Bisnis.com, JAKARTA - Awal pekan ini industri di Indonesia digemparkan oleh pengumuman pailit produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. Ditelisik ke belakang, penyebab jatuhnya perusahaan yang memiliki pabrik di Sukoharjo ini bermula sejak pandemi Covid-19 pada 2019-2020.

Manajemen emiten berkode saham SRIL menjelaskan perseroan mendapat tantangan signifikan terkait restrukturisasi di anak usaha sejak 18 Mei 2021. Perdagangan saham SRIL pun sudah diberhentikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 17 Mei 2021 sampai dengan sekarang.

Bisnis.com, JAKARTA - Dari anak hingga dewasa bisa terkena penyakit gondongan.

Gondongan adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Infeksi biasanya menyerang kelenjar parotis (kelenjar yang memproduksi air liur) sehingga memicu pembengkakan.

Dilansir dari laman kemenkes, gejala umum saat seseorang mengalami gondongan adalah pembengkakan pada pipi dan rahang. Kelenjar parotis, yang terletak di bawah telinga, berfungsi untuk memproduksi air liur. Gondongan terjadi ketika kelenjar parotis mengalami peradangan akibat infeksi virus dari golongan paramyxovirus.

Virus tersebut dapat dengan mudah menyebar ke orang lain melalui percikan ludah atau air liur yang keluar mulut atau hidung. Penyakit ini perlu diatasi dengan baik karena dapat memicu komplikasi pada pengidapnya, seperti penyebaran infeksi virus pada otak hingga kehilangan pendengaran. Untuk itu, penting mengetahui pencegahan atau pengobatan yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko gondongan.

Penyebab Gondongan

Gondongan disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramyxovirus. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia kemudian akan menetap, berkembang biak, dan menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada kelenjar parotis.

Penyebaran virus ini bisa dengan mudah terjadi saat :

• Menghirup percikan lendir saat penderita batuk, bersin, dan berbicara.
• Melakukan kontak langsung dengan penderita, misalnya berciuman.
• Menyentuh benda-benda yang ada di sekitar penderita, lalu menyentuh hidung dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu.
• Berbagi alat makan dan minum dengan penderita.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena gondongan, yaitu :

• Belum mendapat vaksin MMR untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella.
• Berusia 2-12 tahun.
• Memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya akibat menderita HIV/AIDS, menggunakan obat kortikosteroid dalam jangka panjang, atau sedang dalam pengobatan kemoterapi.
• Tinggal atau bepergian ke daerah yang memiliki banyak kasus gondongan.

Gejala Gondongan

Gejala gondongan biasanya baru akan muncul 12-25 hari setelah terinfeksi virus. Gondongan ditandai dengan pembengkakan kelenjar parotis dan gejala penyakit infeksi.

Berikut ini adalah beberapa gejala yang akan timbul saat terjadi gondongan :

Pipi bengkak, bisa hanya satu sisi atau kedua sisi, akibat pembengkakan kelenjar parotis.

Nyeri saat mengunyah atau menelan makanan.

Demam hingga 39°C.

Mulut kering

Sakit kepala

Nyeri sendi

Nyeri perut

Mudah lelah

Hilang nafsu makan.

Meski demikian, pada beberapa penderita, gejala gondongan dapat lebih ringan atau menyerupai gejala pilek. Beberapa penderita bahkan tidak mengalami gejala apa pun.

Penanganan Gondongan

• Jika sistem imun penderita baik, gondongan dapat pulih dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan keluhan dan gejala yang muncul saat menderita gondongan adalah :
• Mencukupkan waktu tidur dan istirahat.
• Memperbanyak minum air putih.Mengompres area yang bengkak dengan air hangat atau air dingin guna meredakan rasa sakit.
• Mengonsumsi makanan lunak agar tidak perlu mengunyah terlalu banyak.
• Mengonsumsi pereda demam dan nyeri, seperti ibuprofen dan paracetamol.

Pencegahan Gondongan

Penyakit gondongan bisa dicegah dengan memberikan imunisasi MMR (measles, mumps, rubella) pada anak-anak. Vaksin MMR berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit campak, gondongan, dan rubella.

Vaksin ini perlu diberikan pada anak sebanyak dua kali, yaitu saat anak berusia 18 bulan dan saat anak berusia 5-7 tahun. Namun, jika imunisasi pertama belum sempat dilakukan saat usia 18 bulan, vaksin pertama masih dapat diberikan hingga anak berusia 3 tahun.

Jika belum pernah dilakukan pada masa kanak-kanak, vaksin MMR masih dapat diberikan pada usia dewasa. Pemberian vaksin MMR untuk dewasa disarankan bagi orang-orang yang berisiko tinggi terpapar virus penyebab gondongan.

Selain itu, pencegahan gondongan juga bisa dilakukan dengan cara berikut :

• Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
• Tidak berbagi peralatan mandi atau makan dengan penderita.
• Menerapkan etika batuk, seperti menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan bersin.
  

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap pemerintah berpotensi menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan.

"Ya seperti itu [insentif atau dana talangan], tapi nanti lihat modelnya disusun. Iya seperti itu sih karena kan ini bersama. [Bailout] Kita lihat aja nanti," kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Reni menyebut pemerintah tidak akan mengambil kebijakan berupa ambil alih Sritex. Kendati demikian, dia membenarkan bahwa Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk berkoordinasi dengan empat kementerian tersebut, Reni menuturkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah bertemu dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex Iwan S. Lukminto di Kantor Kemenperin hari ini.

"Untuk menyelamatkan itu kan Pak Menperin harus tahu dulu kan. Makanya pertemuan hari ini lebih kepada kita tahu kondisi existing itu seperti apa sih untuk itu akan disusun langkah-langkah upaya penyelamatan itu," ujarnya.

Di samping itu, Reni menyebutkan bahwa arahan dari Menperin yakni terkait dengan pengamanan tenaga kerja dan dorongan ekspor. Selain itu, Menperin Agus juga menanyakan terkait utilisasi produksi di empat pabrik Sritex.

Menurut keterangan yang diterima Kemenperin, saat ini utilitas produksi Sritex mencapai 65% atau sudah meningkat dibandingkan masa-masa pandemi di level 40%. Dia pun menegaskan operasional Sritex masih berjalan normal.

"Dengan utilisasi seperti itu kan juga pemerintah juga wajib untuk kalau bahasanya take over atau bahasanya menyelamatkan. Intinya sih ke usaha itu supaya jangan terjadi dengan kasus seperti ini justru kita kehilangan perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan ribuan," jelas Reni.

Berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan empat kementerian, Reni menyampaikan bahwa langkah ini dapat menjadi kepastian terhadap pihak ketiga yang memiliki kontrak dengan Sritex bahwa kondisi usaha tetap aman dengan hadirnya pemerintah.

"Tanpa ada arahan pun sekali lagi karena ini industri, pasti kewajibannya Pak Menteri untuk terus menjaga supaya industri itu tetap beroperasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Bisnis.com, BANDUNG--Perangkat desa di Jawa Barat dilatih menjadi paralegal agar bisa mandiri menyelesaikan persoalan di desanya melalui pendekatan hukum.

Paralegal sendiri merupakan istilah bagi seseorang yang memiliki keterampilan hukum namun bukan pengacara.

Untuk tahap awal ini pelatihan paralegal diikuti oleh 52 orang dari 13 kota dan kabupaten di Jabar yang terdiri dari satu kepala desa dan tiga orang perangkat desa.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman menargetkan seluruh desa di Jabar memiliki paralegal pada akhir 2025.

"Ini baru tahap pertama dan kita akan akselerasi semuanya sampai tahun depan untuk melaksanakan bimbingan teknis bantuan layanan advokasi desa melalui pelatihan Paralegal," ujar Herman Suryatman dikutip Senin (28/10/2024).

Dengan pelatihan paralegal ini diharapkan perangkat desa punya kemampuan untuk melakukan bantuan maupun pemberdayaan hukum kepada warganya.

"Tentu dalam konteks informal, bukan masuk ke ranah hukum secara formal karena mereka bukan pengacara," kata Herman.

Ia menjelaskan, paralegal di desa nantinya akan menjadi fasilitator atau dinamisator terkait persoalan hukum yang ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat desa melalui advokasi.

Herman berharap, setelah mengikuti pelatihan paralegal tersebut para perangkat desa di Jabar bisa mewarnai pembangunan hukum dan mewujudkan desa sadar hukum.

"Nantinya paralegal ini bisa mewarnai pembangunan hukum di desa-desa di Jabar dan menjadikan desa sadar hukum," harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menjaring para pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy yang mengganggu penerimaan pajak Indonesia, tidak terkecuali pelaku judi online.

Melansir dari Investopedia,shadow economy mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Shadow economy disebut juga sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah atau ekonomi informal.

Lebih lanjut Anggito menjelaskan bahwa fakta yang terjadi, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris, maupun jud-judi dalam bentuk lainnya.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Namun kenyataannya, tidak mungkin para pelaku tersebut melaporkan harta yang didapatkan dari kemenangan judi online. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian para pegawai Ditjen Pajak.

"Jadi teman-teman pajak mesti pintar. Untuk mencari bahwa ini ada tambahan super income yang berasal dari underground economy termasuk gaming online," lanjutnya.

Persoalan ini pun menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Prabowo di Magelang pada Kamis hingga Minggu pekan lalu. Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak.

Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah sebelumnya dalam Buku Nota II Keuangan dan RAPBN 2024 menyoroti peningkatan shadow economy menjadi tantangan utama dalam pencapaian target penerimaan pajak. Dalam hal ini, meningkatnya shadow economy sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal.

Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi memang berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Sayangnya, ada potensi terjadinya peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan jika tidak ada sistem perpajakan untuk menangkap aktivitas ekonomi digital tersebut.

Alhasil, hal ini akan memengaruhi penerimaan perpajakan di masa mendatang akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya shadow economy dan rendahnya kepatuhan perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengungkapkan pembangunan infrastruktur 5G hingga satelit perlu terus dipertahankan untuk meningkatkan kecepatan dan pemerataan akses internet di Indonesia.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Memkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemerataan internet bakal menjadi salah satu prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan peningkatan kecepatan dan pemerataan jaringan internet hanya dapat terjadi jika pemerintah menggenjot 3 media broadband. Pertama, infrastruktur fixed broadband atau fiber optik di daerah urban dan juga untuk jaringan tulang punggung.

“Kedua, perlunya mobile broadband dengan 5G untuk mendukung mobilitas,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

5G atau Generasi Kelima adalah teknologi terbaru jaringan seluler sebagai pengganti 4G. Teknologi ini menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, latensi (waktu tunda) yang lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya.

Selain kedua hal tersebut, Zulfadl menyebut adanya satelit broadband untuk kawasan pulau terluar dan tertinggal juga menjadi cara agar infrastruktur internet merata di Indonesia.

Zulfadly menekankan dalam memacu pemerataan dan kecepatan internet, pemerintah juga harus menjaga infrastruktur internet eksisting dan memperbaiki tata kelola.

Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu kendala dalam mendorong internet cepat. Pemerintah daerah kerap memasang tarif mahal saat perusahaan internet ingin menggelar infrastruktur.

“Sehingga tumpang tindih regulasi dan pemahaman sampai ke daerah yang perlu dicermati (pemerintah),” ucapnya.

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Selain itu, Meutya melanjutkan untuk kasus internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga menjadi fokus. Apabila dalam pemerintahan selanjutnya, kata Meutya, Indonesia sudah mencapai 98% kurang lebih jangkauan internet.

Namun, dia menyebut apabila menelaah lebih jauh dengan menghitung penyebaran 2G. Menurutnya, beberapa daerah yang memang sudah terjangkau tapi internetnya masih amat pelan.

“Jadi kami akan dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa sudah cukup PR, sudah cukup di tiga itu untuk 100 hari,” pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana Presiden Prabowo menghapuskan atau pemutihan utang bank dari enam juta petani dan nelayan bakal berdampak pada perusahaan asuransi kredit dan perusahaan penjaminan.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai sebelum kebijakan tersebut dieksekusi, perlu dicermati lagi utang yang dihapus tersebut apakah hanya kepada kredit macet atau keseluruhan outstanding utang nelayan dan petani.

"Kalau hanya atas kredit macet, lalu bagaimana dengan yang sudah diklaim asuransi kreditnya? Apakah bisa di-recovery dari banknya?" kata Abitani kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, perusahaan asuransi atau penjaminan perlu membuat aturan atas kebijakan pemerintah tersebut agar tidak menjadi beban bagi perusahaan karena tidak dapat menagih kembali uang jaminan atas kredit macet tersebut.

"Perusahaan juga perlu mengevaluasi iuran penjaminan atau asuransi kreditnya dengan mempertimbangkan risiko penghapusan utang tersebut, termasuk meningkatkan cadangannya," kata Abitani.

Apalagi, Abitani memandang ketahanan industri asuransi dan penjaminan saat ini cukup menantang, dengan portofolio yang besar beserta jangka waktu penjaminan yang panjang, ditambah peraturan OJK yang mengatur kembali jaminan atau manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi baik umum dan jiwa.

"Ditambah dengan hardening market reasuransi. Belum lagi kesulitan dalam me-recovery jaminan atau klaim yang sudah dibayar," pungkasnya.

Sebelumnya, rencana Prabowo menghapus utang bank dari enam juta nelayan dan petani tersebut disampaikan oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Hashim mengatakan Perpres yang mengatur hal tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) akan menerbitkan saham baru melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement. Jumlah saham beredar milik BNBR pun kian banyak.

Pelaksanaan PMTHMETD itu akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada bulan depan, 28 November 2024.

Direktur Keuangan Bakrie & Brothers Roy Hendrajanto M. Sakti mengatakan private placement menjadi bagian dari langkah penyehatan kondisi keuangan perseroan.

Dalam private placement, BNBR akan mengkonversi utang kepada dua krediturnya Eurofa Capital Investment Inc. dan Silvery Moon Investment Ltd. atau SMIL sebesar Rp855 miliar menjadi saham.

“Ini [private placement] adalah yang terakhir dalam agenda perseroan, karena dengan selesainya restrukturisasi utang ini, BNBR tidak lagi memiliki kewajiban jangka panjang material yang overdue,” kata Roy dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu.

Dengan harga konversi Rp64 per saham, maka kreditur akan memiliki saham biasa Seri E total sebesar 7,7% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah dilakukannya PMTHMETD.

Eurofa akan menggenggam 11,71 miliar (11.718.750.000) lembar saham BNBR. Sementara, SMIL menggenggam 1,64 miliar (1.640.625.000) lembar saham BNBR.

Adapun, dengan gelaran private placement, jumlah saham beredar BNBR pun menjadi lebih banyak. Dalam proyeksinya, sebelum private placement, jumlah saham beredar BNBR mencapai 160,05 miliar lembar. Setelah private placement serta masuknya Eurofa dan SMIL, jumlah saham beredar BNBR menjadi 173,41 miliar lembar.

Meski begitu, di antara emiten Grup Bakrie lainnya, BNBR bukan lah emiten dengan kepemilikan jumlah saham beredar terbanyak. Emiten pertambangan batu bara milik Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) tercatat memiliki jumlah saham beredar lebih banyak dibandingkan BNBR.

Berikut jumlah saham beredar milik deretan emiten terafiliasi Grup Bakrie:

1. BUMI

Berdasarkan data RTI Business, BUMI memiliki 371,32 miliar jumlah saham beredar. Jumlah pemegang sahamnya sendiri mencapai 101.492.

Di BUMI, Bakrie Group menjadi pengendali melalui PT Bakrie Capital Indonesia dengan jumlah saham yang dimiliki mencapai 4,39 miliar lembar. Adapun, jumlah saham masyarakat mencapai 102,05 miliar atau 27,49%.

2. BNBR

Saat ini, BNBR memiliki jumlah saham beredar sebesar 160,05 miliar lembar. Jumlah pemilik saham BNBR mencapai 29.699.

Tercatat, pemegang saham pengendali BNBR adalah PT Biofuel Indo Sumatera yang memiliki 2,16 miliar lembar saham. Sementara, jumlah saham masyarakat mencapai 21,39 miliar atau 13,38%.

3. BRMS

PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) memiliki jumlah saham beredar mencapai 141,78 miliar lembar dengan jumlah pemilik saham mencapai 36.779.

BRMS dikendalikan oleh BUMI dengan jumlah saham mencapai 7,56 miliar lembar. Lalu, masyarakat menggengam 73,95 miliar lembar atau 52,16%.

4. ELTY

PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY) memiliki 43,52 miliar lembar saham beredar dengan 27.410 pemilik saham.

Grup Bakrie mengendalikan ELTY melalui PT Bakrie Capital Indonesia dengan kepemilikan saham 458,43 juta lembar. Lalu, BNBR secara langsung memiliki 71,92 juta lembar saham ELTY. Sementara, kepemilikan saham masyarakat di ELTY mencapai 36,84 miliar atau 84,66%.

5. MDIA

PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) memiliki jumlah saham beredar mencapai 39,21 miliar. Pengendali MDIA adalah PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) dengan kepemilikan saham 35,1 miliar lembar atau 89,51%. Lalu, saham publik mencapai 4,11 miliar atau 10,48%.

6. ENRG

PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) memiliki 24,82 miliar lembar saham beredar dan 33.967 pemilik saham. Grup Bakrie mengendalikan ENRG melalui PT Shima Global Kapital dengan kepemilikan 5,34 miliar lembar. Lalu, saham masyarakat mencapai 13,58 miliar atau 54,71%.

7. JGLE

PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. (JGLE) memiliki jumlah saham beredar 22,58 miliar lembar. Sementara, jumlah pemilik saham JGLE mencapai 3.140.

Grup Bakrie mengendalikan JGLE melalui PT Surya Global Nusantara dengan kepemilikan 8,75 miliar lembar. Sementara, masyarakat menggenggam 9,23 miliar lembar saham atau 40,88% porsi kepemilikan.

8. DEWA

PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) memiliki 21,85 miliar lembar saham beredar. Emiten energi terafiliasi Grup Bakrie ini juga mencatatkan jumlah pemilik saham mencapai 24.489.

9. VIVA

Emiten media milik Grup Bakrie yang juga mengendalikan MDIA ini memiliki jumlah saham beredar 16,46 miliar lembar. VIVA memiliki 60.887 jumlah pemegang saham.

Pengendali VIVA merupakan PT Bakrie Global Ventura dengan kepemilikan 1,98 miliar lembar. Lalu, kepemilikan masyarakat di VIVA mencapai 8,41 miliar atau 51,11%.

10. BTEL

PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL) mencatatkan jumlah saham beredar 10,8 miliar lembar dan 50.757 pemilik saham.

BTEL dikendalikan PT Bakrie Global Ventura dengan kepemilikan 2,63 miliar lembar saham atau 7,17%.

11. UNSP

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP) mencatatkan 2,5 miliar saham beredar dengan jumlah pemilik mencapai 13.499.

UNSP dikendalikan oleh PT Bakrie Capital Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham mencapai 445,56 juta. Lalu, masyarakat menggenggam 1,39 miliar lembar saham atau 55,83% porsi kepemilikan.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) membentuk tim khusus untuk memeriksa tiga hakim agung yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi.

Jubir MA, Yanto mengatakan pembentukan tim itu dibuat berdasarkan hasil rapat antara pimpinan MA yang dilakukan sebelumnya pada Senin (28/10/2024).

"Pimpinan Mahkamah Agung secara kolektif kolegial telah memutuskan membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan klarifikasi kepada majelis hakim kasasi," ujarnya di MA, Senin (28/10/2024).

Yanto menambahkan, tim ini tidak melibatkan aparat penegak hukum terkait baik Kejaksaan maupun kepolisian dan hanya terdiri dari pihak internal MA.

Nantinya, tim pemeriksa bakal dipimpin oleh hakim agung Dwiarso Budi Santiarto dengan dua hakim anggota Jupriyadi dan Nor Ediyono.

"Jadi ini kan etik ya. Klarifikasi ya tentunya Ini tidak melibatkan Lembaga lain. Kalau proses hukumnya kan kita serahkan kepada kejaksaan. Kita tidak mencampuri proses hukum," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, inisial tiga hakim agung, S, A dan S itu mencuat saat Kejagung menetapkan eks petinggi MA, Zarof Ricar pada Jumat (25/10/2024).

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan Zarof diduga berperan menjadi perantara pengacara Ronald Tannur Lisa Rahmat dengan tiga hakim agung berinisial S, A dan S.

Dalam hal ini, Zarof bakal menerima bayaran Rp1 miliar sebagai hadiah menjadi perantara antara Lisar dengan tiga hakim agung.

"Pada bulan Oktober 2024, Tersangka LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar Rp5 miliar untuk Hakim Agung atas nama S, A dan S yang menangani perkara kasasi Terdakwa Ronald Tannur," ujar Abdul di Kejagung, Jumat (25/10/2024).

Hanya saja, karena jumlah itu terlalu banyak, maka Zarof tidak mau menerima uang tersebut. Oleh karena itu, Lisa kemudian menukarkan uang Rp5 miliar itu ke money changer yang berlokasi di Jakarta Selatan.

"Uang tersebut lalu disimpan oleh ZR di dalam brankas yang berada di ruang kerja rumah ZR," pungkasnya.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Persiapan fasilitas Asrama Haji Jawa Barat di Indramayu semakin dikebut menjelang musim haji 2025. Salah satu perhatian utama adalah memastikan pasokan air bersih bagi jemaah yang akan menginap dan beraktivitas di kompleks asrama haji tersebut.

Saat ini, pasokan air bersih di Asrama Haji Indramayu masih bergantung pada suplai air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu melalui tangki.

Pjs Bupati Indramayu, Dedi Taufik mengatakan, pentingnya penyediaan air bersih secara optimal. Ketersediaan air bersih merupakan faktor penting untuk menunjang kenyamanan jamaah selama mereka berada di asrama haji, terutama saat pelaksanaan ibadah haji yang membutuhkan persiapan fisik dan kesehatan yang prima.

“Kami perlu memastikan bahwa fasilitas air bersih di Asrama Haji Jawa Barat ini dapat memenuhi kebutuhan seluruh jemaah secara optimal," kata Dedi, Senin (28/10/2024).

Saat ini, suplai air bersih di Asrama Haji Indramayu masih bergantung pada pasokan melalui tangki dari PDAM Tirta Darma Ayu.

Dia juga menambahkan, Pemkab Indramayu sedang mempertimbangkan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak ada kendala terkait air bersih ketika musim haji tiba.

Salah satu opsi yang tengah dievaluasi adalah meningkatkan kapasitas pasokan air bersih dari PDAM atau membangun infrastruktur pendukung yang memungkinkan ketersediaan air yang stabil di area asrama.

Pihaknya berencana berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait guna memastikan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

“Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PDAM Tirta Darma Ayu serta pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas untuk mendukung suplai air bersih di Asrama Haji ini. Jika dibutuhkan, kami akan berupaya untuk mencari opsi-opsi yang lebih permanen agar kebutuhan air bersih jemaah dapat terus terjamin,” lanjut Dedi.

Pemkab Indramayu juga menargetkan agar ketersediaan air bersih di Asrama Haji dapat terpenuhi sebelum musim haji mendatang. Selain itu, pihaknya juga terus memonitor perkembangan pembangunan sarana dan prasarana di Asrama Haji Jawa Barat.

Hingga saat ini, proyek pembangunan masjid, akses jalan ke lantai dua, serta asrama atau penginapan masih berjalan dengan dukungan Kementerian Agama RI.

Lebih lanjut, Pjs Bupati Indramayu menyampaikan. penyediaan air bersih ini menjadi perhatian penting karena kenyamanan jamaah merupakan prioritas.

Dia berharap penyelesaian proyek infrastruktur dan penyediaan fasilitas penunjang di Asrama Haji Jawa Barat dapat memberikan dampak positif bagi persiapan jemaah haji asal Jawa Barat.

“Kami sangat berharap semua pembangunan ini bisa selesai tepat waktu, dan masalah air bersih ini bisa kita selesaikan sebelum jemaah haji mulai berdatangan. Dengan begitu, jemaah akan merasa lebih nyaman selama berada di sini. Ini bagian dari upaya kita memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.

Selain berfokus pada infrastruktur fisik, Pemkab Indramayu juga memastikan bahwa layanan dasar seperti sanitasi dan kebersihan di Asrama Haji akan terjaga.

Keberadaan pasokan air bersih yang mencukupi tidak hanya mendukung kesehatan jemaah, tetapi juga membantu menjaga kondisi lingkungan di sekitar asrama tetap bersih dan aman.

"Kesiapan ini akan sangat penting dalam menyambut musim haji 2025 dan meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji dari Jawa Barat yang memanfaatkan fasilitas asrama haji tersebut," kata Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten CPO milik Haji Isam PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) menyampaikan telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar Rp1,4 triliun.

Direktur Keuangan Jhonlin Agro Raya Temmy Iskandar mengatakan pada 24 Oktober 2024 telah diadakan penandatanganan akta perjanjian kredit Investasi antara Bank Mandiri dengan JARR, dengan limit kredit sebesar Rp1,4 triliun. Jangka waktu kredit ini adalah selama 96 bulan, atau selama 8 tahun.

"Limit kredit akta pernjanjian kredit investasi dengan Bank Mandiri sebesar Rp1,4 triliun," tulis Temmy dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/10/2024).

Temmy melanjutkan nilai aset yang dijaminkan berupa 12 sertifikat Hak Guna Usaha atas kebun kelapa sawit, bangunan pabrik biodiesel, bangunan pabrik minyak goreng dan bangunan power plant beserta sarana dan prasarana milik perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp1,4 triliun. JARR juga menjaminkan anak usahanya atas nama PT Eshan Agro Sentosa.

Rencananya, dana yang didapatkan dari kredit investasi ini akan digunakan untuk melunasi seluruh utang yang dimiliki JARR ke Bank Mandiri atas dua fasilitas kredit agunan surat berharga dan Bank BPD Kalimantan Selatan atas fasilitas Collateral Credit.

JARR juga melaporkan transaksi ini telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2024.

Adapun hingga kuartal III/2024, JARR mencatatkan penjualan sebesar Rp2,63 triliun. Penjualan ini turun 14,90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,09 triliun.

Turunnya penjualan ini turut membuat beban pokok penjualan JARR turun 20,39% menjadi Rp2,33 triliun pada 9 bulan 2024, dari sebelumnya sebesar Rp2,93 triliun di akhir kuartal III/2023.

Akan tetapi, laba bruto JARR naik hingga 82,75% per akhir September 2024 menjadi Rp301,3 miliar, dari sebelumnya Rp164,8 miliar.

Laba bersih tahun berjalan JARR pun meningkat menjadi Rp155,34 miliar pada akhir kuartal III/2024. Laba bersih ini naik hingga 226,17% dibandingkan kuartal III/2023 yang sebesar Rp47,6 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi kembali terpilihnya Donald Trump dalam Pemilu AS pada 5 November mendatang dan dampaknya terhadap pasar menjadi perhatian lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Potensi kemenangan Trump tersebut mencuat di tengah isu-isu lain pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingginya utang, serta eskalasi perang.

Mengutip Reuters pada Senin (28/10/2024), kemenangan Trump dalam jajak pendapat baru-baru ini yang mengalahkan lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, menjadi bagian dari hampir setiap perbincangan di kalangan pejabat keuangan, gubernur bank sentral, dan kelompok masyarakat sipil yang menghadiri Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank di Washington, AS pekan lalu.

Di antara kekhawatiran tersebut adalah potensi Trump untuk mengubah sistem keuangan global dengan kenaikan tarif besar-besaran, penerbitan utang senilai triliunan dolar lebih banyak, dan pembalikan upaya untuk melawan perubahan iklim demi mendukung produksi energi bahan bakar fosil yang lebih banyak.

"Semua orang nampaknya khawatir dengan tingginya ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, dan kebijakan apa yang akan diambil di bawah presiden baru," kata Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda.

Gubernur bank sentral lainnya, yang tidak ingin disebutkan namanya, menggambarkan kekhawatiran tersebut dengan lebih blak-blakan: "Trump mulai merasa akan menang."

Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif 10% pada impor dari semua negara, dan 60% pada impor dari China. Hal ini akan berdampak pada rantai pasokan di seluruh dunia, sehingga kemungkinan besar akan memicu tindakan pembalasan dan meningkatkan biaya.

Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan bahwa hanya akan ada pihak yang dirugikan dalam perang dagang AS-Uni Eropa.

Selain itu, Trump juga berusaha memikat pemilih di AS dengan menawarkan berbagai keringanan pajak, mulai dari perpanjangan semua pemotongan pajak individu pada tahun 2017 hingga pengecualian pendapatan dari tip, upah lembur, dan tunjangan pensiun Jaminan Sosial.

Analis anggaran mengatakan hal ini akan menambah setidaknya US$7,5 triliun utang baru AS selama satu dekade, di luar pertumbuhan utang sebesar US$22 triliun yang sebelumnya diperkirakan oleh Kantor Anggaran Kongres hingga tahun 2034.

Sebaliknya, kemenangan Harris dipandang oleh para pejabat keuangan sebagai kelanjutan dari keterlibatan kembali Presiden Joe Biden dalam kerja sama multilateral selama empat tahun terakhir di bidang iklim, pajak perusahaan, keringanan utang, dan reformasi bank pembangunan. Rencana Harris juga kemungkinan akan meningkatkan utang, namun jauh lebih kecil dibandingkan rencana Trump.

Biden mempertahankan tarif yang diterapkan Trump sebelumnya pada impor baja, aluminium, dan barang-barang China. Biden juga menaikkan tarif secara tajam pada impor China di industri baru seperti kendaraan listrik dan tenaga surya.

Harris mendukung pendekatan yang "bertarget" ini dan mengecam rencana tarif Trump yang luas dan menganggapnya sebagai pajak konsumen sebesar US$4.000 untuk keluarga Amerika.

Pasar Bertaruh ke Trump

Pasar keuangan melihat kembalinya perdagangan Trump atau Trump Trade dalam aset mulai dari saham, bitcoin, hingga peso Meksiko yang bertaruh mendukung kemenangan Trump karena angka jajak pendapatnya meningkat.

Dolar telah mencatat kenaikan bulanan terbesarnya dalam dua setengah tahun terakhir, dengan indeks yang mengukur greenback terhadap mata uang utama, sejauh ini naik 3,6% pada Oktober 2024. Analis Standard Chartered Steve Englander mengaitkan 60% kenaikan dolar AS dengan prospek Trump yang lebih baik di pasar taruhan.

Kepala bank sentral Brazil Roberto Campos Neto mengatakan bahwa pertaruhan pasar yang pro-Trump sudah mempunyai dampak Inflasi terhadap suku bunga jangka panjang di negara yang sensitif terhadap dolar AS, dan menambahkan bahwa rencana fiskal Trump dan Harris mempunyai elemen inflasi.

Kekhawatiran mengenai perubahan kebijakan Trump dalam perdagangan dan pengeluaran muncul ketika IMF menyatakan bahwa perjuangan global melawan inflasi sebagian besar telah dimenangkan tanpa kehilangan lapangan kerja dalam jumlah besar, karena kekuatan AS mengimbangi kelemahan di China dan Eropa.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mendesak para pembuat kebijakan untuk mulai mengurangi tumpukan utang besar-besaran yang disebabkan oleh COVID-19 atau menghadapi masa depan dengan pertumbuhan rendah yang akan membuat masyarakat semakin tidak puas.

Ketika ditanya tentang dampak kembalinya Trump terhadap pertemuan tersebut dan saran kebijakan IMF, Georgieva mengatakan diskusi tersebut berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi yang ada.

"Sentimen dari keanggotaan ini adalah bahwa pemilu adalah untuk rakyat Amerika. Yang perlu kami identifikasi adalah apa saja tantangannya dan bagaimana IMF dapat mengatasi tantangan ini secara konstruktif," kata Georgieva.

Tekanan Mulai Muncul

Sementara itu, pemotongan suku bunga sebesar setengah poin yang dilakukan bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed) biasanya menandakan momen "Goldilocks" bagi pertumbuhan negara-negara berkembang seiring dengan meredanya kondisi pembiayaan dan tekanan inflasi mata uang.

Namun, defisit AS yang lebih besar di bawah kepemimpinan Trump telah menimbulkan kekhawatiran bahwa partai tersebut akan berakhir dengan cepat.

"Defisit yang lebih besar berarti meningkatnya utang, meningkatnya utang berarti suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi dan itu juga berarti dolar AS yang kuat," kata Menteri Keuangan Turki Mehmet Şimşek dalam sebuah acara di sela-sela pertemuan tersebut.

Şimşek melanjutkan, suku bunga jangka panjang yang tinggi di AS dan dolar yang kuat tidak memberikan manfaat yang baik bagi pasar negara berkembang.

Selain itu, kekhawatiran akan terjadinya perang dagang global yang menghambat pelonggaran tekanan inflasi tersebar luas.

"Jika satu negara mengenakan tarif, negara tersebut berasumsi bahwa negara lain tidak akan merespons dengan cara yang sama—[tetapi] jika negara lain merespons dengan mengenakan tarif di seluruh dunia dan dengan demikian terjadi kenaikan harga, proses disinflasi dapat menjadi tantangan bagi perekonomian dunia. bank sentral," kata Lesetja Kganyago, gubernur bank sentral Afrika Selatan.

Ketua komite pengarah IMF, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan, menekankan kerja sama di masa lalu dengan pemerintahan Partai Republik dan Demokrat AS, termasuk Trump. Menurutnya, mereka hanya perlu memastikan bahwa dialog tersebut berlanjut.

"Saya pikir kami berhasil mengatasi banyak hal, Covid dan ketegangan geopolitik dan segalanya. Setiap tantangan adalah kesempatan bagi kita untuk mengatur ulang diri kita sendiri untuk belajar menghadapinya," kata Menteri Keuangan Angola Vera Daves de Sousa.