Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah berencana menyesuaikan kembali gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan. Hal tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 edisi Pemuktahiran.

Dalam dokumen tersebut tertulis, arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 akan difokuskan salah satunya untuk penyesuaian gaji ASN.

Rencana kenaikan gaji ASN pada tahun depan juga telah dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sayangnya, dirinya masih enggan membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN pada tahun 2025.

"Kalau penyesuaian kan ke atas," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (19/7).

Asal tahu saja, tahun ini pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8%. Untuk tahun 2024, alokasi belanja pegawai mencapai Rp 484,4 triliun atau sekitar 2,1% Produk Domestik Bruto (PDB) menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tertinggi.

Berdasarkan trennya, belanja pegawai selama periode 2019-2023 senantiasa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan gaji ASN pada tahun depan wajar dilakukan selama kenaikannya untuk mengompensasi atas naiknya harga-harga barang.

Namun, di sisi lain pemerintah perlu melakukan rasionalisasi dari sisi tunjangan menteri hingga pejabat eselon Kementerian/Lembaga lantaran belanja birokrasi yang memang sudah cukup besar.

Sementara itu, harus ada pengelolaan defisit APBN termasuk mencegah pelebaran defisit di atas 3% dengan banyaknya belanja program di pemerintahan baru. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar kenaikan gaji ASN pada tahun depan tidak lebih dari 8%.

"Kondisi makin kompleks jadi gaji PNS idealnya tidak naik lebih dari 8% tahun depan," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (21/7).

Menurutnya, kenaikan gaji ASN tentunya akan memberikan dampak terhadap belanja masyarat. Dirinya menduga, total untuk keluarga inti yang terdampak dari naiknya gaji ASN bisa lebih dari 16 juta orang.

"Efek belanja masyarakat di daerah juga terpengaruh sehingga mampu menambah konsumsi domestik ditengah pelemahan sektor ekspor maupun investasi," katanya.

Ekonom Cenyer of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet menambahkan, dengan adanya kenaikan gaji ASN ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tengah potensi perubahan harga terutama pada tahun depan.

Kendati, dirinya memberikan beberapa catatan terkait kenaikan gaji ASN di 2025. Yusuf bilang, kenaikan gaji tersebut bisa mendorong ASN untuk bisa meningkatkan pelayanan publik terutama di level pusat dan juga daerah.

"Permasalahan yang kerap kali dihadapi seperti misalnya realisasi belanja pemerintah yang relatif lambat itu setidaknya bisa menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan ASN dengan pemberian insentif kenaikan gaji ini," terang Yusuf.

Selain itu, dengan melihat kacamata anggaran dengan peluang bertambahnya anggaran belanja, Yusuf menyarankan kenaikan gaji itu bisa disesuaikan pada kelompok golongan ASN tertentu saja.

Menurutnya, kelompok ASN di pendapatan menengah hingga menengah-bawah merupakan salah satu kelompok golongan ASN yang bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan kenaikan gaji ASN yang bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan gajinya pada tahun depan.

"Sementara untuk kelompok atas atau setara pimpinan misalnya, bisa disesuaikan apakah kemudian kenaikannya tidak sama dengan kelompok pendapatan menengah ke bawah atau disesuaikan dengan ruang belanja terutama pegawai yang ditentukan seberapa besar kebutuhan belanja secara keseluruhan di tahun depan," jelasnya.

Yusuf menambah, kenaikan gaji ASN ini menandakan bahwa pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli kelompok pekerja, terutama mereka yang bekerja di pemerintah.

Selain itu, dengan kenaikan gaji ASN, maka belanja pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga pada komponen PDB bisa meningkat meskipun di level yang terbatas serta berpotensi membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Terdapat enam investor baru yang tengah antre untuk mendirikan pusat data di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moediarso yang juga selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK mengungkapkan, beberapa negara investor data center di Nongsa tersebut di antaranya China, Jepang hingga Amerika Serikat (AS), Sayangnya, dia tak menyebutkan berapa nilai investasinya.

“Jadi saat ini Nongsa sudah memulai (pembangunan) data center, ada 10 data center, ada enam yang sudah antre. Data center ini sekarang sangat masif karena beberapa tahun lalu Singapura moratorium karena kebutuhan listrik dan airnya besar sekali,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7).

Susi menuturkan, hingga saat ini ada 10 data center yang bakal didirikan di KEK Nongsa Digital Park. Sembilan di antaranya dalam tahap pembangunan, sementara satu lagi masih tahap komitmen proyek.

Menurut dia, data center kini menjadi kebutuhan negara-negara dan perusahaan, oleh karena itu diperlukan lahan, sumber listrik dan air untuk pembangunan sistem penyimpanan data digital.

Susi tak menampik bahwa Indonesia menjadi sasaran negara besar seperti China dan AS, bahkan perusahaan IT asal Shanghai China yaitu GDS hanya melakukan investasi di Indonesia dan Jepang.

“Di Jepang itu malah pemerintah sana share, jadi saking butuhnya untuk investasi data center. Sedangkan di Batam, di Nongsa Digital Park sudah mulai membangun untuk GDS,” terang Susi.

Lebih lanjut, Susi menambahkan, untuk enam investor yang tengah mengantre, saat ini pihaknya tengah mencarikan luasan lahan yang tepat agar bisa segera mendirikan data center tersebut. Karena selain lahan, dibutuhkan pula pasokan listrik dan air yang cukup memadai.

“Satu data center itu rata-rata 3 sampai 4 (hektare) tapi plus semuanya sekitar 5 hektare. Jadi yang kemarin baru dapat 10 yang nyambung, jadi masih perlu lagi sekitar 20-30 hektare,” tandasnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak tahun ini ditargetkan mencapai Rp 1.921,9 triliun. Angka ini setara 96,6% dari target yang dipatok pemerintah sebesar Rp 1.988,9 triliun dalam Undang-Undang APBN 2024. Artinya, penerimaan pajak di sepanjang 2024 akan mencetak shortfall sebesar Rp 67 triliun.

Untuk menggenjot penerimaan, sebenarnya masih ada potensi bagi pemerintah untuk mengejar pajak dari sektor ekonomi digital. Namun dalam realisasinya, penerimaan dari usaha ini tergolong rendah, baru mencapai Rp 25,8 triliun per 30 Juni 2024.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan rendahnya penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital dikarenakan terbatasnya objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE. Ia menjelaskan, selama ini yang menjadi objek adalah jasa digital dari luar negeri.

"Padahal ekonomi digital di Indonesia paling besar adalah segmen marketplace bukan jasa digital dari luar negeri," kata Fajry kepada Kontan, Minggu (21/7),

"Memang basis penerimaan untuk jasa digital dari luar negeri kecil. Konsep jasa digital dari luar negeri kebanyakan freemium, bayar kalau mau pakai akses premium. Orang kita memang lebih suka yang gratisan," tambahnya.

Di samping itu ada keterbatasan penegakan hukum. Seperti yang dialami industri kripto, di mana banyak yang beralih ke platform yang tak terdaftar.

Fajry menambahkan untuk menggenjot penerimaan dari sektor ini, opsi yang dapat diambil adalah memperluas ke market place yang segmentasinya paling besar di Indonesia.

"Tapi, ini ranah kebijakan. Dengan sisa waktu yang sempit saya kira tidak akan diambil oleh pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengatakan realisasi penerimaan pajak atas ekonomi digital sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak itu sendiri.

Selain itu, regulasi perpajakan atas ekonomi digital masih terbatas dikarenakan isu easy of doing business.

"Data pelaku ekonomi digital di Indonesia juga belum didapatkan secara otomatis dari pihak terkait," kata Dwi kepada Kontan, Minggu (21/7).

Dwi juga menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu tidak menargetkan penerimaan pajak atas ekonomi digital per sektor, hanya terdapat target di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing terkait penerimaan dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri (PMSE LN),

"Realisasi penerimaan PMSE LN diharapkan dapat meningkat Rp1 triliun per tahun, sehingga di tahun 2024 diharapkan dapat mencapai Rp 7,5 triliun," ucapnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Operasional pemulangan jemaah haji ke tanah air saat ini masih terus berlangsung. Tercatat, 531 kelompok terbang (kloter) telah tiba di tanah air.

"Hingga 20 Juli 2024 pukul 21.00 Waktu Arab Saudi atau 21 Juli 2024 pukul. 01.00 Waktu Indonesia Barat, jemaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 208.100 orang," ujar Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda dalam keterangan pers, Minggu (21/7).

Lebih lanjut, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi jemaah haji. Salah satu inovasi utama adalah pengaktifan pos satelit di 11 sektor.

“Sebanyak 158 pos satelit, yang didirikan di 11 sektor, menjadi solusi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ke jemaah haji. Pos-pos ini dikelola oleh Tim Kesehatan Haji (TKH) kloter dan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada jemaah,” jelas Widi.

Dengan adanya pos satelit, lanjut Widi, jemaah haji semakin mudah mengakses fasilitas kesehatan di sektor. Konsep pos satelit adalah layanan rawat jalan dan rujukan ke KKHI maupun RSAS tanpa memandang kloter jemaah.

“Layanan ini ditangani bersama-sama oleh TKH kloter,” ujar Widi.

Selain pos satelit, KKHI Makkah mengadakan poliklinik risti (risiko tinggi) spesialis ke sektor. Tujuannya, mendekatkan layanan KKHI Makkah ke sektor dan mengidentifikasi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi untuk mempertahankan status istithaah kesehatan dengan konsep KKHI menyapa sektor.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi telah memberikan apresiasi kepada Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah yang telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan otoritas Arab Saudi.

KKHI Makkah juga kembali memperoleh apresiasi dari sejumlah Rumah Sakit Arab Saudi yang menjadi rujukan, di antaranya Saudi National Hospital, Makkah.

“Saudi National Hospital (SNH) merupakan satu dari 14 rumah sakit yang bekerjasama dengan KKHI Makkah pada musim haji tahun 1445 H/2024 M,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain menerima rujukan dari KKHI, Saudi National Hospital juga menerima rujukan dari kloter dan sektor.

“Saudi National Hospital merupakan salah satu rumah sakit yang selalu menerima rujukan jemaah haji Indonesia dengan berbagai kondisi, terutama penyakit jantung,” pungkas Widi.

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - TANGERANG SELATAN. Perusahaan karoseri, PT Adiputrao Wirasejati (Adiputro) menghadirkan bus tingkat mewah Jetbus 5 Super Double Decker (SDD) yang menggunakan sasis Mercedes-Benz O 500 RSD 2445. Perseroan melakukan proses serah terima ke beberapa perusahaan otobus pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Dalam 3 hari ajang GIIAS 2024, Adiputro melakukan serah terima 9 unit bus jenis Jetbus 5 Super Double Decker, High Decker, Jumbo, dan Big Benz kepada 8 perusahaan otobus. Armada bus dan minibus yang diserahterimakan tersebut menggunakan sasis dari Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Hino RM, dan Scania. Khusus untuk bus tingkat atau Jetbus 5 Super Double Decker (SDD) menggunakan sasis baru Mercedes-Benz O 500 RSD 2445.

“Kami selalu berkomitmen untuk membangun rancang bangun otobus yang handal, nyaman, dan memberikan keselamatan bagi para penggunanya,” kata Direktur PT Adiputro Wirasejati, Andre Jethrokusumo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/7).

Ia sangat berbangga karena Adiputro mendapat kesempatan dari Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DCVI) sebagai karoseri pertama di Indonesia yang menggunakan sasis 2445 berteknologi canggih ini.

Sasis 2445 ini didukung teknologi Euro 5 yang dilengkapi sederet fitur pendukung kenyamanan dan keselamatan berkendara, sekaligus ramah lingkungan. Kekuatannya sebesar 450 horse power (tenaga kuda). Sebelumnya, Adiputro menggunakan tipe 2442 yang kekuatannya masih 420 tenaga kuda.

Menurut pria yang akrab disapa Jesse ini, dengan sasis yang lebih kuat, ini memungkinkan Adiputro untuk melakukan inovasi bus tingkat. Misalnya dengan membangun bodi bus yang super premium 6x2 dengan 3 axle.

“Di lantai satu ini hanya akan ada enam (6) seat saja. Namun di lantai satu ini ada inovasi di bagian interior yang akan membuat penumpang mendapatkan kenyamanan optimum selama perjalanan,” paparnya.

Kemudian untuk lantai dua, Adiputro akan merakit 20 seats. Namun konfigurasi tempat duduk itu sangat tergantung dengan permintaan klien.

Adapun 9 bus yang diserahterimakan selama GIIAS 2024, diantaranya :

1. Mercy 2445 Jetbus 5 SDD kepada PO Garuda Mas

2. Mercy OF 917 Short E4 Jetbus 5 MD Single Glass kepada PO Juragan 99

3. Mercy 1626 E4 Jetbus 5 Dreamcoach Double Glass kepada PO Berlian Jaya

4. Mercy 1626 E4 Jetbus 5 Dreamcoach Single Glass kepada PO Pandawa

5. Mercy 1626 E4 Jetbus 5 MHD Single Glass kepada PO Efisiensi

6. Mercy OF 917 SHORT E4 Jetbus 5 BIG BENZ kepada PO Citra Kencana

7. Mitsubishi FE71 Jetbus 5 JUMBO kepada PO Citra Kencana

8. SCANIA K410 Jetbus 5 SDD kepada PO Harapan Jaya

9. Hino RM Jetbus 5 SHD Single Glass kepada PO Subur Jaya Bus

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus berupaya membantu upaya menekan emisi gas rumah kaca guna menahan laju perubahan iklim global. Salah satunya dengan pembangunan tower gas rumah kaca (GRK) beserta pos pemantauan GRK di sejumlah wilayah di Indonesia.

Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya tengah mengembangkan program Global Greenhouse Gas Watch (G3W) dan Integrated Global Greenhouse Gas Information System (IG3IS) untuk membantu upaya menekan emisi dan serapan gas rumah kaca berdasarkan observasi dan sains terkini.

"Implementasi kedua program tersebut diwujudkan melalui pembangunan tower untuk mengamati gas rumah kaca yang hasilnya akan dilakukan perhitungan melalui model kimia atmosfer," ungkapnyanya dikutip KONTAN, Minggu (21/7).

Untuk diketahui, BMKG baru meresmikan Tower 100 meter Pemantauan GRK Terintegrasi yang berlokasi di Stasiun Klimatologi Jambi, pekan lalu.

Sebagai informasi, program Global Greenhouse Gas Watch (G3W) dan Integrated Global Greenhouse Gas Information System (IG3IS) merupakan program yang diinisiasi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), yang bertujuan untuk memantau dan melaporkan konsentrasi dan flux gas rumah kaca secara global, yang dapat memberikan informasi komprehensif atas siklus GRK di atmosfer dan permukaan Bumi, agar prediksi masa depan iklim di Bumi dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Menurut Dwikorita, fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim, dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Maka dari itu, perlu upaya lebih dan konsisten dari seluruh negara untuk menahan laju perubahan iklim tersebut.

Dwikorita mengatakan, dalam Global Risks Perception Survei (GRPS) 2024 yang dirilis World Economic Forum, terungkap bahwa ancaman risiko yang paling dikhawatirkan responden adalah cuaca ekstrem yang berimbas pada ketidakpastian global karena akan mengganggu rantai pasok barang dan sumber daya penting, makanan serta energi.

Kekhawatiran akan cuaca ekstrem ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kekhawatiran terhadap misinformasi dan disinformasi akibat artificial intelligence (AI), polarisasi sosial dan politik, krisis biaya hidup, serangan siber, pelemahan ekonomi, dan lain sebagainya

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 diprediksi akan meningkatkan permintaan beras untuk kebutuhan bantuan sosial (bansos).

Menyikapi hal ini, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Ia juga tegas bilang belum ada keputusan penambahan impor untuk kebutuhan hajatan rakyat itu. Hingga kini penugasan impor beras kepada Bulog masih sama yakni 3,6 juta ton di tahun ini.

"Insyaallah cukup (untuk pilkada)," ujar Bayu kepada Kontan.co.id, Minggu (21/7).

Bayu mengklaim pengadaan beras dari luar bukan satu-satunya opsi untuk pemenuhan beras dalam negeri. Lebih dari itu, penyerapan dalam negeri menjadi hal utamanya yang dilakukan oleh Bulog.

"Impor 3,6 juta ton, tapi kami lebih intensifkan untuk pengadaan dalam negeri," imbuh Bayu.

Terpisah, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwigno mengatakan realisasi impor beras telah mencapai 2,3 juta ton. Sementara realisasi pengadaan beras dari dalam negeri mencapai 605 ribu ton, dan pengadaan berasa dalam negeri dengan skema komersial mencapai 130 ribu ton.

"Beras ini disalurkan untuk SPHP dan juga bantuan pangan untuk menjaga ketersediaan harga di tingkat konsumen," ungkapnya.

Menurutnya saat ini stok beras CBP telah mencapai 1,48 juta ton. Pihaknya juga memastikan stok ini masih mencukupi untuk kebutuhan beras nasional.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog kembali membantah soal tuduhan tindakan mark up harga beras impor dari perusahaan beras asal Vietnam. Manajemen menyebut ini dilakukan melalui proses lelang terbuka.

"Kami tidak mungkin melakukan penggelembungan harga seperti yang dituduhkan," kata Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Perum Bulog dalam keterangannya, Minggu (21/7).

Ia menegaskan dalam pengadaan beras impor, proses lelang atau open bid dilakukan secara terbuka. Sehingga, menurutnya sangat tidak mungkin Bulog melakukan penggelembungan harga beras impor. Sejak awal lelang, Bulog sudah mengumukan akan membeli sejumlah besar.

Setelah itu, Bulog akan membuat daftar peminat lelang yang jumlahnya bisa mencapai 80-100 perusahaan eksportir beras dari beberapa negara.

Selanjutnya, Bulog akan memberikan syarat dan ketentuan mengikuti lelang terbuka kepada para peminat lelang. Adapun, penjelasan tersebut ditekankan pada praktek transparansi dalam perdagangan internasional.

Di antara syarat tersebut antara lain eksportir harus punya pengalaman pernah mengekspor beras, harus bersedia diinspeksi jika diperlukan, harus bersedia menerbitkan uang jaminan tender (bid bond) serta uang jaminan kinerja (performance bond) di bank terkemuka di Indonesia.

"Beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut, sehingga yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan," ungkap Bayu.

Lebih lanjut, Bayu mengatakan dalam lelang terbuka itu, dilakukan dengan pergerakan penawaran harga dari masing-masing calon pemasok bisa dilihat jelas oleh calon mitra lainnya serta semua peserta lelang.

"Semua kami lakukan secara transparan, kepercayaan perdagangan internasional sangatlah mahal harganya, karenanya harus selalu kami jaga," imbuhnya.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melaporkan adanya dugaan mark up impor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu (3/7). Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kepala Bulog sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Menurut hasil kajian dan investigasi yang dilakukannya, dua lembaga tersebut bertanggung jawab atas impor beras tidak proper dalam menentukan harga. Hal itu menyebabkan terdapat selisih harga beras impor yang sangat signifikan. Ia menduga ada perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group yang memberikan penawaran untuk 100 ribu ton beras seharga US$ 538 dolar AS per ton dengan skema FOB dan US4 573 per ton dengan skema CIF.

Dari sejumlah data yang dikumpulkan menyimpulkan harga realisasi impor beras itu jauh di atas harga penawaran. Dugaan mark up ini juga diperkuat dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024, Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai US$ 371,60 juta.

Artinya Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata US$ 655 per ton. Dari nilai ini, tutur Hari, ada selisih harga atau mark up senilai US$ 82 per ton.

"Jika kita mengacu harga penawaran beras asal Vietnam, maka total selisih harga sekitar US$ 180,4 juta. Jika menggunakan kurs Rp15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp2,7 triliun," tandas Hari.

Sumber: IRNA | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - TEHRAN – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa penarikan negaranya dari perjanjian nuklir Iran sebagai keputusan yang salah dan merupakan satu kesalahan terbesar. Kebijakan ini yang dilakukan Washington dalam beberapa tahun terakhir.

Blinken melontarkan komentar tersebut pada hari Jumat mengacu pada penarikan diri pemerintahan Trump pada tahun 2018 dari perjanjian dengan Iran, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Perjanjian tersebut disepakati oleh Iran dan negara-negara besar dunia tiga tahun sebelumnya. Isi perjanjian salah satunya adalah untuk membatasi program nuklir Iran. Sebagai imbalannya adalah emberikan keringanan sanksi Amerika terhadap Iran.

“Salah satu kesalahan terbesar yang kami buat dalam beberapa tahun terakhir adalah membatalkan perjanjian itu dan membiarkan Iran keluar dari ketentuan yang kami buat,” kata diplomat terkemuka AS di Forum Keamanan Aspen, mengutip The Germany Press Agency (DPA).

Blinken berargumen bahwa penarikan tersebut telah mengurangi waktu breakout – jumlah waktu yang oleh para pejabat Amerika disebut sebagai waktu yang dibutuhkan Iran untuk memproduksi bahan untuk senjata nuklir – dari “setidaknya satu tahun” menjadi “mungkin satu atau dua minggu”.

“Mereka sendiri belum memproduksi senjatanya”, kata Blinken, tetapi waktu terobosannya “sekarang mungkin satu atau dua minggu.”

Blinken mengatakan bahwa ketika pemerintahan Biden mulai menjabat, mereka mencoba untuk melanjutkan diplomasi nuklir dengan Iran. “Karena jika Anda setidaknya dapat menghilangkan satu masalah, itu pada dasarnya adalah hal yang baik.”

Komentar diplomat top AS ini muncul ketika Iran berulang kali mengatakan bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin nuklir mereka.

Selain itu Iran tidak akan pernah memproduksi senjata semacam itu berdasarkan keputusan agama dari Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali. Khamenei.

Iran juga menyatakan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai karena memerlukan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa negaranya telah mengamati dengan cermat setiap tanda-tanda mengenai keputusan Iran untuk membuat bom nuklir, namun belum ada tanda-tanda seperti itu.

“Saya belum melihat keputusan Iran untuk mengambil tindakan” sebagai sinyal bahwa Iran telah memutuskan untuk benar-benar mengembangkan bom nuklir saat ini, kata Sullivan pada hari Jumat, menurut Associated Press.

“Jika mereka mulai melakukan hal tersebut, mereka akan menemukan masalah nyata dengan Amerika Serikat,” katanya kepada wartawan di Aspen Security Forum di Colorado.

Selama bertahun-tahun, Republik Islam telah berulang kali membantah tuduhan Barat bahwa mereka berupaya mengembangkan senjata nuklir. Iran juga menandatangani perjanjian nuklir dengan negara-negara besar pada tahun 2015 untuk membangun kepercayaan atas sifat damai dari program nuklirnya. Namun, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018 meskipun Iran sangat mematuhi ketentuan perjanjian tersebut.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) kembali terpilih sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran untuk periode 2024-2029. Penunjukan ini menandai ketiga kalinya BNI dipercaya mengemban peran ini secara berturut-turut.

Kerja sama tersebut diresmikan melalui penandatanganan perjanjian antara BNI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bersama 22 bank lainnya, di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (19/7).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, penunjukan ini akan memberikan dampak positif bagi BNI, terutama dalam peningkatan jumlah nasabah baru melalui pembukaan RDN dan peningkatan fee-based income dari fasilitas yang diberikan kepada perusahaan efek.

“Kerja sama ini merupakan wujud nyata dukungan BNI kepada dunia pasar modal dan diharapkan dapat berkontribusi untuk kemajuan pasar modal Indonesia,” kata Okki dalam keterangan resminya, MInggu (21/9).

Okki menjelaskan, BNI akan menyediakan fasilitas bagi investor untuk bertransaksi di pasar modal serta memberikan alternatif penyediaan fasilitas intraday kepada perusahaan efek.

Melalui BNI Mobile Banking, nasabah dapat membuka RDN dengan mudah dan cepat dengan memilih menu Rekening Investasi, membaca syarat dan ketentuan, serta melengkapi profil risiko.

"Penunjukan ini semakin mengukuhkan peran BNI dalam mendukung dan memajukan pasar modal Indonesia, sekaligus memperkuat posisi BNI sebagai salah satu bank terdepan dalam memberikan layanan perbankan kepada para investor," pungkas Okki.

Sementara itu, Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, mengatakan pada periode 2024–2029, seluruh Bank Administrator RDN akan berperan menjadi Bank Pembayaran KSEI. Artinya, dapat menjalankan fungsi penyelesaian transaksi efek di pasar modal dan memberikan alternatif fasilitas intraday kepada perusahaan efek," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemilihan Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran dilakukan melalui proses yang cukup panjang serta transparan telah dimulai sejak 2023.

Sumber: Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID -KOCHI. Pihak berwenang di negara bagian Kerala di India selatan mengambil langkah-langkah pencegahan setelah kematian seorang anak laki-laki berusia 14 tahun akibat virus Nipah. Selain itu, teridentifikasi 60 orang dalam kategori risiko tinggi.

Sebagian wilayah Kerala termasuk wilayah yang paling berisiko secara global terhadap wabah virus ini, berdasarkan penyelidikan Reuters tahun lalu. Nipah, yang berasal dari kelelawar pemakan buah dan hewan seperti babi, dapat menyebabkan demam mematikan dan pembengkakan otak pada manusia.

Nipah diklasifikasikan sebagai patogen prioritas oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena potensinya memicu epidemi. Tidak ada vaksin untuk mencegah infeksi dan tidak ada pengobatan untuk menyembuhkannya.

“Anak laki-laki yang terinfeksi meninggal pada hari Minggu setelah serangan jantung,” kata Veena George, Menteri Kesehatan Kerala kepada wartawan TV lokal seperti dikutip Reuters.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, dia mengatakan sebagai bagian dari pengendalian Nipah, pemerintah telah mengeluarkan perintah untuk membentuk 25 komite untuk mengidentifikasi dan mengisolasi orang-orang yang terkena dampak.

Anoop Kumar, direktur pengobatan perawatan kritis di Rumah Sakit Aster MIMS di Calicut mengatakan, satu kasus positif Nipah telah didiagnosis pada seorang anak laki-laki yang bersekolah. Dia menambahkan, orang-orang yang telah melakukan kontak dengannya sedang diawasi.

“Kemungkinan kecil terjadinya wabah virus Nipah pada tahap ini,” kata Kumar. Dia menambahkan bahwa situasinya akan dipantau selama 7-10 hari ke depan.

Ada 214 orang dalam daftar kontak utama anak tersebut, kata pernyataan itu. Di antara mereka, 60 diantaranya termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Bangsal isolasi telah didirikan di institusi kesehatan untuk merawat pasien.

Media lokal melaporkan, anggota keluarga pasien yang terkena dampak dirawat di rumah sakit setempat untuk observasi setelah kasus virus Nipah dikonfirmasi di Malappuram, sebuah kota sekitar 350 km (220 mil) dari ibu kota Kerala, Thiruvananthapuram. Orang lain yang mungkin berisiko diminta untuk mengisolasi diri di rumah.

Pemerintah negara bagian berupaya melacak orang-orang yang terkena dampak untuk membendung penyebaran virus. Nipah telah dikaitkan dengan kematian puluhan orang di Kerala sejak kemunculan pertamanya di negara bagian tersebut pada tahun 2018.

Virus ini pertama kali diidentifikasi 25 tahun lalu di Malaysia dan telah menyebabkan wabah di Bangladesh, India, dan Singapura.

Infeksi virus Nipah (NiV) dapat didiagnosis selama sakit atau setelah sembuh. Tes berbeda tersedia untuk mendiagnosis infeksi NiV.

Pada tahap awal penyakit, pengujian laboratorium dapat dilakukan menggunakan reaksi berantai polimerase real-time (RT-PCR) dari usap tenggorokan dan hidung, cairan serebrospinal, urin, dan darah. Di kemudian hari selama sakit dan setelah pemulihan, pengujian antibodi dilakukan dengan menggunakan uji imunosorben terkait-enzim (ELISA).

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat ekosistem syariah di pasar modal dalam negeri. Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BSI terus berkolaborasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan perusahaan sekuritas di Tanah Air. BSI menjadi salah satu bank administrator rekening dana nasabah (RDN) atau bank kustodian 2024-2029.

“BSI berterimakasih kepada KSEI, BEI, dan perusahaan sekuritas lainnya karena telah berkolaborasi dengan BSI untuk mengembangkan pasar modal syariah. BSI juga akan menyediakan fasilitas transaksi pengelolaan RDN untuk Perusahaan Efek rekanan dan nasabah pemilik investor RDN,” kata Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna dalam siaran pers, Sabtu (20/7).

Sebagai bank administrasi RDN, BSI menyediakan fasilitas pembukaan RDN secara online dan offline. Selain itu, BSI juga menjalankan program sosialisasi dan pengembangan pasar modal bersama KSEI, BEI dan Perusahaan Efek rekanan. Target awal pertumbuhan minimal RDN pada tahun pertama sekitar 2.000 RDN. Dimana saat ini BSI telah bekerjasama dengan Mandiri Sekuritas, Phintraco Sekuritas dan FAC Sekuritas.

Anton berharap kolaborasi ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembukaan rekening untuk berinvestasi di Pasar Modal Syariah, tanpa perlu datang lagi ke kantor Cabang. Harapannya dapat menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas dan lebih baik.

“Diharapkan juga adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BSI dan Pasar Modal Syariah karena seluruh proses bisnis melibatkan institusi syariah,” tutup Anton.

Menanggapi proses penandatanganan yang berlangsung di Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menyebut pemilihan Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran periode 2024-2029 dilakukan melalui proses yang cukup panjang serta transparan, dengan mengundang Bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah menjadi peserta BI-RTGS dan BI-FAST untuk mengikuti seleksi.

"Salah satu faktor yang menjadi highlight adalah terkait kemudahan akses investor dalam pasar modal, dimulai dari kemudahan dalam proses pembukaan rekening dan bertransaksi,” ungkap Samsul.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menyampaikan, kerja sama KSEI dengan 23 Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran tidak hanya menunjukkan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan antara industri pasar modal dengan industri perbankan Indonesia.

"Tapi juga menunjukkan sinergi yang kuat antara industri pasar modal dengan industri perbankan dalam mendukung pengembangan, pendalaman pasar, serta peningkatan inklusi keuangan melalui penambahan jumlah investor di pasar modal Indonesia,” kata Inarno.

Menurutnya pertumbuhan positif kinerja pasar modal, salah satunya ditunjukan dengan pertumbuhkan jumlah investor, Hingga Juni 2024, angka investor di Indonesia berjumlah 13 juta orang dan tumbuh rata-rata 38,7%.