Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemegang saham sukarela PT Bima Multi Finance memutuskan untuk menutup perusahaan melalui konversi utang. Dalam laporan perusahaan tahun 2022, terdapat tiga grup utama yang menjadi pemegang saham Bima Finance setelah homologasi utang pada tahun 2017.

Ketiga pemegang saham utama tersebut adalah Sinarmas Group (40,07%), Victoria Group (39,97%), dan Sampoerna Group (16,29%). Dengan kata lain, tiga konglomerasi ini memiliki 96,33% saham Bima Finance setelah konversi utang berdasarkan putusan PKPU 2017.

Secara lebih terperinci, pemegang saham Bima Finance dari Grup Sinarmas adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), dan PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%).

Selanjutnya, Grup Victoria terdiri dari PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), dan PT Victoria Alife Indonesia (0,40%). Sedangkan Grup Sampoerna terdiri dari PT Buana Anggana Mandura (15,89%) dan PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%).

Sisa saham Bima Finance setelah konversi dimiliki oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), dan PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%).

Felix, Direktur Sinar Mas Multiartha (SMMA), menjelaskan bahwa langkah penutupan perusahaan leasing ini disebabkan oleh sejumlah kreditur yang belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang. Pada saat yang sama, Bima Finance diminta untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Para pemegang saham sukarela atau pemegang saham yang melakukan konversi utang menjadi modal dalam rangka penyelamatan sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menurut para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Dia menyatakan bahwa pembubaran Bima Finance telah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman yang dirilis perusahaan, keputusan pembubaran disampaikan dalam RUPS luar biasa pada 28 Juni 2024. Pemegang saham kemudian meminta kreditur mengajukan tagihan maupun penyelesaian hak dan kewajiban dalam 60 hari ke depan. Pemegang saham menunjuk Soni Sanjaya dan Eko Sulistiyanto EB sebagai likuidator perseroan.

Tidak dilampirkan kondisi terbaru di website perusahaan, namun mengacu laman Bima Finance per akhir 2022, perusahaan leasing ini memiliki ekuitas -Rp149,29 miliar. Entitas ini membukukan laba Rp21,3 miliar pada akhir 2022.

Dari sisi aset, tercatat mencapai Rp246,82 miliar dan liabilitas Rp396,11 miliar.

Sejarah Bima Finance Sebelum Tutup

Bima Finance sendiri dalam direktori OJK tercatat empat kali berganti nama. Perusahaan ini mula-mula didirikan dengan nama PT Lautan Berlian Pacific Finance (1990 – 1995), kemudian berganti nama menjadi PT Lautan Berlian Multifinance (1995 – 2006), PT Prima Finance Indonesia (2006), dan PT Bima Multi Finance (2006 – 2024).

Dalam perubahan nama terakhir, pemegang saham perusahaan adalah PT Cipta Citra Irama (99%) dan Eddy Edgar Hartono (1%). Laporan tahunan 2014 mencatat manajemen kunci PT Cipta Citra Irama adalah Erly Syahada.

Erly sendiri adalah sosok yang malang melintang di industri keuangan. Nama Erly sebelumnya tercatat di PT Bank Dharmala sebelum ditutup pada 13 Maret 1999. Saat itu, Dewan Komisaris terdiri dari Suyanto Gondokusumo, Tjan Soen Eng, Hartawan Sunosubroto, dan Slamet Santoso Gondokusumo. Sementara direksinya terdiri dari Suhanda Wiraatmaja, Jenny Wirdjadinata, Harjono Darto To, Erly Syahada, dan Kinardi Rusli.

Kembali ke Bima Finance, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat dengan 10 karyawan pada tahun 2006 saat pendirian menjadi 3.374 pada tahun 2014. Namun jumlah itu terus menurun menjadi 3.212 pada tahun 2016 dan menjadi 2.439 pada tahun 2017 saat perusahaan gagal membayar utang Obligasi Berkelanjutan I tahap II/2016 seri B dan C yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2017.

Pemegang saham pengendali mengambil jalan dengan mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Mei 2017. Pengajuan perlindungan hukum karena tidak mampu membayar utang itu disetujui oleh pengadilan dan disahkan pada 4 Agustus 2017.

Ringkasannya, utang tranche A atau Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar Rp640.944.697.537 dibayarkan melalui cicilan per bulan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal efektif dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Tranche B sebesar Rp178.099.357.781 akan dikonversi menjadi utang dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal efektif (bullet payment) dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun.

Selanjutnya, tranche C sebesar Rp201.900.642.219 akan dikonversi menjadi MTN Konversi dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. MTN Konversi dapat dikonversi menjadi 403.801 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000/lembar, yang dilaksanakan efektif setelah tahun ke-5 (lima) setelah konversi ini diterbitkan.

MTN Konversi dijamin dengan gadai saham atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh PT Citra Cipta Internasional dan Eddy Edgar Hartono sebesar 220.000.000 lembar saham.

Tranche D atau utang Supplier sebesar Rp1.843.108.749 dibayarkan sesuai dengan jadwal dalam 1 tahun terhitung sejak tanggal efektif. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Karyawan kepada BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta sebesar Rp5.432.859.477 akan dibayarkan sesuai dengan jadwal terhitung sejak tanggal efektif.

Berikut adalah kreditur dan pemasok yang terikat dengan Proposal Perdamaian yang telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2017:

Kreditur Saparatis:

• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp221.183.618.056
• PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp122.972.222.200
• PT Bank Victoria International, Tbk sebesar Rp109.585.582.799
• PT Buana Anggana Mandura sebesar Rp80.000.000.000
• PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebesar Rp66.692.578.206
• PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp44.990.663.728
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebesar Rp40.964.789.578
• PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp33.842.246.668
• PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp28.723.078.406
• PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp22.630.821.760
• PT Bank INA Perdana, Tbk sebesar Rp21.094.725.377
• PT Bank Harda Internasional, Tbk sebesar Rp20.341.125.574
• PT Bank Resona Perdania sebesar Rp20.049.124.963
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp19.853.201.528
• PT Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp16.234.315.700
• PT State Bank of India Indonesia sebesar Rp14.389.533.103
• PT Bank Jago, Tbk (PT Bank Artos Indonesia, Tbk) sebesar Rp10.911.550.143
• PT Bank Mega, Tbk sebesar Rp3.802.416.401
• PT Bank Central Asia Finance sebesar Rp2.954.023.700
• PT Bank Ganesha, Tbk sebesar Rp2.068.621.320
• PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp2.055.800.304
• PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.286.530.059
• PT Bank Negara Indonesia Syariah sebesar Rp1.064.787.022
• PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp612.776.448
• PT IBK Indonesia, Tbk (PT Bank Agris, Tbk) sebesar Rp363.359.027

Jumlah sebesar Rp908.667.492.070

Kreditor Konkuren

• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp115.231.229.167
• PT Bank Jasa Jakarta sebesar Rp2.478.835.777
• PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk sebesar Rp497.443.404
• PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp333.069.355
• CV Kharisma Utama sebesar Rp301.831.000
• PT Trust Investama sebesar Rp294.602.000
• PT Graha Bakti Tehnologi sebesar Rp288.970.000
• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp75.000.000
• PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia sebesar Rp29.584.691
• PT Cahaya Multitran Abadi sebesar Rp22.608.300
  Jumlah sebesar Rp119.553.173.694

Bisnis.com, JAKARTA - Alibaba Cloud, perusahaan komputasi awan bagian dari raksasa teknologi China Alibaba, mendorong layanan generatif AI terbaru untuk berbagai sektor di Indonesia, khususnya ritel, finansial dan e-commerce.

Untuk diketahui, Alibaba Cloud menyediakan alat dan layanan AI baru bagi bisnis-bisnis di Indonesia, yang membantu mereka dalam membangun model dan aplikasi AI kustom untuk peluang bisnis baru.

General Manager of Indonesia Alibaba Cloud Intelligence Sean Yuan mengatakan layanan dan alat terbaru tersebut dapat melayani seluruh segmen industri, khususnya e-commerce yang nampak cukup agresif dalam memanfaatkan AI.

“Saat ini, kami melihat pelanggan dari segmen ritel, finance, dan e-commerce sangat proaktif dalam bereksperimen dan menerapkan aplikasi yang didukung oleh AI,” kata Sean kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Alibaba menyampaikan perusahaan juga berkomitmen untuk memfasilitasi pertumbuhan jangka panjang pelanggan, dengan menjadikan AI lebih mudah diakses dalam hal efisiensi biaya.

Sean mengatakan untuk mendorong adopsi dan aplikasi produk cloud dan AI, pada April 2024 Alibaba Cloud telah mengumumkan penetapan harga baru untuk pelanggan internasional dengan pengurangan harga hingga 59% pada produk-produk inti public cloud yang menggunakan data internasional perusahaan yang berpusat di luar China.

Penetapan harga baru tersebut mencakup lebih dari lima kategori produk public cloud utama, termasuk komputasi, penyimpanan, dan database, serta solusi big data, dengan rata-rata diskon sebesar 23%. Harga baru tersebut berlaku untuk pelanggan lama dan baru yang melakukan pemesanan melalui situs resmi Alibaba Cloud.

“Penawaran tersebut dilakukan selaras dengan strategi terdepan AI terbaru dari Alibaba Cloud yang ingin membuat sumber daya komputasi inti lebih mudah diakses oleh pelanggan dari semua skala dan memperkuat pertumbuhan jangka panjang pelanggan di era AI,” kata Sean.

Saat ini, Model Studio platform AI generatif komprehensif yang didukung oleh Large Language Models (LLMs) Qwen milik Alibaba Cloud sendiri menawarkan masa uji coba gratis hingga 15 Juli.

Dengan menggunakan model dasar yang dikembangkan oleh Alibaba Cloud, pelanggan dapat membangun aplikasi AI mereka dengan mudah dan hemat biaya.

“Pada akhir tahun ini, Alibaba Cloud akan memperkenalkan serangkaian solusi AI khusus industri yang didukung oleh Qwen.

Solusi-solusi ini, termasuk chatbot percakapan yang didukung LLM untuk e-commerce dan solusi avatar digital untuk keterlibatan pelanggan, disesuaikan untuk memenuhi tuntutan unik pasar Indonesia,” kata Sean.

Diketahui, studi ELSAM bekerja sama dengan Access Partnership mengungkapkan bahwa AI generatif dapat membantu membuka kapasitas produksi sebesar Rp 3.700 triliun di seluruh perekonomian.

Jumlah tersebut setara dengan 18% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Belasan sekuritas masih mempertahankan pandangan beli untuk saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) di tengah tren koreksi harga dalam sepekan terakhir.

Pergerakan harga saham ADRO berada di Rp2.820 pada Jumat (12/7/2024) pukul 14:07 WIB. Posisi itu mencerminkan koreksi 3,09% dalam sepekan terakhir.

Di tengah koreksi, hasil pantauanBisnismenunjukkan mayoritas atau sebanyak 16 dari 29 sekuritas yang mengulas saham ADRO masih mempertahankan rekomendasi beli. Sisanya, 12 analis memberikan peringkatholddan 1 analis jual.

Adapun, target harga saham ADRO berada di Rp3.133,87 dalam 12 bulan menurut konsensus analis. Artinya, masih terdapat potensi kenaikan 11,1% dari 2.820.

Emiten milik konglomerat Garibaldi Thohir itu membukukan pendapatan US$1,44 miliar atau setara Rp23,4 triliun (kurs Jisdor Rp16.276 per dolar AS) pada kuartal I/2024. Realisasi itu turun 21,53% secara tahunan dari US$1,83 miliar periode yang sama tahun lalu.

Kendati demikian, pencapaiantop lineAdaro Energy Indonesia untuk periode Januari 2024 hingga Maret 2024 mampu melewati estimasi konsensus di US$1,355 miliar.

Sementara itu, realisasi laba bersih Adaro Energy Indonesia juga mampu melewati konsensus para analis di US$360,00 juta.

Adaro membukukan laba bersih US$374,3 juta atau setara Rp6,09 triliun per akhir Maret 2024. Realisasi ini lebih rendah dari US$458,04 juta periode kuartal I/2023.

Manajemen Adaro Energy Indonesia menjelaskan, volume produksi dan penjualan pada kuartal I/2024 masing-masing mencapai 18,07 juta ton dan 16,48 juta ton, atau naik 15% dan 5% dari kuartal I/2023. Peningkatan pada kinerja operasional ini mengimbangi penurunan 24% pada harga jual rata-rata (ASP) seiring berlanjutnya penurunan harga batu bara.

Turunnya pendapatan ini juga turut membuat beban pokok pendapatan ADRO turun 24,21% menjadi US$815,1 juta, dari US$1,07 miliar secara tahunan.

Hanya saja, laba bruto ADRO juga ikut turun 17,74% menjadi US$627,7 juta di kuartal I/2024, dari sebelumnya US$763,1 juta di kuartal I/2023.

Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Adaro Energy Garibaldi Thohir mengatakan di tengah ketidakpastian global dan kondisi harga yang melemah, ADRO mempertahankan komitmen terhadap efisiensi biaya.

"Lebih lanjut, posisi neraca dan keuangan secara keseluruhan tetap sehat, sehingga menyediakan fleksibilitas pada saat ini," ujarnya, Rabu (1/5/2024).

Dia melanjutkan, ADRO memulai tahun ini dengan baik, dan ADRO memperluas investasinya ke bisnis-bisnis baru yang berjalan baik sesuai panduan yang telah ditetapkan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT XL Axiata Tbk. menyerahkan sepenuhnya waktu lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Lelang yang dikabarkan sempat direncanakan pada awal Juni 2024 berisiko ngaret hingga akhir tahun.

SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang menyatakan bahwa emiten bersandi saham ISAT itu akan mengikuti arahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), termasuk penundaan lelang frekuensi.

“Terkait penundaan lelang spektrum, Indosat menghormati dan mematuhi arahan Kementerian Kominfo,” kata Steve kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Namun, Indosat menekankan pentingnya proses lelang yang transparan, adil, dan efisien dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis industri seluler di Indonesia.

“Kami akan memaksimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi yang dimiliki Indosat saat ini untuk memberikan pengalaman mengesankan kepada pelanggan, ditunjang semakin luasnya jaringan distribusi dan pelayanan kami ke pelosok perdesaan di Tanah Air,” ujarnya.

Steve menuturkan bahwa Indosat berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses digitalisasi di Indonesia dan menyediakan layanan telekomunikasi kelas dunia, khususnya di kota sekunder di luar metropolitan.

Terpisah, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) atau XL Axiata juga mengaku pasrah dengan keputusan yang ditetapkan pemerintah terkait lelang frekuensi.

Group Head Regulatory & Government Relations XL Axiata Alvin I Aslam mengatakan bahwa EXCL akan mengikuti keputusan dan arahan terkait mundurnya pelaksanaan jadwal lelang frekuensi.

“Kami mengikuti keputusan dan arahan pemerintah terkait mundurnya pelaksanaan waktu lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz karena penyelenggaraan lelang frekuensi merupakan ranahnya pemerintah,” kata Alvin kepada Bisnis.

Sebagaimana diketahui, Kemenkominfo tengah mempertimbangkan masukan dari pemain operator seluler untuk mengatur ulang jadwal lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang dilakukan pada akhir 2024.

Berdasarkan catatan Bisnis, lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz terus mundur dari jadwal yang direncanakan.

Mulanya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menuturkan lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz direncanakan digelar pada Mei—Juni 2024.

Namun nyatanya, lelang frekuensi kembali diundur paling lambat awal Juli tahun ini dan disebut-sebut tengah mempertimbangkan permintaan dari industri untuk mengatur ulang jadwal lelang pada akhir tahun.

“Kalau usulan ada [lelang frekuensi mundur]. Belum diputuskan. Mereka [operator] mengusulkan minta mundur [jadwal lelang frekuensi],” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ismail menuturkan bahwa operator seluler meminta agar pelaksanaan lelang frekuensi tidak dilakukan sekarang dan meminta untuk dijadwalkan ulang pada akhir tahun. Ismail juga menyebut bahwa harga dasar lelang frekuensi juga belum diputuskan.

“Intinya [operator mengusulkan] pokoknya jangan sekarang, mungkin bahasanya [ditunda sampai] akhir tahunan kalau permintaan mereka, ya, tetapi Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] belum memutuskan,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah wacana pembatasan pembelian mulai 17 Agustus 2024. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja negara.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Sebelumnnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimplementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Indramayu menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di kawasan Metropolitan Rebana.

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu mencapai 1.894.330 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 225.041 atau 12,77% penduduknya masuk ke dalam kategori miskin.

Di Kawasan Metropolitan Rebana, daerah dengan jumlah penduduk miskin paling rendah diduduki oleh Subang. Kabupaten tersebut memiliki jumlah warga miskin sebanyak 155.340 jiwa dari total keseluruhan penduduk hampir 1,62 juta jiwa.

Selain itu, skor indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu paling rendah sebesar 68,55. Sementara, daerah dengan skor IPM tertinggi di Metropolitan Rebana diduduki oleh Kota Cirebon sebesar 75,89.

Pemerintah Kabupaten Indramayu usulkan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu 2024-2044 ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI.

Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, peraturan tersebut diubah lantaran pemerintah daerah berupaya meningkatkan realisasi investasi serta dan mengembangkan potensi lokal untuk Rebana Metropolitan.

"Kabupaten Indramayu berada dalam kawasan emas Metropolitan Rebana. Kawasan Rebana ini adalah super kawasan ekonomi yang dibangun untuk mengakselerasi laju pembangunan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat," kata Nina.

Nina menyebutkan, dalam pengembangan kawasan Metropolitan Rebana, pemerintah daerah sudah mengalokasikan 14.000 hektare lahan untuk kawasan industri, kawasan penghasil garam, kawasan perikanan, kawasan tanaman pangan, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, dan kawasan hutan.

Selain itu, diperuntukkan pula untuk kawasan perkotaan Indramayu dan Karangampel; kawasan pengelolaan minyak dan gas bumi, dan kawasan agropolitan.

“Tujuan penataan ruang Kabupaten Indramayu ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Indramayu yang berdaya saing berbasis pertanian, minyak dan gas, serta industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” kata Nina.

Bisnis.com, BALANGAN - Tim gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Lalu Lintas Polres Balangan menertibkan armada truk "Over Dimensi dan Over Loading" (ODOL) di wilayah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

“Kita menindaklanjuti penertiban tersebut dari hasil forum LLAJ pada beberapa waktu lalu terkait kegiatan pengawasan hingga penegakan hukum di bidang LLAJ,” kata Kepala Dishub Balangan Musa Abdullah di Balangan, Kamis (12/7/2024).

Musa menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Jalan A. Yani pada tiga titik lokasi meliputi di depan Masjid Al-Akbar, di depan Kantor Diskominfosan dan di depan Majelis Nurul Muhibbin.

Musa menyebutkan kegiatan ini juga difokuskan untuk menyosialisasikan serta memberikan peringatan kepada truk yang sering mengangkut muatan melebihi kapasitas.

Menurut Musa, truk berukuran besar yang melampaui kapasitas angkut dan melanggar dimensi memiliki potensi bahaya dan kerap menyebabkan kecelakaan di jalan.

Oleh karena itu, lanjut Musa, penindakan dan memberikan peringatan terhadap armada truk ODOL dianggap penting untuk menjaga keselamatan semua pengguna jalan.

“Inti dari operasi penegakan hukum (Gakkum) ini adalah agar pemilik kendaraan dan sopir memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ada,” ujarnya.

Musa menambahkan nantinya secara berkala tim akan menurunkan puluhan personel untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan ODOL yang terjaring dalam operasi Gakkum.

Sementara itu, Kepala Bidang LLAJ Dishub Balangan Rahmadi mengungkapkan operasi Gakkum ini tidak hanya memperhatikan aspek keselamatan, namun pengendara yang melanggar aturan diminta untuk mematuhi ketentuan yang berlaku tanpa mengorbankan keamanan jalan.

“Adapun pendekatan yang kita lakukan berfokus pada sosialisasi dan peringatan, kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada pemilik truk mengenai pentingnya mematuhi batas dimensi dan muatan dan memperhatikan KIR serta kelengkapan lainnya,” ungkap Rahmadi.

Bisnis.com, JAKARTA – Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) menghapus syarat memiliki keahlian khusus bagi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Berdasarkan salinan draf RUU Wantimpres yang diterima Bisnis, beleid tersebut memuat tujuh persyaratan bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Ketentuan dalam Pasal 8 tersebut adalah a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) warga negara Indonesia; serta c) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Lebih lanjut, huruf d ialah mempunyai sifat kenegarawanan; huruf e) sehat jasmani dan rohani; huruf f) jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan terakhir g) tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila dibandingkan dengan UU Wantimpres yang berlaku saat ini, terdapat ketentuan dalam huruf h yang dihapus. Ketentuan itu berbunyi, “Mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.”

Dengan demikian, keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung nantinya tak lagi memerlukan figur dengan keahlian khusus.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada syarat tak pernah dijatuhi hukuman pidana. Sebelumnya, ketentuan huruf g berbunyi, “Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 [lima] tahun atau lebih."

Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU UU Wantimpres pada Selasa (9/7/2024), yang salah satu perubahannya memuat kemunculan Dewan Pertimbangan Agung.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjelaskan sediktinya tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.

Dia sekaligus membantah tudingan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung nantinya akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi.

Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kilah Supratman.

Bisnis.com,JAKARTA – Emiten BUMN karya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) memastikan divestasi aset dengan nilai total Rp3 triliun bakal terus berlanjut pada 2024.

Direktur Utama PP Novel Arsyad mengatakan calon investor saat ini sedang mendalami sejumlah aset yang ingin di lepas perseroan, mulai dari bidang usaha sistem penyediaan air minum (SPAM), telekomunikasi, hingga cucu usaha.

“Itu tahap yang sedang berjalan, baik dari kaitan bisnis yang ada di SPAM, terus kemudian area yang ada di telekomunikasi, juga ada terkait dengan cucu usaha perusahaan yang kemungkinan akan kami divestasi juga,” ujarnya saat ditemuiBisnisbaru-baru ini.

Novel menyatakan bahwa aset-aset tersebut memiliki nilai cukup besar, sehingga penjualannya diharapkan mampu memenuhi target divestasi senilai Rp3 triliun pada 2024.

“Kami punya target yang memang harus diselesaikan tahun ini. Cukup besar terkait dengan SPAM, terus kemudian telekomunikasi, ada juga anak usaha kami yang bergerak di bidangartworkterkait pekerjaan tanah, peralatan, itu nilainya cukup besar,” tuturnya.

Novel tidak memerinci lebih jauh terkait aset-aset itu. Namun, berdasarkan laporan keuangan per akhir Maret 2024, PTPP melalui PT PP Infrastruktur memiliki cucu usaha di bidang telekomunikasi yakni PT Ultra Mandiri Telekomunikasi. Perusahaan yang beroperasi pada 2019 ini memiliki aset Rp266,91 miliar per kuartal I/2024

PTPP juga memiliki sejumlah cucu usaha di sektor SPAM melalui PT PP Infrastruktur, yakni PT Widya Tirta Selaras, PT Tirta Tangsel Mandiri, PT PP Krakatau Tirta, PT PP Tirta Riau, PT PP Tirta Madani, dan PT PP Tirta Tanah Merah.

Dalam kesempatan terpisah, Senior VP President Head of Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan bahwa perseroan juga mengincar penjualan aset di sektor energi, infrastruktur jalan tol, dan properti.

Dia menuturkan bahwa saat ini sudah ada dua hingga tiga investor yang menunjukkan minatnya untuk meminang aset-aset milik perseroan. Meski demikian, manajemen PTPP belum mengungkap identitas dari para investor tersebut.

Berdasarkan catatanBisnis, untuk sektor jalan tol, emiten BUMN Karya ini akan melepas kepemilikan sahamnya di tol Depok-Antasari dan tol Semarang-Demak.

PTPP diketahui memiliki saham di PT Citra Waspphutowa yang bergerak di bidang pengelolaan jalan tol ruas Depok-Antasari. Rencananya, perseroan akan melego 6,74% kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut.

Masih terkait divestasi, awal Januari lalu, anak perusahaan PTPP yakni PT PP Energi telah menjual seluruh saham pada PT Inpola Meka Energi. Kedua pihak telah meneken Akta Jual beli Saham atausales purchase agreement(SPA) atas kepemilikan saham tersebut.

Selain itu, aset lainnya yang sudah dilepas adalah saham PT Sinergi Investasi Properti (SIP) sebanyak 90.800 lembar dengan nilai sebesar Rp1,16 juta per saham pada akhir Juni 2023. Dari aksi divestasi tersebut, PTPP mengantongi dana senilai Rp105,9 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANGKALAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengembangkan angkutan umum Trans Jatim rute Bangkalan-Surabaya untuk memberikan layanan transportasi umum yang layak dengan tarif terjangkau.

Menurut Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Edie di Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (11/7/2024), selain untuk membantu masyarakat di bidang jasa transportasi umum, penyediaan angkutan umum itu juga untuk mendorong kemajuan dan pengembangan ekonomi Jawa Timur.

"Penyediaan layanan transportasi umum ini juga dimaksudkan agar masyarakat Bangkalan yang bekerja di Surabaya tidak kesulitan transportasi apabila hendak berangkat dan pulang kerja," katanya.

Selain itu, warga Bangkalan yang bekerja di Surabaya tidak harus tinggal di Surabaya, akan tetapi bisa pulang ke Bangkalan.

Arief menjelaskan, penyediaan transportasi umum rute Bangkalan-Surabaya oleh Pemprov Jatim ini merupakan upaya terpadu dan berkesinambungan dari beberapa wilayah di Jawa Timur.

"Sebab, rute yang dibuka untuk Trans Jatim oleh pemprov melalui Dinas Perhubungan Jawa Timur tersebut bukan hanya rute Bangkalan-Surabaya saja, akan tetapi juga di sejumlah kabupaten/kota lain di sekitar Surabaya," katanya, menjelaskan.

Sebelumnya pada acara diskusi kelompok terarah pada 9 Juli 2024 yang digelar di Pendopo Pemkab Bangkalan, Kepala Dishub Jatim Nyono menjelaskan bahwa Trans Jatim telah menghubungkan beberapa wilayah di Jawa Timur melalui tiga rute koridor yang telah beroperasi, plus koridor 4 rute Lamongan-Gresik yang akan diluncurkan pada Agustus 2024.

Trans Jatim rute Bangkalan-Surabaya masuk koridor 5. "Dan untuk koridor 5 ini, kami telah menyediakan sebanyak 15 unit bus," kata Nyono.

Tidak hanya itu, di koridor 5 dengan rute sepanjang 59 kilometer itu juga telah disiapkan 45 halte yang tersebar di wilayah Surabaya dan Bangkalan.

Pemprov Jatim, sambung dia, telah berkoordinasi dengan pihak Pemkab Bangkalan terkait letak halte di wilayah-wilayah strategis di Bangkalan.

"Karena itu, rute bus Trans Jatim Koridor 5 ini juga bisa dijadikan sarana wisata religi," katanya.

"Tarifnya yakni sebesar Rp2.500 untuk pelajar dan Rp5 ribu untuk masyarakat umum yang dapat diakses melalui aplikasi Trans Jatim Ajaib maupun loket di terminal. Dengan tarif murah ini diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum," kata Nyono menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pemegang saham sekaligus pengurus PT Teknologi Riset Global Investama Sakti Wahyu Trenggono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Telkom (Persero) Tbk. (TLKM), Jumat (12/7/2024).

Sakti, yang juga saat ini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa antara Telkom dan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav.4 atas nama Sakti Wahyu Trenggono, Pemegang Saham / Pengurus PT. Teknologi Riset Global Investama," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Dalam kasus tersebut, penyidik KPK juga sebelumnya telah memeriksa beberapa saksi seperti Direktur PT Trikomsel Oke Sugiono Wiyono Sugialam, Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok, Pengurus PT. Asiatel Globalindo sekaligus PT. Telering Onyx Pratama Meyce Gani, Direktur EBIS Telkom 2016-2017 Muhammad Awaludin, serta OSM Collection and Debt Management DES pada tahun 2017 – Oktober 2018 Amjad Agoes.

KPK juga sebelumnya telah memanggil Direktur Utama Telkom 2016-2019 Alex J. Sinaga pada Juni 2024 lalu. Namun, dia dikonfirmasi tengah berada di luar negeri saat pemanggilan sehingga ke depan akan dijadwalkan lagi untuk diperiksa penyidik sebagai saksi.

Untuk diketahui, KPK saat ini tengah menangani sejumlah perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan maupun penyidikan di lingkungan Telkom Group.

Kasus yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan yakni dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Sigma Cipta Caraka (SCC) melalui rekayasa proyek pekerjaan fiktif pada tahun 2017-2018. Kasus itu merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sebelumnya menangani perkara tersebut.

Pada waktu yang sama, KPK juga melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan BUMN telekomunikasi itu yakni pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT SCC pada 2017, serta dugaan korupsi pekerjaan pengadaan server dan storage system pada PT SCC yang dilaksanakan oleh PT Granary Reka Cipta pada 2017.

Kasus di Kejagung pun dilimpahkan ke KPK lantaran adanya tumpang tindih penanganan perkara antara Kejaksaan Agung dengan KPK.

"Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi antar Aparat Penegak Hukum (APH), maka Kejaksaan Agung melimpahkan penyidikan perkara a quo kepada Direktorat Penyidikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK dengan surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus [Jampidsus] Kejaksaan RI Nomor: B- 91/F.2/Fd.2/01/2024 tanggal 14 Juli 2023 perihal Pelimpahan Perkara Penyidikan," ujar Tessa dalam keterangan terpisah sebelumnya.

Adapun nilai kerugian keuangan negara pada kasus Telkom Group itu ditaksir ada yang mencapai sekitar Rp200 miliar.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, salah satu kasus Telkom yang ditangani lembaganya berkaitan dengan pembiayaan terhadap suatu proyek. Dia menyebut deputi hingga pimpinan KPK memintanya untuk melakukan expose perkembangan penanganan perkara di BUMN tersebut.

"Karena ini kerugiannya cukup besar, masing-masing ini, di atas Rp100 miliar bahkan lebih dari Rp200 miliar, seperti itu, untuk satu perkara. Jadi ini hal yang besar" ujar Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Kamis (27/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Center of Reform on Economic (CORE) menilai isu penggelembungan atau markup harga beras impor perlu diusut secara tuntas.

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menyebut perlu adanya pembentukan tim khusus untuk membuktikan kebenaran kabar penggelembungan harga beras impor tersebut.

Eliza juga mengatakan, lembaga-lembaga yang terkait dalam pengadaan impor beras, seperti Perum Bulog, perlu diperiksa lebih lanjut.

“Bagaimana pun publik mengendus adanya ketidakwajaran dalam proses penyediaan beras impor, dimulai dari isu harga beras yang tidak sebanding dengan standar kualitas dan juga tata kelola impor yang kurang baik, sehingga berpotensi merugikan negara,” jelas Eliza saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Eliza menuturkan, selain merugikan negara, penggelembungan harga juga akan berdampak negatif ke masyarakat. Hal ini karena kualitas beras yang diterima tidak sebanding dengan harganya.

Dia menuturkan, selain digunakan untuk bantuan, beras impor tersebut juga dialokasikan untuk operasi pasar atau menjadi beras SPHP.

“Sehingga, masyarakat membeli beras tidak sebanding dengan kualitasnya,” kata Eliza.

Eliza melanjutkan, rente dari impor pangan ini bukan merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia. Dia menuturkan, hal ini amat menggiurkan karena disparitas harga internasional dan di dalam negeri yang cukup jauh.

Hal tersebut akan mendorong para rent seeker untuk terus mengupayakan agar dapat mengimpor dan menjual di dalam negeri dengan harga lebih tinggi.

Sebelumnya, Perum Bulog telah membantah isu penggelembungan atau mark up harga beras impor yang disebut dipasok dari Vietnam bernama Tan Long Group. Perusahaan juga membantah adanya kontrak antara Bulog dan Tan Long Group terkait dengan impor ini.

Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menyatakan bahwa isu penggelembungan harga beras impor tidak benar.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto.