Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) mengumumkan telah berhasil mengendalikan kebakaran pada fasilitas pengolahan asam sulfat di smelter Gresik, Jawa Timur pada Senin (14/10/2024) malam ini.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan Tim tanggap darurat PTFI telah bergerak cepat untuk menangani. Dalam waktu relatif singkat, dukungan dari lembaga/perusahaan dan pemerintah daerah di Gresik telah tiba untuk membantu dan tetap berada di lokasi untuk bersama memantau situasi.

"Seluruh karyawan telah dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan. Keselamatan seluruh karyawan adalah prioritas utama kami," kata Katri Krisnati dalam rilis resmi, Senin (14/10/2024).

Katri juga menambahkan, pihaknya akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan evaluasi terkait penyebab utama kejadian ini setelah area di unit ini aman untuk dimasuki.

Sebelumnya, fasiltas pengolahan asam sulfat pada smelter PTFI terbakar pada Senin (14/10/2024) pukul 17.45 WIB.

"Telah terjadi kebakaran di pabrik asam sulfat smelter PTFI di KEK Gresik, pada Senin, 14 Oktober 2024 pukul 17.45 WIB," kata Katri.

Adapun, smelter Freeport tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (23/9/2024).

Smelter yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur itu diklaim memiliki design single line terbesar di dunia. Fasilitas pemurnian tembaga itu sudah memulai tahap commissioning pada Juni 2024 dan produksi perdana pada Agustus 2024.

Smelter Freeport ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE tersebut telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejak mencatatkan transaksi gemilang pada 2021, kinerja perdagangan aset kripto di Tanah Air gagal menunjukkan hasil impresif. Pemerintah berdalih, lunglainya transaksi aset kripto disebabkan fenomena siklis yang melekat kepada industri tersebut, termasuk crypto winter.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan menjelaskan ada gejala berulang dalam perdagangan aset kripto yang dikenal dengan istilah crypto winter, di mana transaksi cenderung rendah setelah mencapai nilai tertinggi.

Tidak terkecuali, kata Kasan, penurunan yang terjadi pada periode 2022 – 2023. Dalam kurun tersebut, nilai transaksi menurun dari Rp859,4 triliun pada 2021 menjadi Rp306,4 triliun pada 2022, dan hanya Rp149 triliun pada 2023.

“Transaksi aset kripto mengalami penurunan mulai menurun pada 2022 sampai 2023. Hal ini karena dalam perdagangan aset kripto, terdapat yang dikenal dengan crypto winter, yaitu nilai transaksi cenderung rendah setelah mencapai nilai tertinggi,” ucapnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Dalam peredaran ini, kata Kasan, transaksi aset kripto tertinggi di pasar domestik terjadi pada 2021. Sebab, pada periode di tengah-tengah pandemi Covid-19 tersebut aset kripto menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Lazimnya fenomena musiman, fase rebound perdagangan aset kripto di Tanah Air pun diyakini tinggal menunggu waktu. Dalam hal ini, pemerintah percaya musim crypto winter di Indonesia sudah mendekati babak akhir.

Bahkan, Kasan optimistis nilai transaksi pasar fisik aset kripto tahun ini bisa meroket hingga 300% - 400% dibandingkan dengan 2023. Jika dikalkukasi, maka nilai transaksi sepanjang 2024 berpotensi berada di kisaran Rp596 triliun.

Sepanjang periode Januari – Agustus 2024, Bappebti mencatat transaksi perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia sudah menyentuh angka Rp393,01 triliun.

Untuk merealisasikan target tersebut, Bappebti menyiapkan sederet langkah strategis. Meliputi, penguatan regulasi seperti pengembangan produk dan kelembagaan; pembentukan ekosistem aset kripto seperti bursa, kliring, depository yang terintegrasi dan berjalan sesuai aturan.

Mendorong calon pedagang pasar fisik aset kripto (CPFAK) segera menjadi PFAK; ⁠penguatan literasi bagi masyarakat, di antaranya terkait dengan mekanisme transaksi aset kripto yang sehat.

⁠Lalu, menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Agung dalam optimalisasi pemulihan aset dan penanganan barang bukti berupa aset kripto dalam perkara tindak pidana umum.

Dilanjutkan dengan penguatan peran pengawasan berbasis teknologi informasi di mana Bappebti menjadi bagian penting dalam Satgas Pasti bersama 11 kementerian/ lembaga lain, serta Financial Action Task Force (FATF) di dunia.

Kemudian, penguatan peran Komite Aset Kripto untuk pengembangan industri aset kripto di Indonesia; berikut dengan upaya mendorong pengembangan produk yang ditransaksikan di Bursa Kripto Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah modus penipuan terbaru. Masyarakat dihimbau waspada atas penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan terdapat beberapa cara penipuan yang kini marak, seperti pengelabuan (phising), penyaruan (spoofing), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai Ditjen Pajak, hingga penipuan rekrutmen Pajak.

Dwi mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis apabila mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Masyarakat juga dapat memeriksa (cross check) informasi tersebut ke saluran informasi Ditjen Pajak, seperti media sosial.

"Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi masing-masing modus penipuan tersebut dapat dilihat pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024," ujar Dwi pada Senin (14/10/2024).

Pengumuman resmi Ditjen Pajak yang dimaksud Dwi dapat diakses melalui tautan berikut:

Pengumuman: Waspada Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Dwi menjelaskan bahwa modus penipuan terbaru yang sedang terjadi di masyarakat adalah penipuan rekrutmen pegawai Pajak. Masyarakat dapat memeriksa informasi resmi terkait rekrutmen pegawai Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan di laman resmi berikut:

rekrutmen.kemenkeu.go.id

Bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email [email protected], twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chatwww.pajak.go.id.

Masyarakat juga diharapkan selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya.

Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak:

• Apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di situs pajak.go.id/unit-kerja.
• Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP.
• Apabila menerima pesan bermuatan file berekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim file berekstensi apk.
• Apabila menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id.
• Apabila menerima pesan berupa pengumuman rekrutmen ataupun undangan melakukan seleksi CASN untuk menjadi pegawai Ditjen Pajak ataupun Kementerian Keuangan, harap melakukan cross check terlebih dahulu di laman resmi Kementerian Keuangan yakni rekrutmen.kemenkeu.go.id terkait kebenaran informasi perekrutan CASN tersebut.

Bisnis.com, PALEMBANG – Petani di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dipandang perlu menyesuaikan pola tanam sejalan dengan mulai masuknya pergantian musim dari kemarau ke penghujan (pancaroba) di wilayah tersebut.

Kepala Stasiun Meteorologi SMB II Palembang Siswanto menyebut musim seperti ini berpotensi memengaruhi aktivitas pertanian, termasuk pada pola tanam.

Menurutnya para petani bisa menyesuaikan pola tanam melalui sistem kalender tanam yang biasanya diberikan oleh penyuluh pertanian di masing-masing kecamatan.

“Kalender tanam atau katam sudah menginformasikan cuaca dan iklim yang disesuaikan dengan karakteristik lahan pertanian di daerah masing-masing,” jelasnya, Senin (14/10/2024).

Selain itu, petani juga dipandang perlu menyesuaikan kondisi lahan pertanian yang digunakan seperti lahan tanah hujan atau lahan yang didukung dengan infrastruktur irigasi yang memadai.

“Dengan begitu para petani yang biasa menanam cabai, sayur (hortikultura) di Sumsel dapat melakukan penyesuaian antara teknologi dalam pertanian meliputi bibit unggul, pemupukan dan perilaku hama penyakit tanaman, dengan kondisi cuaca dan iklim yang sedang berlangsung,” kata Siswanto.

Lebih lanjut pihaknya memprakirakan bahwa mulai masuk dalam dasarian III bulan ini (Oktober), Sumsel secara dominan telah memasuki musim penghujan. Sedangkan untuk puncaknya akan berada di bulan November hingga Desember mendatang.

“Beberapa hari ini cuaca di Sumsel, khususnya Palembang, terjadi hujan dan panas dengan intensitas tak menentu. Ini dikarenakan Sumsel masuk dalam musim pancaroba,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memperkirakan kehadiran aplikasi asal China, Temu, berisiko membuat deflasi Indonesia makin dalam.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menjelaskan jika Temu beroperasi, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar. Lebih parahnya lagi, Indonesia tidak akan mendapatkan nilai tambah, lantaran semua produk diproduksi di dan dikirim langsung China.

Di samping itu, UMKM produsen juga diprediksi tidak akan mampu bersaing dengan Temu, karena produk yang dijual lebih murah dari harga pokok penjualan (HPP).

“UMKM seller, affiliate marketer, dan influencers akan mati karena tidak menjadi bagian dari transaksi,” kata Fiki kepada Bisnis, Senin (14/10/2024). .

Dengan demikian, lanjut dia, akan banyak terjadi tingkat pengangguran yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, yang akhirnya memicu deflasi yang berbahaya bagi ekonomi Indonesia.

Fiki juga menjelaskan bahwa selama model bisnis Temu masih manufacture-to-consumer (M2C), maka Temu tidak boleh beroperasi di Indonesia.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Di sisi lain, Kemenkop UMKM juga mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memblokir aplikasi Temu di Indonesia.

“Menkominfo [Budi Arie Setiadi] menyatakan kalau aplikasi TEMU diblokir dan kami dari KemenKopUKM sangat mengapresiasi langkah tersebut untuk melindungi UMKM kita,” ujarnya.

Fiki menjelaskan saat ini Temu belum berdampaknya terhadap UMKM lokal, lantaran platform milik China itu belum beroperasi di Tanah Air.

“Saat ini Temu belum berdampak apa-apa ke UMKM karena belum beroperasi di Indonesia,” kata Fiki.

Berdasarkan data Kemenkop UKM, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun. Adapun, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja.

Di tengah ramainya isu Temu yang mencoba masuk ke Indonesia, Fiki juga menyebut tidak ada pertemuan yang dilangsungkan antara Kemenkop UKM dengan Temu.

Sebelumnya, Kemenkominfo memblokir aplikasi Temu di Indonesia karena aplikasi asal China itu tidak mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), di samping juga merugikan UMKM Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menjelaskan bahwa sejatinya, proses registrasi PSE dinilai mudah, namun hingga kini belum ada sinyal dari Temu untuk melakukan hal itu. “Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” kata Prabu.

Kemenkominfo juga mengamati traffic pengguna aplikasi di Indonesia yang masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan traffic dan dampak yang signifikan, maka pihaknya akan segera mengambil tindakan.

Selain itu, Prabu menuturkan bahwa aspek pelindungan konsumen juga menjadi perhatian Kemenkominfo. Menurutnya, produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya karena belum comply dengan regulasi yang ada di Indonesia.

“Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen,” jelasnya.

Bahkan, Kemenkominfo membaca gelagat yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping dari kehadiran Temu.

Aplikasi Temu, kata Prabu, menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, dan dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” terangnya.

Bianis.com, JAKARTA--Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk politisi PKB Abdul Kadir Karding untuk menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran.

Karding mengatakan bahwa dirinya sudah diminta oleh Prabowo Subianto agar fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia atau buruh migran Indonesia di luar negeri.

Selain itu, Prabowo Subianto juga tengah menugaskan Karding agar bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk tenaga kerja asal Indonesia.

"Itu semua tugas dari Pak Prabowo tadi. Insyaallah jadi itu (Menteri Tenaga Kerja)," tuturnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengakui pekerjaan tersebut tidaklah mudah. Maka dari itu, dia meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar pekerjaan tersebut bisa dijalankan dengan baik.

"Saya mohon doa dan dukungan ya," kata Karding.

Bisnis.com, BANDUNG — Calon Wali Kota Bandung Arfi Rafnialdi menilai permasalahan perekonomian di Kota Bandung harus diselesaikan dengan kolaborasi lintas sektoral.

Pasalnya, memang permasalahan ekonomi di Kota Bandung kompleks karena terkait oleh banyak faktor.

“Ini harus jadi pokok pikiran, bagaimana masalah ekonomi di Kota Bandung ini memang banyak faktor yang memengaruhi,” ungkapnya saat Media Visit ke Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia Jawa Barat, di Kota Bandung, Senin (14/10/2024).

Ia memberi contoh, bagaimana permasalahan bank emok yang kini banyak menjerat warganya. Sehingga, perlu adanya cara untuk membuat perekonomian di tingkat mikro terus bergerak agar menekan kasus serupa terus berulang.

“Ternyata banyak juga yang terjerat bank emok, di samping Pinjol. Kita harus pikirkan perkeonomian terus berputar,” ungkapnya.

Yang lebih menyedihkan lagi, banyak di antaranya dialami oleh emak-emak yang mengandalkan pinjaman satu ke pinjaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kadang juga ini tanpa sepengetahuan suaminya, jadi akhirnya menjadi permasalahan di keluarganya,” ungkapnya.

Ia saat ini sudah merancang bagaimana permasalahan perekonomian di Kota Bandung bisa ditangani dengan memangoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membuka peluang ekonomi di masyarakat.

“Jadi ibaratnya kita menggunakan ikan kecil untuk mendapat ikan besar. Kita buat APBD yang terbatas, tapi bisa membuat roda perekonomian di masyarakat terus berputar,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengatakan akan mengoptimalkan potensi investasi di Kota Bandung yang bisa dikonversikan terhadap serapan tenaga kerja.

“Saya juga sering melihat anak-anak muda usia produktif ada di rumah di siang hari, mungkin mereka memang belum mendapat pekerjaan, jadi kita akan cari cara agar mereka bisa bekerja,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berjanji akan banyak merespons keluhan masyarakat dan akan menjadikannya dasar pemerintahan saat dirinya dipercaya untuk memimpin Warga Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing, diproyeksikan akan menghemat beban gaji hingga miliaran dolar AS, imbas pemutusan kerja (PHK terhadap sekitar 17.000 karyawan atau setara 10% dari tenaga kerja global.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan, pemangkasan 17.000 tenaga kerja itu mencakup berbagai level, mulai dari eksekutif, manajer, hingga karyawan.

"Memulihkan perusahaan kami membutuhkan keputusan yang sulit dan kami harus membuat perubahan struktural untuk memastikan kami dapat tetap kompetitif dan memberikan layanan kepada pelanggan kami dalam jangka panjang," jelas Ortberg mengutip Bloomberg, Senin (14/10/2024).

Adapun, langkah ini dilakukan karena perusahaan terus mengalami kerugian akibat aksi mogok kerja yang telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Aksi mogok ini juga menyebabkan penundaan pengiriman pertama pesawat Boeing 777X selama 1 tahun dan kerugian sebesar US$5 miliar pada kuartal III/2024.

Institusi Keuangan AS Jefferies mengatakan, dengan PHK sekitar 17.000 karyawan itu, Boeing diproyeksikan akan menghemat beban gaji hingga US$1,7 miliar atau sekitar Rp26,35 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

"Dengan asumsi gaji tahunan rata-rata US$100.000, pemutusan hubungan kerja ini dapat memberikan penghematan sekitar US$1,7 miliar dalam pendapatan sebelum bunga dan pajak," ujar Analis Jefferies, Sheila Kahyaoglu.

Adapun, Boeing yang dijadwalkan merilis kinerja kuartal III/2024 pada 23 Oktober mendatang menyatakan dalam rilis terpisah bahwa mereka memperkirakan pendapatan sebesar US$17,8 miliar, kerugian per saham sebesar US$9,97, dan arus kas operasional negatif yang lebih baik dari perkiraan sebesar US$1,3 miliar.

Para analis rata-rata memperkirakan Boeing akan menghasilkan arus kas operasional kuartalan negatif US$3,8 miliar, menurut data LSEG.

Di lain sisi, Lembaga Pemeringkat S&P memperkirakan pemogokan ini merugikan Boeing sebesar US$1 miliar per bulan dan perusahaan ini berisiko kehilangan peringkat kredit layak investasi.

Ortberg juga mengatakan bahwa Boeing telah mengabarkan pelanggan bahwa pengiriman pertama 777X akan dilakukan pada 2026 karena adanya tantangan dalam pengembangan, jeda uji coba penerbangan, dan penghentian pekerjaan.

Boeing telah menghadapi masalah dengan sertifikasi 777X yang secara signifikan menunda peluncuran pesawat tersebut.

“Meskipun bisnis kami menghadapi tantangan jangka pendek, kami membuat keputusan strategis yang penting untuk masa depan kami dan memiliki pandangan yang jelas tentang pekerjaan yang harus kami lakukan untuk memulihkan perusahaan kami,” pungkas Ortberg.

Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha milik Franky Oesman Widjaja yakni Sinar Mas Land menyambut rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang hendak membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pembelian properti.

Vice President of Commercial National Sinar Mas Land Christine N. Tanjungan menjelaskan bahwa komitmen pemerintah melanjutkan pemberian insentif pada sektor perumahan itu bakal berdampak baik positif bagi pasar real estate Indonesia.

Pasalnya, jika pemerintah Prabowo benar-benar merealisasikan pembebasan BPHTB dan PPN maka potongan pajak yang bakal dirasakan masyarakat bisa mencapai 16% dari total nilai pembelian rumah. Perinciannya, pemangkasan BPHTB sebesar 5% dan PPN 11%.

“Wah, itu bagus sekali [bila ada insentif bebas PPN dan BPHTB] karena begini, dengan adanya free PPN berarti kan masyarakat bisa membeli unit hunian lebih murah,” jelasnya saat ditemui di Apartemen Southgate Tanjung Barat, Senin (14/10/2024).

Christine menambahkan, selama ini konsumen properti jarang mengurus akta jual beli (AJB) lantaran terkendala pengenaan biaya BPHTB mengingat konsumen telah banyak menanggung biaya pembelian hingga pajak.

Jika pembebasan BPHTB dapat berjalan baik, maka hal itu bakal meningkatkan minat pengurusan AJB hingga dapat meningkatkan daya guna dari properti tersebut.

“Biasanya kan terkendala pada saat dia akan AJB. Karena AJB dia harus membayar [BPHTB] sekian persen dari nilai transaksi dan itu biasanya akhirnya mereka tidak mau AJB. Nah, kalau tak mau AJB berarti aset itu tak bisa dimanfaatkan untuk bisnis pengembangan dia. Karena dia kan baru memegang dokumen bukan sertifikat,” tegasnya.

Sebelumnya, rencana penghapusan PPN dan BPHTB pembelian rumah ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo.

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo memang berkomitmen untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya lewat memberikan kemudahan kepemilikan hunian.

Atas dasar hal itu, Hashim menyebut bahwa usulan penghapusan BPHTB tersebut telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5% ya ini rekomendasi kita dari pemerntah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya mengendalikan inflasi melalui kegiatan pasar murah di berbagai kecamatan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Kampar Suhermi mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan angka inflasi dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau.

"Dari data BPS Kabupaten Kampar, inflasi bulanan (Month to Month) pada minggu pertama Oktober 2024 mengalami penurunan signifikan," ungkapnya, Senin (14/10/2024).

Data itu menyebutkan inflasi bulanan tercatat sebesar -0,44%, inflasi kalender -0,79%, dan inflasi tahunan sebesar 1,46%. Komoditas seperti cabai merah dan bawang merah menjadi faktor utama fluktuasi harga yang terjadi, baik di Kabupaten Kampar maupun di seluruh Provinsi Riau.

Suhermi menilai penurunan inflasi ini menunjukkan dampak positif dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Kampar, termasuk kegiatan pasar murah.

“Pasar murah ini menyediakan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan tingginya harga sembako,” ungkapnya.

Dia menambahkan Pemkab Kampar akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menekan angka inflasi demi kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan terus berupaya maksimal melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Kampar," ungkapnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan salah satu pemicu deflasi di Provinsi Riau hingga September 2024 adalah turunnya harga jual cabai rawit dan cabai merah di pasaran.

Kepala BI Riau Panji Achmad mengatakan Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,33% (month to month/mtm) pada September 2024, melanjutkan tren deflasi yang telah berlangsung sejak Juni 2024.

"Menurut data dari Bank Indonesia, penurunan harga komoditas hortikultura, khususnya cabai merah dan cabai rawit, menjadi faktor utama yang mendorong deflasi ini," ungkapnya.

Dia menyebutkan peningkatan pasokan cabai dari sentra produksi seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa turut menekan harga. Pihaknya terus bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi di Riau.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program strategis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang bertujuan memastikan Kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) tetap berjalan dengan baik.

"Dengan program ini, kami berupaya menjaga agar inflasi tetap dalam sasaran dan stabilitas harga pangan tetap terjaga," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No 4 Jakarta Selatan, hari ini, Senin (14/10/2024).

Dalam pertemuannya di kediaman Prabowo tersebut, Agus mengungkap arahan dan permintaan Prabowo untuk membantu nya kembali di kabinet pemerintah 5 tahun mendatang.

"Beliau tadi menyampaikan kepada saya, apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap? Tentunya sebagai prajurit bayangkara saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, khususnya dibawah kepemimpinannya bapak presiden," kata Agus kepada wartawan.

Menteri Perindustrian yang menjabat di periode kedua pemerintahan Jokowi itu juga menyampaikan hal-hal tentang kebijakan terkait dengan arah pembangunan 5 tahun ke depan.

Kendati demikian, Agus belum mengaku belum mengetahui tugas dan posisi apa yang akan diamanahkan kepada dirinya dalam kabinet mendatang.

"Wah itu bukan kewenangan saya. Saya ga mau dipancing-pancing. Ya paling tidak ada kaitannya sama itu, ngeh. Tapi jangan dipancing-pancing. Makasih mohon doa restu. Mudah mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanahkan beliau," ujarnya.

Sebelumnya, menanggapi isu dirinya kembali menempati posisi serupa di kabinet baru pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sosok yang juga sempat menempati kursi Menteri Sosial pada periode 2018-2019 itu menanggapi dengan tersenyum sembari memasuki mobil. Dia mengaku belum bisa menjawab pertanyaan terkait kabinet pemerintahan baru nanti.

"Kalau itu saya gak bisa jawab," ujar Agus saat ditemui di ICE BSD usai agenda Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2024, Jumat (27/92024).

Dalam beberapa kesempatan, Agus juga menanggapi pertanyaan serupa juga dengan tersenyum. Pada kesempatan kali ini, dalam sambutannya, Agus menerangkan bahwa waktunya sebagai Menteri Perindustrian tinggal menghitung hari.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memacu literasi mengenai kripto untuk menggenjot jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) di Tanah Air. Jumlah PFAK di Indonesia terbilang sedikit, padahal pendaftaran izin ditutup pekan ini. Tepatnya, 16 Oktober 2024.

Kepala Bappebti Kasan mengatakan badan terus mendorong para Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) melalui Assosiasi Pedagang Kripto (Aspakrindo) dan bursa agar segera berproses menjadi PFAK.

“Upaya ini dilakukan melalui penguatan literasi kepada para pelaku industri Aset Kripto,” kata Kasan kepada Bisnis baru-baru ini.

Saat ini, terdapat 5 PFAK yang telah mendapatkan izin dari Bappebti berdasarkan Perba 13 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Kelima pedagang tersebut adalah PT Pintu Kemana Saja (Pintu), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto), dan PT Tiga Inti Utama (TRIV).

Sementara itu, 13 perusahaan lainnya yang telah memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK), saat ini dalam proses di Bappebti untuk menjadi PFAK.

“Adapun calon pedagang yang masih dalam proses memperoleh SPAB maupun SPAK sebanyak 19 perusahaan,” jelas Kasan.

Dengan adanya Perba No. 13 Tahun 2022, lanjutnya, diharapkan ekosistem Aset Kripto di Indonesia menjadi lebih baik. Beleid ini juga dinilai dapat mendorong peningkatan nilai transaksi serta penguatan perlindungan terhadap masyarakat atau nasabah.

Namun demikian, pemerintah tidak menafikan adanya indikasi bahwa Perba 13/2022 memuat ‘ketek bengek’ yang menjadi concern para pelaku usaha.

Tentunya, kata Kasan, para pelaku usaha perlu melakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, terkoneksi secara sistem dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta integrasi sistem dengan bursa, kliring dan depository.

“Dalam hal ini, terintegrasi secara langsung dan penuh. Tidak boleh pass through,” tutupnya.