Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan visi dan tekad Presiden Prabowo Subianto mewujudkan proses tranformasi ekonomi nasional harus dipahami sebagai jawaban terhadap perubahan zaman.

Menurutnya, proses tranformasi ekonomi yang lebih bersungguh-sungguh dan terencana harus dimulai dari sekarang. Sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, transformasi ekonomi yang dimulai sejak sekarang akan menjadi warisan dari generasi saat ini yang akan diteruskan oleh generasi milenial, Gen-Z, dan generasi Alpha.

"Keinginan merealisasikan transformasi ekonomi nasional dimulai ketika dunia sudah menapaki era industri 4.0 dan semakin meluasnya pemanfaatan AI. Berbasis kekayaan negara-bangsa, disepakati bahwa perekonomian Indonesia akan bertransformasi dengan hilirisasi ragam sumber daya alam," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

"Presiden Prabowo telah bertekad memperluas kebijakan hilirisasi hingga mencakup 12 komoditas. Semua elemen bangsa diharapkan mendukung agenda transformasi ekonomi nasional ini," sambungnya.

Bamsoet memaparkan transformasi dengan agenda hilirisasi sumber daya alam menuntut perubahan pola pikir pada aspek tata kelola sumber daya alam. Agar tranformasi dan hilirisasi bisa berproses dengan efektif, semua institusi negara yang terkait harus didorong untuk responsif dengan gagasan dan inisiatif yang relevan.

"Selain itu, perhatian terhadap urgensi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia harus masuk skala prioritas. Sebab faktor paling utama dalam hilirisasi sumber daya alam adalah sumber daya manusia lokal yang kompeten untuk kerja pemrosesan, produksi dan rekayasa material," kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

"Pada waktunya nanti, semua pihak tentu berharap hilirisasi sumber daya alam tidak lagi mengagendakan kebutuhan akan tenaga kerja asing," lanjutnya.

Bamsoet menjelaskan tantangan lain adanya fakta bahwa hilirisasi sumber daya alam memiliki ketergantungan akan barang modal berharga sangat mahal yang harus diimpor. Itu sebabnya investasi untuk proyek hilirisasi saat ini sangat mahal.

Karenanya, perlu dilakukan eskalasi bagi kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) di dalam negeri, untuk keperluan memproduksi barang modal serta peningkatan maupun perluasan nilai tambah setiap komoditas sumber daya alam.

"Pemerintah dan para ilmuwan hendaknya semakin komunikatif dan memberi ruang lebih leluasa bagi para periset dan inovator. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun diharapkan tampil dengan ide dan temuan-temuan baru yang relevan. Misalnya, terkait dengan mekanisme baru untuk optimalisasi proses produksi yang ramah lingkungan, aspek pengelolaan limbah, aspek mutu produk, hingga strategi meningkatkan partisipasi masyarakat lokal," urai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia tersebut.

Bamsoet menambahkan hilirisasi harus dilaksanakan dengan konsisten. Mata rantai hilirisasi sumber daya alam akan menghadirkan manfaat berlipat ganda, karena dimulai dengan proses pengadaan bahan baku untuk kemudian diolah industri manufaktur menjadi barang jadi dengan nilai tambah yang tinggi.

Apabila mata rantai hilirisasi terwujud di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan hingga sektor perikanan, akan terbuka puluhan juta lapangan kerja.

"Bangsa Indonesia sangat diuntungkan karena memiliki sejumlah komoditas sumber daya alam sangat dibutuhkan pasar global. Mulai dari emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, batu bara, kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, rumput laut, teh dan rempah-rempah lainnya," ujar Wakil Ketua Umum FKPPI itu.

"Dengan tidak lagi menjual bahan mentah, perekonomian nasional segera bertransformasi dalam memperbesar nilai tambah semua komoditas SDA tersebut. Saya optimis dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mampu mewujudkan transformasi ekonomi nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam. Ia menyebut kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat diurus dan diolah sebaik-baiknya di Indonesia melalui program ini agar hasilnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang.

"Sumber daya alam harus bisa dikelola di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Menurut Bamsoet, perlu perubahan mindset pembangunan di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multipihak. Khususnya dalam menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan berkualitas serta berkelanjutan.

Ia mengatakan hal ini dapat diterapkan lewat model ekonomi sirkular. Model ini mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

"Model ekonomi sirkular ini dapat baik berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga ataupun bijih besi," terangnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan Indonesia tercatat sebagai salah satu pemilik sumber daya alam terbesar dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Sementara, nilai ekspor nikel hasil dari program hilirisasi mencapai Rp 500 triliun.

"Strategi hilirisasi industri yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga telah terbukti memberikan hasil sangat positif. Salah satu buktinya, terjadi peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan non migas yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Di mana nilai investasi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2014 senilai Rp 186,79 triliun, naik pesat menjadi Rp 565,25 triliun di tahun 2023," pungkas Bamsoet.

Ketua Asia-Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council (APEC BAC) Anindya Bakrie berjumpa dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau dalam pertemuan APEC di Lima, Peru.

Dalam video yang diterima detikcom, Jumat (11/10PM Kanada Trudeau terlihat sedang berjalan menghampiri Anin dan berjabat tangan. Dalam kesempatan itu keduanya sempat berbincang singkat.

Dalam keterangannya, Trudeau berencana untuk melakukan perbincangan kerja sama bisnis antar kedua negara di era Presiden terpilih Prabowo Subianto bulan depan.

Sebagai informasi, sebelumnya Anindya Bakrie ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Delegasi ASEAN Business and Investment Summit. Hal ini tertuang dalam Surat yang bernomor 588/M-DAG/SD/10/2024.

Dalam surat yang diteken oleh Zulhas pada 4 Oktober 2024 ini juga menunjuk Bernardino Moningka Vega dan John Riady sebagai delegasi Indonesia. Surat ini juga ditembuskan ke sekretaris umum ASEAN dan ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

Di luar itu, sebelumnya ladi diberitakan Anin menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Dia mengatakan, Munaslub itu merupakan inisiasi dari Kadin provinsi dan asosiasi dalam menyikapi dinamika organisasi.

"Sabtu lalu, saya hadir di Munaslub Kadin 2024 yang merupakan aspirasi Kadin Provinsi (Kadinda) dan Asosiasi/Himpunan (ALB) yang menyikapi dinamika organisasi dan menginginkan Kadin yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah," tulisnya seperti dikutip Selasa (17/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Investasi Rosan P Roeslani. Dia mengatakan, para pengusaha senior pun juga hadir.

"Hadir Ketua MPR yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan HanKam Kadin Bambang Soesatyo, Menteri Investasi yang juga Ketum Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani dan Ketua Dewan Kehormatan, pengusaha senior dan pendiri HIPMI Abdul Latief, WKU Wantim Erwin Aksa," katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono telah mendapatkan gelar doktor terbuka dari Universitas Airlangga. Ia meraih gelar usai menyelesaikan ujian terbuka program studi pengembangan sumber dana manusia.

Disertasi AHY mengangkat judul "Transformational Leadership and Human Resources Orchestration Towards Indonesia Emas 2045". Ia mendapatkan gelar setelah mengikuti kuliah selama tiga tahun.

"Saya berharap bisa dikontribusikan untuk pengambilan kebijakan ke depan," kata AHY usai ujian terbuka di Unair, Surabaya, Senin (8/10) dikutip dari Antara.

Proses ujian terbuka juga dihadiri oleh Presiden keenam Indonesia yang juga ayah AHY yakni Susilo Bambang Yudhoyono. AHY bukan satu-satunya politisi yang mendapatkan gelar doktor lewat proses perkuliahan. Berikut nama-nama politisi bergelar doktor:

Anies Baswedan

Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan juga merupakan peraih gelar doktor. Anies merupakan pemegang gelar Doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat pada 2005.

Anies Baswedan sikapi hasil hitung cepat Pemilu 2024 (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU)

Ia meraih gelar doktor usai mempertahankan disertasi berjudul "Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia". Disertasinya membahas otonomi serta model demokrasi dengan mengambil sampel pada 177 daerah.

Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapatkan gelar Doktor Ilmu Pertahanan dalam Sidang Promosi terbuka Universitas Pertahanan pada 6 Juni 2022 lalu.

Jelang Rakernas V PDI Perjuangan (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt.)

Hasto lulus usai memaparkan disertasi yang berjudul "Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara". Sejumlah tokoh yang menjadi penguji eksternalnya adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ahmad Sahroni

Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahrono mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur, Jakarta pada Minggu, 8 September 2024.
Ia meraih gelar doktor usai mempertahankan disertasi dengan judul "Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Keuangan Negara".

Ahmad Sahroni (YouTube/Deddy Corbuzier)

Dalam sidang, Sahroni diuji oleh Rektor Universitas Borobudur Prof. Bambang Bernanthos, Bambang Soesatyo yang saat itu menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani.

Bambang Soesatyo

Politisi Partai Golkar yang juga Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo juga merupakan peraih gelar doktor. Gelar Doktor Ilmu Hukum didapatkannya dari Universitas Padjadjaran pada sidang tanggal 28 Januari 2023.

Ia meraih gelar usai mempertahankan disertasinya yang berjudul "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas".

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia periode 2024-2029. Ia mengungkan KADIN Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie siap mendukung program-program Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis.

Usai pengumuman Pengurus KADIN Indonesia 2024-2029 di Jakarta, Bamsoet menuturkan program unggulan Prabowo berupa Makan Bergizi Gratis perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama kalangan usaha.

"KADIN Indonesia memiliki tiga program utama dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Pertama, meningkatkan kemitraan publik-swasta dan melibatkan banyak BUMN. Kedua, menjalin kerja sama lebih erat dengan pemangku kepentingan internasional. Ketiga, pemberdayaan usaha kecil dan menengah," papar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Ia memaparkan berdasarkan data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) tahun 2023, ada 21 juta warga Indonesia mengalami kekurangan gizi. Sementara, 21,6 persen anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting dan 7,7 persen lainnya menderita wasting atau rendahnya rasio berat badan berbanding tinggi badan.

"Salah satu sumber masalah stunting adalah gizi buruk pada ibu dan anak, sehingga berakibat angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi. Sistem pencatatan kematian ibu pada Kementerian Kesehatan memperlihatkan bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Sedangkan, kematian bayi pada 2022 sebanyak 20.882 dan pada tahun 2023 tercatat 29.945," paparnya.

Lebih lanjut, Bamsoet memaparkan faktor kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan bergizi. Per Maret 2023, masih ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia yang pengeluarannya per bulannya di bawah standar garis kemiskinan, yakni Rp 550.458 per kapita per bulan.

"Realisasi program Makan Bergizi Gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentu akan sangat membantu puluhan juta warga miskin sebagai wujud nyata pembangunan manusia Indonesia," tutur Bamsoet.

"Sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana salah satunya memenuhi kebutuhan gizi yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat KADIN Indonesia Hashim Djojohadikusumo dan pengusaha senior Aburuzal Bakrie. Hadir pula pengurus KADIN Indonesia hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Ketua Dewan Penasehat Hashim Djojohadikusumo, Anggota Dewan Kehormatan Aburizal Bakrie.

Hadir juga Wakil Ketua Dewan Penasehat Sharif Cicip Sutardjo, Ketua Dewan Usaha Chairul Tanjung, Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Raffi Ahmad, Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Clarissa Tanoesoedibjo serta Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Bamsoet Ungkap Bahlil Sudah Setor Nama Menteri Golkar ke Prabowo

Bamsoet Ungkap Bahlil Sudah Setor Nama Menteri Golkar ke Prabowo

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berkelakar Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dapat melihat masa depan. Hal tersebut terbukti bahwa Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet dalam acara silaturahmi kebangsaan MPR RI dengan keluarga Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).

Mulanya, Bamsoet memutarkan video lama saat Gus Dur diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi terkait kandidat terkuat dalam Pilpres 2009.

"Nah, sekarang ada empat nih Gus yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Ada Pak SBY, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega, dan Pak JK. Dari empat ini, menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat, dan diterima oleh rakyat Indonesia?" tanya host kepada Gus Dur dalam video yang diputarkan.

"Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo," jawab Gus Dur.

Dari video tersebut, Bamsoet menilai bahwa Gus Dur sudah dapat melihat jauh ke masa depan yang tak dapat dilihat oleh orang lain.

"Kemudian yang ketiga, kita melihat jauh ke depan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, mata hati manusia biasa," kata Bamsoet.

Pernyataan Gus Dur, kata Politikus Partai Golkar itu telah terbukti bahwa Prabowo terpilih menjadi presiden ke-8 RI menggantikan Jokowi.

"Dia buktikan hari ini Prabowo Subianto terwujud menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, yang sudah dilihat Gus Dur beberapa puluh tahun yang lalu," ucap dia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar acara silaturahmi kebangsaan dengan keluarga Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).

Dalam sambutannya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa Gus Dur merupakan manusia multidimensi yang penuh kharisma.

"Gus Dur memang unik, ia manusia multidimensi, penuh karisma yang diyakini sebagian umat sebagai pemilik indera keenam yang kemudian mampu melihat hal-hal yang tak mampu dilihat mata orang biasa," kata Bamsoet dalam pidatonya.

Bamsoet menjelaskan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Gus Dur dalam bentuk candaan menguatkan dirinya sebagai ulama besar.

"Bahkan dia pernah menyatakan, saya terpilih menjadi presiden. Saya ini jadi presiden barangkali satu-satunya yang nggak keluar uang sepeser pun. Hanya modal dengkul, itu pun dengkulnya Amien Rais," ucap dia.

Lebih jauh, Politikus Partai Golkar itu menilai Gus Dur sudah dapat melihat permasalahan ke depannya, terutama permasalahan politik saat ini.

"Jadi sebetulnya dia sudah melihat ke depan hari ini kita tidak bisa menghindar dari biaya politik yang begitu tinggi untuk menjadi anggota legislatif, bupati, wali kota, gubernur, apalagi menjadi presiden," tandasnya.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat bersilaturahmi dengan keluarga Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (28/9).

"Beliau telah berusaha mengabdikan diri sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai presiden dan berjasa besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang," ungkap Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet turut menekankan pentingnya semangat rekonsiliasi. Hal tersebut diperlukan supaya tak akan muncul kembali dendam yang sempat timbul saat era kepemimpinan Soeharto.

"Mari kita bersama sebagai sebuah keluarga bangsa mengambil hikmah atas berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau, untuk kita jadikan pelajaran berharga bagi pembangunan karakter nasional bangsa Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang," papar Bamsoet.

"Jangan ada lagi dendam sejarah yang diwariskan pada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu apalagi terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu," tambah dia.

Sebelumnya, MPR menghapus nama mantan Presiden Soeharto di Ketetapan (Tap) MPR Nomor XI/MPR/1998. Alasannya, Soeharto sudah meninggal pada 27 Januari 2008.

Nama resmi Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 itu sebenarnya adalah: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Namun, Tap ini dikenal juga sebagai Tap tentang Soeharto karena Pasal 4 menyebut secara eksplisit nama penguasa Orde Baru yang diturunkan lewat people power pada Mei 1998 itu.

Lalu, bagaimana pendapatmu jika ketua MPR nilai Soeharto layak jadi pahlawan nasional? Sampaikan jawabanmu dalam polling kumparan di bawah ini. Berikan juga pendapatmu dalam kolom komentar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut, Pasal 4 Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 telah dilaksanakan.

Pasal itu memerintahkan agar para pihak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ditindak secara tegas, termasuk mantan Presiden Kedua RI Soeharto.

Pernyataan itu Bamsoet sampaikan dalam acara silaturrahmi kebangsaan antara pimpinan MPR RI dengan keluarga Soeharto.

“Kami bersepakat terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11/MPR 1998, secara diri pribadi Bapak Haji Muhammad Suharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan,” kata Bamsoet di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Setelah lengser, Soeharto pernah ditetapkan sebagai terdakwa dugaan korupsi pengelolan tujuh dana yayasan sosial.

Ketujuh yayasan itu adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais),Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Perkara ini diusut Kejaksaan Agung yang menduga nilai korupsi itu mencapai Rp 1,7 triliun dan 419 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Namun, Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Ketetapan Perintah Penghentian Penuntutan (SKP3) pada 2006 sesuai Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal itu mengatur terkait penuntut umum bisa menghentikan penuntutan jika tidak cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan pidana, dan perkar ditutup demi hukum.

Selain itu, Soeharto juga meninggal dunia pada 2008.

“Jadi (perintah TAP MPR) sudah dilaksanakan, dendam apalagi harus kita pertahankan,” ujar Bamsoet.

Bamsoet juga mengatakan, pandangan ahli, fraksi, dan DPD RI yang disampaikan dalam pidato sidang paripurna MPR RI di akhir masa jabatan 2019-2024 pada 25 September lalu telah mendukung pandangan ini.

Setelah itu, Bamsoet memuji Soeharto dengan menyebut jasa-jasanya selama 32 tahun memimpin Indonesia.

“Berjasa besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang,” kata Bamsoet.

Acara itu dihadiri dua putri Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut) dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek).

Mereka menyampaikan terimakasih kepada MPR karena telah menghapus nama Soeharto dari TAP tersebut.

Selain itu, mereka juga menyampaikan permintaan maaf jika Soeharto melakukan kesalahan ketika 32 tahun menjadi presiden.

"Kami juga mohon maaf kalau selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," kata Tutut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto layak dipertimbangkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang jasa-jasanya harus dihormati. Dia menuturkan, Soeharto merupakan salah satu tokoh penting yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Seiring dengan hal tersebut, Bamsoet berharap Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, dapat mempertimbangkan nama Soeharto untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Apalagi, MPR juga telah menghapus nama Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) No. TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

"Oleh karena itu, maka rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang mendapatkan anugrah gelar Pahlawan Nasional, selaras dengan martabat kemanusiaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Bamsoet dalam acara Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Bamsoet menuturkan, Soeharto telah berusaha mengabdikan diri sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden. Dia juga menyebut Soeharto memiliki jasa besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang.

Dia melanjutkan, bukti jasa Soeharto dapat dilihat dari catatan sejarah. Bamsoet mengatakan, pada 1963, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,25%. Kemudian, pada 1966 inflasi melonjak hingga 635,3% dan setahun kemudian Indonesia adalah negara miskin dengan catatan hutang sebesar US$700 juta.

Namun, tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah Soeharto. Dia mengatakan, Soeharto bergerak cepat memperbaiki ekonomi negara dengan bantuan tim pakar ekonominya, yang salah satu anggotanya adalah Soemitro Djojohadikoesoemo, Bapak dari Prabowo Subianto.

Hasilnya, pada 1969 atau setahun setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, pertumbuhan ekonomi melonjak tajam menjadi 12% dan inflasi berhasil ditekan pada kisaran 9,9%.

"Tidak hanya itu, Tahun 1976 Indonesia berhasil menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang sukses meluncurkan satelit dan pada 1984 Indonesia sukses swasembada pangan," kata Bamsoet.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai Presiden ke-2 RI, Soeharto, telah memberikan banyak jasa bagi bangsa Indonesia. Sehingga menurutnya, tak ada salahnya untuk memberikan gelar pahlawan ke Soeharto.

Hal ini disampaikan Bamsoet saat bersilaturahmi dengan keluarga Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (28/9). Keluarga Soeharto diwakili oleh Titiek Soeharto dan Tutut Soeharto.

Politikus Golkar itu lantas mengungkit beberapa jasa Soeharto untuk Indonesia saat berkuasa selama 32 tahun. Seperti misalnya di bidang ekonomi.

"Beliau telah berusaha mengabdikan diri sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden dan berjasa besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang," ungkap Bamsoet.

Di sisi lain, Bamsoet juga meminta agar semangat rekonsiliasi terus dijaga. Ini diperlukan agar tak muncul kembali dendam yang sempat timbul saat era kepemimpinan Soeharto.

"Mari kita bersama sebagai sebuah keluarga bangsa mengambil hikmah atas berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau, untuk kita jadikan pelajaran berharga bagi pembangunan karakter nasional bangsa Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang," papar Bamsoet.

"Jangan ada lagi dendam sejarah yang diwariskan pada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu apalagi terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu," tambah dia.

Sebelumnya, MPR menghapus nama mantan Presiden Soeharto di Ketetapan (Tap) MPR Nomor XI/MPR/1998. Alasannya, Soeharto sudah meninggal pada 27 Januari 2008.

Nama resmi Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 itu sebenarnya adalah: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Namun, Tap ini dikenal juga sebagai Tap tentang Soeharto karena Pasal 4 menyebut secara eksplisit nama penguasa Orde Baru yang diturunkan lewat people power pada Mei 1998 itu.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memimpin sidang akhir masa jabatan anggota MPR periode 2019-2024 di ruang rapat paripurna I, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

Awalnya rapat dimulai pukul 09.00 WIB, namun karena anggota yang hadir tidak mencapai kuorum, maka Bamsoet pun menskors sidang selam 30 menit.

“Berdasarkan laporan terbaru dari sekretariat jenderal, maka sesuai dengan tata tertib ketentuan pasal 66 ayat 5 syarat sidang telah terpenuhi, maka dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim sidang akhir masa jabatan anggota MPR 2019-2024 dengan agenda penetapan putusan MPR terkait perubahan tata tertib MPR dan rekomendasi mpr masa jabatan 2019-2024,” kata Bamsoet ketika membacakan absensi.

“Dengan mengucapkan sekali lagi bismillahirohmanirohim sidang kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum sidang kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” tuturnya.

Dari pantauan kumparan di lokasi, seluruh pimpinan DPR RI yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, Rachmat Gobel, hingga Muhaimin Iskandar hadir langsung di ruang sidang.

Bamsoet kemudian membacakan pantun pembukaannya. Kata politisi senior Golkar itu, pantun itu merupakan ungkapan rasa syukur syukur yang mendalam karena telah selesai menunaikan tugas konstitusionalnya selama masa bakti 2019-2024.

Adapun agenda rapat kali ini adalah laporan badan pengkajian MPR RI serta membacakan pandangan umum fraksi atau kelompok DPD.

Dalam rapat kali ini juga akan melahirkan 2 penetapan keputusan MPR, yakni perubahan tata tertib MPR serta rekomendasi MPR RI.