JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistiyo mengatakan, produk susu ikan yang sudah pernah diuji coba ke anak-anak sekolah.

Adapun susu ikan yang diuji coba itu berupa produk minuman protein yang bentuknya seperti susu bubuk sebagai hasil dari olahan produk turunan hidrolisat protein ikan (HPI).

"Kami sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak sekolah untuk uji coba. (Anak-anak sekolah) mencicipi," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Uji coba tersebut menurut Budi merupakan bagian dari sosialisasi susu ikan yang dikembangkan oleh KKP.

Selain itu, juga memberikan gambaran alternatif sumber protein dari produk ikan yang bisa dikonsumsi masyarakat.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, susu ikan pun bisa dicampurkan dalam pembuatan sejumlah jajanan.

Misalnya saja dicampurkan ke jajanan cilok yang digemari anak-anak sekolah. Tujuannya memberikan tambahan unsur protein sehingga menambah gizi bagi jajanan itu.

"Kami fortifikasi dan kami mencobakan ke anak-anak sekolah. Kami minta tanggapan (mereka), apakah mereka merasa ada protein, apakah ada ikan di dalamnya (cilok). Mereka merasakan enggak ada (rasa ikan). Padahal di situ sudah ada protein ikan-nya," ungkap Budi.

Cilok yang sudah dicampur dengan susu ikan itu sudah pernah diberikan untuk anak-anak saat peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu.

"Kemudian nanti juga bisa diuji coba dalam cookies. Di cookies kami tambahkan (susu ikan) sehingga nanti kami targetkan itu menjadi cookies yang disampaikan pada posyandu. Sehingga ibu-ibu hamil yang sedang melakukan pemeriksaan di sana mendapatkan kesempatan mengonsumsi tambahan protein juga," tambah Budi.

Sebelumnya, Budi mengungkapkan, susu ikan merupakan salah satu produk hilirisasi perikanan berbentuk minuman protein yang diolah dan disajikan menyerupai susu.

Menurutnya, nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan hidrolisat protein ikan agar mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat.

"Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," ujar Budi dilansir siaran pers di laman resmi KKP, Senin.

Budi menjelaskan HPI adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim bioteknologi Litbang KKP pada 2017. Penelitian tersebut memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Saat itu KKP menggandeng pelaku usaha sehingga penelitiannya langsung dapat diakselerasi menjadi skala industri.

HPI juga dibuat untuk menjawab tantangan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang masih kurang dalam konsumsi ikan.

"Keberadaan HPI sekaligus menjadi upaya peningkatkan asupan protein harian masyarakat yang saat ini baru berada di angka 62,3 gram/kapita/hari," ungkap Budi.

Jumlah tersebut masih di bawah rata-rata konsumsi ikan warga di negara-negara Asia Tenggara. Bahkan jauh dibandingkan negara maju yang konsumsi ikannya sudah melampaui 100 gram/kapita/hari.

Budi memastikan saat ini pabrik HPI sudah ada di Indramayu dengan kapasitas 30 ton/bulan susu ikan. Pabrik tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2021. Tahun ini KKP dalam proses membangun percontohan pabrik pengolahan HPI di Pekalongan.

Sebelumnya susu ikan menjadi perbincangan luas setelah disebut akan digunakan untuk mengganti susu sapi impor pada program makan bergizi gratis Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak menyatakan mendukung ide ini. Salah satunya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki.

Teten menyatakan susu ikan memiliki potensi besar untuk mengatasi ketergantungan pada susu sapi impor.

Menurut Teten, kandungan protein susu ikan setara dengan susu sapi dan bisa menjadi solusi yang lebih ekonomis.

"Susu ikan bisa membantu kita mengurangi ketergantungan pada impor susu sapi. Ini akan mendukung sektor perikanan nasional dan menyediakan sumber protein lokal yang lebih terjangkau," kata Teten kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan tidak ada rencana resmi untuk memasukkan susu ikan ke dalam program makan bergizi gratis.

Menurut Hasan, pemerintah tetap fokus pada penyediaan gizi yang seimbang dan terjangkau.

Namun, penggunaan susu ikan belum menjadi prioritas.

"Kami selalu berupaya menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat. Saat ini susu ikan belum menjadi opsi dalam perencanaan kami," kata Hasan di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo mengatakan, produk susu ikan yang sudah pernah diujicoba ke anak-anak sekolah.

Adapun susu ikan yang diujicoba itu berupa produk minuman protein yang bentuknya seperti susu bubuk sebagai hasil dari olahan produk turunan hidrolisat protein ikan (HPI).

"Kami sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak sekolah untuk uji coba. (Anak-anak sekolah) mencicipi," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Uji coba tersebut menurut Budi merupakan bagian dari sosialisasi susu ikan yang dikembangkan oleh Kementerian KKP.

Selain itu, juga memberikan gambaran alternatif sumber protein dari produk ikan yang bisa dikonsumsi masyarakat.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, susu ikan pun bisa dicampurkan dalam pembuatan sejumlah jajanan.

Misalnya saja dicampurkan ke jajanan cilok yang digemari anak-anak sekolah. Tujuannya memberikan tambahan unsur protein sehingga menambah gizi bagi jajanan itu.

"Kami fortifikasi dan kami mencobakan ke anak-anak sekolah. Kami minta tanggapan (mereka), apakah mereka merasa ada protein, apakah ada ikan di dalamnya (cilok). Mereka merasakan enggak ada (rasa ikan). Padahal di situ sudah ada protein ikan-nya," ungkap Budi.

Cilok yang sudah dicampur dengan susu ikan itu sudah pernah diberikan untuk anak-anak saat peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu.

"Kemudian nanti juga bisa diujicoba dalam cookies. Di cookies kami tambahkan (susu ikan) sehingga nanti kami targetkan itu menjadi cookies yang disampaikan pada posyandu. Sehingga ibu-ibu hamil yang sedang melakukan pemeriksaan di sana mendapatkan kesempatan mengonsumsi tambahan protein juga," tambah Budi.

Sebelumnya, Budi mengungkapkan, susu ikan merupakan salah satu produk hilirisasi perikanan berbentuk minuman protein yang diolah dan disajikan menyerupai susu.

Menurutnya, nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan hidrolisat protein ikan agar mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat.

"Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," ujar Budi dilansir siaran pers di laman resmi Kementerian KKP, Senin.

Budi menjelaskan HPI adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim bioteknologi Litbang KKP pada 2017. Penelitian tersebut memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Saat itu Kementerian KKP menggandeng pelaku usaha sehingga penelitiannya langsung dapat diakselerasi menjadi skala industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo mengatakan, produk susu ikan yang sudah pernah diujicoba ke anak-anak sekolah.

Adapun susu ikan yang diujicoba itu berupa produk minuman protein yang bentuknya seperti susu bubuk sebagai hasil dari olahan produk turunan hidrolisat protein ikan (HPI).

"Kami sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak sekolah untuk uji coba. (Anak-anak sekolah) mencicipi," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Uji coba tersebut menurut Budi merupakan bagian dari sosialisasi susu ikan yang dikembangkan oleh Kementerian KKP.

Selain itu, juga memberikan gambaran alternatif sumber protein dari produk ikan yang bisa dikonsumsi masyarakat.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, susu ikan pun bisa dicampurkan dalam pembuatan sejumlah jajanan.

Misalnya saja dicampurkan ke jajanan cilok yang digemari anak-anak sekolah. Tujuannya memberikan tambahan unsur protein sehingga menambah gizi bagi jajanan itu.

"Kami fortifikasi dan kami mencobakan ke anak-anak sekolah. Kami minta tanggapan (mereka), apakah mereka merasa ada protein, apakah ada ikan di dalamnya (cilok). Mereka merasakan enggak ada (rasa ikan). Padahal di situ sudah ada protein ikan-nya," ungkap Budi.

Cilok yang sudah dicampur dengan susu ikan itu sudah pernah diberikan untuk anak-anak saat peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu.

"Kemudian nanti juga bisa diujicoba dalam cookies. Di cookies kami tambahkan (susu ikan) sehingga nanti kami targetkan itu menjadi cookies yang disampaikan pada posyandu. Sehingga ibu-ibu hamil yang sedang melakukan pemeriksaan di sana mendapatkan kesempatan mengonsumsi tambahan protein juga," tambah Budi.

Sebelumnya, Budi mengungkapkan, susu ikan merupakan salah satu produk hilirisasi perikanan berbentuk minuman protein yang diolah dan disajikan menyerupai susu.

Menurutnya, nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan hidrolisat protein ikan agar mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat.

"Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," ujar Budi dilansir siaran pers di laman resmi Kementerian KKP, Senin.

Budi menjelaskan HPI adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim bioteknologi Litbang KKP pada 2017. Penelitian tersebut memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Saat itu Kementerian KKP menggandeng pelaku usaha sehingga penelitiannya langsung dapat diakselerasi menjadi skala industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo mengatakan, produk susu ikan yang sudah pernah diujicoba ke anak-anak sekolah.

Adapun susu ikan yang diujicoba itu berupa produk minuman protein yang bentuknya seperti susu bubuk sebagai hasil dari olahan produk turunan hidrolisat protein ikan (HPI).

"Kami sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak sekolah untuk uji coba. (Anak-anak sekolah) mencicipi," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Uji coba tersebut menurut Budi merupakan bagian dari sosialisasi susu ikan yang dikembangkan oleh Kementerian KKP.

Selain itu, juga memberikan gambaran alternatif sumber protein dari produk ikan yang bisa dikonsumsi masyarakat.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, susu ikan pun bisa dicampurkan dalam pembuatan sejumlah jajanan.

Misalnya saja dicampurkan ke jajanan cilok yang digemari anak-anak sekolah. Tujuannya memberikan tambahan unsur protein sehingga menambah gizi bagi jajanan itu.

"Kami fortifikasi dan kami mencobakan ke anak-anak sekolah. Kami minta tanggapan (mereka), apakah mereka merasa ada protein, apakah ada ikan di dalamnya (cilok). Mereka merasakan enggak ada (rasa ikan). Padahal di situ sudah ada protein ikan-nya," ungkap Budi.

Cilok yang sudah dicampur dengan susu ikan itu sudah pernah diberikan untuk anak-anak saat peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu.

"Kemudian nanti juga bisa diujicoba dalam cookies. Di cookies kami tambahkan (susu ikan) sehingga nanti kami targetkan itu menjadi cookies yang disampaikan pada posyandu. Sehingga ibu-ibu hamil yang sedang melakukan pemeriksaan di sana mendapatkan kesempatan mengonsumsi tambahan protein juga," tambah Budi.

Sebelumnya, Budi mengungkapkan, susu ikan merupakan salah satu produk hilirisasi perikanan berbentuk minuman protein yang diolah dan disajikan menyerupai susu.

Menurutnya, nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan hidrolisat protein ikan agar mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat.

"Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," ujar Budi dilansir siaran pers di laman resmi Kementerian KKP, Senin.

Budi menjelaskan HPI adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim bioteknologi Litbang KKP pada 2017. Penelitian tersebut memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Saat itu Kementerian KKP menggandeng pelaku usaha sehingga penelitiannya langsung dapat diakselerasi menjadi skala industri.

HPI juga dibuat untuk menjawab tantangan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang masih kurang dalam konsumsi ikan.

"Keberadaan HPI sekaligus menjadi upaya peningkatkan asupan protein harian masyarakat yang saat ini baru berada di angka 62,3 gram/kapita/hari," ungkap Budi.

Jumlah tersebut masih di bawah rata-rata konsumsi ikan warga di negara-negara Asia Tenggara. Bahkan jauh dibandingkan negara maju yang konsumsi ikannya sudah melampaui 100 gram/kapita/hari.

Budi memastikan saat ini pabrik HPI sudah ada di Indramayu dengan kapasitas 30 ton/bulan susu ikan. Pabrik tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2021. Tahun ini Kementerian KKP dalam proses membangun percontohan pabrik pengolahan HPI di Pekalongan.

Sebelumnya susu ikan menjadi perbincangan luas setelah disebut akan digunakan untuk mengganti susu sapi impor pada program makan bergizi gratis Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak menyatakan mendukung ide ini. Salah satunya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki.

Teten menyatakan susu ikan memiliki potensi besar untuk mengatasi ketergantungan pada susu sapi impor.

Menurut Teten, kandungan protein susu ikan setara dengan susu sapi dan bisa menjadi solusi yang lebih ekonomis.

"Susu ikan bisa membantu kita mengurangi ketergantungan pada impor susu sapi. Ini akan mendukung sektor perikanan nasional dan menyediakan sumber protein lokal yang lebih terjangkau," kata Teten kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan tidak ada rencana resmi untuk memasukkan susu ikan ke dalam program makan bergizi gratis.

Menurut Hasan, pemerintah tetap fokus pada penyediaan gizi yang seimbang dan terjangkau.

Namun, penggunaan susu ikan belum menjadi prioritas.

"Kami selalu berupaya menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat. Saat ini susu ikan belum menjadi opsi dalam perencanaan kami," kata Hasan di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo mengatakan, produk susu ikan yang sudah pernah diujicoba ke anak-anak sekolah.

Adapun susu ikan yang diujicoba itu berupa produk minuman protein yang bentuknya seperti susu bubuk sebagai hasil dari olahan produk turunan hidrolisat protein ikan (HPI).

"Kami sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak sekolah untuk uji coba. (Anak-anak sekolah) mencicipi," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Uji coba tersebut menurut Budi merupakan bagian dari sosialisasi susu ikan yang dikembangkan oleh Kementerian KKP.

Selain itu, juga memberikan gambaran alternatif sumber protein dari produk ikan yang bisa dikonsumsi masyarakat.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, susu ikan pun bisa dicampurkan dalam pembuatan sejumlah jajanan.

Misalnya saja dicampurkan ke jajanan cilok yang digemari anak-anak sekolah. Tujuannya memberikan tambahan unsur protein sehingga menambah gizi bagi jajanan itu.

"Kami fortifikasi dan kami mencobakan ke anak-anak sekolah. Kami minta tanggapan (mereka), apakah mereka merasa ada protein, apakah ada ikan di dalamnya (cilok). Mereka merasakan enggak ada (rasa ikan). Padahal di situ sudah ada protein ikan-nya," ungkap Budi.

Cilok yang sudah dicampur dengan susu ikan itu sudah pernah diberikan untuk anak-anak saat peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu.

"Kemudian nanti juga bisa diujicoba dalam cookies. Di cookies kami tambahkan (susu ikan) sehingga nanti kami targetkan itu menjadi cookies yang disampaikan pada posyandu. Sehingga ibu-ibu hamil yang sedang melakukan pemeriksaan di sana mendapatkan kesempatan mengonsumsi tambahan protein juga," tambah Budi.

Sebelumnya, Budi mengungkapkan, susu ikan merupakan salah satu produk hilirisasi perikanan berbentuk minuman protein yang diolah dan disajikan menyerupai susu.

Menurutnya, nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan hidrolisat protein ikan agar mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat.

"Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," ujar Budi dilansir siaran pers di laman resmi Kementerian KKP, Senin.

Budi menjelaskan HPI adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim bioteknologi Litbang KKP pada 2017. Penelitian tersebut memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Saat itu Kementerian KKP menggandeng pelaku usaha sehingga penelitiannya langsung dapat diakselerasi menjadi skala industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo mengatakan, produk susu ikan yang sudah pernah diujicoba ke anak-anak sekolah.

Adapun susu ikan yang diujicoba itu berupa produk minuman protein yang bentuknya seperti susu bubuk sebagai hasil dari olahan produk turunan hidrolisat protein ikan (HPI).

"Kami sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak sekolah untuk uji coba. (Anak-anak sekolah) mencicipi," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Uji coba tersebut menurut Budi merupakan bagian dari sosialisasi susu ikan yang dikembangkan oleh Kementerian KKP.

Selain itu, juga memberikan gambaran alternatif sumber protein dari produk ikan yang bisa dikonsumsi masyarakat.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, susu ikan pun bisa dicampurkan dalam pembuatan sejumlah jajanan.

Misalnya saja dicampurkan ke jajanan cilok yang digemari anak-anak sekolah. Tujuannya memberikan tambahan unsur protein sehingga menambah gizi bagi jajanan itu.

"Kami fortifikasi dan kami mencobakan ke anak-anak sekolah. Kami minta tanggapan (mereka), apakah mereka merasa ada protein, apakah ada ikan di dalamnya (cilok). Mereka merasakan enggak ada (rasa ikan). Padahal di situ sudah ada protein ikan-nya," ungkap Budi.

Cilok yang sudah dicampur dengan susu ikan itu sudah pernah diberikan untuk anak-anak saat peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu.

"Kemudian nanti juga bisa diujicoba dalam cookies. Di cookies kami tambahkan (susu ikan) sehingga nanti kami targetkan itu menjadi cookies yang disampaikan pada posyandu. Sehingga ibu-ibu hamil yang sedang melakukan pemeriksaan di sana mendapatkan kesempatan mengonsumsi tambahan protein juga," tambah Budi.

Sebelumnya, Budi mengungkapkan, susu ikan merupakan salah satu produk hilirisasi perikanan berbentuk minuman protein yang diolah dan disajikan menyerupai susu.

Menurutnya, nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan hidrolisat protein ikan agar mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat.

"Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," ujar Budi dilansir siaran pers di laman resmi Kementerian KKP, Senin.

Budi menjelaskan HPI adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim bioteknologi Litbang KKP pada 2017. Penelitian tersebut memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Saat itu Kementerian KKP menggandeng pelaku usaha sehingga penelitiannya langsung dapat diakselerasi menjadi skala industri.

HPI juga dibuat untuk menjawab tantangan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang masih kurang dalam konsumsi ikan.

"Keberadaan HPI sekaligus menjadi upaya peningkatkan asupan protein harian masyarakat yang saat ini baru berada di angka 62,3 gram/kapita/hari," ungkap Budi.

Jumlah tersebut masih di bawah rata-rata konsumsi ikan warga di negara-negara Asia Tenggara. Bahkan jauh dibandingkan negara maju yang konsumsi ikannya sudah melampaui 100 gram/kapita/hari.

Budi memastikan saat ini pabrik HPI sudah ada di Indramayu dengan kapasitas 30 ton/bulan susu ikan. Pabrik tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2021. Tahun ini Kementerian KKP dalam proses membangun percontohan pabrik pengolahan HPI di Pekalongan.

Sebelumnya susu ikan menjadi perbincangan luas setelah disebut akan digunakan untuk mengganti susu sapi impor pada program makan bergizi gratis Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak menyatakan mendukung ide ini. Salah satunya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki.

Teten menyatakan susu ikan memiliki potensi besar untuk mengatasi ketergantungan pada susu sapi impor.

Menurut Teten, kandungan protein susu ikan setara dengan susu sapi dan bisa menjadi solusi yang lebih ekonomis.

"Susu ikan bisa membantu kita mengurangi ketergantungan pada impor susu sapi. Ini akan mendukung sektor perikanan nasional dan menyediakan sumber protein lokal yang lebih terjangkau," kata Teten kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan tidak ada rencana resmi untuk memasukkan susu ikan ke dalam program makan bergizi gratis.

Menurut Hasan, pemerintah tetap fokus pada penyediaan gizi yang seimbang dan terjangkau.

Namun, penggunaan susu ikan belum menjadi prioritas.

"Kami selalu berupaya menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat. Saat ini susu ikan belum menjadi opsi dalam perencanaan kami," kata Hasan di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Jakarta -

Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional, badan yang satu ini bertugas untuk melakukan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Salah satu program yang akan dieksekusi oleh Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis yang merupakan kebijakan populis Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang akan menjabat mulai Oktober 2024.

Badan Gizi Nasional sendiri memiliki empat target kelompok yang harus dipenuhi kebutuhan gizinya. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Agustus 2024.

Pada pasal 5 beleid tersebut dijelaskan ada empat golongan yang harus dipenuhi gizinya di Indonesia. Pertama, anak sekolah yang merupakan tingkat pendidikan dasar dan menengah.

"Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren," bunyi pasal 5 poin a, dilansir Minggu (18/8/2024).

Kelompok yang kedua adalah anak usia di bawah lima tahun alias balita. Kemudian yang ketiga adalah kelompok ibu hamil, dan terakhir ada kelompok ibu menyusui.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi berupa koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Badan yang satu ini juga bertugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

(hal/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah (PP NA), Ariati Dina Puspitasari menanggapi kontroversi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Soal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang paling membuat kontroversi menurut kami ada di Pasal 103 Ayat 4 poin E," kata Ariati kepada Republika, Kamis (8/8/2024).

Ia mengatakan, Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah mencermati bahwa Pasal 103 Ayat 4 Poin E tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Seperti yang diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

"Ketika bicara kesehatan reproduksi maka otomatis akan memasukkan bahasan alat kontrasepsi. Namun, perlu penempatan yang tepat sehingga tidak menjadikan polemik," ujar Ariati.

Ariati menegaskan, menjadi sangat polemik karena penyediaan alat kontrasepsi terdapat dalam pasal yang mengatur kesehatan reproduksi pada usia sekolah atau remaja. Sebaiknya pemerintah mengupayakan dengan sangat optimal ayat 4 pada empat poin di atas sebelum menyediakan alat kontrasepsi. Maka membangun kesadaran remaja lebih komprehensif untuk menunda seksual aktif dan fokus pada perencanaan masa depan.

"Sebab Nasyiatul Aisyiyah percaya bahwa pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi harus disesuaikan dengan siklus hidup manusia dan kebutuhannya," ujar Ariati.

Ariati menegaska, maka dari itu memastikan negara hadir dalam memberikan KIE secara komprehensif seperti pada poin, (a) deteksi dini penyakit atau skrining, (b) pengobatan, (c) rehabilitasi, dan (d) konseling. Layanan tersebut harus lebih dahulu dimaksimalkan dengan sangat ramah remaja usia sekolah.

Untuk memperdalam penjelasan kementerian Kesehatan (Kemenkes), ia mengatakan, Nasyiatul Aisyiyah akan menggelar diskusi dengan menghadirkan Kemenkes, BKKBN, Kemendikbud Ristek terkait polemik pasal 103 Ayat 4 Poin E pada PP Nomor 28 Tahun 2024.

Untuk diketahui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan dalam Pasal 103, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi (a) deteksi dini penyakit atau skrining, (b) pengobatan, (c) rehabilitasi, (d) konseling, dan (e) penyediaan alat kontrasepsi.

Poin (e) yakni penyediaan alat kontrasepsi menjadi kontroversi. Hal ini juga yang menjadi alasan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis mengusulkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 direvisi atau dicabut.

"Revisi atau cabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 karena tidak sesuai dengan Pancasila dan agama," kata Kiai Cholil kepada Republika, Selasa (6/8/2024)

Menurut Kiai Cholil, menyediakan alat kontrasepsi itu berarti boleh seks bebas dan hanya menekan penularan penyakit menular menurut medis. Tapi itu abai menurut agama.

Ia menegaskan, semua agama melarang berzina, begitu ruh sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab tidak ada agama yang memperbolehkan seks bebas.

"Akhir-akhir ini terasa banyak kebijakan publik dari pemerintah yang minim melibatkan partisipasi publik dan acap kali mengusik keimanan dan keagamaan umat," ujar Kiai Cholil.

Sebelumnya, diberitakan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai kebablasan. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dalam derajat tertentu bisa dimaknai sebagai “lampu hijau” dari negara untuk terjadinya pergaulan bebas di kalangan peserta didik.

“Kami menilai pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai bentuk kebijakan yang sama sekali tidak bijak. Dengan menyediakan alat kontrasepsi seakan memberikan restu bagi pelajar kita untuk berhubungan bebas. Padahal di satu sisi kita ingin sebisa mungkin mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah bagi pelajar kita,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Senin (5/8/2024).

Huda memahami PP 28/2024 terutama pada Pasal 103 tentang kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja bertujuan untuk melindungi pelajar dari tindakan yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Dalam pasal tersebut disebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Lihat halaman berikutnya >>>

“Hanya saja agak mengganjal saat dalam poin pelayanan kesehatan reproduksi salah satunya ada penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar,” ujar Huda.

Huda mempertanyakan kualifikasi atau persyaratan tentang pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar ini. Kapan waktu diberikan, dalam kondisi apa, atau siapa yang berhak memberikan alat kontrasepsi ini.

“Jadi ini pemerintah perlu menjelaskan kepada publik terkait urgensi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar beserta teknis bagaimana pemberian alat kontrasepsi tersebut. Kami khawatir terjadi penyalahgunaan yang malah mendorong para pelajar untuk terjebak dalam hubungan bebas,” katanya.

Politikus PKB ini menyarankan agar upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja ditekankan pada upaya preventif dengan memberikan informasi serta edukasi bahaya seks bebas. Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud Ristek bisa bekerja sama menyusun satu modul bersama sebagai acuan pemberian informasi serta edukasi bahaya seks bebas tersebut.

“Yang paling penting dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja adalah menjauhkan mereka dari pergaulan bebas baik antar lawan maupun sesama jenis. Jadi informasi dan edukasi yang diberikan baik melalui kegiatan intra maupun ekstrakurikuler harus diarahkan ke ikhitiar tersebut,” ujar Huda.

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta program andalan pemerintahan yang baru, makan siang gratis dipikir ulang. Program makan siang gratis dinilai berpotensi buang-buang anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut dalam RAPBN 2025, anggaran makan siang gratis sebesar Rp71 triliun. Bahkan, tidak hanya masuk di RAPBN 2025, tapi menjadi kebijakan prioritas.

"Terkait dengan hal ini, JPPI mengimbau kepada pemerintah untuk berpikir ulang. Apa benar program makan siang gratis ini mendesak dan prioritas? Apalagi, jika program ini dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan dan problem yang dihadapi oleh peserta didik hari ini," ujar Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 7 Agustus 2024.
Ubaid menilai pelaksanaan program makan siang gratis sangat terburu-buru dan kejar pencitraan. Sementara itu, tujuan utama program ini masih belum jelas.

Dia menuturkan bila untuk pencegahan gizi buruk alias stunting, jelas program ini salah alamat. Mestinya, peruntukannya untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun.

"Jadi, makan siang ini bukan anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah," ujar dia.

Apabila program ini untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah dinilai juga tak tepat guna. Dia menyebut pemenuhan gizi hanya cukup di sesi makan siang.

Dia mempertanyakan bila sarapan dan makan malam yang tidak terkontrol. Hal ini tentu menjadi usaha yang sia-sia.

“Belum lagi, ada kemungkinan anak-anak tidak menyukai menu yang telah disediakan. Maka, kita hanya akan buang-buang makanan dan menambah problematikan sampah sisa makanan yang hingga kini belum terpecahkan," ujar Ubaid.

Ubaid menuturkan berdasarkan data Bappanas, potensi kerugian negara akibat susut dan sisa makanan (food loss and waste) mencapai Rp213 triliun-Rp551 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Jika ini terjadi, maka anggaran makan siang gratis ini potensial akan terbuang sia-sia, tanpa guna,” tegas dia.

Ubaid menilai program ini juga tidak jelas untuk siapa penerima manfaatnya. Dia menyebut soal penyaluran bantuan semcam ini, pemerintah punya rekam jejak salah sasaran di banyak program, mulai dari Bansos, Kartu Pra-Kerja, hingga KIP untuk anak dari keluarga miskin.

Pemerintah diminta tidak hanya mengejar pencitraan karena terikat dengan janji-janji kampanye. Tetapi harus memikirkan dampak serta skala perioritas mendesak yang harus diatasi dalam rangka meningatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca juga: Gibran Tak Masalah Menu Makan Siang Gratis Pakai Nasi Jagung

(REN)

Jakarta: Anggota DPR RI mengkritik penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai beleid tersebut tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama. Dia menekankan pentingnya konseling khususnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi melalui pendekatan norma agama dan nilai pekerti luhur yang dianut budaya ketimuran di nusantara.

"Penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa sekolah ini sama saja membolehkan budaya seks bebas kepada pelajar alih-alih menyosialisasikan risiko perilaku seks bebas kepada usia remaja. Malah menyediakan alatnya, ini nalarnya ke mana?" kata Fikri dikutip dari Instagram @dpr_ri, Rabu, 7 Agustus 2024.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, juga menolak keras penyediaan alat kontrasepsi pada usia sekolah dan remaja. Dia mempertanyakan adanya penyebutan soal 'perilaku seksual yang sehat aman dan bertanggung jawab pada anak sekolah dan usia remaja' yang tercantum di dalam PP tersebut.

"Pemerintah harus hati-hati membuat sebuah pasal yang dapat ditafsirkan secara liar oleh masyarakat jangan sampai muncul anggapan bahwa PP tersebut mendukung seks bebas pada anak usia sekolah dan remaja asal aman dan bertanggung jawab," tegas dia.

Netty meminta PP tersebut segera direvisi. Hal ini agar tidak menimbulkan keriuhan dan salah tafsir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada Jumat, 26 Juli 2024. PP itu mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Dalam Pasal 103 ayat (1) beleid tersebut berbunyi, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian, ayat (4) menyatakan: pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Baca juga: JPPI: Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Merusak Anak!

(REN)

Jakarta: Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menilai penyusunan norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak jelas. Ketentuan tersebut memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja paling sedikit di antaranya menyediakan alat kontrasepsi.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut “cukup jelas," ujar Tholabi dalam keteranagn tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 7 Agustus 2024.

Tholabi mengatakan norma tersebut akan menimbulkan tafsir beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal, di sisi yang lain, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.
“Pendidikan seks bagi anak sekolah dan remaja merupakan hal yang penting. Tetapi menyediakan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja satu bagian yang tidak pada tempatnya,” tutur Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Tholabi menuturkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opprtunity, Cacapity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” sebut Tholabi.

Tholabi meminta kementerian dan lembaga terkait memberi penjelasan atas norma yang menimbulkan polemik tersebut. Dia juga menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Tholabi.

Baca juga: Menkes Tegaskan Alat Kontrasepsi untuk Remaja yang Nikah Dini

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengkritisi pasal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam Peraturan Pemeritah No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan. Edy ingin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipanggil ke Parlemen guna menjelaskan duduk perkaranya.

Edy menyebut Komisi IX bakal mengupayakan pemanggilan Kemenkes guna memberi penjelasan soal PP kesehatan itu. Edy menyinggung aturan itu diteken saat masa reses anggota DPR RI.

"Oh pasti (Kemenkes dipanggil DPR), karena peraturan pemerintah ini ditandatangani pada saat kami reses maka kami akan mengusulkan pada pimpinan pada saat Rapat dengan Kemenkes tentu akan membicarakan itu," kata Edy kepada wartawan di kompleks Parlemen, Selasa (6/8/2024).

Edy menegaskan penyediaan alat kontrasepsi seperti diatur dalam PP Kesehatan malah memantik kontroversi. Karena itu, Edy mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) punya konsep jelas soal ini.

"Pada rapat ke depan bagaimana bentuk penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah remaja ini yang tanda tanya. Opo yo Kemenkes mau kasih kondom ke anak sekolah terus dia dibagi? Kan kita tidak tahu semua nih seperti apa konsepnya," ujar Edy.

Selain itu, Edy memantau kondom sebenarnya telah dijual bebas di toko swalayan modern. Karena itu, politisi PDIP itu mengingatkan pentingnya edukasi terhadap generasi muda supaya tidak terjerat seks bebas.

"Tetapi toh sekarang kondom banyak tuh di Indomaret jadi anak-anak saya kira mudah mengakses dan mudah memperoleh. Karena itu kita harus banyak membuka diri untuk seksualitas terutama untuk anak dan remaja sedini mungkin sehingga mereka paham apa itu arti seksualitas," ujar Edy.

Edy juga menegaskan agar generasi muda wajib dilindungi dari seks bebas. "Sehingga mereka tidak jatuh dalam free sex lalu pernikahan dini karena hamil duluan ini semua merusak generasi yang akan datang," ujar Edy.

Penjelasan Kemenkes..

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklarifikasi terkait pasal tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril MPH menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

“Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil,” lanjut Syahril.

Syahril menegaskan pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi. Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. "Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja," ujar Syahril.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP 28/2024, aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan."Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak,"kata Syahril.