Jakarta (ANTARA) - PT Waskita Karya Tbk (Perseroan) telah resmi diturunkan dari daftar hitam atau blacklist Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penurunan itu dilakukan usai Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat dalam hal ini Waskita Karya, terkait Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.

"Kami menyambut baik ketetapan Majelis Hakim. Maka kini penayangan sanksi daftar hitam PT Waskita Karya Tbk sudah diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman Inaproc," ujar Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ermy menjelaskan, penetapan permohonan penundaan tersebut berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, lewat ketetapan itu maka Waskita Karya bisa kembali mengikuti tender.

"Dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, hal ini memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita. Maka perusahaan bisa kembali mengikuti proses tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan APBN, APBD, maupun proyek-proyek swasta," katanya.

Di tengah upaya memperbaiki kinerja keuangan, perseroan tetap mencatatkan pendapatan. Dalam laporan keuangan kuartal II 2024, Waskita Karya mengantongi pendapatan sebesar Rp4,47 triliun.

Laporan itu juga menyebut bahwa pendapatan tersebut ditopang dari jasa konstruksi sebesar Rp3,12 triliun. Penjualan beton atau precast turut berkontribusi sebesar Rp610,96 miliar terhadap pendapatan perseroan. Kemudian ditambah juga oleh pendapatan jalan tol yang mencapai Rp563,34 miliar.

Kinerja Gross Profit Margin (GPM) perusahaan naik menjadi 13,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari sebelumnya sebesar 8,8 persen. Kenaikan itu seiring profil proyek yang lebih baik terutama proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga mendukung optimalisasi kemajuan konstruksi dan lean project.

Kini perusahaan tengah mengerjakan 12 proyek IKN, total nilai kontraknya sebesar Rp7,7 triliun. Lalu dari sisi kinerja EBITDA, perseroan masih mampu menjaga di level positif sebesar Rp148 miliar.

"Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita Karya aktif mengerjakan sejumlah proyek. Sampai kuartal kedua tahun ini, total nilai kontrak yang dikelola mencapai Rp51,1 triliun atau 87 proyek, sebanyak 40,2 persen di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN)," ucap Ermy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Artinya, Waskita Karya keluar dari daftar hitam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan bisa ikut kembali dalam tender proyek.

"PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dapat kembali mengikuti proses tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD, maupun proyek-proyek swasta," kata pengacara Waskita Karya, Hendi Gandasmiri, dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia yang dikutip Selasa, 6 Agustus 2024.

Putusan terhadap perkara Nomor 237/G/2024/PTUN.JKT terkait Keputusan Penetapan Penundaan atas Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut ditetapkan pada 31 Juli 2024. Di antaranya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada 28 Mei 2024.

"Majelis hakim menetapkan penayangan sanksi daftar hitam Waskita Karya agar diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id," kata Hendi.

Dia menambahkan, penetapan penundaan tersebut berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis hakim juga memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang berperkara aga dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pun, biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok perkara.

Hendi menegaskan, keputusan majelis hakim PTUN ini membawa impak positif bagi perseroan. Dampaknya, kata dia sangat signifikan karena menjadikan Waskita Karya bisa kembali mengikuti proses tender proyek pemerintah maupun swasta.

"Dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk."

Bisnis.com, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) resmi keluar dari daftar hitam atau blacklist Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, emiten konstruksi pelat merah itu dapat kembali mengikuti tender proyek-proyek energi.

Pengacara WSKT, Hendi Gandasmiri, menjelaskan ketetapan itu sebagaimana putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan WSKT terkait Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.

Di antaranya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada 28 Mei 2024.

"Majelis Hakim menetapkan, penayangan sanksi Daftar Hitam PT Waskita Karya (Persero) Tbk. agar diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/8/2024).

Hendi menambahkan, penetapan permohonan penundaan itu bakal berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Di samping itu, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ke para pihak yang berprekara. Hal itu dilakukan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

"Dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita Karya, sehingga perusahaan dapat kembali mengikuti proses tender seluruh proyek Pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD maupun proyek-proyek swasta," tutur Hendi.

Menanggapi hal itu, Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita justru mengaku saat ini pihaknya tengah fokus mengerjakan 12 proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di mana, dua di antaranya bahkan telah selesai dibangun, yaitu Multi Utility Tunnel (MUT) 01 atau terowongan multi utilitas di bawah tanah dan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sepanjang 4,45 Kilometer (Km).

Kemudian, Ermy juga memastikan bahwa pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan Kementerian Koordinator 4 di IKN telah mencapai realisasi di atas 90% dan ditargetkan selesai pada Oktober mendatang.

"Perseroan terus mengejar pembangunan proyek IKN agar bisa selesai tepat waktu," ujarnya.

JAKARTA, Investor.id - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengabulkan permohonan penggugat, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), terkait penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, di antaranya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada 28 Mei 2024.

Dengan keputusan itu, Waskita Karya Tbk akan diturunkan dari daftar hitam atau blacklist Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Majelis hakim menetapkan penayangan sanksi daftar hitam Waskita Karya agar diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id," ujar pengacara Waskita Karya Hendi Gandasmiri usai sidang di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia menambahkan, penetapan permohonan penundaan itu berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis hakim juga memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini ke para pihak yang berperkara, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Melalui ketetapan tersebut, Waskita Karya bisa kembali mengikuti tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD maupun proyek swasta. Ini berdampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita Karya.

Dihubungi secara terpisah, Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan, perseroan tengah fokus mengerjakan 12 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari jumlah itu, dua telah selesai dibangun, yaitu multiutility tunnel (MUT) 01 atau terowongan multiutilitas di bawah tanah dan Jalan Lingkar Sepaku segmen 4 sepanjang 4,45 kilometer (km).

Pembangunan dua proyek IKN lainnya pun sudah hampir rampung, dengan realisasi di atas 90%. Proyek yang dimaksud adalah gedung Sekretariat Presiden dan Kementerian Koordinator 4. Kedua proyek itu ditargetkan selesai dibangun pada Oktober mendatang.

"Perseroan terus mengejar pembangunan proyek IKN agar bisa selesai tepat waktu," ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan penggugat, dalam hal ini Waskita Karya, terkait Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Di antaranya, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada 28 Mei 2024.

Dengan keputusan itu, nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan diturunkan dari daftar hitam atau blacklist Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Majelis Hakim menetapkan penayangan sanksi Daftar Hitam PT Waskita Karya (Persero) Tbk agar diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id," ujar Pengacara Waskita Karya Hendi Gandasmiri dalam keterangannya, dikutip Senin (5/8/2024).

Ia menambahkan, penetapan permohonan penundaan itu berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim, sambungnya, juga memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini ke para pihak yang berperkara, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Melalui ketetapan tersebut maka Waskita Karya bisa kembali mengikuti tender.

"Dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita Karya, sehingga perusahaan dapat kembali mengikuti proses tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD maupun proyek-proyek swasta," tutur Hendi.

Sementara itu, Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan Perseroan tengah fokus mengerjakan 12 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dua di antaranya bahkan telah selesai dibangun, yaitu Multi Utility Tunnel (MUT) 01 atau terowongan multi utilitas di bawah tanah dan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sepanjang 4,45 Kilometer (Km).

Pembangunan dua proyek IKN lainnya pun sudah hampir rampung, dengan realisasi di atas 90 persen. Proyek yang dimaksud yakni gedung Sekretariat Presiden dan Kementerian Koordinator 4. Kedua proyek itu ditargetkan selesai dibangun pada Oktober mendatang.

"Perseroan terus mengejar pembangunan proyek IKN agar bisa selesai tepat waktu," ujarnya dalam keterangan resmi.

Saat Wamen BUMN Buka Laporan Keuangan Waskita-WIKA Tak Sesuai Kenyataan

Saat Wamen BUMN Buka Laporan Keuangan Waskita-WIKA Tak Sesuai Kenyataan

JAKARTA, investor.id - Emiten BUMN, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengungkap keterbukaan informasi pada 2 Agustus 2024 kemarin.

Isinya mengenail laporan informasi atau fakta material proses persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait adanya keputusan penetapan penundaan atas surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menjelaskan, pada tanggal 31 Juli 2024 majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 237/G/2024/PTUN.JKT telah mengeluarkan keputusan penetapan penundaan atas surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam.

Dia melanjutkan, keputusan tersebut yang pada intinya, antara lain mengabulkan permohonan Waskita Karya tentang penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024; serta penayangan sanksi daftar hitam PT Waskita Karya (Persero) Tbk dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.inaproc.id.

Selain itu, lanjut Ermy, keputusan memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024; juga penayangan sanksi daftar hitam PT Waskita Karya (Persero) Tbk dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.inaproc.id.

“Selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara Nomor: 237/G/2024/PTUN.JKT memperoleh kekuatan hukum tetap,” terang Ermy dikutip Sabtu (3/8/2024).

Berdampak Signifikan

Ermy menyatakan bahwa informasi ini didasari fakta yang pihaknya terima berdasarkan salinan putusan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan laporan persidangan dari Hendi Gandasmiri Lawyers selaku kuasa hukum perseroan, dan status penayangan sanksi daftar hitam pada laman www.inaproc.id akan mengikuti putusan sidang ini.

Ermy menyebutkan, dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita Karya sehingga Waskita Karya dapat kembali mengikuti proses tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD, maupun proyek-proyek swasta.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Otoritas Jasa Keuangan alias OJK mengatakan akan mengambil tindakan keras kepada orang yang terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti bandar judi online. OJK tidak hanya akan meminta seluruh rekening mereka diblokir, tetapi juga memasukkannya dalam daftar hitam sistem keuangan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, akan bertindak lebih keras lagi terhadap mereka yang sudah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran berat terkait judi online, seperti bandar atau sebagai fasilitator.

“Nah ini akan ada konsekuensi blacklisting dalam arti mereka tidak bisa lagi membuka rekening di Bank,” kata Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024 secara virtual, Senin (8/7).

Ia mengatakan, upaya tersebut diharapkan menciptakan ketakutan terhadap pelaku dan pengingat bahwa aktivitas yag mereka lakukan adalah kejahatan.

“Kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia, saya kira mereka tidak akan bisa hidup dan melakukan kegiatannya secara normal,” ujar dia.

Hingga Juni 2024, OJK telah meminta perbankan untuk memblokir lebih dari 7.000 rekening yang terindikasi dengan judi online. Selain itu, OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama.

Dian menyampaikan, OJK sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran dan koordinasi dengan pimpinan bank baik direktur maupun direksi, untuk menutup segala jalur kemungkinan yang berpotensi menopang transaksi judi online.

“Kami juga sudah mengirim surat kepada bank beberapa minggu lalu, untuk memperketat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judi online, juga perilaku nasabah yang melakukan jual beli rekening,” ujar dia.

Selain itu, OJK juga meminta para bank untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online.