REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fashion Stylist Wanda Harra mencuri perhatian publik di media sosial. Ini karena penampilannya saat mengikuti sebuah pengajian dengan mengenakan cadar lengkap dan duduk di barisan perempuan. Diketahui, Wanda Harra adalah seorang pria yang diduga transgender.

Terkait hal seperti ini, beberapa tahun lalu almarhum Ustadz Yazid Jawas pernah mengingatkan jika sebuah pengajian khusus muslimah, maka wanita yang bercadar diharap membuka cadarnya.

Pernyataan Ustadz Yazid ini setelah mendapat pertanyaan berupa keluhan dari jamaah tentang adanya muslimah yang tak mau membuka cadarnya sama sekali saat pengajian sehingga membuat muslimah lainnya tak bisa mengenali.

"Jangan-jangan laki kali itu gak mau dibuka cadarnyaa.Nyusup itu. Kalau kajian khusus muslimah buka cadarnya dan janhan berkelompok," ujar Ustadz Yazid dikutip dari akun Youtube Bali Mengaji yang diunggah sejak enam tahun lalu.

"Saya ingatkan di awal ibu-ibu yang pakai cadar tolong buka cadarnya itu kan khusus perempuan semuanya kecuali di hadapan laki-laki," ujar Ustadz Yazid.

Sebelumnya, setelah dihujat dan ditegur berbagai pihak, Wanda Hara akhirnya meminta secara terbuka melalui Instagram pribadinya. Dalam sebuah video, ia mengakui telah mengenakan gamis dan cadar ke kajian. Ia pun mengakui bahwa perbuatannya tersebut adalah sebuah kesalahan.

“Saya Wanda Hara, dari hati yang paling dalam, mohon maaf atas kegaduhan ini. Atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak,” kata Wanda dalam sebuah video yang diunggah pada Senin.

Ia kemudian menyampaikan bahwa dirinya juga telah berkomunikasi dan meminta maaf secara langsung kepada Ustadz Hanan Attaki. Karena saat kajian dia duduk di barisan akhwat, padahal sejatinya dia merupakan laki-laki.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, angkat bicara soal pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Pengusutan itu turut menyeret kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita.

Bambang mengatakan, pengusutan dugaan korupsi yang saat ini sedang dilakukan KPK merupakan persoalan hukum. “Kalau persoalan hukum, tentu PDI Perjuangan taat pada hukum,” katanya saat ditemui awak media di Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang, Selasa (23/7/2024) malam.

Kendati demikian, Bambang menekankan bahwa partainya siap jika harus memberikan pendampingan hukum kepada Ita. “Sebagai kader partai, pasti kita akan memberikan pendampingan sama Bu Ita ataupun Mas Alwin (suami Ita yang juga menjabat anggota DPRD Jateng). Kita akan memberikan pendampingan secara hukum kalau nanti proses hukumnya berjalan,” ucapnya.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pascaserangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Ita akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin (22/7/2024). Pasca rapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi. "Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Penyidik KPK sudah melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor dan kediaman pribadi wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Belum lama ini, melalui video yang tersebar di X, Kelompokk Houthi di Yaman mengeluarkan ancaman akan membom infrastruktur strategis di Arab Saudi jika negara itu terbukti membantu Israel dan negara-negara Barat terkait esklasi konflik beberapa hari terkahir ini.

Beberapa sasarannya adalah Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, Bandara Internasional King Fahd di Dammam, dan juga beberapa pelabuhan di Ras Tanura, Jizan, dan Jeddah.

Ancaman itu dikeluarkan Houthi, setelah Militer Israel membombardir Pelabuhan Hudaidah dan sejumlah infrastruktur di Yaman.

Merespons hal tersebut, Pengurus PBNU KH Fahrur Rozi berharap semoga ancaman tersebut tidak terjadi. Saudi diharapkan tetap berkomitmen untuk mendukung Palestina berdaulat dan lepas dari penjajahan Israel.

“Kita harus mendorong Saudi dan seluruh negara di Timur Tengah mendukung Palestina,” kata Gus Fahrur.

Dia menjelaskan, semua pihak harus mendukung Saudi agar tetap berkomitmen demikian. Negara tempat Tanah Suci umat Islam tersebut harus berada dalam barisan koalisi yang memperkuat kedaulatan Palestina sehingga negara tempat Masjid al-Aqsha berada menjadi terbebas dari belenggu Israel.

Sebagaimana diketahui, Saudi pernah menjadi bandul besar pendukung Palestina ketika dipimpin Raja Faisal bin Abdul Azis as-Saud (wafat 1975). Pada 1973, dengan keteguhan dan keberaniannya Raja Faisal bersama dengan para pemimpin Arab lainnya memberlakukan embargo minyak terhadap negara-negara Barat yang mendukung Israel selama Perang Oktober. Akibatnya, Amerika Serikat mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap Arab Saudi.

Pangeran Turki Al-Faisal, yang menjadi penasihat di Istana Kerajaan pada 1973, ketika Raja Faisal mengambil keputusan embargo minyak, mengatakan bahwa raja tidak terguncang oleh ancaman AS dan tetap teguh.

Ketegasan tersebut menjadi tanda bahwa Saudi memiliki komitmen untuk mendukung Palestina merdeka dan menghentikan kebiadaban Israel di Timur Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, Selain Majapahit, Sriwijaya dikenal sebagai satu dari dua kerajaan terbesar di nusantara. Kerajaan yang menjadi pusat penyebaran agama Buddha tersebut berdiri dari abad ke-7 hingga 12 Masehi. Daerah kekuasaannya meliput wilayah Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatra dan sebagian jawa.

Kasori Mujahid dalam buku Di Bawah Panji Estergon mengutip Yaqut Shihab al-Din ibn-Abdullah al Rumial-Hamawi dalam Mu’jam al Buldan. Kitab tersebut menerangkan jika Sribuza, Zabaj atau Sriwijaya adalah kerajaan terkenal saat itu. Para pedagang Arab dan Persia pun sering datang ke kerajaan yang berpusat di tepi Sungai Musi.

Interaksi antara pedagang Arab dan Persia dengan Sriwijaya merupakan faktor penting yang mendorong Maharaja Sriwijaya mengirim surat kepada Khalifah Bani Umayyah.

Sayyid Qudratullah Fatimi (S.Q Fatimi) dalam Two Letters from Maharaja to The Khalifah mengidentifikasi addenda (lampiran) surat Raja Sriwijaya kepada Khalifah Bani Umayyah, yakni surat kepada Muawiyah dari kitab Al-Hayawan, karya Abu Usman Amr Ibn Bahr atau dikenal dengan Al-Jahiz (776-869 M/150-255 H).

Fatimi mencatat, surat itu ditemukan di sebuah diwan (sekretariat) Khalifah Mu’awiyah oleh Abdul Malik bin Umair dalam lemari arsip Bani Umayyah yang disampaikan kepada Abu Yusuf ats-Tsaqofi. Surat ini terdapat pada sub bab Kitab Malik as-Sin. Fatimi menerjemahkan as-Sin dengan al-Hind dengan salah satu alasan bahwa surat ini memiliki gaya tipikal surat resmi penguasa Kepulauan Hindia (Malik al-Hindi).

“Al Haytsam bin Adi telah menceritakan dari Abu Ya’qub al-Tsaqafi, dari Abdul Malik bin Umair berkata bahwa ia melihat dalam sekretariat Khalifah Mu’awiyah (setelah ia meninggal) sebuah surat dari Raja al-Shin bertuliskan: dari Raja-al-Shin yang di kandangnya terdapat ribuan gajah, yang istananya terbuat dari bata emas dan perak, yang dilayani oleh ribuan anak perempuan raja-raja dan yang memiliki dua sungai yang mengairi Gaharu, kepada Muawiyah.“

Surat yang terdapat dalam kitab al-Jahidz ini sebatas pembuka surat saja, belum merupakan intinya. Fatimi menyatangkan terpotongnya kutipan al-Jahidz mengingat surat dikirim dari negeri yang jauh untuk khalifah pertama setelah Khulafa ar-Rasyidin.

Maharaja Sriwijaya sudah dikenal para penulis Arab dan Persia abad ke 8-9 M. Maharaja merujuk kepada penguasa Sriwijaya. Orang Arab menyebut Sriwijaya sebagai Surbuza, Sribuza atau Sarirah. Sementara itu, sebutan al-Hind merujuk kepada Kepulauan Hindia, termasuk Sriwijaya.

Kasori Mujahid menjelaskan, berita-berita dari Dinasti Tang (618-907 M) dan Dinasti Song (960-1279M) menyebut jika Sriwijaya telah berhubungan baik dengan para pedagang Arab dan Persia. Pemukiman Arab pun sudah menyebar disana. Saat itu, agama Islam bahkan sangat diperhitungkan oleh penguasa kerajaan.

Pada saat yang hampir bersamaan, di negeri Perlak, Aceh Timur, muncul Kesultanan Perlak yang berdiri pada 840-972 M. Sultan pertamanya adalah Marhum Alauddin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua ASFA Foundation Komjen Pol (Purn) Dr. Syafruddin Kambo mengumumkan kelulusan peserta Pendidikan Kader Ulama/Pendidikan Intensif di Makkah Al-Mukarromah Saudi Arabia, kerjasama ASFA Foundation dengan Universitas Ummul Quro.

Menurut Haji Syafruddin, bahwa tujuan pendidikan kader ulama adalah untuk memantapkan wawasan wasathiyah Islam dengan memperdalam bahasa arab dan khazanah ilmu-ilmu Islam lainnya.

"Mereka akan belajar tentang wasathiyah Islam, bahasa Arab, Tafsir, Hadis, dan Metode Pendidikan Alquran, dan banyak lagi", ujar Wakil Kapolri periode 2016-2018.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2018-2019 ini juga menjelaskan, program pendidikan intensif ini didedikasikan untuk penguatan lembaga pendidikan Islam, ormas Islam, pesantren dan organisasi Islam di Indonesia.

Para kader pesantren yang mengikuti program pendidikan tersebut akan meningkatkan kualitas SDM. Mereka akan mendapatkan wawasan baru, pengalaman unik belajar langsung kepada masyayikh di Timur Tengah, merasakan lingkungan pendidikan di sana, sekaligus berjejaring dengan komunitas pelajar dari berbagai negara di Timur Tengah.

"Ini merupakan kesempatan belajar yang sangat bagus dan nantinya akan menambah kapasitas lembaga pendidikan Islam tempat mereka berkhidmah," kata Syafruddin.

Ketua Lazis ASFA Muchlis Hasyim menjelaskan pendidikan kader ulama merupakan program strategis untuk menguatkan dakwah Islam. Berbekal berbagai ilmu dan pengalaman yang ada, nantinya mereka diharapkan semakin mencintai dunia dakwah.

Mereka akan turun ke masyarakat untuk menyampaikan berbagai ilmu dan hikmah, sehingga masyarakat terdorong untuk mengamalkan Islam dalam keseharian. "Mereka diharapkan merefleksikan rasa cinta kepada banyak orang, cinta kepada seluruh makhluk yang ada di alam ini," kata Muchlis.

Wakil Ketua Lazis ASFA KH Anizar Masyhadi menjelaskan bahwa program ini adalah gelombang ke lima dari pendidikan yang pernah dilaksanakan di Ummul Quro yang akan diberangkatkan pada bulan September 2024.

"Ada 72 peserta yang lulus berasal dari 25 provinsi di Indonesia, merupakan kader atau utusan dari 72 lembaga pendidikan ataupun ormas Islam/organisasi ke Islaman.

Sebagaimana diketahui, ASFA Foundation melalui lazis ASFA telah mengadakan pendidikan kader ulama di Al-Azhar Kairo dan Unida Gontor.

Sampai saat ini, telah lebih dari 1.550 orang yang mendapat beasiswa atau bantuan pendidikan dari Lazis ASFA. Mereka merupakan kader lembaga pendidikan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selesai menempuh pendidikan, mereka diharapkan menyebarluaskan ilmu dan pengalaman yang didapat kepada masyarakat luas, sehingga mereka semua menjadi penggerak kemajuan Bangsa Indonesia.

ASFA Foundation menggerakkan program pendidikan, kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian di seluruh dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah protes masyarakat dunia atas keikutsertaan kontingen Israel dalam Olimpiade Paris 2024, Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan sangat terbuka dengan kedatangan atlet asal negeri zionis tersebut.

"Atlet Israel diterima di negara kami. Mereka harus dapat bersaing di bawah warna mereka karena gerakan Olimpiade telah memutuskannya," kata Presiden Prancis, Emmanuel Macron dikutip AFP, Rabu.

"Saya mengutuk dengan cara sekuat mungkin semua orang yang menciptakan risiko bagi para atlet ini dan secara implisit mengancam mereka," imbuh Macron.

Sebelumnya, terjadi penolakan kehadiran Israel yang dilayangkan oleh beberapa anggota parlemen Prancis sayap kiri dan Komite Olimpiade Palestina yang ingin agar ada pemboikotan.

Genosida Israel yang tak juga berhenti di Gaza, penyerangan pasukan penjajah terhadap fasilitas olahraga dan para atlet Palestina, hingga sikap parlemen Israel yang mengeluarkan resolusi untuk menolak negara Palestina dinilai menjadi alasan kuat untuk memboikot negara penjajah tersebut.

Macron menambahkan bahwa Israel memiliki "hak untuk membela diri" tetapi menyebut pemboman Gaza yang terus berlanjut – di mana 39.090 orang telah tewas, menurut perkiraan terbaru dari Kementerian Kesehatan di Gaza – "tidak dapat diterima"."Prancis adalah salah satu negara pertama di Eropa yang menyerukan gencatan senjata," ujar Macron.

Presiden Isaac Herzog telah mengonfirmasi bahwa dia akan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade pada Jumat waktu setempat. Macron mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga akan "diterima" tetapi tidak diharapkan karena dia masih berada di Amerika Serikat.

Dalam pembukaan olimpiade, sebagian besar jalan pusat kota Paris akan dialihkan terutama menjelang upacara di sepanjang sungai Seine. Nantinya sebanyak 45.000 anggota pasukan keamanan akan bertugas serta 10.000 tentara untuk mencegah insiden apa pun yang akan merusak pembukaan event empat tahunan tersebut."Ada tantangan keamanan dan itu berlaku untuk semua ibu kota yang menyelenggarakan Olimpiade," kata Macron.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim merepons soal kerjasama yang pernah dilakukan organisasi Muhammadiyah bersama Leimena Institute, sebuah lembaga yang terkait dengan American Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel.

Menurut dia, kerjasama tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Muhammadiyah mendukung kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. Walaupun, menurut dia, sebenarnya yang pantas merespons masalah ini sebenarnya Ketua Muhamamadiyah bidang urusan lain.

"Itu gak bisa kemudian kita jadikan sebagai suatu alasan ya. Tapi, sekali lagi informasi tentang itu juga masih belum riil dan kemudian yang membidangi urusan itu adalah sekali lagi ada bagian dari ketua yang lain," ujar Kiai Saad.

Terkait masalah ini, dia pun mengibaratkan seperti relasi antarnegara. Lalu, satu negara itu pun memiliki operasi senyap yang sebenarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Tapi dalam konteks ini sama dengan beginilah kita punya relasi dengan misalnya negara-negara yang lain dan seperti itu dan negara-negara yang lain itu juga kadang-kadang punya hubungan-hubungan dengan yang sesuatu yang kemudian senyap berlawanan dengan Muhammadiyah. Paham ya dalam konteks seperti itu," ucap dia.

Karena itu, menurut dia, kerja sama Muhammadiyah dengan Leimena tersebut bukan berarti menunjukkan dukungan terhadap apa yang dilakukan Israel.

"Sehingga ketika kita berhubungan itu bukan dalam konteks mendukung apa yang telah dilakukan oleh pihak lain terkait dengan sekali lagi penjajah-penjajahan itu," kata Kiai Saad.

Muhammadiyah dikaitkan dengan kemitraan Leimena yang disebut kuat mempunyai hubungan dengan American Jewish Committee (AJC).

Dilansir dari laman resminya, AJC merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

AJC melakukan penetrasi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui jalur dialog antariman dan budaya. Yang teranyar, adalah kuliah umum yang menghadirkan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL), di Masjid Istiqlal pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini mendadak batal sepihak menyusul polemik kunjungan lima intelektual Nahdliyin ke Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menurut penuturan sumber Republika.co.id, AJC dalam operasinya di Indonesia menggandeng Institut Leimena. Melalui kolaborasi sudah banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan dan ormas keislaman.

Kementerian Agama misalnya, saat masih dijabat menterinya Fakhrul Rozi, memberikan karpet merah untuk mengadakan dialog lintas budaya dan iman.

Tak hanya itu, rencana kerja sama konon diagendakan untuk membuat kurikulum pengenalan Yahudi di madrasah-madrasah dan pesantren. Modus operandi ini tercium dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterkaitan antara AJC dengan Leimena bukan isapan jempol. Dikutip dari Jewishlink.news, Ari Gordon menjelaskan kegiatan terbaru dalam upaya AJC untuk membangun dan memperluas hubungan Muslim-Yahudi adalah misi kepemimpinan selama 10 hari yang diselenggarakan oleh AJC pada Juli di Indonesia, tempat di mana (sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers AJC) AJC telah terlibat selama dua dekade.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari keterlibatan jangka panjang ini, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute (LI), sebuah LSM Indonesia yang memajukan pluralisme, untuk menyelenggarakan webinar internasional mengenai topik-topik Yahudi dengan Kementerian Agama Indonesia.

Selama setahun terakhir, kata dia, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute untuk mengajarkan kelas “Pengantar Yudaisme” selama tiga jam kepada para pendidik agama di Indonesia, termasuk sesi “Tanya Apa Saja”, sebagai bagian dari program sertifikat Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

“Pada tahun pertamanya saja, pelatihan CCRL telah menjangkau lebih dari 2.400 pendidik agama di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam kunjungan kepemimpinan ke Indonesia pada bulan Juli, staf dan anggota dewan AJC bertemu dengan para pejabat pemerintah terkemuka, yang sangat mendorong lebih banyak lagi inisiatif antar masyarakat.

Mereka juga bertemu dengan para jurnalis, tokoh agama, aktivis masyarakat, akademisi dan pemimpin bisnis, serta mengunjungi beberapa sekolah dan perguruan tinggi agama.

Dalam sebuah program...

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, bahwa sosok Anies Baswedan pernah menjadi rival. Tetapi, pihaknya sekarang justru berdialog dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Ya, Anies kadang-kadang kita kontestasi, kadang-kadang kita berdialog dengan Pak Anies, karena PDI Perjuangan kan menyatukan," ujar Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Sementara untuk peluang mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta, menurutnya, Ahok sedang fokus memberikan pendidikan bagi kader-kader PDIP terkait perekonomian.

"Sekarang beliau ketua DPP bidang perekonomian, sehingga dari pengalamannya sebagai gubernur, wagub tentu saja diperlukan untuk mendidik kader-kader partai. Apakah Pak Ahok akan dicalonkan di DKI atau daerah lain, nanti Bu Mega yang akan mengambil keputusan,” katanya.

Selain itu, terkait isu masih adanya Jokowi Effect di Pilkada Jakarta, Hasto menegaskan yang terpenting adalah efek dari mesin partai, bukan tokoh.

"Yang penting itu adalah efek pemenangan itu perpaduan kepemimpinan strategis, ideologi, kelembagaan dan kekuatan mesin partai yg menyatukan dengan rakyat, itu faktor determinan yang utama, bukan faktor orang per orang,” tutup Hasto.

Sebagai informasi, Anies Baswedan telah mengantongi dukungan dari dua partai untuk maju Pilkada DKI Jakarta, yakni PKS dan NasDem. Berbekal dua dukungan partai itu, Anies telah memenuhi syarat pencalonan Pilkada Jakarta 2024.

PKS diprediksi mengantongi 18 kursi di DPRD DKI, sementara NasDem 11 kursi. Total, partai pengusung Anies memiliki 29 kursi di DPRD DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak hampir pasti akan kembali berkompetisi pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024. Kandidat dengan status incumbent atau pejawat ini sudah memborong tujuh rekomendasi partai politik parlemen dan satu parpol non-parlemen yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, dan terakhir adalah PKS, serta parpol non-parlemen Perindo.

Yang menarik, partai penguasa di Jatim, yakni PKB belum menentukan sikap. PKB memperoleh 27 kursi atau bisa mengusung satu pasang cagub-cawagub tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Sedangkan PDIP di urutan kedua yang memperoleh 21 kursi di DPRD Jatim. Belakangan, muncul wacana mengusung kader PDIP yang juga Tri Rismaharini sebagai kandidat cagub Jatim.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, elektabilitas Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua terkait Pilkada Jawa Timur meski belum melakukan safari politik. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan kemungkinan PDIP mengusung perempuan asal Surabaya itu pada Pilgub Jatim.

"Ibu Risma itu nomor dua (karena) belum bergerak. Sama dengan survei Pak Andika (Perkasa) di Jawa Tengah belum bergerak. Artinya mereka-mereka itu mengandung harapan dari rakyat," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, akhir pekan kemarin.

Pria asal Yogyakarta itu mengaku saat ini partainya masih menjaring sosok yang layak untuk diusung dalam Pilkada Jatim. Namun, dia mengatakan, Risma menjadi salah satu kandidat yang dicermati. Hasto pun meyakini elektabilitas Risma berpotensi terus naik dan bahkan bersaing ketat dengan pejawat Khofifah.

"Ibu Mega sudah menugaskan salah satu fungsionaris DPP Pak Said Abdullah, juga Pak Pramono Anung untuk membantu proses konsolidasi di Jawa Timur," katanya.

Dari hasil survei tersebut, Risma pun diyakini masih bisa mengejar elektabilitas Khofifah di Jatim. Khofifah-Emil sebagai pejawat di Jatim ternyata hanya mengantongi 26,8 persen saja. Angka itu dinilai jauh menyusut dari elektablilitas pejawat dibanding hasil Pilkada Jatim 2018 sebesar 53,55 persen.

"Pasangan bakal calon Risma-Marzuki dapat membuka peluang besar mengubah political game karena dijiwai oleh spirit untuk menyelamatkan masa depan demokrasi," kata pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal.

Iqbal menilai, sosok Tri Rismaharini yang diduetkan dengan KH Marzuki Mustamar bisa mengubah peta politik Pilkada Jatim. Duet tersebut diyakini menjadi lawan tanding seimbang untuk Khofifah-Emil.

"Bila konstelasi pasangan bakal calon Tri Rismaharini-Marzuki Mustamar (Risma-Marzuki) terbentuk, bukan mustahil pasangan itu bisa mengubah peta politik Jatim," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).

Dia mengatakan, konstelasi Pilkada Jatim 2024 sejauh ini masih menyisakan tiga partai politik yang belum menentukan arah dukungan atau kepastian berkoalisi. Ketiganya yakni PKB yang menguasai 27 kursi DPRD Jatim, PDIP memiliki 21 kursi, dan Partai Nasdem memiliki 10 kursi.

Iqbal mengatakan, sejauh ini PKB mewacanakan kiai kharismatik NU asal Malang KH Marzuki Mustamar yang diduetkan dengan politisi Senayan dari PKB Arzeti Bilbina. Sedangkan elite PDIP menegaskan tidak akan membiarkan Pilkada Jatim diwarnai pertarungan melawan "kotak kosong".

"Kami tentu sangat mengapresiasi antusiasme dan heroisme PKB dan PDIP, tentu juga Nasdem sebagai tiga parpol yang masih ketat mengalkulasi secara taktis pasangan bakal calon di Pilkada Jatim," ucap pengajar FISIP Unej itu.

Menurutnya, sudah semestinya ketiga parpol itu mengedepankan pilihan rasional. PKB mungkin bisa berbesar hati tidak memaksakan KH Marzuki sebagai bakal cagub, tapi bisa jadi bakal cawagub mendampingi Risma.

"Kendati tiket istimewa PKB memang berhak atas posisi bakal cagub, namun elektabilitas Kiai Marzuki harus diakui masih jauh di bawah Risma, sehingga yang paling rasional ya Risma-Marzuki atau 'Riski' dapat membuka peluang dalam Pilkada Jatim," tuturnya.

Iqbal menilai, duet Risma-Marzuki bisa menjadi antitesis dari kekuatan populisme, karena merepresentasikan sosok birokratik dan ulama kharismatik. "Keduanya bisa menjadi alternatif yang rasional buat figur pemimpin teknokratik dan penjunjung nilai moral, tanpa dinodai kasus hukum yang banal," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR— Malaysia mengevakuasi 123 warganya dari Bangladesh menyusul demonstrasi besar-besaran dilakukan mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah negara tersebut dalam penerapan sistem kuota penerimaan pegawai pemerintahan.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan tertulis diterima di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan 123 dievakuasi dengan pesawat khusus Air Asia AK76 sekitar pukul 11.23 waktu setempat (pukul 12.23 WIB) dari Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal di Dhaka.

Mereka tiba di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) Terminal 2 pada pukul 4.56 waktu setempat (pukul 16.56 WIB).

Meski demikian, menurut keterangan itu, beberapa warga Malaysia memutuskan untuk tetap berada di Bangladesh. Mereka yang bertahan merupakan mahasiswa tahun akhir dan yang memang bekerja di sana.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail dalam sebuah pernyataan mengatakan telah mewakili pemerintah menyambut kepulangan 123 warganya yang tiba dari Bangladesh di KLIA 2.

Dengan telah kembalinya ke tanah air, ia mengatakan misi yang diamanatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyelamatkan rakyat Malaysia telah dilaksanakan dengan baik.

Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer ketika jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.

Sedikitnya 30 orang tewas pada Jumat (19/7/2024) ketika demonstrasi anti pemerintah berkecamuk di negara Asia Selatan tersebut, kata sumber kepolisian di Dhaka kepada Anadolu. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam pertempuran di seluruh negeri.

“Melibatkan generasi muda adalah yang terbaik dan satu-satunya cara untuk maju,” tambah Turk.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Otoritas ibu kota Bangladesh, Dhaka pada Jumat melarang arak-arakan besar apapun atau kerumunan setelah jumlah korban tewas dalam protes mahasiswa yang penuh kekerasan terhadap sistem kuota pekerjaan meningkat menjadi 45 orang.

Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi di Dhaka, menurut sumber kepolisian kepada koresponden Anadolu di ibukota itu. Sementara, lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri, menurut sumber kesehatan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan pada Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta militer Bangladesh untuk melindungi kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan parah diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, yang menjadi pusat aksi protes menentang pembatasan pekerjaan publik.

Menurut saksi mata, tiga orang terluka pada Jumat ketika polisi melepaskan tembakan pada arak-arakan yang dilakukan oleh partai sayap kiri di ibu kota.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong, serta Narayan Ganj. Selain polisi, pasukan paramiliter telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Negara Asia selatan tersebut mengalami peningkatan aksi protes yang menentang sistem kuota 56 persen pada pekerjaan publik, yang membuat pemerintah menutup seluruh lembaga pendidikan di Bangladesh.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus perguruan tinggi dan universitas.

Untuk itu pemerintah melakukan pemadaman informasi yang hampir total tanpa koneksi pita lebar dan internet seluler di negara itu, media sosial juga telah dibatasi.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka setelah pemerintah menutup internet.

Para pengunjuk rasa pada Kamis juga membakar gedung TV milik pemerintah di Dhaka. Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa telah menawarkan perundingan kepada para mahasiswa yang melakukan protes namun ditolak. Tawarannya termasuk pengurangan kuota pekerjaan publik menjadi 20 persen.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen. Namun, partai berkuasa membatalkan “prosesi perdamaian” pada Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes sore ini. Perdagangan dan bisnis sebagian ditutup di Dhaka karena demonstrasi yang disertai kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, Elektabilitas Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi yang diusung Partai Gerindra di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024 perlu diuji signifikansinya dalam menggempur 'kandang banteng'. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengingatkan, Jateng adalah salah satu lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"Apa pun di Jawa Tengah itu adalah selalu disebut dengan kandangnya banteng, jadi nanti tinggal diuji apakah elektabilitasnya Luthfi signifikan itu bisa menggempur dan merebut 'kandang banteng' ataupun tidak," kata Adi Prayitno ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Elektabilitas Ahmad Luthfi, menurut dia, perlu dilihat dalam beberapa bulan ke depan untuk membandingkannya dengan para kandidat yang akan dijagokan oleh partai politik lain.

"Tinggal kita lihat selama beberapa bulan ke depan ini apakah elektabilitasnya akan terus naik atau justru sebaliknya karena calon-calon penantang belum kelihatan melakukan kampanye-kampanye politik, terutama penantang dari PDI Perjuangan," ujarnya.

Adi lantas mengingatkan adanya kecenderungan pemilih militan PDI Perjuangan di Jawa Tengah.

"Jadi siapa pun yang diusung oleh PDI Perjuangan nantinya sangat potensial mesin mereka terus mendidih, tinggal diuji siapa yang kuat, tentu kerja-kerja politik yang nyata dan terukurlah yang akan membuktikan segala-galanya," tuturnya.

Untuk itu, dia menilai kondisi Pilkada Jawa Tengah 2024 bisa saja mirip seperti Pilkada Jawa Tengah 2013. Kala itu, PDI Perjuangan bukan menjadi partai penguasa dan partai pemenang pemilu. Namun, lanjut dia, Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dengan elektabilitas yang awalnya terbilang rendah berhasil mengalahkan petahana Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pada Pilkada Jawa Tengah 2013.

"PDI Perjuangan kalau bicara tentang pilkada punya success story, 2013 saat itu jagoannya tidak kuat, namanya Ganjar Pranowo, saat itu PDI Perjuangan bukan penguasa. Akan tetapi, mampu memenangkan pilkada," ucapnya.

Meski demikian, dia tak menampik serta mengamini elektabilitas Ahmad Luthfi yang saat ini terbilang relatif kuat dan signifikan ketimbang sejumlah nama lainnya yang masuk dalam bursa Pilkada Jawa Tengah 2024 berdasarkan sejumlah hasil survei.

"Saat ini Ahmad Luthfi punya modal sosial, modal politik, yaitu elektabilitasnya unggul dibandingkan yang lain, termasuk dari jagoan PDI Perjuangan. Yang kedua ya di-support oleh mesin politik KIM (Koalisi Indonesia Maju), partai pemenang pilpres di Jawa Tengah," kata dia.

Sebelumnya, Senin (22/7/2024) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra mengumumkan mengusung Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi sebagai bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

"Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Pol. Drs. H. Ahmad Luthfi menjadi bakal calon gubernur," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Muzani menambahkan bahwa keputusan Partai Gerindra mengusung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng 2024 telah dikomunikasikan dengan partai politik lain yang tergabung dalam KIM.

Adapun, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan memprioritaskan mengusung kader internal pada Pilkada Jawa Tengah, Bali, dan sejumlah daerah lain yang menjadi basis dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Hal itu disampaikan Hasto menjawab wartawan seusai mengisi pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Bogor, Jawa Barat, Selasa.

"Ya PDI Perjuangan Jateng, Bali, dan daerah-daerah basis, partai akan mendorong kader internal partai," kata Hasto.

Menurut dia, mengusung kader internal dalam kontestasi pilkada serentak merupakan bagian dari muruah partai dan kaderisasi yang autentik terjadi di tubuh PDI Perjuangan.

"Oleh karena itu, bagian dari pride dan juga bagaimana kaderisasi dan percaya terhadap kader partai sendiri," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai peluang mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn. Andika Perkasa untuk diusung di Pilkada Jateng, Hasto menyatakan bahwa elektabilitas Andika Perkasa cukup tinggi meskipun belum bergerak di lapangan.

"Loh Pak Andika belum bergerak, elektoralnya sudah masuk lima besar di Jateng," ucap Hasto.

Meski begitu, pria asal Yogyakarta itu menegaskan bahwa keputusan final mengenai pencalonan Andika Perkasa masih harus menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Tapi nanti Ibu Mega yang akan memutuskan karena ada yang mengusulkan Pak Andika juga untuk di Jakarta," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON –- Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, Saka Tatal, pada Selasa (23/7/2024) dinyatakan bebas murni. Di hari yang sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menerima permohonan suaka perlindungan terhadap Saka Tatal.

Saka Tatal yang didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, mendatangi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon, untuk mengurus berkas bebas murni. Selama empat tahun terakhir, Saka diketahui harus menjalani wajib lapor.

Saka sebelumnya divonis delapan tahun oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Cirebon dalam kasus pembunuhan Vina. Namun hukuman itu hanya dijalaninya selama tiga tahun delapan bulan. Setelah mendapat remisi, Saka bisa menghirup udara bebas pada April 2020.

Salah satu kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, mengatakan, Saka selama ini baru dinyatakan bebas bersyarat. Karena itu, kliennya harus tetap wajib lapor. ‘’Saka hari ini mengambil surat keputusan pengakhiran bimbingan. Saka kan awalnya bebas bersyarat sekarang sudah bebas murni,’’ ucap Titin, Selasa (23/7/2024).

Titin mengatakan, meski kini Saka telah bebas murni, namun status sebagai mantan terpidana tetap melekat pada diri Saka. Karena itu, pihaknya telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena yakin Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. ‘’Makanya kita mengajukan PK,’’ tegas Titin.

Dari 15 pengajuan permohonan tersebut, LPSK menyetujui memberikan perlindungan terhadap WO, MR, SA, SK, dan SL yang merupakan anggota keluarga Vina. “Menerima permohonan dari keluarga V (Vina), yakni WO, MR, SA, SK, dan SL dengan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologis yang dikerjasamakan dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat,” begitu kata Achmad.

Persetujuan perlindungan serupa, kata Achmad, juga diputuskan untuk Saka Tatal. “Terkait permohonan ST, LPSK memutuskan untuk menerima permohonan pemenuhan hak prosedural dan hak rehabilitasi psikologis,” begitu kata Achmad.

Saka Tatal adalah satu dari delapan yang dipidana dalam kasus kematian Vina dan Eky. Tujuh yang dipidana tersebut saat ini masih mendekam di sel penjara untuk menjalani hukuman seumur hidup lantaran dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan.

Selanjutnya, LPSK dalam keputusannya juga menolak permohonan perlindungan terhadap sembilan pengaju. Tujuh orang yang ditolak permohonan perlindungannya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Achmad mengatakan, penolakan pemberian perlindungan terhadap tujuh orang tersebut lantaran dinilai tak memenuhi syarat dalam pasal 28 ayat (1) UU 31/2014 tentang LPSK.

“Para pemohon dalam memberikan keterangan dan informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutup-nutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa (kematian Vina dan Eky),” begitu kata Achmad.

Adapun dua nama lain yang ditolak permohonan perlindungannya oleh LPSK adalah LA dan SD. Achmad menjelaskan, penolakan terhadap dua nama tersebut, lantaran dinilai belum adanya proses hukum terhadap keduanya.

“Menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini, karena permohonan praperadilan atas Pegi Setiawan telah dinyatakan diterima oleh PN Bandung,” begitu ujar Achmad.

Namun, LPSK memastikan, jika dilakukan pemeriksaan kembali terhadap LA dan SD dalam proses pemidanaan, keduanya dapat mengajukan permohonan perlindungan ulang.