KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengaku penggunaan pembayaran atau transaksi digital oleh pelaku pasar UMKM hingga ritel di daerah masih belum merata.

Bahkan menurut Mujib, data APPSI menunjukkan pengguna pembayaran digital di daerah seperti metode QRIS hingga e-wallet baru mencapai 5 persen.

Mujib menjelaskan beberapa faktor pelaku pasar di daerah masih belum mau menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran.

Pertama, pelaku pasar ritel di daerah saat ini masih didominasi dengan generasi baby boomer atau X yang memilih tidak mau susah menggunakan teknologi QRIS yang perlu menggunakan aplikasi di smartphone.

“Jadi pelaku pasar di daerah masih jarang yang milenial. Orang-orang tua ini tidak mau ribet pakai aplikasi di smartphone. Mereka lebih memilih transaksi tunai. Anak-anak mereka jarang yang mau bantu di pasar,” kata Mujib dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Kedua, Mujib juga mendengar keluhan para palaku pasar di daerah yang tidak suka dengan proses settlement atau pencairan dana dari QRIS ke rekening yang butuh waktu dua hari atau lebih.

“Pelaku pasar di daerah kurang cocok dengan jeda waktu dulu baru bisa tarik tunai dari pembayaran QRIS. Mereka itu mau dapat modal pagi, siang atau sore sudah bisa cair untuk belanja lagi. Kalau pakai QRIS kan enggak bisa langsung cair,” kata Mujib.

Mujib mendengar belakangan Bank Indonesia (BI) mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS meningkatkan percepatan pencairan dana kepada pedagang (merchant). Proses penyelesaian ditargetkan bisa dilakukan dalam H+0 atau pada hari yang sama.

Hal tersebut menurut Mujib bisa menjadi salah satu solusi agar pelaku pasar di daerah mau menggunakan QRIS.

Menurut Mujib, saat ini proses pencairan dana QRIS berbeda-beda tergantung PJP. Ada yang masuk ke rekening paling cepat dua hari kerja dan paling lama lima hari kerja, hingga ada yang melakukannya hanya pada saat hari kerja saja. Jika transaksi dilakukan Jumat, maka pencairan baru bisa diambil hari Senin.

“Sosialisasi bank dan pemda daerah sudah jalan soal QRIS, cuma para pelaku pasar di daerah ini maunya pencairan uang atau settlement bisa langsung cepat, karena butuh modal cepat juga kan buat belanja lagi,” katanya.

Mujib juga mengatakan pelaku pasar di daerah masih enggan pindah menggunakan QRIS karena sering terkendala sinyal. Bukan hanya di daerah, pengalaman pedagang di Jakarta saja masih sering terkendala sulit membayar lewat QRIS karena sinyal yang buruk.

“Saya jualan soto di Taman Ismail Marzuki di Jakarta, di lobi planetarium, itu rata-rata pedagang mengeluh pembayaran QRIS sering error karena sinyal dan sering uang tidak masuk ke rekening. Bagaimana yang di daerah. Jadi ini masukan juga untuk pemerintah agar sinyal dibenahi biar lebih banyak penggunaan transaksi digital,” ucap Mujib.

Indra, praktisi fintech yang juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

Bank Indonesia mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk bisa mencapai seluruh wilayah terutama di desa-desa," ujarnya.

Indra mengatakan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam mengampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Contoh inovasi yang dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing secara berkala, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.

“Kami bekerja sama dengan mitra komunitas di Sumatera, Tamado Grup untuk menjangkau UMKM dengan melakukan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, kami sudah menyasar UMKM di desa-desa,” ujarnya.

Indra mengatakan alasan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas UMKM.

“Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang SIstem Keamanan Informasi.

“Penting buat UMKM mengetahui jati diri perusahaan penyedia sistem transaksi digital atau perusahaan yang akan memberikan pendampingan keuangan, salah satunya kepemilikan tiga ISO di atas, karena itu bagian dari proteksi untuk mereka sendiri sebagai penguna,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas jika akhirnya memutuskan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia mengatakan, langkah itu perlu dilakukan agar tak menimbulkan gejolak psikologis pada masyarakat.

“Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas,” ujar Eddy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Eddy mencontohkan, masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi misalnya sopir angkot, pelaku UMKM, sopir ambulans, hingga sopir ojek online.

Informasi atau kriteria masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi harus benar-benar jelas.

“Jelaskan bahwa mereka tetap berhak BBM bersubsidi sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah,” ucap dia.

Selain itu, pemerintah juga harus memperjelas ketentuan sanksi yang bakal diterima masyarakat yang tak berhak, jika tetap menggunakan BBM bersubsidi.

Ia pun mendukung keinginan pemerintah itu. Eddy mengklaim pembatasan penggunaan BBM sebenarnya sudah sering dibahas di internal Komisi VII DPR RI.

“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja,” sebutnya.

“Bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan,” imbuh Edy.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah tengah mendorong penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Tujuannya, agar BBM bersubsidi tak digunakan oleh mereka yang kaya.

Hal itu disampaikan menyambung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, mulai 17 Agustus 2024 , pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

KOMPAS.com – Subholding Gas Pertamina PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk berkomitmen mendukung pemerintah memenuhi kebutuhan gas bumi nasional dengan kompetensi yang dimiliki dalam pengelolaan selama ini.

PGN menjalankan penjagaan keamanan suplai melalui integrasi infrastruktur dan proyek strategis yang disiapkan dan menitikberatkan pada efisiensi serta efektifitas logistic cost penyaluran gas bumi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan, PGN tetap mengembangkan core business yang sudah melekat dalam PGN terkait pengembangan proyek transmisi dan distribusi gas bumi.

Oleh karenanya, PGN berfokus pada pengembangan proyek pipanisasi gas bumi dan pengembangan infrastruktur beyond pipelinebeserta infrastruktur pendukungnya.

Pengguna gas bumi juga akan mendapatkan akses yang affordable apabila infrastruktur gas bumi semakin berkembang di berbagai wilayah.

PGN terlibat dalam sejumlah proyek strategis, di antaranya proyek pipa gas WNTS-Pemping untuk menyalurkan gas dari Lapangan Natuna ke pasar dalam negeri.

PGN juga menyambut penyelesaian proyek jaringan gas Cirebon–Semarang tahap II dan akan bersinergi dengan pemerintah untuk membawa gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat.

“Terdapat inisiatif bisnis baru untuk pengembangan Pipa Cisem II di mana kami akan membangun Pipa Distribusi Tegal–Cilacap menuju Refinery Unit IV Cilacap sepanjang kurang lebih 130 kilometer (km),” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (11/7/2024).

Proyek pengembangan PGN lainnya, yaitu infrastruktur gas di kilang Tuban dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah Timur Indonesia.

Tidak hanya di Jawa, interkoneksi pipa yang juga akan dijalankan adalah Pipa Dumai-Sei Mangke melalui dukungan pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Interkoneksi lainnya, meliputi Pipa Duri–Balam, Duri–Petapahan, Pipa Bangkanai–Balikpapan, dan Pipa Bintuni–Fakfak.

Cara-cara tersebut diharapkan dapat menutup gap sumber pasokan yang disebabkan oleh infrastruktur pipa yang belum tersambung.

Rosa menegaskan, PGN berkomitmen menjaga keamanan pasokan gas dengan menggunakan integrasi infrastruktur.

“Di sisi lain, kami menyusun pengembangan proyek strategis yang adaptif mengisi peluang bisnis ke depan. Tentu dengan mempertimbangkan skema logistik yang tepat dan efisien,” ujarnya.

Proyek regasifikasi

Sejalan dengan adanya penugasan regasifikasi ke Pertamina, kerja-kerja PGN kini sesuai dengan upaya dalam menguatkan dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa dan beyond pipeline.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi korban koperasi Indosurya meminta penjualan aset untuk membayar kerugian dari nasabah.

Salah satu perwakilan Aliansi korban Koperasi Indosurya Teddy Adrian mengungkapkan, sampai saat ini korban juga belum menerima penggantian kerugian dari aset yang disita.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar aset sitaan berupa 202 aset properti dan 180 unit mobil segera dilelang untuk membayar kerugian kepada korban.

Total aset tersebut ditaksir sekitar Rp 2,4 triliun.

"Walaupun kesemua aset sitaan dilelangkan tetapi masih jauh dari cukup karena aset tersebut diprediksi telah turun banyak nilainya karena berbagai macam kondisi," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ditulis Kamis (11/7/2024).

Audit forensik penyidik menemukan kerugian seluruh korban dari kasus Indosurya ini mencapai Rp 16,08 triliun.

Tak hanya itu, Teddy juga meminta Mahkamah Agung (MA) dan aparat penegak hukum menolak permohonan peninjauan kembali (PK) terdakwa kasus tersebut.

Pasalnya, korban merasa khawatir ketika ada peninjauan kembali.

Untuk itu, ia berharap PK tersebut tidak disetujui oleh Mahkamah Agung karena akan pihaknya merasa belum menerima keadilan dari perkara ini.

"Jika itu terjadi (persetujuan PK) bisa menimbulkan kemarahan serta kesedihan dari 23.000 korban," ungkap dia.

Sebagai informasi, kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya ini bermula pada 2018. Saat itu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) pernah menjatuhkan sanksi administratif karena disebut terdapat indikasi penyimpangan di KSP Indosurya.

Salah satu kejanggalan yang terjadi adalah KSP Indosurya tidak menyampaikan laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan pada 2019. Padahal semestinya laporan itu disampaikan pada kuartal ke-1 pada 2020.

Kemudian pada 10 Februari 2020 terjadi gagal bayar yang dialami sejumlah nasabah. Lalu pada 24 Februari 2020, sejumlah nasabah menerima surat dari KSP Indosurya yang menyatakan uang mereka yang berada di deposito tidak bisa dicairkan.

Setelah itu para nasabah mulai mengeluh tidak bisa menarik simpanan pokok dan imbal hasil yang dijanjikan KSP Indosurya.

Saat itu KSP Indosurya memberi syarat nasabah baru bisa mencairkan uang dalam jangka waktu 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nilai asset under management (AUM).

Pada Maret 2020, para nasabah KSP Indosurya diberi tahu melalui pesan WhatsApp yang menyatakan mereka bisa menarik tabungan dengan batas Rp 1 juta per nasabah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai meluncurkan Aion Y Plus, merek otomotif asal China GAC Aion kembali memperkenalkan produk baru di Indonesia.

Kali ini produk yang diluncurkan bernama GAC Aion ES Electric Vehicle (EV), yang akan mengisi segmen sedan listrik.

“Hari ini kami memperkenalkan model kedua dari Aion, yakni Aion ES, peluncuran ini dalam rangka menyambut Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024,” ucap Major Qin, Vice President of Aion Indonesia, di Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Foto: KOMPAS.com/Nanda GAC Aion ES

Aion ES merupakan sedan listrik dengan desain yang modern dan futuristis. Bagian fascia tampak agresif dengan lampu LED yang dibuat menyipit.

Garis tegas juga melengkapi desain di bagian samping sehingga tampilannya terlihat lebih sporty.

Bicara soal jantung pacu, sedan listrik ini dibekali baterai dengan kapasitas 55,2 kWh. Baterai tersebut menggerakan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 100 kW atau 134 Hp dan torsi 225 Nm.

Foto: KOMPAS.com/Nanda GAC Aion ES

Dengan baterai terisi penuh, Aion ES bisa menempuh jarak hingga 442 Km berdasarkan NEDC. Sementara untuk akselerasi dari 0-100 Km dapat ditempuh dalam 12,1 detik.

Adapun Aion ES EV saat ini masih berstatus perkenalan, dan baru akan dijual resmi pada ajang GIIAS 2024.

Major menyebut, untuk pasar Indonesia Aion ES bakal dibanderol dengan harga yang terjangkau.

“Harga nanti akan kita umumkan di GIIAS, kisarannya di bawah Rp 400 juta,” ucap Major.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) menilai produk perikanan mampu mendongrak angka asupan protein nasional yang saat ini rata-ratanya 62,3 gram per kapita per hari.

Hal ini karena jumlah pasokan yang mencukupi, kaya gizi, lezat, serta banyak produk turunan perikanan yang beragam.

Namun di sisi lain, angka rata-rata asupan protein Indonesia berada jauh dari negara-negara maju seperti China mencapai 121,7 gram per kapita per hari, AS 109,6 gram per kapita per hari, dan Norwegia 101,2 gram per kapita per hari.

SHUTTERSTOCK/WATCHARES HANSAWEK Ilustrasi perikanan, industri perikanan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo mengungkapkan, peningkatan asupan protein ikan menjadi tantangan besar di kementeriannya untuk bisa segera didongkrak.

"Ini menjadi tantangan kami di KKP, bagaimana meningkatkan asupan protein ikan untuk mendongkrak angka asupan protein nasional. Tapi dilihat dari trennya, masyarakat semakin menggemari produk-produk perikanan," ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Budi mengatakan, di level Asia, Indonesia tertinggal dari Vietnam sebesar 94,3 gram per kapita per hari, Malaysia 89,1 gram per kapita per hari, Thailand 66,5 gram per kapita per hari, dan Kamboja 63,6 gram per kapita per hari.

Budi mengutarakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan angka konsumsi ikan di masyarakat, yang sekaligus bertujuan mendongkrak angka rata-rata asupan protein nasional, di antaranya melalui Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) berupa kampanye, sosialisasi, dan edukasi pentingnya konsumsi ikan untuk kesehatan, kecerdasan yang dilakukan di berbagai tempat seperti sekolah, tempat keagamaan, serta di desa-desa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) menilai produk perikanan mampu mendongrak angka asupan protein nasional yang saat ini rata-ratanya 62,3 gram per kapita per hari.

Hal ini karena jumlah pasokan yang mencukupi, kaya gizi, lezat, serta banyak produk turunan perikanan yang beragam.

Namun di sisi lain, angka rata-rata asupan protein Indonesia berada jauh dari negara-negara maju seperti China mencapai 121,7 gram per kapita per hari, AS 109,6 gram per kapita per hari, dan Norwegia 101,2 gram per kapita per hari.

SHUTTERSTOCK/WATCHARES HANSAWEK Ilustrasi perikanan, industri perikanan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo mengungkapkan, peningkatan asupan protein ikan menjadi tantangan besar di kementeriannya untuk bisa segera didongkrak.

"Ini menjadi tantangan kami di KKP, bagaimana meningkatkan asupan protein ikan untuk mendongkrak angka asupan protein nasional. Tapi dilihat dari trennya, masyarakat semakin menggemari produk-produk perikanan," ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Budi mengatakan, di level Asia, Indonesia tertinggal dari Vietnam sebesar 94,3 gram per kapita per hari, Malaysia 89,1 gram per kapita per hari, Thailand 66,5 gram per kapita per hari, dan Kamboja 63,6 gram per kapita per hari.

Budi mengutarakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan angka konsumsi ikan di masyarakat, yang sekaligus bertujuan mendongkrak angka rata-rata asupan protein nasional, di antaranya melalui Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) berupa kampanye, sosialisasi, dan edukasi pentingnya konsumsi ikan untuk kesehatan, kecerdasan yang dilakukan di berbagai tempat seperti sekolah, tempat keagamaan, serta di desa-desa.

Freepik Ilustrasi ikan segar. Makanan yang sebaiknya tidak dimakan bersama ikan.

Lewat kegiatan itu, ia menyebut pada 2023 serapan konsumsi nasional dalam rumah tangga meningkat mencapai 8,3 juta ton, dibanding tahun sebelumnya 8,2 juta ton.

"Adanya peningkatan pola konsumsi ikan mencerminkan minat yang tinggi terhadap makanan berbahan baku ikan di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan adanya kesadaran tentang manfaat protein ikan untuk kesehatan maupun kecerdasan anak," tutur Budi.

Peningkatan asupan protein kepada ibu hamil, balita dan anak-anak berkolerasi erat dengan upaya penurunan prevalensi stunting.

"Terlebih lagi Indonesia harus berani menargetkan lima tahun ke depan angka asupan protein meningkat menjadi di atas 100 gram/kapita/hari sebagai langkah utama mewujudkan generasi emas Indonesia 2045," katanya.

Alasan yang membuatnya optimistis produk perikanan dapat mendongkrak angka rata-rata asupan protein nasional, yakni jumlah pasokan yang mencukupi sehingga mudah diperoleh masyarakat dan harganya pun cenderung stabil.

Tercatat tahun lalu produksi perikanan nasional sebesar 24,74 juta ton termasuk rumput laut, sedangkan rata-rata kebutuhan produk perikanan nasional di angka 13 juta ton per tahun.

Selain itu, masyarakat saat ini dapat mengolah ikan beku segar menjadi berbagai macam sajian masakan.

Kemudahan memperoleh informasi melalui internet mempermudah masyarakat mengolah ikan menjadi aneka ragam menu sesuai selera, bahkan bukan hanya citarasa lokal tapi juga internasional.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi per 17 Agustus 2024.

Ia menyebut, penyaluran BBM subsidi yang belum tepat sasaran menjadi salah satu pertimbangan kebijakan tersebut. Menurutnya, dengan pembatasan BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," tulis Luhut dalam unggahan di Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Luhut juga membeberkan terkait rencana pemerintah dalam mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan pengganti bensin.

Bioetanol adalah bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Diketahui, BBM yang disubsidi pemerintah adalah Solar dan Pertalite. Sementara itu, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite adalah BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti pergerakan pasar.

Penjelasan Pertamina

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina akan mengikuti arahan dari Pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

Saat ini, pihaknya masih terus aktif dalam melakukan pendataan pengguna BBM subsidi agar dapat disalurkan tepat sasaran.

"Prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Pertamina melakukan pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code. Selain itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg juga dilakukan dengan pendaftaran menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ia menyampaikan, hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nomor polisi (kendaraan) lebih dari 4,6 juta pendaftar.

"Kemudian Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Heppy.

"Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan," imbuhnya.

Upaya Pertamina dalam penyaluran subsidi tepat sasaran

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa urusan penyaluran BBM subsidi merupakan wewenang pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi biaya operasi pesawat untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Luhut mengatakan, harga tiket pesawat naik lantaran aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi Covid-19.

Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024).

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," ujarnya.

Tak hanya itu, Luhut menjelaskan, pemerintah akan mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentuu untuk kebutuhan penerbangan, di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur.

Ia juga mengatakan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi terhadap pengenaan dua kali tarif PPN, luran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi biaya operasi pesawat untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Luhut mengatakan, harga tiket pesawat naik lantaran aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi Covid-19.

Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024).

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," ujarnya.

Tak hanya itu, Luhut menjelaskan, pemerintah akan mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentuu untuk kebutuhan penerbangan, di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur.

Ia juga mengatakan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi terhadap pengenaan dua kali tarif PPN, luran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

UNSPLASH/PASCAL MEIER Ilustrasi pesawat.

Di samping itu, Luhut menyebut, hal lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang seringkali luput dari perhatian.

Hal ini, kata dia, bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas.

Terakhir, Luhut mengatakan, pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP )untuk beberapa destinasi prioritas.

"Terhitung sejak rapat ini dilakukan, seluruh langkah tersebut di atas selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi biaya operasi pesawat untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Luhut mengatakan, harga tiket pesawat naik lantaran aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi Covid-19.

Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024).

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," ujarnya.

Tak hanya itu, Luhut menjelaskan, pemerintah akan mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentuu untuk kebutuhan penerbangan, di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur.

Ia juga mengatakan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi terhadap pengenaan dua kali tarif PPN, luran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

PEMIKIRAN bahwa China akan mengungguli Amerika Serikat (AS) untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia telah menjadi fokus sejumlah pembuat kebijakan dan ekonom selama beberapa dekade. Mereka bertanya-tanya, apa yang akan terjadi, saat AS — salah satu perekonomian paling dinamis dan produktif — disingkirkan oleh sebuah rezim otoriter dengan tenaga kerja sebesar tiga perempat miliar orang?

Prediksi tentang kapan tepatnya China akan merebut posisi AS telah muncul dengan cepat sejak krisis keuangan tahun 2008/2009, yang menghambat pertumbuhan di AS dan Eropa selama bertahun-tahun.

Sebelum terjadi apa yang dikenal sebagai Resesi Besar, China mengalami pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan sebesar dua digit selama setidaknya lima tahun. Dalam dekade setelah krisis itu, perekonomian China masih tumbuh antara 6 persen dan 9 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan seperti itu masih terjadi sampai Covid-19 kemudian muncul.

Seakan-akan pandemi – yang memicu langkah lockdown ketat yang membuat perekonomian lumpuh – belum cukup, China juga mengalami krisis di sektor properti. Pada masa jayanya, pasar properti berkontribusi sepertiga dari perekonomian negara itu.

Namun, peraturan yang diperkenalkan Beijing tahun 2020 membatasi jumlah utang yang dapat diambil oleh para pengembang properti. Dampaknya, banyak perusahaan bangkrut, menyebabkan sekitar 20 juta rumah yang belum selesai atau tertunda, tidak terjual.

Pada saat yang sama, menurunnya hubungan dagang dengan negara-negara Barat juga melemahkan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Setelah mendukung kebangkitan China selama beberapa dekade, pada akhir tahun 2010-an, AS berbalik menahan ambisi ekonomi dan militer Beijing, meskipun hanya untuk menunda kemajuan yang tak terhindarkan.

Perekonomian China Sudah Mencapai Puncaknya?

Perubahan nasib perekonomian China begitu drastis sehingga istilah baru muncul sekitar setahun yang lalu: “Puncak China”. Teorinya adalah perekonomian China kini terbebani oleh banyak masalah struktural, seperti beban utang yang besar, produktivitas yang melambat, konsumsi yang rendah, dan populasi yang menua.

Kelemahan-kelemahan itu, ditambah dengan ketegangan geopolitik terkait Taiwan dan pemisahan perdagangan oleh negara-negara Barat, memicu spekulasi bahwa supremasi ekonomi China mungkin akan tertunda, atau tidak akan pernah terjadi.

Namun Wang Wen dari Institut Studi Keuangan Chongyang di Universitas Renmin China mengatakan kepada DW bahwa gagasan Puncak China merupakan sebuah "mitos". Dia menambahkan, total output ekonomi China mencapai hampir 80 persen dari output AS pada tahun 2021.