Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang setelah memutuskan menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan penunjukan Muhadjir itu juga telah melalui pertimbangan yang matang.

“Karena sikap kewaspadaan, kesaksamaan, kecermatan. Kami menyusun dan membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof. Muhadjir Effendy,” kata Haedar saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024) yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Haedar mengatakan, dipilihnya Muhadjir sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang dikarenakan dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis.

Alhasil, Haedar menegaskan bahwa penunjukkan Muhadjir tidak ada kaitannya dengan jabatan dirinya sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.

“Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi bukan sebagai Menko PMK jadi mohon nanti jangan ditulis ketuanya Menko PMK nanti istana pindah ke sini,” tutur Haedar.

Adapun, penunjukan Muhadjir juga tertuang dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pada poin kedelapan disebutkan bahwa PP Muhammadiyah membuat dan menunjuk Muhadjir sebagai ketua tim pengelolaan.

Sebelumnya diberitakan, PP Muhammadiyah siap untuk mengelola WIUP yang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mengajak serta para penggiat seni dan pemengaruh (influencer) Tanah Air untuk melihat langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut pantauanBisnis, terlihat Nagita slavina, Irwansyah, Ananda Omesh bersama istrinya Dian Ayu Lestari, Gading Marten, Atta Halilintar, dan Poppy Sovia.

Adapun, Kepala Negara didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, pada Minggu (28/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 11.45 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Presiden dan Ibu Iriana akan menuju Jalan Bebas Hambatan Akses IKN Seksi 3A-5A, Kota Balikpapan, dengan menggunakan mobil. Di sana, Presiden akan meninjau progres pembangunan jalan tol IKN.

"Presiden dan rombongan kemudian akan berganti kendaraan dengan sepeda motor untuk menuju Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara. Seraya berkendara sepeda motor, Presiden dan rombongan akan meninjau Jembatan Pulau Balang sebelum meresmikannya," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Usai peresmian Jembatan Pulau Balang, Presiden Jokowi dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju IKN. Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, serta Wishnutama Kusubandio.

Tampak mendampingi pula Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Sementara itu, tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta yaitu Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) membeberkan sejumlah pertimbangan yang diambil organisasi tersebut untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan terdapat beberapa poin yang dimuat dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pertama, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 anggaran dasar PP Muhammadiyah.

“Yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan,” kata Abdul saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Pertimbangankedua, Abdul menyampaikan bahwa pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Abdul.

Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, kata Abdul menjadi pertimbanganketigapihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUP tersebut. Sebab, hasil Muktamar tersebut mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik, dan bidang dakwah lainnya

“Keempat, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, dan sinergi perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” pungkas Abdul

Kelima, Abdul menuturkan bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.

PoinKeenam, pengelolaan tambang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih serta ramah lingkungan.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkanmafsadat(kerusakan) maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tutur Abdul.

Kemudian, pada poinketujuhMuhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lalu, pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem yang ramah lingkungan riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usahanot for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ujar Abdul.

Poinkedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

“Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” tandas Abdul.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan perkembangan terbaru terkait target dimulainya pembangunan proyek kereta api ringan berbasis listrik atau LRT Bali.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan proses studi kelayakan proyek LRT Bali yang dilakukan konsorsium Korea Selatan telah selesai. Rute LRT Bali tahap pertama rencananya akan membentang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke kawasan Central Park.

Adapun, Risal belum dapat memastikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ini akan dilakukan sesuai target yang dicanangkan sebelumnya, yakni pada September 2024. Risal menyebut, target dimulainya konstruksi ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pemda Bali.

“Saya belum menerima info lengkap soal itu, karena itu kewenangan Provinsi Bali ya karena ini proyek kereta provinsi,” jelas Risal di Jakarta, dikutip Minggu (28/7/2024).

Meski demikian, dia menyebut koordinasi antara Kemenhub dan Pemda Bali terus dilakukan, terutama terkait teknis perkeretaapian. Selain itu, Kemenhub juga turut terlibat sebagai pembina pada proyek ini.

Berdasarkan catatan Bisnis pada 16 Februari 2024, Kemenhub sempat menargetkan proyek LRT Bali akan dimulai pada September 2024. Juru Bicara Kemenhub mengatakan, groundbreaking ini juga akan menandai dimulainya pembangunan fisik LRT Bali.

“Targetnya dimulai (groundbreaking) pada September 2024,” jelas Adita kala itu.

Adapun, proyek LRT Bali tahap 1A akan memililki lintasan sepanjang 6,04 kilometer dengan 5 stasiun pemberhentian, yakni Bandara Ngurah Rai, Kuta, Pura Desa Adat, Central Park, dan Sunset Road. Nilai investasi proyek ini kurang lebih sekitar US$876 juta atau setara dengan Rp14,2 triliun.

Sebelumnya, Risal menyebut jalur LRT Bali akan dibangun di bawah tanah atau underground. Dia menuturkan, opsi membangun LRT di bawah tanah diambil salah satunya dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang dilalui trase atau jalur moda ini.

Risal menjelaskan, jalur yang akan dilintasi LRT Bali merupakan kawasan padat penduduk yang dapat memicu beberapa kendala jika dibangun sejajar permukaan tanah (at grade) atau dengan lintasan layang (elevated).

Bisnis.com, MEDAN - Pusat Pengendalian Operasi, Pengendalian Bencana Badan Pengendalian Bencana Daerah Sumatra Utara (Pusdalops PB BPBD Sumut) menuntaskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Silalahi Kabupaten Dairi per Sabtu (27/7/2024).

Sebagai informasi, terjadi dua kasus kebakaran di Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi pada Jumat dan Sabtu (26 & 27 Juli 2024), tepatnya di Dusun Rumah Tanggal Desa Silalahi 3 dan Dusun Sitio Tio Desa Silalahi 2.

Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan, api yang melahap hutan dan lahan dikedua Dusun berhasil dipadamkan oleh BPBD Dairi dan tim gabungan pada Sabtu (27/7/2024) siang sekitar pukul 12.30 WIB.

"BPBD Kabupaten Dairi melakukan kegiatan pemadaman dengan tim gabungan yang terdiri dari perangkat Desa, Pemadam Kebakaran Kabupaten Dairi, dan Manggala Agni. Per Sabtu, 27 Juli 2024 pukul 12.30 WIB, api sudah padam," kata Tuahta dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (28/7/2024).

Adapun menurut laporan sementara Pusdalops Kabupaten Dairi karhutla di Desa Silalahi 3 terjadi pada Jumat (26/7/2024) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kebakaran yang menimpa hutan dengan vegetasi dominan pinus, anakan kayu, ilalang, dan semak belukar itu semakin meluas, dari semula 10 hektare (Ha) hingga tercatat 50 Ha luas yang terdampak saat api telah padam.

Sementara di Desa Silalahi 2, luas hutan yang terbakar sekitar 2 Ha.

Tuahta mengatakan bahwa kebakaran merambat dan meluas akibat hembusan angin yang cukup kencang. Ditambah lagi, musim kemarau sudah melanda Sumatra Utara yang ditandai dengan suhu udara yang cukup ekstrem beberapa hari belakangan.

BPBD Dairi dan tim gabungan baru berhasil memadamkan api yang melalap Dusun Rumah Tanggal Desa Silalahi 3 keesokan harinya.

"Proses pemadaman juga mengalami kendala dikarenakan lokasi tempat kejadian tersebut medannya sangat terjal," tuturnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di dua Desa di Kecamatan Silahisabungan Dairi ini.

BPBD Sumut dan BPBD Dairi hingga kini juga menyebut belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran. (K68)

Foto: BPBD Dairi

Caption: Proses Pemadaman Karhutla di Desa Silalahi 3 Kabupaten Dairi oleh BPBD Dairi dan Tim Gabungan, Jumat (26/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali memperpanjang bantuan pangan atau bansos pangan berupa daging dan telur ayam hingga 7 Oktober 2024.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pemerintah mulai pekan ini akan kembali menyalurkan bantuan pangan daging dan telur ayam kepada 1,6 juta keluarga risiko stunting (KRS) di 7 provinsi dan 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kita perpanjang sampai 7 Oktober, 7 Oktober akan selesai [penyaluran bantuan daging dan telur ayam],” kata Arief usai mengikuti NFA Fun Run 5K di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Untuk menyalurkan bantuan pangan daging dan telur ayam di 2024, ID Food sebagai pelaksana program mendapat bantuan pendanaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

Pasalnya, tahun ini ID Food tidak mendapat penyertaan modal negara (PMN) sehingga pemerintah memanfaatkan skema komersial dibantu oleh Kemenkeu dengan subsidi bunga.

“Jadi tidak ada pemberian injeksi tahun ini sehingga kita menggunakan skema komersial tetapi dibantu oleh Kementerian Keuangan dengan subsidi bunga,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kemenkeu memberikan dana pinjaman sebesar Rp28,7 triliun untuk Perum Bulog dan ID Food. Secara terperinci, sebanyak Rp5 triliun diberikan kepada ID Food sedangkan sisanya untuk Perum Bulog.

Sementara itu, BTN berkolaborasi dengan ID Food telah menyiapkan pendanaan sekitar Rp500 miliar untuk penguatan CPP yang dikelola ID Food.

Dirut ID Food Sis Apik Wijayanto sebelumnya menyampaikan, kolaborasi pendanaan ini akan fokus pada komoditas daging ayam dan telur ayam untuk bantuan pangan bagi KRS di 2024.

“Ini sejalan dengan semangat kedua perusahaan yang aktif menjalankan berbagai program pencegahan stunting,” ujar Sis Apik, dikutip Minggu (28/7/2024).

Dia mengharapkan, upaya ini dapat mempercepat penyaluran bantuan pangan sehingga dapat membantu menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia.

Mengutip keterangan resmi Bapanas, penyaluran bantuan pangan penanganan stunting telah memasuki tahun kedua. Penyaluran bantuan akan terus ditingkatkan secara bertahap untuk memenuhi target penyaluran kepada 1,6 juta KRS di 7 provinsi di Indonesia.

Dalam program ini, setiap keluarga menerima satu paket bantuan berisi 10 butir telur dan 1 kilogram daging ayam beku sebanyak tiga kali.

Bisnis.com, JAKARTA – Anak usaha milik raksasa platform kripto global, Coinbase yakni CB Payments Limited (CBPL) didenda oleh otoritas keuangan di Inggris sebesar 3,5 juta pound atau Rp73,36 miliar. Alasannya, CBPL melanggar perjanjian dengan otoritas di Inggris.

Dilansir dari Reuters, awalnya otoritas keuangan Inggris atau The Financial Conduct Authority (FCA) meminta CBPL untuk melakukan perbaikan pada sistem pengendalian kejahatan keuangan. CBPL sendiri merupakan anak usaha Coinbase yang mengoperasikan perdagangan kripto global.

Pada Oktober 2020, CBPL telah secara sukarela berjanji kepada FCA untuk melakukan perbaikan pada pengendalian kejahatan keuangannya. Dalam perjanjian itu, ditetapkan bahwa CBPL tidak lagi menerima pengguna baru yang berisiko tinggi sampai masalah diselesaikan.

Namun, CBPL malah mengambil atau menyediakan layanan uang elektronik kepada 13.416 pengguna dengan hampir sepertiganya menyetorkan total dana US$24,9 juta.

Dana tersebut digunakan untuk mengeksekusi beberapa transaksi aset kripto melalui entitas Coinbase lainnya, dengan nilai transaksi mencapai US$226 juta.

“Kontrol CBPL memiliki kelemahan yang signifikan dan FCA menyatakan demikian. CBPL berulang kali melanggar persyaratan tersebut,” kata Joint Executive Director of Enforcement FCA Therese Chambers dikutip dari Reuters beberapa waktu lalu.

Atas pelanggaran perjanjian tersebut, CBPL diharuskan membayar denda sebesar 3,5 juta pound.

“Kami menyambut baik aturan dan berdedikasi untuk bekerja secara proaktif serta erat dengan regulator keuangan, termasuk FCA, untuk memastikan kami menawarkan layanan platform yang paling patuh, tepercaya, dan aman bagi pelanggan kami,” kata Coinbase dalam tanggapannya atas denda tersebut.

Pengacara litigasi kripto di Signature Litigation, Kate Gee mengatakan denda kepada CBPL menjadi peringatan agar perusahaan kripto melakukan pengendalian kejahatan keuangan dengan sangat serius.

“Perusahaan yang tidak berbuat cukup untuk melindungi dari kejahatan keuangan dan gagal mematuhi pembatasan operasional yang berlaku akan menghadapi pengawasan dan tindakan penegakan hukum,” kata Gee.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah siap untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keptusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu, Muhammadiyah kata Abdul juga melalukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

“Dan lembaga di lingkungan pimpinan pusat Muhammadiyah, serta pandangan anggota PP Muhammadiyah dalam rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta,” ucapnya.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi telah mendapat tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkapkan, penawaran wilayah tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) itu disampaikan Bahlil dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

"Ada penawaran oleh pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," ujarnya ketika dikonfirmasiBisnis, Kamis (25/7/2024).

Dia mengatakan, penawaran dari Bahlil tersebut telah dibahas dalam rapat tersebut. Namun demikian, keputusan resmi PP Muhammadiyah untuk pengelolaan tambang baru akan disampaikan setelah konsolidasi nasional.

"Insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," tutur Abdul Mu'ti.

Adapun, pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP) sebentar lagi akan rampung.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, saat ini skema tersebut sedikit lagi akan rampung karena sudah disetujui semua pihak.

“Menurut saya sudah dekat ya [penerapan MIP], karena sudah diparaf semua pihak,” kata Dadan saat di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (28/7/2024).

Sebelumnya, ESDM skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP) telah masuk tahap finalisasi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, sampai saat ini aturan tersebut masih menunggu finalisasi dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“(MIP) menungu regulasi yang sedang dalam proses finalisasi dibawah koordinasi Kemenko Marves,” kata Agus saat dihubungi, Rabu (22/5/2024).

Di sisi lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Siti Sumilah Rita Susilawati menyampaikan bahwa skema pungut salur dana kompensasi DMO masih berproses diselesaikan Peraturan Presiden (Perpres).

“MIP masih diselesaikan Perpresnya,” ujar Rita.

Di sisi pelaku usaha, Deputi Executive Director Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani mengatakan bahwa pihaknya mengikuti langkah yang akan pemerintah ambil.

APBI, kata Gita akan melaksanakan keputusan yang pemerintah ambil terkait dengan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP.

“APBI menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah dan akan melaksanakan keputusan Pemerintah,”ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk mulai menyalurkan gas bumi perdana ke pabrik kaca asal Korea Selatan, PT KCC Glass Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Adapun, rencana penggunaan gas di pabrik tersebut sebesar 8 BBTUD. Panyaluran gas atau gas in dilakukan bertepatan dengan peresmian operasional KIT Batang pada Jumat, (26/07/2024).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan pihaknya berkomitmen akan menyalurkan gas yang stabil karena menjadi salah satu kunci operasi KCC Glass.

"Keandalan infrastruktur yang kini telah terintegrasi juga senantiasa dijaga agar penyaluran gas berlangsung aman dan lancar, sehingga penggunaan gas bumi PGN bisa memberikan manfaat keekonomian bagi industri," kata Arief, dikutip Minggu (28/7/2024).

Dia menerangkan bahwa perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) telah ditandatangani oleh KCC Glass Indonesia dan PGN pada Februari 2024 lalu dengan rencana penyaluran gas bumi akan meningkat secara bertahap.

Hal ini seiring dengan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi oleh PGN di dalam KIT Batang sepanjang 5 KM berdiameter 8 inch dari Pipa Transmisi Cisem Tahap I.

Untuk penyaluran gas ke KCC Glass, PGN menggunakan pasokan dari PEPC Jambaran Tiung Biru. Dengan begitu, pemenuhan gas ke KCC Glass Indonesia menjadi wujud peningkatan utilisasi dari pipa Transmisi Cisem Tahap 1 dan sumur domestik di Lapangan JTB.

Sebagaimana diketahui, PGN tengah menggenjot percepatan penyerapan gas bumi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terlebih adanya integrasi dari Pipa Gresem dan Pipa Cisem 1 dapat PGN lanjutkan pengembangannya untuk pengguna akhir.

Integrasi infrastruktur mendorong peningkatan penyerapan gas bumi di Jawa Tengah dari 48 BBTUD menjadi 60-70 BBTUD. PGN juga telah mengupayakan pemenuhan gas bumi di Jawa Tengah menggunakan moda transportasi CNG, mengingat Jawa Tengah belum terkoneksi oleh jaringan pipa gas bumi.

"Integrasi infrastruktur ini tidak lepas dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang satu suara agar pemanfaatan gas bumi di Jateng-Jatim semakin meningkat. Kami berharap demand juga meningkat dan PGN akan memacu distribusi gasnya," ujarnya.

Di sisi lain, Arief melanjutkan PGN juga mendukung penuh pemanfaatan Pipa Cisem I yang terhubungan dengan KIT Batang. Sejak gas bumi dialirkan ke KITB pada akhir 2023, terdapat 1 pelanggan eksisting PGN yaitu PT Rumah Keramik Indonesia dengan penggunaan gas sebesar 1 BBTUD.

Tak hanya itu, beberapa waktu ke depan akan dilakukan gas in ke salah satu produsen peralatan medis. Hal ini menunjukkan kesiapan PGN untuk menghadirkan infrastruktur dan pasokan gas bumi di Jawa Tengah.

"Menjadi kebanggaan besar bagi PGN dapat menjadi penyedia energi sehingga bisa ikut mendukung pertumbuhan investasi dan daya saing industri di KIT Batang maupun kawasan industri lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut proses studi kelayakan atau feasibility study proyek perpanjangan Kereta Cepat ke Surabaya masih berlangsung.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, memaparkan, pihaknya masih menanti hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat WHOOSH dan pihak China.

Dia menuturkan, salah satu aspek yang akan dikaji dalam studi tersebut adalah trase atau jalur yang akan dilalui oleh Kereta Cepat. Kemenhub akan turut terlibat dalam menentukan trase Kereta Cepat setelah proses studi tersebut selesai.

"Mereka [KCIC] nanti punya hasil studi dan keluar usulan trase. Barulah kami [Kemenhub] yang kaji, penetapan trasenya di Kemenhub,” jelas Risal di Jakarta, dikutip Minggu (28/7/2024).

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku telah melaporkan perkembangan proyek akbar Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Dia mengamini bahwa salah satu bahasan yang dilakukan bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu adalah mengenai pembahasan studi kelayakan atau feasibility study bersama perusahaan dari China.

“Itu [kereta cepat Jakarta—Surabaya] lagi dibahas dengan China,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini dari pihak KCIC melaporkan kepada Kepala Negara terkait dengan proses dan menjabarkan ragam dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah.

“Misalnya seperti jalan akses dan segala macam. Kemudian nanti kerja sama dengan pihak China ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang, karena pihak China yang lebih memiliki pengalaman terkait masalah safety operasi pelayanan,” tuturnya.

Meski begitu, Dwiyana mengatakan belum ada estimasi terkait dengan nilai dari proyek kereta cepat Jakarta—Surabaya. Bahkan, saat ini pihaknya juga belum memutuskan akan melakukan kerja sama dengan perusahaan China atau Jepang.

“Belum, belum [diputuskan], kan masih pra-FS [feasibility study]. Masih pra-FS. Ini yang mengerjakan gabungan. [Dari Indonesia] Ada banyak seperti polar UI,” pungkas Dwiyana.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank sentral G20 di bawah presidensi Brasil membahas sejumlah isu kondisi perekonomian global, mulai dari risiko geopolitik hingga penerapan pajak baru utuk orang super kaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pertemuan tersebut terbagi menjadi tiga sesi pembahasan. Pertama, yaitu terkait kondisi perekonomian global, yaitu bagaimana negara-negara G20 menavigasi situasi yang tidak mudah saat ini.

“Banyak yang membahas mengenai risiko yang berasal dari geopolitik, fragmentasi, ketegangan antar banyak negara di dunia, itu menciptakan risiko besar pada perekonomian dunia,” katanya, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu (28/7/2024).

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa pada sesi kedua dibahas mengenai sektor keuangan, termasuk inklusi keuangan.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, imbuhnya, sepakat bahwa inklusi finansial harus terus ditingkatkan, termasuk implementasi teknologi digital dan segala risikonya pada stabilitas sistem keuangan.

Pada sesi ketiga, pertemuan itu membahas terkait perpajakan internasional, mulai dari digital taxation (pilar satu) hingga minimum taxation (dua), yang bertujuan untuk bersama-sama untuk meningkatkan penerimaan negara di seluruh dunia.

Hal ini didorong untuk dapat merespons dan memecahkan masalah pembangunan mulai dari isu iklim, demografi, infrastruktur, kesenjangan, dan kemiskinan hingga bagaimana cara meningkatkan produktivitas.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, Brasil sebagai presidensi juga mengajukan adanya pajak terhadap kekayaan.

Hal ini diajukan karena kesenjangan di Brazil dan di negara-negara lain semakin meningkat. Ini pun menjadi sebuah langkah untuk menciptakan progresivitas dalam isu perpajakan.

“Dan pertemuan ini diakhiri dengan dinner, di mana Brasil mempresentasikan the future of forestry yaitu upaya memperbaiki dan mencegah deforestasi hutan Amazon,” tutur Sri Mulyani.

Dia menambahkan, isu perubahan iklim, lingkungan, kelaparan, serta terciptanya ketahanan pangan menjadi isu yang sangat penting dalam presidensi Brasil kali ini.

“Ini merupakan topik-topik yang sangat penting tidak hanya untuk G20 tapi juga untuk dunia, dan tentu untuk Indonesia yang memiliki tantangan yang sama,” kata dia.