Jakarta:Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sukses menggelar Anugerah KPI 2024 di Auditorium Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta.

Ada 28 kategori program diperlombakan dalam Anugerah KPI yang mengusung tema "Penyiaran Tumbuh, Indonesia Maju". Dalam kategori Peduli Perempuan diraih Program Kick Andy Goes to Campus episode “Jangan Bungkam”.

Anugerah ini coba memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPI Daerah dan insan penyiaran yang terus berkomitmen memberikan kontribusi positif dalam tumbuh kembangnya dunia penyiaran di tanah air. Termasuk usaha mereka menjaga suasana damai dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Anugerah ini menjadi bagian dari upaya kami bersama lembaga penyiaran dan mitra terkait untuk ikut serta menjaga ruang publik yang demokratis, sehingga kami semua bisa integral dalam pembangunan nasional melalui layanan informasi yang menghibur dan mengedukasi," kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah.

Tema yang diusung tahun ini juga bagian dari dukungan kepada lembaga penyiaran agar bisa lebih kreatif dan inovatif dalam pengelolaan program siarannya. Apalagi saat ini sudah banyak konten-konten dari media berbasis internet.

"Hadirnya isi siaran (TV dan radio) yang variatif, menarik dan berkualitas, akan menumbuhkan daya tarik bagi masyarakat. Perubahan positif ini tentu akan ikut mendorong kemajuan negeri ini dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk bidang penyiaran," ujar Ubaidillah.

baca juga: Ditegur KPI karena Hadirkan Rayyanza, Acara Raffi Ahmad Berhenti Tayang

Penyelenggaran Anugerah KPI 2024 digelar melalui siaran radio. Cara ini merupakan wujud keberpihakan pihaknya terhadap eksistensi lembaga penyiaran tersebut. Menurutnya, radio sebagai lembaga penyiaran telah banyak berkontribusi di setiap babak sejarah negeri ini.

Seluruh program yang diperlombakan dalam anugerah ini telah melalui penjurian yang selektif. Ada puluhan verifikator yang memverifikasi 430 program acara yang diterima KPI Pusat. Ke 430 program itu terdiri 129 program siaran televisi dan 301 program siaran radio.

Adapun para dewan juri anugerah terdiri dari berbagai perwakilan mulai dari Anggota DPR RI, Anggota KPI Pusat, Perwakilan Kementerian dan Lembaga, akademisi, praktisi penyiaran, pengamatan media dan tokoh masyarakat.

"Artinya, secara integral dan komprehensif semua penjurian ini sudah dilibatkan," tutur Aliyah selaku anggota KPI Pusat.

Berikut daftar pemenang dalam Anugerah KPI 2024 :

1. Kategori Program Berita Televisi : TV One (Apa Kabar Indonesia Malam)
2. Kategori Program Berita radio : RRI Merauke (Bertaruh Nyawa Di Batas Negeri)
3. Kategori Program Talkshow TV : SCTV (Point of View)
4. Kategori Program Talkshow Radio : RRI Cirebon (Dialog Cirebon Pagi Ini “Menekan Angka Pernikahan Dini di Cirebon)
5. Kategori Program Variety Show TV : SCTV (Karnaval SCTV Kuningan)
6. Kategori Program Variety Show Radio : RRI Bukittinggi (RRI Go To School “SMA Xaverius Bukittinggi”)
7. Kategori Program Wisata dan Budaya TV : Trans TV (Tanah Air Beta “Episode: Kampung Bena Bajawa”)
8. Kategori Program Wisata dan Budaya Radio : RRI Merauke (Objek Wisata Rumah Pohon Suku Korowai)
9. Kategori Program Peduli Perempuan TV : Metro TV (Kick Andy “Goes To Campus”)
10. Kategori Program Peduli Perempuan Radio : RRI Semarang (Dunia Wanita “Berani Bicara”)
11. Kategori Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal TV : Net. (Fakta +62 “Bidan Desa Terjang Belantara Obati Pasien Episode 464”)
12. Kategori Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal Radio : Sonora Jakarta (Pesona Perbatasan Indonesia “PLBN Sebagai Halaman Depan NKRI”)
13. Kategori Program Peduli Disabilitas TV : Trans 7 (Jejak Petualangan “21 Tahun Petualangan Tanpa Batas”)
14. Kategori Program Peduli Disabilitas Radio: RRI Merauke (Difabel Bukan Penghalang Untuk Berprestasi)
15. Kategori Televisi Peduli Siaran Pemilu: Kompas TV (Satu Meja The Forum)
16. Kategori Radio Peduli Siaran Pemilu: Sonora Yogyakarta (Teras Kota)
17. Kategori Iklan Layanan Masyarakat TV : Trans TV (Stop Kekerasan Terhadap Perempuan)
18. Kategori Iklan Layanan Masyarakat Radio : RRI Yogyakarta (Andai Bisa Pakai Kursi Roda)
19. Kategori Lembaga Penyiaran Swasta Lokal TV: Riau TV
20. Kategori Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Radio: Dahlia FM Bandung
21. Kategori Lembaga Penyiaran Komunitas TV: UB TV
22. Kategori Lembaga Penyiaran Komunitas Radio: Radio Kampus EBS FM Unhas
23. Kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV : TV Tabalong
24. Kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio: Abdi Persada FM
25. Apresiasi KPI Daerah: KPID Bangka Belitung, KPID Nusa Tenggara Barat, KPID Sumatera Barat, KPID Sumatera Utara, KPID Jawa Barat, KPID Riau, dan KPID Yogyakarta
26. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peduli Penyiaran: Pemerintah Daerah Kota Mataram NTB, Pemerintah Daerah Kota Padang Sumbar, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Sulsel
27. Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Penyiaran : Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar, Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
28. Kategori Lifetime Achievement : (Mendiang) Victor Menayang


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Jakarta -

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat produksi minyak gas bumi (migas) sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (boepd) hingga kuartal III 2024. Produksi itu terdiri dari minyak sebesar 554 ribu barel minyak per hari (bopd) dan produksi gas 2,84 miliar standar kaki kubik per hari (scfd).

Hingga kuartal III 2024, PHE menyelesaikan kerja pengeboran 13 sumur eksplorasi, 585 sumur pengembangan, 769 sumur workover, dan 26.928 well service. Kinerja tersebut lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu dan mengalami kenaikan di mana realisasi pengeboran sumur eksplorasi meningkat 38,5% dan sumur workover meningkat 21,7%.

"Kami bersyukur dengan seluruh pencapaian tersebut, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar," ujar Direktur Utama PHE Chalid Said Salim dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

PHE juga mencatatkan survei Seismik 2D sepanjang 739 km dan 3D sepanjang 2.322 km2 pada kuartal III 2024. Dari kegiatan pengeboran eksplorasi yang dilakukan Subholding Upstream Pertamina berhasil menemukan sumberdaya migas big fish, yakni Astrea-1 yang berada di wilayah Rokan Hilir sebesar 40 juta barel setara minyak.

Sementara realisasi tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) hingga kuartal III tahun 2024 sebesar 312 juta barel setara minyak. Tambahan sumberdaya 2C ini terdiri dari minyak sebesar 128 juta barel minyak dan gas 1.067 miliar standar kaki kubik.

Hingga kuartal III 2024, PHE telah menemukan cadangan migas terbukti (P1) sebesar 186 juta barel setara minyak. Temuan cadangan P1 ini terdiri dari cadangan minyak sebesar 89 juta barel minyak serta cadangan gas sebesar 560 miliar standar kaki kubik.

Dalam mendukung energi bersih, Subholding Upstream Pertamina terus berkomitmen dalam mencapai target Net Zero Emmission. Salah satu programnya dengan injeksi C02 melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), yang baru-baru ini dilakukan di Lapangan Sukowati. Implementasi teknologi CCUS diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer.

(acd/hns)

Jakarta -

Inflasi Oktober yang dialami Indonesia akhirnya mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Indonesia mengalami inflasi 0,08% sepanjang Oktober (mtm) atau 1,71% secara tahunan (yoy).

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 0,94%. Kelompok ini memberikan andil inflasi 0,06%.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi 0,06%." katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras dengan andil inflasi 0,04%, bawang merah 0,03%, tomat dan nasi dengan lauk 0,02%, serta kopi bubuk, minyak goreng, cigaret kretek mesin, dan telur ayam ras masing-masing 0,01%.

Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22%. Komponen ini mengalami andil inflasi sebesar 0,14%.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi secara dominan pada komponen inti adalah emas perhiasan, nasi dengan lauk, kopi bubuk, dan minyak goreng." kata Amalia.

Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,25%, dengan andil deflasi 0,05%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bensin dan harga tiket pesawat.

(eds/eds)

Jakarta -

Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dengan nomer putusan siding 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Semarang.

Sebelum terjadi putusan pailit ini, perusahaan tekstil kain Sritex ini seringkali diisukan bangkrut mengingat pendapatan yang anjlok karena adanya pandemi covid-19. Apa bedanya pailit dengan bangkrut?

Melansir website resmi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi di pengadilan niaga. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disingkat UUK 2004.

Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan merupakan sita umum terhadap semua aset debitur yang mengalami kepailitan, yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah suatu proses yang mencerminkan kesulitan debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya kepada kreditur, yang pada akhirnya dinyatakan oleh pengadilan sebagai pailit.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga meliputi kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa.

Sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004, yaitu:

1. Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur.

2. Debitur tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Setelah permohonan tersebut diterima oleh pengadilan, akan dilakukan sidang pemeriksaan, dan putusan pailit harus dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.

Kepailitan membatasi kewenangan debitur pailit, terutama terkait harta kekayaan. Kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan asetnya beralih ke kurator. Debitur pailit hanya boleh melakukan tindakan hukum terkait harta jika tindakan tersebut dapat menambah aset pailit.

Jika ada tindakan hukum yang berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset pailit, kurator dapat meminta pembatalan tindakan tersebut. Selain itu, debitur pailit harus berkonsultasi dengan kurator sebelum melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan untuk mencegah kerugian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangkrut berarti mengalami kerugian besar yang mengakibatkan perusahaan gulung tikar. Istilah bangkrut merujuk pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil akibat kerugian yang signifikan, sehingga perusahaan harus menghentikan operasinya.

Berbeda dengan bangkrut, pailit diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan kata lain, bangkrut mencerminkan situasi keuangan yang buruk yang memaksa perusahaan untuk tutup, sedangkan pailit adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo, dan dinyatakan melalui keputusan Pengadilan Niaga.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Dalam debat Cagub DKI Jakarta, pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mengungkapkan, angka stunting di DKI Jakarta masih tinggi sekitar 14%.

"Karena stunting di Jakarta masih lumayan cukup tinggi sekitar 14%, untuk itu seperti undang-undang telah mengatur, maka aksi yang saya sampaikan tadi harus dijalankan dan saya yakin ini akan mencegah stunting yang ada," ungkap Pramono, dalam debat yang diadakan di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Aksi yang dimaksud Pramono yakni, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak sebenarnya sudah mengatur secara detail mengenai hal tersebut.

"1.000 hari pertama merupakan waktu yang penting menjaga kehidupan bayi tersebut. Untuk itu apa aksi yang harus dilakukan, secara rill kami akan mengadakan aksi eksklusif, yang pertama harus ada daycare," ungkapnya.

"Yang kedua ada ruang untuk laktasi, yang ketiga adalah posyandu, dan yang paling penting semua itu dilakukan agar jangan sampai bayi tadi terkena stunting," tutup Pramono.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

(hns/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

(hns/hns)

Jakarta -

Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) baru saja mengumumkan perseroan akan merilis kinerja keuangan kuartal III-2024 sekaligus performa 9 bulan per September 2024. Laporan ini akan digelar pada Rabu 30 Oktober mendatang.

"Manajemen perseroan akan menyelenggarakan conference call untuk membahas kinerja kuartal ketiga tahun 2024 pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (atau 30 Oktober 2024 pukul 08.00 Waktu Amerika Serikat bagian Timur)," tulis manajemen GoTo dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Paparan ini akan sepenuhnya dilakukan dalam bahasa Inggris, sedangkan siaran langsung webcast dari conference call beserta materi akan tersedia di bagian Hubungan Investor situs perseroan pada tautan www.gotocompany.com/investor-relations. Rekaman akan tersedia di situs perseroan beberapa saat setelah conference call tersebut.

Mengacu pada rilis kinerja sebelumnya, GOTO membukukan pendapatan bersih di semester I-2024 sebesar Rp 7,74 triliun. Jumlahnya naik 12,4% dibandingkan dengan periode yang sama Juni 2023 sebesar Rp 6,88 triliun.

Induk perusahaan Gojek dan GoTo Financial (GTF) ini mampu memangkas rugi bersih atribusi entitas induk sebesar 62,3% menjadi Rp 2,7 triliun dari rugi bersih sebelumnya Rp 7,16 triliun.

Khusus di Q2-20204 (3 bulan), EBITDA grup yang disesuaikan mengecil menjadi rugi EBITDA Rp 48 miliar, membaik 95% dari periode yang sama tahun lalu rugi EBITDA Rp 885 miliar. Ini menandakan kian mendekati target pedoman kinerja EBITDA Grup yang disesuaikan impas (breakeven) untuk tahun 2024.

Jelang rilis kinerja ini, saham GOTO terpantau masih bergerak di level Rp 66-68/saham. Sejak awal pekan ini saham GOTO terus ditutup menghijau, terakhir di level Rp 68/saham pada Rabu (16/10).

Analis UOB Kay Hian Sekuritas, Stevanus Juanda masih memasukkan saham GOTO dalam pantauan dan rekomendasinya. Menurutnya, GoTo yakin akan bisa mencapai titik impas untuk EBITDA grup yang disesuaikan pada tahun 2024 seiring dengan perbaikan di kuartal-kuartal sebelumnya.

"Peningkatan EBITDA yang disesuaikan ini akan dipercepat pada semester kedua tahun ini. Hal ini dapat mendorong EBITDA yang disesuaikan Grup bisa positif di Q3-2024 dan Q4-2024," tulis Stevanus dalam riset yang dipublikasikan 14 Oktober 2024.

Stevanus menilai di sektor layanan On-Demand, Gojek dan GoTo Financial (salah satunya GoPay) juga masih memiliki keunggulan pasar dibanding pesaing. Meski ada kompetitor baruseperti VinFast dan agresivitas Grab di awal tahun ini, Stevanus menilai GoTo terus mencoba mempertahankan pangsa pasar.

"Meskipun persaingan di e-commerce makin ketat, tapi kami melihat persaingan tidak ketat di ODS dan Fintech," tuturnya.

Stevanus juga mengungkapkan satu sentimen lain yang memberikan angin segar kepada investor, yakni rencana pembelian kembali saham (buyback) GOTO. Perseroan sudah merealisasikan ini sebanyak US$ 50 juta atau sekitar Rp 780 miliar (asumsi kurs Rp 15.600/US$) dari total anggaran buyback yang dialokasikan senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp3,1 triliun.

Tak hanya itu, ia menyebut kepastian Alibaba yang menjadi salah satu investor institusi GoTo yang tetap bertahan menjadi pemegang saham menjadi katalis positif.

"Kesepakatan dengan Alibaba pada layanan cloud akan mengurangi tekanan jual saham GOTO dalam lima tahun ke depan," tulis Stevanus.

Stevanus pun memberikan rekomendasi beli saham GOTO dengan target harga Rp 70 dari target sebelumnya Rp 69.

"Target ini menggunakan EV/GMV wajar sebesar 0,18 dan diskon 25% nilai wajar GOTO dengan memperhitungkan penjualan Tokopedia," katanya.

Sementara itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Christopher Rusli juga memberikan target harga Rp 80 buat GOTO. Salah satu pertimbangannya adalah kesepakatan GoTo dengan Alibaba melalui kerja sama penggunaan cloud.

"Komitmen ini [Alibaba] meyakinkan para investor dan menepis rumor tentang Alibaba yang akan melepas sahamnya, memberikan stabilitas saham. Di samping juga kepemilikan Softbank sebesar 8,24%, dengan publik memegang sekitar 70% saham GOTO," pungkasnya.

(prf/ega)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Rindang Sejahtera Finance (PT RSF). Hal ini dibuktikan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-49/D.06/2024 tanggal 3 Oktober 2024, mencabut izin usaha PT RSF yang beralamat di Gedung Jaya Lantai 3, R L03-A1, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10340.

Sebelumnya, OJK telah menetapkan PT RSF sebagai perusahaan pembiayaan dengan status Pengawasan Khusus dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi mengatakan OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT RSF untuk melakukan langkah-langkah guna perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

"Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, PT RSF tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan dimaksud," kata dia dalam keterangan OJK, Senin (7/10/2024).

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT RSF adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri perusahaan pembiayaan yang sehat dan terpercaya, serta melindungi konsumen.

Ismail mengatakan dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT RSF dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur, dan/atau pihak lainnya;
2. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT RSF serta membentuk Tim Likuidasi;
3. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur, dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
4. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di internal Perusahaan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Selain itu, PT RSF juga dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan, pada nama Perusahaan.

Sebagai informasi, dikutip dari laman resmi, PT Rindang Sejahtera Finance merupakan perusahaan di bidang Pembiayaan Konvensional yang meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa. Layanan yang diberikan di antaranya pembiayaan untuk investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan pembiayaan lainnya.

Perusahaan didirikan dengan nama PT. Mayapada Arta Agung Leasing pada tanggal 12 Januari 1985 berdasarkan Akta No. 78 yang dibuat di hadapan Musjaffak, pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2753.HT.01.01 TH 85 tanggal 13 Mei 1985.

Perusahaan melakukan perubahan nama dari PT. Mayapada Arta Agung Leasing menjadi PT. Danamon Usaha Pembiayaan berdasarkan Akta No. 83 tanggal 5 Februari 1996 yang dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, SH Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.2653 HT.01.04 TH.96 tanggal 27 Februari 1996.

Selanjutnya perubahan nama dari PT. Danamon Usaha Pembiayaan menjadi PT. Rindang Sejahtera Finance dilakukan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, SH Notaris di Jakarta.

(ada/das)

Bisnis.com,JAKARTA - KH Zahrul Azhar Asad atau yang dikenal Gus Hans akhirnya resmi mendampingi Tri Rismaharini (Risma) untuk melaju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim). Gus Hans yang cukup lekat dengan santri ini ternyata sebelumnya sempat menjadi tim sukses Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Pasangan Risma-Gus Hans telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada Kamis malam (29/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis lewat YouTube KPU Jawa Timur, Pasangan Risma Gus Hans keduanya telah tiba di KPU wilayah setempat pada pukul 07.52 WIB. Mereka kompak menggunakan baju berwarna putih dengan celana hitam.

Adapun, setibanya mereka di KPU, kedua pasangan calon tersebut diberikan syal berwarna merah dan kuning emas, dengan logo KPU.

Profil Gus Hans

Lahir pada 23 Maret 1976, di Jombang, Jawa Timur, Gus Hans adalah putra dari KH As'ad Umar dan Hj Azah As'ad. Kedua orangtuanya adalah pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum.

Dalam pendidikan, Gus Hans menempuh Sarjananya di UPN Yogyakarta di jurusan Hubungan Internasional. Setelahnya, ia mengambil S2 di Fakultas Kedokteran UGM, di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM).

Adapun, Gus Hans merupakan pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum, Peterongan, Jombang. Ia juga merupakan Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu), Jombang. Gus Hans juga memiliki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Jaringan Kiai Santri Nasional malang.

Dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Politisi PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa Gus Hans merepresentasikan santri.

Gus Hans juga berusia 48 tahun, kata Said, merepresentasikan sosok kaum muda. Said juga menilai Gus Hans memiliki intelektualitas. Dengan hal-hal demikian, Said menilai bahwa pasangan Risma-Gus Hans saling melengkapi.

“Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat,” jelas Said, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/8/2024)

Eks Timses Khofifah-Emil

Gus Hans merupakan kader Golkar. Sebelumnya, ia pernah bertarung dan kalah di Pilwalkot Surabaya. Bukan itu saja, Gus Hans pernah menjadi juru bicara kampanye Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018.

Meski dulu satu tim, saat ini Gus Hans justru menjadi lawan pasangan petahana yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Timur.

Sebagai informasi, Golkar sendiri telah mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim. Khofifah-Emil telah mendaftar ke KPU Provinsi Jatim pada Rabu (29/8).

Adapun, Gus Hans bersama Risma akan mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Timur (Jatim) pada hari ini, Kamis (29/8). Mereka berdua akan mendaftar sekitar pukul 19.30 WIB.

Bisnis.com,JAKARTA - KH Zahrul Azhar Asad atau yang dikenal Gus Hans akhirnya resmi mendampingi Tri Rismaharini (Risma) untuk melaju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim). Gus Hans yang cukup lekat dengan santri ini ternyata sebelumnya sempat menjadi tim sukses Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Pasangan Risma-Gus Hans telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada Kamis malam (29/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis lewat YouTube KPU Jawa Timur, Pasangan Risma Gus Hans keduanya telah tiba di KPU wilayah setempat pada pukul 07.52 WIB. Mereka kompak menggunakan baju berwarna putih dengan celana hitam.

Adapun, setibanya mereka di KPU, kedua pasangan calon tersebut diberikan syal berwarna merah dan kuning emas, dengan logo KPU.

Profil Gus Hans

Lahir pada 23 Maret 1976, di Jombang, Jawa Timur, Gus Hans adalah putra dari KH As'ad Umar dan Hj Azah As'ad. Kedua orangtuanya adalah pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum.

Dalam pendidikan, Gus Hans menempuh Sarjananya di UPN Yogyakarta di jurusan Hubungan Internasional. Setelahnya, ia mengambil S2 di Fakultas Kedokteran UGM, di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM).

Adapun, Gus Hans merupakan pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum, Peterongan, Jombang. Ia juga merupakan Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu), Jombang. Gus Hans juga memiliki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Jaringan Kiai Santri Nasional malang.

Dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Politisi PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa Gus Hans merepresentasikan santri.

Gus Hans juga berusia 48 tahun, kata Said, merepresentasikan sosok kaum muda. Said juga menilai Gus Hans memiliki intelektualitas. Dengan hal-hal demikian, Said menilai bahwa pasangan Risma-Gus Hans saling melengkapi.

“Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat,” jelas Said, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/8/2024)

Eks Timses Khofifah-Emil

Gus Hans merupakan kader Golkar. Sebelumnya, ia pernah bertarung dan kalah di Pilwalkot Surabaya. Bukan itu saja, Gus Hans pernah menjadi juru bicara kampanye Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018.

Meski dulu satu tim, saat ini Gus Hans justru menjadi lawan pasangan petahana yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Timur.

Sebagai informasi, Golkar sendiri telah mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim. Khofifah-Emil telah mendaftar ke KPU Provinsi Jatim pada Rabu (29/8).

Adapun, Gus Hans bersama Risma akan mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Timur (Jatim) pada hari ini, Kamis (29/8). Mereka berdua akan mendaftar sekitar pukul 19.30 WIB.

Jakarta: Menyusul diumumkannya prosesor lini Epyc 4004 Series di bulan Juni lalu, kini Asus mengumumkan telah menghadirkan sejumlah produk hardware yang mendukung prosesor tersebut dengan kualitas server-grade.

Asus meluncurkan produk yang terdiri dari motherboard Asus Pri WS665-Ace dengan form factor ATX workstation dan Asus Pro WS600M-CL untuk workstation desain compact karena mengusung desain mATX.

Tidak hanya motherboard, Asus juga merilis PC workstation Asus ExpertCenter Pro ET500A untuk pengguna prosesor AMD Epyc 4004. Seluruh produk tadi dirancang untuk memenuhi kebutuhan IT dari bisnis yang membutuhan workstation siap pakai.
Asus mengklaim produknya sangat ideal untuk kebutuhan bisnis dalam menjalankan sejumlah aplikasi mulai dari yang berbasis layanan cloud hingga hosting mandiri serta content delivery.

Prosesor AMD Epyc 4004 memiliki arsitektur Zen 4 dengan desain lebih banyak jumlah low-core memungkinkan prosesor ini terpasang pada single-sokcet, dan didukung RAM dual-channel DDR5 serta koneksi ke 28-lane PCIe 5.0.

Fitur tersebut dihadirkan AMD sebagai keunggulan prosesor Epyc 4004 yang merupakan prosesor server grade tapi tersedia secara terjangkau, membantu menekan biaya konfigurasi sistem sekaligus konsumsi daya keseluruhan untuk biaya kepemilikan.

Hardware server-grade dari Asus diklaim mendukung pertumbuhan bisnis yang menyediakan dukungan performa tinggi tapi tetap membutuhkan opsi skalabilitas. Asus mengklaim hardware yang mereka sediakan bisa dengan mudah dioperasikan berkat kompatibilitas yang banyak dan fitur dari AMD Epyc 4004.

Asus mengklaim saat ini sudah banyak aplikasi yang mendukung kinerja prosesor AMD Epyc 4004 dari hardware Asus sehingga membentuk bisnis modern meningkatkan kemampuan komputasi dan mendorong efektivitas biaya solusi sever.

Kini perusahaan bisa memiliki solusi web serving, DNS, file/print workload, file/data sharing, printing, email, perpesanan, customer relation management, dan enterprise resource planning.

Pada produk Asus MPro WS66-Ace ditawarkan motherboard workstation yang cocok untuk layanan cloud dan data center kelas entry-level. Assus Pro WS-600M-CL menyediakan kemampuan komputasi workstation untuk beban kerja ringan termasuk edge computing.

Asus ExpertCenter Pro ET500A B6 ditawarkan sebagai workstation dengan tingkat efisiensi daya tinggi memaksimalkan arsitektur Zen 4 fabrikasi 5nm dari AMD Epyc 4004. Di sini tersedia dukungan RAM DDR5 5200MHz dan dua slot M.2 dengan kecepatan 32Gbps. Kartu grafisnya kompatibel dengan Nvidia Quadro RTX.

Satu lagi yang diluncurkan adalah Asus Pro ER100A B6 yang merupakan rak server form factor 1U rackmount untuk prosesor AMD Epyc 4004 Series. Desainnya yang ringkas diklaim bisa digunakan oleh data center bisnis skala kecil dan medium.

Terakhir, Asus juga menghadirkan fitur Asus Control Center Express yaitu kendali yang tersentralisasi untuk tim IT melakukan manajemen software dari perangkat yang terintegrasi.

(MMI)