JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta agar laporan mengenai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) telah melalui kajian yang matang sebelum diteruskan ke Komisi ASN (KASN).

Hal ini ia sampaikan jelang Pilkada 2024, yang tahapannya telah berlangsung dan akan semakin krusial. Menurut dia, kerap ditemui adanya laporan yang tidak melalui proses kajian.

"Karena kita pernah menemukan teman-teman Bawaslu meneruskan tanpa melakukan kajian. Dan ada balasan dari KASN yang menyatakan bahwa karena ini tidak dikaji, maka kami kembalikan ke Bawaslu," ungkap Bagja dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Bagja menegaskan, hal tersebut harus diperbaiki. Semua penanganan pelanggaran harus atas kajian agar dugaan pelanggaran yang telah ditemukan tidak berhenti di tengah jalan.

Ia juga mengingatkan supaya data pelanggaran juga tercatat secara merinci di dalam Sistem Pengawasan Pemilihan Pemilihan Umum (Siwaslu).

"Ada permasalahan di kita tentang update data di Siwaslu. Jadi apa yang teman-teman masukkan, itu yang seharusnya tidak dimasukkan, rupanya masuk entah darimana. Itu PR kita tentang Siwaslu," cetusnya.

Komisioner Bawaslu RI dua periode itu juga menyampaikan bahwa divisi pengampu Siwaslu juga wajib membagikan data tersebut ke divisi lain.

Di sisi lain, ia mengingatkan, para ketua Bawaslu mesti memiliki akses ke semua data yang ada.

"Tugas ketua paling penting dalam pengawasan tahapan Pilkada. Ketua adalah koordinator seluruh tahapan pengawasan. PIC masing-masing divisi, tapi koordinatornya ketua," tutupnya.

Sebelumnya, Bawaslu pun mewanti-wanti kepala desa dan ASN tidak mengulangi preseden buruk Pilkada 2020 terkait keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon jelang Pilkada Serentak 2024.

Pada Pilkada 2020, terdapat 65 putusan terkait kepala desa menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).

Jumlah ini hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan putusan terkait politik uang (22).

Bawaslu mengingatkan tentang perlunya kehati-hatian ASN dalam menggunakan media sosial, termasuk dalam hal menyukai, mengomentari dan membagikan postingan yang berkaitan dengan paslon.

Sebab, jelas dia, ASN, TNI dan Polri telah terikat oleh hukum atas larangan tersebut melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI-Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh mengancam akan melakukan mogok nasional jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan judicial review UU Cipta Kerja yang mereka ajukan.

“Lebih dari 5 juta buruh akan ikut, terlibat dalam mogok nasional, tapi bentuknya stop produksi. Jadi, dia tidak produksi, keluar dari pabrik,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat konferensi pers di samping Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said mengatakan, pihaknya mengajukan 9 tuntutan dalam gugatan judicial review yang diajukan ke MK. Gugatan ini membahas mulai dari upah murah yang mencekik kehidupan buruh, status kerja outsourcing, hingga perihal jam kerja, cuti haid bagi buruh perempuan.

“Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi,” lanjut Said.

Dengan menghentikan produksi di pabrik, Said mengatakan, hal ini akan lebih efektif untuk memaksa pemerintah mendengarkan gugatan mereka. Dirinya memastikan, demo sengaja dilakukan untuk membuktikan kalau tidak ada buruh, ekonomi akan lumpuh.

“Memang mogok itu melumpuhkan ekonomi karena secara ekonomi kita (buruh) terancam. Kita nih yang siapapun, kamu, rakyat Indonesia yang bekerja, terancam masa depannya dengan outsourcing, upahnya murah,” imbuh dia.

Said mengatakan, kurang lebih 5 juta buruh yang tergabung dalam aksi mogok nasional ini. Lamanya mogok masih diperhitungkan mengingat massa juga masih menanti putusan dari MK.

Untuk saat ini, proses persidangan di MK masih dalam agenda pemeriksaan saksi ahli. Sementara, Said Iqbal sendiri dijadwalkan untuk memberikan kesaksian sebagai saksi fakta di MK pada minggu depan.

Sementara itu, massa buruh tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Saat ini, rekayasa lalu lintas sekitar Monas dan Gambir bersifat situasional. Tapi, Jalan Medan Merdeka Barat di depan gedung Kemenparekraf sudah ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini salah satunya untuk mengawal proses judicial review Undang-undang Cipta Kerja yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami telah mengajukan gugatan judicial review untuk uji materiil. Hari ini adalah sidang saksi ahli, dan mungkin minggu depan adalah sidang terakhir, saksi ahli dan fakta,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di samping Patung Arjuna Wijaya atau patung kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said mengatakan, ada sembilan tuntutan yang kini sedang mereka perjuangkan. Pertama, soal upah murah yang menekan hidup para buruh.

Penolakan dilakukan karena kenaikan upah yang hanya 1,58 persen tidak sebanding dengan tingginya inflasi yang mencapai 2,8 persen dan kenaikan harga bahan pangan saat ini.

Tuntutan kedua, buruh menolak sistem kerja outsourcing atau pekerja lepas yang tidak lagi dibatasi.

Akibatnya, pihak perusahaan tidak kunjung memberikan kepastian terhadap status kerja buruh.

“Yang ketiga adalah tentang PHK, UU Cipta Kerja katanya untuk menyerap tenaga kerja. Tapi, nyatanya banyak PHK,” lanjut Said.

Dia menekankan pada fenomena PHK yang akhir-akhir ini menimpa ribuan buruh di industri tekstil.

Selain itu, kurir logistik pun terancam terkena PHK karena maraknya aplikasi belanja online.

Selanjutnya, massa menuntut agar MK juga memperhatikan soal besaran pesangon yang dibayarkan oleh perusahaan serta semakin mudahnya PHK dilakukan.

“Pesangon itu cuma 0,5 kali aturan. Kalau waktu UU nomor 13 tahun 2003, pesangonnya itu dua kali. Sekarang itu 0,5 kali (dari aturan). Makanya, PHK gampang,” lanjut Said.

Kemudian, massa juga menuntut agar jam kerja yang lebih fleksibel dan pengaturan cuti, terutama bagi buruh wanita yang haid dan hamil.

Said mengatakan, selama ini, buruh perempuan mendapatkan ketidakpastian upah saat mengajukan cuti haid atau hamil.

Tuntutan kedelapan, buruh meminta agar pemerintah mengawasi kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia. Jumlah tenaga asing yang semakin banyak dinilai merugikan buruh lokal.

Terakhir, buruh meminta agar hakim MK menyoroti hilangnya sejumlah sanksi pidana terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh.

KSPI optimistis setidaknya empat dari sembilan gugatan mereka akan dikabulkan hakim MK. Jika gugatan mereka tidak dikabulkan, KSPI akan melawan habis UU Cipta Kerja.

Untuk diketahui, massa buruh tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Saat ini, rekayasa lalu lintas sekitar Monas dan Gambir bersifat situasional. Namun, Jalan Medan Merdeka Barat di depan gedung Kemenparekraf sudah ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus turun tangan untuk menindak tegas anak buahnya yang melakukan pungutan liar (pungli).

"Saya kira harus menjadi perhatian serius Kapolri, karena Polantas garda depan kepolisian sebagai penegak hukum yang berhadapan dengan masyarakat," ujar Fickar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Listyo disebut harus memecat tiga polisi lalu lintas (polantas) yang diduga terlibat pungli di KM 0+700 di Tol Cawang Grogol, Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Halim Perdanakusuma.

"Karena itu, ketegasan sanksi menjadi penting. Menjalankan aturan dengan tegas, pemecatan," ucap Fickar.

larangan pungli sudah tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain," demikian bunyi Pasal 6 huruf w beleid itu.

Berdasarkan aturan itu, polisi yang melakukan pungli bisa dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin yang dimaksud bisa berupa teguran lisan dan hingga dicopot dari jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Fickar mengatakan, pemberian sanksi pecat itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kasus serupa yang dilakukan oleh penegak hukum.

"Yang pasti karena ketidaktegasan penjatuhan sanksi berakibat peristiwa ini berulang. Jadi (masalah itu) bukan pada sistem, tetapi orang-orang yang menjalankan sistemnya," kata Fickar.

Diberitakan sebelumnya, aksi pungli tiga polantas itu disebut terjadi pada Kamis (4/7/2024).

Kejahatan polantas itu terekam oleh kamera, lalu videonya viral di media sosial.

Dalam videonya, polisi itu terlibat pungli kepada pengendara dengan alasan melakukan manuver yang dapat membahayakan pengemudi lain.

Pengemudi sempat menuturkan dirinya tidak menyentuh marka jalan yang dilarang. Namun, ia akhirnya memberikan beberapa lembaran Rp 5.000 kepada polisi itu.

Pihak Polda Metro Jaya membenarkan aksi itu dan akan segera memproses seluruh oknum polisi yang terlibat.

"Kami akan proses (polantas pungli). Kami akan serahkan ke Divisi Propam Polda Metro Jaya" ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Latif Usman kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

KOMPAS.com - Sub-merek rodusen ponsel mid-range Xiaomi yaitu Poco merilis model smartphone terbarunya M-series yaitu Poco M6 di Indonesia, Kamis (4/7/2024). Poco M6 sendiri merupakan M series dengan fitur unggulnya yaitu kamera utama 108 MP.

Memiliki ukuran lebih besar daripada Poco M6 Pro, ponsel ini memiliki dimensi 168,6 mm (tinggi) x 76,28 mm (lebar) x 8,3 mm (tebal) dengan bobot 205 gram. Sebagai perbandingan, model dengan embel-embel "Pro" ini mempunyai dimensi 161,1 mm (tinggi) x 74,95 mm (lebar) x 7,98 mm (tebal) dengan bobot 179 gram.

Mengenai harga, Poco M6 dibanderol Rp 2 juta dengan varian RAM dan penyimpanan 8 GB/256 GB. Mengenai spesifikasi lengkap Poco M6 di Indonesia, selengkapnya berikut ini uraiannya.

Spesifikasi Poco M6 di Indonesia

Poco M6 memiliki dimensi lebih “bongsor” dari M6 Pro serta unggul dari segi output fast charging yang mencapai 33 Watt yang dapat terisi 50 persen dalam waktu 25 menit.

Poco M6 sendiri dibekali dengan kapasitas baterai 5.030 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 19 hari dalam mode siaga (standby), hingga 127 jam untuk pemutaran musik, 17 jam pemutaran video, serta 34 jam panggilan telepon.

Poco M6 diotaki dengan chipset Helio G91 Ultra 12nm. Chipset delapan inti (octa-core) tersebut mencakup dua inti Cortex-A75 dengan clockspeed 2 GHz, enam inti Cortex A55 dengan clockspeed 1,8 GHz, dan GPU Mali-G52 MC2.

Adapun System-on-chop (SoC) dikombinasikan dengan RAM LPDDR4X 8 GB dan penyimpanan eMMC 5.1 256 GB. Pengguna bisa memperluas RAM hingga 8 GB dengan memanfaatkan RAM virtual yang tersedia.

Mengenai sistem operasi (OS) Poco M6 menjalankan Android 14 dengan tampilan antarmuka (UI) HyperOS. Mengenai warna, di Indonesia Poco M6 menyediakan warna hitam, putih, dan ungu.

Terdapat fitur-fitur lainnya mencakup konektivitas 4G, NFC, AI face unlock, Bluetooth 5.4, mode membaca, USB-C, microSD, dan lainnya. Untuk lebih ringkasnya, selengkapnya berikut ini tabel spesifikasi Poco M6 di Indonesia.

Tabel spesifikasi Poco M6

Dapatkan update berita teknologi dan gadget pilihan setiap hari. Mari bergabung di Kanal WhatsApp KompasTekno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mencecar calon hakim agung Ahmad Shalihin terkait wacana menghukum para koruptor dengan cara dimiskinkan.

Pertanyaan itu disampaikan Mukti dalam wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

"Kalau ada gagasan atau wacana tentang pemberian sanksi pemiskinan terhadap koruptor, dimiskinkan, dirampas asetnya dan sebagainya.. Menurut Bapak, konsep atau basis teori atau asas hukumnya dari pemiskinan ini sesuai nggak dengan perbuatan melawan hukum," ujar Mukti.

Ahmad Shalihin kemudian menjawab dengan nada tidak setuju. Ia menilai seorang koruptor harus dihukum sesuai dengan kerugian yang ia timbulkan dari kejahatannya.

"Dia tidak bisa dihukum melebihi dari apa yang dia lakukan," kata Ahmad.

"Jadi kalau seseorang misalnya melakukan suatu tindak pidana, dia rugikan negara Rp 100 juta, ya harusnya sebatas Rp 100 juta saja untuk dilakukan penyitaan terhadap barang-barangnya," sambung dia.

Menurut Ahmad, harta yang didapat seorang koruptor tidak selalu dari hasil korupsi.

Sebab, menurut dia, koruptor juga bekerja dan memiliki penghasilan selain mencuri uang dari negara.

"Kalau dia kedudukannya terakhir sebagai Dirjen atau sebagai punya jabatan tinggi, ya pantas lah dia memiliki mobil yang berharga misalnya Rp 200 juta-Rp 300 juta, tidak boleh pula disita sampai tidak punya rumah lagi," ucapnya.

"Atau disita semuanya seolah-olah orang bekerja puluhan tahun enggak ada hasil, kita juga tidak boleh menzalimi seseorang melebihi dari apa yang dia lakukan," sambung Ahmad.

"Bapak menganggap bahwa pemiskinan itu salah satu perbuatan melawan hukum," tanya Ketua KY.

"Betul," jawab Ahmad.

Ketua KY Mukti kemudian kembali bertanya, bagaimana jika upaya pemiskinan para koruptor adalah bentuk hukuman agar memiliki efek jera?

"Kalau dimiskinkan kan dia jera karena motivasi korupsi kebanyak adalah untuk hidup berlebih-lebihan, itu gambaran umum," ucapnya.

Namun, Ahmad tetap teguh dengan keyakinannya bahwa memiskinkan koruptor adalah cara yang salah.

Koruptor harus diminta pembuktian terbalik apabila negara benar-benar ingin menyita harta terpidana tersebut.

"Jadi sekali lagi kalau kita menghukum harus proporsional, tidak boleh melebihi dari apa yang dia lakukan. Kecuali memang diminta pembuktian terbalik misalnya. Kalau pembuktian terbalik ada hal-hal yang tidak dia bisa buktikan, boleh disita," ucap Ahmad.

"Tapi sekali lagi tidak boleh melebihi dari apa yang dia lakukan," tandas Ahmad.

Diketahui, Ahmad Shalihin adalah Hakim Ketua di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Pria kelahiran Amuntai tahun 1960 ini diusulkan dari kelompok Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ia merupakan salah satu kandidat calon hakim agung yang akan ditempatkan di kamar pidana.

KOMPAS.com – Program Kerjasama Ekonomi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) Katalis bekerja sama dengan praltform travel Traveloka menggelar pelatihan literasi digital bagi pelaku industri pariwisata.

Program dilakukan agar industri pariwisata di Indonesia lebih siap menghadapi era digital.

Lewat program tersebut, para penyedia pelatihan asal Australia yang diajak kerja sama oleh Katalis, termasuk termasuk Melbourne Polytechnic, dapat terhubung ke platform Traveloka dan membantu mengembangkan sektor pariwisata Indonesia dengan membangun fondasi yang kuat.

Adapun peserta program adalah 30 orang terpilih terdiri dari dosen, mahasiswa, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), operator pariwisata, praktisi desa wisata, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama lima hari, mereka mengikuti pelatihan di Universitas Ciputra Surabaya mulai Senin (8/7/2024).

Program pelatihan meliputi modul-modul yang terdiri dari keamanan dan etika digital, pemasaran digital, dan pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap lanskap digital.

“Pelatihan ini menjadi babak baru yang menarik dalam kemitraan kami dengan Traveloka. Inisiatif ini akan memperluas model pembelajaran yang telah terbukti bagi para penyedia pelatihan Australia untuk bisa menjangkau ribuan usaha pariwisata kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Kami berharap, upaya kolaboratif ini dapat mendorong lahirnya banyak peluang dan pasar baru yang mampu mendukung pertumbuhan industri pariwisata Indonesia dan penyedia pelatihan Australia, dan membentuk kemitraan yang saling menguntungkan,” ujar Director Katalis Paul Bartlett, Senin.

Sebagai informasi, Katalis berkolaborasi dengan TAFE Queensland untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi guna mengatasi kesenjangan keterampilan di industri pariwisata Indonesia dan memfasilitasi partisipasi kelompok-kelompok yang kurang beruntung melalui pelatihan Technical Vocational Education and Training (TVET).

Inisiatif tersebut pun diharapkan bisa membantu meningkatkan jumlah desa wisata berkualitas untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.

Setelah lulus, para peserta pelaku UMKM diharapkan mampu memenuhi syarat untuk bergabung ke dalam ekosistem Traveloka dan atau platform Traveloka Xperience sebagai mitra dan menawarkan produk dan layanan mereka secara global.

“Traveloka berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dan memajukan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia melalui peningkatan UMKM, “ ujar Co-Founder Traveloka Albert dalam rilis yang diteirma Kompas.com, Senin.

Lebih lanjut, Albert menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata kelas dunia. Pihaknya juga senang dapat berkolaborasi dengan Katalis untuk memperluas jangkauan program pelatihan khusus dengan spesialisasi yang spesifik dan strategis semacam itu.

“Program-program tersebut telah dirancang untuk memberdayakan usaha-usaha di ekosistem pariwisata Indonesia agar mereka dapat menunjukkan nilai-nilai yang ditawarkan Indonesia ke audience global secara efektif,” ujar Albert.

Sebelumnya, Traveloka telah menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital bagi pelaku usaha di industri pariwisata Indonesia, termasuk program unggulannya, yakni Desa Wisata, hasil kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Perlu diketahui, inisiatif baru tersebut berpotensi memberi manfaat bagi bisnis dan komunitas yang dipimpin perempuan, mengingat Data yang dikeluarkan Kemenparekraf pada 2024 menyebut bahwa 54,22 persen tenaga kerja di industri pariwisata Indonesia adalah perempuan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bani Sadar, Ketua RW 22 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menyebut, banjir rob di kawasan Dermaga Ujung II, Pelabuhan Muara Angke, bisa terjadi sebanyak empat kali dalam satu bulan.

"Kalau pasang air rob itu per satu bulan bisa pasang empat kali," ucap Bani saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Bani mengatakan, banjir rob yang masuk ke area pemukiman warga biasanya datang pada malam hari. Namun, pagi hari, banjir surut dengan sendirinya.

Sementara, di Jalan Dermaga Ujung II tepatnya depan pos RW 22, air dari banjir rob tak bisa benar-benar surut dan terus menggenang. Bahkan, kata Bani, genangan air banjir rob itu tak pernah surut sejak tahun 2022.

"Iya, sering banget (banjir), karena kurang dibenahi derainase tadi menjadi satu kesatuan penghubung ke pompa air, sehingga ini menyebabkan banjir yang sifatnya harian," ucap Bani.

Bani menyebut, berbagai upaya sudah dilakukan warga, pihak kelurahan, maupun Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara untuk mengurangi genangan air.

Salah satunya, melakukan pengerukan lumpur di selokan agar bisa menyerap lebih banyak air dan mengurangi genangan.

Memang, kata Bani, pengerukan itu sempat menyebabkan genangan air banjir rob surut. Namun, beberapa hari setelahnya, genangan kembali muncul.

Bani mengatakan, kontur jalan di depan pos RW 11 Jalan Dermaga Ujung II memang cekung dan lebih rendah dari jalanan sekitar. Hal inilah yang menyebabkan air terus menggenang.

Menurut Bani, pihaknya sudah bersurat ke Dinas Bina Marga Jakarta Utara sebanyak dua kali untuk memperbaiki jalan cekung itu.

Namun, hingga kini belum ada respons dari Dinas Bina Marga. Jalan tersebut pun tak kunjung diperbaiki.

"Artinya, jalan yang cekung ini obatnya enggak ada lagi, selain peninggian sehingga bisa menghasilkan kerataan," ujar Bani.

KOMPAS.com - SmartphoneXiaomiRedmi 13 5G dipastikan bakal meluncur pada 9 Juli 2024 mendatang. Ponsel ini merupakan penerus dari Redmi 12 5G, dan versi baru dari Redmi 13 4G.

Walaupun belum dirilis, tampilan dan spesifikasi Redmi 13 5G sudah diketahui. Adalah blog teknologi MySmartPrice yang pertama kali menyebarluaskan tampang Redmi 13 5G sebelum hari peluncurannya.

Dari bocoran tersebut, Redmi 13 5G terlihat tidak begitu berbeda dari model 4G. Sebab, kedua ponsel ini sama-sama memiliki punggung yang menggunakan bahan kaca dan bingkai (frame) plastik. Punggung ini juga dibekali tiga lensa kamera yang disusun secara zig-zag.

Konfigurasi kamera ini mencakup kamera utama 108 MP (sensor Samsung HM6, zoom tiga kali) dan kamera makro 2 MP, sehingga sama seperti model 4G. Ada juga sebuah lensa yang memuat cincin LED flash, yang bisa menyala ketika ada notifikasi masuk.

Redmi 13 5G hadir dalam pilihan warna merah jambu (Orchid Pink), biru (Hawaiian Blue), dan hitam (Black Diamond). Varian Black Diamond bisa berkilau ketika terpapar cahaya.

Sementara itu, Redmi 13 4G yang dirilis di Indonesia pada Juni 2024 lalu tersedia dalam pilihan warna kuning (Sandy Gold), biru (Ocean Blue), dan hitam (Midnight Black).

Beralih ke layar, smartphone terbaru Xiaomi ini mengusung panel berbentang 6,79 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Spesifikasi ini meningkat dari model 4G yang refresh rate-nya mentok di 90 Hz.

Layar ini memiliki fitur untuk mendeteksi sentuhan dari tangan yang basah, misalnya ketika pengguna memakai smartphone saat hujan rintik-rintik. Panel tersebut juga sudah dilindungi kaca Corning Gorilla Glass 3 agar tidak mudah retak atau tergores.

Pada layar, terdapat sebuah kamera selfie dengan resolusi 13 MP, yang disebut membawa peningkatan antarmuka (UI) dan kontrol dibanding Redmi 12 5G. Merujuk pada Redmi 13 4G, kamera depan Redmi 13 5G ini kemungkinan ditaruh di modul punch hole.

Xiaomi Redmi 13 5G ditenagai oleh System-on-Chip (SoC) Snapdragon 4 Gen 2 Accelerated Edition, yang kemungkinan membawa peningkatan dibandingkan Snapdragon 4 Gen 2 di Redmi 12 5G.

Chipset ini dipadankan dengan RAM 6 GB/8 GB dan media penyimpanan (storage) UFS 2.2 128 GB. Pengguna bisa memperluas RAM hingga 8 GB dengan memanfaatkan virtual RAM.

Untuk daya, gawai ini ditopang oleh baterai jumbo berkapasitas 5.030 mAh, dengan teknologi pengisian cepat (fast charging) berdaya 33 Watt.

Xiaomi mengeklaim baterai ini bisa terisi 50 persen dalam 30 menit. Baterai ini diperkirakan dapat bertahan seharian untuk penggunaan normal, meski tidak dijelaskan seperti apa penggunaan normal itu.

Sistem operasi (OS) yang dijalankan adalah Android 14, yang dipoles dengan tampilan antarmuka (UI) HyperOS.

MySmartPrice Tampilan Xiaomi Redmi 13 5G yang bakal meluncur di India.

Xiaomi dilaporkan menjanjikan pembaruan sistem operasi Android hingga dua tahun dan pembaruan keamanan hingga empat tahun. Perusahaan teknologi tersebut juga menjanjikan pengalaman bebas lag selama 36 bulan.

Spesifikasi Xiaomi Redmi 13 5G juga mencakup Bluetooth 5.4, GPS, NFC, radio FM, USB-C, sertifikasi anti-air dan debu dengan rating IP53, serta pemindai sidik jari (fingerprint) yang terintegrasi dengan tombol daya (side-mounted).

Belum diketahui harga Redmi 13 5G dan negara mana saja yang akan kebagian ponsel tersebut, sebagaimana dikutip KompasTekno dari GSMArena, Senin (8/7/2024). Tidak diketahui apakah gawai ini bakal menyambangi Indonesia atau tidak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir rob di Jalan Dermaga Ujung II , Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, sudah mulai surut setelah dilakukan pengerukan lumpur di selokan, Minggu (8/7/2024).

"Iya, sudah agak surut," kata Bani Sadar, Ketua RW 22, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Pengerukan sedimen lumpur itu dilakukan oleh Satuan Pelaksanaan Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara, bersama warga RW 22, ketua RT dan juga RW.

Saat ini, kata Bani, genangan air banjir rob memang masih ada. Namun, ketinggian air genangan sudah berkurang menjadi 5 sentimeter dari sebelumnya mencapai 10 hingga 15 sentimeter.

"Tinggal sedikit genangannya, cuma 5 sentimeter," ucap Bani.

Bani mengungkapkan, banjir rob masih ada karena memang kontur jalan yang cenderung cekung.

Jadi, air tak bisa mengalir ke selokan secara mudah dan terus menjadi genangan setiap harinya.

Sebagai informasi, genangan air banjir rob di Jalan Dermaga Ujung II belum pernah surut sejak tahun 2022.

Genangan air itu tentu saja menghambat aktvitas warga selama ini.

Banyak warga yang kesulitan bekerja dan mengantar anak sekolah karena setiap harinya harus menerobos genangan tersebut.

Selain itu, banyak kendaraan warga yang sering rusak karena air banjir rob.

Sebagai ketua RW, Bani sudah berusaha mengirimkan surat ke Dinas Bina Marga Jakarta Utara agar jalan itu bisa diperbaiki.

Namun, jalan tersebut hingga detik ini belum juga diperbaiki.

KOMPAS.com - Persija Jakarta terus bersiap menyambut Liga 1 2024-2025. Usai merekrut pelatih asal Spanyol, Carlos Pena, Macan Kemayoran kini menunjuk Mohamad Prapanca sebagai direktur dan Bambang Pamungkas sebagai manajer.

Persija melebur jabatan direktur utama dan presiden menjadi direktur yang akan diemban oleh Mohamad Prapanca.

Sebelumnya, Prapanca hanya menjabat sebagai presiden klub yang membawahi manajemen tim.

Kini, Prapanca memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurusi klub secara keseluruhan.

Alhasil, sudah tak ada lagi jabatan direktur utama yang sebelumnya dijabat oleh Ambono Janurianto ataupun presiden.

Tugas sebagai direktur dibantu Chief Financial Officer beserta jajaran manajemen lainnya.

"Saya akan menjalani tugas baru sebagai direktur dengan amanah. Saya sudah menyiapkan program kerja untuk membuat Persija lebih baik lagi dari musim ke musimnya," kata Prapanca dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (8/7/2024).

"Kami harus membentuk tim yang tangguh dengan didukung area komersial yang kuat," ucapnya.

"Bersamaan dengan restrukturisasi ini, saya menunjuk Bambang Pamungkas sebagai Manajer Persija. Semoga kami bisa membangun chemistry yang solid untuk mewujudkan tim yang lebih baik dan kompetitif," tuturnya.

Adapun posisi manajer sudah tak asing lagi bagi Bambang Pamungkas.

Striker legendaris Macan Kemayoran dan timnas itu sudah sempat mengemban tugas serupa di Liga 1 2020 (kompetisi berhenti tengah jalan) dan Liga 1 2021-2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan bahwa Kemenhan dan TNI akan terus meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer guna mengantisipasi kemungkinan terburuk konflik di Laut China Selatan (LCS).

Hal ini diungkapkan Donny dalam paparannya pada seminar nasional Sejarah TNI AL bertajuk “Perspektif Historis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua” di Balai Samudra, Jakarta Utara, Senin (8/7/2024).

Donny mengatakan bahwa kekuatan militer disiagakan di perbatasan Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan (LCS).

“Di Laut Natuna Utara, Kemenhan dan TNI akan meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer yang ada di wilayah perbatasan di Natuna Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dan tetap menjaga keharmonisan hubungan militer dan nonmiliter negara tetangga,” kata Donny.

Donny menambahkan, TNI juga membentuk batalyon komposit di Natuna Utara.

Selain itu, RI juga meningkatkan diplomasi militer dengan negara lain untuk menciptakan stabilitas keamanan LCS.

“Membentuk pangkalan TNI yaitu batalyon komposit di Natuna, meningkatkan patroli dan militer bersama di wilayah Natuna,” ujar Donny.

Pangkalan militer tersebut, lanjut Donny, berfungsi sebagai fungsi pertahanan dan kelangsungan hidup negara, terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar.

“Pembangunan pangkalan militer di Natuna untuk melindungi sumber daya alam di kawasan tersebut,” kata Donny.

Donny mengatakan, Indonesia melalui forum diplomasi internasional dan forum ASEAN juga terus berupaya mencari solusi penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara secara damai.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga perdamaian di kawasan LCS.

Meskipun, Indonesia bukan negara claimant atau yang ikut bersengketa wilayah teritorial Laut China Selatan.

“Meskipun bukan negara claimant, Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan,” kata Hadi sebagai pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Selasa (19/3/2024).

Menko Polhukam menyebutkan bahwa Laut China Selatan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tentunya kita tidak ingin melihat adanya konflik atau bahkan terjadinya perang terbuka di kawasan itu,” ucap Hadi.

Instabilitas dan konflik di Laut China Selatan, sebut Hadi, akan berdampak secara global dan menjadi ancaman langsung keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan.