IDXChannel - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan ada dua fokus pekerjaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.Dua tugas tersebut yaitu melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Giant Sea Wall Jakarta-Gresik.

"Yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, (pembangunan) IKN lanjut, kemudian terkait Giant Sea Wall," ujar Diana di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2024).

Terkait pembangunan IKN, pihaknya segera menjalin diskusi dengan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait rencana pengembangan infrastruktur dasar di Ibu kota tersebut.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya, yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," kata Diana.

Sedangkan untuk pembangunan Giant Sea Wall, Direktorat Jendral Sumber Daya Air masih mempelajari lebih lanjut terkait rencana pembangunan tersebut.

"Nanti kita lihat dulu. Kan kita masih belajar juga nih, karena Giant Sea Wall kan kebanyakan urusan SDA," kata Diana.

Sebelumnya, Dirjen SDA Bob Arthur Lombogia mengatakan penurunan muka tanah yang terjadi di wilayah pesisir jawa, terutama Jawa Tengah memang lebih parah ketimbang kondisi penurunan muka tanah yang ada di Jakarta. Hal ini yang menimbulkan rencana untuk membangun tanggul laut raksasa.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan periode 2019-2024 Basuki Hadimuljono mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut Pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, dan sedang diurus oleh Pak Setneg (menjadi Kepala Otorita IKN)," kata Basuki dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, ke depan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," kata Basuki.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan periode 2019-2024 Basuki Hadimuljono mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut Pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, dan sedang diurus oleh Pak Setneg (menjadi Kepala Otorita IKN)," kata Basuki dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, ke depan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," kata Basuki.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pembangunan IKN lanjut," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia menambahkan, pihaknya akan menjalin diskusi dengan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait rencana pengembangan infrastruktur dasar di ibu kota tersebut.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya, yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," kata Diana.

Untuk diketahui, progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 53,13 persen yang terdiri dari 108 paket dari sejumlah divisi.

Diana melanjutkan, progres pembangunan sebesar 53,13 persen tersebut terdiri dari sejumlah paket yang dibangun hingga akhir September 2024.

“Secara keseluruhan itu adalah 53,13 persen ini terdiri dari 14 paket pekerjaan dari sumber daya air, 38 paket dari Bina Marga, kemudian 41 Paket dari Cipta Karya dan 15 paket dari Perumahan,” kata Diana.

Diana menjelaskan total progres pembangunan infrastruktur tersebut dikarenakan berdasarkan tiga tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ketiga tahapan pembangunan itu dilakukan semenjak tahun 2020 hingga September 2024.

“Kenapa 53 persen? Ini sebenarnya kita bagi menjadi tiga stage, tiga tahapan, tahap pertama itu yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu adalah 93,91 persen. Kemudian tahap kedua mulai dari Tahun 2022 sampai 2023 itu 63 persen dan tahap ketiga itu tahun 2023 sampai dengan 2024 itu 17,4 persen,” kata Diana.

Meski demikian, Diana tidak menampik pembangunan IKN juga melibatkan pihak-pihak lainnya. Ia menuturkan selain menggunakan alokasi dana APBN, sejumlah investor turut serta membangun sejumlah fasilitas yang menunjang infrastruktur IKN.

“Ada beberapa misalnya Hotel itu juga kemarin sudah selesai, Hotel Nusantara dan sudah bisa dimanfaatkan, ada rumah sakit kemudian ada PSSI juga sudah ada di sana ya dan ada beberapa fasilitas-fasilitas misalnya restoran dan sebagainya juga sudah ada di sana,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, resmi dilantik menjadi Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (21/10/2024).Dirinya masuk ke dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun Fahri Hamzah bukanlah sosok baru dalam dunia politik Tanah Air. Dia merupakan seorang politikus asal Nusa Tenggara Barat yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014–2019.

Berikut profil lengkapnya.

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada 10 November 1971. Masa pendidikan dasar hingga menengah dia dihabiskan di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur (NTB).

Setelah lulus SMA, ia sempat menempuh pendidikan tinggi di Mataram. Namun, kuliahnya tidak diselesaikan. Pada 2002, dirinya kembali kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Di UI kegiatan aktivisnya mulai berkembang, Fahri Hamzah menjadi ketua umum Forum Studi Islam di fakultasnya.

Dia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas periode 1996–1997. Kemudian ia juga turut membidani kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang.

Sebagai aktivis, Fahri Hamzah ikut serta mengorganisasi gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru.

Setelahnya, dia aktif terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB.

Kariernya terus meningkat, dan Fahri Hamzah selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut. Ia kemudian terpilih ke komisi III yang membidangi hukum dan menjadi wakil ketua sampai terpilih kembali dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2009.

Pada 15 November 2011, dia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar.

Selanjutnya di Pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Namun pada 4 April 2016, Fahri yang menjabat Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS. Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri memintanya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

Fahri Hamzah kemudian berpindah ke Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

Pada Selasa (15/10/2024), Fahri Hamzah dipanggil Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan dan disahkan menjadi Wakil Menteri Perumahan pada pelantikan Senin (21/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai setumpuk pekerjaan rumah yang segera dituntaskan. Salah satunya, restrukturisasi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WKST), dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, restrukturisasi keuangan kedua emiten pelat merah masih menjadi fokus. Harapannya, proses penyehatan ini bisa dirampungkan secepatnya, sehingga pemegang saham melaksanakan tugas lainnya.

“Ya kita masih di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi ya, seperti Kimia Farma, Waskita. Tapi harapan kita nanti dengan selesainya restrukturisasi-restrukturisasi ini kita kan mulai tahap berikutnya,” ujar Tiko saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Tak hanya itu, holdingisasi dan klasterisasi BUMN juga menjadi fokus utama. Tiko memastikan, program tetap mengadopsi visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Tadi kan kalau dari sisi transformasi BUMN mengenai holdingisasi, klasterisasi, restrukturisasi, tapi tentunya dengan pemerintahan baru kita akan mengadopsi semua program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran,” kata dia.

Di bidang pangan dan energi, lanjut dia, BUMN harus melaksanakan aksi korporasi yang sesuai dengan tujuan utama pemerintah. Misalnya, swasembada pangan dan energi yang menuntut peran besar dari Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lalu, Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero), PT Pertamina (Persero), hingga PT PLN (Persero).

“Programnya apa kita akan integrasikan, tadi kan contoh swasembada pangan, ya gimana nanti peran Bulog gimana, peran Pupuk Indonesia gimana, peran PTPN gimana,” ujar Tiko.

“Nanti mengenai ketahanan energi, peran Pertamina gimana, peran PLN gimana, ini kita petakan minggu ini dan kita sinerginya dengan kepentingan teknisnya,” katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto ingin membuka lapangan kerja baru bagi pekerja migran Indonesia.

Hal ini dikatakan Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Christina Aryani usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Beliau juga berpesan agar kami tentunya dengan pak menteri membuka peluang-peluang baru di luar negeri. Selama ini kan memang hanya beberapa sektor yang lebih diutamakan pekerjaan domestik, lalu juga anak buah kapal, caregiver dan beberapa," kata Christina kepada awak media.

"Potensi di luar itu masih lebih banyak yang bisa kita buka. Jadi ini salah satu arahan ke kami agar lebih banyak peluang lapangan kerja di luar negeri dibuka untuk pekerjaan migran kita," kata dia.

Sementara itu, Christina menambahkan upaya perlindungan pekerja migran. Dia mengatakan kunci penguatan ini ada diproses migrasi yang aman.

"Kalau kita bicara soal perlindungan pekerja migran sebetulnya ini suatu proses ya. Jadi bagaimana melakukan migrasi yang aman tentunya kesiapan dari sisi pekerja migrannya sendiri agar bisa bekerja keluar punya kesiapan, punya skill ya seperti itu dan juga proteksi yang diberikan negara," kata dia.

"Intinya negara harus selalu hadir di luar negeri untuk menjaga pekerjaan negeri kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan saat ini. Besok kami akan melakukan rapat koordinasi dengan para menteri untuk menentukan langkah 100 hari ke depan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman resmi menjadi Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.

Maman pun mengaku mendapat tugas untuk membuat UMKM naik kelas.

"Ya harapan Pak Prabowo agar sektor UMKM bisa naik berkembang karena ini backbone ekonomi negara. Artinya kami berkepentingan agar UMKM bisa maju naik kelas dan mengamankan sektor ekonomi di bawah dan tengah," kata Maman pada Senin (21/10/2024).

Untuk mencapai target itu, Maman mengatakan akan lebih dahulu melakukan konsolidasi struktur. Ia menyebut akan melakukan pemisahan nomenklatur baru dan memastikan agar proses transisi pemisahan bisa berjalan dengan mulus.

Setelah itu, Aman juga akan mengatur kembali jabatan dan melihat potensi sumber daya manusia (SDM) di Kementerian yang dipimpinnya.

Langkah awal dirinya sebagai Menteri UMKM ini akan digenjot dalam waktu 100 hari ke depan.

"Kami akan lihat terkait manpower dan sumber daya manusia, jadi terkait soal hal-hal soal jabatan. Kami akan dorong UMKM naik kelas dan terjadi supply chain antara industri kecil, menengah dan besar," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bakal segera mempelajari tugas-tugas terkait jabatannya sebelum terjun ke lapangan.

AHY menerangkan, Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah merupakan instansi baru. Sehingga, masih perlu mempelajari lebih jauh terkait masalah-masalah soal infrastruktur dan pengembangan wilayah serta langkah penyelesaiannya.

"Mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan, tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini Kementerian Koordinator yang baru," ujar AHY usai Pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Meski demikian, AHY mengaku belum mendapatkan arahan spesifik dari Presiden Prabowo Subianto terkait target kerja yang harus diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

"Secara khusus tadi tidak ada penyampaian secara langsung kepada masing-masing menteri, yang jelas pak Prabowo menyampaikan, selamat bertugas, tantangan dan harapan masyarakat tentu besar," kata AHY.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi melantik Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan pejabat setingkat Menteri, Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta. Terdiri dari 48 menteri, lima pejabat setingkat Menteri, serta 55 orang Wakil Menteri.

Pelantikan para pembantu Presiden Prabowo itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Kemudian pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 135P tahun 2024. Selanjutnya, jajaran pejabat setingkat menteri pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 134 P tahun 2024.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan hilirisasi sejumlah komoditas jadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sektor ekonomi utama yang bakal dihilirisasi pemerintah di antaranya, pertambangan, perkebunan, hingga perikanan. Proses meningkatkan nilai tambah ini pun menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Menurutnya, cakupan Kementerian Investasi dan Hilirisasi tidak terbatas hanya soal koordinasi dan pelayanan terkait penanaman modal saja, namun diperluas di aspek lainnya yang terkait hilirisasi komoditas.

“Ya memang ini ada penambahan hilirisasi yang ruang lingkupnya sangat besar ya. Karena ruang lingkupnya ini yang ada pertambangan, perkebunan, perikanan,” ujar Rosan saat ditemui wartawan usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Oleh karena itu, kata dia, program hilirisasi komoditas ekonomi bakal lebih besar atau luas lagi. Sebab, proses ini menjadi tanggung jawab yang berat, namun harus dieksekusi secara optimal.

“Sehingga ini adalah tugas yang cukup besar yang diamanatkan kepada saya dan intinya adalah arahannya supaya lebih banyak hilirisasi yang dijalankan tidak hanya dipertambangan saja dan supaya ada nilai tambahnya,” kata dia.

“Itu kita yang menikmati dan ujungnya adalah bagaimana peningkatan lapangan pekerjaan bisa terus tercipta,” ujarnya.

Pasca pelantikan, lanjut Rosan, dirinya bakal merumuskan inisiatif strategis yang didasarkan pada kemitraan agar investasi dan hilirisasi berjalan baik selama lima tahun ke depan.

“Jadi intinya seperti itu, tentunya saya akan kolaborasi dengan semua kementerian terkait mengenai hal ini dan akan kita rumuskan ke depannya untuk apa saja prioritas hilirisasi yang ingin kita jalankan,” katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Wacana pembentukan superholding BUMN mencuat ke publik beberapa waktu belakangan ini. Isu itu pun menuai respons dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko.

Sebelumnya disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mendirikan lembaga baru untuk menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara. Tiko menjelaskan, hal tersebut masih dalam tahap kajian. Menurut dia, keberadaan lembaga baru itu harus dilihat secara hukum dan bisnis sehingga bisa efektif jika sudah didirikan.

“Ya kalau superholding kan kita terus kaji secara hukum ya, kita terus melakukan kajian bersama dengan ahli-ahli supaya efektif menuju ke sana,” ujar Tiko saat ditemui di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).

Pemerintah memang merancang BUMN agar menjadi satu entitas kekayaan negara dengan pengelolaan yang profesional dan berskala global. Namun apakah nanti skemanya berupa superholding, Tiko belum dapat memastikannya.

Tiko mencatat, BUMN memang diarahkan agar menjadi entitas global yang bisa setara atau melebihi Temasek Holdings Limited milik Pemerintah Singapura atau Khazanah Nasional Berhad punyanya Malaysia.

“Tentunya kita ingin bahwa BUMN ini nanti kan menjadi satu entitas kekayaan negara dengan pengelolaan yang profesional, dan bisa menjadi entitas yang besar dan berskala dunia,” tuturnya.

“Yang kita tahu di dunia ada seperti Temasek, ada seperti Khazanah, kita yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia yang lain,” kata Tiko.

Sebelumnya, Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, perubahan Kementerian BUMN menjadi superholding harus memiliki payung hukum atau regulasi, terutama kebijakan otoritas terkait perubahan nomenklatur. Toto beranggapan, jika pemerintah memutuskan mengubah nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi badan baru, badan itu sendiri akan dibentuk.

Selain itu, dia menyebut perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. Toto menilai, pemerintah tidak perlu melakukan perubahan secara ekstrem. Dalam konteks transisi, posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator atau pengambil kebijakan.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyebut tiga strategi utama yang akan dilakukan dalam 100 hari kerja kementeriannya. Tiga strategi tersebut terkait upaya memperbaiki ekosistem perkoperasian di Indonesia, yaitu digitalisasi koperasi, rebranding dan revitalisasi koperasi, serta penguatan tata kelola dan SDM koperasi.

"Dengan memperbaiki ekosistem koperasi, kami berharap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bergabung dengan koperasi. Kami akui saat ini rasio jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi anggota koperasi masih sangat kecil," ujar Budi usai serah terima jabatan (Sertijab) dengan Menteri Koperasi dan UMKM periode 2019-2024, Teten Masduki, di kantor Kementerian Koperasi, Gedung Smesco, Jakarta pada Senin ini (21/10/2024).

Budi mencontohkan Amerika Serikat, negara dengan corak ekonomi individualis dan kapitalis itu bahkan 125 juta masyarakatnya telah menjadi anggota koperasi. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang baru mencapai 27 juta masyarakatnya yang menjadi anggota koperasi.

"Kita ingin membangun koperasi yang bisa dipercaya dan bisa membawa manfaat bagi anggotanya. Di banyak negara yang koperasi maju dan dikelola secara profesional hingga bisa menjadi kebanggaan," kata dia.

Menkop Budi Arie menambahkan, Kementerian Koperasi menjadi satu-satunya Kementerian yang disinggung di dalam UUD 45 dan merupakan bagian dari amanat konstitusi.

"Oleh karena itu, kita nggak akan main-main dan Pak Prabowo punya komitmen untuk peningkatan kualitas koperasi di Indonesia," kata Budi Arie.

(NIA DEVIYANA)