JAKARTA, investor.id – Mencuat kabar bahwa pemerintah akan mewajibkan masyarakat mengasuransikan setiap kendaraan bermotor hingga rumah tinggal. Merespons hal ini, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan agar pembayaran asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan sekaligus saat membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pemerintah dapat membentuk asuransi wajib kepada kelompok masyarakat tertentu. Asuransi wajib yang dimaksud berbentuk pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL), dapat berupa perlindungan kecelakaan kerja sampai dengan rumah tinggal atas risiko bencana.

“Nanti kami skemanya kemungkinan besar akan masuk dalam pembayaran skema pajak kendaraan bermotor karena lebih memudahkan,” kata Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan di Jakarta, pada Senin (22/7/2024).

Dia menerangkan, skema pembayaran yang dimaksud mirip dengan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor saat memperpanjang STNK setiap tahun atau oleh penumpang kendaraan umum setiap kali membeli tiket perjalanan.

SWDKLLJ adalah adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh para pemilik atau perusahaan operator kendaraan kepada PT Jasa Raharja sebagai iuran maupun sumbangan wajib untuk menanggung santunan atas kecelakaan penumpang. Dengan begitu, kata Budi, masyarakat dapat melakukan pembayaran asuransi wajib TPL tersebut melalui layanan satu pintu Samsat Korlantas Polri.

“Kalau kami pungut (premi asuransinya) secara perorangan atau individu kan susah, kalau ini terkoordinasi di Samsat, kan selama ini juga (SWDKLLJ) Jasa Raharja terkoordinasi di Samsat, jadi kami coba belajar dari mereka bahwa dengan Samsat ini bisa satu pintu,” ujar Budi.

Budi Bilang, meski dapat dipungut dalam satu saluran, asuransi TPL dan iuran SWDKLLJ merupakan hal yang berbeda namun tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Lantaran asuransi wajib TPL menanggung kerugian akibat kerusakan harta benda (material damage) seperti kendaraan atau rumah, sementara iuran SWDKLLJ menanggung biaya perawatan maupun santunan korban jiwa.

Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan yang dapat menghambat implementasi asuransi wajib tersebut secara optimal, seperti rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Sebagai gambaran, terdapat sebanyak 120 juta kendaraan roda dua serta 90-110 juta kendaraan roda empat di Indonesia, tetapi hanya 60% dari jumlah tersebut yang membayar pajak.

Jika program ini bergulir, pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan informasi terkait besaran premi serta keuntungan yang bisa didapatkan dari asuransi wajib tersebut secara optimal supaya masyarakat tidak semakin menghindari kewajiban pembayaran tersebut. Apalagi implementasi asuransi wajib tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat melakukan mitigasi risiko jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Misalnya, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada warung di pinggir jalan, maka dengan asuransi TPL tersebut, pemilik kendaraan dapat membayar ganti rugi kepada pengelola warung, sehingga pedagang tersebut dapat melanjutkan usahanya kembali. “Ketika ada yang menjadi korban atau kalau terjadi kerusakan (harta benda), ya tentunya mereka harus dapat kembali menjalankan usaha mereka. Jadi, lihat sisi positifnya,” pungkas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah berencana untuk membentuk asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL) yang diantaranya untuk kendaraan bermotor hingga rumah tinggal. Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memastikan industri tak boleh mengambil keuntungan karena ini merupakan program pemerintah dan amanat dari Undang-Undang (UU).

Ketua Budi Herawan menyampaikan bahwa penerapan asuransi wajib TPL bagi kendaraan bermotor hingga rumah tinggal bersifat nirlaba. Sehingga nantinya, premi atau tarif asuransi akan disesuaikan agar tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, pihaknya juga perlu memastikan perusahaan asuransi umum atau asuransi kerugian jangan sampai merugi karena program pemerintah ini. Oleh karena itu, AAUI dalam merumuskan usulan besaran premi setidaknya berharap tak hanya dapat menutupi biaya klaim, namun nilainya mesti juga layak sebagai bentuk ganti rugi yang diterima masyarakat.

“Tentunya kami mendorong supaya pihak yang dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi yang cukup dan layak,” kata Budi di Kantor AAUI, Jakarta, pada Senin (22/7/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian, AAUI bersama para anggotanya bakal mengupayakan tercapainya titik keseimbangan antara industri dan kemampuan finansial masyarakat. “Ya paling tidak kita harus bisa menjaga break even point (BEP/titik impas) agar biaya operasional dan semuanya harus bisa tertutup,” ucap dia.

“Karena kami di sini berupaya menyukseskan program-program pemerintah yang diamanatkan dalam UU P2SK, jadi tidak boleh mengambil keuntungan, misalnya dengan premi yang mahal dan benefit yang kecil,” imbuh Budi.

Ia menambahkan, skema pengelolaan maupun pembayaran asuransi wajib TPL tersebut kini belum ditetapkan karena masih menunggu perumusan berbagai aturan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sehingga operator yang ditunjuk mengelola asuransi tersebut juga belum diputuskan.

Semua Dilibatkan

Meski begitu, Budi memastikan bahwa semua asuransi umum yang berizin OJK mesti dilibatkan, sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ia juga belum dapat memastikan bentuk pengelolaan asuransi wajib TPL yang dimaksud, baik nantinya berupa konsorsium maupun bentuk lainnya.

Budi menegaskan, AAUI beserta seluruh anggota asosiasi akan terus menyiapkan berbagai infrastruktur dan usulan yang sekiranya diperlukan serta siap bergotong royong untuk mengantisipasi risiko dari implementasi asuransi nirlaba tersebut agar tidak terjadi kerugian yang signifikan terhadap industri.

Asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga merupakan produk perlindungan yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung terkena dampak dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

Sesuai UU PPSK, pemerintah dapat mewajibkan segmen masyarakat tertentu untuk mengasuransikan kendaraan bermotor hingga rumah tinggal di masa mendatang. Dikatakan dalam UU tersebut bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Adapun Program Asuransi Wajib diantaranya dapat mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Program Asuransi Wajib yang dimaksud dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh pemerintah. UU PPSK mengamanatkan agar aturan pelaksana mesti rampung dua tahun kemudian, atau maksimal pada 12 Januari 2025 mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Wacana soal asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, pada tahun 2025 pengendara baik motor mau pun mobil wajib memiliki perlindungan asuransi third party liability.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dapat membentuk Program Asuransi Wajib. Program ini diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Ketentuan pelaksana untuk mengatur Program Asuransi Wajib itu punya tenggat 12 Januari 2025 mendatang, atau dua tahun sejak UU PPSK diterbitkan. Ketentuan berupa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mesti lebih dulu didiskusikan mendapat persetujuan dari DPR.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) Abdul Haris menyatakan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan tarif premi asuransi TPL sesuai dengan standar industri dan regulasi, termasuk penggunaan kendaraan, usia, riwayat asuransi, dan klaim sebelumnya.

Menurut Haris, pihaknya baru saja meluncurkan produk asuransi JRP - TPL Pro yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Lisensi S-1051/PD.021/2024.

“Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan menawarkan jaminan tanggung jawab pihak ketiga,” kata Abdul Haris dalam keterangan rilisnya dikutip Minggu (21/7/2024).

Produk JRP- TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan.

Ia menembahkan, baik untuk kendaraan beroda empat maupun dua, JRP - TPL Pro menawarkan tarif yang disesuaikan untuk berbagai jenis kendaraan, memastikan tertanggung atau pelanggan menerima perlindungan yang sesuai.

“Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, JRP - TPL Pro menawarkan berbagai paket seperti Basic, Silver, Gold, hingga Platinum dengan batas cakupan dan premi yang sesuai. Paket-paket ini melayani pemilik kendaraan pribadi maupun komersial, memberikan fleksibilitas dan ketenangan pikiran (peace of mind),” tambahnya.

Cakupan perlindungan meliputi perlindungan bagi pengemudi dalam hal kecelakaan yang menghasilkan klaim pihak ketiga, produk JRP- TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cedera badan.

“Produk JRP-TPL Pro dirancang untuk memberikan manfaat asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas untuk menyambut UU P2SK 2023 yang mengatur tentang Asuransi Wajib guna mendorong perluasan penetrasi dan densitas asuransi,” paparnya.

Untuk proses klaim, katanya, JRP Insurance memiliki prosedur yang disederhanakan untuk memastikan kemudahan bagi pelanggan. JRP Insurance siap membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim dengan cepat dan efisien, dengan didukung layanan berbasis digital dan layanan Call Center Perusahaan di 150-788.

Sebagai pemain utama dalam segmen asuransi tanggung jawab (liability), JRP Insurance bangga akan posisi pasar yang kuat dan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan.

“Kami terus berupaya meningkatkan saluran distribusi kami melalui kemitraan dan kolaborasi, bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyediakan layanan tambahan yang bernilai melalui platform digital,” ucap Haris.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Industri asuransi umum dan reasuransi meraup cuan sampai dengan Rp 9,64 triliun dari dua lini bisnis utamanya, yakni asuransi properti dan kendaraan bermotor. Kedua lini itu pula yang diproyeksi akan berkembang seiring dengan rencana pemerintah membentuk Program Asuransi Wajib.

Seperti yang diketahui, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dapat membentuk Program Asuransi Wajib. Program ini diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Ketentuan pelaksana untuk mengatur Program Asuransi Wajib itu punya tenggat 12 Januari 2025 mendatang, atau dua tahun sejak UU PPSK diterbitkan. Ketentuan berupa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mesti lebih dulu didiskusikan mendapat persetujuan dari DPR.

Namun belum pula draft PP itu tampil di publik, tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan ketidaksetujuannya. Apalagi belakangan masyarakat juga dikejutkan dengan rencana pemerintah yang ingin mewajibkan iuran Tapera 3%. Rencana ini pun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk juga mengenai Program Asuransi Wajib.

Salah satu warga Jakarta, Agung menuturkan, kabar tentang kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor pada tahun 2025 telah diketahui melalui beranda media sosialnya. Meski setuju dalam hal proteksi finansial, ia meragukan masyarakat mau dan mampu membayar premi yang diwajibkan.

“Mungkin lebih ke enggak (setuju) ya. Soalnya kalau asuransi emang ada baiknya juga kan karena mengcover segala kerusakan. Tapi untuk kendaraan bermotor menurut saya itu bisa menjadi penambahan cost buat konsumen atau masyarakat,” ujar Agung saat ditemui di Jakarta, pada Jumat (18/7/2024).

Warga Jakarta lainnya, Gunawan juga menyampaikan telah mengetahui kabar mengenai Program Asuransi Wajib dari pemerintah. Ia menjadi salah satu yang sepenuhnya setuju atas program tersebut, mengingat pentingnya kebutuhan berasuransi sebagai sarana proteksi finansial atas risiko-risiko ke depan.

“Setuju sih karena asuransi itu untuk mobil kan kayaknya harus wajib dah. Karena untuk investasi juga, misalnya suatu saat terjadi apa apa jadi kan kita bisa ada asuransi, jadi asuransinya nanggung kayak gitu,” ungkap Gunawan di Jakarta.

Cuan Perusahaan Asuransi

Terlepas dari pro dan kontra wacana pelaksanaan Program Asuransi Wajib ini, tentu industri perasuransian melihatnya sebagai peluang dan potensi besar. Perusahaan asuransi dan reasuransi bukan hanya akan mempercepat inklusi dan penetrasi asuransi ke depan, tapi juga ikut meraup cuan yang tidak sedikit.

Sebagai gambaran, pada tahun 2022, penetrasi asuransi secara keseluruhan sebesar 2,72% seperti dilaporkan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), yang mengutip BPS dan OJK. Khusus asuransi umum dan reasuransi, penetrasi baru mencakup 0,46%.

Dengan cakupan penetrasi seperti itu saja, industri asuransi umum dan reasuransi umum berhasil meraup cuan sebesar Rp 9,64 triliun dari dua lini bisnis asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor. Apalagi ke depan, dua lini ini akan diwajibkan pemerintah sehingga turut meningkatkan penetrasi asuransi.

Merinci dengan mengacu data terkini OJK untuk tahun 2022, premi asuransi properti yang dicatatkan perusahaan asuransi mencapai Rp 10,79 triliun. Dikurangi klaim yang terjadi dan berbagai biaya lainnya, perusahaan asuransi dan reasuransi mencetak surplus underwriting mencapai Rp 3,58 triliun.

Sementara itu, cuan dari lini usaha asuransi kendaraan bermotor pada tahun 2022 tercatat dengan surplus underwriting mencapai Rp 6,06 triliun. Nominal ini diperoleh dari premi yang mencapai Rp 17,45 triliun, berikut pembayaran klaim dan biaya-biaya lainnya.

Untuk juga diketahui, lini usaha asuransi properti dan kendaraan bermotor telah menjadi pangsa pasar terbesar bagi industri asuransi umum (asuransi kerugian) dalam kurun beberapa tahun belakangan ini. Hingga kuartal I-2024 saja, dua lini itu mengambil pangsa pasar hampir separuh total premi secara industri yakni 47,4%.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dikabarkan akan mewajibkan asuransi kendaraan bermotor hingga rumah tinggal untuk kelompok masyarakat tertentu mulai tahun 2025. Opsi sukarela daripada wajib, hingga pemberlakuannya mulai 2027 masih terbuka, sejalan dengan peta jalan (roadmap) perasuransian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kapabilitas pemerintah untuk membentuk Program Asuransi Wajib ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

BAB VI tentang Perasuransian, Angka 15, Pasal 39A ayat (1) melimpahkan keputusan kepada pemerintah jika ingin membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan. Beberapa jenis asuransi wajib yang dimaksud misalnya terkait kecelakaan lalu lintas (motor dan mobil), asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

UU PPSK juga membuka ruang kepada pemerintah supaya program asuransi wajib itu dapat diberlakukan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti tercantum dalam ayat (2). Ditegaskan kemudian dalam ayat (3), dimana masyarakat yang dimaksud pada gilirannya diwajibkan pula untuk membayar premi/kontribusi sebagai sebagai sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Sedikit berbeda namun masih sejalan dengan UU PPSK, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransi Indonesia 2023-2027 mengusulkan ada opsi sukarela untuk kelompok masyarakat tertentu dalam Program Asuransi Wajib, disamping tentu ada pula opsi wajib. Peta jalan alias roadmap ini telah meluncur secara resmi pada awal November 2023 silam.

Poin mengenai Program Asuransi Wajib muncul di roadmap pada Fase 3: Penyesuaian dan Pertumbuhan (2027). Ini artinya, OJK bersama dengan industri asuransi dan pemangku kepentingan lain sebenarnya telah menyusun rencana agar Program Asuransi Wajib bisa dimulai secara efektif pada 2027 mendatang, bukan pada 2025 seperti yang ramai diberitakan belakangan ini.

Secara rinci, Program Asuransi Wajib disebutkan dalam Fese 3B poin 6 tentang pengembangan produk asuransi dalam rangka perluasan penetrasi dan densitas asuransi. Dijelaskan dalam roadmap, jenis produk asuransi yang dibutuhkan masyarakat dapat bervariasi berdasarkan jenis risiko yang dihadapi oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Tak Mesti Wajib, Bisa Sukarela

Selain itu, roadmap bilang kebijakan pemerintah untuk mewajibkan asuransi wajib bagi kelompok masyarakat tertentu memerlukan dukungan pengembangan produk asuransi. Oleh karena itu, industri perasuransian harus melakukan inovasi agar dapat menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan nasional.

“Produk tersebut dapat bersifat sukarela atau diwajibkan oleh pemerintah,” beber Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027, dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Lebih dari itu, inovasi juga diperlukan untuk memasarkan produk asuransi tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat, antara lain melalui sinergi dengan pemangku kepentingan sektor UMKM dan pertanian untuk penyediaan produk asuransi mikro bagi sektor UMKM dan pertanian, lembaga pengelolaan dana sosial syariah untuk penyediaan produk asuransi bagi masyarakat penerima zakat dan infak, dan pelaku e-commerce untuk pemasaran secara digital.

Penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, baik itu untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan maupun asuransi rumah tinggal menyangkut risiko kebakaran atau bencana telah masuk timeline tahun 2027 dalam roadmap. Sebagai penanggung jawab dalam hal ini adalah industri dan asosiasi asuransi, OJK, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dapat mewajibkan segmen masyarakat tertentu untuk mengasuransikan kendaraan bermotor hingga rumah tinggal di masa mendatang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Pengaturan yang dimaksud tercantum dalam BAB VI tentang Perasuransian, Angka 15, Pasal 39A. Pasal ini berisi empat ayat, yang secara rinci sebagai berikut:

Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Penjelasan ayat (1): Program Asuransi Wajib diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk ikut serta dalam Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar Premi atau Kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Penjelasan ayat (4): Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah, Pemerintah dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan "DPR" adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Selain itu, terdapat ketentuan lain pada UU PPSK yang mengatur Program Asuransi Wajib. Salah satunya Pasal 83 ayat (2) bahwa asuransi wajib dikecualikan dalam program penjaminan polis (PPP). Ketentuan mengenai hal ini juga perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Adapun Program Asuransi Wajib yang dimaksud dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh pemerintah.

Sebagai konteks, beberapa waktu lalu OJK menyampaikan harapan bahwa asuransi wajib untuk kendaraan bermotor dapat berlangsung mulai Januari 2025. Pernyataan OJK ini menuai berbagai respons dari masyarakat, apalagi belakangan masyarakat juga keberatan atas kebijakan pemerintah tentang iuran Tapera sebesar 3% dari upah.

OJK pun mengklarifikasi bahwa sebenarnya asuransi wajib belum tentu berlangsung pada Januari 2025. Sebab, OJK sendiri masih menunggu aturan pelaksana yang berupa Peraturan Pemerintah (PP). Adapun PP itu mesti rampung dua tahun setelah UU PPSK terbit, yakni paling lambat pada 12 Januari 2025 mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News