Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten tembakau kompak mencatatkan penurunan laba sepanjang periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Beberapa emiten besar di sektor ini, seperti PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), mengalami tekanan yang signifikan.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, mengungkapkan penyebab di balik penurunan laba ini serta tantangan yang dihadapi industri rokok dalam menghadapi kebijakan pemerintah dan maraknya peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan laporan keuangan dari keterbukaan informasi BEI, HMSP mencatatkan laba sebesar Rp 5,22 triliun per September 2024, turun 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 6,20 triliun. Meskipun penjualan bersih meningkat sebesar 1,34% dari Rp 87,29 triliun menjadi Rp 88,46 triliun, kenaikan beban pokok penjualan hingga Rp 74,70 triliun turut menekan laba perusahaan.

Situasi serupa juga dialami Gudang Garam, yang mencatatkan penurunan laba bersih hingga 77,74% secara tahunan, dari Rp 4,46 triliun menjadi Rp 992,20 miliar pada triwulan ketiga 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh anjloknya pendapatan perusahaan sebesar 9,61%, dari Rp 81,75 triliun menjadi Rp 73,89 triliun.

Sementara itu, Wismilak Inti Makmur juga membukukan penurunan laba bersih secara tahunan menjadi Rp 270,54 miliar dari Rp 141,78 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba WIIM ini turut didorong oleh turunnya pendapatan sebesar Rp 3,43 triliun dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp 3,71 triliun.

Benny Wachjudi mengungkapkan bahwa penurunan kinerja emiten tembakau ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait pengendalian rokok yang baru diberlakukan pada Juni 2024. Ia menjelaskan bahwa penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh kebijakan cukai yang tinggi, yang telah diterapkan secara progresif dalam beberapa tahun terakhir.

"Ketika cukai terus meningkat, daya beli konsumen menurun. Akibatnya, konsumen beralih ke rokok yang lebih murah bahkan ke produk ilegal yang semakin marak di pasaran," ujar Benny kepada KONTAN, Kamis (30/10).

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal semakin menggerus pangsa pasar rokok legal yang membayar cukai. Fenomena ini, menurutnya, berpotensi menggagalkan tujuan pemerintah untuk menekan preferensi merokok, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja.

"Rokok ilegal yang tidak dikenai cukai maupun pajak dapat dijual lebih murah dan tidak mengurangi preferensi perokok. Dampaknya, rokok legal mengalami penurunan signifikan, sementara rokok ilegal justru berkembang," ujarnya.

Benny juga menyebut bahwa jika PP28 dan aturan turunannya seperti rencana standarisasi kemasan diberlakukan, maka kondisi industri rokok akan semakin memburuk. Standarisasi kemasan yang menghapus identitas visual merek diyakini akan semakin mendorong konsumen untuk beralih ke rokok ilegal.

"Tanpa kemasan standar pun, rokok ilegal sudah berkembang. Jika semua aturan diterapkan tanpa penegakan ketat terhadap rokok ilegal, dampaknya akan semakin merugikan industri rokok legal," ungkapnya.

Selain kebijakan cukai, ketentuan lain yang membatasi jarak penjualan rokok dari tempat pendidikan sejauh 200 meter juga menjadi tantangan tambahan bagi industri rokok, khususnya di kota-kota besar. Jika regulasi-regulasi ini diterapkan secara ketat, Benny memperkirakan akan ada dampak serius bagi kelangsungan operasional industri rokok dan kemungkinan PHK di sektor ini.

Benny juga berharap agar pemerintah lebih serius dalam memberantas rokok ilegal. Menurutnya, tingginya cukai dan ketatnya aturan rokok legal akan sia-sia jika rokok ilegal dibiarkan tanpa tindakan tegas. "Saat ini, pemberantasan rokok ilegal masih minim. Hanya pengecer atau distributor kecil yang tertangkap, sementara pemilik besar dan pemasok utama belum tersentuh hukum," pungkasnya.

Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, Kamis (10/10/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

Simak Video: Gaprindo Singgung Kenaikan Peredaran Rokok Ilegal di RI

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, pengusaha ritel berpotensi kehilangan pendapatan sebesar 15 persen jika larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak diterapkan.

Aturan itu menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Berdasarkan data dari Aprindo saat ini ada 48.000 pengusaha ritel yang ada di Indonesia.

"(Ritel berpotensi kehilangan pendapatan) 15 persen dari omzet. Kalau ritel kan ada sekitar 48.000 yang menjual produk ini (rokok). 15 persen itu (setara) sekitar Rp 40 triliun," ujar Roy di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Selain itu, Roy juga menyinggung soal rokok yang bersifat traffic puller bagi usaha ritel. Artinya, sesuatu yang menarik pembeli untuk membeli rokok dan sejumlah barang lain.

"Secara logikanya (15 persen pendapatan ritel hilang) karena produk ini kan traffic puller. Orang datang sekaligus belanja yang lain-lain juga," ungkap Roy.

Sebelumnya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan ada potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 308 triliun jika RPMK jadi diterapkan dalam waktu dekat.

Ia menyebut besaran kerugian itu merupakan akumulasi dari tiga poin kebijakan dalam RPMK.

Pertama, penerapan kemasan polos rokok yang menyebabkan downtrading sehingga memicu peralihan ke rokok ilegal lebih cepat.

"Kondisi ini bisa menurunkan permintaan produk rokok legal yang berpotensi kerugian sebesar Rp 182,2 triliun," kata Tauhid dalam diskusi publik bertajuk "Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram" di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Kemudian, penerapan larangan berjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan yang akan berdampak kepada 33 persen pelaku ritel. Sehingga potensi kerugian yang dihitung sebesar Rp 84 triliun.

Ketiga, pembatasan iklan rokok yang bisa menurunkan permintaan jasa periklanan. Kondisi ini berpotensi menyumbang kerugian sebesar Rp 41,8 triliun.

Di sisi lain, lanjut Tauhid, ada pula potensi kerugian total sebesar Rp 160,6 triliun dari sisi penerimaan pajak. Jumlah itu setara dengan 7 persen dari total penerima perpajakan secara nasional.

Sebagaimana diketahui, RPMK tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik saat ini sedang dibahas oleh Kemenkes RPMK tersebut merupakan turunan dari PP 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.

Salah satu poin yang diatur yakni standardisasi kemasan rokok berupa kemasan polos (plain packaging).

Aturan tersebut mengatur penyeragaman kemasan produk tembakau dan rokok elektronik serta melarang pencantuman logo atau desain kemasan produk.

Selain itu diatur pula soal larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan dan pembatasan iklan di media massa.

IDXChannel - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menilai usulan soal kemasan rokok polos tanpa merek yang ada dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik akan membahayakan kelangsungan usaha.

Sebab, tidak ada lagi ciri khas dari masing-masing merek rokok seperti logo brand, padahal logo ini telah dilindungi oleh UU Merek dan Hak Cipta.

"Akibatnya kemasan rokok apapun akan sama semua. Kami merasa hal ini sangat membahayakan bagi kelangsungan usaha kami karena kami tak bisa bersaing memperlihatkan keunggulan brand kami yang sudah kami bangun puluhan bahkan ratusan tahun. Ini sama aja dengan rokok-rokok lain termasuk rokok ilegal," ujar Ketua Umum Gaprindo, Benny Wachjudi, dalam diskusi "Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek" di Parle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Benny juga mengaku keberataan lantaran apabila kemasan rokok menjadi polos, maka identitas masing-masing merek akan hilang. Sementara industri rokok masih harus dibebani cukai, sehingga berusaha untuk memberikan pembeda melalui promosi iklan dan sebagainya.

Diakui Benny, ketika ada larangan iklan yang menunjukkan terang-terangan, para produsen masih bisa mengakali dengan logo. Namun, jika logo juga tidak diperbolehkan, maka hal ini akan benar-benar merugikan.

"Terus terang ini akan memberikan kerugian pada kami dan keuntungan rokok ilegal. Rokok ilegal sudah diuntungkan tak bayar cukai. Kami sangat mengharapkan tidak terjadi rokok polos ini," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro berpendapat apabila aturan ini diterapkan maka akan sulit membedakan antara rokok legal dan ilegal.

"Kemasan polos ini rokok legal dan ilegal jadi sulit dibedakan. Kedua, harga jual yang dijual ini juga dapat meresahkan konsumen loyal. (Sehingga) dua hal ini kami tolak," kata Suhendro.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengklaim Peraturan Pemerintah No. 28/2024 (PP Kesehatan) akan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp200 triliun pertahun apabila tetap diimplementasikan.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wahyudi menjelaskan, banyak aturan yang sangat merugikan pelaku usaha industri rokok di dalam PP Kesehatan. Salah satu yang paling signifikan, sambungnya, yaitu larangan penjualan rokok dalam 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat bermain anak (Pasal 434 huruf e PP Kesehatan).

Tak hanya itu, sambungnya, banyak pasal lagi yang diyakini juga akan berdampak negatif ke industri lain. Oleh sebab itu, total kerugian perekonomian akan sangat besar atas pemberlakuan PP Kesehatan tersebut.

"Ya mungkin kasarnya Rp150—200 triliun kerugian pertahun apabila PP itu diberlakukan, karena itu menyangkut periklanan terdampak, media streaming, retail juga barang tentu, kami juga, ada semua kajiannya," klaim Benny dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Tak hanya PP Kesehatan, dia juga mengecam sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Benny secara terkhusus menyoroti soal aturan standarisasi kemasan rokok dalam RPMK itu.

"Kami tidak setuju karena mengarah pada rokok polos," jelasnya.

Gaprindo, sambungnya, juga sudah menyampaikan surat resmi kepada kementerian terkait termasuk juga pimpinan DPR terkait masukan untuk perbaikan PP Kesehatan dan RPMK tentang Produk Tembakau. Benny menjelaskan, pihaknya meminta sejumlah pasal untuk dihapus atau sekadar direvisi.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama 20 asosiasi lintas sektor industri hasil tembakau (IHT) sepakat menolak regulasi PP Kesehatan karena dirasa membatasi ruang pertumbuhan industri sekaligus mengancam keberlanjutan usaha.

Wakil Ketua Umum Apindo Franky Sibarani mengatakan, pihaknya akan mengirimkan petisi penolakan regulasi tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Kita akan bersama-sama mengirimkan petisi ini, bersama surat kepada Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan atau menyetop pemberlakuan PP 28/2024," kata Franky di Kantor Apindo, Rabu (11/9/2024).

Dia menuturkan, berbagai keluhan dari sektor terkait, termasuk ritel, pertanian dan kreatif yang berkaitan dengan IHT terus berdatangan. Para asosiasi lintas sektor ini juga merasa kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi.

JAKARTA, Investor.id -Melemahnya daya beli serta peredaran barang ilegal dan bekas dengan bebas di masyarakat, membuat pertumbuhan ritel lesu atau melambat pada tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menerangkan, pada semester pertama, pertumbuhannya sekitar 4,8 hingga 4,9%. Namun, untuk semester kedua, kemungkinan akan stagnasi. “Penyebabnya adalah terjadi deflasi karena masyarakat mengurangi konsumsi akibat pertumbuhan pendapatan lebih rendah dari fluktuasi harga bahan pokok dan pemutusan hubungan kerja,” ucap dia di Jakarta, Rabu (13/8/2024).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. KetuaAsosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan ritel modern atau modern trade (MT) mendapatkan alokasi dana dari pembayaran utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp189 miliar.

Menurut Roy angka ini jauh di bawah nilai utang yang diklaim pihaknya kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) yaitu senilai Rp 344 miliar.

"Kalau dari Aprindo itu Rp 344 miliar, yang cair Rp189 miliar, untuk MT, sisanya General Trade (GT)," ungkap Roy saat ditemui Kontan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/08).

Dengan nilai yang tidak sesuai seperti yang diajukan, Roy bilang Aprindo dan para anggota masih mempertanyakan bagaimana perhitungan nilai rafaksi tersebut.

"Tapi kita masih minta data itu (rafaksi) karena anggota mempertanyakan ke Aprindo sebenarnya dasar perhitungannya gimana, yang kami harapkan keterbukaan dan transparansi dalam hal ini ke Kemendag Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) ya," tambahnya.

Ia menambahkan saat ini rafaksi sudah mulai dibayarkan. Namun lebih dulu kepada produsen bukan kepada peritel.

"Nah masalah baru yang muncul adalah, masalah data dan perhitungan. Jadi belum semua produsen memberikan informasi bahwa itu (rafaksi) sudah dibayarkan. Data dan perhitungan kita masih minta karena di produsen juga membagi yang mata ritel modern dan GT (general trade) masih berantakan, susah baginya," jelasnya.

Karena terrkendala data inilah,Roy mengatakan pencairan rafaksi kepada ritel modern juga terhambat. "Sudah mulai (dicairkan ke ritel modern), tapi gak serentak ya. Kita mau meeting minggu depan untuk konsolidasi sudah berapa yang menerima siapa yang belum," ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan catatan Kontan,pembayaran utang rafaksi ini tadinya akan disesuaikan dengan hasil verifikasi PT Sucofindo sebagai surveyor yang ditunjuk pemerintah yaitu sebesar Rp 474,80 miliar. Nilai tersebut berbeda dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha yakni sebesar Rp 812,72 miliar.

Kepala Divisi PerusahaanBadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)Achmad Maulizal Sutawijaya mengatakan pembayaran utang rafaksi dimulai padaJuni 2024, dan nilainya sesuai yang diarahkan Kemendag, yaitu Rp 474 miliar.

Pengusaha sektor ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan toko ritel modern akan segera masuk ke Ibu Kota Negara (IKN).

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menuturkan salah satu anggota Aprindo, yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) telah meneken kerja sama untuk beroperasi di IKN.

Roy bilang, emiten berkode AMRT tersebut bekerja sama dengan perusahaan pelat merah PT Bina Karya (Persero). Nantinya, Alfamart akan beroperasi di area komersial yang dibangun oleh Bina Karya.

Dengan demikian, Roy bilang, pembangunan Alfamart di megaproyek di Kalimantan Timur tersebut menunggu area komersial rampung dibangun oleh Bina Karya.

"Alfamart sudah tanda tangan sudah kolaborasi pasti bangun di dalam IKN. Jadi bina karya akan buat komersial area, alfamart di dalam komersial area. Kenapa sekarang belum dibangun? Karena zona komersialnya belum jadi," kata Roy usai acara Gambir Trade Talk di Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Roy menuturkan tidak mengetahui pasti alasan Alfamart meneken kerja sama dengan Bina Karya. Roy juga mengatakan sebelum area komersial rampung, dia tidak dapat memastikan berapa banyak toko Alfamart yang akan dibangun di IKN.

"Belum tau rencana Alfamart gimana tetapi menunggu komersial area jadi. Karena di IKN enggak boleh berdiri semaunya, semua pakai zonasi. Harus selesai dulu dong komersial area itu. Ada jalan aheus ada airnya, dan itu akan dibuat Binakarya," imbuh Roy.

Selain toko ritel modern skala kecil atau minimarket, Roy juga menuturkan ekspansi supermarket ke IKN masih menunggu pusat perbelanjaan di sana rampung dibangun.

"Yang supermarket dan sejenisnya menunggu mal, jadi menunggu mal-nya jadi. Karena ada pengusaha Balikpapan punya kawasan mal besar sudah tanda tangan MoU untuk membangun kawasan mal pusat belanja. Di zona komersial itu juga jadi kita belum tau kapan bangunnya," jelas Roy.

Roy bilang, IKN akan menjadi pasar bagus untuk ritel, sebab banyak konsumen di sana yang akan membutuhkan kehadiran ritel. Terlebih usai pemindahan Aparat Negeri Sipil (ASN).

"Mau sih mau pasti, namanya pindah pusat pemerintahan, berarti kan konsumen ada di situ, pasti mereka butuh makan minum kebutuhan pokok. Sudah 17 Agustus setelah itu sudah ASN di pindahkan di sana, di dalam transisi pemerintahan ini berarti kan (ada) tambahan penduduk populasi butuh yang mananya kebutuhan sehari-hari," terang Roy.

Selain di IKN, Roy juga bilang sudah ada empat minimarket yang beroperasi di jalan menuju IKN, letaknya 3 km hingga 5 km sebelum masuk ke IKN.

Keempat minimarket yang telah beroperasi tersebut dua di antaranya terletak di Sepaku, lalu Semoi, dan Sukaraja.

"Sudah, menuju IKN, di luar kawasan. Ada yang paling deket 2 km dari IKN, 2 sampai 5 km dari IKN. Itu sudah ada sebelum ada IKN. Jadi ada 2 Desa Sepaku itu sudah ada karena daerah transmigrasi," ujar Roy.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kemendag, Kasan, mempertanyakan kesiapan pengusaha di sektor ritel yang tergabung dalam Aprindo untuk membangun ritel modern ke IKN.

"Ini bagaimana Pak Roy kira-kira di IKN rasanya belum terdengar ritel modern buka, bagaimana ini di IKN udah ancang-ancang atau sudah bagaimana?" tanya Kasan.

Kenapa sekarang belum dibangun, karena zona komersialnya belum jadi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey menyebut, minimarket akan berdiri di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur seiring dengan diresmikannya area komersil.

"Alfa (Alfamart) akan bangun di dalam IKN, tetapi bangunnya harus di zona komersial. Kenapa sekarang belum dibangun, karena zona komersialnya belum jadi," ujar Roy di Jakarta, Rabu.

Roy menjelaskan, saat ini sudah terdapat empat minimarket yang berada di area menuju kawasan IKN. Dari keempat minimarket tersebut, dua berada di Desa Semoi dan Desa Sukaraja, Sepaku, Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Pembangunan minimarket di dalam IKN, sebut Roy, tidak boleh sembarangan. Menurutnya, harus mengikuti zonasi tertentu yang telah ditetapkan.

Minimarket anggota Aprindo tersebut, dikatakan Roy telah melakukan penandatangan kontrak pembangunan di kawasan IKN dengan PT Bina Karya (Persero).

"Sudah tanda tangan, sudah kolaborasi, pasti bangun di dalam IKN tetapi kawasan komersial belum sekarang jadi kan. Karena di IKN enggak boleh berdiri semaunya, enggak boleh dekat istana atau dekat kantor kementerian, jadi semua pakai zonasi," katanya.

Namun demikian, Roy belum bisa memastikan kapan minimarket tersebut dapat beroperasi. Sebab, pembangunan area komersial di IKN harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dari sisi supermarket, Roy menyebut bahwa ritel modern masih menunggu pembukaan pembangunan mal.

Roy mengatakan, pengusaha dari Balikpapan yang memiliki kawasan mal besar sudah melakukan teken kontrak untuk membangun pusat perbelanjaan di IKN.

"Jadi, kita ritel akan hadir di pusat belanja di IKN," ucap Roy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Pengusaha ritel mengeluhkan peralihan minat masyarakat yang memilih membeli produk impor bekas atau thrifting dibanding berbelanja di ritel modern. Padahal ritel modern menaati aturan pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menuturkan peralihan minat masyarakat ini membuat pelaku usaha ritel kalah saing.

"Kita seringkali kalah karena barang ilegal, barang fake. Masyarakat belinya ke thrifting, tidak lagi beli ke ritel yang bayar pajak dan mempekerjakan tenaga kerja dan PPN, malah thrifting yang tidak pakai pajak," kata Roy dalam diskusi Gambir Trade Talk 15 di Jakarta Pusat (14/8).

Roy melihat persaingan antara produk thrifting dan barang yang dijajakan di ritel modern tidak seimbang. "Ini yang kita seringkali risau, kita kalah karena dengan ilegal," ujar Roy.

Roy menyebut barang ilegal tersebut tidak hanya dijual secara offline, tetapi banyak juga yang dijajakan secara online.

"Ini tentunya kita berharap level of the same playing tidak terjadi di offline, tapi juga di online karena tentunya lebih mudah memasukkan yang ilegal dari online karena enggak keliatan orang yang jual dan tokonya," jelas Roy.

Roy menegaskan harus ada pengawasan barang-barang impor ilegal di pasar Tanah Air, baik yang masuk melalui pintu masuk resmi seperti pelabuhan besar, bandara, maupun pelabuhan tikus.

"Ini yang perlu diperdalam dikaji ketika kita masih menjadi negara konsumsi belum menjadi negara eksportir," tutur Roy.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempertanyakan kesiapan pengusaha di sektor ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk membangun ritel modern ke Ibu Kota Negara (IKN).

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kemendag, Kasan, menyampaikan kesiapan para pelaku usaha ritel untuk mendukung kebutuhan sehari-hari bagi orang-orang yang tinggal di IKN.

Ia menanyakan kesiapan pemenuhan kebutuhan ritel modern tersebut kepada Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di tengah-tengah sambutan dalam acara Gambir Trade Talk 15 di Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

"Ini bagaimana Pak Roy kira-kira di IKN rasanya belum terdengar ritel modern buka, bagaimana ini di IKN udah ancang-ancang atau sudah bagaimana?" tanya Kasan.

Kasan menyoroti beberapa sektor usaha yang telah lebih dulu dibangun di IKN, seperti hotel, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan hingga sarana olahraga.

"Ini orang di IKN kan perlu makan belum minum dan segalanya tapi ritel modern [apakah siap]?" tambah Kasan.

Menurut Kasan, nantinya pada gelaran upacara 17 Agustus akan banyak orang-orang yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentu saja dibutuhkan keberadaan ritel modern sebagai salah satu geliat ekonomi.

"Aktivitas harus ada, satu sama lain saling mendukung, salah satu pasti ritel, pasti ada klaster-klaster pusat bisnis, wilayah pemerintahan. Saya hanya kepikiran berarti nanti teman-teman akan masuk juga di sektor ritel," jelas Kasan.

Menurut dia, sektor ritel modern harus turut andil mengambil peluang pertumbuhan di IKN. "Ini bagian daripada menciptakan pertumbuhan baru, jadi pasti akan ada aktivitas termasuk di ritel modern ini," tutur Kasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka-bukaan soal besaran utang rafaksi minyak goreng yang dibayarkan pemerintah kepada mereka.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengatakan bahwa nilai utang pemerintah atas rafaksi minyak goreng yang akan dibayarkan untuk peritel jauh di bahwa angka yang diklaim. Roy menyebut, ritel modern (modern trade) hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp189 miliar dari total Rp344 miliar yang diajukan oleh mereka.

Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyerahkan hasil verifikasi surveyor Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total besaran rafaksi yang akan dibayarkan yaitu Rp474,8 miliar.

"Kalau dari Aprindo itu [klaim] Rp344 miliar, yang cair cuma sekitar Rp189 miliar untuk modern trade, sisanya itu untuk GT [general trade/pasar tradisonal]," kata Roy saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Roy pun mengakui bahwa sebagian produsen telah menerima pembayaran rafaksi dari BPDPKS dan menyalurkannya kepada ritel modern meskipun tidak serentak.

Namun, menurutnya tidak semua produsen bisa transparan memberikan informasi kepada peritel ihwal besaran pembayaran rafaksi tersebut lantaran terkendala data dan perhitungan.

"Sekarang ini ada beberapa produsen yang mau tidak mau masih menahan [pembayaran ke ritel] karena masih bingung datanya mana yang buat ritel modern mana yang buat GT," tutur Roy.

Dia pun mengatakan bakal menggelar pertemuan terhadap seluruh anggota Aprindo untuk berkonsolidasi ihwal pencairan klaim rafaksi yang telah dibayarkan produsen kepada pengusaha ritel modern.

Di sisi lain, para pengusaha ritel tetap mendesak Kemendag dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim untuk transparan membuka data dan perhitungan nilai rafaksi kepada mereka.

"Karena anggota Aprindo mempertanyakan sebenarnya dasar perhitungannya gimana, kami harapkan keterbukaan Kemendag, kan ini sudah bukan rahasia lagi," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, menyampaikan, pembayaran rafaksi kepada produsen minyak goreng terus berprogres.

“Sudah berprogres, ada sebagian dari perusahaan sudah dibagi, ada yang belum,” kata Isy kepada awak media di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Adapun, pembayaran dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada 49 produsen. Menurut catatan Bisnis, Kamis (20/6/2024), BPDPKS mulai membayar utang minyak goreng kepada 14 produsen.

Awalnya, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyebut bahwa terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat ikut dalam program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter pada 2022.

Namun, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi lantaran 4 produsen tidak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.