Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa PT Sri Rejeki Isman (Sritex) telah kembali mengantongi izin dari Direkrotat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan kegiatan ekspor-impor.

"Sekarang yang penting perusahaan ini masih tetap berjalan. Dan Bea Cukai sudah diizinkan untuk impor dan ekspor," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantornya, Kamis (30/10).

Airlangga menyampaikan bahwa saat ini status Sritex sudah berada di tangan kurator setelah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

"Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator. Namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan," katanya.

Untuk langkah berikutnya, pihaknya akan melihat lebih lanjut terkait proses hukum yang saat ini sedang diajukan Sritex.

"Manajemen dipegang oleh kurator. Dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas," katanya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Selain itu, menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

"Kami meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli seri iPhone 16 yang ditawarkan melalui online marketplace maupun toko offline. Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini," jelas Febri di Jakarta, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Kemenperin mengatakan perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri. Hal ini karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi.

Namun, Kemenperin telah memperkirakan bahwa pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

“Seri iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri. Hal ini karena sudah tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan ketika memproses perizinan masuknya ponsel tersebut ke Indonesia, yakni untuk pemakaian sendiri. Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia.

Adapun, selama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia. Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp 19 triliun dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT Apple sejak tahun 2016.

"Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp 1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia,” ungkap Febri.

Reporter: Syamsul Ashar, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada sebanyak 537 perusahaan perkebunan sawit yang nakal.

Sebab, 537 perusahaan sawit tersebut sejatinya badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tapi tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU)

Ancaman sanksi pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10).

Sanksi utama yang akan diterapkan kepada perusahaan ini adalah denda pajak. Adapun besaran denda saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Nusron juga menyampaikan Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU baru.

Perusahaan kelapa sawit yang terus beroperasi tanpa izin HGU seperti ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. "Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah," terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data Kementerian ATR BPN sejak tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU.

"Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare," kata Nusron.

Tonton:Pemerintah Akan Memburu Pengusaha Sawit Nakal Pengemplang Pajak

Ia menegaskan, sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit adalah perusahaan yang punya IUP atau punya HGU. Namun, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41, kini perusahaan yang boleh menanam sawit adalah yang punya IUP dan juga punya HGU.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kehutanan resmi melepas ekspor petai ke Jepang sebanyak 500kg pada hari Selasa (29/10).

Upaya tersebut sebagai sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program perhutanan sosial.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian Kehutanan.

"Kami mendorong kementerian kehutanan ke depan dapat meningkatkan pendapatan negara dan penguatan pangan nasional," ujar Reynaldi Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI.

Dia melanjutkan bahwa produk-produk pangan Indonesia harus diperkenalkan ke luar negeri seperti petai, jengkol, dan produk-produk lainnya.

IKAPPI menyoroti langkah ini merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan cita-cita besar keinginan Presiden RI Prabowi Subianto untuk swasembada pangan di 4-5 ke depan.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Impor daging jenis lembu (sapi dan kerbau) berpotensi mengalami lonjakan pada 2025 mendatang. Hal ini seiring langkah pemerintah yang hendak menggulirkan program makan bergizi gratis.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengatakan, salah satu menu makanan bergizi gratis akan mengandung protein hewani yang tentu diperoleh dari daging. Dari situ, kebutuhan daging untuk program makan bergizi gratis akan meningkat signifikan.

Tentu tidak mungkin seluruh kebutuhan daging tersebut didapat dari hasil produksi dalam negeri. Sebagai gambaran, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pernah menyebut, total kebutuhan daging sapi-kerbau nasional mencapai 774.410 ton pada 2024 dengan produksi dalam negeri diperkirakan sebesar 268.324 ton. Adapun kuota impor daging tahun ini tercatat sebanyak 270.352 ton.

"Kemungkinan besar impor daging akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2025," ujar Teguh, Rabu (30/10).

Pihak APPDI belum bisa memproyeksikan total kebutuhan impor daging lembu pada 2025 mendatang seiring berjalannya program makan bergizi gratis. Ini mengingat kuota impor daging ditetetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dalam negeri.

Lagi pula, Presiden Prabowo Subianto mengubah nomenklatur sejumlah kementerian, sehingga APPDI belum mengetahui secara pasti apakah pembahasan dan penetapan kuota impor daging akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Ekonomi atau Bidang Pangan.

"Biasanya ada Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) untuk penetapan kuota impor daging pada bulan November nanti, tapi kami masih menanti kepastian siapa yang menangani program ini," ungkap dia.

Terlepas dari itu, APPDI memastikan para anggotanya siap mendukung kebijakan makan bergizi gratis dan memastikan pasokan daging untuk program tersebut dapat terpenuhi. Jika tidak ada gejolak ekonomi global, semestinya kegiatan impor daging pada 2025 dapat berjalan lancar.

Terlebih lagi, pemerintah sudah membuka pintu lebih lebar untuk mengimpor daging. Dahulu, daging yang diimpor Indonesia terkonsentrasi berasal dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada. Sekarang Indonesia memiliki lebih banyak opsi untuk mengimpor daging, misalnya dari India dan Brazil.

Teguh juga menyebut, jika program makan bergizi gratis langsung dilaksanakan pada awal 2025, maka saat itu pula lonjakan impor daging lembu akan terjadi. Sebab, pada periode yang sama, para importir juga mesti menyiapkan lebih banyak pasokan daging untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran Idulfitri yang berlangsung pada kuartal I-2024.

Capaian impor daging

Sebagaimana diketahui, badan Pusat Statistik (BPS) menyebut realiasi impor daging lembu tercatat sebesar 99.120 ton pada Januari-September 2024. Volume impor ini setara dengan nilai US$ 375,68 juta.

Mayoritas impor daging Indonesia berasal dari Australia, India, dan AS. Rinciannya, impor daging dari Australia mencapai 71.400 ton, India 11.890 ton, dan AS 6.670 ton.

Teguh mengungkapkan, sebagian besar impor tersebut berupa daging beku yang telah terealisasi 70% sampai 80% dari total kuota impor daging tahun ini. APPDI juga menyebut Indonesia juga mengimpor daging dalam bentuk sapi hidup yang realisasinya sudah sekitar 30%--40%. Sapi hidup ini akan digemukkan selama tiga bulan paska diimpor, baru kemudian disembelih dan diolah dagingnya.

Berkaca pada realisasi tersebut, APPDI memandang bahwa bisnis importasi daging lembu masih sangat menjanjikan. Pasalnya, kebutuhan daging di Indonesia terus meningkat sedangkan produksi lokal terbatas..

"Faktanya banyak pihak yang masih melakukan impor daging, sehingga membuktikan bahwa bisnis ini masih mampu menghasilkan margin yang menguntungkan," pungkas Teguh.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor mineral dan batubara (minerba) per Oktober mencapai US$ 4,98 miliar atau sekitar 62% dari total rencana 2024 sebesar US$ 8,08 miliar.

Sebagai gambaran, sepanjang 2023 Kementerian ESDM melaporkan realisasi investasi sektor minerba mencapai US$ 7,46 miliar atau setara Rp 116,61 triliun (asumsi kurs Rp15.631 per dolar AS) sepanjang 2023.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) per 20 Juni 2024, investasi sektor minerba mencapai US$ 3,62 miliar atau 44,83% dari target.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengungkapkan angka realisasi investasi terbaru sudah mencapai 62% atau sebesar US$ 4,98 miliar.

"Perbedaan data [dari MODI] karena masalah terlambat update saja. Saat ini sedang proses update," kata Julian kepada Kontan, Rabu (30/10).

Julian menuturkan, salah satu kendala mengapa realisasi investasi masih 62% pada tahun ini lantaran ada penyesuaian strategi usaha dari badan usaha yang menyebabkan perubahan prioritas investasi dan procurement sehingga mundur dari jadwal.

Untuk menggapai target investasi pada tahun ini, Kementerian ESDM dalam waktu dekat akan mengadakan beberapa event seperti Asean Mining Conference di Bali dan Mining Expo di Jakarta untuk memberi informasi kepada pelaku usaha tentang potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai investasi minerba masih di kisaran 62% walaupun pada semester I-2024 hasilnya cukup tumbuh.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan belum tercapainya investasi bisa jadi terpengaruh dari perizinan. Sebab, selama ini dalam pembangunan infrastruktur diwajibkan mengurus perizinan yang memakan waktu cukup lama.

Catatan Kontan, Kementerian ESDM era Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan perizinan di sektor minerba dan migas tidak akan memakan waktu lebih dari satu tahun.

Kedua, sulitnya pembiayaan turut berpengaruh terhadap tren investasi di sektor minerba, terutama pengaruh pembiayaan.

Selain itu, kata Gita, dalam menunjang investasi biasanya juga didukung dengan pembelian alat berat, di mana dalam hal ini harus indent cukup lama.

"Penundaan kegiatan ini berpengaruh juga pada pencatatan keuangan yang mungkin baru terjadi di penghujung tahun," kata Gita kepada Kontan, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Rita Susilawati mengatakan, masih rendahnya capaian investasi dikarenakan beberapa kendala di antaranya kebijakan restrukturisasi dan prioritisasi keuangan dari beberapa badan usaha sehingga memutuskan menunda investasi serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana.

"Kami masih optimistis untuk dapat mencapai target mengingat angka tersebut adalah komitmen yang kami dapatkan dari para pelaku usaha. Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan memanggil pelaku usaha dan mengidentifikasi kendala serta bottleneck dalam project-project mereka," kata Rita kepada Kontan, Kamis (12/9).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Rita, pada semester akhir realisasi akan meningkat dengan signifikan karena efek dari penundaan kegiatan-kegiatan sehingga pencatatan keuangan baru terjadi di akhir tahun.

"Kami masih optimistis bahwa investasi tahun ini dapat tercapai sesuai target yaitu US$ 8,08 miliar. Terlebih, investasi Freeport Indonesia dan Amman Mineral belum masuk cut off Agustus sehingga terdapat potensi realisasi yang lebih besar," ujar Rita.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA), jejaring bioskop terbesar di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di industri pertunjukan film, resmi membuka bioskop pertama di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yakni Diana Mall XXI.

Pj. Sekda Mimika Petrus Yumte, Head of Government Relations Cinema XXI Suprayitno dan Direktur Utama Diana Mall Steven Tan hadir untuk meresmikan Diana Mall XXI, pada Rabu (30/10).

Head of Government Relations Cinema XXI Suprayitno mengatakan, kehadiran Cinema XXI di Timika tidak hanya memperkuat bisnis, melainkan juga memperluas ekspansi jaringan bioskop Cinema XXI di seluruh Tanah Air, khususnya ke kawasan Indonesia bagian timur.

"Selain di Timika, untuk wilayah Papua, Cinema XXI juga sudah hadir di Jayapura, Sorong, dan Manokwari,” ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Rabu (30/10).

Peresmian lokasi baru ini merupakan wujud komitmen Cinema XXI dalam membuka akses seluas–luasnya bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati film-film terbaik di bioskop.

Suprayitno melanjutkan, kini masyarakat Timika tidak perlu ke luar kota untuk dapat menikmati pengalaman menonton film terbaik di bioskop.

Sebagai informasi, Diana Mall XXI memiliki tiga studio dengan total kapasitas mencapai lebih dari 500 kursi. Diana Mall XXI juga hadir dilengkapi dengan produk makanan dan minuman yang tersedia dari XXI Café.

Dengan fasilitas ini, Diana Mall XXI diharapkan menjadi rumah kedua untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman. Pengunjung dapat memperoleh informasi jadwal penayangan film dengan mengakses aplikasi m.tix dan website 21cineplex.com.

Pj. Sekda Mimika Petrus Yumte mengungkapkan, kehadiran bioskop ini tidak hanya memberikan hiburan berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menarik investasi di sektor lain, seperti pariwisata dan kuliner.

“Kami berharap kehadiran Diana Mall XXI ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru di sektor terkait, serta meningkatkan daya tarik Timika sebagai kota yang siap bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia dalam menyediakan fasilitas hiburan terbaik,” imbuhnya.

Direktur Utama Diana Mall Steven Tan menambahkan, Diana Mall XXI akan menjadi pilihan destinasi favorit bagi masyarakat di kota Timika dan sekitarnya dalam mengakses hiburan sekaligus juga menikmati momen kebersamaan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) sebentar lagi akan merampungkan akuisisinya terhadap Shell Energy and Chemicals Park Singapore (SECP).
Untuk diketahui, proses akuisisi olehemiten afiliasi Prajogo Pangestu itu dilakukan bersama dengan Glencore plc, perusahaan perdagangan dan pertambangan dari Swiss melalui perusahaan patungan, yang telah dimulai sejak8 Mei 2024 lalu.
Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat Chandra Asri, Suryandi mengatakan, proses akuisisi kemungkinan selesai pada akhir tahun ini atau pada Januari 2025 akhir.
"Kami tunduk juga dengan regulasi pemerintah Singapura diperkirakan akhir tahun ini atau akhir Januari 2025, sehingga kami masukan pada 2025,” kata Suryandi dalam acara public expose di Jakarta, pada Rabu (30/10).

Produk tersebut termasuk bensin, bahan bakar jet, gas oil, dan bitumen untuk mendukung berbagai industri. Dus, TPIA akan membantu mengisi kekurangan pasokan produk kimia, seperti Mono Ethylene Glycol (MEG), polyol, serta ethylene, propylene, dan styrene monomers, untuk mendukung proses manufaktur di Indonesia.
Langkah tersebut diungkap perseroan akan memperkuat pasokan energi di dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada entitas asing.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-TERNATE. PT Pertamina Patra Niaga siap mengikuti kebijakan pemerintah mengenai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, kebijakan subsidi BBM menjadi wewenang pemerintah.

"Belum (ada arahan) kita pokoknya siap melaksanakan tugas," ungkap Riva di Ternate, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Pertamina telah mendorong digitalisasi SPBU sebagai upaya mendukung pelaksanaan subsidi tepat sasaran.

Belakangan, muncul wacana pemerintah mengubah skema subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Riva memastikan pelaksanaan digitalisasi yang telah dilakukan pun merupakan bagian dari skema penugasan sekalipun ada wacana perubahan skema subsidi.

"Itu bagian dari penugasan. Kita siap (mengikuti kebijakan)," sambung Riva.

Kontan mencatat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut buka suara terkait rencana mengubah subsidi energi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Belum ada keputusan sampai seperti itu. Tetapi kita lagi mencari formatnya yang baik dan benar agar BBM subsidi itu tepat sasaran. Sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan skema subsidi langsung sudah sejak lama direncanakan oleh pemerintah. Sebab, rencana ini masuk dalam Nota Keuangan setiap tahunnya, namun belum ada mekanisme yang pas untuk mengimplementasikannya.

"Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun di kebijakan subsidi itu selalu ada itu. Sudah beberapa kali menuju ke sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Agus menuturkan BLT merupakan konsep memberikan subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan tujuan agar subsidi BBM tepat sasaran. Usai subsidi BBM diubah menjadi subsidi langsung, harga semua BBM akan dijual sesuai dengan harga keekonomian tanpa subsidi.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melalui anak usahanya di bidang solusi bisnis infrastruktur, yakni PT Chandra Daya Investasi (CDI) berencana akan melakukan ekspansi dengan menambah jumlah kapal yang dimiliki secara bertahap hingga 2025 mendatang.

"Kapal yang telah dimiliki CDI saat ini 4 kapal, dengan 5.300 - 8,800 dead weight tonnage (DWT). Dengan target akuisisi 13-15 kapal sampai 2025," ungkap Direktur Legal sekaligus External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Pacific Tbk atau Chandra Asri (TPIA), Edi Riva'i dalam acara paparan publik yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (30/10).

Edi menambahkan, langkah penambahan kapal ini dilakukan guna melayani kebutuhan Chandra Asri grup dan juga pihak eksternal. Selain rencana penambahan kapal, Edi juga bilang Chandra Asri tengah merencanakan CDI masuk dalam bisnis manajemen pengiriman secara menyeluruh.

"Chandra Asri merencanakan CDI ini masuk di bisnis manajemen pengiriman, menyediakan kru pada pemilik kapal. Sesungguhnya ini end to end bisnis dari mulai suplay, feedstok, pelayanan tangki dan distribusi," tambahnya.

Sayangnya, saat ditanya mengenai berapa besar investasi yang akan digelontorkan perseroan untuk menambah kapal. Edi bilang saat ini pihaknya belum bisa memberikan angka detail karena masih dalam tahap memorandum of understanding (MOU) dengan pemilik kapal yang akan diakuisisi.

"Saya belum bisa membocorkan dulu dalam kesempatan ini karena masih ada MOU dengan pemilik kapal yang saat ini sedang berlangsung. Demikian juga dengan market cap," jelasnya.
Selain logistik di perairan, CDI juga sedang dipersiapkan untuk menyasar pasar logistik darat. Sehingga nantinya diharapkan Chandra Asri Grup memiliki ekosistem logistik dengan biaya yang lebih kompetitif.

"Tidak hanya kapal tapi merencanakan layanan transportasi termasuk logistik darat, tracking, dan sebagainya. Yaitu supaya logistik pengiriman produk Chandra Asri kepada customer maupun pihak eksternal akan lebih cepat dan secara cost lebih kompeititif," tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, melalui PT Chandra Daya Investasi (CDI), Chandra Asri Grup saat ini mengembangkan empat pilar dalam bisnis infrastrukturnya yaitu: Energi, Air, Logistik, dan Kepelabuhanan.

Di bawah CDI, Chandra Asri Grup telah memiliki enam cucu perusahaan diantaranya adalah: PT Krakatau Chandra Energi (KCE), PT Krakatau Tirta Industri (KTI), PT Redeco Petrolin Utama (RPU), PT Chandra Samudera Port (CSP), PT Chandra Shipping Internasional (CSI) dan PT Marina Indah Maritim (MIM).

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Millennium Pharmacon International Tbk (SDPC) terus memperkuat bisnisnya di bidang distribusi farmasi dan alat kesehatan menjelang akhir tahun 2024.

Direktur Utama Millennium Pharmacon International Ahmad Bin Abu Bakar mengatakan, pihaknya telah membuka dua cabang baru sepanjang tahun 2024 berjalan. Pertama, pada Februari lalu SDPC meresmikan cabang baru di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Kedua, belum lama ini SDPC menambah cabang baru di Pematang Siantar, Sumatra Utara.

Dengan tambahan dua cabang tadi, maka saat ini SDPC telah mengoperasikan 35 cabang yang tersebar di berbagai kota Indonesia.

Untuk mendukung langkah pembukaan cabang baru, SDPC menyediakan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 26 miliar pada 2024. Dana tersebut juga digunakan untuk renovasi bangunan cabang, renovasi gudang, pembelian peralatan, dan lain-lain.

Manajemen SDPC pun bertekad untuk terus menambah jumlah cabangnya, paling tidak dua cabang baru pada tiap tahun.

Meski belum merilis laporan keuangan per kuartal III-2024, Ahmad menyebut bahwa tren penjualan SDPC sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini mengalami pertumbuhan positif. Hal ini didukung oleh stabilnya permintaan produk-produk farmasi ataupun alat kesehatan di Indonesia.

“Bisa dikatakan bahwa deflasi yang terjadi 5 bulan beruntun tidak secara signifikan mempengaruhi tren penjualan kami,” ujar dia, Rabu (30/10).

Di samping itu, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) juga disambut positif oleh SDPC. Pelonggaran kebijakan moneter seperti itu diharapkan berdampak pada berkurangnya biaya distribusi yang ditanggung perusahaan. Penurunan suku bunga juga akan memudahkan SDPC ketika memerlukan fasilitas pinjaman dari perbankan di kemudian hari.

Berkaca dari situ, Manajemen SDPC tetap optimistis mampu meraih pertumbuhan penjualan 15% sampai akhir tahun nanti. Laba bersih SDPC juga diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Ahmad menambahkan, SDPC senantiasa mencari peluang untuk mendapatkan prinsipal baru yang akan mendukung langkah perusahaan dalam mengembangkan dan memperkuat bisnis distribusi farmasi dan alat kesehatan.

Pihak SDPC memastikan bahwa langkah-langkah untuk mencari prinsipal baru dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan peraturan atau persyaratan yang berlaku. SDPC juga sangat memperhatikan legalitas calon prinsipal yang akan bermitra dengan perusahaan.

“Prinsipal baru kami harus menghasilkan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak,” pungkas dia.

Merujuk situs resminya, SDPC bekerja sama dengan sejumlah prinsipal farmasi dan alat kesehatan untuk keperluan pendistribusian produk-produk tersebut. Contohnya adalah Simex, Nutrindo Think Natural, Lapi Laboratories Indonesia, Promed, Meiji, dan lain-lain.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - PT Hatten Bali Tbk (WINE), perusahaan produsen wine di Indonesia mampu mencatat kinerja ciamik pada kuartal ketiga tahun 2024. Emiten minuman beralkohol itu membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 12% secara tahunan (YoY), sejalan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa perseroan mampu memanfaatkan momentum peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali.

Pada kuartal ketiga tahun 2024, PT Hatten Bali mencatatkan pendapatan sebesar Rp 209,57 miliar, naik dari Rp 187,03 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan persiapan perseroan dalam menghadapi lonjakan permintaan, termasuk strategi antisipasi bahan baku yang berhasil menjaga laba kotor meningkat 12,8% secara year on year (YoY) menjadi Rp 95,66 miliar.

Laba usaha perseroan juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 16% YoY, didorong oleh efisiensi beban operasional yang terjaga. Laba usaha kuartal ketiga tahun 2024 tercatat mencapai Rp 48,76 miliar, meningkat dari Rp 42,04 miliar di Q3 tahun 2023. Kinerja positif ini menunjukkan keberhasilan perseroan dalam menjaga efisiensi biaya.

Kuartal ketiga menjadi periode dengan pertumbuhan kuartalan (QoQ) yang sangat baik bagi PT Hatten Bali. Dengan tingginya kunjungan wisatawan ke Bali, terutama selama high season, perseroan mencatatkan kenaikan penjualan sebesar 25,6% QoQ. Laba kotor meningkat 30,1%, sementara laba usaha naik 44,9%. Kinerja ini diikuti dengan lonjakan laba bersih yang tercatat tumbuh 66,4% dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Walaupun tahun 2023 merupakan tahun yang luar biasa dengan lonjakan permintaan akibat pentup demand setelah pandemi, di tahun 2024 ini perseroan tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan dua digit hingga kuartal tiga, menunjukkan pencapaian yang signifikan. Dengan semakin banyaknya penerbangan langsung dari luar negeri, kami optimis kinerja penjualan wine pada kuartal empat tahun ini akan sesuai dengan target," ujar Ketut Sumarwan Direktur PT Hatten Bali Tbk.