Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mempercepat implementasi program mandatori biodiesel, Indonesia dinilai perlu menambah investasi di sektor ini.

Saat ini, kebijakan biodiesel nasional masih bergantung pada campuran bahan bakar solar dengan minyak nabati yang bersumber dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO).

Pada 1 Januari 2025, pemerintah akan memulai penerapan B40, yakni campuran 60% bahan bakar solar dan 40% bahan bakar nabati (BBN) dari minyak kelapa sawit.

Program mandatori biodiesel ini akan terus meningkat, menuju target persentase yang lebih tinggi seperti B50, B60, hingga mencapai B100.

Biodiesel tidak hanya berasal dari minyak sawit; bahan bakar ramah lingkungan ini juga dapat dihasilkan dari minyak nabati lainnya, seperti minyak kelapa, minyak jarak, hingga minyak dari limbah pertanian.

Terkait kebutuhan biodiesel yang semakin besar, Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Wibowo menyatakan bahwa untuk mempersiapkan B50, Indonesia perlu menambah 7-9 pabrik biodiesel baru.

“Perlu dibangun sekitar 7-9 pabrik lagi, atau meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada,” ujar Edi dalam acara 20th International Palm Oil Conference (IPOC) yang digelar pada Kamis (7/11).

Menurutnya, total investasi dari pembangunan pabrik baru tersebut dapat mencapai sekitar USD 360 juta atau setara dengan Rp 5,64 triliun.

“Peluang investasi ini cukup besar, pemerintah mungkin perlu mengalokasikan sekitar USD 360 juta untuk tambahan investasi ini,” tambahnya.

Meski demikian, kapasitas produksi biodiesel yang ada dinilai masih mencukupi untuk B40, didukung oleh 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) dengan kapasitas produksi mencapai 15,8 juta kilo liter (kL).

“Kekurangan sekitar 0,3 juta kL untuk B40, tetapi dengan BU BBN yang ada, kami masih bisa mencukupi kebutuhan itu,” jelasnya.

Untuk B50 yang direncanakan berjalan pada 2028, Kementerian ESDM memperkirakan diperlukan 19,7 juta kL biodiesel. Dengan kapasitas produksi saat ini yang sekitar 15,8 juta kL, maka ada kekurangan sekitar 3,9 juta kL.

Dari sisi industri, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan bahwa sektor kelapa sawit memiliki potensi untuk ikut berinvestasi dalam pengembangan biodiesel, meski ia juga memberikan beberapa catatan.

“Yang penting jangan sampai idle atau tidak terpakai; harus sesuai dengan pasokan bahan baku. Bahan baku saat ini memang cukup, tetapi porsi ekspor CPO perlu dikurangi,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (9/11).

Data dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) mencatat bahwa hingga 2022 terdapat 32 perusahaan biodiesel dengan kapasitas terpasang sebesar 17,14 juta kL, senilai investasi sebesar USD 1,78 miliar.

Ketua PASPI Tungkot Sipayung, juga menekankan pentingnya ekspansi untuk memenuhi kebutuhan B50 dan seterusnya.

“B50 membutuhkan sekitar 21 juta kL FAME. Dengan kapasitas kilang biodiesel saat ini sekitar 17 juta kL, sementara B40 saja membutuhkan 15 juta kL, maka perlu ada peningkatan kapasitas atau pembangunan pabrik baru,” ujarnya.

Sambil meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap, pemerintah dapat memanfaatkan kapasitas yang sudah ada.

“Dilakukannya bertahap dari B40 ke B50, sehingga kapasitas yang ada masih bisa dimanfaatkan,” tambahnya.

Sebagai informasi tambahan, saat ini PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), melalui Sub Holding PTPN III (Persero) PalmCo, sedang mengkaji pembangunan pabrik biodiesel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, dengan kapasitas produksi mencapai 450 ribu ton RBDPO per tahun.

JAKARTA, investor.id – Harga kontrak Crude Palm Oil (CPO) di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) makin memuncak pada Jumat (8/11/2024). Ini menjadi reli tiga hari beruntun ditopang oleh sentimen dari Indonesia.

Berdasarkan data BMD pada penutupan Jumat, kontrak berjangka CPO untuk November 2024 naik 122 Ringgit Malaysia menjadi 5.160 Ringgit Malaysia per ton. Untuk kontrak berjangka CPO Desember 2024 meningkat 148 Ringgit Malaysia menjadi 5.144 Ringgit Malaysia per ton.

Sementara itu, kontrak berjangka CPO Januari 2025 terkerek 149 Ringgit Malaysia menjadi 5.101 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO Februari 2025 meningkat 142 Ringgit Malaysia menjadi 5.039 Ringgit Malaysia per ton.

Sedangkan kontrak berjangka CPO Maret 2025 terkerek 134 Ringgit Malaysia menjadi 4.938 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO April 2025 menguat 131 Ringgit Malaysia menjadi 4.821 Ringgit Malaysia per ton.

Research and Development ICDX Girta Yoga mengatakan, harga CPO terpantau masih bertahan pada tren bullish. Sentimen yang mempengaruhi datang dari rencana pemerintah Indonesia untuk mulai meningkatkan mandatori biodiesel dari B35 menjadi B40 mulai Januari 2025, dan ditargetkan untuk ditingkatkan menjadi 50% pada tahun 2028.

“Rencana tersebut mengindikasikan potensi pengurangan pasokan CPO Indonesia ke pasar global. Selain itu, penurunan output Malaysia dalam jangka pendek akibat hujan musiman juga turut menjadi katalis pendukung bagi harga CPO,” ungkap Yoga kepada Investor Daily, Jumat.

Harga Minyak Kedelai

Menurut Yoga, harga CPO juga ditopang oleh minyak kedelai hari ini bergerak pada tren bullish. Sentimen yang mempengaruhi datang dari kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat (AS) yang meningkatkan permintaan kedelai AS oleh China baru-baru ini.

“Hal itu karena kekhawatiran akan potensi hambatan perdagangan baru antara China dengan AS di bawah kepemimpinan Trump nantinya,” jelas Yoga.

Untuk itu, lanjut Yoga, harga CPO bergerak pada rentang resistance terdekat di 5.100 Ringgit Malaysia per ton dan level support terdekat di 4.950 Ringgit Malaysia per ton.

Menurut yoga, selama sepekan harga CPO mengalami kenaikan sebesar 3,01%. Sepanjang bulan November hingga penutupan pekan kedua, harga CPO tercatat menguat sebesar 3,56%. “Dilihat secara ytd, harga CPO bergerak bullish dengan peningkatan sebesar 37,65%,” paparnya. 

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

NUSA DUA, investor.id–Sejumlah negara importir mulai menyiapkan alternatif substitusi minyak sawit untuk memenuhi permintaan di pasar domestiknya. Contoh, China kemungkinan lebih banyak membeli minyak kedelai ketimbang minyak sawit. Hal itu antara lain karena harga minyak sawit yang diperkirakan tidak lagi murah akibat kekhawatiran penurunan suplai di pasar global.

Dalam diskusi sesi ketiga bertema Palm Oil Industry Prospect: Regional Perspective saat ajang The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Jumat (08/11/2024), terungkap bahwa kekhawatiran akan penurunan suplai minyak sawit di pasar global cenderung meningkat. Hal tersebut telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi atau menyiapkan alternatif guna mencari substitusi minyak sawit.

Kekhawatiran itu terutama dipicu oleh rencana Pemerintah Indonesia meningkatkan produksi biodiesel dan meningkatnya harga sawit yang salah satunya akibat pungutan ekspor (PE) minyak sawit di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi. Artinya, para importir khawatir suplai minyak sawit Indonesia menjadi tidak menentu.

Akibatnya, prediksi para analis pun menyebutkan, ketergantungan negara-negara importir terbesar sawit, yang merupakan tujuan utama ekspor Indonesia, akan sangat berkurang tahun depan. Situasi itu tentu menjadi early warning bagi negara-negara produsen dan eksportir minyak sawit.

Ryan Chen, Direktur China CNF Business, Oils & Oil Seeds pada Cargil Investments (China), mengatakan, ada kecenderungan pasar China beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain. Saat ini, dalam pasar domestik China tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi, harganya bisa berpotensi lebih murah. “Saya kira, dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah,” kata Ryan Chen. Tahun ini, pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah naik pada 2023.

Permintaan minyak sawit China, untuk produk olein dan stearin, diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga. Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati China diperkirakan menurun ke 12,8% tahun ini, dibandingkan 17,5% di 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2,3 juta ton, dibandingkan 4,2 juta ton pada 2023. Pada 2025, impor olein China akan stagnan sekitar 2,3-2,4 juta ton.

Pasar Non-China

Sementara itu, di pasar non-China, terutama India dan Pakistan, permintaan minyak sawit diproyeksikan meningkat. Namun demikian, ada kekhawatiran atas suplai minyak sawit dari Indonesia yang kemungkinan terjadi penurunan dan kebijakan PE yang bisa menaikkan harga.

BV Mehta, Direktur Eksekutif dari The Solvent Extractors’ Association di India, menyebutkan, permintaan minyak nabati akan terus meningkat, tapi produksi domestik tidak bisa menutupi seluruh  permintaan. Konsumsi domestik India sekitar 30 juta ton, hanya sekitar 13 juta ton yang bisa dipenuhi dengan produksi lokal.

India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit. Abdul Rasheed Jan Mohammad, CEO Westbury Group, perusahaan Pakistan, juga mengatakan hal serupa. Apalagi, sekitar 99% pasokan minyak sawit Pakistan berasal dari Indonesia, ketergantungan negara itu sangat besar ke Indonesia.

Alphonsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN), mengatakan, ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika. “Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan minyak nabati di Afrika meningkat terus,” jelas dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, MANGUPURA - Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA) mengkritisi kebijakan mandatori penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan minyak solar atau B40 yang akan diterapkan di Indonesia awal tahun depan.

Chairman PEORA, Abdul Rasheed Jan Mohammad mengatakan Pakistan mengimpor minyak kelapa sawit atau palm oil dengan persentase 90% dari total importasi minyak nabati mereka pada 2023.

Bahkan, periode Januari-Oktober 2024 porsi importasi Indonesia meningkat 1% dan impor palm oil dari Malaysia turun menjadi 9%. Adapun, penggunaan palm oil di Pakistan didominasi untuk minyak masakan.

"Impor petani Pakistan sangat bergantung pada Indonesia, karena Indonesia mencakup hampir 90% dari permintaan Pakistan," kata Rasheed di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Dia juga menilai harga minyak mentah menjadi tidak terlalu bagi karena ada kesenjangan besar antara minyak mentah dan penggunaan untuk biofuel atau bahan bakar nabati (BBN).

Dalam paparannya di IPOC 2024, dia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak sawit, khususnya minyak goreng telah naik secara signifikan hal ini dikarenakan pasokan CPO yang terbatas dan dibagi untuk B40 mendatang.

"Kami percaya bahwa minyak sawit harus tetap sebagai komoditas untuk makanan daripada komoditas untuk bahan bakar," ujarnya.

Rasheed menyebut implementasi B40 memberikan kekhawatiran tersendiri bagi Pakistan yang dalam 2,5 tahun terakhir ini tengah menghadapi masalah akibat pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) atau embargo penjualan CPO Indonesia.

Lebih lanjut, pihaknya meminta Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan mandatori biodiesel B40. Rasheed menyarankan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan penerapan B35 untuk saat ini.

"Jadi akan lebih bijaksana untuk mempertahankan B35 daripada menjadi B40, tetapi itu jelas merupakan kebijakan pemerintah Indonesia. Kami hanya dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi perhatian kami dan apa permintaan kami," pungkasnya.

NUSA DUA, investor.id–Pemerintah mendorong pelaku industri sawit nasional, baik pengusaha maupun petani, ikut andil mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, utamanya beras. Caranya, saat proses peremajaan, sembari menunggu tanaman baru tumbuh sekitar lima tahun, lahan-lahan sawit tersebut bisa ditanami padi gogo. Upaya tersebut penting dilakukan karena saat ini luas baku sawah nasional relatif terbatas yakni hanya 7,4 juta hektare (ha).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, semua pemangku kepentingan (stakeholders) sawit, baik pengusaha, petani, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu ikut mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

Oleh karenanya, volume ekspor CPO berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program B40. Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

Oleh karenanya, volume ekspor CPO berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program B40. Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Bisnis.com, MANGUPURA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkapkan kebutuhan alokasi dana untuk penerapan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit 40% dengan solar atau B40 mencapai Rp47 triliun untuk tahun depan.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan, proyeksi pendapatan dari pungutan ekspor sawit hanya sekitar Rp21,5 triliun. Untuk itu, perlu kebijakan inovasi pembiayaan lainnya untuk mendukung program mandatori biodiesel.

"Kalau dari penerimaan saja, dari pungutan ekspor jelas tidak bisa mendanai," kata Eddy di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Kebutuhan dana tersebut dapat lebih tinggi apabila harga Fatty Acid Methyl Ester (FAME) lebih mahal dibandingkan dengan solar. Dia menerangkan, posisi keuangan BPDPKS mulai dari saldo 2022 hingga proyeksi pungutan ekspor 2025 masih memenuhi kebutuhan dana insentif B40.

Dia menerangkan, total dana yang dikelola BPDPKS pada tahun ini mencapai Rp31,8 triliun. Adapun, angka tersebut berasal dari pajak ekspor sebesar Rp26 triliun dan dana cadangan sebesar Rp5,5 triliun.

"Di tahun 2025 kita juga memproyeksikan kalau seandainya tarif terhadap penghutang ekspor, ekspor levy [pungutan] itu tetap didasarkan kepada PMK No 62/2024, ya itu penerimaan kita hanya akan mencapai sekitar Rp20,3 triliun," tuturnya.

Di sisi lain, BPDPKS juga akan mendapatkan dana dari pengelolaan sebesar Rp1,1 triliun sehingga diproyeksi tahun 2025 pendapatannya mencapai Rp21,5 triliun.

"Tadi balance-nya di tahun 2024 kan kira-kira sekitar Rp31-32 triliun, itu kira-kira jadi dana yang tersedia balance ditambahkan dengan proyeksi penerimaan di tahun 2025," jelasnya.

Menurut Eddy, dengan penerapan B40 yang ditargetkan mulai Januari 2025 dan asumsi harga FAME mengalami peningkatan sementara harga solar tertahan, maka beban yang harus dibayarkan BPDPKS untuk subsidi biodiesel disebut makin melambung.

Dengan asumsi tersebut, maka kebutuhan dana untuk penerapan B40 tahun depan berada dikisaran Rp46 triliun - Rp47 triliun dengan proyeksi kebutuhan volume mencapai 15,78 juta kiloliter, naik dari penerapan B35 saat ini yang kebutuhan pasokannya mencapai 13,4 juta kiloliter.

"Kita harus mencari inovasi-inovasi pembiayaannya. Ini saya belum tahu masih gimana, kita sekarang sedang melakukan suatu study, suatu kajian, yang nanti mungkin akan kami sampaikan kepada pemerintah melalui komite pengarah dengan sendirinya," pungkasnya.

Bisnis.com, MANGUPURA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat kekurangan pasokan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan solar atau B40 yang akan diterapkan 1 Januari 2025.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, saat ini terdapat 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang akan memasok bahan baku B40 pada 2025. Kapasitas produksinya mencapai 15,8 juta kiloliter.

"Kekurangan kami sekitar 0,3 juta kiloliter tapi nanti mungkin kami dengan BU BBN yang ada supaya nanti meningkatkan produksinya, mungkin masih cukup untuk itu," kata Edi, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, untuk implementasi B50 yang disebut Kementerian Pertanian akan diterapkan setahun setelah penerapan B40. Kendati demikian, dalam roadmap Kementerian ESDM disebutkan campuran sawit 50% pada bahan bakar diusulkan pada 2028.

Berdasarkan hitungan Edi, kebutuhan biodiesel untuk B50 mencapai 19,7 juta kiloliter. Kendati demikian, kapasitas produksi BBN saat ini sebesar 15,8 juta kiloliter sehingga terdapat kekurangan sebesar 3,9 juta kiloliter.

"Makanya untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar 7-9 pabrik atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada," ujarnya.

Pabrik tersebut diperlukan untuk memproduksi CPO menjadi biodiesel. Menurut Edi, kekurangan pasokan tersebut menjadi peluang investasi yang dapat didorong kepada pelaku usaha dengan kebutuhan investasi mencapai US$360 juta.

"Kalau produktivitasnya [CPO] mungkin tidak meningkat, mungkin dari segi bahan baku perlu dicek lagi, bukan nanti ekspor kita dikurangi. Kalau ekspor dikurangi nanti efeknya ke BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] juga, dananya jadi berkurang juga," jelasnya.

Untuk meningkatkan kemampuan produksi BBN berbasis CPO maka diperlukan peningkatan program peremajaan petani kecil (PSR), memanfaatkan lahan kritis atau bekas tambang untuk mengembangkan energi khusus hutan untuk bahan baku biodiesel, dan diversifikasi bahan baku nonpangan.

Bisnis.com, MANGUPURA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan telah memperhitungkan porsi pasokan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk implementasi bahan bakar biodiesel minyak sawit 40% dengan solar atau B40 agar tidak mengorbankan kebutuhan pangan.

Adapun, pemerintah segera menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B40 pada 1 Januari 2025 dan berencana meningkatkan ke B50 setahun setelahnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, peningkatan campuran biodiesel akan terus dilakukan melalui kajian matang secara bertahap, termasuk untuk menerapkan hingga B100. Hal ini juga harus diimbangi dengan produktivitas lahan sawit.

"Kita pastikan itu berdasarkan perhitungan, kalau menjadi B sekian maka berapa yang ditarik maka implikasinya produktivitas harus ditingkatkan, sudah ada kajiannya," kata Sudaryono usai pembukaan 20th Indonesian Palm Oil Conference 2024, Kamis (7/11/2024).

Terkait perhitungan pembagian porsi pasokan CPO untuk biodiesel dan pangan, Sudaryono memberikan percontohan sebagaimana dilakukan oleh Brasil dalam hal pemanfaatan bioetanol dari bahan baku tebu.

Sama halnya dengan Brasil, dia menuturkan bahwa pemerintah Indonesia juga memiliki cara sendiri dalam hal pembagian porsi CPO untuk kebutuhan pangan, ketahanan energi, maupun ekspor.

"Tentu saja, harapannya kan sama seperti Brasil antara etanol dan gula, jadi kita punya keleluasaan sehingga industri dalam negeri tidak dirugikan atas banyak kebijakan diluar sana. Kita juga ingin antara biodiesel dengan ekspor sawit," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menilai implementasi biodiesel B40 maupun B50 dapat menjadi nilai tawar Indonesia terhadap dunia. Dengan demikian, petani maupun pengusaha sawit juga memiliki kepastian bahwa pasokan yang diproduksi dapat terserap di pasar.

Hal ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan terkait keberlanjutan dan ketahanan energi dengan menambah porsi dari bahan nabati terhadap B35, B40, B50.

"Ini rencana baik, kesempatan baik, tapi mengandung implikasi yang harus kita sama-sama diskusikan, dan nanti kita buatkan semacam kebijakan. Artinya, kalau semakin besar porsi B-nya tadi maka akan mengurangi dari peredaran selain untuk energi. Kita wajib meningkatkan produktivitas," pungkasnya.

Di samping itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, sepanjang tahun 2024, industri minyak sawit telah menunjukkan pemulihan dari sisi harga yang trennya meningkat.

Pihaknya juga optimistis dengan prospek industri ke depan didorong oleh program mandatori biodiesel pemerintah.

"Optimisme ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk program biodiesel B40 pemerintah Indonesia, yang diharapkan untuk meningkatkan konsumsi dan pengaruh domestik dinamika produksi dan ekspor," terangnya.

Gapki mencatat pada Agustus 2024, produksi sawit mencapai 34,7 juta ton, dengan ekspor yang mencakup biodiesel dan oleokimia, dengan total lebih dari 20,1 juta ton.

Devisa yang dihasilkan dari ekspor tersebut mencapai US$17,349 juta atau berkontribusi sekitar 10%, sementara konsumsi domestik tercatat 15,6 juta ton.

"Namun, kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan yang terakhir tahun. Selama periode yang sama, produksi mencapai 36,2 juta ton, ekspor berjumlah 21,9 juta ton, dan nilai melebihi US$20.597 juta," jelasnya.