REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Eva Rianti

Dalam Rapat Paripurna ke 21 Masa Persidangan V Tahun 2024, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan pemerintah terkait utang jatuh tempo pada 2025 yang berpotensi sangat berdampak terhadap defisit APBN 2025. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya perhatian terhadap perubahan pendapatan negara serta lifting minyak bumi.

"Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata Cucun dalam dalam rapat paripurna pada Selasa (9/7/2024).

Cucun menilai bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran ke depan akan menghadapi tantangan fiskal yang berat mengingat kondisi ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian. Kondisi eksternal tersebut akan memberikan efek domino terhadap perekonomian domestik.

"Bagaimana rescheduling utang dan bagaimana jatuh tempo kita yang harus betul-betul prudent dalam penyusunan APBN, karena tools-nya ini kan APBN, bagaimana jaga keseimbangan primer. Jangan sampai kita terlalu bernafsu untuk membuat program-program baru, sementara kondisi fiskalnya juga dalam keterbatasan," ujarnya.

Selain itu, Cucun juga mengingatkan bahwa penerimaan negara tahun ini diproyeksikan tidak mencapai target lantaran kondisi perekonomian global saat ini.

"Kita juga agak worry kalau semester II tidak sesuai target nanti akan jadi beban kepada pemerintah baru ke depan untuk mengakselerasi, makanya kita mempersiapkan bingkai dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025," kata Cucun.

Adapun sebelumnya Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan menyampaikan utang jatuh tempo yang mencapai Rp 800 triliun pada 2025. Menurutnya, selama pasar keuangan baik, maka utang yang jatuh tempo tahun depan tidak menjadi masalah.

"Ibu (Menkeu) menyampaikan kemarin kan selama pasar keuangan kita baik, selama confident dari masyarakat, dari investor bagus itu sesuatu yang masih bisa kita manage," ujar Deni.

Pengamat Ekonomi Yusuf Wibisono berpendapat, Presiden terpilih Prabowo Subianto mesti memikirkan dan mempertimbangkan sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara. Menurut Yusuf, kondisi fiskal Indonesia saat ini perlu menjadi peringatan.

Peringatan terjadi seiring dengan stagnasi rasio pajak sekaligus beban belanja negara yang sulit ditekan. Ia pun menyoroti mengenai ‘normalisasi’ utang pemerintah yang kian membengkak hingga saat ini.

“Pembenaran pemerintah untuk berutang umumnya adalah spekulatif, yaitu bahwa utang akan digunakan untuk kegiatan produktif yang diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari bunga utang,” kata Yusuf kepada Republika, Rabu (3/7/2024).

Berdasarkan analisisnya, Yusuf mengatakan, di era Presiden Prabowo, bila pada 2024 utang pemerintah yang jatuh tempo di kisaran Rp400 triliun, maka sepanjang 2025—2028 utang pemerintah yang jatuh tempo totalnya Rp3.100 triliun atau sekitar Rp800 triliun per tahun.

Dengan beban bunga utang penerimaan kini ada di kisaran Rp500—600 triliun per tahun, maka beban bunga utang dan cicilan pokok utang pemerintah di era Presiden Prabowo berpotensi menembus Rp1.300-1.400 triliun setiap tahunnya.

“APBN era Presiden Prabowo akan menanggung beban berat karena harus mengakomodasi warisan proyek Presiden Jokowi seperti IKN dan PSN yang belum selesai, maupun untuk mengakomodasi janji kampanye Presiden Prabowo sendiri seperti makan siang-minum susu gratis,” terangnya.

Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya tidak hanya makan bergizi gratis. Tetapi juga kenaikan gaji ASN, membuka sekolah unggulan termasuk menambah fakultas kedokteran hingga 300, meningkatkan produktivitas pertanian, melanjutkan dan mengembangkan hilirisasi tambang, hingga membentuk badan penerimaan negara untuk meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan.

“Skenario ideal adalah jika APBN memiliki tambahan ruang fiskal yang signifikan untuk membiayai janji politik Presiden Prabowo, melanjutkan proyek warisan Presiden Jokowi dan sekaligus memenuhi pembayaran beban utang pemerintah. Dibutuhkan setidaknya tax ratio di kisaran 12 persen dari PDB. Namun skenario ini sangat sulit, untuk APBN 2025 pemerintah dan DPR hanya berani menetapkan target tax ratio 2025 di kisaran 10,0-10,2 persen dari PDB saja,” jelas Yusuf.

Tanpa adanya kenaikan rasio pajak yang signifikan, serta tetap memaksakan melanjutkan proyek warisan Presiden Jokowi dan sekaligus memenuhi janji politik, akan ada risiko yang ditanggung. Setidaknya ada dua hal menurut Yusuf akibat persoalan itu.

“Itu akan berimplikasi dua hal; kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran atau pemotongan anggaran belanja tidak terikat seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial,” ujar dia.

Yusuf melanjutkan, ketika pasar melihat sikap Presiden Prabowo yang cenderung permisif dengan utang, bahkan sempat beredar kabar liar berniat akan menaikkan rasio utang pemerintah yang kini di kisaran 38 persen dari PDB menjadi kisaran 50 persen dari PDB, hal ini segera dipandang sebagai sinyal meningkatnya risiko fiskal. Dalam beberapa pekan terakhir ini terlihat instabilitas nilai tukar rupiah yang salah satunya dipicu oleh persepsi kenaikan resiko fiskal ini.

“Maka skenario yang lebih rasional dan menjamin kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal adalah Presiden Prabowo harus mengevaluasi kembali proyek-proyek mercusuar warisan Presiden Jokowi yang tidak memiliki urgensi seperti IKN,” ungkapnya,

Bahkan juga akan lebih solutif jika Presiden terpilih Prabowo bersedia mempertimbangkan ulang program makan bergizi gratis agar tidak membebani APBN secara masif. Jika benar program makan bergizi gratis ‘hanya’ menelan anggaran Rp71 triliun pada 2025, ini tetap berat untuk ditanggung oleh APBN 2025.

Menurut Yusuf, sebaiknya anggaran sebesar Rp71 triliun itu difokuskan untuk memperkuat program yang memiliki dampak lebih besar, seperti program penanggulangan stunting yang selama ini anggaran nya hanya di kisaran Rp35 triliun. Atau anggaran Rp71 triliun ini akan menjadi sangat berarti jika dialihkan untuk anggaran ketahanan pangan yang selama ini anggaran nya hanya di kisaran Rp100 triliun.

“Kita juga berharap Presiden terpilih tidak secara gegabah menambah utang dan menjaga disiplin fiskal secara ketat. Konsolidasi fiskal pascapandemi harus dipastikan berlanjut. Defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8 persen dari PDB tidak mencerminkan kehati-hatian fiskal. Selayaknya defisit fiskal dijaga dibawah 2 persen dari PDB,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Acara seru nan heboh datang dari Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Purwokerto yang bikin geger dunia public speaking! Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas BSI Kampus Purwokerto sukses gelar seminar ‘Strategi Efektif Menjadi Jagoan Public Speaking dengan Percaya Diri’ dan berhasil mencuri perhatian berbagai kalangan.

Acara yang berlangsung pada Kamis (27/6/2024) pukul 09.30 WIB di Aula Universitas BSI Kampus Purwokerto ini dihadiri oleh 100 peserta, termasuk anggota Korem 071/Wijayakusuma Banyumas, siswa SMAN 4 Purwokerto, SMK CBM Purwokerto, mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, STIKOM Yos Sudarso Purwokerto, dan banyak lagi. Kehadiran Forum Pengurus OSIS Kabupaten Banyumas juga jadi bukti nyata komitmen mereka dalam mengembangkan kemampuan komunikasi yang mumpuni di kalangan pelajar.

Kepala Kampus Universitas BSI Kampus Purwokerto, Chandra Kesuma, membuka acara dengan sambutan hangat dan penuh semangat. "Kami sangat senang melihat antusiasme dari berbagai kalangan yang hadir, termasuk Forum Pengurus OSIS Kabupaten Banyumas. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya dengan penuh harap.

Tak ketinggalan, Koordinator Bidang II Non Akademik Universitas BSI Kampus Purwokerto, Ragil Wijianto, juga memberikan sambutan yang menekankan betapa pentingnya keterampilan public speaking dalam dunia kerja dan kehidupan. "Seminar ini diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi para peserta untuk masa depan mereka," ucapnya dengan tegas.

Acara makin greget dengan hadirnya narasumber utama, Orchid La Oktajuon Pisue, yang memberikan materi inspiratif dan interaktif mengenai strategi efektif dalam public speaking. Para peserta, termasuk anggota Forum Pengurus OSIS Kabupaten Banyumas, tampak antusias dan aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab serta diskusi.

Seorang perwakilan dari Forum Pengurus OSIS Kabupaten Banyumas, Raihan, tak bisa menyembunyikan kepuasannya setelah mengikuti seminar ini. "Materinya sangat bermanfaat dan disampaikan dengan cara yang menarik. Saya jadi lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum," ungkapnya dengan semangat membara.

Dengan semangat kebersamaan dan antusiasme yang tinggi, Universitas BSI siap mencetak jagoan-jagoan public speaking masa depan! Yuk, jadi bagian dari perubahan dan wujudkan masa depan cerah di Universitas BSI!

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN TOBA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberikan pelatihan pembuatan paket wisata di Kabupaten Toba melalui program “Beli Kreatif Desa Wisata (Beti Dewi)" 2024.

Menparekraf Sandiaga dalam acara Beti Dewi yang diselenggarakan di Desa Wisata Meat ini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kemenparekraf dalam mendorong desa-desa wisata di Sumatra Utara agar dapat memperkuat produk wisata dan ekonomi kreatif. Khususnya dalam membantu pengelola desa wisata untuk membuat paket-paket wisata.

“Kami membangun ADWI dan ada 420 desa wisata di seluruh Sumatra Utara yang tergabung sejak 2021. Dan pada 2024 juga kita launching Beti Dewi, jadi tidak hanya memperkenalkan promosi destinasinya tapi harus mendorong produk ekonomi kreatifnya, dan berkolaborasi memperkenalkan SDM yang lebih baik, sehingga melalui pelatihan diharapkan semua akan meningkat SDM-nya,” kata Menparekraf dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Menparekraf berharap melalui pendampingan ini maka jangkauan promosi pemasaran produk di desa wisata akan lebih luas, dan bisa onboarding paket-paket tersebut pada platform online travel agent (OTA) mitra Kemenparekraf.

Saat ini program Beti Dewi telah memperluas kolaborasi dengan stakeholder pariwisata termasuk dengan 5 online travel agent (OTA) di antaranya Traveloka, Tiket.com, Mister Aladin, dan Atourin & Djalanin.com sebagai salah satu platform online terbesar di Asia Tenggara. Nantinya para peserta mendapat kesempatan untuk melakukan onboarding produk parekraf di online travel agent tersebut.

“Kami akan siapkan desa wisata dengan sebaik-baiknya, sehingga yang merasakan dampak positif pariwisata bukan hanya kelompok atas, tapi juga di semua bidang, dan lintas sektor,” kata Menparekraf.

Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf/Baparekraf, Dwi Marhen Yono, menjelaskan selama dua tahun ini Kemenparekraf sudah mendampingi 369 desa hingga mereka onboarding dan sudah ada 712 paket wisata yang terjual melalui OTA mitra Kemenparekraf.

Harapan kami ini akan meningkatkan pendapatan desa wisata yang sudah terkurasi dari Kemenparekraf. Kami mendapat kabar gembira dari beberapa desa salah satunya desa Alamendah di Bandung yang kami dampingi dalam 2 tahun, naik 300 persen pendapatannya,” kata Marhen.

Bupati Toba Poltak Sitorus, menyampaikan bahwa Danau Toba merasakan perubahan besar sejak kepemimpinan Menparekraf Sandiaga.

“Kunjungan wisata yang sebelumnya 200 ribuan sekarang pada tahun 2023 sudah menjadi 2 juta lebih kunjungan wisata ke Danau Toba. Tentunya ini sangat berdampak bagi ekonomi Danau Toba dan khusus untuk UMKM pendapatannya meningkat signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga meningkat, untuk 2023 naik 10 persen, sangat membanggakan bagi Toba,” kata Poltak.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Produk makanan asal Kota Solo, Jawa Tengah, yang diproduksi oleh PT Halalan Thayyiban Indonesia (PT HATI) menyuplai kebutuhan konsumsi jamaah haji berstandar tinggi sesuai dengan komitmen Pemerintah Arab Saudi.

Pemilik perusahaan Puspo Wardoyo, di Solo, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan dalam hal makanan, memang saat ini sebagian besar makanan haji disuplai oleh perusahaan katering yang sifatnya masih belum modern atau belum standar pabrikasi.

"Jadi masih katering yang bisa dikatakan tradisional. Ke depannya mau tidak mau, suka tidak suka, Kerajaan Saudi akan meningkatkan pelayanan makanan, termasuk dalam proses produksi juga harus mengikuti standar GMP (good manufacturing process) dan juga mengimplementasikan HACCP (hazard analysis critical control point)," katanya lagi.

Terkait hal itu, pihaknya sudah mulai memproduksinya melalui produk MakanKu.

Dengan makanan siap saji yang diproses dengan standar tinggi, katanya lagi, hasilnya lebih higienis, sehat, dan lebih awet.

"Karena menggunakan teknologi tinggi dan juga menggunakan standar proses sesuai dengan SFDA atau proses pabrikasi. Ini juga yang ke depan harus menjadi konsen dari semua pelaku di bisnis makanan perhajian," katanya pula.

Ia menyatakan makanan tersebut jauh lebih efektif dibandingkan makanan yang masih dimasak dan disajikan secara tradisional. Menurut dia, dengan jamaah haji yang tidak sedikit tentu hal itu menjadi pekerjaan yang tidak mudah.

"Dimasak hari ini, dikemas hari ini, kemudian di-delivery hari ini serta dikonsumsi hari ini juga. Betapa susahnya mengelola hal tersebut. Saat ini kurang lebih ada 10 juta makanan setiap hari diproduksi, dan hal tersebut tiga kali produksi dan tiga kali makan," katanya.

Selain tidak mudah, kendala lain dalam penyajian makanan segar adalah dari sisi transportasi.

"Ini juga kami alami kemarin. Jadi kami sudah masak, tapi tidak bisa menjangkau di tempat-tempat di mana jamaah haji tinggal, terutama di hotel-hotel di Mekkah. Ini juga menjadi catatan, sehingga salah satu solusi yang terbaik adalah makanan siap saji dari PT Halalan Thayyiban Indonesia yang sifatnya lebih praktis," katanya lagi.

Sementara itu, atas keberhasilannya, PT HATI mendapatkan penghargaan dari perusahaan di Arab Saudi Mashariq Mutamayyizah (Rakeen), karena dinilai sukses melayani pesanan untuk rangkaian Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sebanyak 1.286.400 porsi, dan pesanan dari Kemenag sejumlah 218.400 porsi untuk Hotel Makkah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Didier Deschamps enggan mendiskusikan masa depannya setelah Prancis gagal mencapai final Euro 2024. Ia bahkan menunjukkan kekecewaan mendapatkan pertanyaan itu dari awak media selepas kekalahan Les Bleus 1-2 dari Spanyol pada semifinal di Allianz Arena, Munchen, Rabu (10/7/2024) dini hari WIB.

Tim Ayam Jantan unggul lebih dulu dalam pertandingan empat besar melawan Spanyol. Randal Kolo Muani menyundul bola umpan silang Kylian Mbappe saat laga baru berjalan delapan menit. Ini menjadi gol pertama Prancis sepanjang Euro 2024 yang tidak dicetak dari titik penalti atau oleh pemain lawan.

Namun Prancis tertinggal sebelum pertandingan berjalan setengah jam. Pemain berusia 16 tahun, Lamine Yamal, melepaskan tendangan melengkung yang sensasional dari jarak jauh pada menit ke-21. Dani Olmo kemudian membawa Spanyol unggul emoat menit kemudian.

Perancis tidak dapat menyamakan kedudukan hingga laga berakhir dan Deschamps mendapatkan pertanyaan yang tak terelakkan mengenai masa depannya bersama Prancis.

"Saya baru saja kalah di semifinal. Anda tahu bagaimana Presiden saya berpikir. Mungkin Anda seharusnya tidak mengajukan pertanyaan ini," kata Deschamps dikutip dari Standard.

Sudah hampir 12 tahun Deschamps menangani Prancis sejak pertama kali diangkat. Masa kepelatihannya berjalan sukses. Deschamp membawa negaranya juara Piala Dunia 2018 serta final Euro 2016 dan Piala Dunia 2022 di Qatar. Setelah kekalahan dari Argentina pada final dua tahun lalu, Deschamps menandatangani kontrak baru hingga Juni 2026.

Namun, pelatih berusia 55 tahun itu telah dipaksa untuk mempertahankan gaya permainan tim yang kering gol selama turnamen ini. Seorang jurnalis mengatakan kepadanya sebelum pertandingan semifinal melawan Spanyol bahwa Prancis telah "membosankan". Deschamps juga menanggapinya dengan sedikit amarah.

"Jika Anda merasa bosan, Anda tahu...tontonlah pertandingan lain, tidak apa-apa. Anda tidak harus menonton Prancis, tidak apa-apa. Ini Kejuaraan Eropa, ini sangat sulit bagi semua orang. Tapi saya minta maaf jika orang Swedia mulai bosan dengan sepak bola kami. Itu tidak terlalu mengganggu saya," kata Deschamps.

DI bagian lain, Antoine Griezmann dengan cepat menjelaskan tidak berniat pensiun dari sepak bola internasional. Ia mengungkapkan keinginan untuk terus terlibat bersama Prancis hingga Piala Dunia 2026, meskipun ia tak mencetak satu gol pun di Euro 2024.

"Terserah pelatih untuk memutuskan, tetapi saya selalu ingin [terus bermain]," kata pemain berusia 33 tahun itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pemerintah kabupaten (pemkab) untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di berbagai daerah di Indonesia, dengan meniru pengelolaan pariwisata negara lain. Pengembangan berbagai potensi daerah baik dari sisi keuangan, pangan, energi, industri, dan pariwisata disebutnya penting, di tengah persaingan antarnegara yang semakin ketat saat ini.

“Kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus dari sisi tourism-nya harus dikembangkan,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (10/7/2024).

Salah satu negara yang dapat dicontoh pengelolaan pariwisatanya, menurut Jokowi, adalah Bhutan. Dengan potensi wisata alam dan tradisi budaya yang sangat terjaga, Bhutan tidak membuka negaranya untuk sembarang turis, melainkan hanya wisatawan kelas atas yang pengeluarannya besar.

“Dia (Bhutan) hanya mengambil turis yang pasar atas atau high value, low volume. Ini bisa kita tiru (pengelolaan pariwisata) seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari negara yang tadi saya sebut,” katanya.

Dengan pengelolaan wisata yang eksklusif, Bhutan bisa memanfaatkan pariwisata sebagai sumber pemasukan negara dengan memberlakukan iuran perlindungan alam dari para wisatawan yang berkunjung.

Negara lain yang juga dianggap baik dalam pengelolaan wisata yaitu Maladewa, yang 30 persen pendapatan negaranya berasal dari sektor pariwisata. Menurut Presiden Jokowi, pantai-pantai di Indonesia tidak kalah bagus dengan di Maladewa, dan bisa dimanfaatkan untuk segmen pariwisata baru.

“Misalnya, ini bisa ditiru, misalnya (menyelenggarakan) konferensi di tepi pantai. Ini rapatnya di tepi pantai, yang rapat tidak boleh pakai sepatu, nyeker. Kan yang rapat jadi senang. Ide-ide seperti ini yang diperlukan,” ujar dia.

Selanjutnya, ia mencontohkan wisata satwa liar atau wildlife tourism di Afrika yang menawarkan pengalaman safari yang otentik dengan melihat satwa langsung di habitat aslinya.

“Kita ini punya semuanya. Punya komodo, di Banyuwangi melihat banteng, ada badak, ada orangutan. Ini (tinggal) bagaimana daerah bisa mengemas (potensi) ini menjadi sebuah pendapatan bagi daerah,” kata Jokowi.

Salah satu daerah yang memiliki potensi serupa untuk dikembangkan yakni penangkaran kupu-kupu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Dengan potensi unik tersebut, Jokowi berpesan agar Pemda Maros bisa mengembangkan dan memasarkannya dengan benar.

“Tolong pembangunannya yang benar, sentuhannya yang benar. Jangan sampai barangnya bagus, justru disentuh dengan semen-semen, tembok-tembok, bukan itu. Harusnya yang banyak ditanami pohon-pohon yang mendatangkan kupu-kupu lebih banyak lagi. Ini bisa dijual mahal sekali menurut saya kalau promosinya benar, kalau branding-nya benar. Spesifik, bagus sekali,” tutur Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mempersilakan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI untuk menginvestasi lebih lanjut berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

"Saya kira pengawas haji itu kan DPR ya, saya kira itu menjadi kewenangan DPR. Ketika DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi saya kira menjadi kewenangan DPR," kata Wapres dalam keterangan persnya usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa.

Oleh karena itu, Wapres pun tidak mempersalahkan jika nantinya dilakukan investigasi atas berbagai temuan selama pelaksanaan ibadah haji 2024. Hal tersebut, kata dia, memang menjadi kewenangan DPR RI.

"Kalau itu diperlukan menurut saya tidak masalah memang kemenangan DPR untuk melakukan hasil pengawasannya untuk pengawasan itu kemudian memerlukan adanya investigasi selanjutnya," ucap Wapres.

Sebelumnya, Ketua Timwas Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan perlu adanya revolusi dalam penyelenggaraan ibadah haji agar menjadi lebih baik.

"Kebutuhan jamaah perlu dipersiapkan sejak awal, tidak ada ketergesaan, tidak dadakan. Jadi, kesimpulannya harus ada revolusi penyelenggaraan haji, diniatkan dari awal, perbaikan total," kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (4/7).

Hal itu disampaikan Muhaimin merujuk pada hasil temuan Timwas Haji DPR saat meninjau penyelenggaraan ibadah haji 2024 ke Arab Saudi.

Menurut dia, lima masalah krusial penyelenggaraan ibadah haji 2024 ialah buruknya layanan dasar, alokasi kuota tambahan jamaah haji yang diduga menyalahi aturan, penempatan tenda tak sesuai maktab, ketersediaan MCK (mandi, cuci, kakus) hingga kenaikan ongkos haji.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa hari ini juga telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas judi online (judol) yang berasal dari Kamboja dan Myanmar, dinilai memiliki keterkaitan dengan bisnis opium di kawasan Golden Triangle. Maraknya, judi online berkorelasi positif dengan maraknya perdagangan opium di Golden Triangle.

"Cara menghancurkan judol sangatlah mudah karena judi online dan aktivitas bisnis lainnya, menjalankan prinsip bank follows the trade. Jika ingin menghancurkan aktivitas judol, hancurkan sistem pembayaran yang mendukungnya. Yakni, perbankan dan lembaga keuangan non-bank," kata Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Deni mengatakan, untuk memerangi aktivitas judi online, OJK perlu menginstruksikan bank untuk tidak hanya memblokir rekening, tapi juga mengembalikan keuntungan bank yang diperoleh dari transaksi tersebut.

Pendirian layanan jasa pembayaran oleh pemilik judi online, kata dia, dapat dilihat sebagai strategi untuk memfasilitasi transaksi keuangan besar dan sering. Ini menjadi karakteristik umum dari industri judol.

Dengan memiliki layanan pembayaran sendiri, pemilik judol dapat mengurangi ketergantungan kepada penyedia layanan pembayaran eksternal yang mungkin memiliki batasan transaksi, atau biayanya mahal.

"Selain itu, punya sistem pembayaran internal, mereka dapat memiliki, mengontrol yang lebih besar atas proses transaksi, termasuk kecepatan dan keamanan transfer dana," kata Deni.

Dari perspektif perbankan, lanjutnya, kerja sama dengan layanan pembayaran milik judol dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum. Mengingat judol sering kali berada dalam area abu-abu dari segi legalitas.

Deni menilai, bank bisa melihat potensi keuntungan dari volume transaksi yang tinggi yang dihasilkan oleh industri ini. Oleh karena itu, bank harus melakukan penilaian risiko yang cermat dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku sebelum bekerja sama dengan layanan pembayaran semacam ini.

Ke depan, kata dia, baik OJK maupun BI wajib melakukan audit investigasi terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank yang diduga terkait judol yang hingga saat ini luput dilakukan terhadap lembaga keuangan secara rutin.

Audit investigasi khusus judol memungkinkan lembaga keuangan memeriksa kelemahan dalam sistem kontrol internal mereka, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran.

Untuk mencegah pemilik judol memiliki layanan jasa pembayaran, Deni mengusulkan sejumlah hal. Pertama, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, penting untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang terkait dengan judi online.

Kedua, lanjutnya, penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik untuk memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan dengan judi online.

"Ketiga, penggunaan teknologi analisis data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan yang mungkin terkait dengan judol," kata Deni.

Keempat, lanjutnya, pemblokiran akses ke situs judi online oleh Kominfo harus terus ditingkatkan, termasuk pemutusan akses ke situs yang baru teridentifikasi. Kelima, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku judi online, termasuk penyedia layanan pembayaran yang terlibat.

"Keenam, edukasi publik mengenai risiko dan dampak negatif dari judi online, serta cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan," ungkapnya.

Ketujuh, mendorong lembaga keuangan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan ke PPATK dan mengambil tindakan preventif seperti menutup rekening yang terlibat dalam judi online. Kedelapan, memperkuat kerja sama internasional untuk menangani situs judi online yang beroperasi lintas negara.

Kesembilan, lanjut Deni, memperbarui dan memperkuat peraturan perbankan untuk mencegah rekening bank digunakan sebagai sarana untuk judi online.

"Kesepuluh, meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis para pekerja di sektor perbankan dan keuangan untuk mengenali dan menangani transaksi yang terkait dengan judol," paparnya.

Selain itu, kata Deni, Bank Indonesia juga perlu lebih hati-hati agar tak kecolongan, memberikan izin kepada penyelenggara jasa pembayaran yang dimiliki entitas judol. Pertama, memahami secara mendalam regulasi yang berlaku adalah kunci.

"BI telah menetapkan regulasi ketat terkait pemberian izin penyelenggara jasa sistem pembayaran, mencakup kehati-hatian dan kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Termasuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC)," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal menggunakan server di luar negeri. Ini berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Hal ini terindikasi adanya kemiripan nama pinjol ilegal yang telah diblokir dan dalam waktu singkat muncul kembali dengan identitas yang hanya sedikit mengalami perubahan (penambahan huruf, tanda baca, maupun angka),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, imbuh Friderica, indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia dan cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia.

OJK mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Juni tahun ini, otoritas bidang keuangan itu telah menerima sebanyak 8.213 aduan terkait pinjol ilegal. Pengaduan pinjol ilegal menjadi yang terbanyak dari total pengaduan kegiatan keuangan ilegal yang sebanyak 8.633 pengaduan.

Sejak Januari hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir 1.591 pinjol ilegal. Jika diakumulasi sejak tahun 2017, total entitas pinjol yang telah diblokir sebanyak 8.271 entitas.

Adapun pengguna pinjol ilegal didominasi oleh kelompok usia dewasa muda. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari-30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun.

Secara keseluruhan, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan dengan tingkat penyelesaian sebesar 81,31 persen.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology (fintech), 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, OJK telah memberikan sanksi pada periode 1 Januari sampai dengan 27 Juni 2024 berupa 156 surat peringatan tertulis kepada 125 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), 3 surat perintah kepada 3 PUJK, dan 25 sanksi denda kepada 25 PUJK. Selain itu, pada periode yang sama, terdapat 137 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 659 pengaduan dengan total kerugian Rp 100 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Kelompok Hizbullah pada Senin menyatakan mereka melakukan lebih banyak serangan pada pangkalan tentara Israel sebagai balasan atas serangan zionis itu di desa-desa di Lebanon selatan.

Dalam pernyataannya, kelompok tersebut mengatakan petempur mereka menyerang permukiman HaGoshrim di wilayah Galilee utara dengan rentetan roket Katyusha dan juga menyerang sebuah gedung di permukiman Metula yang digunakan Israel.

Kelompok itu juga mengatakan menyerang pos militer Al-Raheb dan barak Zibdin di di wilayah Peternakan Shebaa Lebanon yang diduduki dengan rudal.

Sementara itu tentara Israel belum menanggapi pernyataan Hizbullah, namun media siaran Israel KAN mengatakan Israel mendeteksi peluncuran 10 roket menuju permukiman utara Kiryat Shmona.

Sebanyak 362 petempur Hizbullah tewas sejak pecahnya pertempuran dengan pasukan Israel pada 8 Oktober tahun lalu, menurut data Anadolu.

Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan di tengah serangan lintas perbatasan antara Hizbullah dan pasukan Israel ketika Tel Aviv terus melancarkan serangan mematikannya di Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 38.200 orang sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober.

Sebelumnya, Serangan-serangan tanpa henti kelompok Hizbullah ke utara Israel sejak Oktober tahun lalu menimbulkan dampak signifikan. Aksi yang disebut untuk mendesak Israel mundur dari Gaza itu menimbulkan kehancuran yang tak pernah disaksikan Israel sejak 1948.

Rentetan roket dan serangan drone yang diluncurkan terhadap situs militer Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki merupakan “bencana terbesar yang pernah dialami Israel sejak pembentukannya,” Ronen Marelly, Wali Kota Nahariya, seperti dikutip oleh surat kabar Israel Maariv.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengatakan bahwa NATO tidak boleh membiarkan Rusia menang dalam konflik di Ukraina. Pasalnya, jika Rusia menang, maka hal itu akan menjadi ancaman terbesar bagi blok militer tersebut.

"Biaya terbesar dan risiko terbesar adalah jika Rusia menang di Ukraina. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi," kata pemimpin NATO itu pada kegiatan Perayaan Ulang Tahun ke-75 NATO di Washington pada Selasa.

Menurut Stoltenberg, konflik Ukraina adalah krisis keamanan terbesar dalam beberapa generasi. Dia menambahkan bahwa kemenangan Moskow juga akan membuat berani para musuh NATO lainnya, termasuk Iran, Korea Utara, dan China.

Stoltenberg juga mengatakan bahwa dukungan NATO untuk Ukraina bukanlah hal yang pasti karena datang dengan biaya dan risiko, dan tidak ada pilihan bebas risiko dalam perang.

"Ukraina telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, dan sekutu NATO telah memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar dia.

Stoltenberg juga mengatakan dukungan NATO untuk Ukraina bukan hal yang sederhana mengingat biaya dan risiko yang mesti dihadapi negara-negara anggota aliansi yang memberi dukungan untuk Ukraina.

"Tetapi mari kita jujur, bahkan dukungan kita untuk Ukraina bukanlah hal yang pasti, itu tidak sederhana, karena dukungan kita datang dengan biaya dan risiko," katanya. Sumber: Sputnik

Bantuan senjata

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam sambutannya pada pertemuan puncak NATO di Washington mengatakan, AS dan sejumlah mitra Eropa akan memasok puluhan sistem pertahanan udara tambahan untuk Ukraina dalam beberapa bulan mendatang.

"Hari ini, saya mengumumkan donasi bersejarah peralatan pertahanan udara untuk Ukraina," sebut Biden pada Selasa.

"AS, Jerman, Belanda, Rumania, dan Italia akan memasok Ukraina dengan peralatan untuk lima sistem pertahanan udara tambahan. Dalam beberapa bulan ke depan, AS dan mitra kami akan menyediakan Ukraina dengan puluhan sistem pertahanan udara taktis tambahan."

Lebih lanjut, Biden mengatakan bahwa Ukraina akan menerima ratusan pencegat rudal tambahan selama beberapa tahun ke depan.

Dalam rilis pers terpisah, Gedung Putih menyebutkan bahwa lima sistem pertahanan udara strategis tambahan termasuk baterai Patriot baru sumbangan AS, Jerman, dan Rumania, komponen Patriot disumbang oleh Belanda dan mitra lainnya untuk mengaktifkan pengoperasian baterai Patriot tambahan. Termasuk, tambahan sistem SAMP-T yang diberikan oleh Italia.

"AS dan mitranya berkoordinasi erat dengan Pemerintah Ukraina sehingga sistem pertahanan udara strategis ini dapat dimanfaatkan segera," kata rilis tersebut.

Sistem pertahanan udara taktis yang diperkirakan akan tiba di Ukraina dalam beberapa bulan mendatang mencakup tambahan sistem NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS, dan Gepard. Sistem pertahanan udara ini penting untuk mencegat rudal-rudal Rusia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap mendorong agar mantan Ketua KPK, Firli Bahuri segera ditahan. Sebab Firli sudah berstatus tersangka kasus pemerasan sejak tahun lalu tapi tak kunjung ditahan oleh Polda Metro Jaya.

Pernyataan Yudi disampaikan merespons video memperlihatkan Firli Bahuri tengah bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon atau yang dikenal dengan Minions. Video ini viral di media sosial.

"Saya pikir disinilah Polda Metro Jaya harus segera menuntaskan kasusnya," kata Yudi ketika dikonfirmasi pada Rabu (10/7/2024).

Yudi mengingatkan kejadian viralnya Firli ini bakal berdampak buruk pada semangat penegakan hukum. Sebab Firli seolah mengesankan dapat bebas melakukan apa saja meski berstatus tersangka.

"Karena viralnya Firli Bahuri yang sedang bermain bulutangkis akan menjadi preseden buruk, seolah-olah yang bersangkutan yang selama ini kita tahu tidak pernah muncul ke publik walaupun statusnya tersangka, pernah dipanggil namun kemudian tidak datang," ujar Yudi.

Yudi menyinggung Firli disebut menerima sejumlah uang dalam sidang kasus dugaan korupsi di Kementan yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Sehingga menurutnya polisi punya alasan kuat menahan Firli. "Karena itu lah maka saya pikir yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah segera menuntaskan kasus ini," ucap Yudi.

Yudi berharap Polda Metro Jaya dapat memanggil Firli secepatnya guna diperiksa lagi sebagai tersangka. Selanjutnya, Firli dapat ditahan.

"Dan ketiga segera untuk melimpahkan kasus ini, untuk kemudian oleh kejaksaan disidangkan. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana fakta sebenarnya, dari kasus dugaan korupsi berupa dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan Firli Bahuri," ucap Yudi.

Tercatat, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Walau begitu, hingga kini belum ada perkembangan yang berarti dalam penanganan kasus ini. Penyidik tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Tapi dua kali juga berkas itu dikembalikan karena dianggap belum lengkap.

Firli pernah kembali dipanggil untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Tapi, dua kali Firli tak hadir.