Bisnis.com, JAKARTA— Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu) mengumumkan pengunduran diri Tan Glant Saputrahadi dari posisinya sebagai Direktur Utama.

Dia digantikan oleh Reza Perazi Armadi sebagai Direktur Utama yang telah disahkan melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler yang berlaku efektif pada 14 Oktober 2024.

Komisaris Utama (Independen) Batumbu Manggi Taruna Habir mengungkapkan apresiasinya terhadap dedikasi Tan Glant selama tiga tahun memimpin Batumbu, sekaligus menyambut baik penunjukkan Reza untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan yang baru.

“Di bawah kepemimpinan Glant, Batumbu telah berhasil menghadirkan solusi pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM di Indonesia, sekaligus secara konsisten membukukan pertumbuhan EBITDA bulanan perusahaan yang positif sampai dengan saat ini,” kata Manggi dalam keterangan resminya pada Rabu (16/10/2024).

Manggi mengatakan pencapaian tersebut berhasil membawa Batumbu menjadi perusahaan dengan performa bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Dia yakin Reza akan membawa Batumbu menjadi lebih dari sekadar platform pembiayaan, tetapi tumbuh menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha di seluruh jaringan rantai pasok, sebagai bagian dari Validus.

Reza sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Batumbu. Dia memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun di industri perbankan nasional, dengan keahlian yang luas di bidang UMKM dan layanan keuangan untuk manajemen rantai pasok. Reza bergabung dengan Batumbu pada awal 2020 sebagai Chief Business Development Officer di tengah masa pandemi.

Selain itu, Paulus Adinata Widia diangkat sebagai Wakil Direktur Utama dan Mochamad Tommy Hersyaputera sebagai Direktur. Dalam jajaran Dewan Komisaris, Pemegang Saham juga mengesahkan pengangkatan Hermanto Freddy Baton Hutasoit sebagai Komisaris.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Batumbu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen): Manggi Taruna Habir

Komisaris: Hermanto Freddy Baton Hutasoit

Dewan Direksi:

Direktur Utama: Reza Perazi Armadi

Wakil Direktur Utama: Paulus Adinata Widia

Direktur: Mochamad Tommy Hersyaputera

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor primer yang terdiri dari pertambangan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan selalu menjadi sektor dengan realisasi investasi terendah selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa sektor primer selalu kalah saing dari sektor manufaktur (sekunder) dan sektor infrastruktur-jasa (tersier) dari 2014 hingga 2024.

Perinciannya yaitu pada 2014 realisasi investasi sebesar Rp463,1 triliun, terdiri dari sektor primer Rp91,7 triliun, sektor sekunder Rp199,1 triliun, dan sektor tersier Rp172,3 triliun.

Lalu pada 2015, realisasi investasi sebesar Rp545,4 triliun, terdiri dari sektor primer Rp95 triliun, sektor sekunder Rp236 triliun, dan sektor tersier Rp214,4 triliun.

Pada 2016, realisasi investasi sebesar Rp612,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp89 triliun, sektor sekunder Rp335,8 triliun dan sektor tersier Rp188 triliun.

Pada 2017, realisasi investasi sebesar Rp692,8 triliun, terdiri dari sektor primer Rp124,7 triliun, sektor sekunder Rp274,8 triliun, dan sektor tersier Rp293,3 triliun.

Pada 2018, realisasi investasi sebesar Rp721,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp132,1 triliun, sektor sekunder Rp222,3 triliun, sektor tersier Rp366,9 triliun.

Pada 2019, realisasi investasi sebesar Rp809,6 triliun, terdiri dari sektor primer Rp128,3 triliun, sektor sekunder Rp216 triliun, dan sektor tersier Rp465,3 triliun.

Perbesar

Petani melakukan penyemprotan anti hama terhadap tanaman padi yang baru ditanama di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/10/2024). Bisnis/Paulus Tandi Bone

Pada 2020, realisasi investasi sebesar Rp826,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp94,8 triliun, sektor sekunder Rp272,9 triliun, dan sektor tersier Rp458,6 triliun.

Pada 2021, realisasi investasi sebesar Rp901 triliun, terdiri dari sektor primer Rp133,3 triliun, sektor sekunder Rp325,4 triliun, dan sektor tersier Rp442,3 triliun.

Pada 2022, realisasi investasi sebesar Rp1.207,2 triliun, terdiri dari sektor primer Rp212,6 triliun, sektor sekunder Rp497,7 triliun, dan sektor tersier Rp496,9 triliun.

Pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp1.418,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp255,5 triliun, sektor sekunder Rp596,3 triliun, dan sektor tersier Rp567,1 triliun.

Pada Januari—September 2024, realisasi investasi sebesar Rp1.261,43 triliun, terdiri dari sektor primer Rp221,8 triliun, sektor sekunder Rp515,7 triliun, dan sektor tersier Rp523,8 triliun.

Artinya, hampir setiap tahunnya sektor primer berkontribusi kurang dari 20% dari total realisasi investasi. Para investor baik asing maupun dalam negeri lebih memilih menanamkan modal ke sektor sekunder dan tersier.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat bahwa sektor primer tampak lesu beberapa tahun terakhir. Menurutnya, permintaan pasar yang menurun turut berdampak negatif ke sektor primer.

"Primer ini agak sedikit terganggu. Saya kira juga ada faktor pasar turut mempengaruhi," jelas Tauhid kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Dia mendorong agar pemerintah lebih konsisten ke depannya. Padahal, pemerintah kerap berjanji memodernisasi pertanian dan semacamnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menggelar Learning Festival 2024, sebuah acara untuk mendorong peningkatan kompetensi dan inovasi karyawan melalui berbagai rangkaian kegiatan yang inspiratif.

Acara ini berlangsung selama lima hari, mulai dari 7 hingga 11 Oktober 2024, dengan format hybrid, yaitu secara offline di Ballroom Menara PNM dan online yang diikuti oleh Insan PNM di seluruh Indonesia. Lebih dari 5.000 karyawan milenial dan gen z tergabung dalam ekosistem belajar yang fresh ini.

PNM Learning Festival 2024 menghadirkan berbagai sesi menarik, termasuk Meet The Expert, Clash of The Partner Trainers, The Last of Us, Bring it On, dan The Scavenger Hunt. Setiap kegiatan dirancang untuk membantu karyawan mengenali kompetensi dan nilai diri, serta mendorong inovasi yang mendukung pekerjaan sehari-hari.

Direktur Operasional PNM Sunar Basuki memberikan semangat bagi anak-anak muda di PNM untuk terus menantang diri menciptakan inovasi dan berkarya. Ia berharap Insan PNM memanfaatkan seluruh sesi yang ada dan memetik pembelajaran berharga bagi kehidupan maupun pekerjaan.

“Besar harapan kami seluruh Insan PNM dapat memanfaatkan momentum belajar yang ringan dan menyenangkan seperti yang disajikan dalam Learning Festival. Mari tingkatkan kompetensi dan motivasi, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan terus memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan,” papar Sunar saat pembukaan acara tersebut di Ballroom Menara PNM.

Dengan harapan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, menyenangkan dan inklusif, PNM Learning Festival 2024 mengundang semua pihak untuk berpartisipasi dalam merayakan pendidikan yang berkelanjutan.

Acara ini juga diharapkan dapat menjadi platform bagi BUMN untuk berbagi praktik terbaik, inovasi pembelajaran, serta strategi pengembangan sumber daya manusia yang efektif.

“Yang tidak kalah penting adalah mendorong kolaborasi yang lebih erat dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan ekonomi terbaru yang diambil China mencerminkan upaya strategis untuk menstabilkan perekonomian domestiknya sekaligus memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara dan sekitarnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China telah menerapkan reformasi moneter dan fiskal yang signifikan untuk mengatasi tantangan ekonomi di dalam negeri dan memperkuat posisinya sebagai penopang stabilitas ekonomi regional.

Pada pertemuan Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China pada 26 September 2024, ditegaskan pentingnya langkah-langkah strategis seperti penurunan rasio cadangan wajib (RRR) dan penyesuaian suku bunga hipotek untuk mendorong pemulihan sektor properti serta meningkatkan ketahanan finansial.

Penyesuaian kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi dinamika ekonomi di kawasan dan menciptakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk lebih terintegrasi dengan kebijakan ekonomi China dan mengeksplorasi kerja sama yang saling menguntungkan.

Langkah China yang menyuntikkan sekitar 1 triliun yuan (US$141,82 miliar) ke dalam sistem keuangannya melalui penurunan RRR sebesar 0,5% menunjukkan tekad untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Upaya ini memperkuat stabilitas pasar keuangan China dan menyampaikan pesan kepada mitra-mitra regional bahwa Beijing berkomitmen untuk menjaga jalur pertumbuhan yang stabil meskipun dihadapkan pada tantangan internal maupun eksternal.

Dampak dari kebijakan ini terbukti nyata, terlihat dari kenaikan Indeks Komposit Shanghai sebesar 4,59%, Indeks Komponen Shenzhen sebesar 9,17%, dan ChiNext—yang berfokus pada sektor teknologi—melonjak hingga 17,25% setelah pembukaan kembali pascalibur Hari Nasional.

Volume perdagangan gabungan di bursa Shanghai dan Shenzhen mencapai rekor 3,45 triliun yuan (US$490 miliar), melebihi puncak sebelumnya sebesar 2,6 triliun yuan, yang mencerminkan efektivitas kebijakan regulasi China dalam memulihkan kepercayaan investor dan mendorong aktivitas ekonomi.

Langkah China untuk mengatasi masalah di pasar properti—sektor yang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir—juga sangat penting. Penurunan rasio uang muka minimum untuk pembelian rumah kedua dari 25% menjadi 15% dan penyesuaian suku bunga hipotek untuk kredit yang sudah ada diharapkan dapat meringankan beban keuangan sekitar 50 juta rumah tangga, dengan potensi penghematan tahunan sekitar 150 miliar yuan.

Langkah-langkah ini dirancang untuk menstabilkan sektor properti, yang tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi China. Dengan menghidupkan kembali sektor ini, Beijing tak hanya berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga membangun fondasi stabilitas regional yang lebih kokoh. Ekonomi China yang stabil akan memberikan landasan kuat bagi kerja sama ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan di kawasan.

Pemulihan ekonomi China juga membawa peluang besar bagi Asia Tenggara. Kebangkitan pasar saham China (A-share) telah meningkatkan minat investor global, yang diperkirakan akan mengarah pada peningkatan aliran modal ke pasar-pasar Asia Tenggara. Hal ini sangat penting bagi negara-negara seperti Indonesia yang selama ini menjadi penerima utama investasi asing dari China. Proyek infrastruktur seperti Kereta Api China-Laos, yang telah memfasilitasi pengangkutan lebih dari 10 juta ton kargo sejak mulai beroperasi pada Desember 2021, menunjukkan keterlibatan aktif China dalam meningkatkan konektivitas dan perdagangan regional. Pengembangan Mohan di Provinsi Yunnan sebagai pusat transportasi utama menunjukkan komitmen China dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan dan menyediakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk lebih mempererat hubungan ekonomi dengan Beijing.

Di samping itu, dominasi China dalam perdagangan global makin mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama dalam perekonomian kawasan. Pada tahun 2023, total perdagangan barang China mencapai US$5,9 triliun, yang menyumbang 12,4% dari total perdagangan global. Selama tujuh tahun berturut-turut, China berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara perdagangan terbesar dunia, menegaskan pengaruhnya yang signifikan terhadap dinamika perdagangan regional. Perdagangan jasa China juga mengalami pertumbuhan pesat, menempati peringkat keempat dunia dengan volume ekspor dan impor mencapai US$933,1 miliar. Data ini memperlihatkan pentingnya bagi negara-negara seperti Indonesia untuk makin selaras dengan strategi ekonomi China, terutama dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), guna memanfaatkan peluang perdagangan yang makin luas dan mengakses pasar-pasar baru di dalam jaringan ekonomi China yang besar.

Penguatan hubungan ekonomi antara China dan Asia Tenggara dapat dijelaskan melalui teori ketergantungan kompleks (complex interdependence theory). Teori ini menyatakan bahwa makin terhubungnya negara-negara melalui hubungan ekonomi, sosial, dan politik, makin tinggi pula biaya konflik yang harus ditanggung dan makin jelas manfaat dari kerja sama tersebut. Paradigma ini menjelaskan mengapa negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, dapat mengambil manfaat dari integrasi yang lebih dalam dengan strategi ekonomi China untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan regional. Dengan mengadopsi model ketergantungan ini, ekonomi regional dapat mengurangi risiko ketidakstabilan dan mendorong pertumbuhan bersama yang menguntungkan semua pihak.

Namun, penguatan hubungan ekonomi dengan China juga memunculkan tantangan tersendiri. Ketergantungan yang makin kuat pada ekonomi China berarti bahwa setiap perubahan kebijakan atau kinerja ekonomi China akan berdampak besar pada seluruh kawasan Asia Tenggara. Risiko ketergantungan yang berlebihan terhadap modal dan investasi China sangat besar, terutama bagi Indonesia yang menjadi penerima utama investasi China di sektor infrastruktur, manufaktur, dan real estate. Inisiatif proaktif China untuk menstabilkan pasar keuangan dan propertinya—seperti penerbitan obligasi pemerintah jangka panjang dan obligasi khusus pemerintah daerah—menunjukkan dedikasi terhadap stabilitas regional, yang menunjukkan bahwa China tidak hanya fokus pada pertumbuhan internal, tetapi juga mempertimbangkan dampak lebih luas di kawasan.

Arus modal China yang terus meningkat ke Asia Tenggara memberikan dukungan penting bagi proyek-proyek pembangunan. Namun, hal ini juga berpotensi menekan industri lokal dan menghambat upaya untuk meningkatkan kapasitas domestik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa investasi China terintegrasi ke dalam prioritas pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang dan ketahanan ekonomi. Ini bisa dicapai dengan menerapkan kerangka regulasi yang mendorong kolaborasi, transfer teknologi, dan usaha patungan sehingga perusahaan lokal dapat memanfaatkan investasi China tanpa kehilangan kendali atas aset dan sektor strategis.

Untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari pemulihan ekonomi China, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya perlu mengadopsi pendekatan proaktif yang mengharmoniskan integrasi ekonomi dengan diversifikasi kemitraan global. Memperkuat daya saing ekonomi domestik melalui reformasi struktural di sektor-sektor utama—seperti manufaktur, teknologi, dan jasa—akan memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer dan menempatkan dirinya sebagai bagian penting dari rantai pasok global. Strategi ini akan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global dan memperkuat daya tahan ekonominya.

Peran Asean sebagai forum diplomasi kolektif juga harus dimaksimalkan. Dengan mengadopsi sikap yang kohesif dalam berdialog dengan China, Asean dapat memastikan bahwa setiap kesepakatan regional, termasuk yang berada dalam kerangka BRI, sejalan dengan tujuan pembangunan anggotanya dan mendorong pertumbuhan yang berkeadilan di seluruh kawasan. Sikap bersama ini akan menyeimbangkan interaksi ekonomi antara China dan Asia Tenggara, serta mencegah ketergantungan berlebihan pada investasi China oleh negara manapun.

Regulasi finansial dan stabilitas ekonomi menjadi elemen penting dalam strategi ini. Para pembuat kebijakan di Indonesia harus memprioritaskan pembangunan institusi keuangan yang kuat dan kerangka regulasi yang mampu mengelola aliran modal China secara efektif sambil meminimalkan risiko yang terkait dengan volatilitas arus modal. Pengawasan keuangan yang lebih baik dan penerapan manajemen risiko yang cermat akan membantu Indonesia mengatasi guncangan ekonomi yang mungkin muncul dari perubahan kebijakan ekonomi China.

Sebagai penutup, perubahan kebijakan ekonomi China baru-baru ini memberikan peluang yang besar bagi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka dengan China yang sedang bangkit kembali. Respons negara-negara Asia Tenggara juga harus bersifat pragmatis dan dirancang dengan cermat, agar dapat mendorong integrasi yang lebih dalam dengan China tanpa kehilangan kemandirian strategis. Seiring dengan prediksi pertumbuhan ekonomi China yang akan kembali meningkat, negara-negara Asia Tenggara dapat mempererat kerja sama mereka dengan raksasa ekonomi ini, yang berkomitmen terhadap kesejahteraan bersama dan pembangunan regional yang stabil.

Bisnis.com, JAKARTA -Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meragukan independensi lembaga pelindungan data pribadi yang diperkirakan hadir setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser. Selama masa transisi 6-12 bulan, lembaga tersebut bakal di bawah kendali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa pembentukan Lembaga PDP akan disahkan pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Lembaga tersebut, nantinya akan diletakan sebagai satu unit di Kemenkominfo, dengan masa transisi 6 bulan sampai 1 tahun hingga kemudian menjadi badan tersendiri.

Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar menuturkan sangat sulit untuk berharap lembaga tersebut akan betul-betul terbentuk segera, mengingat ketentuan Pasal 58 UU PDP, yang mengamanatkan bahwa pembentukan lembaga PDP mengharuskan melalui payung legalitas Peraturan Presiden.

“Oleh karenanya hampir pasti, pembentukan lembaga ini baru bisa dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, sekaligus juga menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah tentang implementasi UU PDP,” kata Wahyu dalam keteranganya, Kamis (17/10/2024).

Wahyu menuturkan kehadiran Lembaga PDP sangat penting sebagai dasar pengimplementasian UU PDP. Sebab, tanpa adanya lembaga PDP yang kuat, UU PDP akan sulit diimplementasikan secara efektif, termasuk dalam menjamin perlindungan hak-hak subjek data.

Dirinya mengatakan, seharusnya lembaga PDP ini didesain sebagai sebuah otoritas independen, baik secara kedudukan, kelembagaan, tugas dan fungsi, hingga penganggaran.

“Akan tetapi, proses politik dalam pembahasan UU PDP telah menempatkan lembaga ini sebagai bagian dari institusi pemerintah, dimana pemerintah berperan dalam penyelenggaraan PDP, melalui pembentukan sebuah lembaga yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Presiden,” ucapnya.

Wahyu menyebut, dengan posisi Lembaga PDP yang nantinya berada dibawah Kementerian membuat adanya pesimisme terkait dengan ketegasan lembaga ini dalam menegakkan kepatuhan PDP dari sesama instansi pemerintah.

Maka dari itu, Wahyu mengatakan seharusnya Lembaga PDP bukan berada dibawah naungan Kementerian. Namun, dapat dimasukan dalam kualifikasi lembaga pemerintah lainnya yang memungkinkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Artinya lembaga ini langsung berada di bawah Presiden, untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang pelindungan data pribadi, mulai dari fungsi regulasi, pengawasan, penegakan hukum administratif, dan fasilitasi sengketa di luar pengadilan,” ucap Wahyu.

Sebelumnya, Kemenkominfo menegaskan bahwa UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, jika menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Sebagaimana diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Dengan demikian, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mencatatkan rugi bersih sebesar Rp3 triliun hingga kuartal III/2024 akibat beban keuangan yang meningkat.

Melansir laporan keuangan akhir September 2024 yang dikutip Kamis (17/10/2024), WSKT mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp6,78 triliun sepanjang Januari-September 2024.

Realisasi itu turun 13,22% secara tahunan disebabkan oleh pendapatan segmen jasa konstruksi yang terkoreksi 24,76% year on year (YoY), atau dari posisi Rp6,31 triliun menjadi Rp4,75 triliun.

Seiring dengan pendapatan yang menurun, beban pokok Waskita turut mengalami koreksi sebesar 18,32% YoY menjadi Rp5,75 triliun.

Hal tersebut membuat emiten BUMN Karya ini mencetak laba kotor senilai Rp1,03 triliun per kuartal III/2024. Jumlah tersebut meningkat 33,18% dari tahun sebelumnya.

Namun, setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, WSKT menorehkan rugi bersih Rp3 triliun atau naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp2,83 triliun. Rugi per saham juga meningkat dari sebelumnya Rp98,39 menjadi Rp104,22.

Salah satu penyebab tergerusnya laba Waskita datang dari beban keuangan yang mencapai Rp3,45 triliun sepanjang Januari – September 2024. Beban ini meningkat 9,13% YoY dari posisi sebelumnya yakni Rp3,16 triliun.

Selain itu, bagian rugi bersih yang berasal dari entitas asosiasi dan ventura bersama juga mengalami kenaikan dari Rp226,79 miliar menjadi Rp304,09 miliar per kuartal III/2024.

Dari sisi neraca keuangan, WSKT membukukan total aset Rp88,67 triliun hingga akhir September 2024 atau menguap 7,24% year to date (YtD). Liabilitas juga turun 4,06% YtD menjadi Rp80,58 triliun, sedangkan ekuitas ambles 30,26% YtD ke Rp8,09 triliun.

Arus kas setara kas perseroan pada akhir periode September 2024 tercatat mencapai Rp1,36 triliun, atau turun secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp1,51 triliun.

Dalam perkembangan terkini, PT Pemerintah Efek Indonesia atau Pefindo menyematkan peringkat idSD atau selective default kepada Waskita akibat belum membayar utang obligasi dengan nilai mencapai Rp1,36 triliun.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menjelaskan bahwa hasil pemeringkatan tersebut dikarenakan perseroan belum menyelesaikan pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B Tahun 2019.

“Pefindo menyatakan bahwa peringkat perusahaan dapat ditingkatkan ketika Waskita berhasil menyelesaikan restrukturisasi obligasi dan menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial secara berkelanjutan,” ujarnya.

Terkait penyelesaian utang itu, Hanugroho mengatakan perseroan terus berupaya membuka jalur komunikasi intensif kepada pemegang obligasi agar dapat mencapai kesepakatan bersama dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) selanjutnya.

Perseroan telah menggelar RUPO terkait Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 pada 4 Oktober 2024. Namun, pemegang obligasi tidak menyepakati skema perubahan perjanjian yang diusulkan WSKT.

Bisnis.com, JAKARTA – Tren deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut hingga September 2024 menjadi sinyal penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

Pelemahan daya beli ini pun menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pelaku ekonomi karena memiliki efek berantai dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika ada krisis atau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik.

Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra pandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Efek Berantai

Deflasi dan pelemahan daya beli juga berisiko memengaruhi sektor lain seperti perbankan, terutama pada penyaluran kredit. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan permintaan kredit melambat, baik untuk konsumsi maupun investasi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan deflasi secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada kinerja bisnis bank. Dia menyebut deflasi berdampak salah satunya pada permintaan kredit.

“Adapun dari sisi permintaan kredit, ketika deflasi terjadi menggambarkan bahwa daya beli itu rendah. Jadi ketika daya beli rendah, artinya masyarakat menurunkan konsumsinya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa penurunan pendapatan bisa menjadi bahaya serius bagi perbankan karena dapat memicu kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL).

Akan tetapi, kata Abdul apabila disoroti secara kasus per kasus, di mana deflasi terjadi lantaran masyarakat mengerem belanja, sebaliknya kondisi ini bisa memperbaiki kemampuan dalam membayar cicilant

“Berarti harus dapat dilihat dua persepsi, persepsi makronya dan persepsi individunya. Tapi saya lebih kepada melihat dari sisi makronya sih bahwa deflasi itu karena daya beli masyarakat yang turun. Jadi orang enggak punya duit untuk belanja,” tandasnya.

Sementara itu, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman dalam risetnya memperkirakan penurunan 4%—5% daya beli kelas menengah, berdampak negatif pada beragam variabel ekonomi di Indonesia, yang pada akhirnya juga berimbas negatif pada lini bisnis asuransi.

"Jadi penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%—5% itu dampaknya ternyata lebih besar ke asuransi umum daripada asuransi jiwa," kata Ibrahim di acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dari hitungannya, untuk penurunan 4%—5% daya beli kelas menengah akan berdampak negatif sebesar 39%—49% penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang berimbas pada penurunan sekitar 5%—6% pada asuransi properti.

Penurunan daya beli juga berdampak sebesar 65%—81% penjualan kendaraan bermotor yang berimbas sebesar 6%—7% terhadap asuransi kendaraan bermotor. Dampak lainnya adalah sebesar 2%—3% bagi populasi masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang membawa dampak sebesar 12%—15% asuransi kecelakaan pribadi.

Terakhir, penurunan daya beli masyarkat kelas menengah sebesar 4%—5% juga membawa dampak sebesar 8%—10% penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berimbas sebesar 15%—19% pada asuransi kredit.

Di sisi lain, terjadi peningkatan piutang pembiayaan Buy Now Pay Later atau layanan paylater dari perusahaan pembiayaan di saat daya beli masyarakat turun.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dari Juni hingga Agustus 2024 piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan konsisten mencetak pertumbuhan dua digit. Masing-masing tumbuh 47,81% (year on year/YoY) menjadi Rp7,24 triliun, kemudian tumbuh 73,55% (YoY) menjadi Rp7,81 triliun, dan kembali tumbuh 89,20% (YoY) menjadi Rp7,99 triliun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda khawatir hal ini akan menjadi bom waktu terhadap batas aman rasio kredit macet atau non performing financing (NPF).

Meski begitu, NPF relatif tetap terjaga di bawah ambang batas sesuai ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%.

"Namun demikian, terdapat potensi nilai NPF bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan habisnya tabungan nasabah. Ketika sudah tidak ada biaya pembayaran cicilan, yang terjadi adalah pembayaran cicilan jadi macet. Maka potensi gagal bayar juga bisa lebih tinggi ke depan," kata Huda kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Penopang Daya Beli

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

Menurutnya, perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong optimal hingga akhir 2024 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan tersebut kata dia salah satunya adalah pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.

"Insentif diberikan mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah," jelasnya melalui keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, kebijakan lain yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kelas menengah adalah subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) melalui anak usaha PT Global Onkolab Farma (GOF) meresmikan pabrik radioisotop, khususnya Fluorodeoxyglucose (FGD), untuk deteksi dini penyakit kanker.

Pabrik radioisotop tersebut secara langsung diresmikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (15/10/2024).

Presiden Direktur Kalbe Farma Irawati Setiady mengatakan pembangunan pabrik radioisotop dalam negeri merupakan bagian dari komitmen Kalbe untuk terus meningkatkan akses kesehatan yang semakin terjangkau bagi masyarakat, terutama dalam deteksi penyakit kanker.

"Radioisotop produksi dalam negeri ini merupakan wujud kontribusi perusahaan untuk kemandirian kesehatan nasional serta meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik," katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Irawati mengatakan bahwa pabrik radioisotop yang memproduksi Fluorodeoxyglucose (FGD) ini sangat diperlukan untuk menunjang layanan pemeriksaan Positron Emission Tomography and Computed Tomography Scanning (PET/CT-Scan) yang ada di rumah sakit.

Dia berharap produksi radioisotop KLBF dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam pemeriksaan PET/CT-Scan sekaligus membantu memperluas akses ke lebih banyak pasien kanker untuk menjalani terapi kanker secara komprehensif.

Saat ini, fasilitas produksi radiofarmaka dalam negeri dinilai masih sangat terbatas sedangkan kebutuhannya semakin tinggi. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada waktu tunggu yang lama bagi pasien dalam memperoleh layanan diagnosis PET-Scan, dan berimbas pada sebagian pasien memilih untuk pergi ke luar negeri hanya untuk menjalani layanan tersebut.

"Kalbe mendukung penuh upaya transformasi ini dengan membangun fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka," ujarnya.

PT Global Onkolab Farma juga fokus pada pengembangan dan produksi berbagai macam obat kanker, termasuk obat resep dan terapi pendukung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kini semakin banyak toko atau merchant, juga pedagang yang hanya menerima pembayaran nontunai, seiring perkembangan sistem pembayaran digital. Banyak gerai yang kemudian menolak pembayaran secara tunai dengan uang kertas atau logam.

Publik pun bertanya-tanya, apakah boleh gerai atau merchant menolak pembayaran uang tunai? Apakah boleh transaksi hanya berlaku nontunai atau cashless only?

Rupanya, praktik tersebut bertentangan dengan undang-undang. Seluruh transaksi dengan alat pembayaran yang sah harus diterima, baik yang dibayarkan secara tunai, melalui kartu kredit/debit, atau melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono menjelaskan bahwa ketentuan itu sesuai dengan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7/2011 tentang Mata Uang, yakni setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI.

Menurut Doni, cara pembayaran tunai maupun digital seperti melalui QRIS pada dasarnya tetaplah transaksi rupiah, sehingga tidak boleh ada pembatasan atas transaksi tersebut.

"Jelas-jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI. Sehingga, pada prinsipnya, sebenarnya kan uang tunai dan nontunai itu cara bayar, tetap itu dalam bentuk rupiah," ujar Doni dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (16/10/2024).

Doni juga menyatakan bahwa penolakan transaksi tunai atau pembatasan transaksi hanya dengan cara tertentu masih marak terjadi. BI juga terus mendapatkan pertanyaan yang sama dari masyarakat terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, Bank Indonesia terus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa uang tunai tetap merupakan alat pembayaran yang sah.

"Walaupun BI mendorong digitalisasi, tetapi wajib merchant itu menerima uang rupiah dalam bentuk fisik ... Tentunya kami mengharapkan semua merchant tetap menerima uang tunai," ujar Doni.

BI juga menegaskan bahwa bank sentral tetap mencetak uang kartal yang berkualitas untuk mendukung aktivitas perekonomian. Saat ini, pencetakan uang kartal tumbuh hingga 7%, sementara jumlah uang kartal yang diedarkan tercatat tumbuh 9,96% menjadi Rp1.057,5 triliun.

"Merchant itu tetap diwajibkan untuk menerima uang cash," ujar Doni.

Konten Premium

Menilik Asa Swasembada Pangan Prabowo di Tengah Banjir Impor Beras

Siap-siap Rekor Harga Baru Emas Jelang Pilpres AS

Curi Start Investor Raksasa di Saham Bank Jumbo BBCA, BBRI Cs

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (17/10/2024), menyentuh level Rp15.557 per dolar AS. Rupiah dibuka melemah bersamaan dengan mata uang Asia lainnya.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,30% atau 47 poin ke level Rp15.557. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,09% ke level 103,49.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya seperti yen Jepang naik 0,18%, dolar Hong Kong turun 0,02%, won Korea Selatan turun 0,02%, dan yuan China menguat 0,01%.

Kemudian rupee India menguat 0,05%, dolar Singapura menguat 0,19%, peso Filipina naik 0,20%, ringgit Malaysia melemah 0,05%, dan baht Thailand yang dibuka menguat 0,03%.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan keputusan mempertahankan BI rate 6% ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun, dari luar negeri, pergerakan rupiah terjadi seiring dengan data AS yang menunjukkan ekonomi tangguh. Sementara, inflasi AS pada September 2024 naik sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan, yang menyebabkan para pedagang memangkas taruhannya pada pemangkasan suku bunga besar lebih lanjut dari The Fed.

Para pedagang telah menetapkan peluang hampir 100% untuk pemangkasan 25 basis poin pada November 2024.

Kemudian, China mungkin akan mengumpulkan tambahan 6 triliun yuan China atau setara US$850 miliar dari obligasi khusus selama tiga tahun untuk merangsang ekonomi yang sedang lesu.

Laporan ekonomi yang lemah dari China juga semakin memperkuat kasus untuk lebih banyak dukungan pemerintah, karena pertumbuhan ekspor utama negara itu turun tajam, sementara disinflasi berlanjut pada September 2024.

Untuk perdagangan hari ini, Kamis (17/10/2024), Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah ditutup menguat di rentang Rp15.410-Rp15.530.

Lalu, berapa kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (17/10/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.508 dan harga jual sebesar Rp15.528 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.415 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.715 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.01 WIB masing-masing sebesar Rp15.469 dan Rp15.559 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.390 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.640 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.00 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.540 dan harga jual sebesar Rp15.560 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.521 dan Rp15.541.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.390 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.690 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan menghadapi tantangan serius berupa banjir impor beras. Ketergantungan Indonesia terhadap beras dari luar negeri terus meningkat.

Menjelang masa pemerintahan baru Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka menguat sejalan dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (17/10/2024). Penguatan tersebut ditopang saham SMGR, BRPT hingga BRIS.

Melansir Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka naik 0,27% menuju level 599,73. Secara terperinci, sebanyak 14 saham meningkat, 4 terkoreksi, dan 9 saham stagnan.

Saham yang naik, antara lain PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) sebesar 1,15% menjadi Rp4.380 per saham. Selanjutnya, ada saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) yang menguat 1% menuju Rp1.010.

Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut meningkat sebesar 0,72% menuju Rp10.550, dan saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) naik 0,66% menjadi Rp3.040 per saham.

Adapun, saham yang turun di antaranya PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) sebesar 0,82% ke Rp4.860, PT AKR Corporindo turun 0,67% menjadi Rp1.490, dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) melemah 0,28% ke Rp1.790.

Di sisi lain, IHSG naik 0,19% atau 14,30 poin menuju 7.663,24 sesaat setelah pembukaan. Pada hari ini, IHSG dibuka pada level 7.648,41 dan sempat bergerak ke posisi 7.671,07.

Tercatat, sebanyak 205 saham menguat, 97 saham menurun, dan 183 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp12.815,54 triliun.

Indeks komposit diperkirakan berpotensi breakout resistance garis MA20 dengan volume rendah pada level 7.649 pada hari ini.

Analis dari RHB Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi mengatakan gerak IHSG kini berada di kisaran 7.500–7.700. Meski berpeluang terkoreksi secara teknikal, selama di atas garis MA20, indeks berpotensi rebound dan mengonfirmasi fase bullish.

“Namun, jika kembali breakdown garis MA20 maka IHSG berpeluang untuk kembali melakukan koreksi dan menguji support garis MA5,” ujarnya dalam publikasi riset harian.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.