“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi hal utama dari pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ. Gairah untuk mengerti, lalu memahami, lalu memikirkan, lalu mengeksekusi dan merawat sangatlah penting,” katanya.

(SLF)

IDXChannel- Bank Mandiri (BMRI) memperkuat komitmennya dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini menjadi wujud konsistensi perseroan dalam menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan nasional.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan, pihaknya telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan layanan Bank Mandiri tidak disalahgunakan oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online.

Bank Mandiri telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online. Pertama, secara aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri (web crawling).

"Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” ujar Ali dalam keterangan persnya, Selasa (9/7/2024).

Kedua, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu. Dengan metode ini, Bank Mandiri dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Ketiga, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence) pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Menurutnya, lewat kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga tersebut, tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Bank Mandiri juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” tuturnya.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Kami memastikan layanan perbankan kami tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri," kata dia.

(SAN)

IDXChannel - Industri keramik Indonesia tengah menjadi sorotan lantaran isu impor dan bea anti-dumping. Sebelumnya, industri tekstil juga dibuat meradang karena lonjakan impor yang dianggap mematikan produsen dalam negeri.

Melansir Antara (5/7/2024), Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan penerapan dua jenis bea masuk, yakni Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping, untuk melindungi industri tekstil dan keramik RI.

Pernyataan tersebut Zulkifili sampaikan berkaitan dengan hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zulhas mengatakan bahwa ratas tersebut menghasilkan putusan terdapat sejumlah produk yang akan mendapat perhatian khusus.

Produk-produk akan menjadi perhatian khusus pemerintah, kata Zulhas, meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Tren Kenaikan Impor Keramik

Jika merujuk data Kementerian Perdagangan, hingga April 2024, impor produk keramik ke pasar domestik mencapai USD230,1 juta. Tren impor juga terus menunjukkan kenaikan sejak 2019 dan mencapai titik tertinggi di 2022 yang mencapai USD897,9 juta. (Lihat grafik di bawah ini.)

Menurut laporan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), keramik impor asal China berkontribusi terhadap 41 persen konsumsi nasional periode Juli 2021–Juni 2022, sedangkan sebanyak 49 persen berasal dari domestik dan 10 persen sisanya dari impor negara lainnya.

Melansir Ceramic World Web (9/7) pada 2022, produksi keramik dunia dengan produk ubin turun menjadi 16,762 juta meter persegi, turun 9,7 persen dari 18,572 juta meter persegi pada 2021. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 1,8 miliar meter persegi, terutama disebabkan oleh China.

Selama rentang waktu ini, produksi di Asia turun 11,6 persen dari 13,8 menjadi 12,2 miliar meter persegi, setara dengan 73 persen produksi global, dengan China menyumbang kerugian sebesar 1,55 miliar meter persegi terhadap penurunan ini.

Pada 2022, perdagangan internasional juga menurun menjadi 2,77 miliar meter persegi di mana ekspor dunia jeblok sebesar 8,1 persen dan kehilangan seluruh pencapaian tahun sebelumnya dan kembali ke tingkat 2020 yaitu sebesar 2,770 juta meter persegi.

China Spanyol, India, dan Italia merupakan negara pengekspor terbesar dalam hal volume keramik, dengan Italia mengukuhkan posisi kuat dalam hal nilai, dengan harga jual rata-rata hingga EUR16,8 per mq.

Dalam enam bulan pertama 2023, seluruh eksportir terbesar juga mencatat penurunan ekspor sebesar dua digit, kecuali India yang volume ekspornya tumbuh sebesar 31 persen dan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 24,8 persen.

Menurut catatan Stockbit Sekuritas, pada 5 Juli 2024, pada 2 Juli 2024KADI merekomendasikan besaran Bea Masuk Anti Dumping(BMAD)sekitar 100,12–199,88 persen untuk produk keramik impor asal China.

Rekomendasi tersebutdiberikan usai KADI melihat adanya kausalitas antara kerugian industri keramik dalam negeri dengan barangdumpingdari Negeri Tirai Bambu.

Saat ini,keramik impor telah dikenakan Bea Masuk Tindak Pengamanan(BMTP)sebesar 13 persenmelalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No.156/PMK.010/2021, dengan masa berlaku hingga November 2024.

“Meski demikian,harga keramik buatan industri dalam negeri masih tidak dapat bersaingdengan harga keramik impor asal China,” tulis Stockbit.

Stockbit menilai, implementasi kebijakan BMAD akan berdampak positif bagi produsen keramik dalam negeri, mengingatharga keramik impor asal China akan naik sejalan dengan tarif BMAD.

“Dampaknya, harga keramik lokal akan semakin kompetitif jika dibandingkan dengan produk keramik China, sehingga berpotensi meningkatkan volume permintaan, utilisasi pabrik, dan profitabilitas perusahaan,” kata analis Stockbit.

Senasib Industri Tekstil

Sebelumnya, ramai industri tekstil menjadi sorotan lantaran tingginya impor yang merugikan industri dalam negeri. Hal ini terindikasi dari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja di industri ini.

Tak berhenti PHK, banyak perusahaan tekstil dalam negeri terancam gulung tikar. Terlihat dari kinerja emiten tekstil dan garmen di pasar modal Indonesia pun juga terdampak merana.

Sebut saja dua emiten tekstil kenamaan PBRX - Pan Brothers Tbk (PBRX) dan Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang lebih dikenal sebagai Sritex.

Dalam laporan keuangan per September 2023, PBRX mencatatkan penjualan sebesar USD431,59 juta, menurun 14,01 persen menjadi USD431,59 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD501,96 juta.

Senasib, berdasarkan laporan keuangan terakhir September 2023, Sritexmembukukan kerugian bersih USD174,84 jutadan penurunan penjualan hingga 38 persen sepanjang tahun lalu. Angka ini merosot dari semula USD524,56 juta pada 2022 menjadi USD325,08 juta di 2023.

Sejumlah asosiasi tekstil menyebut aturan yang tertuang dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang justru semakin menambah beban bagi pengusaha industri TPT lokal tersebut.

Mirisnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama periode 2013-2022 volume tekstil dan barang tekstil impor yang masuk ke Indonesia rata-rata mencapai 2,16 juta ton per tahun, dengan rata-rata nilai impor USD8,8 miliar tiap tahunnya.

Angka tersebut mencakup seluruh impor tekstil dan barang tekstil golongan barang XI (kode HS 50-63), yang terdiri dari gabungan komoditas sutra, wol, kapas, serat tekstil, filamen, serat stapel, kain tenun, kain rajutan, karpet, pakaian rajutan/non-rajutan, aksesoris pakaian, dan berbagai produk tekstil jadi lainnya, termasuk pakaian bekas.

Volume impor tekstil juga terus menguat semenjak Covid-19 di era 2021 hingga pada 2022, nilai tekstil dan barang tekstil impor yang masuk ke Indonesia mencapai USD10,1 miliar, naik 7,4 persen dibanding 2021 secara tahunan (yoy) dan sekaligus menjadi rekor tertinggi baru. (ADF)

IDXChannel- Harga cabai rawit merah di Solo merangkak naik gegara petani libur panen pada awal Bulan Suro. Harganya menembus Rp45.000 atau naik Rp7.000 per kilogram hari ini Selasa (9/7/2024).

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Lurah Pasar Legi Solo, Nur Rahmadi saat dihubungi. Menurutnya kenaikan sudah terjadi sejak 2 hari terakhir.

"Yang naik cabai rawit merah dari Rp37.000 ke Rp45.000," katanya. Nur menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para pedagang, kenaikan tersebut terjadi lantaran para petani tengah libur panen, sehingga mempengaruhi stok.

Di sisi lain permintaan cabai rawit merah masih stabil "Infonya pedagang, karena petani belum memanen cabe karena awal Bulan Suro. Kalau permintaan masih normal, stok berkurang, harga jadi naik," tuturnya.

Liburnya petani memanen lanjut Nur dirasa wajar mengingat mitos yang dipercaya masyarakat termasuk adalah libur pada Bulan Suro.

Sementara itu, harga cabai jenis lain masih stabil. Cabai Merah Besar masih dijual dikisaran Rp27.000, Cabai Merah Keriting Rp27.000 dan Cabai Rawit Ijo/Botol Rp24.000.

(SAN)

IDXChannel - PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI), anak perusahaan Kredivo Group, terus memperkuat layanan perbankan digitalnya.

Hal ini seiring dengan bertumbuhnya industri bank digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari transaksi perbankan digital yang konsisten meningkat.

Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi perbankan digital pada kuartal 1-2024 mengalami peningkatan hingga 16,15 persen y.o.y atau year on year.

Menanggapi hal tersebut, Anton Hermawan, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk menyebutkan bahwa bank digital perlu merancang layanan yang memiliki nilai tambah selain penyediaan bunga deposito yang tinggi, sehingga mampu bersaing di industri.

“Meskipun pertumbuhan industri bank digital masih berada pada tahap awal, namun kami melihat bahwa bank digital perlu memiliki unique value proposition untuk lebih menarik target market dan unggul di pasar. Oleh karena itu, Krom Bank tidak hanya menawarkan suku bunga deposito yang tinggi, tetapi juga fokus menghadirkan fleksibilitas fitur dan layanan," ungkap Anton, saat diskuis media terbatas, Jakarta, Selasa (9/7/2204).

Hal ini, lanjutnya, akan membuat nasabah lebih nyaman bertransaksi dan mengelola keuangan di bank digital serta lebih loyal terhadap layanan suatu perbankan digital. Fleksibilitas merupakan hal krusial bagi generasi muda dalam memilih layanan keuangan.

Menurut penelitian dari Populix, 23.4 persen dari generasi milenial dan 14.2 persen dari generasi Z menggunakan layanan keuangan digital karena mereka dapat menikmati suku bunga yang tinggi dan hasil investasi yang pasti.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, industri bank digital diyakini memiliki potensi pertumbuhan yang besar ke depannya.

“Krom Bank optimis bahwa kedepannya industri bank digital ini akan semakin berkembang, terlebih saat ini jumlah bank digital di Indonesia terus bertambah. Kami percaya bahwa dengan makin banyaknya jumlah bank digital, masyarakat dapat lebih terbantu dalam mengelola keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia," ungkapnya.

Krom Bank, lanjut Anton, juga berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keamanan data dan dana nasabah, guna menciptakan iklim industri yang kondusif. (SNP)