Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan menindak tegas terhadap oknum-oknum di lingkup BUMN yang bermain-main dengan program negara, salah satunya distribusi pupuk.

Erick mengatakan, dirinya akan memberantas oknum-oknum yang selama ini menghambat. Hal ini sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main dipupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat!" kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Adapun kunjungan Erick ke Kementan untuk bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Keduanya membahas tentang kolaborasi antara Kementan dan BUMN dalam rangka memperlancar birokrasi di lingkup pangan.

Erick sendiri hadir membawa sejumlah pimpinan BUMN pangan, antara lain Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Direktur Utama Perum BULOG Wahyu Suparyono, hingga Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani.

Lebih lanjut ia pun mencontohkan bentuk dari kolaborasi ini. Misalnya melalui PTPN, akan dipastikan untuk alokasi lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan swasembada pangan.

Di samping itu, Erick juga meminta dukungan untuk holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD. Menurutnya, ID FOOD saat ini tengah dalam kondisi yang tidak sehat.

"Juga mohon dukungan yang ID Food, karena memang kondisinya tidak sehat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, ID FOOD ditetapkan dalam status gagal bayar utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Penetapan status ini berlandaskan pada putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2024 melalui surat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt Pst.

Sementara itu pada bulan Juli lalu, ID Food mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,6 triliun. Suntikan modal itu diajukan untuk modal kerja pengadaan 10 komoditas pangan.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto juga mengungkap pengajuan PMN 2025 dilakukan karena utang perusahaan juga sudah cukup besar. Maka, untuk memenuhi pengadaan pangan nasional dibutuhkan tambahan pendanaan.

"Beban kerja yang cukup tinggi Rp 8,2 triliun. Terkait dari pada urgensi permohonan Rp 1,6 triliun ini kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding pangan ID Food dibentuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan ID Food juga berperan sebagai offtaker melalui jaringan kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan," ungkap dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

PMN ini juga diajukan untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah yakni cadangan pangan pemerintah (CPP). Komoditas yang menjadi penugasan kepada ID Food di antaranya ada 10 jenis pangan, mulai dari daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, ikan kembung, cabai, dan daging kerbau.

IDXChannel - Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menekankan pentingnya peran BUMN pangan untuk meminimalisir dampak perubahan iklim.

Ketut menjelaskan pentingnya peran BUMN pangan sebagai standby buyer hasil produksi pangan dalam negeri yang kemudian akan dijadikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Ada penurunan pada aspek ketersediaan pangan. Ini juga merupakan salah satu dampak fenomena perubahan iklim yang turut menerpa Indonesia. Kami di Badan Pangan Nasional mengambil peran di aspek hilir, untuk bagaimana suplai lancar dan stabilitas harga pangan strategis dapat tercipta. Pada pokoknya, jangan sampai petani merugi dan masyarakat pun memperoleh harga yang wajar," kata Ketut, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pengaruh El Nino disebut BPS menyebabkan terjadinya mundur tanam. Alhasil, menyebabkan penurunan panen padi di tahun ini. BPS menyebut luas panen padi pada 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare atau mengalami penurunan sebesar 0,17 juta hektare dibandingkan 2023.

Analis TMP yang merupakan konsultan internasional untuk isu lingkungan, Ivana Ema Pavkova, juga memberi pandangan bahwa dampak perubahan iklim akan memengaruhi produksi pangan domestik Indonesia, di mana pada akhirnya juga menyebabkan kesulitan bagi para petani.

"Perubahan iklim menyebabkan adanya risiko banjir meningkat drastis. Namun secara bersamaan, terdapat beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, memperlihatkan risiko kekeringan. Tentu ini akan menyebabkan kesulitan bagi para petani, terutama petani skala kecil yang tidak punya akses mekanisasi pertanian," kata dia.

Ivana menyampaikan, penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Menurutnya, langkah yang paling tepat untuk diambil adalah dengan melakukan upaya diversifikasi.

"Penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Lalu kami sangat merekomendasikan adanya upaya diversifikasi, baik pada jenis tanaman pangan dan juga kemitraan dagang, dalam arti tidak bergantung pada satu negara atau satu mitra dagang saja," kata Ivana.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mulai menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap III untuk periode Oktober-November-Desember 2024.

Bantuan ini ditujukan kepada 17.110 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru Maisisco mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan beras CPP tahap pertama dimulai di wilayah kecamatan kawasan kota.

“Penyalurannya kita lakukan melalui kantor pos. Hari ini sudah mulai disalurkan,” ujarnya, Senin (14/10/2024).

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, penyaluran di kantor pos akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 14 hingga 16 Oktober 2024. Setelah tahap ini selesai, penyaluran akan dilanjutkan ke kecamatan di wilayah pinggiran kota.

Dian menyebutkan untuk wilayah pinggiran, rencananya beras akan disalurkan melalui kantor kelurahan sehingga warga penerima lebih dekat untuk mengambil bantuan.

Maisisco berharap dengan penyaluran bantuan CPP tahap tiga ini, kebutuhan pokok warga dapat terpenuhi dan membantu meringankan beban rumah tangga. “Semoga warga terbantu dengan adanya bantuan beras CPP ini,” pungkasnya.

Adapun bantuan beras CPP sebanyak 10 kilogram per bulan untuk setiap KK penerima merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Central Counterparty (CCP) untuk menjalankan fungsi kliring dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing.

Lembaga baru tersebut akan difokuskan pada Repurchase Agreement (Repo) dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Pasalnya, transaksi Repo dalam 10 tahun terakhir masih di bawah Rp1 triliun per hari. Baru dengan underlying SBN dan SRBI nilainya menjadi Rp14 triliun per hari.

Dengan adanya CCP, Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis transaksi Repo menjadi Rp30 triliun dalam 5 tahun kedepan.

"Repo 5 tahun berdasarkan strategic business plan dari 14 triliun menjadi 30 triliun, itu yang sudah kita susun bersama industri, dari per day Rp14 triliun, 2030 insya Allah Rp30 triliun per day," ujar Perry dalam Peluncuran Central Counterparty di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Perry mengungkapkan, tenor pasar repo yang ditawarkan tidak hanya 2 minggu. Namun mencapai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, serta 12 bulan.

"Sehingga pembentukan suku bunga dari pasar uang dari 2 minggu sampai dengan setahun itu pro market. Market akan kita develop," kata Perry.

Begitu pula transaksi DNDF yang tadinya USD100 juta diproyeksi menjadi USD1 miliar per hari hingga 2030 atau naik 900 persen.

Adapun transaksi DNDF merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

"Bagi industri transaksi volume semakin banyak, semakin efisien dengan pricing juga yang secara jelas. Bagi pemerintah karena likuiditas SBN di pasar uang semakin cepat, pembentukan suku bunga transaksinya akan turun," tutur Perry.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan, penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) perlu dukungan anggaran. Sebab, CPP merupakan instrumen yang diperlukan dalam kerangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Penyelenggaraan CPP ini butuh dukungan anggaran yang kuat untuk memastikan intervensi pemerintah baik dalam bentuk stabilisasi pangan maupun bantuan pangan, hingga bantuan untuk situasi tertentu seperti keadaan darurat itu mesti kita kuatkan, dan sesuai amanat Perpres tentunya ini melalui mekanisme penugasan seperti yang diatur di dalam Perpres tersebut," ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, terdapat 13 jenis komoditas pangan yang dikelola sebagai CPP sesuai dengan amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP. Sebanyak 13 jenis komoditas dimaksud antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan kembung.

Ketut mengungkapkan, untuk beras, kondisi stok aman berada di 1,5 juta ton. Sementara untuk 12 komoditas pangan lainnya, pemerintah melalui NFA terus mendorong Bulog dan ID FOOD untuk terus meningkatkan stock level-nya. Pentingnya stok pangan juga telah ditegaskan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi beberapa waktu lalu.

"Pemerintah harus punya stok pangan. Kita harus siapkan berapa stok yang paling ideal. Fungsinya adalah untuk intervensi ada intervensi pasokan dan harga pangan. Sehingga anggaran yang digunakan untuk penguatan stok pangan di BUMN pangan bukanlah uang habis pakai atau hilang begitu saja, karena anggaran tersebut dikonversi menjadi stok cadangan pangan pemerintah," kata Arief.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah mengatur besaran subsidi bunga dalam rangka penyelenggaraan CPP. Subsidi bunga ini diberikan kepada Perum Bulog dan ID FOOD sebagai BUMN pangan yang ditugaskan oleh NFA dalam memperkuat stok CPP.

Kisaran besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan antara 3-4,5 persen. Ini diperuntukkan kepada Perum Bulog dan ID FOOD melalui dua skema yakni skema dengan penjaminan dari pemerintah dan skema tanpa penjaminan.

“Dengan adanya kebijakan pembiayaan seperti ini kepada BUMN pangan, kita ingin agar sedulur petani bisa tenang dan fokus untuk tingkatkan produksi dalam negeri, karena nanti hasilnya kita serap dengan harga yang baik. CPP yang kuat tentu kita perlukan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah,” ujar Arief.

(Dhera Arizona)