JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan, yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Kamis (11/7/2024).

Sejumlah tokoh hadir dalam peresmian tersebut, antara lain pengusaha Boy Thohir dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa.

Hadir pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung secara resmi pada siang ini saya resmikan," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube resmi Sekretariat Presiden, Kamis.

Presiden pun memuji kondisi SMA Kebangsaan yang disebutnya hijau dan asri.

Selain itu, sekolah memiliki fasilitas yang lengkap dan modern.

Sehingga menurutnya, jika sekolah tersebut bertujuan meningkatkan hidup masyarakat menengah ke bawah sudah sangat tepat.

"Utamanya untuk yang menengah bawah enggak keliru kalau menyekolahkan anaknya di sini," kata Jokowi.

"Dan saya senang, yang sekolah di sini dari 28 provinsi ada semua, bahkan dari Tanah Papua ada. Artinya SMA Kebangsaan ini diakui secara nasional, karena (yang) sekolah sudah dari 28 provinsi. Karena apapun SDM-SDM unggul ini kita perlukan dalam rangka kompetisi persaingan antar negara," jelasnya.

Kepala Negara pun menyinggung soal pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menurutnya, sebaik apa pun infrastruktur yang telah dibangun, jika kualitas SDM jelek maka Indonesia akan kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain.

KOMPAS.com - Perhatikan beberapa hal ini sebelum membeli tenda untuk camping atau berkemah.

Kualitas tenda yang baik bisa dilihat dari bahan, ukuran, dan tipenya. Selain itu, kamu bisa menyesuaikan harga tenda dengan bujet yang ada.

Selengkapnya, simak tips memilih tenda kemah berikut ini.

• 3 Cara Merawat Tenda Kemah, Cuci Pakai Sampo
• Cafe Tenda, Tempat Nongkrong Unik di Surabaya dengan Tenda Dome

1. Lihat bahan tenda

Pilih bahan tenda berkualitas baik sebelum membelinya. Bahan tenda bermacam-macam. Kamu bisa bertanya saat membeli.

Bahan tenda yang bagus terdiri dari kanvas, nilon, dan polyester. Ketiga bahan ini mampu menahan cuaca buruk saat berkemah.

Dery, Digital Presales Agent Customer Services Decathlon, mengatakan bahwa bahan tenda berkualitas perlu dilengkapi teknologi fresh and black.

"Tenda dengan teknologi ini membuat udara di dalam tetap terjaga. Kalau di gunung dingin atau panas, tidak akan masuk ke dalam tenda," kata Dery ketika ditemui Kompas.com di booth Decathlon Indofest 2024, Sabtu (6/7/2024).

Begitu juga saat menyalakan lampu di dalam tenda, cahanya tidak akan tembus ke luar bahan tenda.

Kompas.com/Krisda Tiofani Tenda Decathlon di Indofest 2024.

2. Pilih bobot tenda yang ringan

Menurut Septa, Online Marketing Staff Consina, sebaiknya pilih tenda dengan bobot ringan untuk berkemah.

Tipe tenda ini dikenal dengan nama ultralight. Meski lebih ringan daripada tenda lainnya, fungsi dan ukuran tenda tetap sama.

"Tenda ultralight itu kuat, tetapi tidak terlalu berat. Bobotnya berkisar 800 gram sampai satu kilogram," ujar Septa.

3. Sesuaikan ukuran tenda dengan kebutuhan

Beda jumlah orang, beda pula tenda yang perlu dibawa saat mendaki gunung atau berkemah.

Semakin banyak orang yang akan tidur atau beristirahat dalam tenda, semakin besar ukuran tenda yang harus dibeli.

"Untuk banyak orang, beli tenda yang besar, tetapi jenis dan kualitas bahan tenda harus sama," kata Septa.

View this post on Instagram

A post shared by Generasi Cuan (@gen.cuan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Selain sudah berusia lanjut, SYL disebut memiliki kontribusi positif selaku mentan terhadap negara dalam menangani krisis pangan pada masa pandemi Covid-19.

“Terdakwa telah memberikan kontribusi positif selaku mentan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi Covid-19 yang lalu,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Kemudian, SYL disebut banyak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah RI atas hasil kerjanya selama menjabat sebagai Mentan.

“Terdakwa dan keluarga terdakwa sudah kembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa,” ujar Rianto.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim menyebut SYL terbukti bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

SYL disebut memberikan perintah kepada Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta dan ajudannya, Panji Harjanto untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan.

Pengumpulan uang itu dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi SYL dan keluarganya.

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

SYL juga disebut memberikan ancaman kepada jajaran di bawahnya untuk dapat memenuhi permintaan tersebut.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL selama menjabat mentan dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.789 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Pembelaan SYL

Diketahui, dalam pleidoi atau nota pembelaannya yang dibacakan dalam sidang tanggal 5 Juli 2024, SYL sempat memutarkan video arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, guna membuktikan bahwa pertanian menjadi sektor sentral pada masa pandemi Covid-19.

Saat itu, menurut SYL, Jokowi menyoroti peringatan Food Agriculture Organization (FAO) terkait risiko krisis pangan sehingga pengolahan dan pertumbuhan pertanian harus dimaksimalkan.

“Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo juga dalam pidatonya pada pembukaan sensus pertanian pada tahun 2023, ‘mengingatkan kemungkinan krisis pangan besar yang diakibatkan cuaca ekstrim dan perang di eropa yang terus bergejolak,” ujarnya.

Saat itu, Jokowi menyebut bahwa 435 juta orang di dunia terancam krisis pangan dan kelaparan.

Setelah memutar video arahan Jokowi itu, SYL menyampaikan capaian nilai dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2022.

Kemudian, nilai tukar atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat, nilai tukar usaha petani, hingga nilai ekspor pertanian dan peningkatan angka serapan lapangan kerja di sektor pertanian.

“Adapun pencapain yang dibahas di atas sangat dipengaruhi oleh keadaan Pandemi Covid 19 serta kondisi Global dunia antara lain perang dagang,” kata SYL.

Dia juga menyampaikan sejumlah penghargaan yang diterima Kementan. Salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek menilai urgensi perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sekadar pilihan politik seluruh fraksi di parlemen.

Hal ini disampaikan ketika ditanya mengenai urgensi DPR mengubah nomenklatur Wantimpres ke DPA dalam revisi UU Wantimpres yang baru saja disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

"Kalau urgensinya apa ya, Mas untuk perubahan nomenklatur itu?" tanya Kompas.com ke Awiek lewat pesan singkat, Kamis (11/7/2024).

"Ya itu kan pilihan politik saja," jawabnya.

Awiek lantas mengungkit Pasal 16 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amendemen yang hanya mengatur "presiden membentuk dewan pertimbangan".

Adapun bunyi Pasal 16 UUD 1945 tersebut, "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang."

Berdasarkan bunyi UUD itu, menurut Awiek, tidak ditentukan nama yang pasti untuk Dewan Pertimbangan.

"Nah, Dewan Pertimbangannya enggak dijelaskan, apakah Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Tinggi, Dewan Pertimbangan yang lain, itu terserah pembentuk undang-undang (mau mengubah nomenklatur) karena perintah Undang-undang Dasar itu hanya presiden membentuk dewan pertimbangan," jelas Awiek.

Oleh karena itu, kata dia, DPR melihat saat ini nama yang paling tepat adalah Dewan Pertimbangan Agung.

Lebih jauh, Awiek juga menegaskan fungsi Wantimpres maupun nantinya bernama DPA tetap sama.

"Maka kemudian di Undang-undang ini (RUU Wantimpres), Dewan Pertimbangan Presiden itu kemudian diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Kedudukannya, sama dengan Wantimpres, fungsinya juga sama dengan Wantimpres," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna DPR pada hari ini mengesahkan RUU Wantimpres menjadi usul DPR RI.

Adapun RUU ini menyepakati agar Wantimpres diubah menjadi DPA. Nantinya, DPA akan memiliki seorang ketua yang dipilih presiden.

Tak hanya ketua, presiden juga berwenang memilih anggota DPA dengan tidak ada batasan jumlah orangnya. Ini akan diakomodasi dalam RUU Wantimpres.

RUU ini secepat kilat disusun. RUU ini pertama kali dimunculkan pada Selasa (9/7/2024) dengan rapat perdana di Baleg DPR dan langsung diambil keputusan untuk dibawa ke rapat paripurna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai, langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 merupakan strategi negosiasi dengan partai politik lain.

"Itu bisa saja dianggap (partai politik lain) mengunci. Strategi negosiasi yang diambil oleh PKS itu namanya reservation price, titik terendah yang bisa ditolerir untuk ikut dalam kesepakatan,” kata Gun Gun dalam Satu Meja Kompas TV, dikutip Kamis (11/7/2024).

Memang, kata Gun Gun, PKS merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) DKI Jakarta 2024 yang diprediksi mendapat 18 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Sebagaimana ambang batas pencalonan kepala daerah, partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu hanya perlu empat kursi tambahan untuk bisa mengusung pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Situasi tersebut dianggap memudahkan PKS untuk melakukan negosiasi dengan partai politik lain terkait calon yang akan diusung pada Pilkada Jakarta.

“Lebih mudah untuk melakukan persuasi politik. (Tapi) tidak salah juga PKS. Kenapa? Karena melakukan positioning kan sebenarnya, dengan menunjukkan kader internalnya, Pak Sohibul Iman, untuk menjadi calon wakil gubernur,” ujar Gun Gun.

Namun demikian, Gun Gun menilai, langkah PKS mengumumkan rencana duet Anies-Sohibul sangat berisiko. Sebab, ruang komunikasi dengan parpol lain menjadi lebih terbatas.

“Contoh misalnya, kan juga harus mendengar PKB, mendengar PDI-P, mendengar Nasdem, sehingga kemudian ini dibutuhkan yang disebut rekalkulasi dalam konteks penentuan posisi calon gubernur dan calon wakil gubernur,” tutur Gun Gun.

Sebagai informasi, untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024, butuh sedikitnya 22 kursi DPRD.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Adapun PKS sebagai partai pemenang Pileg DKI Jakarta 2024 diprediksi memperoleh 18 kursi. Lalu, PDI-P 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 11 kursi, dan Golkar 10 kursi.

Ada juga PKB 10 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PSI 8 kursi, Perindo 1 kursi, dan PPP 1 kursi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji akan menambah alat-alat kesehatan canggih untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Ia menuturkan, peninjauannya ke RSUD tersebut untuk melihat sejauh mana kesiapan rumah sakit menerima alat-alat kesehatan.

"Ya ini dalam rangka persiapan karena kita ingin mengirimkan alkes-alkes besar, yang membutuhkan persiapan ruangan, yang membutuhkan persiapan listrik," kata Jokowi menyampaikan keterangannya di Desa Bandan Hurip, Lampung Selatan, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/7/2024).

Ia menuturkan, alat-alat kesehatan itu bakal dikirim mulai September 2024.

Adapun sejumlah alat kesehatan yang akan dikirim, meliputi cath lab, mammogram, CT Scan, dan MRI.

"Saya lihat nanti akan dimulai sampai di Lampung Selatan September ini sampai tahun depan," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan, sejauh ini persiapan ruangan tengah dilakukan. Berdasarkan peninjauannya, ruangan untuk CT Scan masih dalam proses persiapan.

"Memang ruangannya tadi yang disiapkan untuk CT Scan masih proses. Nanti saya minta Pak Bupati, Pak Gubernur, untuk cath lab, mammogram, semuanya sudah disiapkan daerah," jelas Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, Reny Indrayani, mengatakan, rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan pelayanan besar dan beberapa spesialis lainnya.

Di rumah sakit itu telah terdapat 26 tenaga dokter spesialis, namun masih memerlukan spesialis di beberapa bidang.

"Rumah sakit ini masih butuh dokter spesialis jantung, dokter saraf intervensi, dan dokter kanker yang belum kita memiliki," ungkap Reny dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Ia berharap pemerintah dapat menambah fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya.

Rumah sakit ini, yang sebagian besar pasiennya adalah peserta BPJS, juga disebutnya mengalami keterbatasan kapasitas.

"Karena dari kunjungan per bulan untuk pasien rawat inap itu sekitar 400-500 pasien, sementara tempat tidur yang tersedia hanya 250. Jadi kami sering kelebihan, over kapasitas dari pasien," jelasnya.

KOMPAS.com - Striker UruguayDarwin Nunez dan beberapa rekan setimnya dilaporkan memasuki tribune penonton dan terlibat insiden perkelahian setelah laga melawan Kolombia pada semifinal Copa America 2024.

Laga Uruguay vs Kolombia pada semifinal Copa America 2024 berlangsung di Stadion Bank of America pada Kamis (11/7/2024).

Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Kolombia.

Setelah laga, video di media sosial menunjukkan para pemain Uruguay naik ke tribune penonton dan terlibat perkelahian dengan suporter lawan. Demikian seperti dikutip dari ESPN.

Terkait kericuhan itu, Badan Sepak Bola Amerika Selatan, Conmebol, menyatakan pihaknya sedang menyelidiki insiden tersebut.

Striker Uruguay Darwin Nunez dan rekannya, Ronald Araujo, dilaporkan termasuk di antara pemain yang berada di garis depan dalam kericuhan itu.

Mengenai hal itu, pemain Uruguay, Jose Maria Gimenez, mengatakan rekannya berusaha membela keluarga mereka.

"Izinkan saya mengatakan sesuatu sebelum mereka memotong karena mereka tidak mengizinkan kami berbicara melalui mikrofon, mereka tidak ingin saya mengatakan apa pun tentang apa yang terjadi, tetapi ini adalah bencana," kata Gimenez dikutip dari ESPN.

"Harap berhati-hati, keluarga kami berada di tribune, ada bayi-bayi kecil yang baru lahir. Itu adalah bencana; tidak ada polisi dan kami harus membela keluarga kami," ujarnya.

Jose Maria Gimenez menilai kericuhan tersebut terjadi karena penonton dalam pengaruh "minuman" terlalu banyak.

"Ini adalah kesalahan dua atau tiga orang yang 'minum' terlalu banyak dan tidak tahu cara 'minum'," ucapnya.

Para pemain dan staf dari Kolombia dan Uruguay juga terlibat konfrontasi di lapangan setelah peluit akhir dibunyikan.

"Saya pikir insiden itu berakhir dengan pertengkaran di lini tengah dan ketika saya melihat itu terjadi, saya pergi ke ruang ganti," kata pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, dalam konferensi pers.

"Saya pikir mereka berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka. Namun, kemudian saya mengetahui bahwa sayangnya ada beberapa masalah di sana," tuturnya.

Adapun sundulan Jefferson Lerma pada babak pertama membawa Kolombia ke laga final dan akan melawan Argentina pada hari Senin (15/7/2024) pukul 07.00 WIB.

Sementara Uruguay akan melawan Kanada untuk perebutan tempat ketiga pada Minggu (14/7/2024) pukul 07.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti data penting Indonesia berkali-kali diretas hacker.

Peretasan data ini adalah salah satu ancaman keamanan dan pertahanan yang semakin kompleks, melengkapi ancaman lain seperti kasus kriminal dan keamanan. Oleh karenanya, kebocoran data itu butuh penanganan segera.

"Ancaman keamanan pun sudah sampai pada kedaulatan siber kita. Berkali-kali data penting negara kita berhasil diretas. Kondisi ini butuh penanganan segera yang tepat sasaran, agar hal ini tidak terulang lagi di masa depan," kata Ma'ruf saat memberikan pembekalan kepada Calon Perwira RemajaTNI-Polri di Balai Sudirman Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Ia tidak memungkiri, kompleksnya kejahatan saat ini sudah menggunakan teknologi informasi yang semakin mudah diakses masyarakat.

Marak kasus judi online, penipuan perbankan, bahkan hingga jaringan perdagangan manusia melalui media sosial.

Untuk menghadapi itu kata dia, masyarakat sangat butuh jaminan keamanan dari personel yang melek teknologi dan responsif.

"Kementerian/lembaga, pegawai pemerintahan, anggota TNI/Polri, hingga perwira-perwira pelajar seperti yang hadir di sini, wajib menjadi figur yang inovatif dan berintegritas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjamin keamanan warga Indonesia," ucap dia.

Ia lantas mengingatkan, kurangnya integritas, kedisiplinan, dan ketidakwaspadaan akan memberi celah bagi pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia.

"Tetaplah waspada akan ancaman terhadap nasionalisme kita dengan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri melalui penguatan identitas nasional," tuturnya.

Menurut Ma'ruf, calon perwira remaja adalah generasi penerus yang akan berperan langsung dalam mengawal pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Mereka memulai perjalanan panjang pengabdian pada bangsa dan negara. Pengabdian ini lanjutnya, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan semangat juang yang tinggi, serta integritas yang kokoh.

"Untuk itu, seorang Perwira muda TNI/Polri dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan tinggi, serta kemampuan menganalisis setiap dinamika zaman secara mendalam. Namun, hati tetap berpijak di bumi dan diabdikan untuk mengutamakan rakyat dan menjaga kehormatan institusi," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja penjualan kendaraan roda empat atau lebih di dalam negeri belum kunjung menunjukkan tanda-tanda perbaikan hingga memasuki Mei 2024.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total kendaraan baru yang didistribusikan selama periode dimaksud baru capai 71.263 unit. Jumlah itu turun 13,3 persen dibandingkan Mei 2023.

Hal serupa juga terjadi pada sisi penjualan ritel yang melambat 12,6 persen dari satu tahun sebelumnya, 82.560 unit jadi 72.137 unit. Sehingga total akumulasi penjualan Januari-Mei 2024 masih minus 21 persen year-on-year (yoy).

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Ilustrasi pabrik mobil listrik Vinfast di Vietnam.

Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, penjualan mobil domestik per Mei 2024 turun 21 persen menjadi 334.000 unit.

Maka dari itu, pihaknya berkemungkinan untuk merevisi target penjualan kendaraan roda empat di Tanah Air.

"Untuk revisi sebenarnya belum, karena hal ini harus didiskusikan bersama dengan seluruh anggota,” ujar Kukuh di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

“Kita tidak ingin ambil sepihak, harus duduk bareng. Sampai saat ini sih belum ada, tapi kita harus realistis dan mungkin akan dikaji ulang," kata dia.

Seperti diketahui, penjualan mobil di Indonesia saat ini masih tertahan dalam satu juta unit selama satu dekade terakhir.

Gaikindo menjelaskan, ada berbagai faktor yang menyebabkan melambatnya penjualan mobil. Dari melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan suku bunga global, pendapatan per kapita masih rendah, dan lainnya.

KOMPAS.com/AGK Suasana pameran IIMS Hybrid 2022 di salah satu booth peserta di Hall D, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2022).

Kukuh pun mengakui bahwa penjualan mobil memang masih terjebak di angka satu juta unit dan ia mengungkapkan pihaknya harus realistis dengan kondisi pasar mobil baru saat ini.

"Penjualan mobil baru memang masih stagnan 1 juta unit, salah satu faktor pemicunya adalah harga mobil baru tidak terjangkau oleh pendapatan per kapita masyarakat," ucap Kukuh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri masih bungkam soal pernyataan Pegi Setiawan yang mengaku sempat disiksa penyidik saat ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat (Jabar).

"Ya tentu sejauh ini itu yang bisa kami sampaikan ya, yang kami dapat jelaskan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sebagaimana diketahui, gugatan praperadilan Pegi soal status tersangkanya sudah dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung karena bukti Polda Jabar dianggap masih kurang.

Terkait putusan ini, Trunoyudo menyebut Polda Jawa Barat juga sudah menerima salinan pada putusan hakim PN Bandung.

"Tentunya menghargai apa yang menjadi hasil keputusan tersebut. Tindaklanjutnya telah ditindaklajuti ya, kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut," ujar dia.

Diketahui Pegi mengaku sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat.

Dia mengatakan, sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu Pegi juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik.

"Sempat ada penyidik masukin kresek ke muka saya. Enggak lama, cuma saya enggak bisa napas. Saya berontak, mereka buka lagi," sebutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Walikota Jakarta Pusat Chaidir mengatakan, pihaknya akan memberi pelatihan kerja bagi warga yang selama ini menjaga pelintasan kereta api di dekat ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat. Pembinaan itu dilakukan setelah nantinya pelintasan liar tersebut akan ditutup.

Chaidir menjamin, selama warga tersebut mempunyai KTP Jakarta, mereka akan diberi pelatihan kerja.

“Dinas Sosial itu kan ada panti, kaitannya dia tuna karya (pengangguran), diberikan pelatihan. Ada panti tuna karya yang memberikan keahlian. Contoh ada pelatihan di panti (di) Tebet. Itu bagi orang-orang yang putus sekolah, diajarkan di situ. Mulai teknik (servis) AC hingga tata boga,” ujar Chaidir saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Menurut dia, seharusnya warga tidak boleh menjaga pelintasan kereta api tersebut.

“Menurut UU Lalu Lintas, itu aja memang enggak boleh (warga jaga rel), sudah diatur. Kalau warga kaitan dengan menganggur, nanti itu bisa disalurkan dengan kerjaan melalui diklat-diklat yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja,” ujar

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat berencana menutup pelintasan kereta api di dekat ITC Roxy Mas.

Menanggapi rencana itu, Faris (23) mengaku khawatir akan kehilangan "pekerjaannya" sebagai penjaga rel kereta jika pelintasan di dekat Roxy Mas ditutup Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

Dua tahun ke belakang, Faris mengaku pernah membantu neneknya berjualan baju di Harapan Kita. Namun, sejak pandemi Covid-19, usaha mereka gulung tikar.

“Iya. Kalau ini ditutup, saya menganggur lagi,” ujar Faris saat ditemui di dekat Roxy Mas, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Faris mengatakan, penghasilan yang dia dapatkan sebagai menjaga rel swadaya juga tidak seberapa, hanya Rp 20.000. Menurut Faris, sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan saat ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) KementanMuhammad Hatta selama empat tahun penjara.

Muhammad Hatta dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Hatta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Majelis Hakim menilai, Muhammad Hatta telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Selain itu, Muhammad Hatta itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 250 juta subsidiair pidana dua bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Muhammad Hatta menjalankan perintah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mengumpulkan uang dari Kementan RI.

Tindakan ini dilakukan bersama eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono, Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudan SYL Panji Harjanto

Pengumpulan dari patungan atau sharing para pejabat eselon I di lingkungan Kementan RI ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga SYL.

Dalam perintahnya, SYL meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI. Ia disebut mengancam anak buahnya bajal dipindahtugaskan atau di-non-job-kan jika tidak melaksanakan perintah tersebut.