Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) meraih perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 4,4 triliun hingga Oktober 2024.

Asal tahu saja, TOTL mengantongi pendapatan usaha sebesar Rp 2,22 triliun per kuartal III 2024. Raihan ini naik 6,88% secara tahunan alias year on year (yoy) dari Rp 2,07 triliun per kuartal III 2023.

Secara rinci, segmen jasa konstruksi menyumbang mayoritas ke pendapatan usaha, yaitu Rp 2,2 triliun. Segmen lainnya menyumbang Rp 17,17 miliar pada periode ini.

Seiring dengan kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan perseroan ikut naik ke Rp 1,84 triliun di akhir September 2024, dari sebelumnya Rp 1,81 triliun pada periode sama tahun lalu. Alhasil, laba bruto naik 42,14% yoy ke Rp 374,43 miliar.

Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 180,33 miliar di akhir kuartal III 2024, naik 64,56% yoy dari Rp 109,58 miliar.

“Kenaikan atas pendapatan dan laba ini dipengaruhi oleh kenaikan kontrak baru yang didapat di tahun 2023 lalu, serta adanya efisiensi dan optimalisasi atas beban operasional di setiap proyek yang sedang berjalan,” ujar Sekretaris Perusahaan TOTL, Anggie S. Sidharta kepada Kontan, Selasa (5/11).

Anggie menuturkan, TOTL sudah menyerap anggaran belanja alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 4,93 miliar hingga Oktober 2024.

“Ini sekitar 49% dari anggaran yang dialokasikan tahun ini,” tuturnya.

Meskipun tak menyebutkan secara spesifik, perseroan sudah menyelesaikan satu proyek hingga kuartal III 2024.

“Sedangkan, proyek yang masih ongoing dan direncanakan untuk selesai di akhir tahun 2024 adalah sekitar tiga proyek,” papar Anggie.

Per 30 September 2024, TOTL punya jumlah aset Rp 3,25 triliun. Ini naik dari Rp 3,13 triliun per 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas perseroan sebesar Rp 2,14 triliun di akhir September 2024, naik dari Rp 2,06 triliun di akhir Desember 2023. Sementara, jumlah ekuitas tercatat Rp 1,11 triliun di kuartal III 2024, naik dari Rp 1,06 triliun di akhir tahun 2023.

TOTL memiliki kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp 874,43 miliar di akhir September 2024, naik dari Rp 697,55 miliar di periode sama tahun lalu.

Melansir RTI, harga saham TOTL saat ini ada di level Rp 720 per saham. Kinerja saham perseroan sudah naik 17,07% dalam sebulan dan 91,49% sejak awal tahun alias year to date (YTD).

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pertemuan antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menjalin sinergi.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, Presiden Prabowo memang berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang baik dengan mantan-mantan presiden.

"Ya sejak awal Pak Prabowo memang ingin menjalin semua mantan-mantan presiden, ya sehingga terjadi sinergi kemudian rekonsiliasi kalau ada perbedaan," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia berpandangan, pertemuan antara presiden dengan mantan presiden adalah hal yang wajar, mengingat masing-masing memiliki kontribusi dan jejak sejarah membangun bangsa.

"Dan tentu saja namanya tokoh-tokoh nasional seperti mantan presiden memiliki kontribusi, jejak sejarah, dan tentu saja akan bisa men-support kesuksesan pemerintahan," kata Cak Imin.

Namun, ia menjawab tidak tahu ketika ditanya soal pembahasan terkait pilkada dalam pertemuan itu.

Cak Imin juga mengaku tak tahu soal kemungkinan Prabowo bertemudengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Enggak tahu, enggak tahu," kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Prabowo bertemu dengan SBY di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Senin (4/11/2024) malam kemarin.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bilang, pertemuan Prabowo dan SBY adalah pertemuan dua orang sahabat.

“Dua sahabat, dua tokoh, dua pemimpin yang selalu ingin berbagi cerita. Saling menguatkan satu sama lain dan indah sekali,” ujar AHY.

Sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo di Solo pada Minggu (3/11/2024) malam.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cak Imin Sebut Prabowo Ingin Jalin Hubungan dengan Semua Mantan Presiden", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/15594751/cak-imin-sebut-prabowo-ingin-jalin-hubungan-dengan-semua-mantan-presiden.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,95% pada kuartal III 2024. Hal itu sesuai dengan proyeksi dari sejumlah ekonom yang mengatakan akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024.

Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin mengungkapkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah sesuai dengan proyeksi para ekonom. Dimana diproyeksikan akan ada perlambatan, tetapi tidak jauh dari 5% pada kuartal iii 2024.

"Jika angka tetap lima koma, kredibilitas BPS akan dipertanyakan, ungkap Wijayanto kepada Kontan, Selasa (5/10).

Menurut Wijayanto melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 ini didorong dari penurunan daya beli akibat melemahnya ekonomi dan melambatnya gelontoran BLT menjadi sebab utama. Ia mengatakan terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut merupakan fakta tak terbantahkan.

Wijanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kuartal I hingga III 2024 secara yoy mencapai 5,11%, 5,05%, dan 4,95%. Artinya Januari hingga September 2024 secara year on year tumbuh 5,03%. Melihat trend deflasi yang sudah mulai berakhir di Oktober, menurut Wijayanto kurtal IV akan lebih dinamis dari kuartal III.

"Diperkirakan akhir 2024 akan tumbuh dikisaran 5,0-5,2%," ujarnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 mencapai 4,95% year on year (YoY). Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05% YoY. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang Januari hingga September 2024 (c-to-c).

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - PARIS. Michelin akan menutup dua pabrik di Prancis pada awal 2026. Kondisi ini akan berdampak pada sekitar 1.200 pekerjaan. Ini menjadi pemangkasan terbaru dalam industri otomotif Eropa yang berjuang melawan permintaan yang lesu dan persaingan murah dari Asia.

Serikat pekerja telah memperingatkan kepada para pekerja tentang kemungkinan penutupan pabrik di Cholet dan Vannes di Prancis barat, yang memproduksi ban untuk van kecil dan komponen ban lainnya.

Secara terpisah, pembuat mesin dan suku cadang mobil Jerman Schaeffler pada Selasa (5/11) mengumumkan rencana pada untuk memberhentikan 4.700 orang di Eropa setelah laba operasinya hampir setengahnya pada kuartal ketiga.

Michelin mengatakan pangsa pasar ban mobil, truk ringan, dan tugas berat tingkat pemula telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir, menghantam kategori premium, dan menyebabkan kelebihan kapasitas di beberapa pabrik Michelin.

Perusahaan tersebut mengatakan akan mencatat penyisihan sekitar 330 juta euro setara dengan US$ 360 juta dalam biaya non-berulang dalam laporan keuangan konsolidasinya per 31 Desember.

Tahun lalu, Michelin mengumumkan penutupan dua pabrik ban tugas berat di Jerman dan bulan lalu menurunkan perkiraan laba tahunannya karena perlambatan yang lebih nyata dari yang diharapkan di pasar otomotif pada kuartal ketiga.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata upah buruh sekitar Rp 3,27 juta pada Agustus 2024.

Secara rinci, upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,54 juta dan upah buruh perempuan sebesar Rp 2,77 juta.

Menurut kategori lapangan usaha, buruh pada kategori pertambangan dan penggalian menerima upah tertinggi yakni sebesar Rp 5,23 juta, sedangkan buruh pada kategori aktivitas jasa lainnya menerima upah terendah sebesar Rp 1,99 juta.

"Rata-rata upah tertinggi adalah dikategori pertambangan sebesar Rp 5,2 juta, dan rata-rata upah terendah di kategori jasa lainnya," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Berdasarkan data BPS, buruh yang bekerja pada 10 dari 17 kategori lapangan usaha menerima upah lebih tinggi daripada rata-rata upah buruh nasional.

Upah buruh tersebut secara berurutan pada masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 5,23 juta.

2. Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp 5,08 juta.

3. Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 4,98 juta.

4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp 4,83 juta.

5. Real Estat sebesar Rp 4,30 juta.

6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp 4,16 juta.

7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan sebesar Rp 4,14 juta.

8. Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp 3,98 juta rupiah.

9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp 3,80 juta.

10. Konstruksi sebesar Rp 3,29 juta

Sementara buruh yang bekerja pada tujuh kategori lapangan usaha lainnya menerima upah di bawah rata-rata upah buruh nasional.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya.

Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

"Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).

Ari menjelaskan, temuan BPK terkait kebijakan importasi gula hanya menyatakan agar pihak-pihak terkait memperbaiki keputusan yang dinilai keliru serta menegur Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor.

"Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara, kerugian negara dari mana?" tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan untuk menjerat Tom Lembong merupakan delik materiil.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan potential loss.

"Sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?" tanya Ari.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini berkaitan dengan kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Mendag pada periode 2015-2016, di mana ia memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengacara Tom Lembong Pertanyakan Temuan BPK soal Kerugian Negara dalam Impor Gula", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14153941/pengacara-tom-lembong-pertanyakan-temuan-bpk-soal-kerugian-negara-dalam.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 sebesar 4,95% year on year (YoY). Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05% YoY.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Usai pertemuan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan rapat membahas upaya pemerintah mengamankan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024.

Menurut analisa DEN, salah satu sebab turunnya pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 karena menurunnya daya beli kelas menengah.

"Jadi menjaga daya beli itu salah satu rekomendasi yang kita sampaikan," ujar Mari Elka di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Kemudian, DEN merekomendasikan agar mengoptimalkan belanja pemerintah karena itu juga akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

"Dan yang terakhir ya ke depan, jangka pendek dan menengah, bagaimana meningkatkan memperbaiki iklim investasi, karena tentunya untuk tumbuh lebih tinggi kita memerlukan investasi," jelas Mari Elka.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, rapat juga membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dikaji pemerintah. Termasuk kebijakan subsidi energi.

"Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," jelas Airlangga.

Kemudian terkait dengan Satgas Sawit, dan langkah lanjutannya yang diperhatikan. Serta hasil pemantauan BPKP terkait dengan penyelenggaraan beberapa proyek yang belum selesai.

"Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu proyek yang bisa meningkatkan icor juga jadi catatan. Yang lain masih kami proses di pemerintahan dan dalam waktu dekat akan dibuat menjadi langkah kebijakan sampai akhir tahun dan kedepan," pungkas Airlangga.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menampik anggapan yang menyebut ia diangkat menjadi kepala OIKN karena direkomendasikan oleh PDI Perjuangan.

Diketahui, Basuki baru saja dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) siang.

"Enggak ada, enggak ada (rekomendasi PDI-P)," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.

Terkait pembangunan IKN, Basuki mengaku ditugaskan Prabowo untuk menyelesaikan proyek kantor lembaga legislatif, yudikatif, hingga prasarana dasar dalam 4 tahun.

Ia menuturkan, OIKN juga bakal mengejar proyek-proyek lain yang akan mulai pembangunan di ibu kota baru tersebut.

"Ya saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati," ujar Basuki.

Basuki pun menyebutkan bahwa ada agenda groundbreaking ke-9 di IKN, tetapi masih menunggu jadwal resmi dari pihak Istana Kepresidenan.

Sejauh ini, Prabowo juga belum terjadwal meresmikan Istana Garuda yang belum sempat diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kendati begitu, Prabowo sudah memerintahkan dirinya untuk membuat program tahun 2025.

"Ya itu tadi, yang sekarang ini kan sudah November, Desember, jadi saya ingin buat program 2025, perintah beliau (Prabowo)," kata Basuki.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Bantah Jadi Kepala OIKN karena Rekomendasi PDI-P", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14542991/basuki-bantah-jadi-kepala-oikn-karena-rekomendasi-pdi-p.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Neraca perdagangan pangan Indonesia, di luar sektor perkebunan, terus mengalami defisit yang semakin besar setiap tahunnya.

Pengamat Pertanian dari CORE, Eliza Mardian, mencatat bahwa pada tahun 2001 defisit neraca perdagangan komoditas pangan (di luar perkebunan) mencapai US$ 1,8 miliar. Angka ini terus meningkat hingga mencapai US$ 23 miliar pada tahun 2023.

"Semakin besar mengimpor sementara ekspornya tidak diimbangi, maka defisitnya akan bertambah dalam," ujar Eliza kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).

Eliza menjelaskan bahwa defisit neraca perdagangan yang semakin tinggi mencerminkan ketergantungan Indonesia pada barang impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.

Hal ini dianggap sangat memprihatinkan karena pangan merupakan komoditas strategis dan politis.

Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Eliza menyarankan pemerintah untuk mengurangi impor atau meningkatkan ekspor.

“Kurangi impornya atau genjot ekspornya lebih,” tegasnya.

Namun, ia juga menyoroti kelemahan daya saing produk pangan lokal di pasar global. Kelemahan ini disebabkan oleh adanya berbagai pembatasan dari negara lain yang menetapkan standar ketat, seperti sanitasi dan traceability, yang sulit dipenuhi oleh sebagian besar petani Indonesia.

“Oleh karena itu, yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan mengurangi impor dan terus meningkatkan produktivitas lokal,” tambah Eliza.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas tersebut, Eliza merekomendasikan agar pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur mendasar yang krusial, seperti irigasi, riset, dan inovasi dalam pengembangan varietas tanaman dengan produktivitas tinggi.

Selain itu, penggunaan teknologi tepat guna yang sesuai untuk mayoritas petani berlahan sempit, serta manajemen hama dan penyakit, juga perlu diperhatikan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Dibandingkan pada Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,16% poin.

Peningkatan proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2023 hingga Agustus 2024, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

"Dibanding dengan tahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai ini mengalami penambahan terbanyak ya itu sekitar 3,44 juta orang," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Untuk diketahui, berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal.

Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

PMK tersebut dirilis pada 18 Oktober 2024. Dalam beleid tersebut, PMK 81/2024 mengatur pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel.

Selain itu, penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ini juga dilakukan untuk mendukung proses bisnis masyarakat karena pada pelaksanaannya didukung oleh teknologi informasi berbasis data.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025,” bunyi Pasal 484 PMK tersebut," dikutip Selasa, (5/11).

Secara umum, PMK 81/2024 ini menyesuaikan ketentuan terkait dengan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak serta layanan administrasi perpajakan.

Jika dilihat lebih rinci, PMK yang terdiri atas 11 bab dan 484 pasal ini mengatur soal 7 ruang lingkup, antara lain:

1. Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik.

2. Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

4. Tata cara penyampaian dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa.

5. Tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan.

6. Ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan

7. Contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/ atau pelaporan.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) berhasil menjaga pertumbuhan kinerja hingga kuartal III-2024. Adapun pendapatan bersih INET tumbuh 17,75% secara tahunan atau Year on Year (YoY).

Melansir laporan keuangan per 30 September 2024 di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (31/10), INET meraup pendapatan bersih sebesar Rp 23,38 miliar. Jika dibandingkan pada periode yang sama di 2023, pendapatan bersih INET hanya Rp 19,77 miliar.

Beban pokok pendapatan INET juga ikut meningkat sebesar 13,72% secara tahunan menjadi Rp 13,54 miliar. Hingga kuartal III-2023, INET harus menanggung beban pokok pendapatan sebesar Rp 11,9 miliar.

Kendati begitu, laba usaha INET masih bertumbuh dari Rp 2,12 miliar per September 2023 menjadi Rp 2,52 miliar per September 2024. Artinya secara persentase ada kenaikan 18,41% secara tahunan.

Dari sisi bottom line, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk INET mencapai Rp 2,1 miliar atau tumbuh 37,27% secara tahunan dari Rp 1,53 miliar per September 2023.

Di sisi lain, total aset INET per 30 September 2023 mencapai Rp 231,53 miliar. Masih dalam periode yang sama, total liabilitas dan ekuitas INET masing-masing mencapai Rp 14,88 miliar dan Rp 216,65 miliar.