Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi melambat pada Kuartal III/2024 secara kuartalan. Ekonom pun mendorong pemerintah menggenjot belanjanya selama Kuartal IV/2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% (year on year/YoY) pada Kuartal III/2024. Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II/2024, yakni 5,05% (YoY).

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91% pada Kuartal III/2024. Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada Kuartal III/2023 (5,05%) dan Kuartal II/2024 (4,93%).

Padahal, sambung Yusuf, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 53,08% ke produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dia menekankan pentingnya kolaborasi Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah. Menurutnya, BI perlu kembali melakukan penurunan suku bunga acuan yang diikuti dengan kebijakan realisasi belanja pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Seperti misalnya bantuan sosial ataupun subsidi. Terutama kalau kita bicara konteks di sisa tahun ini, realisasi belanja pemerintah saya kira juga akan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi setidaknya untuk 2024," jelas Yusuf, Selasa (5/11/2024).

Dia juga menyoroti industri pengolahan yang tumbuh 4,72% pada Kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, periode yang sama pada tahun lalu industri pengelolaan tumbuh 5,20%.

Yusuf menegaskan, industri pengolahan merupakan salah satu mesin perekonomian. Menurutnya, jika industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan maka dia juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Jika dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang ingin disasar pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, tentu pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri pengolahan yang lebih tinggi untuk mencapai target pertemuan ekonomi 8%," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga meyakini perkembangan politik di Amerika Serikat (AS) usai penyelenggaraan Pilpres 2204 juga akan bisa mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Yusuf mengingatkan, AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Bagi Yusuf, jika Trump menang dan menerapkan kebijakan proteksionisme maka sangat terjadi penurunan nilai perdagangan secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan, sangat mungkin terjadi depresiasi nilai tukar rupiah dengan rentan tertentu.

"Seperti yang pernah dialami Indonesia ketika Trump melakukan kebijakan yang relatif sama di 2018 silam," tutupnya.

JAKARTA, investor.id – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai langkah pemerintah untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkirakan akan menjadi stimulus untuk perekonomian, khususnya dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat.

“Ketika gaji PNS dinaikkan kemampuan untuk belanja menjadi lebih besar. Konsumsi belanja meningkat, konsumsi rumah tangga juga meningkat dan itu mungkin juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Direktur Riset Core Indonesia Akhmad Akbar Susanto dalam acara Mid Year Review Core Indonesia 2024, pada Selasa (23/7/2024).

Alokasi gaji PNS termasuk dalam belanja pegawai. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. Akhmad mengatakan, langkah pemerintah untuk menaikkan gaji PNS harus dikaji lebih lanjut. Apalagi ini berkaitan dengan reformasi birokrasi termasuk diantara reformasi sistem penggajian PNS.

“Hal ini perlu kajian lebih lanjut lebih serius, ini bukan sekedar naikin gaji atau tidak. Isunya adalah reformasi birokrasi yang sampai sekarang itu belum tuntas dan kemudian termasuk diantara reformasi sistem penggajian PNS yang sampai hari ini belum tuntas,” terang Akhmad.

Saat konsumsi meningkat maka bisa berdampak pada kondisi inflasi. Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan kebijakan yang dapat menekan kondisi inflasi. “Kenaikan gaji PNS mungkin punya implikasi terhadap kenaikan laju inflasi jika kenaikannya besar dan tidak diikuti dengan kebijakan untuk antisipasi kenaikan inflasi,” terang Akhmad.

Bila dilihat dari sisi fiskal, saat pemerintah menaikkan gaji PNS maka konsekuensi belanja akan meningkat. Bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang meningkat maka defisit akan melebar, kebijakan tersebut dapat menjadi beban fiskal tengah situasi perekonomian yang belum pasti.

“Kalau tahun depan gaji PNS mau dinaikkan mestinya harus lebih hati-hati bahwa itu akan punya implikasi plus maupun minus gitu ya terutama kalau dari fiskal lebih banyak minusnya daripada plusnya,” kata Akmad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian gaji PNS. Dalam hal ini penyesuaian bila dilakukan dengan menaikan gaji PNS.

“Kalau penyesuaian (gaji PNS) kan ke atas,” imbuh Airlangga.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengingatkan bahwa pemerintah harus menerapkan langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, seperti yang dilontarkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Tanpa langkah-langkah strategis, target pertumbuhan ekonomi itu sangat mungkin untuk meleset.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 5%. Bila pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, maka target pertumbuhan ekonomi 8% terancam meleset.

“Jadi belum banyak berubah dibandingkan dengn 10 tahun terakhir daripada pemerintahan Presiden Jokowi dan risiko ini perlu diantisipasi karena akan sangat mungkin kalau tidak ada terobosan dalam hal strategi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan meleset lagi,” uacp Faisal dalam acara Mid Year Review Core Indonesia 2024, pada Selasa (23/7/2024).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pertumbuhan ekonomi ditargetkan dalam kisaran 5,6% sampai 7,8%. Pada tahap pertama (2025-2029) pertumbuhan ekonomi ditargetkan di angka 5,6% sampai 6,1%.

Pada tahap kedua pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 6,9% sampai 7,8%. Pada tahap ketiga (2035-2039) pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 6,4% sampai 7,6%. Pada tahap keempat (2040-2045) ditargetkan berada pada kisaran 5,4% sampai 6,7%.

Faisal memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 akan berada di kisaran 4,9% sampai 5%. Angka ini lebih rendah dari kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 yang sebesar 5,11%.

“Setelah kuartal I-2024 kemarin realisasi pertumbuhan ekonomi 5,11% di kuartal II-2024 diprediksikan 4,9-5% jadi ada perlambatan. Hal yang sama juga untuk prediksi pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2024 kami prediksikan di kisaran 4,9-5%,” kata Faisal.

Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Komponen yang menopang pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 adalah konsumsi rumah tangga di kisaran 4,8% sampai 4,9%; konsumsi lembaga non profit rumah tangga: 18,4% sampai 20,2%; konsumsi pemerintah sebesar 6,4% sampai 7,9%; pembentukan modal tetap bruto di kisaran 4,6% sampai 4,7%; ekspor sebesar 1,9%; dan impor sebesar 1,8%.

“Perlambatannya terutama disebabkan pada perlambatan konsumsi rumah tangga yang menyumbang paling besar terhadap PDB,” kata dia.

Sebelumya presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pihaknya optimis bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Hal ini ditopang oleh potensi yang dimiliki. Namun untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja keras dan melakukan pengelolaan perekonomian dengan baik.

“Kita harus lebih efisien, kelola dengan baik, dan ambil kebijakan yang masuk akal. Kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” terang Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming perlu berhati-hati karena harus menghadapi utang jatuh tempo yang diwarisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan atau hingga 2029 yang tembus Rp3.748,2 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susamto menyampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu berhati-hati karena pada saat yang sama, pemerintahan baru memiliki janji yang luar biasa banyak.

“Pada waktu yang sama belanja melebar, penerimaan melambat, terjadi defisit yang melebar, utang yang meningkat, udah gitu jatuh tempo lagi,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dalam paparan Akbar, profil jatuh tempo utang pemerintah yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai total Rp3.245,3 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.

Sementara jatuh tempo pinjaman pada periode yang sama akan mencapai Rp502,9 triliun. Secara total, maka mencapai Rp3.748,2 triliun.

Untuk itu, Akbar mewanti-wanti pemerintah selanjutnya karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal di atas pun belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah.

“Jadi harus hati-hati, harus jadi perhatian bahwa biaya yang mahal itu juga akan membebani APBN pada akhirnya,” lanjutnya.

Perbesar

Pasalnya, kondisi utang pemerintah saat ini memang masih di bawah ketentuan dalam UU No. 17/2023 tentang Keuangan Negara menetapkan batas aman rasio utang pemerintah sebesar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan defisit maksimal 3% dari PDB.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024. Dengan jumlah utang tersebut, rasio utang pemerintah per akhir Mei 2024 tercatat mencapai 38,71% terhadap PDB.

Akbar mengingatkan bahwa kondisi tersebut berada dalam posisi yang tidak aman bila mengacu pada standar Dana Moneter Internasional (IMF) yang menetapkan perbandingan utang pemerintah dengan pendapatan berada di rentang 90% hingga 150%.

Nyatanya, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan telah mencapai 300% per 31 Mei 2024. Naik dari posisi 292,6% pada akhir Desember 2024.

“Jadi posisi utang pemerintah terhadap pendapatan tentu tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan IMF dalam range 90%-150%. Kita sudah 300%,” tutur Akbar.

Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto diklaim akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50%, asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Hal tersebut pun telah Prabowo gaungkan sejak masa kampanye lalu. Bahkan dirinya blak-blakan dalam forum internasional, yakni Qatar Economic Forum 2024 pada pertengahan Mei lalu.

"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelas Prabowo.

JAKARTA,investor.id - Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyatakan perlambatan ekspor Indonesia terjadi karena ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor Tiongkok. Porsi ekspor Indonesia ke China selama tahun 2024 sekitar 22,5%. Angka ini jauh lebih tinggi dari porsi ekspor negara lain ke China yang di kisaran 10-12%.

“Ketika ketergantungan ekspor sangat tinggi dan pada saat yang sama negara tujuan ekspor yaitu China mengalami pelemahan  permintaan maka akan berpengaruh ke kinerja ekspor. Itu sebabnya makanya ekspor berjalan lambat,” ucap Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal dalam acara Midyear Review Core Indonesia 2024 pada Selasa (23/7/2024).

Faisal mengatakan saat ini pelemahan permintaan di  China terjadi karena  terjadi over supply disana. Barang dari hasil produk manufaktur di China telah melebihi permintaan dalam negeri yang kemudian diarahkan ke berbagai negara termasuk Indonesia.  Pelemahan juga terlihat dari inflasi China yang   sebesar 0,2% pada Juni 2024 Hal teresbut mempengaruhi ekspor Indonesia ke China.

“Perbedasan ekspor Indonesia dengan Thailand, Malaysia, dan Filipina yaitu tiga negara ini tingkat ketergantungan pasar ekspor ke China tidak sebesar Indonesia,” kata Faisal.

Kondisi  ekspor ke negara lain masih relative lebih baik apalagi ke India tumbuh 22%. Namun ekspor ke China terkontraksi 4,2%. Khusus untuk ekspor komoditas besi dan baja terus mengalami kontraksi ke China   sebesar 26,9%.  Sebaliknya impor dari china Justru meningkat sejak awal tahun 2024 terutama di kuartal II-2024 dengan pertumbuhan 5,1% secara tahunan.

“Ini kelihatan impor tekstil dan produk tekstil sebesar 35,5% pada kuartal II-2024. Padahal ekspor tekstil dan produk tekstil ke China hanya 2,6%. Pangsa pasar impor dari China adalah 41% untuk tekstil dan produk tekstil,” kata Faisal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2024, tiga negara dengan defisit terdalam adalah Tiongkok (US$ 693,4 juta), Australia (US$ 331,1 juta); dan  Thailand (US$ 327,8 juta).  Defisit terdalam yang dialami dengan Tiongkok didorong oleh komoditas mesin dan  peralatan mekanis serta bagiannya; mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya; serta plastik dan barang dari plastik.

Secara kumulatif hingga Juni 2024,  surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 15,45 miliar atau mengalami penurunan US$ 4,46 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jika dilihat lebih rinci secara kumulatif neraca perdagangan non migas mengalami surplus sebesar US$ 25,55 miliar atau lebih rendah US$ 3,16 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pada saat yang sama defisit neraca perdagangan migas mencapai US$ 10,11 miliar atau lebih besar US$  1,31 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News