Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan usulan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa melalui dorongan kinerja ekspor, salah satunya bebas bea impor.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan Indonesia harus mencari peluang positif di tengah tekanan neraca perdagangan yang mengalami tren penyusutan. Dia pun menilai pentingnya intervensi pemerintah untuk menggairahkan pengusaha.

"Semestinya yang namanya bea impor itu nol kalau memang mau diekspor, kenapa? Supaya kita kompetitif dan juga harus gampang masuknya karena ini rencana untuk diekspor," kata Arsjad di Menara Kadin, Senin (15/7/2024).

Relaksasi bea masuk impor untuk industri berorientasi ekspor dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing sehingga lebih kuat. Dengan demikian, barang impor tersebut dapat menjadi alat untuk menjadi nilai tambah bagi produk ekspor.

Di sisi lain, Arsjad juga tengah mendorong optimalisasi pasar non-tradisional. Tak hanya negara-negara Asia, Kadin juga menggenjot hubungan perdagangan dengan Afrika dan Amerika Latin.

"Jadi yang namanya pasar non-traditional itu harus kita lakukan. Karena ternyata kan lebih banyak. Karena ada suatu pergeseran perputaran ekonomi yang berubah sekarang ini. Jadi kita gak perlu berjalan negara-negara yang maju saja," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kemaritiman Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Widaja Kamdani mengatakan kondisi geopolitik dan pasar global yang melemah sangat memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

"Jadi demand dari pasar global juga menurun, cukup signifikan dan ini jelas mempengaruhi. Oleh karena kami melihat di sini lebih dari aspek, kita tahu kondisinya sedang tidak mudah, dengan pelemahan nilai rupiah dan lain-lain, juga akan berdampak pada daya beli dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Shinta, pemerintah dan perusahaan di Indonesia saat ini fokus mengembangkan pasar di Afrika yang potensial untuk industri kendaraan dan potensi kerjasama investasi.

Pasar potensial lainnya yaitu Amerika Selatan melalui berbagai agenda besar seperti G20 di Brazil, APEC di Peru dan INA-LAC Business Forum dengan Amerika Latin yang terus dikembangkan.

"Ini benar-benar pasar Amerika Selatan ini peluangnya besar, tapi karena geografiknya kita jauh mungkin lebih sulit ya untuk banyak kita berdagang. Tapi kita sudah memiliki Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)," tuturnya.

Menurut Shinta, IC-CEPA menjadi patokan selain potensi pasar di negara-negara Amerika Latin yang tergabung dalam blok perdagangan Mercosur seperti Uruguay dan Paraguay.

"Nah ini yang Mercosur ini juga sekarang sedang kita kembangkan dan kelihatannya pemerintah sudah mulai nih mau negosiasi untuk Mercosur dan ini beberapa perjanjian-perjanjian dagang yang akan membantu," pungkasnya.

Perjanjian dagang menjadi salah satu alat untuk diversifikasi pasar ekspor untuk memfasilitasi dari segi tarif dagang yang lebih murah dan fasilitas lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 376.791 ton beras impor asal luar negeri masuk ke Indonesia sepanjang Juni 2024.

Jumlah tersebut turun 15,87% secara bulanan jika dibanding Mei 2024 yang tercatat sebanyak 447.844 ton. Namun, secara tahunan jumlah beras impor meningkat 77,06% dari Juni 2023.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan, nilai impor beras pada Juni 2024 mencapai US$228,45 juta atau turun 17,22% month-to-month (mtm) dibanding Mei 2024. Secara tahunan, nilai impor komoditas ini mengalami peningkatan sebesar 91,71% dari sebelumnya US$119,16 juta.

“Kalau kita lihat karena stok beras di pasar domestik meningkat seiring dengan panen raya di April dan masih berlangsung sampai dengan Mei 2024,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Senin (15/7/2024).

Adapun, secara kumulatif Januari-Juni 2024, BPS mencatat sebanyak 2,64 juta ton beras impor telah masuk ke Indonesia.

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, Thailand menjadi negara asal impor beras terbesar. Tercatat pada Juni 2024, Indonesia mendatangkan beras dari Thailand sebanyak 151.933 ton atau turun 1,54% dari bulan sebelumnya sebanyak 154.302 ton.

Secara tahunan, volume impor komoditas beras asal Thailand mengalami penurunan sebesar 9,83% dibanding Juni 2023 yang tercatat sebanyak 168.503 ton. Hingga Juni 2024, BPS mencatat sebanyak 1,07 juta ton beras asal Thailand masuk ke Indonesia.

Posisi kedua ditempati oleh Vietnam. BPS melaporkan, sebanyak 78.868 ton beras telah masuk ke Indonesia pada Juni 2024. Volume tersebut turun 33,76% dibanding bulan sebelumnya sebanyak 119.065 ton pada Mei 2024.

Dibanding tahun lalu, volume impor beras asal Vietnam tercatat meningkat sebesar 142,5% dari sebelumnya 32.520 ton. Secara kumulatif, setidaknya sebanyak 703.609 ton beras asal Vietnam masuk ke Indonesia.

Posisi selanjutnya adalah Pakistan, dengan volume impor beras mencapai 64.253 ton pada Juni 2024. Jumlah tersebut turun sebesar 30,38% dibanding bulan lalu yang mencapai 92.285 ton.

Secara tahunan, impor beras asal Vietnam mengalami peningkatan hingga 685% dari Juni 2023 yang tercatat mencapai 8.178 ton. Secara kumulatif, sebanyak 455.099 ton beras asal Vietnam telah masuk ke Indonesia.

Myanmar dan India masing-masing menempati posisi keempat dan kelima sebagai negara asal impor beras terbesar. BPS melaporkan, impor beras asal Myanmar pada Juni 2024 mencapai 43.772 ton atau naik 161% dibanding Mei 2024 sebanyak 16.750 ton.

Sementara, sebanyak 37.904 ton beras asal India telah masuk ke Indonesia per Juni 2024. Jumlah tersebut turun 11,72% dibanding bulan lalu yang tercatat sebanyak 42.936 ton.

Bisnis.com, SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar Operasi Patuh Semeru 2024 selama 14 hari yakni dari tanggal 15-28 Juli untuk meningkatkan keselamatan dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas.
"Operasi Patuh Semeru 2024 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Imam Sugianto usai memimpin apel pasukan kesiapan pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2024 di Surabaya, Senin (15/7/2024).
Meskipun sanksi tilang akan diterapkan, Imam menyatakan bahwa pihaknya lebih mengedepankan upaya edukasi dan pembinaan bagi para pelanggar lalu lintas.
"Kegiatan operasi ini mengedepankan upaya preemtif, preventif, dan represif dengan persentase 40 persen untuk preventif dan 20 persen untuk represif," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dari hasil analisis data pelanggaran lalu lintas periode Januari hingga Juni 2024, kasus pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan signifikan hingga 13,69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
"Ini adalah modal awal yang baik untuk operasi ini. Kami berharap dengan diselenggarakannya operasi ini, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan dapat menurun signifikan di bulan-bulan berikutnya," katanya.
Imam juga menyebutkan bahwa pada tahun 2023, Jawa Timur dikenal sebagai provinsi penyumbang kecelakaan tertinggi di seluruh Indonesia. Sehingga dengan pelaksanaan operasi ini, angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan.
“Prioritas Operasi Patuh Semeru 2024 adalah mengatasi segala kerawanan yang dapat menyebabkan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas," katanya.
Dia mencontohkan sejumlah kerawanan yang menyebabkan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas antara lain berboncengan lebih dari satu orang, melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm.
"Pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman, pengemudi yang menggunakan ponsel, pengemudi yang mengonsumsi alkohol, melawan arus, dan menerobos lampu merah," tuturnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUMKMP) Balikpapan mengungkapkan bahwa dari 587 koperasi yang tercatat di kota ini, sebanyak 440 koperasi masih aktif menjalankan fungsinya.

Kepala DKUMKMP Balikpapan Heruresandy Setia Kesuma menyatakan koperasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan.

“Saat ini di Balikpapan itu sudah ada 587 koperasi, namun di saat penyelenggaraan kegiatan tim kami temui yang aktif hanya 440 koperasi,” ujarnya baru-baru ini.

Heru menjelaskan keaktifan 440 koperasi tersebut terbagi dalam enam jenis, yaitu 19 koperasi jasa, 354 koperasi konsumen, 14 koperasi pemasaran, 15 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) konvensional, lima KSP syariah, dan 33 koperasi produsen.

Jika dirinci, koperasi-koperasi ini tersebar di enam kecamatan a.l Balikpapan Barat (36), Balikpapan Tengah (62), Balikpapan Kota (143), Balikpapan Selatan (82), Balikpapan Utara (76), dan Balikpapan Timur (40).

“Berbagai sektor koperasi ini sangat membantu perekonomian dalam pembangunan usaha di Balikpapan, terutama dalam usaha simpan pinjam, pemasaran, dan ketenagakerjaan,” jelasnya.

Namun, Heruresandy mencatat bahwa peran koperasi di skala eksternal masih belum signifikan.

"Peran koperasi di Balikpapan lebih terasa di skala internal. Meskipun tidak besar secara eksternal, peran mereka di lingkungan internal seperti sekolah, perusahaan, dan perkantoran sangat membantu, terutama dalam sektor UMKM dan pemberdayaan,” jelasnya.

Adapun, Heru mengupayakan tiga hal guna memajukan koperasi, yaitu membantu kelengkapan dokumen, memberikan pelatihan peningkatan pengetahuan tentang perkoperasian, dan mengenalkan business matching dengan kegiatan usaha lainnya.

“Koperasi harus membuka wawasan jejaring dan kerja sama agar bisa berkembang. Kami berharap koperasi dapat mengambil peran di daerahnya masing-masing dan berani memulai kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha mereka,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) angkat bicara terkait strategi pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto menyoroti, salah satu rencana yang akan dilakukan pemerintah, yaitu evaluasi biaya operasi pesawat dari cost per block hour (CBH).

Bayu menuturkan, CBH merupakan salah satu komponen yang menjadi dasar penerapan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat di Indonesia. Dia menuturkan, perhitungan CBH didasarkan oleh beberapa faktor, yang utama adalah kurs dolar AS dan juga harga bahan bakar pesawat atau avtur.

“Jika ada rencana evaluasi, komponen CBH mana nanti yang akan di-review dan diturunkan,” kata Bayu saat dihubungi, Senin (15/7/2024).

Bayu berharap, ke depannya pemerintah mampu menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga avtur mendekati level pada 2019 lalu, atau saat TBA terakhir ditetapkan. Bayu menuturkan, dengan langkah ini, pemerintah tidak perlu mengkaji ulang penetapan TBA yang baru.

Selain itu, Bayu juga mendukung upaya Luhut untuk pembebasan bea masuk dan pajak impor suku cadang pesawat. Hal ini merupakan salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menurunkan CBH dan harga tiket pesawat.

Dia menambahkan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan PPN, PPh, serta iuran terkait lainnya pada komponen harga avtur.

“Moratorium tarif jasa bandara juga bisa jadi opsi penurunan CBH dan harga tiket pesawat yang efektif menurut kami,” jelas Bayu.

Sebelumnya, Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat.

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan sekuritas terpantau merevisi rekomendasi peringkat saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) pada periode berjalan Juli 2024.

Gelombang revisi terhadap peringkat saham UNVR terjadi menjelang jadwal pembayaran dividen 2024 yang berasal dari kinerja tahun buku 2023.

Berdasarkan data di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (15/7/2024), Unilever Indonesia dijadwalkan melakukan pembayaran dividen pada Kamis (18/7/2024). Emiten produsen barang konsumer itu akan menebar total senilai Rp2,93 triliun untuk kinerja tahun buku 2023.

Dengan demikian, setiap pemegang saham UNVR yang berhak akan mendapatkan jatah Rp77 per lembar.

Dividen final diambil dari laba bersih 2023 dan saldo laba ditahan dari tahun-tahun sebelumnya. Manajemen menyampaikan bahwa dividen final tersebut akan dibagikan paling lambat pada 18 Juli 2024.

Unilever Indonesia sebelumnya telah membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar Rp63 per saham atau Rp2,4 triliun. Dividen itu dibagikan kepada pemegang saham pada 8 Desember 2023.

Dengan demikian, total dividen yang digelontorkan Unilever Indonesia mencapai Rp140 per saham atau sebesar Rp5,34 triliun untuk tahun buku 2023. Jumlah ini sama dengan jumlah keseluruhan dividen yang telah dibagikan perseroan untuk tahun buku 2022.

Menjelang jadwal pembayaran dividen Unilever 2023, data Bloomberg menunjukkan terdapat beberapa sekuritas yang merevisi turun peringkat rekomendasi saham UNVR. Mirae misalnya baru saja menurunkan rekomendasi menjadi hold dengan target harga Rp3.100 pada Senin (15/7/2024).

Sebelumnya, OCBC juga merevisi turun rekomendasi saham UNVR menjadi hold dengan target harga Rp2.980. Kemudian, RHB menurunkan peringkat menjadi neutral dengan target harga Rp3.200.

Secara keseluruhan, mayoritas atau sebanyak 20 dari 31 sekuritas yang mengulas saham UNVR memberikan peringkat hold. Sisanya, empat memberikan peringkat beli dan tujuh hold.

Adapun, target harga saham UNVR berada diRp2.812,80 dalam 12 bulan ke depan menurut konsensus para analis.

Sebagai catatan, Unilever Indonesia telah merilis kinerja keuangan periode kuartal I/2024. Hasilnya, UNVR membukukan laba bersih sebesar Rp1,4 triliun sepanjang kuartal I/2024, naik 3,1% secara tahunan.

Kendati demikian, peningkatan laba bersih UNVR berbanding terbalik dengan kinerja penjualan yang turun 4,95% yoy ke Rp10,7 triliun pada kuartal I/2024.

Secara terperinci, kinerja penjualan dalam negeri membukukan Rp9,79 triliun atau terkoreksi 4,66% YoY. Adapun penjualan ekspor melemah 14,01% YoY menuju Rp286,45 miliar.

Di sisi lain, harga pokok penjualan UNVR turun 6,10% YoY menjadi Rp5,04 triliun. Alhasil laba kotor yang diakumulasikan mencapai Rp5,03 triliun, melemah 3,77% YoY.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SURABAYA - Penurunan suhu ekstrem di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menyebabkan munculnya fenomena embun es atau masyarakat lokal sering menyebutnya dengan embun upas di sejumlah titik.

"Embun upas atau frost merupakan fenomena yang sering terjadi khususnya di kawasan TNBTS khususnya saat musim kemarau," kata Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS Septi Eka Wardhani dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

Eka menjelaskan embun upas terjadi karena udara dingin akibat angin munson Timur yang berembus dari benua Australia.

Fenomena ini terjadi ketika suhu udara cukup dingin berkisar antara 5 - 9 derajat Celsius dan hanya dijumpai pada pagi hari, atau sebelum matahari terbit dengan sempurna. Embun upas akan menghilang saat matahari mulai meninggi.

Pada musim kemarau, cuaca cenderung lebih dingin karena adanya penurunan suhu yang cukup ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau tahun 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi di bulan Juli dan Agustus.

"Kemunculan embun upas yang membeku menyerupai salju membuat kawasan wisata Gunung Bromo dan sekitarnya tampak semakin eksotis. Pemandangan kawasan Lautan Pasir Gunung Bromo tampak memutih dan lebih menarik," katanya.

Ia mengimbau bagi calon pengunjung yang akan mengunjungi kawasan wisata Bromo diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan menggunakan pakaian dan jaket tebal, memakai sarung tangan. kupluk atau kerpus.

Serta bagi yang memiliki riwayat penyakit asma, harap berhati-hati dan menjaga kondisinya sebaik atau sebaik mungkin.

BMKG juga menghimbau kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal (lebih kering dibanding biasanya).

"Wilayah tersebut diprediksi dapat mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan sumber air," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Ketua Dekranasda Jawa Barat Amanda Soemedi membuka Gebyar Bangga Buatan Indonesia yang sekaligus menandai Peluncuran Layanan Batik di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya.

Dalam sambutannya, Amanda mengemukakan peluncuran Layanan Batik ini menjadi momentum bagi Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya untuk meningkatkan kinerja, pelayanan kepada industri kecil menengah serta berkontribusi pada peningkatan PAD Provinsi Jabar.

“Terima kasih kepada semua pihak atas kolaborasinya dalam menyukseskan agenda ini. Mari terus bekerja sama dalam upaya memajukan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha Jawa Barat,” kata Amanda dikutip Senin (15/7/2024).

Ia juga mengungkapkan kebanggaan dan rasa syukurnya atas antusiasme dan semangat pelaksanaan kegiatan ini.

"Sebagai Penjabat Ketua Dekranasda yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya merasa bangga dan bersyukur atas antusiasme serta semangat yang ditunjukkan dalam kegiatan ini," ujarnya.

Amanda menekankan pula pentingnya inisiatif dalam mengelola dengan baik sumber daya manusia dan alam yang melimpah di Jabar.

"Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, dihuni sekitar 50 juta penduduk dengan 25,4 juta usia angkatan kerja. Provinsi ini kaya akan warisan alam dan budaya, termasuk kerajinan, batik, anyaman, rotan, kulit, dan lainnya," tutur Amanda.

"Potensi sumber daya ini dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan yang tepat dan inisiatif seperti peluncuran Layanan Batik ini," imbuhnya.

Acara tersebut merupakan gebyar kedua dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI) di Jabar setelah pelaksanaan Karya Kreatif Jawa Barat - Pekan Kerajinan Jawa Barat (KKJ-PKJB) pada 28-30 Juni 2024.

Amanda menyebut, kekuatan utama Gernas BBI-BBWI terletak pada kolaborasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, asosiasi, komunitas, pelaku usaha, dan media.

"Pemda Provinsi Jabar akan selalu mendukung penuh gerakan ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan atauleasingoptimistis menatap semester II/2024. Meskipun tantangan pelemahan ekonomi, geopolitik, hingga melesunya industri otomotif masih membayangi.

Diketahui hingga Juni 2024, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales sepanjang semester I/2024 menembus 408.012 unit, turun 19,4% (year-on-year/yoy) dari 506.427 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, penjualan ritel sepanjang semester I/2024 mencapai 431.987 unit, turun 14% yoy dari 502.533 unit pada semester I/2023.

PT Mandiri Utama Finance (MUF) yang pembiayaan barunya didominasi oleh mobil baru. Perusahaan menargetkan pembiayaan baru sampai dengan paruh kedua 2024 mencapai Rp Rp14 triliun.

Sementara target sepanjang tahun 2024 mencapai Rp25 triliun, yang mana meningkat 23,3% yoy apabila dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, MUF mencatatkan penyaluran pembiayaan sebanyak Rp20,7 triliun.

“Kami optimistis penyaluran kredit kendaraan pada akhir semester II/2024 akan terus meningkat,” kata Direktur Utama MUF Stanley Setia Atmadja kepada Bisnis pada Minggu (14/7/2024).

MUF akan memaksimalkan sejumlah langkah strategis untuk mendongkrak pembiayaan pada paruh kedua tahun ini. Beberapa strategi yang diterapkan yakni pengembangan izin jaringan kantor, penguatan dan perluasan kerja sama dengan rekanan dealer, showroom dan mitra.

MUF juga gencar menggelar berbagai event untuk menjangkau konsumen di berbagai kota besar Indonesia, seperti Kota Bandung, Jakarta, Banjarmasin, Makassar dan berbagai kota besar lainnya.

Sampai dengan semester I/2024, MUF telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp10,8 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut meningkat 6,9% yoy apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Stanley menambahkan segmen yang berkontribusi terbesar terhadap penyaluran pembiayaan MUF pada semester I/2024 adalah segmen mobil baru sebesar Rp4,8 triliun atau 44,7% dari keseluruhan penyaluran pembiayaan, diikuti oleh segmen mobil bekas sebesar Rp4 triliun atau 37,3%.

Leasing Astra (ACC)

Berikutnya ada PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC), yang merupakan leasing mobil di bawah Astra Financial. Perusahaan optimistis menatap paruh kedua di tengah melesunya pasar otomotif.

CEO ACC Hendry Christian Wong mengatakan pembiayaan pada kuartal III/2024 khususnya dapat didongkrak melalui gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang diadakan pada 18–28 Juli 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, di mana Astra Financial menjadi sponsor platinum.

Pihaknya optimistis dengan pameran otomotif terbesar tersebut mampu mendongkrak pembiayaan mobil. Namun demikian, untuk kuartal IV/2024, secara musiman dia memprediksi bahwa pembiayaan biasanya akan menurun.

“Tapi memang kami belum memikirkan setelah GIIAS programnya apa, tapi yang pasti kami terus membuat program untuk teman-teman otomotif di Toyota dan Daihatsu, karena saat ini kami masih fokus di GIIAS di kuartal III/2024,” kata Hendry saat ditemui di Media Gathering Astra Financial beberapa waktu lalu.

Hingga Juni 2024, ACC telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp19 triliun. Pembiayaan perusahaan masih didominasi dengan mobil baru sebanyak 55%. Kemudian mobil bekas 5%, fasilitas dana 20%, dan pembiayaan alat berat 20%.

Sampai dengan akhir tahun, ACC menargetkan pembiayaan di atas Rp36 triliun. Target tersebut masih konservatif dibandingkan target tahun lalu yang mencapai Rp36 triliun. Target konservatif tersebut karena pasar otomotif masih challenging sampai dengan semester I/2024.

Perbesar

Adira Finance (ADMF)

Perusahaan leasing PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atau Adira Finance (ADMF) juga memilih untuk memasang target konservatif pada semester II/2024. Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani berharap bahwa pembiayaan pada paruh kedua sama dengan pembiayaan pada semester I/2024.

Adira Finance telah menyalurkan pembiayaan baru sebanyak Rp20 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut sedikit turun 2% yoy dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Mempertimbangkan kondisi penjualan otomotif yang saat ini pertumbuhannya belum positif, dan saat ini pembiayaan Adira Finance mayoritas merupakan pembiayaan segmen otomotif, kami menargetkan pertumbuhan pembiayaan baru pada semester II/2024 dalam kisaran yang sama dengan semester I/2024,” kata Gani kepada Bisnis pada Minggu (14/7/2024).

Adapun, pembiayaan baru Adira Finance hingga Desember 2023 tercatat mencapai Rp41,6 triliun atau meningkat sebesar 31% yoy dibandingkan periode yang sama pada 2022.

Pembiayaan baru pada semester I/2024, masih didominasi oleh segmen otomotif mencapai 77%. Untuk mobil mencapai 39%, sementara motor yakni 38%. Sementara pembiayaan non otomotif yang biasanya proporsinya pada kisaran 18%, saat ini sudah naik ke level 23%. Menurut Gani, ini mengimbangi situasi pembiayaan otomotif yang lebih lesu dari perkiraan sebelumnya.

Di sisi lain untuk terus meningkatkan pembiayaan, Adira Finance juga akan terus menerapkan berbagai inisiatif strategi untuk mendorong kinerja bisnis di tengah tantangan yang terjadi di industri otomotif serta makro ekonomi seperti dengan terus melakukan ekspansi bisnis secara selektif ke daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi.

“Selain itu, terus mengembangkan bisnis non otomotif seperti produk multiguna, memperkuat kolaborasi dengan grup untuk meningkatkan customer base, terus meningkatkan customer retention melalui penawaran yang lebih baik serta perbaikan proses, seiring dengan inisiatif untuk memperbaiki struktur biaya agar lebih bersaing dengan melakukan proses digitalisasi,” papar Gani.

CIMB Niaga Finance

Terakhir PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) masih optimistis menatap penyaluran pembiayaan sampai akhir tahun 2024. Menurut Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman, gelaran otomotif seperti Indonesia Electric Motor Show (IEMS) dan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) dapat menjadi salah satu faktor pendorong pembiayaan kendaraan.

“Serta menjadi potensi pertumbuhan kinerja perusahaan sampai dengan akhir tahun 2024 nanti, CNAF optimis pembiayaan kendaraan di semester II/2024 terus bertumbuh,” kata Ristiawan saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/7/2024).

Sampai akhir 2024, CNAF menargetkan penyaluran pembiayaan baru dapat mencapai Rp10 triliun pada 2024. Angka tersebut meningkat 15% yoy dari target pembiayaan baru pada 2023 sebesar Rp8,5 triliun.

Adapun, salah satu strategi CNAF dalam mendongkrak kinerja pada 2024 adalah dengan mengembangkan digitalisasi yang membuat transaksi untuk nasabah menjadi semakin mudah, aman, efisien, dan terjangkau.

“Selain itu, CNAF juga memberikan suku bunga dengan metode Risk Based Pricing atau penetapan suku bunga yang disesuaikan dengan profil risiko nasabah dan juga terus bersinergi dengan induk usaha yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk menjaring nasabahnya dengan terus mengembangkan program referral,” ungkap Ristiawan.

Sampai dengan Juni 2024, CNAF menyalurkan pembiayaan baru sebanyak Rp4,62 triliun. Angka tersebut meningkat 20% yoy apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp3,84 triliun.

Penyaluran pembiayaan mobil bekas masih menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan pembiayaan baru di CNAF pada semester I/2024. Terbukti secara komposisi pembiayaan mobil bekas sampai dengan Juni 2024 adalah sebesar Rp2,91 Triliun atau 69% dari total penyaluran pembiayaan baru.

Proyeksi OJK

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pembiayaan kendaraan masih memiliki peluang tumbuh sampai dengan 9–11% sampai dengan akhir 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman melihat masih belum ada pergeseran pembiayaan meskipun penjualan mobil baru turun.

Terlebih pembiayaan kendaraan masih menjadi kontributor utama industri leasing. Pada April 2024, pembiayaan kendaran berkontribusi sebanyak 77,70% dari total pembiayaan

“Jadi belum ada terlihat peralihan fokus yang besar kepada multiguna,” kata Agusman dalam konferensi pers virtual Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan Mei 2024, Senin (10/6/2024).

Dalam catatan OJK, piutang pembiayaan kendaraan terus naik di tengah penjualan mobil baru yang mengalami penurunan sejak Januari—April 2024.

Adapun, piutang pembiayaan kendaraan per April 2024 tercatat sebanyak Rp398,64 triliun. Angka tersebut meningkat sebanyak 13,09% yoy apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pembiayaan untuk mobil baru juga masih menunjukan tren kenaikan dan masih menjadi penyumbang terbesar pembiayaan. Adapun pembiayaan mobil baru mencapai sebanyak Rp150,69 triliun atau meningkat 10% yoy.

Di sisi lain, mobil bekas mencapai Rp 83,72 triliun yang juga meningkat 25,82%. Untuk pembiayaan listrik tercatat sebanyak RP43,9 triliun yang mana berkontribusi hanya 1% dari total penyaluran.

Bisnis.com, SEMARANG - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.5/2021 mewajibkan pelaku usaha di Tanah Air untuk melaporkan kegiatan realisasi investasinya secara rutin. Kewajiban tersebut diatur berdasarkan tingkat risiko dan skala usahanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Diah Supartiningtias, menjelaskan bahwa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) digunakan untuk mencatat arus investasi yang masuk ke satu daerah.

"Kami jadi bisa mengetahui potensi dan tren, saat ini pelaku usaha yang masuk ke Kota Semarang ada di sektor apa. Jadi ketika melakukan promosi investasi, kami bisa mengarahkan investor untuk masuk ke sektor yang strategis," jelasnya saat ditemui Bisnis pada Senin (15/7/2024).

Diah mengungkapkan bahwa selama ini pelaku usaha masih kurang disiplin untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Teman-teman masih takut kalau itu kaitannya dengan pajak, padahal tidak ada hubungannya," jelasnya.

Lebih lanjut, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan untuk mengisi LKPM. Padahal, lanjut Diah, pengisian LKPM tersebut secara umum hanya memindahkan beberapa variabel pembukuan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Beberapa data yang perlu dilaporkan antara lain seberapa banyak tenaga kerja yang diserap, rencana investasi, serta investasi yang terealisasi. Laporan yang disampaikan pelaku usaha tersebut tak cuma bermanfaat buat memetakan potensi investasi yang ada di Kota Semarang.

Diah menjelaskan bahwa data tersebut juga bakal digunakan untuk memperkuat data ketenagakerjaan hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ketika kami berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja misalnya, dari LKPM tercatat ada penyerapan 1.000 tenaga kerja, itu bisa dipetakan. Apakah pekerjanya itu dari Kota Semarang atau dari wilayah liannya. Sehingga bisa muncul Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berapa, kesenjangan ekonominya seberapa besar. Akhirnya berhubungan kemana-mana," jelas Diah.

Sebagai informasi, dalam Peraturan BKPM No.5/2021 tersebut, pelaku usaha kecil diwajibkan menyerahkan LKPM setiap 6 bulan dalam 1 tahun laporan. Dimana Laporan Semester I disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 Juli dan Laporan Semester II pada 10 Januari tahun berikutnya.

Adapun untuk pelaku usaha menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan sekali atau secara kuartalan. Periode laporannya disampaikan pada 10 April untuk Kuartal I, 10 Juli untuk Kuartal II, 10 Oktober untuk Kuartal III, dan 10 Januari tahun berikutnya untuk Kuartal IV di tahun pelaporan.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LKPM bakal mendapatkan sejumlah sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pencabutan izin berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan petani sawit mendesak agar pemerintah mengkaji kembali wacana penggabungan tata kelola kakao dan kelapa ke dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengatakan, wacana penggunaan dana BPDPKS untuk pengembangan kakao dan kelapa dianggap tidak tepat. Musababnya, para petani sawit, hingga saat ini pun masih minim merasakan dana dari pungutan ekspor sawit.

Mereka juga menagih janji pemerintah untuk menaikkan alokasi dana perejamaan sawit rakyat (PSR) yang disebut belum terealisasi hingga saat ini. Adapun, pemerintah sebelumnya berjanji menaikkan dana untuk PSR dari sebelumnya Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare.

"Dana PSR yang bilangnya mau dinaikkan jadi Rp60 juta sudah setahun enggak jadi-jadi. Urusan sawit aja belum beres kenapa sudah dicekoki urusan kakao dan kelapa," ujar Gulat saat dihubungi, dikutip Senin (15/7/2024).

Gulat menilai, baiknya pemerintah membentuk badan layanan umum (BLU) tersendiri untuk mengelola kakao dan kelapa. BPDPKS didesak agar fokus mengurusi tata kelola sawit, khususnya kebun sawit rakyat.

Bahkan, menurut Gulat, para petani sawit akan merasa keberatan jika nantinya dana BPDPKS yang selama ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit justru digunakan juga untuk keperluan kakao dan kelapa. Pasalnya, adanya pungutan ekspor minyak sawit selama ini telah menekan harga tandan buah segar (TBS) petani sekitar Rp285 per kilogram.

"Itu uang keringat petani sawit. Jadi bagaimana mungkin bisa digunakan untuk dana kakao dan kelapa," ucapnya.

Perubahan regulasi secara terperinci diperlukan apabila pemerintah mendesak menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa. Gulat menyebut, perubahan menyeluruh harus dilakukan terhadap regulasi yang menyangkut fungsi dan tugas BPDPKS.

"Tentu petani sawit harus mengatakan agar itu dipertimbangkan kembali karena itu akan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (11/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi. Presiden Jokowi menilai membangun badan baru untuk kakao dan kelapa akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatanya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut. Tak hanya itu, Zulhas membeberkan bahwa pihaknya mengusulkan agar tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," ungkap Zulhas.

Bisnis.com, PADANG - Ada sekitar puluhan ribu lahan sawah tadah hujan di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat masih belum berani untuk memulai masa tanam.

Menurut salah seorang petani di Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Wido, hampir 5 bulan ini petani yang ada di wilayah Sutera khususnya belum berani untuk memulai masa tanam, karena terdapat ribuan hektare lahan sawah di daerah itu dari sebelumnya mempunyai irigasi, kini beralih menjadi lahan sawah tadah hujan.

"Irigasi ada, cuma tidak bisa mengaliri air, bahkan kondisi irigasi utama saat ini sudah dipenuhi semak belukar, banyak sampah-sampah plastik juga. Air sudah lama tidak mengalir," katanya, Senin (15/7/2024).

Dengan adanya kondisi itu, membuat lahan sawah di kawasan tersebut menjadi kawasan pertanian sawah tadah hujan. Namun di satu sisi kondisi cuaca di daerah Sutera tidak menentu, terkadang hujan, dan terkadang cuaca berlangsung kering.

"Hujan ada turun, cuma sebentar. Lebih lama cuaca panasnya. Kalau kondisi seperti itu, sawah kami tidak bisa dapat air," ujarnya.

Wido menceritakan biasanya sewaktu irigasi lagi bagusnya, kawasan pertanian padi di daerah itu bisa menjalani masa panen 3 kali hingga 4 kali dalam setahun.

Sedangkan dalam kondisi irigasi tidak lagi mengaliri air ke sawah, masa tanam hanya bisa dilalui selama dua kali dalam satu tahun. Artinya ada satu semester lamanya sawah-sawah yang ada itu terpaksa tidur.

"Kalau kami siap-siap saja untuk memaksimalkan masa panen. Karena memang biasanya begitu. Hidup petani ini, harus lebih gesit produksi padinya. Sementara kondisi saat ini, memaksa kami untuk berpikir untuk mendapatkan sumber air," ungkapnya.

Diakuinya kondisi soal tidak berfungsinya irigasi itu, telah disampaikan ke pemerintah desa setempat, dan bahkan telah dilakukan gotong royong bersama, namun upaya tersebut belum maksimal.

"Jadi lumpur di dalam irigasi itu sudah tebal sekali, akibat lama mengering. Padahal dari hulunya terlihat air masih mengalir. Solusinya harus ada alat berat untuk mengeruk lumpur yang tebal itu, maka kemungkinan besar air bisa mengalir kembali," jelasnya.

Untuk itu, petani berharap agar pemerintah lebih sering lagi melakukan pemantauan di lapangan, sehingga bisa lebih mengetahui kondisi yang dihadapi petani.

"Jadi tanpa kami harus melapor pun, pemerintah daerah sudah tahu, sehingga bisa sama-sama cari solusinya," sebutnya.

Konsen Pembangunan Irigasi hingga 2025

Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pembangunan irigasi memang menjadi salah satu konsen pemerintah daerah, karena memang cukup luas lahan sawah tadah hujan yang ada di sejumlah wilayah.

Bahkan untuk daerah terdampak bencana alam pun, menjadi perhatian serius pemerintah daerah, agar kondisi pertanian di Sumbar kembali pulih, sehingga produksi padi pun bisa meningkat.

"Tahun 2024 ini ada dari Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR yang akan bantu membangun irigasi khususnya terdampak bencana alam," ujarnya.

Begitupun daerah lainnya yang kini masih membutuhkan adanya pembangunan irigasi, akan tiba giliran melakukan pembangunannya.

Menurutnya sesuai dengan rencana Pemprov Sumbar bahwa hingga tahun 2025 mendatang akan terus berupaya membangun irigasi, sehingga lahan sawah tadah hujan di Sumbar terus berkurang, dengan demikian produksi pun bisa meningkat.

"Jika air nya, saya percaya petani akan memaksimalkan lahan yang ada. Jadi produksi pun bisa meningkat. Makanya untuk irigasi ini jadi salah satu konsen kami untuk mendukung infrastruktur pertanian," tegas Mahyeldi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin menambahkan untuk luas lahan sawah tadah hujan di Sumbar diperkirakan mencapai 30.000 hektar.

Lahan sawah tadah hujan itu sejumlah daerah, dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang paling luas sawah tadah hujannya, setelah itu tersebar di Solok dan Pasaman.

Menurutnya adanya sawah tadah hujan itu karena cukup luasnya sawah yang berada di perbukitan, dan kawasan yang benar-benar tidak memiliki irigasi yang memadai untuk pengairan.

Dia menyebutkan sawah tadah hujan itu bisa dikatakan hanya bisa digarap dua kali dalam satu tahun. Pertama menjelang akhir tahun dan kedua di saat awal tahun. Karena dua momen itu Sumbar dominan dilanda hujan.

Biasanya setelah panen di awal tahun itu, petani kembali turun ke sawah untuk membajak sawah kembali. Hal tersebut dilakukan agar musim hujan masih bertemu oleh petani.

"Bila memasuki musim kemarau, sawah tadah hujan itu tidak bisa apa-apain. Ada yang bertanam jagung, cuma hanya sebagian kecilnya saja," jelasnya.

Dia menyebutkan bila 30.000 hektar itu panen dengan kondisi yang baik, maka produksinya diperkirakan mencapai 120 ribu ton.

Dimana per hektar nya itu produksi padi dihitung rata-rata sebanyak 4 ton padi. Adanya produksi padi dari sawah tadah hujan itu, memberikan peran dalam target padi di Sumbar.

"Di Sumbar secara keseluruhan luas lahan sawah mencapai 215.000 hektar. Produksi padi di Sumbar sebagian besar adalah beras premium," ucap Ferdinal.

Diakuinya bahwa Sumbar merupakan daerah penghasil beras premium dengan produksi rata-rata 1,4 juta ton per tahun.Sumbar.

Sementara untuk kebutuhan beras bagi masyarakat Sumbar diperkirakan 850.000 ton hingga 950.000 ton per tahun. Sedangkan sisanya dijual ke provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan DKI Jakarta.