Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan produksi beras bakal kurang atau jauh dari kebutuhan (shortage) pada Januari-Februari 2025. Ia mewanti-wanti para kepala daerah terkait hal tersebut.

"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur yang menjadi perhatian kita bersama-sama, pada Januari-Februari (2025) nanti pasti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan (saat) Januari-Februari," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulhas mengingatkan pemerintah daerah dari jauh-jauh hari. Hal itu untuk menghindari gejolak harga pangan di pasar.

"Jadi saya minta betul menjadi perhatian kita pemerintahan baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ucapnya.

Zulhas ingin pemda ikut memberi masukan terkait tindaklanjut pemerintah pusat soal permasalahan kekurangan beras di awal 2025.

"Kami minta masukan Januari-Februari nanti karena shortage hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan, atau ada masukan lainnya," ucapnya.

Zulhas berharap tidak ada inflasi atau gejolak harga pangan yang tinggi di awal tahun depan. "Kita berharap nanti Januari-Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses swasembada pangan 2028 adalah kerja sama kita semuanya," pungkasnya.

Simak Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp74,48 triliun pada September 2024.

"Per September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73 persen (yoy) menjadi sebesar Rp74,48 triliun, dengan pendanaan yang diberikan oleh lender institusi adalah sebesar 89,98 persen, sementara lender perorangan sebesar 10,02 persen," ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya Agusman dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Menurut Agusman, pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para lender terhadap industri pinjol.

Pada periode sama, laba industri pinjol melesat 66,15 persen (yoy) menjadi Rp806,05 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena meningkatnya pendapatan operasional.

Selanjutnya, hingga akhir kuartal III 2024, terdapat 22 penyelenggara LPBBTI yang memiliki TWP90 di atas 5 persen. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," terangnya.

Dalam rangka mendorong peran pinjol dan perusahaan pembiayaan, OJK sendiri telah meluncurkan Roadmap LPBBTI 2023 - 2027 dan Roadmap Perusahaan Pembiayaan 2024 - 2028.

Industri pinjol dan perusahaan pembiayaan didorong untuk melakukan peningkatan pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, antara lain mencakup peningkatan limit pembiayaan untuk sektor produktif dan pembatasan manfaat ekonomi (bunga), serta menekankan sinergi dengan LJK, UMKM, dan sektor prioritas ekonomi terkait.

Selain itu, penyelenggara pinjol juga telah diminta agar meningkatkan aksesibilitas, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Bisnis 2025.

"OJK terus akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta, Sabtu, (2/11/2024) untuk merumuskan berbagai langkah strategis demi memajukan prestasi cabang olahraga berkuda pada level nasional dan internasional. Munaslub ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Nasional PP PORDASI.

Ketua Umum PP PORDASI 2024-2028, Aryo P.S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa dalam Munaslub yang digelar hari ini memiliki beberapa agenda penting, antara lain penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi serta perumusan program-program pembinaan khususnya di daerah.

Untuk mewujudkan misi tersebut, PP PORDASI akan melakukan sejumlah langkah strategis dalam empat tahun ke depan. Pertama, memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan venue olahraga berkuda di Indonesia yang saat ini belum berstandar internasional. Keberadaan venue berstandar dunia diperlukan agar seluruh agenda kejuaraan sejalan dengan Federasi Olahraga Berkuda Internasional (Fédération Équestre Internationale). Kedua, PP PORDASI akan mendorong pembangunan kandang kuda (stable) dan menyalurkan bantuan kuda pejantan ke semua pengurus provinsi (Pengprov) khususnya kuda pacu dan equestrian sehingga pembinaan berkuda di daerah akan lebih maju. Selain itu, program ini sekaligus untuk mendukung kampanye kesejahteraan hewan (animal welfare) yang menjadi perhatian serius PP PORDASI dan presiden.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah akan memulai berbagai program untuk mengejar target swasembada pangan 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap untuk memulai berbagai program itu, pemerintah menggelontorkan Rp 139,4 triliun untuk 2025.

Zulhas menjelaskan anggaran itu bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, tahun 2025 itu ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian Lembaga yang terkait ketahanan pangan," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Keterangan ini disampaikan usai Zulhas kembali mengadakan rapat dalam membahas swasembada pangan 2028. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Kehutanan.

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk kejar swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Zulhas mengatakan untuk mengejar target swasembada pangan 2028, tidak hanya pada komoditas beras. Pemerintah juga akan menggenjot produksi komoditas lainnya seperti gula, kedelai, coklat, jagung, cabai dan bawang.

"Jadi ini bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi-misi, sehingga jelas, pemerintah daerah dan dana desa tranfer ke daerah kementerian lembaga terkait, kemudian instansi termauk riset dan lain-lain," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri penjaminan berada di posisi sulit. Di satu sisi ada target tinggi penetrasi dan cakupan penjaminan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), di sisi lainnya ruang pertumbuhan industri ini tertekan persaingan pasar oleh industri asuransi.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematok target penetrasi penjaminan mencapai 3,5% pada 2028, dan portofolio penjaminan untuk segmen UMKMK sebesar 90%. Penetrasi industri penjaminan di Indonesia per 2023 masih di level 2,60%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar asuransi umum yang beririsan dengan industri penjaminan disebut menjadi tantangan bagi pertumbuhan bisnis asuransi. Di sisi lain, pemerintah telah memasang target tinggi penetrasi penjaminan mencapai 3,5% pada 2028 nanti.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan mengatakan industri asuransi saat ini sedang mendalami struktur pasar yang beririsan tersebut.

"Memang harus diakui ada beberapa yang kuenya [pasar] penjaminan dari kita. Begitu sebaliknya, kuenya yang ada di asuransi ada di penjaminan," kata Budi kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Berdasarkan data OJK, dalam periode 2020—2023 pendapatan imbal hasil penjaminan (IJP) tidak mampu mengejar selisih atau gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Misalnya di 2023, premi asuransi kredit sebesar Rp30,76 triliun (80%), dan IJP hanya Rp7,92 triliun (20%).

Budi menjelaskan, output dari kajian pasar tersebut diharapkan lahir regulasi yang mengatur lebih jelas pasar dua industri ini.

Sebagai informasi, sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau suretyship. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, lini usaha suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Atas pasar yang masih tumpang tindih ini, OJK berupaya mengembalikan kemurnian industri penjaminan dan industri asuransi sesuai karakteristik masing-masing. Hal itu dilakukan dengan menegaskan bahwa penjaminan untuk diselenggarakan oleh perusahaan penjaminan.

Dengan begitu, untuk segmen non-perusahaan penjaminan seperti perusahaan asuransi umum yang akan menyelenggarakan usaha penjaminan perlu membuat Unit Usaha Penjaminan (UUP), mendirikan anak usaha penjaminan, atau mengalihkan portofolio usaha penjaminannya kepada perusahaan penjaminan.

Budi mengakui bila hal itu diimplementasikan, sedikit banyak akan berpengaruh pada industri asuransi khususnya lini bisnis asuransi kredit.

"Ya lumayan, lumayan. Karena kontribusinya dari lini usaha itu [asuransi kredit] cukup tinggi, besar," kata Budi.

Dalam dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, OJK menyebut persaingan pasar perusahaan asuransi umum menjadi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan industri lembaga penjaminan dalam melakukan penjaminan kredit atau pembiayaan sebagai lini bisnis utamanya.

"Hal ini menunjukkan jika premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan," tulis dokumen peta jalan tersebut.

Minornya jumlah IJP dibanding nilai premi asuransi kredit dan surety bond ini sudah menjadi tren sejak 2020. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun. Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Dan pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibanding Rp6,99 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri penjaminan mencatatkan kinerja pertumbuhan yang baik pada Agustus 2024 atau menjelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Memasuki era pemerintahan baru, pemerintah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang mengejar target tinggi pertumbuhan penetrasi industri penjaminan era pemerintahan Prabowo Subianto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa outstanding industri penjaminan per Agustus 2024 sebesar Rp418,13 triliun. Angka tersebut naik 11,98% (year on year/YoY) dibanding Rp373,39 triliun pada Agustus 2023, atau tumbuh 0,73% (month to month/MtM) dibanding Rp415,09 triliun pada Juli 2024.

Berdasarkan sektor, outstanding penjaminan untuk usaha produktif per Agustus 2024 sebesar Rp308,85 triliun, tumbuh 8,14% (YoY) atau 0,24% (MtM). Sedangkan untuk usaha non produktif sebesar Rp109,27, tumbuh 24,45% (YoY) atau 2,16% (MtM). Secara presentase, outstanding penjaminan ke sektor usaha produktif pada Agustus 2024 ini sebesar 73,87%.

Dari sisi pendapatan industri, per Agustus 2024 tercatat pendapatan imbal hasil jasa penjaminan (IJP) bruto industri penjaminan sebesar Rp7,71 triliun atau tumbuh 13,56% (YoY) dibanding Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,69% (MtM) dibanding Rp6,78 triliun.

Dikutip dari laman Sikapi Uangmu OJK, penjaminan adalah kegiatan perlindungan atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, dan risiko tersebut harus dapat diukur secara finansial. Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Lembaga penjamin menjalankan kegiatan usaha seperti penjaminan kredit atau pembiayaan, penjaminan pinjaman oleh koperasi, penjaminan atas surat utang, penjaminan transaksi dagang, hingga penjaminan cukai.

Besar kecilnya skala industri di antaranya tergambar dari tingkat penetrasi industri penjaminan, yaitu persentase outstanding penjaminan dibandingkan produk domestik bruto (PDB). Sayangnya, penetrasi industri penjaminan di Indonesia terbilang masih kecil dibandingkan negara-negara maju, bahkan masih kalah dari negara-negara tetangga.

OJK mencatat per 2023 penetrasi penjaminan di Indonesia masih 2,60%, tertinggal dari beberapa negara maju seperti Korea yang sudah 7,40%, Jepang 7,30%, Taiwan dan Spanyol 6,70%. Bahkan, Malaysia sudah mencatatkan penetrasi penjaminan 5,05% atau dua kali lipat lebih besar dari Indonesia.

Aktivitas kredit, pembiayaan, penyaluran pinjaman koperasi, dan transaksi dagang sebenarnya sangat tinggi di Indonesia. Namun, rendahnya penetrasi penjaminan menunjukkan bahwa aktivitas yang terproteksi masih sedikit.

Target Tinggi Penetrasi Penjaminan Era Prabowo

Seperti diketauhi, di masa pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, pada 2028 pemerintah menargetkan penetrasi penjaminan sebesar 3,5%. Artinya, harus terdapat kenaikan penetrasi penjaminan hingga satu per tiganya dari kondisi saat ini.

Selain penetrasi, pada 2028 pemerintah juga menargetkan portofolio penjaminan untuk segmen unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebesar 90%.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Idustri Penjaminan Indonesia 2024—208, OJK memaparkan tantangan berat yang harus dihadapi industri penjaminan dalam negeri hingga lima tahun ke depan. Salah satunya adalah adanya persaingan pasar dengan perusahaan asuransi umum yang menghambat pertumbuhan industri lembaga penjaminan dalam melakukan penjaminan kredit atau pembiayaan sebagai lini bisnis utamanya.

Secara historis data 2020—2023 mencatat outstanding penjaminan selalu tidak bisa menutup gap outstanding kredit/pembiayaan UMKM. Contoh di 2023, outstanding kredit/pembiayaan UMKM Rp1.457 triliun tapi outstanding penjaminan hanya Rp423 triliun. Di saat yang sama, pendapatan IJP juga tidak mampu mengejar gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Misal di 2023, premi asuransi kredit sebesar Rp30,76 triliun (80%), dan IJP hanya Rp7,92 triliun (20%).

Sebelumnya, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai persaingan pasar antara industri asuransi umum dengan industri penjaminan akan sehat ketika dua industri ini memiliki kapasitas yang sama.

"Persaingan akan menjadi baik apabila kompetensi, kapasitas dan pelayanan sebagai alat persaingannya. Perusahaan penjaminan atau perusahaan akan memiliki prospek yang sama besar," kata Abitani kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Musyawarah Nasional (Munas) XII Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) resmi memutuskan untuk memilih Muhammad Arif sebagai Ketua Umum APJII 2024–2028.

CEO PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk itu kembali terpilih untuk memimpin asosiasi telekomunikasi terbesar di Indonesia atas dukungan dari 581 suara dari total 1.014 anggota APJII yang hadir dalam Munas XII APJII di Vasa Hotel, Surabaya.

Adapun, terpilihnya Muhammad Arif sebagai Ketua Umum APJII 2024–2028 diharapkan dapat membawa APJII ke era digital yang semakin tangguh, seiring dengan tantangan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan dinamika bisnis di sektor telekomunikasi yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Arif menyampaikan akan pentingnya sinergi antara sektor bisnis, teknologi, dan regulasi sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

Arif berkomitmen memperkuat peran asosiasi sebagai mitra strategis dan lembaga think tankpemerintah untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah dengan mendorong regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur internet yang merata, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan percepatan transformasi digital, lanjut Arif, perlu adanya kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif serta adaptif terhadap perubahan teknologi global yang sangat cepat.

“Dalam lima tahun ke depan, saya berkomitmen untuk menjadikan APJII sebagai penggerak utama ekosistem digital di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, regulator, dan pelaku bisnis, kita akan mempercepat adopsi teknologi baru, membangun infrastruktur digital yang kuat, serta menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi di sektor telekomunikasi,” kata Arif dalam keterangan resmi, Kamis (26/9/2024).

Di samping itu, Arif juga akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan proaktif yang menjawab tantangan keamanan siber, privasi data, dan regulasi internet.

Menurutnya, APJII memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis di sektor internet dan telekomunikasi, khususnya bagi anggotanya yang terdiri dari perusahaan penyedia jasa internet (ISP).

Dalam lima tahun ke depan, Arif berencana memperkuat Indonesia Internet Exchange (IIX), yang merupakan salah satu pusat interkoneksi internet terbesar di Asia.

Dengan puncak trafik yang telah mencapai lebih dari 13 Tbps, APJII akan terus fokus dalam peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang menjadi tulang punggung ISP Indonesia.

Arif juga akan mendorong pengembangan kemitraan dengan berbagai penyedia data center yang bernilai strategis bagi efisiensi interkoneksi di Indonesia, serta teknologi pendukung lainnya yang krusial bagi ekosistem internet nasional.

Lebih jauh, APJII akan berupaya memperkuat hubungan dengan asosiasi internasional dan menjadi pemain aktif dalam forum-forum global yang membahas kebijakan internet dan teknologi.

Arif menjelaskan bahwa langkah ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global dan menarik investasi di sektor teknologi dan telekomunikasi.

“Dengan dukungan dari seluruh anggota, pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, saya optimis Indonesia dapat mencapai kedaulatan digital yang sesungguhnya,” tutup Arif.

SURABAYA, investor.id– Dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional, Presiden menetapkan  Perpres No. 40 tahun 2023 guna menjamin ketahanan pangan nasional, menjamin  ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, serta mendorong perbaikan  kesejahteraan petani tebu. Swasembada gula nasional ditargetkan tercapai pada tahun 2028 dan swasembada  gula untuk kebutuhan industri ditargetkan terwujud pada tahun 2030. Dalam  mewujudkan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioethanol  sebagai bahan bakar nabati (biofuel), disusun peta jalan (road map) yang meliputi: peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per ha melalui perbaikan praktik  agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat  angkut.

Selanjutnya penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 ha yang  bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan; (serta peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen  sebesar 11,2 persen; peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan peningkatan produksi bioethanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000  KL.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)  menggelar peluncuran Program Penguatan Tebu Rakyat melalui PT Sinergi Gula  Nusantara (SGN) untuk mendukung target swasembada gula konsumsi pada tahun  2028. Acara ini berlangsung di Whiz Luxe Hotel Spazio, Surabaya, pada Rabu  (21/08/2024).

Selain peluncuran Program Penguatan Tebu Rakyat, SGN juga memperkenalkan  program-program unggulan seperti Penyaluran KUR Khusus, Ekosistem Digitalisasi  Tebu Rakyat, dan pengukuhan 2.150 karyawan SGN sebagai Satgas yang bertugas  mengawal program tersebut. 

Dalam sambutannya, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III  (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menegaskan bahwa transformasi industri gula  PTPN merupakan keharusan karena dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat  luas. "Kami sadar betul bahwa di balik kesuksesan kami, ada kontribusi besar dari  petani, mengingat lebih dari 260 ribu hektare dari total 500 ribu ha luas lahan nasional  merupakan tebu rakyat," katanya. 

Ghani juga bersyukur karena transformasi dan restrukturasi yang dilakukan PTPN  telah membuahkan hasil positif, baik dari sisi kinerja keuangan maupun operasional  perusahaan. "SGN berhasil mencatatkan laba setelah mengalami tantangan  keuangan yang berat, dengan laba tahun lalu sebesar Rp52 miliar yang meningkat  sepuluh kali lipat menjadi Rp500 miliar tahun ini," tambahnya. 

Abdul Ghani menekankan bahwa PTPN Group terus berkomitmen untuk mewujudkan  swasembada gula nasional dengan memanfaatkan program-program yang sudah ada  tanpa bergantung terlalu banyak pada dana APBN. “Salah satu kesulitan yang paling  besar itu adalah ketika KUR yang dibatasi oleh plafon. Namun saya harus berterima  kasih kepada semua pihak karena tantangan tersebut saat ini sudah terselesaikan,”  ungkapnya. 

Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan  petani merupakan kunci utama dalam mencapai swasembada gula. Untuk itu,  pihaknya telah mengembangkan program internal yang mencakup pemantapan operasional 36 pabrik gula di seluruh Indonesia serta penguatan ekosistem tebu  rakyat. "Meskipun tantangannya besar, kami yakin dapat mencapai tujuan ini dengan  dukungan semua pihak," katanya. 

Dukungan Stakeholder dalam hal ini Kementerian BUMN juga disampaikan dalam  kegiatan tersebut, sebagaimana pernyataan Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin  Indrajad Hattari, yang menganggap keberadaan tebu rakyat sangat strategis dalam  mendukung industri gula yang dikelola oleh PTPN.  

"Lebih dari 66 persen pasokan tebu nasional berasal dari tebu rakyat, yang setara  dengan 119 ribu hektare lahan. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari PTPN  terhadap petani menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas tebu rakyat,"  ujarnya. 

Rabin menilai, berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan  tebu rakyat sudah dilakukan dengan baik oleh PTPN, seperti melalui program utilisasi,  penguatan kelembagaan, pendanaan, dan penyuluhan kepada petani. “Kementerian  BUMN juga telah menginisiasi hadirnya Program Makmur sebagai upaya peningkatan  produktivitas dan kapabilitas petani tebu yang dapat diaplikasikan dalam program  penguatan tebu rakyat bersifat inklusif,” tambahnya.  

Pentingnya inklusivitas sektor pangan, termasuk gula, juga disoroti oleh Deputi Bidang  Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Yulius. "UMKM,  termasuk petani gula, memainkan peran penting dalam ekonomi nasional," katanya. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang  Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa program penguatan tebu rakyat  bukan hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan budaya.  "Kami siap bersinergi untuk sukses bersama dalam implementasi program ini,"  ujarnya. 

Sementara itu, Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Bidang  Perekonomian, Moch Edy Yusuf, mengajak semua pihak dalam ekosistem tebu rakyat  untuk menjalankan masing-masing peran dengan baik. "Sinergi, kolaborasi, dan  komitmen antar pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan program  ini," katanya. 

Merujuk pada salah satu road mapt, beberapa upaya yang dapat dilakukan  adalah melalui program penguatan tebu rakyat (TR) yaitu melalui intensifikasi  percepatan bongkar ratoon, peningkatan rendemen melalui penataan varietas, dan  peningkatan capaian produksi. Peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per  hektar, dapat dicapai dengan digitalisasi ekosistem tebu rakyat. Ekosistem Digital  Tebu Rakyat (TERA) bertujuan untuk meningkatkan produksi Tebu Rakyat melalui  penyediaan berbagai fitur unggulan yang memudahkan petani rakyat bertransaksi.  

SGN bersama LPP Agro Nusantara membangun aplikasi bersama yang mencakup  sinergitas antara Petani, SGN, serta Perbankan. Aplikasi ini bertujuan untuk  mempermudah petani dalam mengembangkan usahanya. 

Selain itu, SGN juga memfasilitasi pendanaan modal kerja untuk petani dengan  beberapa dukungan fasilitas akses dan support tentang pendanaan khusus petani  tebu antara lain; Untuk petani yang belum bankable Petani TR bisa akses melalui  PUMK (Program Pendaanaan Usaha Mikro Kecil) dengan akses melalui BRI; Untuk  petani yang cukup mapan (sudah bankable) atau kuat secara finansial, Petani TR bisa  akses melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan pendanaan dana bergulir LPDB  (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), dan untuk petani dengan plafon maksimal,  Petani TR bisa akses melalui KUR kluster khusus. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dua anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), yakni PTPN I dan PT Sinergi Gula Nusantara (SugarCo) melakukan penandatanganan kerja sama operasi (KSO) di sektor on farm dan off farm guna memaksimalkan kinerja perusahaan.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani Direktur Utama PT SGN Mahmudi, dan Direktur Utama PTPN I Teddy Y. Danas, disaksikan oleh Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M. Abdul Ghani, di Jakarta, Jumat (9/8).

M. Abdul Ghani menyampaikan bahwa integrasi bisnis tebu antara on farm dan off farm akan menjaga keseimbangan Plant Cane dan Ratoon, penentuan jadwal tanam dan panen yang tepat menjadi kunci untuk mencapai produksi gula yang optimal.

“Penandatanganan KSO ini merupakan tonggak sejarah, sebagai langkah transformasi untuk mempercepat swasembada gula konsumsi pada tahun 2028,” kata Abdul Ghani dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat, (9/8/2024).

Integrasi antara on farm dan off farm memberikan beberapa keunggulan, seperti standarisasi yang lebih baik dalam pengelolaan on farm baik secara teknis maupun non-teknis, efisiensi biaya on farm yang lebih tinggi dengan skala pengerjaan yang tepat, peningkatan efisiensi rantai pasok dengan penjadwalan tebang, muat, angkut (TMA) yang diselaraskan, serta pemanfaatan nilai tambah produk samping secara menyeluruh.

“Tanggung jawab dari Holding Perkebunan dan dukungan dari pemerintah menjadi faktor krusial dalam proses transformasi ini,” jelasnya.

Menurut dia, perannya tidak hanya sebagai motor penggerak, tetapi juga pengawal proses transformasi agar tetap berada di jalur yang tepat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun insentif, diharapkan proses integrasi ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan cepat,” pungkasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), aset keuangan digital dan aset kripto (IAKD) 2024-2028. Peta jalan itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan IAKD di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Hasan Fawzi mengatakan, sebagai tahap awal, perilisan peta jalan pengembangan dan penguatan IAKD 2024-2028 mengusung tema ‘menyongsong masa depan keuangan digital, meletakkan pondasi pengawasan yang efektif dan berimbang’.

Hasan menyebut, pengembangan dan penguatan yang akan dilakukan setidaknya dalam lima tahun ke depan akan berfokus pada empat pilar. “Pilar pertama, pengaturan dan pengembangan. Pilar kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Pilar ketiga, perizinan dan informasi. Pilar keempat, pengembangan inovasi,” kata Hasan dalam sambutannya di acara Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan IAKD 2024-2028 di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Adapun implementasi atas keempat pilar tersebut, Hasan menuturkan akan diimplementasikan dalam beberapa program strategis melalui sejumlah fase yang saling berkesinambungan dalam kurun waktu hingga 2028 mendatang.

“Tujuan strategis yang ingin kita capai bersama melalui program strategis dan rencana aksi tersebut adalah pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ikut menyampaikan aspirasinya seiring berlangsungnya Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, sudah saatnya Kompolnas memiliki komisioner dari tokoh masyarakat, yang mewakili dunia usaha serta memahami praktik bisnis.

Pernyataan itu diungkapkan Shinta menanggapi pengumuman 36 nama calon yang lolos seleksi tes kesehatan dalam Seleksi Calon Anggota Kompolnas periode 2024-2028.

“Kompolnas sebaiknya mempunyai komisioner yang mengerti practical issues di dunia usaha, sehingga terbina sinergisitas yang baik antara Polri, dunia usaha, dan Kompolnas,” kata Shinta dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (8/8/2024).

Shinta mengatakan, kehadiran perwakilan dunia usaha di Kompolnas sebagai Komisioner sangat diperlukan.

Sebab, hal itu akan membantu memastikan bahwa fungsi Polri dalam memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi bangsa.

Ia mencontohkan, sinergi antara dunia usaha, Polri dan Kompolnas akan langsung bisa meningkatkan jumlah petugas keamanan di masyarakat.

Saat ini polisi ada sekitar 450,000 personel. Dunia usaha mempunyai sekitar 1,6 juta personel penjaga keamanan dalam bentuk Satuan Pengamanan (Satpam).

Satpam ini digaji dan tunduk kepada pengusaha.

Dengan adanya sinergi yang baik, polisi dapat melipatgandakan jumlah 'anggota' menjadi 4 kali lipat, sehingga bisa lebih menghadirkan keamanan di dalam masyarakat.

“Perwakilan dari dunia usaha itu penting. Kompolnas sebaiknya menjadikan ini sebagai pertimbangan untuk makin mempererat hubungan polisi dan masyarakat. Apindo menyambut baik ada pengusaha yang lolos sebagai calon komisioner Kompolnas,” jelas Shinta.

Diketahui, sebanyak 36 calon anggota Kompolnas akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan, berupa tes asesmen untuk menilai kemampuan hingga integritas.

Berikut 36 nama calon anggota Kompolnas yang lolos tes kesehatan:

1. Achmad Djazuli
2. Albertus Wahyurudhanto
3. Alpi Sahari
4. Andi Syafrani
5. Apong Herlina
6. Appe Hutauruk
7. Arief Wicaksono Sudiutomo
8. Dede Farhan Aulawi
9. Deni S.B. Yuherawan
10. Dian Ekawaty Ismail
11. Eko Hadi Sutedjo
12. Erlinda
13. Faisal Nurdin Idris
14. Farid Bambang Siswantoro
15. Fitriana Sidikah Rachμαν
16. Golda Eksa Radjaguguk
17. Gufron
18. Ida Oetari Poernamasasi
19. Ijang Faisal
20. Lince Eppang
21. Martinus Sitompul
22. Michael Marcus Iskandar Pohan
23. Mohammad Dawam
24. Muhamad Ikhsan
25. Muhammad Choirul Anam
26. Mustholih
27. Nico Lieke
28. Nursetia Alam Prawiranegara
29. Raden Indah Pangestu Amaritasari
30. Ranthy Pancasasti
31. Roni Febrianto
32. Syaefurrochman Achmad
33. Sunarsih
34. Supardi Hamid
35. Y.A. Triana Ohoiwutun
36. Yusuf