Bisnis.com, JAKARTA -- Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) segmen makanan semakin menjamur. Oleh karena itu, para pemilik UMKM harus kreatif membuat produknya agar beda dari yang lain.

Seperti Abon Daun Emas, produsen abon vegetarian rumahan, yang menghadirkan abon unik dari bahan-bahan nabati. Abon Daun Emas berdiri sejak 2012 di bawah PT Dama Putra Sejahtera, milik pengusaha asal Yogyakarta, Anis Riyati Primastuti.

Anis mengawali bisnisnya sebagai pembuat abon rumahan, dari bahan daging sapi dan ayam seperti pada umumnya. Namun kemudian, dia terinspirasi membuat abon nabati dari hasil alam di sekitar rumah seperti dari jantung pisang, buah nangka muda atau kluwih, jamur, dan kacang koro, yang kurang dimanfaatkan dengan baik padahal bisa cepat basi jika tidak segera diolah.

Tak disangka, inovasi tersebut membantu membesarkan usahanya hingga kini bisa menghadirkan banyak varian dan juga bisa disajikan dengan kemasan yang bersih dan higienis.

"Selain mengoptimalkan hasil sumber daya alam sekitar, lewat abon nabati ini juga bisa menjadi pilihan makanan sehat, atau menjadi pilihan lauk bagi mereka yang vegetarian," ungkapnya.

Melalui produk-produknya, Abon Daun Emas juga berhasil meraih berbagai penghargaan, seperti Juara 1 Lomba Adipangan Nusantara 2019, Juara 2 Lomba Ketahanan Pangan 2022, sampai masuk dalam 20 besar Woman Leader Pertamina Preneur 2021 bersama KWT Maju Jaya.

Saat ini, Abon Daun Emas telah memiliki tujuh karyawan tetap, memberdayakan warga sekitar tempat tinggal Anis, bahkan ada yang sudah bekerja hingga belasan tahun.

Perbesar

Source: https://smexpo.pertamina.com/p/4355/abon-nabati

"Saat ini pegawainya ada 4 wanita, 3 laki-laki. Ada satu yang sudah senior sudah bekerja 12 tahun sejak awal berdiri. Mereka mendapatkan pelatihan dan hak sebagai karyawan seperti gaji pokok, cuti, THR, dan tunjangan lainnya," imbuhnya.

Abon Daun Emas menjadi salah satu UMKM binaan Pertamina baru pada tahun ini, selain untuk membantu mengembangkan produknya, juga untuk mengedepankan misi pelestarian alam dengan kebijakan zero waste dan meminimalisir limbah.

Merek abon ini juga berharap bisa memperluas dampak kepada masyarakat sekitar tempat usaha seperti sebelumnya telah melakukan pembinaan kepada kelompok Wanita Tani Maju Jaya untuk bisa memiliki usaha sendiri dan memberikan dukungan gizi baik untuk anak dan balita di posyandu, TK, dan PAUD.

Produk Abon Daun Emas sendiri bisa didapatkan dengan harga terjangkau, mulai dari Rp15.000 - Rp28.000 di e-commerce atau melalui website resmi https://smexpo.pertamina.com/.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, pada Minggu (3/11/2024) kemarin.

Muzani menuturkan bahwa pertemuan tersebut adalah pemenuhan janji Prabowo untuk mengunjungi dan menengok kegiatan Jokowi setelah tinggal di Solo.

“Pak Prabowo memang berjanji setelah pak Jokowi berdiam di solo, beliau akan menengok pak Jokowi dan beliau memenuhi janjinya dan bagaimana kegiatan pak Jokowi selama di Solo,” tutur Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

Muzani juga menambahkan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi biasa, sebatas kekeluargaan saja. Kendati demikian, Ketua MPR itu juga mengaku tidak tahu pembicaran antara Prabowo dan Jokowi ini apakah menyinggung tentang Wantimpres atau tidak.

“Saya belum cek, saya belum ketemu Pak Prabowo, besok baru ketemu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan bahwa tak ada agenda khusus dari pertemuan antara Prabowo dan Jokowi kemarin.

Hasan menekankan bahwa isi pertemuan kedua tokoh Negara itu sebagai silahturahmi biasa lantaran mereka merupakan sahabat atau bestie.

Dia menjelaskan bahwa Prabowo memang sengaja berkunjung ke Solo usai menyelesaikan kunjungan kerja (kunker) dari Merauke, Papua Selatan dan Bali sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta.

“Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat. Pertemuan dua bestie lah kita bisa bilang seperti itu,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

Bisnis.com, BATAM - Rapat pembahasan upah minimum Kota Batam 2025 semakin dekat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Mangara Simarmata mengatakan penghitungan upah minimum kota (UMK) masih menggunakan formula lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.

"Penetapan UMK ini sesuai dengan perintah dari kementerian terkait, yakni menggunakan PP 51. Saat ini kami masih menunggu surat dari pusat terkait penetapan upah minimum," katanya, Senin (4/11/2024).

Ia menjelaskan batas penetapan UMK Batam yakni tanggal 30 November tiap tahunnya. "Kalau suratnya sudah ada, bisa dilakukan pembahasan. Waktunya juga masih ada hingga tiga minggu lagi," ucapnya.

Berdasarkan PP 51, maka rumus penetapan UMK berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Mangara sendiri belum berani berspekulasi berapa besar kenaikan UMK tahun depan.

"Soal itu nanti dibahas Dewan Pengupahan dalam rapat. Intinya kenaikan atau penurunan upah itu sudah ada rumusnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Sebelumnya, buruh menuntut kenaikan 30,6% untuk UMK Batam 2025. Sedangkan pengusaha hanya bisa menyanggupi kenaikan 2,2-4,6%. Dengan nilai tersebut, maka nilai UMK Batam akan menjadi Rp 4.900.562 jika mengikuti usulan 4,6% dari pengusaha.

Sedangkan jika mengakomodir keinginan buruh, maka nilai UMK menjadi Rp 6.119.467. Untuk saat ini UMK di Batam sebesar Rp 4.685.050.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengimbau agar semua pihak mematuhi regulasi yang berlaku yakni PP 51.

"Jadi dengan kenaikan 2% saja misalnya, akan menambah beban pengusaha. Saat ini untuk perusahaan padat karya banyak yang melakukan pengurangan karyawan. Bahkan ada yang tutup, contohnya PT BBA karena order ekspor yang terus menurun. Pengurangan karyawan dan tutupnya perusahaan di Batam ini akan mempengaruhi tingkat pengangguran," paparnya.

Pihaknya meminta pemerintah bisa bersikap tegas dalam memutuskan kebijakkan UMK tahun 2025. Jangan sampai pemutusan UMK dijadikan ajang kampanye bahkan membebani pengusaha.(K65)

Bisnis.com, BANDUNG — Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga iklim usaha dan ketenagakerjaan di Kota Bandung.

Ia menilai kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing kota serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja dan pengusaha.

Hal tersebut diungkapkan Koswara saat menghadiri silaturahmi dan rapat kerja Dewan Pengupahan Kota (DPK) dan LPS Tripartit di Aula Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Senin (4/11/2024).

Ia mengatakan hubungan tripartit yang kondusif di Bandung, menurutnya sudah berjalan dengan baik dan efektif saat ini.

"Saya sangat mengapresiasi kekompakan tripartit di Bandung. Dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat, kita bisa mencapai kesejahteraan bersama yang lebih baik," ungkapnya.

Koswara juga menggarisbawahi pentingnya sistem kekeluargaan dalam hubungan kerja. Ia mengajak para pemangku kepentingan untuk melihat tempat kerja sebagai “rumah kedua” dan setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat.

“Tempat kerja bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi juga bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihatnya sebagai rumah kedua, kita dapat lebih mudah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif,” katanya.

Ia turut mengingatkan, meskipun inflasi dan pertumbuhan ekonomi Bandung berada dalam posisi yang aman, namun tingkat pengangguran di kota ini masih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat dan nasional.

Oleh karena itu, peningkatan daya saing melalui kolaborasi tripartit menjadi penting agar lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta.

"Dengan sinergi yang baik antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, kita berharap dapat mencapai tagline 'buruh sejahtera, pengusaha maju, pemerintah berwibawa',” ujarnya.

Koswara berharap, komunikasi yang telah terbangun dengan baik ini akan terus diperkuat, sehingga Kota Bandung semakin kokoh sebagai kota yang kompetitif dan sejahtera warganya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Andri Darusman mengungkapkan, bulan November menjadi momen krusial dalam penentuan dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK).

Dalam rangkaian proses tersebut, rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) akan dilaksanakan pada 11 November mendatang. Sedangkan rapat pleno direncanakan pada 25 November, sebelum Pilkada berlangsung.

Kendati demikian, menurutnya, saat ini DPK Kota Bandung masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait perhitungan UMK.

"Kita perlu bersabar untuk mendapatkan aturan yang jelas. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Andri berterima kasih atas komitmen bersama antara, serikat pekerja, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam menjaga Kota Bandung kondusif.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah resmi memperpanjang aturan tax holiday atau insentif pembebasan pajak bagi korporasi. Simak kisi-kisi perpanjangan insentif pajak tax holiday.

Sebagai informasi, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020, insentif pajak berakhir pada 9 Oktober 2024. Dengan perpanjangan itu, tax holiday berlaku hingga 31 Desember 2025.

Aturan perpanjang tax holiday tertuang dalam PMK Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Namun, dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit peraturan, di antaranya tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

Menurut Menteri Investasi Roslan P. Roeslani, sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

Rosan mengaku, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Sejalan dengan itu, perusahaan domestik akan tetap berhak mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga akhir tahun depan.

Adapun, berikut deretan industri pionir yang berhak menerima tax holiday berdasarkan Pasal 3 ayat 2 PMK 69/2024:

1. industri logam dasar hulu:
   - besi baja; atau
   - bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
   
2. industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
   
3. industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/ atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
   
4. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
   
5. industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
   
6. industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
   
7. industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi.
   
8. industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika.
   
9. industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin.
   
10. industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur.
    
11. industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik.
    
12. industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor.
    
13. industri pembuatan komponen utama kapal.
    
14. industri pembuatan komponen utama kereta api.
    
15. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara.
    
16. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya.
    
17. infrastruktur ekonomi; atau
    
18. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sarana Mitra Luas Tbk. (SMIL), emiten jasa sewa forklift, mencatatkan pendapatan Rp267,9 miliar kendati laba bersih naik tipis di kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan interim SMIL per 30 September 2024, SMIL mencatatkan pendapatan Rp267,9 miliar, meningkat sebesar 6,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp252,1 miliar.

Selanjutnya, laba kotor Perseroan tercatat sebesar Rp91,3 miliar atau menurun sebesar 7,4% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp98,6 miliar karena meningkatnya biaya depresiasi sebagai konsekuensi logis dari pertambahan jumlah forklift.

Secara EBITDA, SMIL mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 33% menjadi Rp145,7 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp109,5 miliar.

Selanjutnya Perseroan mampu menjaga pencapaian laba bersih sebesar Rp56,6 miliar per 30 September 2024, atau naik 5,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp53,7 miliar dengan margin laba bersih juga konsisten di 21%.

Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk., Hadi Suhermin menuturkan kinerja perusahaan masih sejalan dengan target 2024.

“Meskipun laba kotor mengalami sedikit penurunan akibat peningkatan biaya depresiasi, yang disebabkan oleh penambahan dan peremajaan forklift, perusahaan tetap menjaga laba bersih yang naik sebesar 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Hadi dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Dia menambahkan permintaan forklift listrik terus meningkat seiring dengan kebutuhan akan penerapan ESG.

Langkah ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan berkelanjutan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pasar akan forklift listrik dan komitmen terhadap prinsip-prinsip ESG.

Berdasarkan laporan Posisi Keuangan per 30 September 2024, total aset tercatat sebesar Rp858,3 miliar, turun tipis sebesar 2,1% dibandingkan posisi Desember 2023 sebesar Rp877 miliar.

Di sisi liabilitas, Perseroan melakukan penurunan kewajiban sebesar 30,6% menjadi Rp131,8 miliar dari Rp190 miliar pada akhir 2023, terutama pada porsi utang sewa pembiayaan / leasing.

Ekuitas Perseroan juga menunjukkan pertumbuhan stabil, meningkat 5,7% hingga mencapai Rp726,5 miliar, dibandingkan Rp687 miliar pada akhir 2023, memperkuat posisi keuangan perusahaan dan mencerminkan keberlanjutan dalam peningkatan nilai bagi pemegang saham.

Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan SMIL, Winston Suhermin, optimistis mampu meraih target pendapatan tahun ini yang mencapai Rp400 miliar. Hal tersebut mengingat adanya pertumbuhan terhadap permintaan forklift, dengan estimasi pencapaian margin laba bersih minimal 20%.

"Pencapaian pada per kuartal III/2024 telah menunjukkan perkembangan yang positif untuk pencapaian target tersebut,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BATAM - Meski tengah fokus pada penambahan rute internasional di Batam, Bandara Hang Nadim tak lupa juga menambah rute domestik menuju kota-kota lainnya di Indonesia.

Pengelola Bandara Hang Nadim, PT Bandara Internasional Batam (BIB) sebelumnya telah membuka rute baru menuju Lampung pada Juni 2024 kemarin.

Sekarang PT BIB tengah menjajaki pembukaan rute menuju Bengkulu, Banda Aceh dan Silangit di Sumatra Utara.

"Rute menuju Bengkulu akan dibuka dalam waktu dekat ini. Sedangkan Aceh dan Silangit tengah penjajakan," kata Direktur Utama PT BIB Pikri Ilham Kurniansyah, Senin (4/11/2024).

Pikri mengatakan menjalin konektivitas menuju Pulau Sumatra merupakan langkah penting untuk menunjang Batam sebagai hub penerbangan di Indonesia bagian barat.

"Ke Bengkulu nanti rencananya akan menggunakan maskapai Super Air Jet, dimana rencana terbangnya dua kali seminggu Senin dan Jumat," ungkapnya.

Secara keseluruhan, Bandara Hang Nadim telah membuka rute penerbangan domestik menuju sekitar 20-an kota di Indonesia. Adapun rute di Sumatra yang telah dilayani bandara ini antara lain Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Pangkal Pinang, Natuna, dan Letung.

Sedangkan rute perintis dibuka menuju Pasir Pangaraian, Rengat dan Singkep. Untuk ke Pulau Jawa, rute yang dilayani bandara di Batam yakni Jakarta, Yogyakarta, Kertajati, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Di luar Jawa dan Sumatera, ada rute menuju Makassar, Balikpapan, Lombok dan Pontianak. (K65)

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia alias Gamma takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.

"Kita tahu pemerintah sedang bebenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga," jelas Dadang kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024.

Kendari demikian, Dadang juga meminta pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat tax holiday, tak hanya menyasar ke industri pionir, sehingga manfaatnya semakin terasa ke perekonomian secara keseluruhan.

"[Contohnya] industri yang berkontribusi, yang memberikan efek domino besar terhadap pertumbuhan industri, dan/atau menjawab masalah tentang rantai pasok bahan baku yang menopang industri hilir berikutnya," jelas Dadang.

Dia beralasan, jika bahan baku logam tetap tidak ada di dalam negeri maka insentif tax holiday tidak akan terlalu berpengaruh ke industri pengerjaan logam. Oleh sebab itu, industri yang memuluskan rantai pasok bahan baku juga perlu diberi insentif tax holiday.

Apalagi, sambungnya, beberapa mesin impor malah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sehingga selama ini tercipta arena bertarung yang tidak seimbang.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

Rosan mengaku pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," katanya usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan pemblokiran rekening UD Pramono, yang viral atas tagihan pajak jumbo, sudah sesuai aturan yang berlaku. Dirjen Pajak mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan UD Pramono.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Dwi Astuti mengungkapkan bahwa pihaknya selalu melakukan upaya penagihan kepada para penunggak atau wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujar Dwi kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Pemblokiran rekening, sambungnya, selalu didahului dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan kepada penunggak atau wajib pajak.

Oleh sebab itu, Dwi menegaskan tindakan pemblokiran rekening bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif.

Menurtnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah turut tangan untuk mediasi antara Dirjen Pajak dengan UD Pramono. Dengan begitu, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Mediasi dillakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Dwi.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa Dirjen Pajak ssudah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha kecil-menengah.

Dwi mencontohkan, Dirjen Pajak memiliki program Business Development Services (BDS) sebagai saran edukasi khusus kepada UMKM yang berfokus pada pengembangan usaha dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

"Kegiatan yang dimaksud terdiri dari kelas pajak, sosialisasi dan edukasi, asistensi helpdesk, bimbingan teknis, forum group discussion, pojok pajak, dan kegiatan penyuluhan lainnya," ungkapnya.

Kasus Pajak Viral

Sebagai informasi, belakangan di media sosial viral sejumlah kasus penagihan pajak jumbo oleh Kantor Pajak, seperti UD Pramono di Boyolali dan penjual ayam @nuke.limanov yang berbagi pengalamannya di TikTok.

Sebagai informasi, mengutip Solopos, UD Pramono merupakan pembeli susu sapi dari para peternak. Akan tetapi Pramono, pemilik UD Pramono, memutuskan akan menutup usahanya per Jumat (1/11/2024).

Hasilnya, ribuan mitranya bingung. Pramono mengaku rekening usahanya diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dengan alasan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak senilai Rp671 juta untuk tahun 2018.

"Saya sudah capek enggak mampu, saya istirahat saja. Mikir dagangan saja sudah berat ditambah urusan pajak,” katanya saat ditemui di rumahnya, dikutip dari Solopos, Selasa (29/10/2024).

Kasusnya berawal pada 2021, ketika Kantor Pajak memeriksa pajak usaha Pramono untuk 2018. Ternyata, dia ditagih pajak Rp2 miliar, yang kemudian diturunkan menjadi Rp671 juta.

Meski sempat diturunkan, Pramono masih merasa berat untuk membayarnya. Menurutnya, ada kesepakatan membayar Rp200 juta agar tagihan tersebut selesai.

"Tetapi kalau dihitung ya janggal, masa pajak 2018 dengan 2019 tinggi 2018. Pajak 2019 ada Rp75 juta," ucapnya.

Dia kemudian sempat mendapatkan surat peringatan dari Kantor Pajak meski sempat membayar Rp200 juta. Pramono memutuskan untuk mengabaikannya.

Di samping itu, Pramono menyatakan tetap membayar pajak pada umumnya. Bahkan, dia sempat mendapatkan penghargaan dari KPP Pratama Boyolali atas kontribusi pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi tahun pajak 2022.

Kendati demikian, pada 2024 dia menerima pemberitahuan agar melunasi tanggungan 2018. Meski telah membayar senilai Rp200 juta pada 2021, ternyata Pramono diminta lagi untuk membayar Rp110 juta.

Pramono memutuskan tidak membayar tagihan tersebut karena merasa sudah memenuhi kewajibannya. Singkat cerita, Kantor Pajak memblokir rekening Pramono.

Kisah Pramono tersebut kemudian banyak dibagikan di berbagai media sosial. Ternyata, kisah Pramono tersebut membuat pelaku usaha lainnya yaitu seorang penjual ayam @luke.limanov juga membagikan pengalamannya ditagih penunggakan pajak hingga Rp500 juta.

Pada 2024, dia mengaku Kantor Pajak memanggilnya terkait kewajiban pajak pada 2020. Saat itu, Luke mengaku usahanya belum berbentuk badan sehingga yang menjadi objek merupakan pajak penghasilan pribadi. Dia juga tidak menampik, saat itu pencatatan transaksinya masih berantakan.

Oleh sebab itu, menurutnya, Kantor Pajak menyatakan data perpajakan Nuke tidak sesuai dengan penghasilannya. Nuke mengatakan, PPh terutangnya ditetapkan sebesar Rp370 juta dan ditambah sanksi administrasi Rp150 juta.

"Total Rp500 juta lebih dan itu yang harus aku bayar. Kaget, sedih, bingung karena pajaknya ini tahun 2020 dan sekarang 2024," katanya seperti dalam unggahannya di TikTok @nuke.limanov, Sabtu (2/11/2024).

Dia mengaku memang kurang paham dengan instrumen pajak. Oleh sebab itu, dia seakan menilai pihak berwenang kurang memberi edukasi ke para pelaku usaha.

Hingga Senin (4/11/2024) siang, unggahan video Nuke tersebut sudah disukai setidaknya oleh 22.200 pengguna TikTok lainnya, dikomentari sebanyak 6.295 kali, dan dibagikan sebanyak 3.723 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada untuk komoditas beras dan jagung pada 2028.

Zulhas mengatakan bahwa swasembada pangan ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menjelaskan pangan yang dimaksud bukan hanya sebatas komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

“Tetapi paling kurang 2028, kita harus bekerja keras harus bisa swasembada paling kurang beras dan jagung, paling kurang,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia harus bekerja keras mempersiapkan ketahanan pangan guna mencapai swasembada pangan pada 2028 mendatang.

Teranyar, Zulhas mengaku dirinya telah mengadakan rapat di Kementerian Kehutanan dengan seluruh jajaran kementerian. Pembahasan dalam rapat itu adalah mencari formula agar rencana swasembada Indonesia terealisasi.

“Termasuk cetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain yang di Merauke yang kemarin Bapak Presiden [Prabowo] sudah sudah ke sana,” ungkapnya.

Zulhas menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu sudah meninjau area pengembangan untuk program cetak sawah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memperbaiki irigasi yang sudah lama terbengkalai serta meningkatkan benih yang unggul demi mencapai swasembada pangan sebelum 2028.

“Mudah-mudahan sebelum 2028 kita bisa swasembada, paling kurang beras dan jagung,” harapnya lagi.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perdagangan periode 2022-2024 itu juga menyatakan Indonesia mempersiapkan cadangan pangan dengan baik, mulai dari stok pangan hingga bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama kementerian/lembaga terkait berencana untuk mereviu kebijakan pengaturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, reviu dapat dilakukan setiap saat mengingat kebijakan pengaturan impor sangat dinamis dan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi nasional.

“Reviu itu kan dulu sering saya bilang, Permendag terkait kebijakan impor itu dinamis, dia akan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi kita. Kita nggak boleh kaku juga,” kata Budi, Senin (4/11/2024).

Selama reviu berlangsung, Budi menyebut bahwa pihaknya akan mendengarkan masukan dari kementerian/lembaga lainnya, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendag kerap bersinggungan dengan kementerian/lembaga lainnya.

Sejauh ini, pemerintah belum berencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag No.8/2024. Pasalnya, Budi mengungkap bahwa hadirnya Permendag No.8/2024 justru melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor.

Dia menuturkan, pemerintah melalui beleid itu telah memperketat impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Untuk mengimpor produk TPT, importir harus memiliki pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Selain itu, pemerintah mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk produk TPT. “Per meter itu dikenakan sekian ribu, macam-macam tergantung kode HS [Harmonized System]-nya,” ujarnya.

Pemerintah melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri turut mengatur kuota impor pakaian jadi serta mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

Menurutnya, Kemendag sudah membantu industri dalam negeri semaksimal mungkin, melalui instrumen dan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam catatan Bisnis, Kemendag tengah berencana untuk membahas Permendag No.8/2024 dengan Kemenperin. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim.

“Besok rencana minggu depan akan dibahas [Permendag 8/2024] dengan Kemenperin,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun, dia enggan berkomentar lebih lanjut apakah Permendag No. 8/2024 itu akan direvisi atau tidak. Dia hanya menjelaskan bahwa arah pembicaraan tersebut akan tergantung dengan pembahasan yang ada di rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengusulkan agar Permendag No.8/2024 direvisi kembali. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Perusahaan tekstil Sritex sebelumnya juga menyebut industri tekstil mengalami tekanan sejak terbitnya Permendag No. 8/2024 yang merelaksasi impor sejumlah komoditas.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa regulasi tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri TPT nasional.

“Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” ujar Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Tiga investor kakap BlackRock, Vanguard, dan JP Morgan memiliki arah berbeda di saham emiten Grup Astra PT United Tractors Tbk. (UNTR).

Berdasarkan data Bloomberg hingga Senin (4/11/2024), BlackRock, Vanguard, dan JP Morgan tercatat sebagai tiga investor teratas di deretan 10 besar pemegang saham UNTR. Ketiga berbeda arah di saham perseroan sepanjang periode berjalan kuartal IV/2024.