Badan Karantina Indonesia meminta persetujuan Komisi IV DPR RI untuk penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 397,5 miliar. Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean.

"Total biaya yang kami harapkan kalau boleh ditambahkan Rp 397 miliar yang semuanya akan bisa cover. Sesungguhnya ini telah kita sampaikan di rapat sebelumnya," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam paparannya, tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Rp 29,2 miliar, digitalisasi layanan Rp 43 miliar, dan revitalisasi laboratorium Rp 305 miliar.

Kemudian, akan digunakan dalam satu karantina untuk Kalimantan Rp 9,1 miliar, modeling twin port Tual Rp 6,2 miliar, dan modeling klinik karantina untuk UMKM/Koperasi mumpuni ekspor Rp 5,1 miliar.

Sementara anggaran 2025 yang didapat Badan Karantina Indonesia Rp 1,4 triliun. Pihaknya juga diberikan target oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Alokasi anggaran program Barantin sebesar Rp 1,4 triliun. Ini adalah anggaran kami dan ini terdiri dari rupiah murni dan PNBP. Kami juga di-challenge Menteri Keuangan PNBP Rp 221 miliar, " pungkasnya.

Mega Capital Sekuritas X InvestasiKu dalam laporan hariannya menjelaskan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak fluktuatif cenderung melemah terbatas dengan rentang 7.420-7.550.

IHSG pada perdagangan lalu ditutup kembali melemah, yaitu melemah 0,34% ke level 7.479. Aksi jual investor asing mulai mereda yang ditandai oleh aksi net buy sebesar Rp 52,94 miliar dengan 5 saham yang paling banyak dibeli yaitu ASII, INDF, BBRI, BMRI, dan BBNI.

Secara sektoral, pelemahan IHSG tertekan oleh sektor bahan baku, konsumen non primer, dan infrastruktur. Sentimen penguatan harga minyak berpotensi positif untuk sektor bahan baku, namun negatif untuk sektor transportasi.

Kemudian mayoritas bursa saham global kompak terkoreksi, pelemahan dipimpin oleh indeks Dow Jones. Hal ini seiring sikap pelaku pasar yang berhati-hati menjelang hasil pemilu AS, pasalnya popularitas kedua calon sama-sama tinggi sehingga menimbulkan risiko "deadlocked parliament" yang merupakan kondisi sama kuat antara partai pengusung.

Pasar juga khawatir kepastian terkait sosok pemimpin AS berikutnya baru diketahui pada Januari 2025, jika pemilu perdana ini hasilnya berimbang. Bursa Asia turut melemah, pasar mencermati kongres NPC Tiongkok yang berlangsung 4-8 November 2024 ini. Mega Capital Sekuritas
November 05, 2024

Data

IHSG 7479.503 (-0.34%)
Nikkei 38053.67 (0%)
Hangseng 20567.52 (0.3%)
Kospi 2588.97 (1.83%)
Strait Times Index 3572.04 (0.47%)
TWSE 22965.39 (0.81%)
SET 1462.95 (-0.08%)
Shanghai 3310.207 (1.17%)

FTSE 100 8184.24 (0.09%)
Xetra Dax 19147.85 (-0.56%)
Dow Jones 41794.6 (-0.61%)
Nasdaq 18179.98 (-0.33%)
S&P 500 5712.69 (-0.28%)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Tercatat hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun.

Angka ini naik 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya (sekitar Rp 1.105,70 triliun) merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM, sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

"Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya," ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, mengingat kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan. Ketiga, yaitu aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. "Itu juga penting," ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan, baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tuturnya.

Sunarso menegaskan BRI siap memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia.

"Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya," pungkas Sunarso.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mengawasi industri gula yang dinilai semakin oligopolistik akibat kebijakan impor yang memperkuat dominasi pelaku usaha besar. KPPU mengusulkan kebijakan yang mendorong persaingan lebih sehat agar harga gula dapat lebih kompetitif dan adil bagi konsumen.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa industri gula adalah salah satu sektor prioritas yang selalu dipantau secara konsisten oleh KPPU.

"Kami sudah melakukan berbagai kajian dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dan Menteri terkait untuk pembenahan industri tersebut. Bahkan penegakan hukum juga telah dilakukan atas berbagai persoalan seperti proses lelang gula ilegal, distribusi gula, hingga jasa survei gula impor," ujar Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai informasi, KPPU telah dua kali memberikan saran dan pertimbangan terkait industri gula kepada Pemerintah. Pada Januari 2004, KPPU menyoroti mekanisme penunjukan importir yang berpotensi menciptakan hambatan pasar dan kartel.

Pada September 2010, KPPU menyarankan Presiden RI untuk menyempurnakan kebijakan tata niaga gula dengan menetapkan harga secara rigid di setiap level distribusi, termasuk HET di tingkat konsumen.

Fanshurullah juga mendorong Pemerintah untuk membangun road map industri gula nasional yang mampu menghasilkan harga kompetitif dan meninjau ulang kebijakan dana talangan, agar harga gula petani selalu berada di atas harga dasar gula.

KPPU telah menangani beberapa kasus di industri gula, termasuk kasus No. 4/KPPU-L/2005 yang melibatkan persekongkolan tender lelang gula ilegal. KPPU menerima laporan tentang penyimpangan dalam lelang barang bukti tindak pidana kepabeanan, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui PT. Balai Mandiri Prasarana pada 4 Januari 2005 di Hotel Sheraton Media.

Lelang tersebut tidak sesuai ketentuan, dengan hanya dua peserta dan tidak diumumkan dalam harian umum nasional. Kasus ini melibatkan PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy, dan Ketua Panitia Lelang. KPPU menjatuhkan denda masing-masing Rp 1 miliar kepada PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy.

KPPU berhasil membuktikan adanya persaingan semu dalam lelang tersebut dan ketiga terlapor membayarkan denda pada tahun 2008. Ada juga Perkara No. 8/KPPU-I/2005 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 dalam penyediaan jasa survei gula impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia.

Selain itu, terdapat Perkara No. 5/KPPU-L/2006 terkait dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan d dalam distribusi gula pasir oleh PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) dan 11 peserta lelang gula.

Fanshurullahmenilai bahwa penetapan Harga Acuan Penjualan pada industri ini tidak efisien, terutama karena mengacu pada pabrik yang belum produktif atau menggunakan mesin tua, sehingga membuat harga gula domestik lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Ketidakefisienan ini memaksa Indonesia untuk tetap melakukan impor gula guna memenuhi kebutuhan nasional. Dengan kebutuhan gula tahunan sebesar 2,93 juta ton dan produksi nasional hanya mencapai 2,38 juta ton, masih dibutuhkan impor sebesar 708 ribu ton per tahun.

Tercatat pangsa pasar produsen gula konsumsi dikuasai secara berurutan oleh PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN), Sugar Group, dan Gunung Madu. Dalam kondisi ini, kebijakan Pemerintah harus mampu membatasi potensi penyalahgunaan kekuatan oligopoli pelaku usaha di industri tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyalurkan kredit ke segmen UMKM sebesar Rp1.105,7 triliun pada kuartal III/2024.

Jumlah tersebut setara 81,7% dari total kredit yang disalurkan BRI, yang sebesar Rp1.353,36 triliun, pada 9 bulan pertama 2024.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Adapun, perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

“Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. Keempat, UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan baik itu mengenai keberlanjutan bisnis maupun keberlanjutan lingkungan.

Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance guna menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan.

“Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,” pungkasnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang rute perjalanan kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) sampai Madiun, dengan relasi Stasiun Bandara Adi Soemarmo-Madiun dan juga Madiun-BIAS setiap harinya.

"Kami berharap KA BIAS ini dapat mempermudah akses masyarakat untuk bepergian ke bandara, juga ke daerah sekitar stasiun pemberhentian. KAI juga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di sekitar wilayah aglomerasi yang dilalui kereta ini, sehingga pengunjung yang melalui BIAS menjadikan bandara pilihan untuk melanjutkan perjalanan ke Madiun dan stasiun pemberhentian lainnya," jelas Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

KA BIAS akan melayani naik dan turunnya penumpang di sembilan stasiun yakni Stasiun Madiun, Stasiun Magetan, Stasiun Ngawi, Stasiun Walikukun, Stasiun Sragen, Stasiun Solojebres, Stasiun Solobalapan, Stasiun Kadipiro, dan Stasiun Adisoemarmo. Selain terkoneksi dan terintegrasi dengan bandara, penumpang dari KA BIAS juga dapat melanjutkan perjalanan dengan kereta jarak jauh atau layanan commuterline, seperti di Stasiun Solojebres dan Stasiun Solobalapan.

Waktu tempuh KA BIAS-Madiun atau sebaliknya sekitar 1 jam 59 menit. Pada perjalanan perdana hari ini dan sepanjang November 2024, KA BIAS Madiun menggunakan rangkaian Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) dengan kapasitas 190 tempat duduk dan kapasitas daya angkut penumpang 150%.

Anne menambahkan, tiket KA BIAS Madiun dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI H-7 keberangkatan. Pembelian tiket juga dapat dilakukan di loket stasiun dengan ketentuan 3 jam sebelum waktu keberangkatan. Satu bulan ke depan, KAI menyiapkan tarif promo dengan tarif terendah Rp 7.000 hingga Rp 40.000, sesuai dengan relasi yang dipilihnya. KAI akan terus melakukan evaluasi selama November 2024 untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terkait perjalanan KA BIAS ini.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang rute perjalanan kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) sampai Madiun, dengan relasi Stasiun Bandara Adi Soemarmo-Madiun dan juga Madiun-BIAS setiap harinya. Foto: Dok. KAI

Jadwal Perjalanan KA BIAS:

1. KA KP/10865 (KA BIAS relasi Madiun - Bandara Adi Soemarmo), berangkat dari Stasiun Madiun jam 06:05 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 08:02 WIB.
2. KA KP/10866 (KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo - Madiun), berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 09:25 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 11:22 WIB.
3. KA KP/10867 (KA BIAS relasi Madiun - Bandara Adi Soemarmo), berangkat dari Stasiun Madiun jam 12:30 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 14:27 WIB.
4. KA KP/10868 (KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo - Madiun), berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 15:32 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 17:31 WIB.

Inflasi Oktober yang dialami Indonesia akhirnya mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Indonesia mengalami inflasi 0,08% sepanjang Oktober (mtm) atau 1,71% secara tahunan (yoy).

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 0,94%. Kelompok ini memberikan andil inflasi 0,06%.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi 0,06%." katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras dengan andil inflasi 0,04%, bawang merah 0,03%, tomat dan nasi dengan lauk 0,02%, serta kopi bubuk, minyak goreng, cigaret kretek mesin, dan telur ayam ras masing-masing 0,01%.

Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22%. Komponen ini mengalami andil inflasi sebesar 0,14%.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi secara dominan pada komponen inti adalah emas perhiasan, nasi dengan lauk, kopi bubuk, dan minyak goreng." kata Amalia.

Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,25%, dengan andil deflasi 0,05%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bensin dan harga tiket pesawat.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menerapkan transformasi digital dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi proyek dan operasional. Langkah ini mencakup penggabungan inovasi digital dan pemantauan risiko sejalan dengan komitmen perusahaan dalam tata kelola berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menyebutkan ada beberapa fokus utama dalam strategi transformasi Waskita. Pertama pemulihan bisnis, kedua organisasi dan budaya, ketiga restrukturisasi keuangan, serta digitalisasi.

"Program-program kerja transformasi yang Waskita sudah jalankan, disusun untuk mendukung fokus perseroan tersebut. Diharapkan melalui strategi ini, visi perseroan menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan bisa tercapai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Program transformasi Waskita melibatkan Komite Manajemen Risiko yang menilai risiko dan kelayakan proyek sebelum tender atau pengambilan proyek. Semua bidang, termasuk manajemen risiko, produksi, teknis, keuangan, dan legal mengamati proyek dari berbagai sudut pandang.

Ermy menyatakan penerapan teknologi memungkinkan keputusan proyek berdasarkan pengelolaan risiko yang menyeluruh dan mitigasi risiko lebih dini.

Perseroan melakukan transformasi digital dengan mengintegrasikan Building Information Modelling (BIM), ERP SAP, dan Last Planner System (LPS), menjadikan Waskita satu-satunya perusahaan konstruksi yang menggunakan ketiga sistem ini. Integrasi ini diharapkan dapat mengontrol biaya dan waktu, menghasilkan efisiensi.

Ermy menambahkan Waskita menggunakan teknologi AI WISENS (Waskita Intelligent Sensing System) dalam beberapa proyek untuk meningkatkan efektivitas kerja. AI Pavement Crack Detection membantu mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis, mendukung inspeksi dan pengawasan aset jalan tol, dan meningkatkan efisiensi waktu kerja hingga 40 persen.

Waskita juga menggunakan teknologi AI APD Inspection untuk memastikan pekerja mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mencapai target zero fatality. Selain itu, juga berkomitmen memperkuat manajemen risiko sesuai Assessment Risk Maturity Index dari BPKP, dan melaksanakan Surveillance Audit untuk memenuhi standar ISO dan SMK3.

Ermy menegaskan bahwa Waskita akan terus memenuhi standar operasional lainnya. Hingga 30 September 2024, 94% dari rekomendasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) telah ditindaklanjuti, dengan 376 rekomendasi selesai dan 24 masih dalam proses.

Penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau ICORPAX berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan, nomor PE.05.02/ST-241/D401/3/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Surat tersebut bertujuan mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KNYD) untuk mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Terdapat lima ruang lingkup penilaian mencakup Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan Nasional, Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara, Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional, Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola, dan Dimensi Efektivitas Pengendalian Fraud.

Capaian ICORPAX Waskita Karya untuk tahun buku 2023 oleh BPKP adalah 70,20 persen dengan kategori Baik. Waskita Karya juga melakukan penilaian ESG yang mencakup faktor lingkungan, sosial, tata kelola, dan finansial.

"Ke depannya, perseroan akan konsisten menjalankan strategi transformasi. Berfokus pada pemulihan bisnis dengan terus memperkuat tata kelola sebagai upaya perbaikan organisasi dan budaya perusahaan," jelas Ermy.

Seperti diketahui, Waskita telah mendapat persetujuan dari 22 kreditur perbankan untuk penyempurnaan MRA 2021 dan perubahan perjanjian fasilitas KMKP, senilai Rp 31,5 triliun. Restrukturisasi ini sudah efektif, menjaga operasional Waskita tetap optimal.

Waskita juga mendapat persetujuan atas tiga dari empat seri obligasi non-penjaminan, dengan kupon restrukturisasi dan standstill sudah dibayarkan. Untuk satu seri obligasi non-penjaminan yang belum disetujui, Waskita terus berkomunikasi intensif dengan pemegang obligasi dan wali amanat untuk mencapai kesepakatan pada RUPO berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan pada kuartal III 2024, Waskita mencatat kenaikan laba bruto sebesar 33,18% (yoy) menjadi Rp 1,03 triliun, dari Rp 773,93 miliar pada periode yang sama tahun lalu. GPM naik menjadi 15,19% dari 9,90% pada kuartal tiga tahun lalu.

EBITDA juga naik 141% dari Rp 252 miliar menjadi Rp 609 miliar per September 2024. Total utang Waskita menurun sekitar Rp 3 triliun menjadi Rp 80,58 triliun dari Rp 83,99 triliun pada Desember 2023.

Video: Pentingnya Belajar AI untuk Menunjang Pekerjaan di Era Digital

Video: Pentingnya Belajar AI untuk Menunjang Pekerjaan di Era Digital

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pembubaran Dana Pensiun Pertani. Adapun hal itu tertuang dalam surat keputusan nomor KEP-74/D.05/2024 per 2 Oktober 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Pertani.

OJK menyebut pembubaran Dana Pensiun Pertani yang beralamat di Graha Gabah, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Mei 2024.

OJK juga menerangkan pembubaran Dana Pensiun Pertani dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Pertani. Selanjutnya, Keputusan Nomor KEP-74/D.05/2024 per 2 Oktober 2024, juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Pertani.

Adapun Tim Likuidasi Dana Pensiun Pertani, terdiri dari Hari Buwono sebagai Ketua. Selain itu, Heru Yulianto sebagai Anggota, Yogi Hendaya sebagai Anggota, Zulfan Sinaga sebagai Anggota, dan Eko Priyo Santoso sebagai Anggota.

OJK menyebut Tim Likuidasi Dana Pensiun Pertani bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya pada 21 Oktober 2024 imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai.

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, setelah pencabutan izin usaha Investree, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Adapun penagihan tersebut sepenuhnya akan menjadi tugas Tim Likuidasi Investree.

"Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada pemberi dana atau lender. Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Sebelumnya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi menerangkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending. Ditambah kinerja yang memburuk dari Investree yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia bilang pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail menyampaikan OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree. Tindakan tersebut, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Ismail bilang pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.