Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan penerapan pajak minimum global sebesar 15% akan berlaku pada 2025.

Pajak minimum global merupakan konsensus Pilar 2 Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, Pilar 2 OECD tersebut akan segera diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami siapkan bagaimana pengaturannya secara rinci bersama Pak Suryo di DJP [Direktorat Jenderal Pajak] agar memberikan kepastian di pelaku usaha dan investor ini," jelas Febrio dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan, secara implisit penerapan pajak minimum global tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024. PMK itu sendiri mengatur tentang pengurangan dan/atau pembebasan pajak korporasi alias tax holidayyang akan berlaku hingga 31 Desember 2025.

Karena penerapan pajak minimum global juga akan diberlakukan pada tahun depan, harus ada penyesuaian dengan aturantax holiday. Nantinya, perusahaan multinasional tidak akan menerima pembebasan pajak secara maksimal karena pemberlakuan pajak minimum global 15%.

Meski demikian, Febrio menyatakan pemerintah masih merancang berbagai macam insentif lain agar perusahaan-perusahaan asing tetap mau berinvestasi di Indonesia.

"Kami sudah kolaborasi erat terutama dengan Kementerian Investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.

"Kita tahu pemerintah sedang berbenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga," jelas Dadang kepadaBisnis, Senin (4/11/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui PMK No. 69/2024.

JAKARTA, investor.id – Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai kota pesisir tidak lepas dari ancaman tenggelam (sinking Jakarta). Penelitian banyak menyebutkan, Jakarta menjadi kota dengan penurunan muka tanah (land subsidence) paling cepat di dunia dengan penyusutan 2-15 cm per tahun. Angka itu bahkan lebih tinggi dari klaim pemerintah yang mengestimasi penurunan muka tanah di Jakarta berkisar 10 cm setiap tahun.

Keluar dari perdebatan terkait berapa persisnya penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya, satu hal yang pasti bahwa Jakarta dalam ancaman tenggelam jika aksi penyelamatan dari hulu hingga hilir akibat land subsidence tak kunjung disiapkan solusi dan tindakan cepat.

Bukan hanya demi menjaga keselamatan warga DKJ khususnya di bagian utara, barat laut, dan timur laut Jakarta, tetapi Pulau Jawa secara keseluruhan yang juga menghadapi ancaman serupa.

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak akibat penurunan muka tanah di Jakarta yang demikian cepat di antaranya Cengkareng, Penjaringan, Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk (PIK), Ancol, Cilincing, dan Cakung.

Investor Daily merangkum setidaknya ada lima aksi besar yang sudah dan dicanangkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan Pantai utara Jakarta dan pulau Jawa dari ekses penurunan muka tanah yang tergolong cepat ini.

Pertama, menyediakan suplai air baku melalui SPAM Jatiluhur I & II yang akan memasok air bersih total 6.054 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang dan SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik untuk menekan pengambilan air tanah secara masif.

Kedua, membangun tanggul pantai setinggi 4,8 meter dari permukaan air laut yang diperkirakan mampu bertahan sampai 2033, sambil terus mengintegrasikannya dengan sistem pembuangan limbah Jakarta (Jakartasewerage system).

Di samping untuk meminimalkan penurunan muka tanah, sewerage system juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir Jakarta dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Saat ini, Jakarta Sewerage System Zona 1 berkapasitas 240.000 m3/hari dalam tahap pembangunan dengan progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027.

Ketiga, pemerintah juga membangun sistem polder kolam retensi setinggi 110 meter untuk menangkap air ketika curah hujan tinggi. Dalam operasinya, ketika kolam ini sudah melampaui batas maksimal, maka air di kolam retensi selanjutnya tersebut dipompa agar tidak banjir.

Keempat pemerintah telah membangun bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi untuk mengendalikan banjir dari hulu sampai hilir. Tak ketinggalan, menormalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sodetan Sungai Ciliwung termasuk membangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang semuanya tuntas pada 2023.

Kelima dan ini menjadi aksi paling beyond adalah pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencanangkan untuk membangun tanggul raksasa atau giant sea wall bilamana land subsidence di Jakarta terus berlangsung.

"Nah, beyond atau lebih dari 2033, kita harus berpikir. Itulah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan tanah sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujar AHY dalam tinjauannya di Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (4/11//2024).

Dirinya memastikan, pada saat yang tepat, hasil kajian mengenai proyek giant sea wall ini akan disampaikan secara utuh kepada publik. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat dari bahaya banjir baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 

Kerugian Rp 600 Triliun

Karena itu, dirinya meminta dukungan semua pihak agar pemerintah dapat melanjutkan program-program penyelamatan Pantai utara Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang selama ini terdampak oleh banjir rob.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo memproyeksikan panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km. “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Menteri Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Tujuannya, untuk mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal terbentang dari Banten hingga Gresik.

AHY menyebut, langkah itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penurunan muka air tanah yang terus tergerus. Di samping itu, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang membangun sejumlah tanggul di pesisir Jakarta juga disebut hanya mampu bertahan hingga 2033.

“Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir juga. Karena kita harus mencegah terjadinya penurunan [muka tanah]. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu, seberapa tingginya?” kata AHY saat mengunjungi proyek NCICD di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, hingga saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan kajian pendalaman mengenai pembangunan giant sea wall tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut proyeksi panjang tanggul laut yang bakal dibangun dari Cilegon hingga Gresik bakal mencapai 958 kilometer (km).

Dirinya mengaku, saat ini telah melakukan proses uji coba pembangunan tanggil laut yang bakal terbentang dari Tangerang hingga Bekasi dengan total panjang mencapai 43 km.

“Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” jelas Dody.

Adapun, kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut telah dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Sementara sebelumnya, Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan bahwa proyeksi nilai konstruksi pembangunan giant sea wall dari Tangerang hingga Bekasi tersebut bakal mencapai Rp90 triliun.

Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) dari Cilegon hingga Gresik. Proyek ini dinilai perlu untuk menyelamatkan pantai utara (pantura) Jawa dari ancaman tenggelam.

Menurut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ada dua masalah utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob. Kedua, penurunan permukaan tanah.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata AHY, saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Salah satunya ialah Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter. Namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya tengah dalam proses mengkaji adanya opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Selain Kalibaru, Muara Baru menjadi lokasi lainnya yang menurut AHY juga perlu mendapat perhatian. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai juga dibangun di Muara Baru.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," kata dia.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektar," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Saksikan Live DetikPagi:

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di wilayah pesisir Jakarta pada Senin (4/11/2024).

Kunjungan AHY bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ke proyek NCIDC di wilayah Kali Baru tersebut merupakan lanjutan dari arahan yang sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto," jelasnya saat ditemui di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk diketahui, NCICD merupakan cikal bakal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang baru-baru ini kembali sempat digaungkan urgensi pembangunannya di seluruh pesisir Pantai Utara Jawa dari Banten hingga Gresik.

Adapun, eksekusi proyek NCICDdigarap oleh Kementerian PU bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI Jakarta) dengan total panjang 33,54 kilometer (km).

Perinciannya, Kementerian PU menggarap proyek NCICD sepanjang 11,08 km dan sisanya sepanjang 22,46 km digarap oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menko AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa, di mana di sekitarnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.

Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall DKI Jakarta. Rencana pengembangan proyek ini akan menjadi salah satu megaproyek prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kali ini, AHY dan Dody didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Bob Athur Lombogia. Rombongan akan mengunjungi tiga lokasi di Jakarta Utara, antara lain Kali Baru NCICD, Pompa Sentiong, dan Muara Baru NCICD.

Di Kalibaru, tanggul laut masuk bagian infrastruktur pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara Kalibaru-Cilincing. Proyek tanggul pantai sepanjang 4,11 km ini dibangun pada 2015-2023 dengan biaya Rp 1,16 triliun.

"Hari ini kami berkunjung secara langsung untuk melihat kali baru yang sudah ditata dengan baik. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana yaitu banjir rob dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah," kata AHY, ditemui di lokasi, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat bahkan di beberapa tempat dalam setahun bisa menurun 10 cm. Apabila tidak dilakukan upaya apapun, bisa membahayakan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. AHY mengatakan, tanggul yang ada di sini memiliki tinggi 4,8 meter dari permukaan air.

AHY Tinjau Tanggul Laut Jakarta di Kalibaru Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Di sisi lain, tanggul pantai setinggi 4,8 meter ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga 2033. Atas hal ini, pihaknya tengah mengkaji secara lebih detail untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," tutupnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas megaproyek Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau GSW menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

"Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur, khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa," kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

AHY menjelaskan, semangat pembangunan giant sea wall berangkat dari kondisi permukaan tanah yang kian menurun di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta.

"Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik. Panjangnya diproyeksikan mencapai 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang. Saat ini tengah disiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU berkapasitas 2.054 liter/detik.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, di sisi sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1. "Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Lalu untuk pengendalian banjir, terus dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir. Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Sedangkan di sisi hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Lihat juga Video 'Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perseroan") berhasil mencatat Pendapatan Usaha sebesar Rp 13,86 triliun hingga Kuartal III Tahun 2024 atau tumbuh 25,93% dari Kuartal III Tahun 2023. Nilai Pendapatan Usaha Perseroan merupakan kontribusi dari kinerja Pendapatan Tol sebesar Rp 12,74 triliun dan kinerja Pendapatan Usaha Lain sebesar Rp 1,11 triliun.

Selain itu, Perseroan tetap dapat meningkatkan kinerja dan kesehatan finansial Perseroan tercermin dari realisasi EBITDA Perseroan yang terjaga, yaitu mencapai Rp 9,29 triliun, naik sebesar 35,98% dari tahun lalu dengan realisasi EBITDA Margin yang lebih baik dibandingkan dengan Kuartal III Tahun 2023 yaitu mencapai 67,04% di tengah pengoperasian ruas-ruas jalan tol baru.

Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Nixon Sitorus menjelaskan atas kinerja positif Perseroan di periode ini, Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih hingga Kuartal III Tahun 2024 sebesar Rp 3,30 triliun. Nilai laba bersih ini memang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu.

Namun, dapat kami sampaikan penurunan laba bersih yang tercermin pada periode ini diakibatkan adanya perbedaan kontribusi laba non-cash yang berasal dari aksi korporasi yang dilakukan Perseroan.

Pada periode Kuartal III Tahun 2023, laba non cash yang berasal dari pemenuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22 tentang kombinasi bisnis sehubungan dengan konsolidasi kembali PT Jasamarga Solo Ngawi, PT Jasamarga Semarang Batang, dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono melalui akuisisi saham PT Lintas Marga Jawa oleh PT Jasamarga Transjawa Tol adalah sebesar kurang lebih Rp 4,11 triliun.

Sedangkan pada periode Kuartal III Tahun 2024, laba non-cash yang berasal dari pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud hanya sebesar Rp 702,38 miliar.

Jika pencapaian Laba Bersih Kuartal III Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak memasukkan komponen laba non-cash tersebut diatas, maka diperoleh nilai Core Profit Perseroan sebesar Rp 2,60 triliun pada Kuartal III Tahun 2024, tumbuh 39,52% dibandingkan dengan Kuartal III Tahun 2023 di mana hal ini membuktikan komitmen Perseroan untuk tetap mencapai target dan meningkatkan kinerjanya.

"Hingga Triwulan III Tahun 2024, Jasa Marga juga mencatat peningkatan total volume transaksi di jalan tol Jasa Marga Group yang mencapai 968,9 juta kendaraan. Jumlah ini meningkat sebesar 1,2% dibandingkan dengan total volume transaksi pada periode yang sama tahun 2023," ujar Nixon.

"Sementara itu, untuk realisasi lalu lintas harian rata-rata (LHR) di jalan tol Jasa Marga Group mencapai 3,55 juta kendaraan setiap harinya," sambungnya.

Hingga Kuartal III Tahun 2024, Perseroan merupakan market leader di industri jalan tol dengan total panjang jalan tol Jasa Marga Group yang telah beroperasi sepanjang 1.286 km yang merepresentasikan 45% jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, total konsesi jalan tol yang dimiliki Perseroan adalah 1.736 km di seluruh Indonesia.

Sedangkan dari sisi pengoperasian jalan tol baru, pada September 2024, Presiden RI ke-7 Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Solo Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jogja-Solo) Segmen Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 km di Gerbang Tol (GT) Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) selaku anak perusahaan dari Jasa Marga Group.

Selain itu, pada September 2024, Jasa Marga juga melakukan Aksi Korporasi Pendanaan Berbasis Ekuitas (Equity Financing) PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Dalam strategi pendanaan ini, Jasa Marga menggandeng strategic partner untuk mendapatkan sumber pendanaan alternatif bersifat ekuitas namun tetap mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham pengendali utama PT JTT dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 65%.

Hasil pendanaan tersebut akan digunakan untuk mengoptimalkan struktur modal dan rasio hutang Perseroan sehingga dalam jangka panjang, kapasitas dan kondisi keuangan Perseroan akan tetap stabil seiring beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru. Aksi korporasi kerja sama investasi ini akan memperkuat fundamental keuangan, membantu Jasa Marga dalam mencapai tujuan strategisnya dan juga sebagai bukti kepercayaan investor menjalin kerja sama strategis di bidang investasi jalan tol.

Dalam mengelola proyek jalan tol baru dalam lima tahun ke depan, Jasa Marga berkomitmen mencapai target yang sudah ditetapkan dengan seoptimal mungkin dan tetap mengendalikan aktivitas konstruksi jalan tol secara bertahap. Saat ini, Perseroan memiliki beberapa proyek dalam tahap konstruksi dan pembebasan lahan yaitu, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo Yogyakarta-YIA Kulon Progo, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, dan Jalan Tol Akses Patimban.

Di lini usaha lain, Jasa Marga melalui anak usahanya, PT Jasamarga Related Business (JMRB), mengelola TIP (Tempat Istirahat dan Pelayanan) Pengembangan pertama di Indonesia yang berkonsep Toll Corridor Development (TCD), atau Travoy Hub.

Hingga Triwulan III 2024, PT JMRB memperluas pengembangan dengan membangun Travoy Hub tahap 2 dan 3 dengan progres pembangunan yang mencapai 73,2%. Travoy Hub yang terletak di Stasiun LRT Taman Mini mengintegrasikan angkutan umum dengan pusat bisnis seperti area retail, rumah sakit dan tempat rekreasi sehingga menciptakan potensi serapan tenaga kerja serta menjadi wadah bagi pelaku UMKM dan usaha kreatif.

Sebagai implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Jasa Marga menggelar sejumlah program berbasis Creating Shared Values (CSV) di wilayah operasional Jasa Marga Group, seperti Jasa Marga Medical Keliling (Jamedlink) yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Modernisasi Pertanian Desa Kuwiran di wilayah operasional Jalan Tol Jogja-Solo, dan program Desa Binaan Lingkungan untuk masyarakat yang terletak di sekitar proyek Jalan Tol Akses Patimban.

Selain itu, pada bulan Ramadhan 2024, Jasa Marga menggelar program BUKBER (BUdaya Kita BERbagi), Mudik Gratis bersama Kementerian BUMN, serta berbagai aksi sosial lainnya seperti Pasar Sembako Murah dan Bazar UMKM. Jasa Marga juga berperan sebagai koordinator Satuan Tugas (Satgas) BUMN dalam proses evakuasi dan penyaluran bantuan untuk meringankan dampak bencana.

Jasa Marga juga terus berkomitmen mengimplementasikan Governance, Risk, and Compliance (GRC) di setiap lini bisnis Perusahaan guna mendukung peningkatan kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Hingga September 2024, Perseroan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) yang meliputi manajemen anti penyuapan, Whistleblowing System (WBS), pencegahan fraud serta kerja sama lain sehubungan dengan penerapan dan penguatan GRC.

Selain BPKP, penguatan GRC juga terus dilakukan Perseroan bekerja sama dengan sejumlah instansi lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI. Perseroan juga menyelenggarakan Kick Off Meeting Penyusunan Pedoman Anti Fraud dan Seminar Penerapan Strategi Anti Fraud dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal guna mencegah, mengurangi, serta mengatasi tindakan fraud di lingkungan Perusahaan.

Jasa Marga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk melayani peningkatan mobilitas masyarakat. Komitmen ini ditunjukkan dalam peningkatan kualitas pelayanan operasional yang diberikan oleh Jasa Marga Group kepada pengguna jalan, salah satunya dengan mengembangkan Intelligent Transport System (ITS) yang berfungsi mengelola pelayanan lalu lintas jalan tol yang terintegrasi, sekaligus menjadi sumber pusat informasi lalu lintas melalui super-app Jasamarga Integrated Digitalmap (JID) yang digunakan di Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) dan dapat diakses oleh pengguna jalan melalui aplikasi Travoy.

Dalam menjaga pertumbuhan kinerja dan mengelola kesehatan finansial hingga akhir tahun 2024, Jasa Marga konsisten melakukan sejumlah inisiatif strategis. Dari sisi top line, Perseroan memastikan target tumbuhnya pendapatan usaha dapat tercapai dengan menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal sekaligus upaya penyesuaian tarif jalan tol dapat dilakukan sesuai yang telah direncanakan.

Selain itu, Perseroan juga berkomitmen menjaga EBITDA untuk selalu bertumbuh dengan memastikan alokasi anggaran secara efektif dan efisien untuk menjalankan program kerja yang tepat guna.

Long Weekend, Nyaris Sejuta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Long Weekend, Nyaris Sejuta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Bertambah, 90 orang jatuh sakit pasca mengonsumsi burger McDonald's. Ada 27 di antaranya yang berakhir menjalani perawatan intensif di rumah sakit, bahkan satu kematian dilaporkan pada lansia di Colorado, Amerika Serikat.

Pusat dan Pengendalian Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menekankan sumber kontaminasi bakteri sejauh ini ditemukan pada bawang bombai mentah yang digunakan dalam menu Quarter Pounders, McDonald's. Bahan makanan tersebut kemudian ditarik sementara dalam menu, hingga wabah bakteri E coli benar-benar bisa diatasi.

Gadis berusia 15 tahun dari Grand Junction, Colorado, ikut menjadi 'korban'. Adalah Kamberlyn Bowler yang saat ini dirawat di rumah sakit karena mengalami gagal ginjal.

Remaja itu mengingat gejala yang menyebabkan dia berakhir dirawat di rumah sakit. Padahal, sebelumnya, kondisi Kimberlyn sangat sehat, sampai memesan Quarter Pounder favoritnya dengan keju dan acar tambahan.

Gejala pertama yang muncul adalah demam dan sakit perut, keluhan tersebut tidak kunjung membaik hingga satu bulan setelahnya.

"(Ibu saya dan saya) mengira saya hanya demam, seperti flu atau semacamnya, disertai sakit perut," kata Kamberlyn kepada NBC News. "Tetapi kemudian saya mulai muntah, diare, dan berdarah, jadi itu membuat saya takut."

Randall membawa putrinya ke unit gawat darurat, tetapi tes saat itu tidak menemukan masalah apa pun. Kondisi Kamberlyn kemudian terus memburuk.

Setelah hampir seminggu setelahnya, Kamberlyn mengatakan dia perlu kembali ke dokter. "Itu membuat saya takut. Saya takut," kenangnya.

Pada kunjungan dokter kedua, hasil tes menunjukkan Kamberlyn mengalami gagal ginjal akibat infeksi E. coli parah. Ia diterbangkan ke Rumah Sakit Anak Colorado di Aurora pada 18 Oktober dan saat ini masih menjalani perawatan intensif.

"Sungguh menakutkan melihat tubuhnya bekerja melawannya," kata Randall, ibu Kamberlyn.

"Sulit. Saya harus mengambil cuti dari pekerjaan, ia masuk tim softball untuk sekolah menengahnya, ia harus berhenti dari beberapa pertandingan terakhir karena ia sakit."

Remaja tersebut didiagnosis mengidap sindrom uremik hemolitik (HUS) terkait Escherichia coli enterohemorrhagic, komplikasi langka dari infeksi E coli yang disebabkan oleh bakteri menyerang ginjal.

Kamberlyn telah menjalani beberapa kali dialisis, dan meskipun ginjalnya mungkin dapat berfungsi kembali, tingkat kerusakan yang bertahan lama masih belum diketahui, menurut Randall.

"Kami tidak begitu yakin seperti apa kondisinya ke depannya," katanya. "Dia mungkin harus menjalani dialisis lagi. Kami berharap itu yang terakhir, tetapi kami juga tidak tahu."

"Dia berubah dari sangat sehat dan tidak memiliki masalah sama sekali menjadi kemungkinan kerusakan ginjal sepanjang hidupnya," kata Randall.

Pada 27 Oktober, Presiden McDonald's Joe Erlinger meminta maaf kepada pelanggan dalam sebuah video, dan berjanji untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan.

"Atas nama sistem McDonald's, saya ingin Anda mendengar dari saya: Kami minta maaf," katanya.

"Bagi para pelanggan yang terdampak, saya berkomitmen bahwa, dengan dilandasi nilai-nilai kami, kami akan memperbaikinya."

Penyebab Utama Gagal Ginjal Dini pada Anak

Penyebab Utama Gagal Ginjal Dini pada Anak

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah upaya akses ke dalam kelompok Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dinilai positif oleh pengamat dan kalangan usaha.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai upaya RI masuk ke dalam BRICS dan OECD merupakan opsi terbaik seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Keuntungan Gabung BRICS dan OECD

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Tak Ganggu Aksesi OECD

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

IDXChannel - Pemerintah Indonesia menyatakan keinginan untuk bisa bergabung dengan blok ekonomi negara-negara ekonomi berkembang Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS).

Hal tersebut bersamaan dengan proses aksesi untuk bisa masuk ke dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengatakan Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara berkembang atau yang dikenal dengan istilah Global South.

Lantas mana yang lebih menguntungkan bagi RI, bergabung dengan BRICS atau OECD?

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki tiga opsi yang bisa dipilih, yaitu bergabung dengan BRICS dan OECD, bergabung dengan BRICS atau OECD saja, atau tidak bergabung dengan keduanya.

Wijayanto menilai, memilih untuk bergabung dengan BRICS atau OECD sebenarnya sama-sama merupakan keputusan yang tepat, justru dengan tidak bergabung sama sekali, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan berharga.

"Yang tidak boleh dilakukan adalah memilih opsi untuk tidak memilih keduanya. Ini adalah strategi flip flop yang menunjukkan kurangnya ketegasan. Memilih opsi ini juga membuat Indonesia melewatkan kesempatan untuk memengaruhi desain besar organisasi dan kebijakannya," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (30/10/2024).

Wijayanto mengatakan, bergabungnya Indonesia dengan BRICS sekaligus juga OECD, menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia meskipun memang membutuhkan upaya negosiasi yang sulit.

Sementara itu, memilih salah satu dari keduanya juga dinilai sebagai pilihan yang baik. Apapun organisasi yang nantinya akan dipilih, yang terpenting adalah organisasi tersebut bisa memposisikan Indonesia sebagai pemain penting.

"Skenario terbaik bagi Indonesia adalah bergabung pada dua-duanya. Tentunya ini perlu negosiasi yang intensif. Opsi kedua, kita pilih mana yang paling mudah, cepat, dan paling menguntungkan," ujar Wijayanto.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

"Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?' pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south.

Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.